MPR RI 27 FEBRUARI 2012

PAPARAN MENTERI KEUANGAN RAPAT KERJA TENTANG KETAHANAN ALUTISTA ANTARA PEMERINTAH DENGAN KOMISI I DI GD. DPR/MPR RI 27 FEBRUARI 2012 Menteri Keuangan : Jadi total anggaran kita di Kemenhan dan TNI itu 72 triliun dan itu jauh lebih besar dibandingkan Kementerian Perhubungan yang sekarang sedang kita dorong untuk meningkatkan infrastruktur, khususnya perhubungan laut, perhubungan udara, perhubungan darat dan kereta api. Kementerian Perhubungan itu anggarannya hanya 28 triliun, Kementerian Pertanian yang betul-betul bertanggungjawab atas sektor yang memberikan banyak sekali keterkaitan dengan petani-petani yang mayoritas penduduk Indonesia ada di lokasi pertanian itu anggarannya haya 17,8 Triliun. Jadi Ibu/Bapak di sini kita lihat bahwa memang kita ingin mengejar ketinggalan, memajukan sistim keamanan nasional kita, termasuk kesejahteraan daripada prajurit dan pegawai terkait. Kami ingin menyampaikan bahJadi total anggaran kita di Kemenhan dan TNI itu 72 triliun dan itu jauh lebih besar dibandingkan Kementerian Perhubungan yang sekarang sedang kita dorong untuk meningkatkan infrastruktur, khususnya perhubungan laut, perhubungan udara, perhubungan darat dan kereta api. Kementerian Perhubungan itu anggarannya hanya 28 triliun, Kementerian Pertanian yang betul-betul bertanggungjawab atas sektor yang memberikan banyak sekali keterkaitan dengan petani-petani yang mayoritas penduduk Indonesia ada di lokasi pertanian itu anggarannya haya 17,8 Triliun. Jadi Ibu/Bapak di sini kita lihat bahwa memang kita ingin mengejar ketinggalan, memajukan sistim keamanan nasional kita, termasuk kesejahteraan daripada prajurit dan pegawai terkait. Kami ingin menyampaikan bawa terkait dengan Pak Enggar, kalau seandainya kita melihat proses perencanaan ini, kami mengapresiasi bahwa sebetulnya yang sekarang ini dilakukan oleh Kemenhan dengan menyusun satu perencanaan strategis, kita juga mengupayakan mengejar anggaran untuk mencapai minimum essential forces. Ini semua dilakukan dengan konsisten antara rencana pembangunan jangka menengah yang terkai dengan Reinstra dan juga keputusan-keputusan di Sidang Kabinet untuk menaikkan anggaran untuk meningkatkan anggaran dengan 57 triliun untuk periode 2010-2014. Untuk bisa mencapai minimum essential forces, bagi TNI. Kami melihat ini sesuatu yang sangat konsisten dan kami juga ingin menyampaikan bahwa ini kalau kita bisa kawal dalam hal proses di Pemerintah dan proses di DPR bisa dilakukan dengan efisien, ini mungkin bisa menjadi contoh bagi sektor-sektor yang lain. Kalau tadi kami mengatakan bahwa kita di Sidang Komisi I ini, salah satu yang selalu saya ingat adalah kita selalu tepat waktu, tertib, jalan. Ini sekarang sistim anggaran juga demikian, khususnya untuk kita nanti menginvestasi di Alutsistakarena kita sama-sama tahu untuk pengadaan Alutsista itu dari perencanaan sampai eksekusi dan perwujudan bisa antara 18-36 bulan, sampai... jadi periodenya panjang; dan itu ada faktor-faktor inefficiency di kita maupun faktor pengadaaan yang tidak sederhana dan kalau kita tidak pandai menjaga itu tentu tidak efektif. Dan yang lebih penting lagi anggaran yang 72 triliun itu kalau kita tidak kawal bisa bocor, bisa dipakai oleh oknum, bisa oknum Pemerintah, oknum DPR, oknum pengusaha, dan ini semua tentu akan membuat rugi kita.Yang paling kita musti pikir adalah standar keamanan nasional tidak tercapai dan juga prajuritprajurit kita yang dalam kondisi sulit tidak bisa kita jaga karena tidak mampu menjaga realisasi anggaran yang baik. Kami ingin menyampaikan bahwa di dalam forum yang baik ini ada pelajaran-pelajaran yang kita harus ambil, misalnya di sebelum kita ini sekarang itu banyak sekali kalau kita lagi melakukan planning perubahan-perubahan terjadi, mulai dari perubahan spesifikasi teknis, sasaran, jumlah, itu sering sekali berubah dan ini biar bagaimana ini semua ikut berperan kalau kita mau mencapai satu perencanaan yang baik. Kita ambil contoh pengadaan kapal selam kelas Amur berubah menjadi kapal selam diesel-elektrik. Begitu saja sudah membuat proses menjadi mundur dan panjang. Terus ada pengusulan revisi..revisi itu tidak sederhana, karena revisi itu nanti musti diajukan, didiskusikan sendiri di Kemenhan, dibawa ke Bappenas, dibawa ke Kementerian Keuangan, ini hal-hal yang kita musti perhitungkan. Yang lain juga dalam pengadaan barang, barang tidak semua tersedia di bebas..pasar bebas, barang-barang itu sangat spesifik sesuai dengan kebutuhan organisasi, tapi kita juga musti paham 1

bahwa satu sistem butuh integrasi dan kompabilitas yang tinggi bahwa penting sekali kita menjaga antara Airside (navigasi pesawat) denganGroundside (radar darat). Bahkan yang paling sering kita lihat basis teknologi, paling tidak ada tiga basis teknologi : 1. Teknologi NATO 2. Ex – Pakta Warsawa 3. Produsen baru, Cina atau India Kalau ini berubah-ubah, itu perencanaan juga menjadi lama. Contoh Sukhoi atau F-16, atau defense massal dari Cina. Ini kalau kita tidak sigap, ini bisa betul-betul lama dan sering terjadi revisi-revisi, baik itu revisi spesifikasi, jumlah, teknologi, dan kadang-kadang revisi itu terjadi pada periode Reinstra dan kami juga ingin menyampaikan kadang pengadaan pinjaman bisa berubah-ubah. Calon lender dari fasilitas KE itu memakan waktu yang panjang, kalau terjadi perubahan itu akan membahayakan, dan juga tindak lanjut pembiayaan kontrak yang sangat tergantung dari kebijakan kreditur. Ibu/Bapak yang kami hormati, Kami intinya dalam kesempatan ini ingin kita sama-sama menjaga karena yang selama ini ingin coba dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah ingin memohon persetujuan yang sifatnya bold, jadi bukan diputus satu-satu tapi diputus sekaligus supaya nanti pengadaannya ada dan dalam waktu yang terukur kita melihat minimum essential forces kita betul betul terwujud. Kami memberikan pengantar tadi adalah kalau misalnya bapak Presiden mengarahkan kami di Sidang Kabinet, dll, tujuannya adalah supaya kita tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang lama dan betul-betul kita fokus untuk bisa membangun sistim pertahanan-keamanan kita dengan baik, termasuk pengadaan Alutsista dengan baik. Oleh karena itu Bapak/Ibu sekalian, kami sangat menyarankan kita untuk bisa menyederhanakan proses pencabutan bintang, karena bintang salah satu yang membuat kita tidak bisa mewujudkan apa yang kita rencanakan. Kami juga menyebutkan dari sisi keuangan, kami independen dalam menyampaikan pandangan kami. Perencanaan yang kita ada sekarang ini, kalau bisa kita wujudkan di Kementerian-kementerian infrastruktur misalnya, itu pasti akan jauh lebih baik. Ini yang ingin kami sampaikan, tetapi yang kami juga ingin jelaskan, bahwa secara umum kebijakan daripada..kepada pinjaman kalau kita melakukan pinjaman itu sudah digariskan. Selain tadi arahan-arahan yang ada di Pemerintah, kita melakukan pinjaman itu menjujung tinggi azas transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, kehati-hatian, dan bapak Wakil Ketua, Pak Hasanudin.. kita menekankan tidak boleh ada ikatan politik, pak. Jadi pinjamankita minta betul-betul tidak ada ikatan politik, tidak memuat..tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara, dan kita memberi arahan bahwa pembiayaan.. apakah itu pinjaman komersil ataukah pinjaman ekspor itu sejauh mungkin tidak dikaitkan dengan pengadaannya, karena kadang-kadang kreditur jadi mendikte kita dan independensi kita menjadi rendah, dan ini yang kita ingin pegang. Kebijakan pinjaman yang lain adalah juga kita mendukung target rasio hutang, jadi kalau seandainya kita ada anggaran 72 triliun, dan kita sudah punya rencana menganggarkan bahwa TNI danHankam bisa mencapai minimum essential forces, itu sudah kita perhitungkan bahwa total ratio debt to GDP kita ada di kasaran 24,9%..25%. Dan itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2001 yang ada di kisaran 90%, ke depan kita akan terus jaga dan Insya Allah di tahun 2014 kita akan bias mencapai ratio total debt to GDP di kisaran 22%. Ibu/Bapak yang kami hormati, Kami terima kasih atas catatan-catatan yang mengatakan ini anggaran 72 triliun, anggaran untuk percepatan pembangunan keamanan itu akan mempengaruhi defisit kita tidak. Ibu/Bapak yang kami hormati, Kita sama-sama tahu bahwa di tahun 2011 yang lalu, defisit anggaran kita itu kita anggarkan 2,1%, dan realisasinya kira-kira 1,2%. Di tahun 2012 kita juga anggarkan tidak 2,1%, kita anggarkan 1, 5%; jadi secara total hutang kalau seandainya defisitnya lebih rendah, tentu tidak juga meningkat, dan bisa dikatakan selama 7-8 tahun terakhir ini, pinjaman luar negeri kita secara netto selalu berkurang dibanding tahun sebelumnya. Masih ada penarikan, tapi lebih banyak yang dibayar dibandingkan yang ditarik. Jadi policy.. istilah kami policy nett negative flow kita jaga. Ini terkait dengan kebijakan fiskal di mana kita selalu menjaga supaya fiskal kita ini sehat, sehingga kalau kita membangun sistim 2

pertahanan-keamanan kita, mengalokasikan anggaran yang lebih besar kepada pertahanan dan keamanan, itu tetap kita jaga kesehatan fiskal kita. Tapi Bapak/Ibu tahu bahwa demi UUD dari total 1.400 Triliun anggaran kita, 20% harus kita alokasikan ke pendidikan, dan kurang lebih 35% total anggaran kita harus kita anggarkan untuk kita transfer ke daerah. Jadi hal-hal ini yang harus nanti kita pertimbangkan kalau nanti kita ingin meningkatkan alokasi anggaran baik itu untuk perawatan, belanja modal, ataupun kesejahteraan pegawai. Kami ingin menambahkan bahwa kalau yang terkait dengan PSP, PSP itu memang merupakan nama baru dari APP, tetapi sebetulnya ini adalah sama karena di PSP ini ditetapkan sesuai dengan PP No. 10 Tahun 2011. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa pinjaman luar negeri masih diperlukan karena sebagian besar alat-alat yang kita ingin beli belum dapat diproduksi di dalam negeri dan harus tersedia di luar negeri dan kita terpaksa harus membeli dari mereka, tetapi kita memakai policy sejauh mungkin penyediaan kredit kita pisahkan dengan procurement-nya. Kita juga sudah mulai untuk meyakini, menyehatkan BUMN yang terkait dengan industri pertahanan. Ibu/Bapak tentu memahami bahwa kita sudah mengalokasikan paling tidak 2 triliun untuk menyehatkan permodalan dari BUMN industri pertahanan, 2 triliun itu jangan dilihat 2 triliun-nya, tapi kalau ini menjadi modaldan bisa memperbaiki modal dari PT. PAL, PT Pindad, atau Dirgantara Indonesia atau Bahana tentu akan membuat BUMN industri pertahanan ini semakin mampu untuk mendukung pengadaan industri nasional. Kami memang ingin mendapat dukungan dari Bapak/Ibu sekalian bahwa untuk menyehatkan BUMN industri pertahanan, itu tetap harus dilakukan oleh perusahaan itu sendiri nanti bekerjasama dengan Kementerian BUMN, dan PTPPA (Perusahaan Pengelola Aset) itu memang dibentuk oleh Pemerintah untuk secara objektif melakukan penyehatan industri atau perusahan-perusahaan BUMN, nanti kemudian diajukan ke committee privatisasi atau committee restrukturisasi untuk penyehatan. Kami yang terkait dengan Pak Enggar ingin mengatakan bahwa, memang yang terkait dengan Renstraitu Pak Enggar, itu yang memang tidak dielakkan dalam catatan kami adalah bahwa Renstra itu dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan-Bendahara Umum Negara, karena Renstra itu dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Tentu ada prosedur yang harus dilalui untuk bisa merapikan itu dan dirapikannya itu harus ada satu proses yang dilalui, yaitu ada PP No.6 yang harus diubah dulu sebelum itu dapat dilakukan, dan perubahan PP No.6 itu sekarang sedang diharmonisasikan di level Kementerian Koordinator, tapi yang kami ingin catat adalah : 1. Pada saat kita melakukan tindakan atau corporate action atau keputusan kita harus yakini bahwa jangan melanggar peraturan. 2. Kita harus yakini bahwa kita memiliki kewenangan untuk melakukan itu. Kalau seandainya dilakukan sebelum mendapat persetujuan, artinya kita perlu waktu untuk melegalisasi atau meregularisasi. Kami juga ingin menyampaikan respon terkait dengan sertifikasi tanah, terkait administratif dan koordinasinya. Sekarang ini sudah ada peraturan bersama antara Menteri Keuangan dan Badan Pertahanan Negara, di mana di situ disepakati antara Menteri Keuangan dan Kepala BPN yaitu di Peraturan Bersama tahun 2009, tentang proses untuk melakukan sertifikasi. BMN yang melakukan sertifikasi harus melakukan sertifikasi menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan biaya penserfitikasian itu dialokasikan di Dipa dari Kementerian Lembaga atau di BPN. Jadi kalau tadi bisa dimungkinkan dianggarkan di Kementerian Pertahanan, anggaran baik atau nanti kita tempatkan di BPN. Yang kami dengar dari Bapak/Ibu, tentu menjadi catatan kami mungkin nanti baik juga kalu kita anggarakan itu di BPN, pak. Supaya nanti BPN yang melakukan Pronas, Prona, nanti akibatnya akan membuat kejelasan. Tetapai Ibu/Bapak sekalian kami juga ingin titip bahwa kita sesuai dengan peraturan yang ada, Kementerian Lembaga bertanggungjawab atas posisi tanah itu, jadi tanah itu harus dijaga oleh Kementerian Lembaga supaya jangan dijarah sama orang atau dilakukan oleh orang yang tidak boleh. Ini penting sekali karena selama Indonesai 65 tahun merdeka sering kita tidak menjaga hak-hak negara, malah yang kita ingat kewajiban negara terus. Jadi jangan sampai aset-aset yang seharusnya diutamakan untuk Negara justru kita tidak jaga, nanti ada pengusahapengusaha yang mempunyai niat buruk malah nanti mengambil hak-hak yang sebetulnya milik negara.

3

Enggar : Mohon interupsi, pak Ketua. Pak Menteri, mohon maaf. Pak, justru karena belum bersertifikat, sertifikat satu-satunya bukti kepemilikan yang sah. Belum bersertifikat maka proses sengketa itu berjalan terus, prajurit TNI terpaksa dalam melindungi sertifikat itu berhadapan dengan massa, terjadi konflik sosial. Ini yang kita tidak mau dan untuk itu pak, barangkali mari kita putuskan saja, saya ingin mengusulkan, nanti dikonfirmasi dengan Ibu Kepala Bappenas bahwa ini program sertifikasi akan dianggarkan sejak APBN-P dan sampai dengan 2013 di Badan Pertahanan Nasional sejumlah 999 miliar Rupiah karena sekali lagi yang berubah postur anggarannya. Sedangkan pengeluaran itu, uang itu yang meningkatkan belanja seperti pak Menteri sampaikan hanya di belanja daerah dan juga di pendidikan. Itu tidak signifikan sebenarnya, tetapi ini merupakan kesepakatan keputusan politik yang bisa dilakukan. Yang kedua, Pak yang tadi mohon disampaikan adalah.. Pak, kita meminta ketegasan dari pak Menteri mengenai 57 miliar itu berapa yang bapak sepakati, dilihat dari komposisi hutang kita menjadi hutang menjadi pinjaman dalam negeri. Saya mendapat pesan bahwa pada saat proses KE, Pak Menteri Keuangan sebagai mewakili Pemerintah, hutang pada pihak ketiga (luar negeri), tetapi pada saat pinjaman dalam negeri, pak Menteri tidak bersedia tanda tangan kepada pinjaman kepada dalam negeri bank sendiri. Sebenarnya mau beli di manapun, sumber dananya sejauh itu pinjaman sumbernya sama, pinjaman tetapi apakah di dalam negeri atau di luar negeri itu soal kedua. Kami cenderung mengambil pinjaman dalam negeri, sehingga BUMN ini bisa menjadi leading sector-nya, bisa lead di dalam consortium atau kerjasama. Yang terakhir ini adalah, pak, ini kalau tadi disebutkan mengenai PPA. PPA itu cost-nya mahal sekali, PPA tidak efisien, PPA Ini beda sedikit di bawah BPR, beda jauh sedikit daripada rentenir. Lebih baik kalau Bapak kasih suntikan kapital, suntikan modal itu lebih baik daripada proses PPA yang memakan waktu, makan cost yag demikian mahal. Catatan terakhir mengenai Renstra, janjinya satu tahun pak. Satu tahun sudah dijanjikan di dalam sidang ini oleh pak Dirjen mewakili Menteri Keuangan dan ibu Wakil Menteri Keuangan, yang katanya tunggu Peraturan Menteri Keuangan, sekarang lari lagi ke PP. Nanti setelah PP tidak keluar, meminta UU. Tapi paling tidak bapak tolong jawab suratnya Menteri Pertahanan, pak. Kasihan, masak bapak tidak menghormati Menteri di sebelah bapak ini, lebih senior juga, pak. Pak Menteri Pertahanan ini mengeluarkan surat tahun 2005, dijawab pun tidak bapak sampaikan jawaban belum bisa kami pertimbangkan atau ditolak, atau ditunda, jadi ada jawaban kepastian. Kasihan pak senior bapak di sebelah. Terima kasih, pak. Ketua Komisi I DPR - RI : Pak Enggar ini menginterupsi sesuatu yang mau dijawab sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Menteri Keuangan : Terima kasih, Ketua, Pak Enggar yang kami hormati. Memang Beliau itu adrenalinnya tinggi, jadi ketika kami mendengar Bapak/Ibu menyampaikan pandangan,ada yang menyampaikan bahwa ini tidak menghormati atau apa. Kami ingin menjawab sebetulnya, tapi kami memilih untuk menjadi pendengar yang baik selama 3 jam kami mendengarkan. Tapi kami sekarang baru jawab 10 menit sudah diinterupsi sama Pak Enggar. Jadi Pak Enggar ini memang emosinya agak tinggi begitu. Ketua Komisi I DPR - RI : Tapi interupsinya adem, Pak kalau di sini. Tidak seperti di komisi tetangga kita.

4

Menteri Keuangan : Ya, jadi pak Enggar. Kami nanti akan lihat yang tahun 2005. Tapi tadi yang kami ingin katakan, yang musti direvisi itu PP No. 6 dan PP No. 6 sebetulnya yang ingin kami tekankan, kalau itu sudah kita jalankan sesuai dengan peraturan dan pada saat kita lakukan itu kewenangannya kita sudah punya, itu tidak masalah. Tapi kalau kita baru bisa tahu itu ada kesalahan setelah dikomentar oleh BPK, kita mau melakukan revisi kadang-kadang banyak pihak yang tidak mau mendukung. Pak Enggar nanti kita akan perhatikan bagaimana ini supaya bisa menjawab lebih cepat. Jadi ini kami akan perhatikan. Terus yang kami juga ingin sampaikan adalah terkait dengan tadi, bu Nuning ya tentang.. kita usahakan kalau mendapat persetujuan dari Bapak/Ibu dalam bentuk pencabutan bintang secara bold itu akan membuat tiga tahun ke depan 2012-2014, semua perwujudan dari Alutsista kita akan bisa kita capai. Kita sekarang ini nanti di dalam forum tertentu pasti Pak Menhan nanti bisa menjelaskan bahwa kita sekarang sudah tahu mana-mana saja yang pada saat itu pengadaannya tahun 20052009 yang belum terealisir,bagaimana rencana 2009-2014 dan APP maupun PSP-nya sudah kita setujui dan kita pun tahu ada beberapa yang mungkin realisasinya tidak bisa diselesaikan di tahun 2014, dan baru selesai tahun 2015. Jadi kami bisa bayangkan nanti di akhir tahun 2014, postur sistem pertahanan kita sudah beda. Hanya karena di forum ini Pemerintah dan DPR mau putuskan yang terbaik, tapi bahwa yang terbaik itu nanti eksekusinya harus baik tentu harus kita kawal samasama supaya eksekusinya tidak bocor, tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang kita tidak inginkan. Yang tadi kami ingin jelaskan pada bu Ajeng terkait dengan BBM dengan harga keekonomian, ini memang diputuskan di dalam PP No. 9 Tahun 2006, dan pada saat itu Pertamina pun menjelaskan bahwa BBM dan pelumas untuk Kementerian Pertahanan dan TNI berdasarkan harga keekonomian. Jadi masukkan dari Ibu nanti kami akan catat untuk kami koordinasikan bersama-sama dengan ibu Ketua Bappenas. Kami juga ingin menyampaikan terkait dengan pak Syahfan Badri, terkait dengan aset Casablanca. Kami ingin menyampaikan bahwa itu sebetulnya aset Casablanca sudah dalam rencana penjualan, pada saat yang lalu tidak bisa dijual karena harga pasarnya lebih rendah daripada NGOP, dan ini sekarang masih masuk dalam fight line untuk dilakukan penjualan, tetapi kalau tadi mau dialokasikan untuk Perwira Tinggi tentu nanti kami akan kaji, tapi keputusan itu untuk dijual sudah ada. Kami juga ingin menyampaikan dengan Pak Ondos terkait dengan detail PMK itu kami akan perhatikan karena hanya terus penelitian pertahanan, sedangkan ditempat lain lebih rinci, tentu dengan kita bisa... dengan apa yang dilakukan oleh TNI di September dan Oktober tahun 2011, itu detail dari perencanaan akan dipakai untuk apa saya rasa sudah detail sekali dan itu bisa dirapikan di APBN-P antara user, perencanaan, keuangan, maupun di catatan Bapak/Ibu di DPR. Terkait dengan pak Ahmad Muzani, terkait dengan perbaikan rumah dinas. Kami catat, tapi kami tadi sampaikan bahwa anggaran kita sudah besar di situ. Tentang banyaknya aset yang tidak dikuasai oleh TNI, tentu ini harus ada program kita untuk bisa menjaga ini tetap ada di tangan kita. Untuk Pak Yoris, kami ingin menjawab, yang kita lakukan ini sangat konsisten dan malah Presiden memimpin sendiri 3 pertemuan dan meberikan catatn-catatan untuk betul-betul meyakini ada pembelian yang duplikasi, tidak ada unit organisasi yang mengubah-ubah rencana, betul-betul ini kami sudah nyaman karena ini sudah menjadi satu dokumen yang tidak akan berubah selama 3 tahun ke depan. Terkait dengan A. Muzamir, terkait transfer teknologi, kami akan menjaga karena BUMN industri pertahanan semua diminta untuk memperbaiki menejemen dan sudah diperikan payung Kementerian Pertahanan dan Menteri BUMN tentang.. kalau kita bisa membuat sendiri, ya harus kerjasama operasi ataupun kerjasama yang lain, yang penting terjadi transfer teknologi. Permintaan bapak untuk bisa diukur presentase transfer teknologinya, kami masih akan minta Menteri BUMN untuk bisa tindaklanjuti. Terkait dengan Pak Tritantowo, terkait dengan research untuk BUMN industri pertahanan, dengan kita menganggarkan 2 Triliun di APBN 2012, kami merasa bahwa ini sudah cukup bagi mereka untuk melakukan research dan itu bisa ditingkatkan. Untuk alokasi peralatan bangunan, ini juga musti jadi catatan karena kita harus jaga anggaran Kementerian Pertahanan yang 72 triliun yang terbesar di 5

seluruh Kementerian Lembaga betul-betul dapat tepat sasaran, jangan bocor, sehingga perawatan bangunan atau kesejahteraan pegawai betul-betul bisa diurus. Pak Guntur terima kasih untuk bisa mencabut bintang secara sekaligus. Setelah itu kita betul-betul bisa konsentrasi dieksekusi dan pengawasan, betul-betul agar bisa sesuai dengan rencana. Yang terkait dengan pinjaman dari Rusia, dari total 1 miliar Dollar, yang belum terpakai 800 juta Dollar, dan 800 juta Dollar itu kalau seandainya ada Alustsista yang memang cocok dengan kebutuhan Kementerian Pertahanan tentu bisa difinalisasi oleh Kementerian Pertahanan, dan kemudian diajukan ke Bappenas untuk tindak lanjut. Tapi memang catatan dari Kementerian kami, untuk merealisasikan anggaran pinjaman dari Rusia, requirement-nya tinggi sekali jadi musti kita sama-sama merealiasikan bahwa mereka persyaratan-persyaratannya itu ketat sekali. Dan kadang kita tidak bisa terima persyaratan-persyaratan itu karena kita tidakmau itu mengikat kita dan yang membuat kita nanti tidak konsisten dengan kebijakan yang kita ambil, yaitu tidak boleh ada keterikatan tertentu. Kami juga terkait dengan pembiayaan yang lain harus dibeli dari mana, umumnya kredit ekspor itu mengharuskan harus beli dari negaranya. Tapi yang kami garis bawahi dan ini sudah merupakan kesepakatan dengan Bappenas dan juga dengan Kementerian sektor, dalam hal ini termasuk juga dengan Kementerian Pertahanan, itu kita mau pisahkan proses pengadaaan dan proses pembiayaannya supaya betul-betul bisa optimal. Terkait dengan Pak Isman, sama sudah kami respon. Terkait dengan pak .. juga terkait dengan anggaran yang kami alokasikan, mungkin hal ini yang kami coba untuk jelaskan. Kami kembali kepada Ketua. Terima kasih. Syafat : Ketua, menyambung sebentar? Ketua Komisi I DPR - RI : Masih dengan Menkeu ya. Silahkan, Pak Syafat. Syafat : Terima kasih, pak. Pak Menkeu, ada dua hal yang kami butuh kepastian, pak. Yang pertama, dari pandangan Pak Agus bahwa memang rencana pencabutan bintang ini aman bagi APBN kita tahun 2012, pak. Aman dan sudah mempertimbangkan situasi moneter ke depan dan ini aman? Menteri Keuangan : Betul, pak. Kita sudah lihat yang sedang berjalan yang 2004-2009 yang masih over dari tahun 20112012. Terus kita juga sudah lihat item-item dan juga rencana yang mau dilakukan 2011-2014, termasuk terms dari pembangunannya dan penarikan dananya. Itu sudah kita masukkan konsisten dengan LPJMN dan kita juga melihat target kita untuk menjaga fiskal yang sehat tetap terpenuhi, jadi kami nyaman dengan itu. Syafat : Jadi ketua, kalau memang sudah ada jaminan begitu sebenarnya lebih mudah kita membicarakan pencabutan bintang ini. Yang kedua pak Agus, terkait dengan apartemen itu, pak. Kalau memang.. saya sudah 4 kali mengikuti pembahasan ini, setiap kali Dirjen Pengelolaan Aset menyampaikan ini tidak laku-laku, tidak berhasil untuk menjual walaupun sudah ada niatan untuk menjual. Karena itu muncul pikiran yang agak nakal saya pikir, kenapa tidak dialihkan sementara banyak Perwira kita yang tidak punya rumah. Bapak tingga salaman saja sama Pak Pur, selesai urusan itu, pak. Ini sama-sama Negara, satu negara kita ini, jadi jangan dipersulit lagi kalau sudah begitu..tadi Bapak niat begitu pahalanya satu, pak. Kalau dijalankan nanti pahalanya banyak. Seluruh prajurit akan berdoa untuk Bapak, Insya Allah, jadi segera saja dieksekusi, pak. Terima kasih. 6

Enggar : Ketua, pak Ketua. Ya melanjutkan saja yang Pak Syafat sampaikan. Pak, sejak dulu itu akan menjadi persoalan untuk menjual adalah karena dia tidak bisa di atas harga perolehan atau NJOP. Sekarang bapak tidak terganggu bukunya, manakala bapak alihkan saja asetnya menjadi aset Kemhan, pak. Jadi bukunya, buku Pemerintah di dalam neraca keuangannya maka tidak akan ada pengurangan, bapak tidak dihukum jadinya. Satu-satunya kekhawatiran nantinya setelah 5 tahun dipanggil KPK, jadi kalau sekarang bapak limpahkan mau harga berapapun kami terima, Pak. Kemhan terima karena tidak untuk diperjualbelikan, jadi limpahkan saja, naiklah asetnya di Kemhan. Ini dipakai untuk perumahan prajurit, nanti Kemhan tinggal bagi-bagi saja, jadi itu saja bisa diselesaikan. Kecuali mungkin staf bapak berniat jual lelang supaya mendapatkan fee, itu soal lain. Kalau tidak pak, saya hanya mengatakan kalau bapak tidak mau memberikan kepada Kemhan, pasti ada sesuatu staf bapak yang ingin dapatkan fee, jadi itu. Kalau tidak maka bapak pasti mau serahkan. Yang kedua, pak ... sudah, jadi itu keputusan rapat. Yang kedua, pak kalau... ini pensiun, sudah pensiun menuntut lagi. Yang kedua tadi itu pinjaman, pak, KE ini berlarut-larut kena pinalti siapa yang bayar. Itu high cost, hilangkan saja itu KE, Bapak panggil itu dari .. mereka indikasi pinjaman dalam negeri semua dan kalau Bapak masih mau menaati perintah Presiden, Bapak lakukan saja ini semua, kecuali kalau Bapak berbeda dengan Presiden. Presiden maunya hilangkan KE, pak, jadi hilangkanlah KE itu. Saya mendukung Presiden. Terima kasih. Menteri Keuangan : Terima kasih untuk masukannya. Memang untuk masalah apartment tadi, kita harus jalannya poin demi poin, dan PPA itu sekarang posisinya dijual dan harus lelang, tapi paling tidak yang masukkan ini dicatat. Yang tadi terkait dengan pinjaman dalam negeri, Bapak tahu sebelumnya Kementerian Pertahanan untuk melakukan pembelian Alutsista atau minta pinjaman dalam negeri, itu tidak boleh. Baru dengan leadership Bapak-bapak dari TNI dan Kemenhan, baru di tahun 2011 kita bisa menyediakan fasilitas, dan ini jumlah bisa naik secara bertahap tapi sebelumnya itu belum pernaha kita pinjam dalam negeri. Jadi kami ke depan akan berupaya supaya bank-bank di dalam negeri terus meningkatkan portfolio-nya. Tapi kadang-kadang jumlahnya terlalu besar, satu kapal selama dibiayai oleh pinjaman dalam negeri. Itu kita harus tahu juga mengetahui ada risikonya. Kami kembalikan kepada Ketua. Enggar : Kalau boleh tahu sedikit, siapa yang melarang, pak? Mereka tidak bisa lakukan kalau tidak ada persetujuan dari Menteri Keuangan. Persoalannya adalah kalau KE, Menteri Keuangan tanda tangan; kredit dalam negeri pun Menteri Keuangan tanda tangan baru bisa.. dan itu sindikasi.. kalau kapal selam kita sudahlah, pak, biar lewat saja biar menyelam saja. Nanti kita potong kapal selam itu untuk kesejahteraan, nanti Bapak nyariin, kalau Bapak tidak nyariin, Bapak dimarahi. Terima kasih. Ketua Komisi I DPR - RI : Baik tadi sudah dikunci Pak Syahfan, digembok lagi oleh Pak Enggar. Ya, baik silahkan Ibu Menteri. Menteri Perencanaan Pembangunan – Kepala Bappenas : Terima kasih. Bapak ketua Komisi I DPR-RIdan Bapak pimpinan, Bapak/Ibu Komisi I yang saya hormati. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan juga sesungguhnya tidak hanya pertanyaan, banyak sekali masukan yang sudah kami catat, tidak hanya masukkan untuk Pak Menhan, tapi juga yang terkait dengan kami. Perkenankan kami untuk menjawab, mohon maaf bila tidak satu per satu barangkali karena beberapa pertanyaan juga sudah dijawab oleh Menteri Keuangan, jadi kami ingin jawab dalam satu kesatuan. Jadi terima kasih sekali lagi atas pertanyaan dan masukkan dari

7

Bapak/Ibu semua. Yang pertama, mungkin kalau boleh kami kelompokkan menjadi 3 bagian. 1. Terkait dengan alokasi yang kaitannya dengan pendanaan Alustista, khususnya PLN, Blue Book dan Green Book. 2. Terkait dengan bagaimana pengembangan industri strategis dalam perspektif jangka menengah, jangka panjang tentu untuk mengembangkan industri strategis. Tidak hanya sebatas terkait dengan Alutsista, tapi juga dapat dilihat perkembangannya dari sisi produk komersial. Tidak hanya memproduksi untuk produk Alustsista tapi juga komersial. 3. Terkait dengan beberapa masukan khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Terkait yang pertama, tadi ada pertanyaan dari Pak Enggar mengenai Blue Blue Book dan Green Book. Jadi Blue Book dan Green Book tentu disusun oleh Bappenas atas usulan-usulan yang diajukan oleh Kementerian, khususnya dalam hal ini Kementerian Pertahanan. Juga merupakan konsolidasi dari kebutuhan dari setiap angkatan, di dalam prosesnya pembahasan ini pun sampai dibahas di tingkat Sidang Kabinet Terbatas, jadi kalau tidak salah catatan kami 3 atau 4 kali. Bapak Presiden memimpin langsung, satu kali di tempat Wapres. Jadi sangat intensif sekali, setelah semua itu diputuskan pada rapat terakhir, maka dikeluarkanlah Blue Book itu oleh kami, dan juga Green Book, khusus untuk Green Book untuk penetapan 2011 saja. Kalau keseluruhan oleh pak Menteri Keuangan dan Blue Book dan Green Book inilah yang kemudian oleh kami sudah disampaikan ke Menhan, ke Panglima TNI, dan Kapolri. Jadi kami menyampaikannya ke pihak pengusul, sedangkan daftar rencana kegiatan kami sampaikan ke Menteri Keuangan sehingga apabila tentu dirasakan perlu pembahasan lebih lanjut, tentu dapat dibahas oleh Komisi I dengan pihak Kementerian Pertahanan dan jajarannya. Terkait dengan besaran-besaran pinjaman luar negeri, tentu sudah dengan perhitungan, namun kami ingin menggarisbawahi lagi tadi Menteri Keuangan sudah menjelaskan, bahwa pendanaan PLN ini tentu dikaitkan denganjenis Alutsista yang dibutuhkan danjuga sudah disesuaikan dengan BMP (Batas Maksimum Pinjaman) serta target-target jangka menengah. Jadi di RPJMN 2010-2014, di mana ditetapkan target untukdebt to GDP ratio, rasio antara hutang Pemerintah terhadap GDP, maksimum di RPJMN masih tertera 24%. Namun atas arahan Presiden dan juga melihat kondisi fiskal kita yang cukup membaik akhir-akhir ini di luar subsidi, maka dimungkinkan target ini lebih optimis lagi bahkan 20-22%. Jadi jumlah PLN yang 6,5 Miliar sudah memperhitungkan target-target tersebut dan juga arahan Presiden satu lagi yaitu menuju anggaran berimbang, menuju bukan.. tergantung keuangan tapi anggaran Negara 2014 nanti akan diupayakan. Mengenai pembiayaan atau kredit persisnya, sebagaimana dikatakan Menteri Keuangan, jadi sekarang ini sudah ada kesepakatan dan pembagian kerja.. tugas antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan dan kami sendiri. Di mana proses pengadaan itu tentu oleh pihak Kemhan, alokasi pendanaan khususnya kreditnya sudah dipisah antara pengadaan dan pembiayaan, jadi tidak terkait lagi, kalau dulu mungkin terkait. Ini yang menyebabkan kemudian harus mengikuti principal, dsb, dan seringkali kurang menguntungkan buat kita. Kalau sekarang sudah dipisah, jadi kebutuhan Alutsista-nya dari TNI dan Kemhan, ini yang dievaluasi bawa Sidang Kabinet, dst. Blue Book dan Green Book-nya, kreditnya, sumber-sumbernya dari mana itu akan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Menteri Keuangan. Jadi dalam hal ini, beliau juga akan memperhitungkan terms&condition yang paling baik. Selanjutnya, kedua yang tidak kalah penting barangkali dan ini terkait dengan kebijakan yang lebih strategis di tingkat nasional kebijakan program strategi snasional, bagaimana juga mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri strategis. Tidak sebatas untuk pembuatan produk-produk Alutsista tapi juga termasuk pembuatan produk-produk penggunaan produk komersial. Sebagaimana kita ketahui, kecuali PT Pindad yang tidak ada penggunaan komersial, tapi PT DI, PT PAL, mereka banyak sekali membuat produk-produk komersial. Misalnya PT DI akan mengembangkan CN-2119 dan juga produk CN-235 juga banyak justru bisa digunakan secara komersial. Dalam kaitan ini kebijakan program juga sudah dimasukkan ke dalam MP3EI sehingga ini bisa secara paralel diharapkan pengembangan industri strategis ini lebih kuat lagi ke depan. Namun demikian, belajar dari berbagai negara, seperti yang dicontohkan di lampiran itu mengapa ada Turki, ada Korea Selatan, ada Brazil. Sebetulnya ada banyak lagi misalnya India, dsb, termasuk juga negara-negara maju,pada perjalanan industri-industri strategis semacam ini, bisa jadi dari industri komersial, kemudian mereka juga mengembangkan industri militernya, atau Alusistanya, atau sebaliknya, atau bisa paralel, di mana tentu ada semacam subsidi silang. 8

Jadiinvestasi ini dilakukan juga melalui penggunaan produk-produk dalam negeri, sekaliagus ada investasi untuk terkait engan pengembangaan research&development. Jadi bagaimanapun juga industri Alutsista yang berkembang banyak sekali dampak multiplier dari sisi manfaat research&development. Untuk pengembangan produk-produk komersial dan ini sudah terjadi di berbagai industri serupa di banyak negara. Oleh karena itu tentu kamijuga sangat mendorong pengembangan industri strategis ini melalui pengadaan Alutsista dalam negeri. Di samping itu juga tentu kami juga mendukung kontrak-kontrak yang sifatnya multi years. Juga penataan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, ini juga barangkali yang mulai sekarang diberikan atensi yang lebih banyak sehingga bisa dikelola secara lebih sistematis sehingga jugamanfaatnya untuk pemeliharaan, perawatan dan manfaatnya kaitannya dengan kerjasama dengan ... kita Yang ketiga adalah yang terkait.. banyak sekali concern, masukkan yang disampaikan oleh Bapak/ Ibu anggota Dewan yang terhormat mengenai kesejahteraan prajurit, terkait dengan perumahan, termasuk juga aset, tanah, dalam hal ini maupun kesejahteraan yang lain sampai hal-hal yang spesifik seperti kendaran dinas, dsb. Tentu dikaitkan dengan ini semua, apabila akan sangat baik apabila direncanakan kebutuhannya itu secara komprehensif, termasuk kebutuhan-kebutuhan terutama, karena ini instansi pusat, vertikal. Jadi tidak hanya pengadaan keperluan semacam ini di Pusat, sudah barangkali bisa dipenuhi dengan baik, tapi juga termasuk yang keperluan di daerahdarah, ini banyak sekali ini barangkali apabila bisa direncanakan secara komprehensif. Lalu bagaimana akan dialokasikan per tahunnya dikaitkan juga dengan penambahan ataupun perencanaan, dan penganggaran di Kementerian Pertahanan dari tahun ke tahun. Dalam kaitan ini, tentu kami juga mencatat tadi khusus yang tanah tadi, namun ternyata sudah ada program sertifikasi tanah, sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan, ini kiranya juga bisa dimanfaatkan tinggal nanti apakah masuk Dipa KL yang bersangkutan ataupun BPN. Ini yang perlu barangkali didiskusikan lebih lanjut, termasuk denan BPN-nya karena di sini BPN belum hadir, kami juga belum bisa memastikan mengenai hal ini. Tapi tentu kami catat bahwa ini menjadi concern dan prioritas kita yang sangat tinggi. Demikian, Ketua. Terima kasih. Ketua Komisi I DPR - RI : Terima kasih Ibu Menteri. Hadirin sekalian, kalau kita simak jawaban dari Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan – Kepala Bappenas, ini ada hal-hal penting yang pertama terkonfirmasi dari hal-hal yang pernah kita bahas bersama pada waktu Raker gabungan seperti ini dan menjadi bagian kesimpulan kita, dan juga ada hal-hal yang ini memberikan indikasi positif bahwa akan ada penguatan-penguatan dari sisi kebijakan untuk menuntaskan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh Kemhan dan Mabes-TNI. Sebelum nanti Menteri Pertahanan menyambung, saya ingin sedikit me-review apa yang pernah menjadi kesimpulan rapat bersama kita, Komisi I dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, TNI, maaf.. dengan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri PPN - Kepala Bappenas, dan juga Panglima TNI, ada beberapa kesimpulan penting yang hari ini terkonfirmasi : Yang pertama, Komisi I DPR-RI mendukung kebijakan Presiden RI untuk memodernisasi Alutsista TNI sebagai prioritas, dan kita juga mendorong Menteri Keuangan, Menteri PPN – Kepala Bappenas, dan juga Menteri Pertahanan, Panglima, untuk bersama-sama memenuhi anggaran modernisasi ini sebesar 450 triliun dan terkait waktu itu ada gap 50 triliun yang pernah disampaikan oleh Menteri Pertahanan. Kita sepakat dengan Pemerintah bahwa ini akan ditutup dari sumber pembiayaan APBN dan APBN-P yang sumbernya dari rupiah murni, pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Hari ini kita mengkonfirmasi apa yang pernah menjadi kesimpulan rapat kita pada 20 Oktober 2010 dan kita berikan apresiasi karena dorongan dari Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Komisi I. Kalau tidak direspon oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN, ini tidak jadi. Kalau tidak didukung oleh dua Menteri kita ini, Presiden tidak akan rapat berkali-kali, tadi saya dengar 3-4 kali membahas persoalan ini, ini apresiasi yang besar dari kami tentunya. Yang kedua Bapak/Ibu sekalian, kita juga mendapat konfirmasi bahwa gap 50 T inijuga sudah tertutup, dari mana sumbernya memang sebagian besar inimasih dari pinjaman luar negeri, tapi mudah-mudahan nanti akan ... kalau kita ikuti jawaban dari Menteri Keuangandan dan Menteri PPN. Ini kita akanupayakan untuk terusmemperbesar porsi dari pinjaman dalam negeri. Yang lain, yang 9

menarik juga, yang saya ingin review dari kesimpulan kita, ini yang berkali-kali Pak Enggar luar biasa. Kita menyepakati bahwa realisasi anggaran modernisasi Alutsista berjalan dengan efektif, bahwa Komisi I DPR dengan Pemerintah sepakat untuk dapat melakukan pola multi years (tahun jamak). Dan saat itu saya ingat betul, kita masih berdebat panjang karena Menteri Keuangan saat itu masih perlu ada penyesuaian peraturannya. Alhamdulillah, kalau kita baca rekomendasi arahan umum dan rekomendasi ke depan ini, di situ jelas sekali bahwa pengadaan Alutsista oleh Kemhan dapat didasarkan pada kontrak tahun jamak. Jadi prinsip multi years ini sudah menjadi arahan Presiden. Jadi pikiran dan hati Pak Enggar ini nyambung dengan Presiden rupanya. Dan yang lain juga menjadi penting, bahwa pengadaan ini disinergikan dengan revitalisasi industri pertahanan nasional, kalau kita lihat arahan Presiden, Bapak/Ibu sekalian, mengenai pembangunan AMF ini. Di poin 4 dinyatakan pelaksanaan kegiatan pengadaan Alutsista TNI yang belum sepenuhnya dapat diproduksi oleh industri pertahanan nasional, diusahakan semaksimal mungkin bekerjasama atau melibatkan industri pertahanan nasional. Jadi kita bersyukur bahwa apa yang ktia bicarakan pada 2010, ini sekarang terkonfirmasi menjadi satu kebijakan yang faktual dan mudahmudahan pada pertemuan hari ini ada tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan lanjutan untuk pembangunan AMF ini. Selanjutnya kita masih punya waktu beberapa saat, kami persilahkan Menteri Pertahanan untuk menambahkan. Menteri Pertahanan : Terima kasih Pimpinan. Sejak awal tadi sudah yakin bahwa pertemuan pada hari ini akan menghasilkan sesuatu yang cukup baik karena satu dan lain hal saya didampingi oleh 2 Agus. Yang satu Agus Suhartono, yang satu Agus Martowadojo, dua-duanya mempunyai kekuatan yang cukup besar.. Ketua Komisi I DPR - RI : Di depan ada Agus juga, pak. Menteri Pertahanan : Kalau Agus itu biasanya ‘agak gundul sedikit’, yang ini Agusnya bukan yang ‘agak gundul sedikit’, jadi saya sedikit optimis hasilnya baik sekali. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama tadi berbicara mengenai masalah kesejahteraan, terutama perumahan. Kami ingin sedikit memberikan gambaran, perumahan negara kita sekarang totalnya 193.000 unit, padahal dibutuhkan seperti tadi pembicaraan Bapak/Ibu sekalian itu totalnya 443.000 unit. Jadi kurangnya itu 240.000 unit, itu kalau kebutuhan TNI akan dipenuhi. Dengan kemampuan APBN sekarang kita sekitar 3.000 KK per tahun, maka kalau akan dipenuhi semua akan diperlukan waktu 80 tahun. Kemudian kita juga mempunyai sahabat yaitu Kemenpera yang membantu kita. Kemenpera membantu kita dengan perhitungan kalau itu juga bantuannya nanti penuh tiap tahun, maka kita akan dapat memperkecil pemenuhan kebutuhan untuk rumah negara TNI ini sekitar 50 tahun. Jadi memang ini cukup besar sekali, apa yang harus kita lakukan, effort kita, di samping karena tadi menyinggung kesejahteraan, kalau boleh saya menyampaikan terima kasih dalam kesempatan yang baik ini kepada semua yang ada di dalam Komisi I, baik pimpinan, anggota, dan Menteri Keuangandan dan Bappenas, bahwa pada kabinet ini kita itu sudah mendapatkan tunjangan khusus remunerasi birokrasi, walaupun 40%, tapi jumlahnya cukup besar, sekitar 7 triliun. Saya tahuwaktu itu Menteri Keuangan cukup kaget begitu menyetujui dihitung-hitung 40% itu adalah 7 triliun, jadi kalau 100% kenaikan remunerasi birokrasi itu jumlahnya sekitar 16 triliun.Alhamdulillah, Menteri Keuangan ini orangnya baik. Jadi dia pasti akan dikasihani sama Tuhan. Lalu kenaikan ULP, gaji ke-13, kemudian kenaikan berkala dan yang terakhir yang kemarin itu Perpres-nya sudah keluar. Itu adalah improvisasi dari santunan dan tunjangan untuk penyandang cacat TNI. Jadi ini sudah luar biasa, syukur-syukur nanti kalau remunerasi birokrasi ini bisa disamping 40% bisa naik ke 100%. Saya yakin Menteri Keuangan akan berada di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. 10

Ketua Komisi I DPR - RI : Itu do’a biar cepat meninggalkan kita atau bagaimana? Menteri Pertahanan : Sedikit mengenai F-16, itu disebut memang waktu rapat DPR itu diminta untuk setara blok 52. Kami akan refer kepada Raker tanggal 25 Oktober 2011, antara Menhan, Panglima TNI, dan Komisi I DPR, di situ sudah jelas bahwa polanya FMS, upgrade setara blok 52, walaupun waktu itu ada satu perdebatan antara blok 32-52, akhirnya ktia sepakat untuk membangun upgrade F-16 itu setara dengan blok 52. Artinya memang ini mungkin ada implikasinya ke biaya, tapi memang artinya ini akan memberikan efek defferrence yang cukup besar. Dan ini saya kira sesuai dengan keinginan dari DPR Komisi I bahwa F-16 kita adalah F-16 yang cukup modern. Lalu di sini ada yang menyampaikan, ada pihak ketiga, yang kami maksudkan pihak ketiga adalah FMS-nya G2G, pihak ketiga dalam arti kata engine, engine itu tidak bisa dibuat oleh Government of United States, jadi engine itu musti dengan ...Pihak ketiganya yang membuat engine dari F-16 yaitu ... Kemudian untuk avionic. Avionic-nya tidak bisa dibuat oleh Government of United States, yang membuat adalah BAE. Jadi di sini yang kami maksudkan third party-nya adalah BAE. Kemudian untuk airframe, airframeini dilakukan di .. yaitu di Salt Lake City yang memang dalam pekerjaannya itu adalah melakukan satu perbaikan atau improvisasi airframe dari pesawat-pesawat tempur. Dan ini adalah dimaksud dengan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga dalam arti kata suppliers atau agen, dsb. Tapi ini adalah mereka yang memang berkecimpung khusus di bidang masingmasing terutama di hal engine avionic dan airframe. Stake credit Rusia memang dalam hal ini waktu itu ditandatangani di Moskow di hadapan bapak Presiden adalah 1 miliar. Tapi tidak harus ini dipakai semua, yang terbesar sebetulnya 70-80% dipakai untuk pembelian kapal selam Rusia karena kapal selam Rusia tidak jadi kita beli karena melalui proses bidding sehingga tentu juga stake credit. Ini tidak banyak bisa kita pakai dan memang ada hal-hal lain sehingga penggunaan stake creditini juga tidak mudah karena juga tentu yang memberi stake credit ini juga akan meminta ikatan-ikatan tertentu dengan kita. Namun demikian, pemberian stake credit juga akan tetap kita pakai terutama dalam penyediaan BNP 3 F, Avionic Sukhoi dan untuk peralatan-peralatan Sukhoi yang lain, persenjataan Sukhoi.. Tapi ini pun masih melalui satu proses yang harus kita lalui nanti selalu dengan Peraturan Perundang-undangan. Khusus ada beberapa hal saya kira ini nanti saya minta untuk dibahas antara Panja Alusista dengan tim HLC ini ada hal yang spesifik seperti pertanyaan Pak Ahmad Musani mengenai Yuffie yang dari Filipina. Saya kira ini nanti akan dibahas karena ini sudah cukup detail, barangkali nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan secara khusus, mungkin tidak dibahas di forum ini, tapi di forum HLC dengan Panja Alutsista, juga mengenai local content, yang secara rinci nanti kaitannya local content dengan seberapa besar PSP (Penetapan Sumber Pembiayaan) yang telah diberikan Menteri Keuangan. Apalagi ini kaitannya dengan TOT (Transfer of Technology), off track, off set,trade off, dan joint product. Bapak Ketua, ada tiga konklusi yang kita ingin sampaikan sebagai konklusi dari pertemuan ini. 1. Sesuai dengan undangan rapat kita, alokasi anggaran dari TNI dan pencabutan tanda bintang. Ini kami mengusulkan untuk dibahas, tentu kami berharap disetujui, tapi untuk baiknya untuk bisa dibahas dalam Raker khusus nantinya antara Tim HLC dan Alutsista sesuai dengan hasil rapat Komisi I DPR-RI dengan Menhan-TNI, pada tanggal 24 Januari 2012. 2. Sertifikasi tanah, kami setuju untuk ini diselesaikan di level BPN, karena ini sesuai juga dengan hasil RDP antara Kemhan-TNI, pajak aset tanah dan rumah dinas pada tanggal 28 Juli 2010. Jadi kalau ini bisa diminta BPN untuk menyelesaikan ini, apakah ini dalam suatu pola umum dengan Kementerian-kementerian yang lain, tetapi sebagai pilot project adalah sertifikasi yang ada di aset-aset Kementerian Pertahanan dan TNI, saya kira ini cukup baik. Jadi mungkin tidak spesifik untuk diselesaikan Kementerian Pertahanan-TNI, tapi secara umum untuk aset-aset tanah di Kementerian lain juga ada. Tapi kami siap untuk jadi pioneer, untuk menjadi pilot project bagi pelaksanaan yang akan dilakukan nanti usulan kita secara keputusan politik kepada DPR. 11

3. Mengenai BBM, BBM ini pada awal dari kabinet ini pada waktu itu hutang kita 5 triliun. Waktu itu sudah bisa diselesaikan dan saya masih ingat ada usulan agar BBM ini nantinya jatahnya diberikan kepada Kemhan-TNI ini tidak dalam bentuk monetary value, dalam bentuk kuota, karena kalau diberikan dalam bentuk kuota, begitu harga minyak naik dua kali lipat maka volume BBM yang didapatkan oleh Kemhan-TNI adalah separuhnya, dan itu artinya mereka tidak bisa melakukan operasi baik itu patroli darat, udara, laut yang membutuhkan BBM. Jadi kami usulkan untuk ini dibuatkan saja alokasinya dalam bentuk quantum, quantum itu volume. Dari bentuk hitung-hitungan, ini saya belum konsultasi dengan staf, tapi saya masih ingat betul bahwa kalau kita hitung ekuivalennya itu dibutuhkan oleh TNI sekitar 500.000 Kilo Liter BBM. Sekarang ini subsidi BBM sekitar 40-41 juta Kilo Liter, jadi sebetulnya kalau ini mau ditambahkan dalam satu alokasi subsidi BBM yang nanti akan dibahas di Panja asumsi, itu tambahnya 500.000 Kilo Liter.Kalau nanti ditetapkan sekitar 40-41 juta Kilo Liter ditambah 500.000 Kilo Liter. Jadi saya usulkan dari pihak kami Kemhan-TNI, dan tadi saya sudah menyampaikan ini ke Menteri Keuangan untuk yang ketiga ini usulan kami agar ditetapkan dalam asumsi quantum untuk kuota kita. Karena kalau tidak, hutang kita sudah 5 triliun lagi, dan ujung-ujungnya nanti yang pusing Menteri Keuangan. Jadi ini juga mengurang beban Menteri Keuangan karena dengan fluktuasi harga minyak...kita ini ikut mencarikan solusi bagi Menteri Keuangan. Beliau ini orang baik soalnya, jadi itu saran kami, pak. Enggar : Ketua, boleh sedikit? Ketua Komisi I DPR - RI : Silahkan,Pak Enggar. Enggar : Baik, terima kasih. Klarifikasi saja pak, mengenai avionik itu pembicaran kami waktu itu adalah Lockeheed Martin, Lockeheed Martin adalah arsitek dari itu. Saya hanya mau klarifikasi waktu dengan HLC dan Panja Alutsista, itu kita lakukan ada beberapa alternatif tapi tidak spesifik untuk itu. Biarlah nanti kita detail karena itu urusan kita saja. Menteri Pertahanan : Ternyata betul, pak. Saya koreksi karena ini dari blok 32 ke 52..kalau waktu itu permintaan DPR setara ke 52, maka betul itu musti ke Lockeheed Martin, saya masih berpikir ke blok 32. Enggar : Terima kasih, pak Menteri. Yang kedua, pak, sebenarnya sekarang bagaimana untuk di tahun 2012, bagi selama ini karena tadi kebutuhan perumahan untuk prajurit itu begitu jauh, bagi prajurit yang aktif, kadang sudah ada perumahan, mereka menggunakan rumahnya. Tetapi bagi mereka yang tidak..kita atau negara belum bisa sediakan rumahnya, sediakan tunjangan perumahan. Dengan demikian ada sisi keadilan, kalau tidak nanti lama-lama kalau saya boleh bawa mereka untuk demo, saya demo juga, pak, karena kasihan mereka, pak. Jadi ada tunjangan bagi prajurit yang tidak.. tinggal di perumahan. Ketua Komisi I DPR - RI : Sudah? Kalau menurut Sutan Batoeghana, ide Pak Enggar ini ngeri-ngeri sedap, bukan sedap-sedap ngeri... Baik, masih ada Bapak/Ibu sekalian? Cukup, ya? Baik, sebenarnya satu kesimpulan rapat kita 20 Oktober 2010 yang tadi terangkat kembali saya lebih melihatnya ini curhatnya Menteri Keuangan, karena kita ingin pastikan apa yang menjadi kesimpulankesimpulan kita punya progress dalam realisasinya jadi pada 20 Oktober 2010, kita pernah menyepakati satu poin kesimpulan.. di poin 5, saya bacakan.. 12

“Seiring dengan komitmen kebijakan anggaran untuk memenuhi minimum essential forces tahap satu 2011-2014, Komisi I DPR-RI mendesak Kementerian Pertahanan/Mabes-TNI untuk bersama-sama melakukan akselerasi dalam perbaikan mekanisme perencanaan, peningkatan kemampuan penyerapan anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.” Ini pernah menjadi kesimpulan kita dan pada waktu Raker kemarin, Alhamdulillah kita mendapat laporan dari Menteri Pertahanan, serapan anggaran Kemhan-TNI ini tinggi, 97 ya.. dan itu tertinggi dari Kementerian Lembaga yang mendapatkan anggaran besar. Dari sisi akuntabilitas, kita juga melihat upaya-upaya sistematik koordinasi dengan KPK, BPK, BPKP, ini dilakukan.. tinggal tadi yang terungkap dari Menteri Keuangan ini mengenai mekanisme perencanaan yang mungkin masih ada proses perubahan-perubahan di tengah jalan, sementara secara administratif, prosedur revisi ini memang tidak mudah. Saya kira ini pasti bagian dari upaya yang akan terus menerus dilakukan jajaran Kemhan dan MabesTNI dan kami juga dengan fungsi kontrol tentu saja akan ikut mendorong realiasi dari apa yang menjadi kesimpulan kita. Sehingga kebijakan negara untuk terus meningkatkan anggaran KemhanTNI, khususnya dalam Alutsista juga diikuti oleh prinsip-prinsip good governance. Itu Bapak/Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi saya ingin menawarkan satu draft kesimpulan dari pembahasan kita sejak pagi tadi.. ada 4 poin, saya bacakan dulu : Berkaitan dengan Alokasi Peminjaman Pemerintah (APP)/PLN tadi istilahnya baru lagi .. PSP apa singkatannya, pak? ... Penetapan Sumber.. kata Nuning .. baik, ini karena istilahnya banyak ini , dari KE, PLN, APP, sekarang PSP. Kita baru hari ini dengar istiliah PSP, jadi mana istilah yang kita pakai? Ini standarisasinya dengan Menteri Keuangan ini. Menteri Keuangan : Pakai PSP saja pak, Penetapan Sumber Pembiayaan, dahulu APP. Ketua Komisi I DPR - RI : Baik, jadi kita pakai istilah standar dari Menteri Keuangan. Berkaitan dengan PSP (Penetapan Sumber Pembiayaan), Kemhan-TNI tahun anggaran 2010-2014 sebesar 6,5 miliar US Dollar (berdasarkan Blue Book) karena kalau Green Book-nya 5,7. Kondisi saat ini DPR-RI mendesak Kemhan, Kemenkeu, dan KemenPPN/Bappenas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Agar memperbesar pinjaman dalam negeri sesuai arahan Presiden RI dalam rangka pembangunan minimum essential forces (MEF).Mencari solusi penyelesaian terhadap kebutuhan anggaran yang tidak terdukung sebesar... Ini Menhan perlu dikoreksi karena di paper yang tertulis 733 yang tidak terdukung, nanti kalau kita kurangi dari 6,5 dengan angka di Green Book itu 793.346.000 US Dollar yang masih dalam proses evaluasi.Ini selisih antara angka di Green Book dengan perencanaan di Blue Book.. 793? Bukan 733? Oke, ya? ....Berkoordinasi dalam penyusunan kontrak Alutsista TNI yang dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional. 793? Ini poin C masuk, kita berkembang bahwa di dalam Kemhan sendiri di dalam kontrak Alutsista dengan luar negeri, yang kontrak pinjamannya dari luar negeri. Ini kontraknya itu diupayakan punya multiplier effect apakah dalam bentuk joint production.. Ini yang ingin kita lebih pastikan bahwa Kemhan bersama dengan Kementerian Keuangan yang mencarikan sumber pembiayaannya juga Kementerian Perencanaan Pembangunan melakukan koordinasi, saya rasa sesuatu yang sudah berjalan tapi kita ingin pastikan saja. Apakah kalimatnya seperti itu atau..Oh baca dulu? Oke, itu satu... 2. Terkait surat Menteri Keuangan nomor sekian tanggal 20 September, dan surat nomor sekian tanggal 24 November 2011 tentang permohonan penghapusan dana bertanda bintang anggaran PLN/KE, Komisi I DPR-RI melalui Panja Alutsista akan membahasnya bersama dengan Wamenhan RI selaku Ketua HMC dalam masa sidang 2009/2011, hasil dari 13

pembahasan tersebut kemudian dilaporkan dalam rapat kerja Komisi I DPR-RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk mendapat persetujuan. Ini menyambung kesepakatan Raker kita sebelumnya yang akan membahas detail mengenai PSP tadi. Masa sidang tiga ini sekarang.. Jadi kita punya 2 agenda yang akan berjalan secara bersamaan. Itu nomor 2. 3. Komisi I DPR meminta Menhan, Menkeu, MenPPN/ Kepala Bappenas, secara khusus menyepakati dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN RI) tentang proses dan anggaran sertifikasi penyelenggaran tanah TNI dengan prioritas aset tanah TNI yang tidak bermasalah 2 seluas 27.. kurang lebih ini, 27 Juta m berkaitan dengan itu Komisi I DPR-RI minta anggaran sertifikasi tersebut dialokasikan pada anggaran BPN-RI. Enggar : Ketua, kalau saya boleh tambahkan, selesai tahun anggaran 2011. Ketua Komisi I DPR - RI : Boleh.. Menteri Pertahanan : Interupsi ini.. untuk alokasi anggaran pada BPN-RI, ini kalau mungkin masih bisa dialokasikan ke Kemhan dulu yang langsung, mengeksekusi kepada BPN karena seperti penjelasan Ketua tadi, untuk anggaran BPN sekarang lagi dibintangi semuanya selain gaji pegawai di Komisi II .. dan sebentar lagi diganti. Ketua Komisi I DPR - RI : Tadi pemikiran yang berkembang dan penjelasan Menteri Keuangan bahwa aset tanah ini bukan hanya Kemhan yang punya, tapi banyak Kementerian Lembaga yang lain juga punya. Tapi Kemhan tadi, pak Menteri menyodorkan kalau inimenjadi satu skema yang disepakati Pemerintah, Kemhan itu menjadi semacam pilot project-nya.. dan ini juga untuk meminimalkan tarik-menarik antara Kementerian Lembaga ketika alokasi anggaran Kemhan mengalami peningkatan lebih besar, kira-kira begitulah.. atau Pak Menteri Keuangan, silahkan.. Menteri Keuangan : Terima kasih, pak Ketua. Pak ketua, untuk rumusan yang butir 3, kalau kami akan menyepakati ini, mungkin kami tidak dalam posisi untuk menyepakati. Jadi kalau mungkin dengan Kementerian Pertahanan akan mengajukan, sedangkan bertemunya dengan kami adalah pada saat bilateral meeting. Kami tidak bisa sepakati di forum sekarang karena ini hubungannya sama resource&develop yang ada, dengan.. Jadi kita bagaimana mengalokasikan anggaran, jadi mungkin itu yang kami ingin sampaikan. Enggar : Ketua.. Ketua Komisi I DPR - RI : Atau... ya, Pak Enggar?

14

Enggar : Ketua.. paling tidak adalah Komisi I meminta atau mendesak kepada Pemerintah, terutama kepada Kepala Bappenas, di dalam perencanaan pembangunan nasional, tapi ini kepada Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan agar memprogramkan dan menyediakan anggaran untuk sertifikasi tanah Pemerintah yang digunakan Kemenhan dan TNI sebesar lebih kurang sekian, selesai pada tahun anggaran 2013 dan dialokasikan langsung pada Badan Pertahanan Nasional. Itu permintaan kami, sebab kalau tidak maka Bappenas tidak menyusun dalam perencanaannya, ini tidak akan pernah ada. Dengan demikian maka kami bersama dengan Kemhan tidak akan dipersalahkan kenapa ini tanahnya didiamkan. Sebab kalau tidak, tidak akan pernah Kemhan.. penilaian dari BPK dapatkan WTP.. tidak akan pernah terjadi, ini akan selalu bermasalah. Menteri Pertahanan : Interupsi, saya berpikir, karena ini merupakan secara khusus perubahan prioritas, saya sependapat dengan apa yang diajukan Menteri Keuangan tadi, jadi melalui proses yang diajukan oleh Kemhan terhadap tanah-tanah yang memang sudah tidak bermasalah. Di sini BPN mungkin tinggal melaksanakan. Terima kasih. Agus Suhartono : Saya usul, Ketua.. Ketua Komisi I DPR - RI : Ya. Agus Suhartono : Jadi begini.. yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kalau saya tidak salah tangkap ya. Itu mengenai proses administrasinya, tapi yang kita bicarakan itu di mana penempatan anggarannya. Karena kita melihat anggaran yang diberikan kepada Kemhan sudah demikian besar, sehingga untuk mengurangi kecemburuan dari Menteri yang lain. Kita mencari jalan keluar tapi tetap masalahmasalah pertanahan itu bisa kita selesaikan. Jadi saya usul kalimat dari kesimpulan nomor 3 sebagai berikut, tolong diketik: “Komisi I DPR meminta Pemerintah untuk menyelesaikan program sertifikasi tanah dari, dengan menggunakan skala-skala prioritas terhadap tanah tidak bermasalah seluas kurang lebih 27 Juta m2, dengan menetapkan alokasi anggaran pada cost Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia.” Ketua Komisi I DPR - RI : Ya, saya kira kalimat ‘menyelesaikan’ itu sudah mencakup prosedur administrasi dan pengambilan keputusannya, kebijakannya. Bagaimana, pak Menteri? Menteri Keuangan : Itu yang diusulkan Pak Agus tadi, kami sependapat, pak. Ketua Komisi I DPR - RI : Jadi sesama Agus memang nyambung ini.

Menteri Pertahanan : Memang, pak. Sesama Agus memang ini. 15

Ketua Komisi I DPR - RI : Di Komisi XI ada yang namanya Agus juga? Menteri Pertahanan : Tidak ada, pak. Makanya tidak nyambung-nyambung, pak. (Suara Tertawa) Menteri Pertahanan : Saya ingin tanah yang digunakan Kemhan/TNI..tanah negara, ya. Ketua Komisi I DPR - RI : Tanah Negara istilahnya. Baik, saya baca ulang ya.. “Komisi I DPR-RI meminta Pemerintah menyelesaikan program sertifikasi tanah negara yang dipergunakan oleh TNI dengan skala prioritas terhadap tanah tidak bermasalah seluas kurang lebih 27 Juta m2, dengan menetapkan alokasi anggaran pada cost BPN-RI.” Baik, pak Menhan ini setuju? Menteri Pertahanan : Setelah selesai, saya akan nanti menyampaikan usulan kami dari .. tidak semuanya tapi wording–nya saja, kalau boleh.. Ketua Komisi I DPR - RI : Baik, kalau begitu saya lanjut dulu ke poin 4 ya. Jadi tiga yang awal di-drop saja, sudah langsung. 4. Komisi I DPR-RI mendukung permintaan MenegPPN/Kepala Bappenas agar Kemhan dapat menyusun grand design kebutuhan perumahan dan asrama TNI dalam rangka peningkatan kesejahteraan prajurit. Ya, silahkan, bu. Menteri Perencanaan Pembangunan – Kepala Bappenas : Terima kasih, pak Ketua. Jadi yang kami sampaikan tadi itu untuk merespon sebetulnya, merespon banyak sekali usulan dan masukan dari para anggota yang terkait dengan kebutuhan perumahan dan asrama dari prajurit, terutama yang belum mendapatkan perumahan-perumahan dinas. Jadi ini sesungguhnya merupakan respon kami terhadap masukan-masukan atau usulan dari para anggota, jadi bukan kami yang secara aktif lalu permintaan dari kami. jadi mungkin wording-nya agak kurang tepat. Ketua Komisi I DPR - RI : Atau ada usulan ini, bu.. usulan redaksi biar.. Okay, baik silahkan,Pak Wenas. Menteri Pertahanan : Kalau boleh saya usul dari pertamanya, pak. Yang pertama dari atas pak, yang pertama turun ke bawah mengenai ‘yang terdukung’ tadi. Jadi mencari solusi penyelesaian terhadap kebutuhan anggaran yang.. bukan yang tidak terdukung, belum terdukung, yang masih dalam proses evaluasi ini yang masih diupayakan untuk dapat dipenuhi, karena ini sedang melalui proses penelitian dan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Lalu yang kedua.. okay, ini Menteri Keuangan sudah setuju, jadi di sisi kita sudah akur. Antara Menhan sama Menkeu sudah okay. Lalu yang kedua koordinasi, mungkin ini kami ingin tegaskan bahwa ini adalah koordinasi yang dimaksudkan ini apa? Berkoordinasi dalam 16

kontrak pembelian Alutsista, artinya di antara kita .. Pemerintah, pak? Berkoordinasi antara Kemenkeu dan Kemenhan ya? Ketua Komisi I DPR - RI : Kalau menuju ke atasnya Kemhan, Kemenkeu, dan Bappenas Menteri Pertahanan : Kalau kontrak itu..Oh, I see.. (Tidak Jelas) Ketua Komisi I DPR - RI : Konteksnya.. Menteri Pertahanan : Sebetulnya pak, ini kalau kontrak itu Kemhan dengan Kemenkeu, di atasnya sudah ada Bappenas.. mungkin yang.. pak saya kira tidak perlu ‘berkoordinasi’, langsung saja kontrak pembelian barang. Berkoordinasinya dibuang, jadi dalam kontrak pembelian Alutsista TNI, yang semaksimal mungkin agar memberikan multiplier effect terhadap perekonomian nasional. Saya kira ini, pak. (Tidak Jelas) Dalam kontrak pembelian Alutsista TNI, yang semaksimal mungkin agar memberikan multiplier effect terhadap perekonomian nasional. Lalu selanjutnya mengenai nomor 2, pak. Nomor 2 ini.. melalui Panja Alutsista akan membahasnya bersama dengan.. bukan Wamenhan.. ini dengan tim HLC, karena di sini Panja Alutsista di sini tim.. ya tim HLC yang diketuai oleh Wamenhan. Nah itu.. Ya, apa?.. Lanjut mengenai angka tadi pak, angka kurang lebih. Bahwa angka ini perumahan nanti pak.. sebaiknya saya usulkan tidak ditulis angkanya karena yang tidak bermasalah itu walaupun plus minus tapi variasinya masih tinggi sekali, jadi ditulis “skala prioritas tanah tidak bermasalah dengan menetapkan..” begitu saja. Lalu nomor 4 seperti kami sudah jelaskan, sebetulnya kami sudah punya studinya. Persoalan utama bukan di masalah perumahan ini, persoalan utamanya bukan di grand design-nya. Persoalan utamanya itu ada di budget, karena seperti tadi kami sampaikan, butuhnya itu 433.000 unit yang tersedia 193.000 unit, kurangnya masih 240.000 unit. Kemampuan anggaran kita itu 3.000 KK/tahun, jadi dengan cara apapun juga itu tidak akan bisa dipenuhi dalam waktu cepat karena 80 tahun, Kemenpera sudah membantu pun masih 50 tahun. Jadi pokok permasalahannya bukan di grand design, kami sudah punya grand design-nya, kami usulkan ini di-skip saja.. kalaupun mau ya tentu tambah anggaran lagi, kami juga memahami Kementerian Keuangan ini dananya bukan hanya untuk kita saja. Saya senang saja kalau Menteri Keuangan tambah lagi, tapi juga kami memahami betul bahwa dana dari Kementerian Keuangan tidak hanya untuk ini. Jadi ini ada 22, di satu sisi ada kebutuhan yang cukup besar, di sisi lain ada kebutuhan dana dan kuncinya ini di dana. Bayangkan saja kalau 240.000 kekurangan unit, kita hanya mampu membangun 3.000 unit/tahun, kecuali kita punya Loro Jonggrang bisa membangun cepat. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa, pak, butuhnya 240.000, tiap tahunnya 3.000. Kalaupun Menteri tambahkan 3.000 lagi, 6.000, masih 40 tahun. Ketua Komisi I DPR - RI : Jadi, yang kami maksud begini, Menteri. Kalau kita berbicara TNI sebagai yang statusnya juga pegawai negeri sipil, ini ada kondisi-kondisi yangkhas, yang membedakan TNI dari PNS pada umumnya. PNS juga banyak yang belum punya perumahan, tapi yang berbeda dengan TNI karena prajurit ini mengalami penugasan yang rotasinya itu sangat intensif, seringkali keluarga ini ditinggal tanpa kepala keluarga. Ketika ada beban perumahan, itu memang jadi persoalan. 17

Yang kedua, kita juga temukan di lapangan, satu rumah ukuran berapa... itu dihuni 2 keluarga, sehingga suami-istri harus gantian, sama seperti jamaah haji kalau di Saudi begitu. Jadi mereka sepakat, jam berapa siapa yang masuk kamar, jam berapa yang keluar kamar begitu. Jadi ini hal-hal yang spesifik, tinggal yang kita inginkan ada kebijakan afirmatif setiap tahun itu ada skema pemenuhan. Itu yang ingin nanti ada formula yang disepakati di Pemerintah, apakah setiap tahun sekian puluh ribu, tapi memang terukur dari tahun ke tahun seperti kita buat Renstra. Menteri Pertahanan : Jadi kalau itu yang dipikirkan, itu bukan masalah dari kita. Dari kami 3 menteri dan pertahanan TNI, karena dari kami sudah jelas pak. Jadi di desain ini, rumah negara itu tidak ada cara lain meningkatkan pembangunan yang jatahnya 3.000 KK/tahun, jadi kalau mau dilihat itu grand design apapun ujung-ujungnya jawabannya adalah meningkatkan pembangunan rumah negara bagi TNI, dan itu.. Agus Suhartono : Kalau kita pakai pola yang tadi soal tanah bagaimana, pak? Jadi Komisi I meminta Pemerintah..menyelesaikan program pengadaan perumahan bagi prajurit TNI.. Enggar : Interupsi ketua Ketua Komisi I DPR - RI : Ya, silahkan, Pak Enggar. Enggar : Usulan Ketua, untuk penyediaan perumahan prajurit TNI, Komisi I DPR-RI meminta Pemerintah untuk: 1. Menambah alokasi anggaran agar terjadi percepatan pembangunan perumahan. 2. Memberdayakan tanah-tanah negara yang dipergunakan TNI yang sudah tidak sesuai lagi mekanisme seragam pada Pemerintah. 3. Selama itu belum diperoleh, maka memberikan alokasi tunjangan perumahan bagi prajurit. Ketua Komisi I DPR - RI : Ya, tulis dulu. Ini...konteksnya permintaan Komisi I, ya? Interruptor 1 : Barangkali saya mohon maaf Pak Enggar, kalau kita meminta agar Kemenhan menambah jumlah anggaran untuk perumahan, saya kira tidak mungkin .. Enggar : Pemerintah, pak, bukan.. Interruptor 1 : Pemerintah mungkin dalam hal ini Menteri Keuangan saja.. Enggar : Dan Bappenas.

18

Interruptor 1 : Dan Bappenas, kalau minta ke Kemenhan sudah ngepas.. Enggar : Pemerintah. Interruptor 1 : Ini tidak mungkin. Terima kasih. Interruptor 2 : Interupsi Ketua.. sedikit berbeda perspektif dalam pembahasan di Komisi I, bahkan kita bersepakat untuk mendorong kesejahteraan khususnya terkait dengan perumahan prajurit ini, bahkan bila perlu sampai mengubah orientasi perencanaan kita, khususnya yang dialokasikan untuk Alutsista, dengan kata lain kalaupun kita bicara prioritas justru malah kita menganggap perumahan ini prioritas, artinya tidak seolah-olah belanja Alutsista sudah.. karena kalau kita bicara tentang MEF itu tidak soal senjata Ketua, tapi juga soal pemenuhan standar mereka. Jadi kalau duitnya terbatas, harus ada yang dikorbankan. Yang saya tangkap dalam pembicaran Komisi I kita bicara, kalau perlu kita korbankan belanja Alutsistanya untuk perumahan prajurit. Bukankah begitu kesimpulan kita waktu itu? Ketua Komisi I DPR - RI : Pertanyaannya bukankah begitu? Ya bukan, saya jawab... potong itu anggaran kapal selam, pasti Menteri Keuangan cari. Jadi maksudnya begini, kalau dalam sekian tahun ke depan ini tidak terpenuhi, terpaksa Alutsista belanjanya kita kurangi, kira-kira begitu. Tapi tidak.. kita mendorong agar ada skema pemenuhan perumahan TNI ini yang lebih jelas dari tahun ke tahun karena memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan terutama di daerah-daerah. Mungkin kita tanyakan saja ke Menteri Keuangan apakah ada pemikiran kalau misalnya ditambah anggaran itu untuk membeli rumah, menambah rumah, itu kira-kira seperti apa? Saya kira itu saja.. kalau kita kembalikan lagi ke TNI sudah ngepas, barangkali.. karena kita harus memikirkan juga ketika nanti alat-alat baru itu datang, itu kita butuh juga untuk pemeliharaannya. Jangan samapainanti barang baru datang, kemudian pemeliharaannya juga kurang. Kami mohon mungkin dari Menteri Keuangan. Menteri Keuangan : Terima kasih, pak. Kami mungkin kalau kalimatnya itu difokuskan pada optimalisasi anggaran Kementerian Pertahanan, TNI, di luar Alutsista itu diupayakan untuk bisa mengalokasi kepada penambahan anggaran penyediaan rumah tinggal bagi prajurit. Itu saya rasa bagus karena di RY itu sebetulnya masih ada room untuk optimalisasi dan di Kementerian itu.. bukan hanya di Kementerian Pertahanan, di Kementerian lain juga ada ruang. Tapi kalau tadi Alutsista ini kita ingin kejar supaya bisa mencapai minimum essential forces, tapi kalau kami harus menambah mungkin sekarang ini tidak dalam posisi untuk kami bisa bersepakat untuk itu. Tapi mohon diarahkan kepada 72 triliun itu besar. Nah, 72 triliun yang di luar anggaran belanja modal, itu betul-betul dilakukan kajian dan optimalisasi untuk bisa dire-alokasi kepada anggaran perumahan prajurit. Mungkin itu Pak Sjahruddin yang kami usulkan. Enggar : Interupsi, pak. Ketua Komisi I DPR - RI : Ya.

19

Enggar : Begini pak, ini memang ada 2 pemahaman yang kelihatannya perlu disamakan. Pemahaman saya kalau kalimat yang tadi disampaikan oleh Menhan masalah perumahan. Sebetulnya bagi para prajurit TNI itu ada mekanisme sendiri ASABRI dsb, itu untuk kepentingan adalah yang menjadi hak milik. Mungkin itu yang besar sekali, yang dimaksud dengan ini, yang sering kita datangi itu adalah asrama atau perumahan prajurit yang dalam satu kawasan, kompleks, misalnya rumah.. sedangkan yang di luar itu untuk seluruh prajurit itu mungkin ada mekanisme sendiri,misalnya melalui ASABRI, dsb. Ini yang mungkin pilah dulu supaya tidak terlihatnya besar, makanya kalau misalnya dipotong dari anggaran Alutsista, dsb, itu khusus untuk asrama yang kalau kita kategorikan itu perumahan tipe A atau tipe B, dsb. Kemudian yang kedua, yang butir 3, ini interupsi saya, saya agak sedikit mikir, bahwa anggaran untuk tanah dimasukkan dalam cost BPN. Pertanyaan saya, sejauh mana blok pengaman yang bisa dilakukan, mengapa.. 1. Berapa kali BPN itu kena disclaimer, pak? 2. Panja Tanah sudah mempinalti BPN di Komisi II, terus kita dorong ke Komisi II anggaran itu, bagaimana jaminan ini jangan sampai ini nanti bablas begitu saja. Walaupun tadi bapak 2 Agus sudah ada kesepahaman, tapi saya masih agak ketar-ketir juga. Apa resistensinya kalau itu kalimat itu dihilangkan bahwa itu adalah Pemerintah, nanti Kementerian Pertahanan untuk ikut memproses menyelesaikan sertifikasi tanah, sama dengan saya sebagai rakyat biasa juga uangnya ada di tangan saya, saya proses ke BPN untuk sertifikasi tanah itu, untuk diukur, dsb. Ini mohon pertimbangan. Terima kasih. Ketua Komisi I DPR - RI : Baik, jadi kita selesaikan satu-satu dulu. Jadi poin 4, saya kira begini, memang Menteri Keuangan, Kepala Bappenas kalau kita ajak bicara tuntas bicara soal ini bisa muter-muter kepalanya ini karena bapak Menteri Pertahanan datanya saja sudah bikin pusing, terlalu banyak kebutuhan. Tapi yang kita inginkan paling tidak pada hari ini, kita punya satu kesepakatan bahwa ada satu persoalan yang perlu perhatian secara khusus, setelah kita menyelesaikan soal Alutsista. Sekarang kita bergerak ke persoalan sarana perumahan untuk prajurit, wabil khusus adalah asrama, kita tidak.. saya sarankan begini, kita tidak terlalu mengikat teknis dulu, tapi kita buat cantolan komitmennya saja. Saya usulkan : “Komisi I DPR-RI meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian secara serius terhadap persoalan sarana perumahan dan asrama prajurit RI.” Itu saja dulu cantolannya. Enggar : Ketua, saya interupsi Ketua, mohon maaf. Saya mohon maaf, saya masih tetap berpendapat tetap, karena penambahan dana alokasi itu bisa dananya on top, bisa dana alokasi itu ada di alokasi Menpera tapi peruntukannya pada TNI, atau bisa dilakukan re-adjusment. Jadi memang kita tidak spesifik sumbernya, tetapi alokasi anggaran untuk perumahan dan asrama prajurit TNI yang semula sekian kita minta tambahkan. Dengan demikian bisa menambah total, tapi bisa juga penambahan cost untuk TNI itu ditambah, jadi lebih fleksibel. Hanya kalau tidak kita lebih spesifik, maka mundur dari 50 tahun menjadi 60 tahun. Ketua Komisi I DPR - RI : Baik, kalau begitu kita.. itu frasa pertama, komitmen secara politis dulu , bahwa kita punya komitmen politis bersama. Terkait apa yang disampaikan Pak Enggar, itu usulan, gagasan, dari Komisi I, kita sambungkan saja. Dalam hal ini Komisi I DPR-RI mengusulkan opsi sebagai berikut.. a, b, c.. sebagai masukkan bagi Pemerintah.

20

Menteri Keuangan : Saya yakin Pemerintah juga sudah secara serius sekarang ini untuk persoalan sarana perumahan itu, mungkin sudah serius, cuma kita harus cari keuangan, harus riil di dalam sub-sub itu seperti apa. Kalau serius, pasti serius, saya kira sangat tidak mungkin kalau Pemerintah tidak mempedulikan para prajuritnya. Ketua Komisi I DPR - RI : Berarti kalau sudah serius, kita tambahkan lebih serius. Tapi saya kira begini, memang di Pemerintah sendiri perlu ada konsolidasi, karena tadi misalnya Menteri Keuangan punya gagasan agar Kemenhan mengoptimalisasi anggaran yang ada selain Alutsista. Sementara Kemhan mengatakan : Kemhan

: “Kami punya daftar tapi tinggal dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan.”

Ini kayak lempar bola, jadi saya kira ini secara prinsip, komitmennya dulu kita buat, komisi punya beberapa opsi ide. Tinggal nanti ditindaklanjuti oleh pihak Pemerintah. Apa nanti yang disepakati itu nanti kita akan ikuti. Bagaimana, pak Menteri? Menteri Keuangan : Pak Ketua, kami ingin menyampaikan.. karena kami diminta untuk ikut tanda tangan di sini, jadi mohon untuk dapat memahami.. kalau itu terlalu dalam sampai sudah bicarakan soal opsi, itu nanti kami tidak punya,.. tidak dalam posisi untukmengatakan iya dulu sekarang ini. Tapi soal komitmen Bapak tahu, Insya Allah di tahun 2012, itu.. penyediaan pemukiman atau rumah tinggal bagi warga baru di perbatasan Timor Leste dengan Timor-Timur itu kita selesaikan. Di cluster 4 dari program Pemerintah dimasukkan tentang penyediaan rumah murah, dalam arti kita mau siapkan untuk warga kita. Jadi komitmen itu ada, tapi kalau seandainya tadi kalimat yang disebutkan oleh pak Ketua itu saya rasa sudah pas di situ. Kalau kita elaborasi ke lebih dalam, mungkin ada baiknya dalam bentuk surat dari DPR kepada kami untuk kami pelajari pada saat kami melakukan bilateral meeting. Mungkin itu, terima kasih. Ketua Komisi I DPR - RI : Baik, kelihatannya Pak Enggar harus bersabar lebih lama lagi, lebih jauh lagi, tapi ini akan menjadi catatan kita di Komisi I bahwa kita punya catatan ini, nanti akan terus kita elaborasi. Baik berarti kita kembali ke frasa pertama. “Komisi I DPR-RI meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian secara lebih serius..” Karena Menteri Keuangan sudah serius memang, jadi ya.. Interruptor 3 : Rekan-rekan yang saya hormati, kita sudah memutuskan dalam waktu dekat akan membuat Panja Kesejahteraan dan sudah kita sepakati, ini harus menjadi entry point untuk misalnya pengadaan rumah, dsb. Ini mungkin harus ada format yang cocok barangkali, kalau dengan kata-kata ‘secara lebih serius’, sudah kita pahami bersama, niat baik kita bersama, tidak masalah. Nanti kita jabarkan dalam Panja itu, saya kira itu mungkin.. Ketua Komisi I DPR - RI : Silahkan, pak Menhan. Menteri Pertahanan: Pak, saya usulkan kalau memang Komisi I DPR akan membuat Panja Perumahan, bisa ditambahkan misalkan bahwa yang nantinya akan dibahas dalam Panja Perumahan..

21

Ketua Komisi I DPR - RI : Panja Kesejahteraan namanya, atau karena panja ini belum kita putuskan seperti apa, apa, dan bagaimananya. Kita tetap sampai di situ saja dulu, sampai nanti secara internal di.. baik, Menteri Keuangan okay? Bu Menteri? Iya.. Enggar : Ketua.. Ketua Komisi I DPR - RI : Jadi Insya Allah.. Enggar : Ketua, interupsi. Menteri Pertahanan : Setuju, dan sudah siap minum jus..Disuruh minum jus jambu, terus disetuju yang saya tidak setuju. Jadi .. terima kasih ketua. Enggar : Ketua.. Ketua Komisi I DPR - RI : Tapi pak Menhan, jusnya sudah habis dari tadi karena dari awal sudah setuju. (Suara Tertawa) Enggar : Ketua.. Ketua Komisi I DPR - RI : Ya, ya. Enggar : Ada usulan dari Pak Syafat tadi, mengenai yang Casablanca itu. Kita mengusulkan karena ini tidak menjadi kesimpulan, tapi menjadi catatan resmi dari kita agar Menteri Keuangan untuk mempertimbangkan mengenai Casablanca itu, karena tadi sudah diiyakan oleh Menteri Keuangan, jangan sampai lupa nanti Beliau. Menteri Pertahanan : Ini tidak jadi diminum.. (Suara Tertawa) Menteri Keuangan : Ini justru sudah disedot ini, pak. Bagaiman, pak? Memang kalau filosofinya pak Enggar itu keep asking, never stop keep asking. Pak sudah kami catat pak, sudah tidak perlu dicatat di sini lagi. Tak minum jusnya ndhisek..

22

Enggar : Interupsi Ketua, yang poin ketiga yang tadi diusulkan Pak Eep, saya kira relevan itu Ketua. Soal apakah tepat alokasi anggarannya ada pos BPN, Pak Menkeu? BPN selalu disclaimer, pak, di Komisi II. Mereka sekarang juga teman-teman Panja Pertanahan tidak meridhoi anggaran untuk BPN, hanya anggaran gaji saja yang dikasih. Menteri Keuangan : Kalau ada catatan itu, sesuai dengan PP, BPN atau KL begitu, pak, karena pilihannya cuma 2 yaitu di KL atau di BPN. Kalau ditambahkan atau KL..Kementerian Lembaga.. Ketua Komisi I DPR - RI : Baik kalau begitu, ini kitaperluas opsi saja. Alokasi anggaran pada pos BPN RI/Kemhan, begitu saja ya.. tidak pakai atau..

23