KEBEBASAN PERS? • • • •
= freedom of the press Deklarasi Magna Charta (1215). Pasal 12 Virginia Bill of Right (15 Mei 1776). Naskah Pernyataan Hak Asasi Manusia dan Warganegara Perancis, 1789. • The freedom of the institutional press is an integral part of the liberty secured more broadly by the first amendment of the US Constitution (1791).
AMANDEMEN I KONSTITUSI USA • Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of people peaceably to assemble…
ATURAN DI INDONESIA • Konstitusi-konstitusi (UUD 1945; KRIS 1949; UUDS 1950; UUD Negara RI Tahun 1945). • Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 10 Tahun 1960 tentang Izin Terbit terhadap Penerbitan Surat Kabar dan Majalah. • UU No.11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. • UU No.4 Tahun 1967 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 1966. • UU No.21 Tahun 1982 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 1966. • Peraturan Menteri Penerangan RI Nomor 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. • UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. • UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. • Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. • Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen.
PERDEBATAN BPUPKI 1945 HATTA-HIAN VS. SOEPOMO-SOEKARNO
• Lim Koen Hian – Kemerdekaan pers mencegah kejelekan sosial dan pemerintah – Perlu masuk UUD
• Moh. Hatta – Akar demokrasi – Mencegah kekuasaan otoriter – Perlu masuk UUD
• Soepomo – Individualistik-liberal – Bertentangan dengan asas kekeluargaanintegralistik – Tolak masuk UUD
• Soekarno – Economisch-liberale – Sumber konflik – Tolak masuk UUD
UUD 1945 • Pasal 28, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. • Tidak secara eksplisit menyebutkan “kebebasan pers”. • Merupakan pasal karet dan banci bagi kebebasan pers. – Praktik kebebasan pers diserahkan kepada selera penguasa diatur lebih lanjut dengan UU.
UUDS 1950 • Pasal 19 “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat”. – Sama persis dengan ketentuan dalam Pasal 19 Konstitusi RIS.
• Karena situasi politik, meski sebenarnya masih diatur secara banci, tetap melahirkan pers yang liberal. • Mendapat tentangan dari kelompok antiindividualistik dan liberalisme. • Masih tergantung selera penguasa.
UUD 1950 CONT’D • Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Penerangan Massa sebagai Landasan Pelaksanaan Manipolisasi Pers Nasional dalam sistem Demokrasi Terpimpin. – Pers menjadi terompet kepentingan pemerintah.
• Lahirlah pembatasan melalui Peperti No.10 Tahun 1960, – Wajib SIT (Surat Izin Terbit). – Penandatangan 19 pasal surat pernyataan calon pemilik izin terbit, bahwa penerbitan akan patuh pada visi dan misi konfigurasi politik demokrasi terpimpin yang berkolaborasi dengan militer. • Berlaku hingga lahirnya UU No. 11 Tahun 1966.
– Produk Hukum yang Represif.
AWAL ORDE BARU • Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers: – Pasal 1: Mutlak perlu adanya UU Pers, sesuai dengan bunyi Pasal 28 UUD 1945. – Pasal 2 ayat (2): Kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan dan bukanlah kebebasan dalam pengertian liberalisme.
AWAL ORDE BARU CONT’D • Pasal 3 Tap MPRS No. XXXII/MPRS/1966 – Penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila seperti halnya yang bertolak dari faham komunisme/marxisme, Leninisme, dilarang untuk selama-lamanya.
• Tap MPRS ini demikian pisau bermata dua: – Mencoba memberikan kepastian hukum pembuatan UU, tetapi: • Memberikan banyak batasan. • Pembinaan pers = cek kosong.
UU NO. 11 TAHUN 1966 • Pasal 3: Hak kontrol, kritik dan koreksi pers yang bersifat korektif dan konstruktif. • Pasal 4: menjamin tidak ada lagi sensor dan pembredelan. • Pasal 5 ayat (1): mempertegas jaminan hukum bahwa kemerdekaan pers adalah sesuai dengan hak asasi warga negara. • Pasal 8 ayat (2): mencabut tentang keharusan mempunyai SIT. • Tidak lagi menyinggung soal pelarangan pers liberal. • Secara tertulis merupakan produk hukum yang responsif.
DIINGKARINYA UU 11 TAHUN 1966 • Peristiwa Malari, 1974. • Pencabutan SIT untuk Nusantara, Suluh Berita, Mahasiswa Indonesia, Harian KAMI, Indonesia Raya, Abadi, Jakarta Times, Wewang dan Pemuda Indonesia. • Karena menghasut rakyat, merusak wibawa dan kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional.
PENGINGKARAN CONT’D • Menjelang Sidang Umum MPR 1978. • Sinar Harapan, Kompas, Pelita, dan Empat Lima dibredel. • Keempatnya dianggap membandel karena masih membesar-besarkan gerakan mahasiswa yang menolak NKK/BKK (Normalisasi Kegiatan Kampus/Badan Kegiatan Kemahasiswaan). 21/09/2010
TAP MPR NOMOR IV/MPR/1978 • Gejala represif. • Bagian f: untuk menjamin pertumbuhan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab maka undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers perlu ditinjaukembali.
UU NO. 21 TAHUN 1982 • Elaborasi Tap No. IV/MPR/1978. • Represif. • Pasal 13 ayat (5): Setiap penerbitan yang diselenggarakan oleh perusahaan pers memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang dikeluarkan pemerintah.
PERMENPEN NO. 1 TAHUN 1984 • Tentang SIUPP. • Pelaksanaan UU 21 Tahun 1982. • Mempertegas SIUPP sebenarnya adalah SIT sebagaimana pernah diatur dalam Peperti No. 10 Tahun 1960. • Menpen yang berwenang mengeluarkan SIUPP. • Pasal 33: SIUPP yang telah diberikan dapat dibatalkan oleh Menpen setelah mendengar Dewan Pers. • Dewan Pers (Wakil Organisasi Pers, Pemerintah, Tokoh Masyarakat) tidak independen.
PEMBREDELAN BERDASAR PERMENPEN
• Tahun 1996, tabloid Detik, majalah Tempo dan Editor dicabut SIUPP-nya. • Pencabutan SIUPP Tempo berkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan BJ Habibie, berkenaan dengan pembelian kapal perang bekas Jerman Timur.
ORDE BARU: REPRESIF • Pemberlakuan SIUPP • Pembredelan pers melalui pencabutan SIUPP. • Pembatasan fungsi pers melalui pemanggilanpemanggilan wartawan dan pemimpin redaksi oleh penguasa. • Melalui teror telepon bahkan ancaman fisik dan pembunuhan.
21/09/2010
21/09/2010
PEMBUNUHAN • Udin, Fuad Muhammad Syarifudin, wartawan harian Bernas, Yogyakarta, adalah salah seorang korban pembunuhan di era Orde Baru. • Kasusnya hingga kini tak pernah jelas.
21/09/2010
21/09/2010
DI MASA REFORMASI • Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM. • UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers. – Relatif demokratis. – Dibuat oleh DPR hasil Pemilu 1999.
• Pasal 28F UUD Negara RI Tahun 1945.
PASAL 28F UUD NEGARA RI TAHUN 1945 • Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan pasal ini lahirlah UU No.14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik. • Pasal 28 tidak berubah. • Tidak ada aturan yang tegas-eksplisit menjamin kebebasan pers.
UU 40 Tahun 1999 • Pasal 9 ayat (2): meniadakan SIUPP. • Pasal 4 ayat (2): menghilangkan sensor dan pembredelan. • Pasal 18 ayat (1): memberikan ancaman pidana bagi yang menghambat kebebasan pers.
21/09/2010
UU 40 TAHUN 1999 CONT’D • Pasal 2: kebebasan pers adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. • Pasal 4 ayat (1): Kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara yang hakiki dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, serta mengajukan dan mencerdaskan bangsa.
KEBEBASAN PERS • Disikapi mendua: – –
Pilar demokrasi. Pengaduan Pers:Total dari Tahun 2000-2009: 2200 Kasus:
• • • • • • • •
2000-03 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
427 101 153 127 207 319 424 442
– Data Pengaduan (2009): • Jenis Pengaduan: – –
Langsung: 89 kasus Tidak Langsung : 353kasus
• Pihak yang terlibat: – – – – – –
Pemerintah mengadukan media: 222 Pengaduan Media mengadukan Pemerintah:21 Pengaduan Masyarakat mengadukan Media:147 Pengaduan Media mengadukan Pemerintah:11 Pengaduan Wartawan mengadukan Media17 Pengaduan Lain-lain (Diluar kasus Pers):. 24 Pengaduan
21/09/2010
PEMBATASAN • Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966: – Pasal 2 ayat (1): Kebebasan Pers berhubungan erat dengan keharusan adanya pertanggungan jawab kepada: • Tuhan YME, • Kepentingan rakyat dan keselamatan negara, • Kelangsungan dan penyelesaian revolusi sehingga terwujudnya tiga seri kerangka tujuan revolusi, • Moral dan tata susila, • Kepribadian bangsa.
PEMBATASAN CONT’D • Pasal 13 UU 40 Tahun 1999, pers dilarang memuat iklan yang: – Merendahkan martabat suatu agama atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan; – Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; – Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
KASUS HUKUM • Tommy Winata vs Tempo (Tanah Abang), • Tommy Winata vs Koran Tempo (Pemulung Besar), • Texmaco vs Kompas (Denda 11,5 Trilyun), • Trust vs Ationg (Bandar Judi), • Goenawan Mohammad vs Tommy Winata (Jangan jatuh ke tangan preman juga jangan jatuh ke tangan Tommy Winata). 21/09/2010
KEBEBASAN PERS VS KRIMINALISASI • Penentuan UU Pers dan UU Penyiaran sebagai lex specialis. – Defamation (fitnah).
• Premanisme harus dilawan.
PERLINDUNGAN PERS • Institusional: – Jaminan dalam konstitusi. – Dewan Pers dan Komisi Penyiaran yang independen. – UU Pers dan Penyiaran sebagai lex specialis.
PERLINDUNGAN CONT’D • Personal – Kode Etik wartawan, – Profesional, – Menghormati hak masyarakat memperoleh informasi, – Menempuh cara etis, – Menghormati asas praduga tidak bersalah, – Tidak menyiarkan dusta, – Tidak menerima suap, – Memiliki hak tolak, – Meralat kekeliruan, memuat hak jawab.
KODE ETIK CONT’D • • • •
Tidak diperkenankan menjiplak. Peliputan berimbang. Menghormati off the record. Menjaga sumber rahasia: – Kode Etik AJI 12 Juli 1998.
21/09/2010
UU Terkait • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. • UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik.
JENIS PERS • Wilbur Schram dalam The Four Theories of the Press: – Sistem pers otoriter • Tidak mengizinkan kemerdekaan pers
– Sistem pers komunis • Tidak mengizinkan kemerdekaan pers
– Sistem pers liberal • Demokrasi liberal
– Sistem responsibility of the press • Tidak jelas bertanggungjawab kepada siapa.
PERMASALAHAN • Indonesia masuk sistem pers yang mana? – Di zaman Demokrasi Liberal – Di zaman Orde Lama – Di zaman awal Orde Baru – Di zaman Orde Baru – Di zaman Reformasi
• Adakah pengaruh rezim pemerintahan dengan sistem pers yang terbangun?
READING ASSIGNMENT: • Miriam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia, hal. 242-268. • Internasional IDEA, Melanjutkan Dialog menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia, hal. 17-24. • Jimly Asshiddiqie, Pengantar HTN Jilid II, hal.153-190.
