SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN RAKER KOMISI XI TENTANG PENYERAPAN ANGGARAN APBN GD. DPR/MPR RI 25 JANUARI 2012 Yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua, Bapak/Ibu anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati rekan Wakil Menteri Keuangan dan hadirin sekalian. Assalamualaikum wr.wb. Pertama-tama kami secara khusus ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak-Bapak Wakil Ketua dan Bapak Ibu anggota DPR RI Komisi XI bahwa kami tadi menerima ucapan selamat dan secara khusus malah diberi kesempatan untuk meniup lilin di forum yang terhormat ini. Benar-benar ini apresiasi kami sebagai pribadi dan kami juga sebagai pimpinan di lingkungan Kementrian Keuangan, kami atas nama pribadi dan kedinasan mengucapkan terima kasih untuk penghargaan yang diberikan kepada kami. Bapak-Ibu yang kami hormati pada kesempatan ini sesuai dengan undangan,
kami akan
menyampaikan 2 hal yaitu: 1. Capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun anggaran 2011, dan; 2. Pagu penyerapan Kementerian Keuangan tahun anggaran 2011. Memang kami khusus sampaikan juga yang agenda pertama agar bisa ada unsur kualitatifnya, tentang hal-hal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sedikit untuk referensi, dan tentu nanti kita akan memberikan perhatian kepada pagu dan penyerapan Kementerian Keuangan tahun 2011. Selanjutnya, di capaian kinerja kami lihat di halaman 4 itu adalah terkait dengan reformasi birokrasi, perumusan kebijakan fiskal, penerimaan negara, belanja negara, perbendaharaan, sampai dengan pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Dan kami langsung mulai dengan terkait dengan reformasi birokrasi di halaman 5. Di Halaman 5 ini sebagai satu organisasi yang menangani permasalahan yang cukup kompleks, kami selalu melanjutkan program reformasi birokrasi, yang pada hakekatnya merupakan perubahan mendasar
terhadap
sistem
penyelenggaraan
Pemerintahan.
Utamanya
menyangkut
kelembagaan, organisasi, proses bisnis dan sumber daya manusia. Kami sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 selalu minta dilakukan satu survey opini publik oleh universitas terpandang, yang kami lakukan tahun 2007, 2008, 2009 bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Selanjutnya, tahun 2010, 2011 bekerja sama dengan Institute Pertanian Bogor, dan dimana disini terlihat bahwa secara umum pemangku kepentingan (stakeholder) kami ketika di berikan questioner, di survey kepuasan pengguna layanan itu menyatakan bahwa rasa
1
dalam keadaan puas, dan tercatat dalam 2011, yang baru selesai dilakukan itu nilainya 96,46% dan menyatakan dalam kategori puas. Tetapi kami juga menyelenggarakan satu kegiatan untuk bisa mengukur reformasi birokrasi yang telah dilakukan di Kementerian Keuangan sesuai dengan keputusan dari tim reformasi birokrasi nasional dibentuk satuan tugas quality assurance dimana satuan tugas quality assurance ini, melakukan secara khusus assessment terhadap bagaimana reformasi birokrasi dilakukan di Kementerian Keuangan. Kami dapat laporkan kepada Bapak/Ibu sekalian, bahwa Kementerian Keuangan pada tahun 2011 kemarin telah dinilai dan memperoleh angka 91,21 untuk assessment oleh Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional. Kami juga laporkan bahwa di Kementerian Keuangan kita telah mencanangkan satu nilai-nilai baru Kementerian Keuangan, sehingga 12 Eselon I dan seluruh jajaran di Kementerian Keuangan akan mengutamakan values, integritas, profesionalisme, sinergi, layanan dan kesempurnaan dalam kita menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Bapak/Ibu/ Saudara-Saudara yang kami hormati, Secara khusus kita ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat khususnya Komisi XI, karena di tahun 2011 ini, ada 7 Undang-Undang yang bisa kita selesaikan. Dimana dimulai dari: 1. Undang-Undang no.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik 2. Undang-Undang tentang Mata Uang 3. Undang-Undang APBN 2011 4. Undang-Undang Pertanggung Jawaban APBN 2010 5. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan 6. Undang-Undang no.22 tentang APBN 2012 7. Undang-Undang no.24 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Ibu, Bapak yang kami hormati, di halaman 9 di sini terlihat bahwa Indonesia di tahun 2011 memperoleh satu capaian baru yaitu Rating Agency Feature Rating. Itu meningkatkan status Rating dari Indonesia menjadi Investment Grade, menjadi BBB- di tanggal 15 Desember 2011 dan Moody’s di 18 Januari 2012 mengangkat kita menjadi investment grade dan memperoleh BAAA dan kami ucapkan terima kasih terhadap DPR yang terus memberikan pengawasan dan memberikan masukan kepada kami, sehingga kita bisa melihat ada perbaikan rating bagi Indonesia. Khusus untuk penerimaan negara di halaman 10, kita melihat bahwa memang pajak adalah komponen utama dalam penerimaan negara. Di tahun 2007 masih Rp 461 triliun sekarang sudah meningkat menjadi Rp 742 triliun, dan penerimaan dari kepabeanan dan cukai 65 triliun meningkat menjadi Rp 131 triliun. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak itu Rp 215 triliun
2
meningkat menjadi Rp 276 triliun sehingga total penerimaan negara mencapai Rp 1.150 triliun di tahun 2011. Untuk pertama kali penerimaan negara bisa melampaui Rp 1000 triliun. Bapak, Ibu, Saudara-Saudara yang kami hormati, Tentang inisiatif di pajak kami akan lewati penerimaan negara kami akan lewati, mungkin yang terkait dengan penerimaan negara di halaman 14, kami menyampaikan adalah jumlah kasus pelanggaran di Bea dan Cukai di seluruh Indonesia, dari Januari sampai Desember 2011, ada 3378 kasus yang berhasil diungkap, dan total potensi kerugian yang dapat diselamatkan mencapai Rp 174 milliar. Di belanja negara yang ingin kami laporkan disini adalah realisasi belanja negara mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2007 sebesar Rp 757 triliun menjadi Rp 1.289 triliun, tahun anggaran 2011. Dan dalam kurun waktu 5 tahun transfer ke daerah juga naik. Transfer daerah yang sebelumnya Rp 253 triliun di tahun 2007 meningkat menjadi Rp 411 triliun di tahun anggaran 2011. Terkait dengan penganggaran telah dilakukan reformasi di bidang penganggaran. Terima kasih atas arahan yang diberikan sehingga kita bisa lebih memperbaiki penganggaran terpadu, dimana kita secara disiplin memindahkan anggaran belanja yang selama ini masuk di BA 999 kita pindahkan ke BA Kementerian/Lembaga, supaya tidak kemudian menjadi rancu. Sedangkan penganggaran berbasis kinerja, pengalokasian anggaran dilakukan berdasarkan output yang akan dicapai pada tahun anggaran berikutnya. Kita juga pada tahun 2011, pertama kali menerapkan reward dan punishment bagi Kementerian/Lembaga dan medium term expenditure frame work (kerangka pengeluaran jangka menengah) diperlukan untuk menjaga kesinambungan suatu program dan kegiatan, dengan memasukkan kebutuan anggaran untuk tiga tahun mendatang. Selanjutnya di perbendaharaan yang kami ingin laporkan di halaman 18 itu adalah kemajuan laporan opini keuangan Kementerian dan Lembaga. Terlihat opini laporan keuangan dari Kementerian/Lembaga yang totalnya 84 itu yang tahun 2010 Wajar Tanpa Pengecualian ada 53, Wajar Dengan Pengecualian ada 29, dan disclaimer ada 2. Yang terkait dengan perbendaharaan kami akan lewati, terkait dengan pengelolaan utang. Seiring dengan membaiknya mental perekonomian, pasar keuangan turut berkembang semakin baik hal ini ditunjukkan dengan penurunan biaya utang yang disebabkan oleh inflasi dan terciptanya surat berharga negara yang deep, liquid, active dan stable. Kinerja surat berharga negara di pasar sekunder terus meningkat dibandingkan tahun 2010. Volume perdagangan SBN tahun 2011 sebesar Rp 1,46 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 74% dibandingkan tahun 2010 yang Rp 1,09 triliun. Frekuensi perdagangan meningkat 67% dari 47 frekuensi, menjadi 70 frekuensi di tahun 2011. Meningkatnya optimalisasi penggunaan kekayaan negara,
3
melalui pemanfaatan kekayaan negara, penetapan status penggunaan BMN, penyertaan modal Pemerintah yang diperoleh dari konversi aset. Khusus tentang pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama sesuai PP No.5 tahun 2004 seluruh aset K3S merupakan BMN dari pelaksanaan dan inventarisasi dari penilaian K3S tahun anggaran 2011 diperoleh hasil sebesar Rp 172,8 triliun. Mengenai pasar modal, Bapak/Ibu yang kami hormati, Index Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia berada pada 3.821 atau mengalami kenaikan 3,2% dibandingkan dengan penutupan di 2010. Bila kita lihat kenaikan 3,2% kelihatannya tidak besar, tetapi diantara bursabursa utama dunia bursa, Indonesia mempunyai kinerja tiga terbaik diantara bursa dunia dibawah Dow Jones dan dibawah Philipina. Sedangkan tahun lalu, kita bisa mengalami peningkatan 46% yang juga terbaik di Asia Pasifik. Kapitalisasi pasar mengalami kenaikan 8,9% dari akhir tahun 2010 Rp 3.247 triliun menjadi Rp 3.537 triliun. Ibu, Bapak yang kami hormati ini adalah yang ingin kami paparkan terkait dengan pagu dan penyerapan Kementerian Keuangan tahun anggaran 2011, di halaman 25. Disini adalah tujuh Eselon I kami paparkan, terlihat bahwa belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal menyebabkan realisasi dari Sekjen 86%, Itjen 93%, Ditjen Anggaran 93%, DJP 83%, Ditjen Bea Cukai 83%, DJPK 82%, dan DJPU 95%. Adapun di halaman berikutnya itu Dirjen Perbendaraan sampai dengan BKF itu realisasinya adalah 93% perbendaraan, DJKN 82%, Bapepam LK 70%, BPPK 89%, dan Badan Kebijakan Fiskal 72,5%. Sehingga total penyerapan di tahun 2011 adalah 85% dari pagu yang sebesar Rp 17,3 triliun. Kami dapat laporkan, bahwa tidak terserapnya belanja pegawai itu dalam banyak hal dikarenakan kebijakan moratorium pegawai yang belum dapat di realisasikan, penerimaan pegawai di tahun anggaran 2011, karena Pemerintah melalui SKB tiga Menteri bahwa kita akan moratorium pegawai sampai Desember 2012. Kecuali kementerian lembaga itu mengajukan rencana kebutuhan pegawai dan disetujui oleh reformasi birokrasi nasional. Sebetulnya
Kementerian
Keuangan
adalah
satu-satunya
Kementerian
yang
berhasil
memasukkan rencana kebutuhan pegawai, tetapi satu dan lain hal di pembahasan reformasi birokrasi nasional belum berhasil di finalisasi. Dan tidak terserapnya belanja barang dan belanja modal di tahun 2011, lebih banyak dipengaruhi oleh ada efisiensi dalam pelaksanaan anggaran dan mendapat beberapa kendala seperti rencana kerja yang kurang baik. Ada banyak satkersatker ketika menyusun rencana anggaran biaya dan pertumbuhan itu tidak cukup, sehingga terjadi permasalahan untuk melakukan tender. Ini tentu menjadi satu catatan walaupun tidak mayoritas, tapi ini harus kita perbaiki kedepan.
4
Kami juga harus mengakui bahwa pengelola anggaran yang kompeten, dalam arti memiliki sertifikasi, yang betul-betul tidak ragu untuk menjalankan proses pengadaan dengan tertib dan taat azas, dan tidak takut karena kuatir nanti akan ada pemeriksaan, atau akan dianggap melanggar hukum, ini tentu harus kita perbaiki kedepan, yaitu kita mesti memiliki Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitment sampai satuan kerja yang mempunyai sertifikasi dan taat azas, tetapi untuk mau melakukan proses procurement dengan baik dan tepat sasaran. Yang lain menyebabkan belum terwujudnya belanja barang dan belanja modal adalah seringnya terjadi gagal lelang. Bapak, Ibu/Saudara-saudara yang kami hormati di halaman 29, disini terlihat bahwa ada penyerapan anggaran tahun anggaran 2007 sampai 2011. Terlihat disini secara penyerapan itu membaik dibandingkan tahun lalu, karena tahun 2011 adalah 85,3%, tahun sebelumnya adalah 84%. Dan kalau dilihat dari jenis belanja itu terlihat dihalaman yang sama. Itu belanja pegawai adalah yang biru realisasinya adalah 93,9%. Untuk yang merah adalah belanja barang 80,3% dan belanja modal adalah 72,7%. Dalam penyerapan anggaran di tahun anggaran 2011, dapat kami ulangi, yang ada adalah kelemahan kordinasi antara unit perencana dan unit pelaksana kegiatan, yaitu tercatat dalam bentuk satker dan bagian perencanaan dan bagian keuangan yang kurang selaras. Perencanaan kurang melibatkan unit pelaksana kegiatan, terdapat pengelola anggaran pada satker yang belum mempunyai sertifikat seperti yang kita katakan tadi, sehingga terdapat satker yang mengalami kesulitan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Terjadinya gagal lelang dalam pengadaan barang dan jasa, karena kurang peminat. Kita sekarang semua pengadaan menggunakan E-procurement, tetapi rupanya vendor-vendor, suplier itu banyak perlu mendapatkan pendidikan secara terus menerus, agar mereka siap berpartisipasi dalam Eprocurement. Banyaknya sanggahan peserta lelang dan masih terdapat satker yang belum mampu menyusun rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang baik, sehingga menghambat penyerapan anggaran. Lamanya mendapatkan persetujuan atau no objection letter dari pihak lender terkait dengan pencairan pinjaman dan hibah untuk pembiayaan kegiatan. Hal ini khusus di Ditjen Pajak mengalami hambatan disini sesuatu yang ingin kita realisasikan untuk membangun sistem teknologi informasi di sistem pajak. Dan selanjutnya, ini adalah kami akan ambil lima contoh di Eselon I, ini adalah Eselon I Sekertariat Jendral. Disini terlihat bahwa penyerapan unit Setjen adalah sebesar Rp 5.949 triliun. Adapun anggaran yang tidak terserap, dikarenakan efisiensi anggaran moratorium dan belum dibayarkannya tunjangan kinerja karena metode penilaian kinerja yang masih dalam taraf uji coba dan gagal lelang. Selanjutnya adalah di Inspektorat Jendral di halaman 34. Penyerapan pada unit Inspektorat Jendral itu adalah sebesar Rp 95 milliar. Adapun anggaran yang tidak terserap tersebut karena
5
efisiensi operasional belanja perkantoran dan belanja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Efisiensi belanja modal dan sisa belanja pegawai karena adanya moratorium penerimaan PNS. Selanjutnya setelah Itjen, kami ingin memaparkan Ditjen Anggaran. Ditjen Anggaran di halaman 36. Penyerapan pada Ditjen Anggaran sebesar Rp 114 milliar. Adapun anggaran yang tidak terserap adalah karena efisiensi belanja barang dan belanja modal, study visit dan technical assistant dan kegiatan sosialisasi dan monitoring dan evaluasi PNBP ke Kementerian/Lembaga tahap II tidak dapat dilaksanakan karena ada kegiatan prioritas yaitu penyusunan peraturan di bidang PNBP. Ini adalah Ditjen Anggaran Selanjutnya adalah kami akan menyampaikan Ditjen Pajak. Ditjen Pajak itu penyerapan untuk Ditjen Pajak adalah sebesar Rp 4.104 miliar atau Rp 4,1 triliun. Pagu yang tidak terserap dikarenakan sistem teknologi informasi kegiatan pintar belum dapat dilaksanakan dan adanya efisiensi-efisiensi belanja barang dan modal serta kegagalan dalam pelaksanaan lelang. Ibu, Bapak yang kami hormati, dan yang terakhir kami paparkan disini adalah terkait dengan Ditjen Bea Cukai. Ditjen Bea Cukai disini penyerapan dari Ditjen Bea Cukai adalah Rp 1.725 triliun. Adapun terdapat anggaran yang tidak dapat terserap karena pelekatan pita cukai pada barang kena cukai belum dapat direalisasikan, efisiensi belanja barang dan modal dan adanya gagal lelang. Ibu, Bapak yang kami hormati, memang di tahun 2011 ini kita coba untuk menjalankan beberapa bentuk-bentuk efisiensi, efektivitas dan antara lain bentuk-bentuk perjalanan dinas, bentukbentuk konsinering, bentuk-bentuk rapat di hotel, kita kendalikan supaya betul-betul belanja dapat lebih efektif. Mungkin Bapak Ibu yang ingin kita sampaikan terkait dengan penyerapan anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2011. Kami mohon untuk bisa ada sesi diskusi ataupun pendalaman sehingga kami berkesempatan untuk bisa menjelaskan lebih jauh. Wassalamu’alaikum Wr.Wb
6
