Daftar Isi. 10 BERITA UTAMA Kinerja MPR Periode Marwah MPR RI Bisa Terjaga Dengan Baik. 25 Nasional Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan

Daftar Isi

EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

10 BERITA UTAMA Kinerja MPR Periode 2009-2014

Marwah MPR RI Bisa Terjaga Dengan Baik Dalam kurun waktu yang relatif singkat, kinerja Pimpinan dan anggota MPR periode 2009 – 2014 dan Sekretariat Jenderal MPR telah berhasil bukan hanya sebatas inisiasi, tetapi juga tahap pengimplementasian nilai-nilai 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

25 Nasional

54 Sosialisasi

Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan

LCC 4 Pilar di Provinsi Papua Barat

Editorial

....................................................

Suara Rakyat Opini

...................................................

06

.................................................................

07

Wawancara Pojok MPR

......................................................

16

.........................................................

47

Mata Pengamat

39 SELINGAN Hari Tani Nasional EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

80 Figur Bungaran Saragih

04

Ragam

.............................................

60

................................................................

78 3

Wajah Kenegarawanan di MPR RI IRUK PIKUK tahun politik pada 2014

H

Hamid, Lukman Hakim Saifuddin serta

wakilnya terbilang lebih masyhur. Ini tak lepas

bakal segera berakhir. Tanda-tanda

Hajriyanto Y. Thohari.

dari kebisaan Taufiq mengemas dan

bakal berakhirnya keramaian pesta

Di tengah jalan formasi tersebut

menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI

demokrasi itu ditandai dengan dilantiknya

mengalami perubahan karena alasasn yang

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik In-

anggota DPRD, baik tingkat Kabupaten Kota

tidak bisa dihindari. Ketua MPR Taufiq Kiemas

donesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika,

maupun Provinsi. Lalu, menyusul pelantikan

digantikan Sidarto Danusubroto. Penggantian

dalam satu istilah 4 Pilar Kehidupan

anggota MPR, DPR dan DPD. Dan, diakhiri

ini terjadi karena sang penggagas 4 Pilar itu

Berbangsa dan Bernegara. Semua ini

pergantian presiden dan wakil presiden.

meninggal dunia lima belas bulan sebelum

dilakukan sesuai UU Nomor 27 Tahun 2009

Dan, Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil

masa jabatannya berakhir. Taufiq meninggal

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3),

Presiden Jusuf Kalla pun segera menjalan-

di Singapore General Hospital setelah hampir

Pasal 15 ayat (1) huruf e. yaitu: Salah satu

kan roda pemerintahan Republik Indonesia

seminggu menjalani perawatan di sana. Ia

tugas

untuk 5 tahun ke depan, 2014-2019.

menghembus nafas terakhir pada Sabtu, 8

mengoordinasikan anggota MPR untuk

Juni 2013.

memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945.

Artinya, sejak awal Oktober 2014 wajah

Pimpinan

MPR

adalah

anggota lembaga legislatif segera berubah,

Di penghujung kepemimpinannya, lagi-lagi

Sosialisai 4 Pilar menjadi kegiatan yang

dan begitu pula wajah eksekutif akan segera

formasi pimpinan MPR berubah. Kali ini wakil

dilakukan secara masif, karena pimpinan

menjalankan tugasnya setelah pelantikan

Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin

MPR menilai melunturnya nilai-nilai dasar

Presiden dan Wakil Presiden pada 20

mengundurkan diri dari jabatannya di MPR.

warisan luhur bangsa yang terkandung

Oktober. Demikian pula wajah pimpinan dan

Lukman Hakim ditunjuk dan diangkat oleh

dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI,

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini ditunjukkan

(MPR) RI juga tentunya berubah. Pimpinan

menjadi Menteri Agama menggantikan Surya

dengan maraknya gerakan separatis hingga

MPR yang baru akan segera menentukan

Dhama Ali yang tersangkut kasus korupsi.

terorisme, kerusuhan berbau SARA sampai

dan menjalanlan program kerja MPR selama

Sejak itu Dimyati Natakusumah – yang satu

anarkisme dalam demonstrasi. Juga

5 tahun berikutnya.

partai dengan Surya Dhama Ali, PPP –

merajalelanya korupsi, serta praktik

Pada periode 2009-1014 formasi pimpinan

menempati pos yang ditinggalkan Lukman

dekadensi moral.

MPR terdiri dari Taufiq Kiemas sebagai ketua.

Hakim, sebagai Wakil Ketua MPR. Dan, itu

Karena itu, Pimpinan MPR di bawah Taufiq

Didampingi empat wakil ketua yang selalu

terjadi hampir di penghujung masa bakti

Kiemas terpanggil untuk menginformasikan

membantu dan bahu dalam menjalankan

kepemimpina MPR periode 2009-2014.

secara utuh agar masyarakat tersadar dan

tugas-tugas pimpinan MPR. Mereka adalah, Hj. Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan

4

Dibanding

pendahulunya,

era

memahami nilai-nilai yang terkandung dalam

kepemimpinan Taufiq Kiemas beserta empat

4 konsensus dasar kehidupan berbangsa


dan bernegara melalui kegiatan sosialisasi.

sosialisasi 4 Pilar.

menjaga

marwah

lembaga

Majelis

Inilah salah satu prestasi Pimpinan MPR

Dan, di periode kepemimpinan MPR 2009-

Permusyawatan Rakyat. Dalam lima tahun

periode 2009-2014 yang, menurut

2014 anggaran MPR mengalami kenaikan

terakhir, pimpinan MPR dan pimpinan fraksi MPR

Anggota MPR RI Fraksi PKS Martri Agoeng,

signifikan. Pada awalnya anggaran MPR

biasa menyebut diri dengan istilah fraksi merah

merupakan salah satu capaian yang

hanya sebesar Rp 195 miliar. Kemudian naik

putih. Jangan salah, ini bukan fraksi-fraksi partai

membanggakan. Bahkan ketika istilah 4

menjadi Rp 300 miliar, lalu diharapkan naik

politik yang tergabung dalam koalisi.

Pilar tidak lagi diperbolehkan digunakan

lagi hingga mencapai nilai psikologis. Melihat

Ini bisa terjadi karena Taufiq Kiemas berhasil

oleh Mahkamah Konstitusi, masyarakat

tugas yang terus bertambah bukan tidak

meredam ego kepartaiannya sendiri. Ia bisa

masih menganggap bahwa Pancasila,

mungkin anggaran buat MPR pun akan ikut

mengubah dirinya menjadi lebih demokrat dari

UUD Tahun 1945, Negara Kesatuan

terkatrol dan terus meningkat.

kader partai Democrat. Ia juga mampu membuat

Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka

Dari semua prestasi tersebut, satu hal

dirinya lebih Islami dari kader partai-partai Is-

Tunggal Ika, merupakan satu kesatuan

yang terbilang fantastis, MPR RI mampu

lam. Dan, yang pasti, Taufiq Kiemas juga

dalam empat pilar. Bahkan, sampai saat ini,

sanggup belaku netral, pada saat kader-kader MPR

PDI Perjuangan memojokkan sikap

merupakan satu-satunya lembaga yang

kenetralannya.

melakukan sosialisasi 4 Pilar. Karena itu,

Inilah sebagian sikap Taufiq Kiemas yang

tugas tersebut harus bisa dilanjutkan oleh

tak terasa juga diadopsi oleh para wakilnya.

kepemimpinan MPR mendatang. Semata-

Dan juga pimpinan fraksi yang terbiasa

mata agar kegiatan sosialisasi Pancasila,

melakukan musyawarah dengan Taufiq

UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan

Kiemas. Karena itu, menjadi sesuatu yang

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal

lumrah, ketika MPR periode 2009-2014 menjadi

Ika, bisa berlangsung hingga lahirnya

lebih negarawan dibanding sesama koleganya di lembaga legislatif lainnya. ❏

lembaga baru yang khusus melakukan COVER Edisi No.09/TH.VIII/September 2014 Desain: Jonni Yasrul Foto: Humas MPR RI

PENASEHAT Pimpinan MPR-RI PENANGGUNG JAWAB Eddie Siregar, Selfi Zaini PEMIMPIN REDAKSI Yana Indrawan DEWAN REDAKSI M. Rizal, Aip Suherman, Suryani, Ma’ruf Cahyono, Tugiyana, Siti Fauziah REDAKTUR PELAKSANA Agus Subagyo KOORDINATOR REPORTASE Rharas Esthining Palupi REDAKTUR FOTO Supriyanto, Budi Muliawan REPORTER Fatmawati, Assyifa Fadilla, Prananda Rizky, Y. Hendrasto Setiawan FOTOGRAFER Ari Soeprapto, Teddy Agusman Sugeng, Wira, A. Ariyana, Agus Darto PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI Elly Triani KOORDINATOR DISTRIBUSI Elin Marlina STAF DISTRIBUSI Hadi Anwar Sani, Suparmin, Asep Ismail, Ramos Siregar, Dony Melano, Prananda Rizky SEKRETARIS REDAKSI Wasinton Saragih TIM AHLI Syahril Chili, Jonni Yasrul, Ardi Winangun, Budi Sucahyo, Derry Irawan, M. Budiono ALAMAT REDAKSI Bagian Pemberitaan & Hubungan Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR-RI Gedung Nusantara III, Lt. 5 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, Jakarta Telp. (021) 57895237, 57895238 Fax.: (021) 57895237 Email: [email protected]


5

Portal CPNS Setjen MPR 2014 Yth: Pimpinan Setjen MPR Di tempat Perkenalkan saya Aisyah. Saya merupakan salah satu pelamar CPNS di Setjen MPR, namun ketika saya sudah mendapatkan user dan password di Panselnas, saya tidak mendapati portal penerimaan CPNS untuk Setjen MPR, baik pada web resmi Setjen MPR maupun Panselnas. Mohon infonya. Terima kasih. Aisyah Jl. Tomang Tinggi 2 Jakarta Barat

Usulan Revisi Pembukaan UUD45, Alinea 3 Yth: Badan Pimpinan Pemerintah RI yang berwenang dalam Perumusan Amandemen UUD 45 Di tempat Salam Merdeka! Bersama ini saya I.J.A. Iswanto (48 th), sekiranya berkenan mengusulkan revisi Pembukaan UUD 45 yang menyangkut kata “…atas berkat rahmat Allah ....,” aline 3, alangkah lebih pas bila direvisi menjadi “.. atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”. Hal tersebut mengingat bahwa kata “Tuhan” akan lebih familier untuk dapat dikumandangkan dalam tiap-tiap pembacaan dalam suatu upacara bagi saudara-saudara kita yang menganut agama Hindu (khususnya Bali), Budha dan Khonghucu, dan kata “Tuhan” saya pikir adalah kata yang pas dan dapat diterima oleh segenap lapisan kepercayaan di Indonesia. Sekian, terimakasih atas perhatiannya. I.J. Iswanto, [email protected] Bogor

kiranya persoalan ini menjadi salah satu agenda MPR RI untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah melalui perguruan tinggi. Sebagai usulan tema awal untuk pelaksanaan kegiatan ini kami mengambil “Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Rakyat Menuju Asean Ekonomi Komuniti Tahun 2015”. Harapan kami bahwa pelaksanaan MPR Goes To Campus dapat menjadi mimpi nyata bagi mahasiswa di Sulawesi Tenggara dalam menyongsong perdagangan global. Demikian usulan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan. Atas perhatian kami mengucapkan terima kasih. Laode Muh. Hasmin Jl. H.E.A Mokodompit, Kendari

Pancasila versus Panca M Majelis Yth: Melihat kondisi negara kita saat ini yang penuh dengan perlakuan yang tercakup di dalam Panca M (Main, Madon, Maling, Minum, Madat (narkotika dan sejenisnya) maka penulis menyarankan agar bangsa ini kembali melaksanakan Pancasila dengan konsekwen, yaitu satu-satunya dasar negara di dunia Yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang mampu menangkis itu semua. Sampai saat ini penulis memantau generasi

bangsa ini sudah hancur, baik mental maupun ideology, karena diobok obok oleh ideologi asing yang tanpa mereka sadarinya. Adalah fatal jika kemerdekaan yang begitu mahal dininabobokkan oleh ideologi asing tersebut. Lihatlah di pelosok desa sekalipun saat ini generasi bangsa ini dihancurkan oleh Madat( shabu shabu, ganja, miras, dll). Inilah yang penulis pantau selama ini sehingga kemerdekaan yang 69 tahun itu nampaknya pudar dan suram .Begitu naifnya kita jika masih saja terjajah oleh hal-hal seperti tersebut. Sejarah membuktikan hanya Pancasila yang mampu memusnahkan semua itu. Dirgahayu R. I. Merdeka. Wassalam Tang Rivolsa Jl. Sekip Pasar Rebo Sekip Residence Blok A No. 7 Mencirim Medan Sunggal

Penerimaan CPNS 2014 Bagaimana cara kalau nantinya lolos dari pendaftaran online. Apakah ujianya dibuat di daerah atau pusat? Irvanders Radji Gorontalo, Boalemo Tanggapan Yth. Irvan Ujian CAT dilaksanakan di BKN Jakarta, Terima kasih.

Karikatur

Usulan Kegiatan MPR Goes To Campus Yth: Pimpinan MPR RI Di - Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan MPR Goes To Campus di Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari, maka dengan ini kami Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) meminta prosedur teknis pelaksanaan kegiatan tersebut diatas. Mengingat di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di Universitas Halu Oleo belum pernah ada pelaksanaan kegiatan tersebut, serta potensi SDA khususnya di Sulawesi Tenggara khususnya pertambangan, maka penting 6

ILUSTRASI: SUSTHANTO

Kami dengan senang hati menerima tulisan baik berupa ide, pendapat, saran maupun kritik serta foto dari siapa saja dengan menyertai fotocopi identitas Anda.


ISTIMEWA

Kabinet Menteri Tanpa Kepentingan Politik ABINET menteri yang ahli, bekerja

K

lingkaran kekuasaan tetap menjadi kekuatan

agar kekuasaannya tetap stabil dan tidak

keras, dan bebas kepentingan politik,

oposisi di parlemen. Istilah popularnya

digoyang-goyang.

adalah keinginan yang hendak

berdiri di atas dua kaki, kaki yang satu

Dalam realitas politik yang dihadapi, Joko

disusun oleh Presiden Joko Widodo.

berdiri di eksekutif, kaki satunya lagi di

Widodo pastinya tidak bisa menghindar

Keinginan itu sering didengungkan jauh-jauh

legeslatif.

hingga akhirnya memaklumi bahwa dalam

hari. Dengan komposisi yang demikian maka

Tak hanya itu yang menjadi masalah,

politik bagi-bagi kekuasan itu tidak haram

program kerja yang dicanangkan, Nawacita,

kekuatan partai politik berambisi dan

bahkan bisa menjadi wajib. Alumni UGM itu

diharapkan bisa terlaksana dengan maksimal

bernafsu masuk dalam kekuasaan sebab

bisa jadi sekarang merasa bahwa

dan sukses.

mempunyai tujuan yang tidak baik, yakni

kekuasaan yang hanya disokong oleh PDIP,

Joko Widodo ingin kabinetnya lepas dari

mencari dana-dana siluman untuk diraup

Partai Nasdem, PKB, dan Hanura tidak

kepentingan politik, bisa jadi ia belajar pada

guna kepentingan membiayai operasional

cukup, apalagi di parlemen mereka kalah kursi

masa lalu, pada masa Presiden Susilo

partainya yang demikian besar. Akibat yang

dengan Koalisi Merah Putih yang

Bambang Yudhoyono, di mana jabatan

demikian maka banyak menteri yang berlatar

beranggotakan Partai Golkar, PAN, PPP, PKS,

menteri separuhnya diisi oleh orang-orang

belakang politik tertangkap oleh KPK dengan

Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.

dari partai politik sehingga kinerja para

dugaan melakukan tindakan korupsi.

Di sinilah Joko Widodo mulai bimbang

menteri yang berlatar belakang partai politik

Cerita di atas mungkin masuk mendalam

sehingga dalam berita-berita disiarkan ia

itu tidak fokus. Di sela-sela menjalankan

ke dalam hati Joko Widodo sehingga jauh-

melakukan pertemuan dengan Ketua Umum

tugas, sang menteri sering mencuri-curi

jauh hari ia selalu mengatakan koalisi tanpa

PAN Hatta Rajasa dan Ketua Umum Partai

waktu untuk mengurus partainya. Hal

syarat atau koalisi tanpa transaksi.

Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

demikian sudah menjadi rahasia umum dan

Keinginan mantan Gubernur Jakarta dan

Selanjutnya bisa dengan ketua umum partai

dirasa sudah mengganggu kinerjanya,

Walikota Solo itu bagus dan patut didukung

politik lainnya. Apa yang dibicarakan?

sampai-sampai Susilo Bambang Yudhoyono

sebab ketika para menteri bebas

Mereka yang tahu namun hasil dari

sering menegur agar semua menteri tetap

kepentingan politik maka kejadian seperti

pembicaraan itu bisa kita lihat nanti, apakah

fokus bekerja.

cerita di atas bisa dihapus.

ada elit PAN, Partai Demokrat, atau partai

Apa yang dilakukan oleh Susilo Bambang

Menjadi pertanyaan sejauh mana Joko

Yudhoyono dengan menarik semua

Widodo kuat mempertahankan janji koalisi

Bila ada menteri yang berlatar belakang

kekuatan partai politik ke dalam lingkaran

tanpa syarat bahwa menteri harus bebas

partai politik masuk dalam kabinet, maka

kekuasaan sebenarnya itu bagus. Sebagai

dari kepentingan politik. Pertanyaan ini patut

komitmen Joko Widodo yang ingin

upaya untuk mendistribusikan kekuasaan ke

diajukan sebab saat ini Joko Widodo masuk

membebaskan kabinet dari aura politik telah

berbagai kekuatan sehingga stabilitas politik

dalam realitas dunia politik yang penuh

gagal. Selain itu ia akan mengulangi masa lalu,

tetap terjaga dan terkendali. Sayang

dengan godaan dan tantangan. Di satu sisi,

di mana kinerja pembangunan terganggu

keinginan Susilo Bambang Yudhoyono itu

ia ingin membentuk kabinet ahli dan bebas

sebab para menterinya juga disibukan dengan

jauh panggang dari api, di mana kekuatan

kepentingan politik namun di sisi lain ia tetap

masalah di luar bidang kerjanya. ❏

partai politik yang telah diserap dalam

butuh dukungan dari banyak partai politik


lainnya yang menjadi menteri.

AW

7

ISTIMEWA

Memilih Pimpinan Dengan Musyawarah Untuk Mufakat OMPOSISI pimpinan MPR Periode

K

memilih pimpinan MPR pada periode 2009-

Indonesia maka Pancasila, UUD NRI Tahun

2009-2014 yang terdiri dari Taufiq

2014 merupakan satu-satunya peristiwa

1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus

Kiemas, Melani Leimena Suharli,

yang terjadi. Kalau kita lihat kilas balik dalam

kita jaga, sosialisasikan, dan internalisasi

Hajriyanto Y. Thohari, Lukman Hakim

memilih pimpinan MPR di tahun 1999 dan

dalam diri.

Saifuddin, dan Ahmad Farhan Hamid,

2004, semuanya dilakukan secara voting

Komposisi Bhinneka Tunggal Ika dan dipilih

merupakan komposisi yang ideal. Komposisi

dan head to head antara antara dua kubu

dengan cara musyawarah untuk mufakat,

itu merupakan komposisi Bhinneka Tunggal

sehingga di sini ada yang kalah dan

demikianlah harapan seluruh bangsa Indo-

Ika, sebab semua unsur yang menyatukan

menang. Meski ada yang puas namun ada

nesia untuk memilih kembali pimpinan MPR

Indonesia seperti ideologi, agama, kaum

pula yang kecewa.

periode 2014-2019. Dengan mengandung

perempuan, dan etnis dari Sabang sampai

Dalam perjalanan selanjutnya, pimpinan

komposisi Bhinneka Tunggal Ika maka MPR

MPR 2009-2014 diberi tugas untuk

merepresentasikan Indonesia yang diikat

Komposisi yang demikian bisa tercipta

mensosialisasikan UUD NRI Tahun 1945 yang

rasa persatuan dan kesatuan bukan diikat

sebab partai-partai besar yakni Partai

selanjutnya dikemas dengan Sosialisasi

oleh kepentingan politik sesaat.

Demokrat, PDIP, Partai Golkar, dan PPP

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan

Di sinilah perlu dan pentingnya para wakil

berkoalisi untuk mengisi pimpinan MPR.

Bhinneka Tunggal Ika, melakukan amanat itu

rakyat menggunakan prinsip mendahulukan

Partai-partai itu, misalnya PDIP dan Partai

dengan massif. Sosialisasi tidak hanya

kepentingan bangsa dan negara di atas

Golkar yang biasanya berseberangan,

disebar ke tengah masyarakat namun juga

kepentingan pribadi dan partai dalam

namun kali ini bisa bersatu bisa jadi dilandasi

menginternalisasi kepada anggota MPR

memilih pimpinan MPR. Barter kekuasaan

pikiran bahwa ini untuk kepentingan bangsa

sehingga Ketua MPR Taufiq Kiemas

atau bargaining position jangan sampai

dan negara bukan kepentingan politik.

menyebut fraksi-fraksi di MPR dengan Fraksi

terjadi, sebab bila pimpinan lembaga negara

4 Pilar.

di susun berdasarkan atas bargaining po-

Merauke terwakili.

Meski pemilihan pimpinan MPR bisa dilakukan secara voting dan partai-partai

Tugas-tugas MPR yang mensosialisaskan

sition maka hal yang demikian akan

besar itu bisa menang namun mereka memilih

dasar dan pilar negara itulah yang harus

mengkhawatirkan masa depan lembaga

menggunakan cara musyawarah untuk

dilanjutkan sebab bangsa Indonesia akan

negara itu. Banyak lembaga negara yang

mufakat. Meski ada dinamika dalam pemilihan

tetap kokoh bila tetap memegang nilai-nilai

kursi

itu namun hal yang demikian merupakan

luhur bangsa yang telah dirumuskan dan

kongkalikong dan kesepakatan para politisi

bagian dari demokrasi dan hal yang demikian

disepakati para pendiri bangsa yang datang

sehingga menyebabkan keputusan yang

tidak dilarang di Indonesia pasca era

dari berbagai daerah dengan beragam latar.

diambil tidak adil, korup, dan tidak bersikap

reformasi.

Di tengah berbagai gempuran budaya dan

negarawan. ❏

Musyawarah untuk mufakat dalam

8

pimpinannya

disusun

ideologi yang tidak sesuai dengan budaya

atas

AW


ISTIMEWA

Menciptakan Produktifitas Ekonomi dan Transportasi Massal

B

ESARNYA subsidi BBM yang

Medan-Binjai, dan Pekanbaru-Dumai, hanya

kepada masyarakat di sini sifatnya bukan

dikucurkan oleh pemerintah, rupanya

Rp27 triliun sampai Rp31 triliun. Dengan

karikatif namun bagaimana masyarakat

sudah disadari oleh semua pihak

acuan itu, maka subsidi BBM tahun ini bisa

dibuat produktif dan mandiri dalam ekonomi

bahwa cara seperti ini ternyata menguras

membangun jalan tol dari ujung sampai

sehingga mempunyai pendapatan yang

anggaran belanja negara dan menyebabkan

pangkal pulau Sumatera, bahkan kalau dalam

tinggi. Bila masyarakat mempunyai pendapat

banyak sektor lain yang harusnya lebih

istilah bahasa Jawa masih susuk atau ada

yang tinggi maka mereka mampu bertahan

diperhatikan menjadi tertunda atau diabaikan.

kembalian.

dari kenaikan harga BBM dan harga-harga

Untuk mengatasi kekurangan anggaran

Dukungan kenaikan BBM oleh sebagaian

lainnya. Di negara-negara yang sejahtera,

pembangunan biasanya pemerintah

kalangan lain dilandasi alasan bahwa subsisi

di mana harga BBM sangat tinggi namun

melakukan cara yang tidak popular di mata

ini tidak tepat sasaran. Subsisi yang

masyarakat tidak mengeluh sebab

masyarakat, yakni menaikkan harga BBM.

seharusnya disalurkan kepada orang-orang

masyarakat di sana mempunyai pendapatan

Dengan cara inilah maka defisit anggaran

yang tidak mampu namun salah sasaran

yang tinggi.

bisa ditutupi. Siapapun Presidennya pasti

kepada orang yang berkecukupan. Meski

Tak hanya menciptakan masyarakat yang

pernah menempuh cara-cara itu bahkan

banyak cara agar subsisi BBM ini tidak salah

produktif, pemerintah juga harus menciptakan

dalam satu periode, ada Presiden yang

sasaran, seperti adanya syarat-syarat

transportasi yang murah dan bisa diakses

menaikkan harga BBM hingga 2 kali.

untuk membeli BBM, namun cara-cara itu

oleh seluruh masyarakat secara mudah dan

dirasa tidak efektif atau adanya kesulitan

nyaman. Orang Singapura tidak risau dengan

ketika implementasi di lapangan.

naiknya harga BBM sebab mereka

Pemerintah enggan menaikkan harga BBM sebab yang demikian disebut sebagai program yang tidak pro rakyat. Kenaikan BBM

dalam

menggunakan transportasi umum yang

dikatakan oleh sebagaian kalangan akan

mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM,

mudah dan nyaman yang disediakan oleh

semakin membebani masyarakat yang

solusinya hanya bersifat sementara, yakni

pemerintah. Di negeri singa itu, hanya orang

hidupnya sudah sulit. Sehingga Presiden

menyalurkan dana-dana sosial seperti

kaya yang mempunyai mobil sehingga kalau

terpilih Jokowi pun ingin menghindari masalah

BLSM. Terkejutnya, cara seperti ini rupanya

harga BBM naik, orang-orang kaya saja yang

ini dengan mengharap kepada Presiden

tidak mengurangi jumlah orang miskin namun

kena getahnya.

Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan

malah memperbanyak orang miskin.

Hal demikian berbanding terbalik dengan

harga BBM.

Masyarakat mengaku-aku miskin dengan

yang terjadi di Indonesia. Karena mudah

harapan berhak mendapat bantuan itu.

memperoleh kredit sepeda motor dan mobil,

Besar subsisi BBM pada tahun ini yang

Selama

ini

pemerintah

nilainya mencapai Rp246,49 triliun sungguh

Dalam mengatasi kenaikan harga BBM

maka di rumah-rumah sekarang memiliki

sangat funtastik. Uang sebesar itu bila

seharusnya pemerintah mempunyai kiat

beberapa sepeda motor dan atau mobil. Di

digunakan untuk membangun infrastruktur

memberi kail daripada memberi ikan atau

tengah kesulitan mengangsur sepeda motor

hasilnya bisa jadi akan lebih memacu

memberi kapak daripada memberi kayu.

dan atau mobil, ditambah dengan naiknya

pertumbuhan ekonomi. Lihat saja, dana untuk

Maksudnya adalah pemerintah harus

harga bensin, maka kenaikan harga BBM akan

membangun empat ruas jalan tol di Sumatera,

menciptakan kesejahteraan kepada

semakin mempersulit hidup mereka. ❏

Bakauheni-Lampung, Palembang-Indralaya,

masyarakat. Menciptakan kesejahteraan


AW

9

B

BERITA UTAMA

ERITA UTAMA

Kinerja MPR Periode 2009-2014

Marwah MPR Bisa Terjaga Dengan Baik Dalam kurun waktu yang relatif singkat, kinerja Pimpinan dan anggota MPR periode 2009 – 2014 dan Sekretariat Jenderal MPR telah berhasil bukan hanya sebatas inisiasi, tetapi juga tahap pengimplementasian nilai-nilai 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

A

DA YANG berbeda antara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2004 – 2009 dan MPR periode 2009 – 2014. Satu perbedaan yang mencolok adalah MPR periode 2009 – 2014 di bawah kepemimpinan almarhum Taufiq Keimas kemudian diteruskan oleh Sidarto Danusubroto lebih terkenal. Ini disebabkan karena sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Bahkan, bisa dikatakan, (alm) Taufiq Kiemas identik dengan 4 Pilar. Setelah dilantik sebagai Ketua MPR pada Oktober 2009, Taufiq Kiemas memang sudah melontarkan istilah 4 Pilar, yang meliputi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai dengan UUD Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Pasal 15 ayat (1) huruf e, salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945. Pada masa Taufiq Kiemas, pemasyarakatan UUD NRI Tahun 1945 itu kemudian dikemas menjadi “4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Sejak itulah Ketua MPR Taufiq Kiemas bersama empat wakil ketua, yaitu Melani Leimena Suharli (Partai Demokrat), Hajriyanto Y Tohari (Partai Golkar), Lukman Hakim Saifuddin (Partai Persatuan

10

Pembangunan), dan Ahmad Farhan Hamid (Dewan Perwakilan Daerah) memasyarakatan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Mengapa 4 Pilar? Pimpinan MPR menilai saat ini telah terjadi lunturnya nilai-nilai dasar warisan luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, seperti ditujukkan adanya gerakan separatis, terorisme, kerusuhan berbau SARA, anarkisme dalam demonstrasi, merajalelanya korupsi, dekadensi moral, dan lainnya. Dalam konteks itulah Pimpinan MPR periode 2009 – 2014 memandang perlu untuk memberikan informasi yang utuh dan menyeluruh kepada seluruh komponen bangsa, terutama generasi muda untuk sadar dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara melalui kegiatan sosialisasi yang intensif dan menyeluruh. Pimpinan MPR periode 2009 – 2014 berkomitmen untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang tercermin dalam 4 Pilar. Berkaitan dengan hal itu, Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid menyebutkan, MPR telah berhasil dalam kinerjanya sesuai dengan


kewenangan yang diberikan UUD dan UU. “Kontribusi yang paling besar adalah dari almarhum Taufiq Kiemas. Yakni gagasan bersama sesuai perintah UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian dikemas sebagai 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang sudah sangat masif disosialisasikan,” katanya kepada Majelis. Menurut Farhan, sosialisasi 4 Pilar telah diterima secara institusional, sosiologis, dan scientific. Secara institusional, 4 Pilar telah diterima dengan baik oleh semua elemen birokrasi, termasuk lembaga negara ataupun pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota. Begitu juga bisa diterima oleh seluruh organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja Indonesia, dan lain sebagainya.


Sedangkan secara sosiologis, kata Farhan, 4 Pilar disambut masyarakat di berbagai tempat dan daerah dengan antusiasme. Dari sisi scientific, dunia akademis juga mengakui 4 Pilar. Ini ditunjukkan dengan penganugerahan gelar doktor honoris causa kepada almarhum Taufiq Kiemas oleh sebuah perguruan tinggi swasta terkemuka. “Jadi, MPR periode 2009 – 2014 dalam kurun waktu yang relatif singkat, kinerja pimpinan dan anggota MPR serta Sekretariat Jenderal telah berhasil, bukan hanya sebatas inisiasi tetapi juga tahap pengimplementasian nilai-nilai 4 Pilar,” kata anggota DPD asal Provinsi Aceh Darussalam itu. Anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Martri Agoeng juga melihat sosialisasi 4 Pilar merupakan terobosan baru yang dilakukan MPR dalam

menjalankan tugas sesuai perintah UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). “Di bawah kepemimpinan (alm) Taufiq Kiemas, MPR melakukan berbagai terobosan dan bisa dibilang cukup berhasil,” katanya kepada Majelis. Walaupun Mahkamah Konstitusi pada April 2014 membatalkan istilah Empat Pilar, namun istilah itu sendiri sudah memasyarakat dan diterima publik dengan baik. Menurut Martri Agoeng, MPR sampai saat ini masih menjadi satu-satunya lembaga yang melakukan sosialisasi 4 Pilar. Dia berharap, sosialisasi ini bisa diteruskan pimpinan MPR yang baru. “Selain itu, di bawah kepemimpinan Pak Taufiq Kiemas, secara kelembagaan marwah MPR selama ini juga bisa terjaga dengan baik,” ujarnya. Martri mencatat, sejak dibentuknya Tim Anggaran MPR di bawah kepemimpinan

11

BERITA UTAMA

Taufiq Kiemas, anggaran MPR mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dulu, awalnya, anggaran MPR hanya Rp 195 miliar. Kemudian naik menjadi Rp 300 miliar, lalu naik lagi hingga mencapai nilai psikologis. “Dulu (alm) Taufiq Keimas menginginkan tembus sampai Rp 1 triliun. Mungkin, ke depan, karena ada alat kelengkapan tersendiri, anggaran bisa dinaikkan kembali sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kerja ke depan,” tambahnya. Anggota Fraksi Partai Golkar MPR RI, Harry Azhar Azis juga mengakui bahwa MPR periode 2009 – 2014 lebih baik dan lebih bagus kinerjanya dibanding periode sebelumnya. Keberhasilan atau prestasi yang baik itu, menurut Harry, adalah sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. “Saya rasa itulah prestasi yang utama. Sosialisasi dilaksanakan secara masif dan baik di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai metode penyampaian, termasuk melalui media-media massa. Sosialisasi ini harus ditingkatkan. Anggaran juga harus disiapkan untuk mendukung kegiatan sosialisasi ini,” katanya kepada Majelis. Sosialisasi, kata Harry Azhar Azis, selain menanamkan kembali nilai-nilai luhur bangsa dalam 4 Pilar, juga telah memuluskan interaksi antara anggota MPR dengan rakyat. Dengan sosialisasi ini, anggota MPR juga bisa menyerap aspirasi dari bawah. “Anggota MPR harus concern pada tuntutan dan kebutuhan rakyat. Kepentingan rakyat harus diperhatikan dan diakomodir. Artinya, parlemen dan rakyat harus terhubung,” katanya. Menyerap aspirasi rakyat itu kemudian dibahas dan diakomodir wakil rakyat dalam bentuk UU. Semuanya dikembalikan untuk dan demi kepentingan rakyat. Tak jauh berbeda, anggota Kelompok DPD MPR RI, El Nino juga berpandangan sama. MPR Periode 2009 – 2014 jauh lebih baik dibanding MPR periode sebelumnya, khususnya dalam pelaksanaan sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. “Sosialisasi ini patut dilanjutkan, karena terbukti masih banyak warga masyarakat yang belum tahu adanya perubahaan UUD atau malah sudah lupa terhadap Pancasila,” ujarnya kepada Majelis. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai 12

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Harry Azhar Azis

Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI, Lukman Edy berpandangan lain. Menurut Lukman Edy, selama lima tahun terakhir MPR telah menemukan fokusnya. “Lima tahun ini di bawah kepemimpinan Taufiq Kiemas lalu dilanjutkan Sidarto Danusubroto, MPR telah menemukan core-nya, yaitu apa yang mesti dilakukan dan apa yang perlu untuk penguatan kelembagaan MPR di masa yang akan datang,” katanya kepada Majelis. Fondasi yang telah dibangun MPR periode 2009 – 2014, menurut Lukman Edy, akan sangat berguna bagi Pimpinan dan anggota MPR yang baru. Apalagi saat ini MPR sedang menyusun draf rekomendasi-rekomendasi yang bisa dijalankan pimpinan dan anggota

MPR yang baru, misalnya soal penguatan kelembagaan MPR. “Temuan-temuan kita selama lima tahun terakhir ini sangat penting bagi MPR lima tahun ke depan. Nanti MPR akan lebih baik lagi dan lebih fungsional,” katanya.

MPR ke Depan Lalu bagaimana MPR lima tahun ke depan (2014 – 2019)? Ahmad Farhan Hamid mempunyai jawaban. UU Nomor 17 Tahun 2014, menurut Farhan, sudah memberi ruang yang begitu lapang untuk lembaga MPR dan Pimpinan MPR supaya bergerak lebih lincah dan dinamis. “Mudah-mudahan ini akan dioptimalkan oleh rekan-rekan yang akan

Lukman Edy EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

memimpin MPR yang akan datang. Terutama kerjasama yang sudah dijalin bersama fraksi, dengan DPD, dan kerjasama dengan media massa dan negara-negara sahabat. Saya kira ini menjadi modal yang sangat bagus untuk Pimpinan MPR yang akan datang,” kata Farhan. Selain itu, Farhan juga berharap, pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD bisa mengeluarkan gagasan-gagasan besar dengan selalu berada di koridor yang diamanatkan UUD dan UU. Apalagi sudah ada penambahan tugas MPR sesuai dengan UU MD3 hasil revisi. Martri Agoeng berpendapat, sesuai dengan UU MD3 yang baru, ke depan, MPR ingin memperkuat kelembagaan. Bila selama ini Tim Kerja Sosialisasi, Tim Anggaran, dan Tim Kajian Sistem Ketatanegaraan merupakan alat kelengkapan Pimpinan MPR, maka ke depan akan menjadi alat kelengkapan Majelis. “Jadi secara kelembagaan peran MPR akan diperkuat sehingga Kajian Sistem Ketatanegaraan menjadi satu alat kelengkapan MPR yang tersendiri, sehingga akan lebih terstruktur dan proses kajiannya lebih baik lagi,” kata Martri. Demikian pula Tim Sosialisasi, bukan hanya menjadi alat kelengkapan pimpinan MPR melainkan alat kelengkapan MPR. Ke depan, menurut Martri, MPR akan memfokuskan pada sistem kajian. Sebab, sosialisasi (4 Pilar) seharusnya menjadi tugas eksekutif, bukan legislatif. Dengan anggaran sebesar apapun, MPR mempunyai

keterbatasan untuk melakukan sosialiasasi, karena tidak mempunyai “kaki” sampai ke bawah. Bila pemerintah pusat (eksekutif) hingga pemerintah daerah mempunyai kewajiban menyosialisasikan 4 Pilar itu maka penyadaran kepada masyarakat tentang sistem ketatanegaraan dan nasionalisme akan lebih masif lagi. “Memang arahnya akan ke sana. Jangan MPR yang melakukan. Nanti, MPR hanya berkaitan dengan penetapan UUD. MPR memiliki kewenangan melakukan perubahan yang perlu dikaji secara mendalam sehingga obyektifitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Martri. Martri mengusulkan MPR menjadi clearing house terhadap UUD. “Logikanya karena kita yang membuat maka kitalah yang lebih tahu, bagaimana rasa kebatinan ketika perumusan pasal-pasal UUD. Mestinya seperti itu. Inilah yang nanti menjadi salah

satu aspek yang dikaji Tim Kajian Sistem Ketatanegaraan,” katanya. Sebagai penjaga konstitusi, dalam arti penafsiran, memang lebih tepat oleh MPR. Tetapi kalau sudah masuk dalam tuntutan (judicial review) memang sudah menjadi kewenangan MK. Dengan kewenangan MPR yang sudah ada saat ini, lanjut Martri, sudah sangat luar biasa. Kalau ada yang mengatakan dinamika UUD itu setiap 10 tahun, maka sudah saatnya dilakukan kajian lebih mendalam lagi terhadap UUD. “Dan itulah tugas MPR ke depan. Dan itu sangat berbobot karena berkaitan dengan konstitusi negara,” ucapnya. Lukman Edy juga berpendapat sama. Dalam UU MD3 dan Tata Tertib MPR yang disahkan MPR, kata Lukman, selain kewenangan diatur dalam UUD, kita munculkan fungsi dan tugas MPR. “Salah satunya di antaranya adalah melakukan kajian terhadap sistem ketatanegaraan. Apakah sistem ketatanegaraan sudah sesuai amanah reformasi. Jika belum, maka MPR mempunyai tugas untuk menata kembali,” katanya. Contoh lainnya adalah, selama ini antarlembaga negara dalam posisi sejajar dan tidak ada komandannya. “Ini adalah posisi yang aneh. Sebab kalau tidak ada komandan dan koordinator maka antarlembaga bisa terjadi tumpang tindih kewenangan dan conflict of interest. MPR bisa memainkan peran di situ,” ujarnya. Lukman Edy mengatakan, salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja MPR adalah dengan menambah tugas MPR sebagai turunan dari kewenangan utama MPR. Pada waktu lalu, misalnya, tidak ada alat kelengkapan Majelis, sekarang mulai disiapkan alat kelengkapan Majelis. Karena itu, nanti ada Komisi, Komite, Badan, yang menjadi alat kelengkapan Majelis sebagai pelaksanaan tugas yang diberikan UU MD3 dan Tata Tertib MPR. Contoh lain, sidang tahunan. “Selama ini tidak ada sidang tahunan sehingga kita tidak bisa melihat pertanggungjawaban lembagalembaga negara kepada publik. MPR punya kewajiban menciptakan forum itu. Seperti itulah perkembangan MPR ke depan sehingga kita harapkan terjadi perbaikanperbaikan,” kata Lukman Edy. ❏ M.Budiono, Derry Irawan, Budi Sucahyo

Martri Agoeng EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

13

BERITA UTAMA MPR Periode 2009-2014

Dari Sosialisasi 4 Pilar Hingga Penambahan Tugas Selain tetap menyosialisasikan 4 Pilar, dalam UU MD3 yang disahkan DPR pada 8 Juli 2014, tugas MPR bertambah, yaitu mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945.

P

IMPINAN dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Periode 2009 – 2014 akan mengakhiri masa tugasnya pada 30 September 2014. Selama lima tahun, telah banyak yang dilakukan MPR di bawah kepemimpinan Taufiq Kiemas (Oktober 2009 – Juni 2013) dan Sidarto Danusubroto (Juli hingga September 2014). Ada beberapa catatan

Pimpinan MPR Periode 2004-2009

sepanjang periode itu. Pertama, MPR periode ini mempopulerkan istilah sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika). Kedua, pada periode ini pula, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya membatalkan istilah atau frasa “4 Pilar” karena tidak mempunyai landasan hukum. Ketiga, adanya penambahan tugas MPR sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang belum lama ini disahkan oleh DPR. Sejak dilantik pada Oktober 2009, Pimpinan MPR yang terdiri dari Taufiq Kiemas (PDI 14

Perjuangan), Melani Leimena Suharli (Partai Demokrat), Hajriyanto Y Thohari (Partai Golkar), Lukman Hakim Saifuddin (Partai Persatuan Pembangunan—kini Menteri Agama) yang kemudian diganti Ahmad Dimyati Natakusumah, dan Ahmad Farhan Hamid (Dewan Perwakilan Daerah) sudah melontarkan tentang sosialisasi 4 Pilar. Inilah yang membedakan MPR Periode 2009 – 2014

Sebenarnya pada periode berikutnya, 2009 – 2014, Pimpinan MPR tetap mendapat tugas menyosialisasikan putusan MPR tersebut. Hal ini berdasarkan pada amanat Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pasal itu menyebutkan bahwa salah satu tugas Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, ada yang membedakan antara sosialisasi yang dilakukan MPR Periode 2004 – 2009 dan MPR Periode 2009 – 2014. Pada periode 2009 – 2014 materi sosialisasi diperluas, tidak hanya UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPRS serta Ketetapan MPR, tetapi juga memasukkan sosialisasi tentang Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian sosialisasi itu dikenal dengan

Pimpinan MPR Periode 2009-2014

dengan MPR sebelumnya (2004 – 2009). MPR Periode 2004 – 2009 di bawah kepemimpinan Hidayat Nur Wahid (Partai Keadilan Sejahtera) menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Susduk). Pasal 8 ayat (1) huruf d, UU itu disebutkan bahwa tugas pimpinan MPR adalah memasyarakatkan putusan MPR, yaitu perubahan UUD 1945 melalui empat tahap amandemen sejak 1999 sampai 2002 dan peninjauan materi dan status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR dari tahun 1960 sampai dengan 2002. Inilah dasar hukum bagi MPR Periode 2004 – 2009 untuk “menyosialisasikan Putusan MPR”.

istilah “Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. Mengapa sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara? Pimpinan MPR melihat bahwa saat ini terjadi pergeseran dalam kepedulian masyarakat dalam memahami nilai-nilai dasar warisan luhur bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Buktinya, di masyarakat masih terjadi kekacauan, seperti munculnya gerakan separatis, terorisme, kerusuhan antarkelompok agama atau kelompok masyarakat, demonstrasi yang menjurus pada anarkisme, merajalelanya korupsi, dan dekadensi moral bangsa lainnya. EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014


Dalam konteks itulah Pimpinan MPR periode 2009 – 2014 memandang perlu untuk memberikan informasi yang utuh dan menyeluruh kepada seluruh komponen bangsa, terutama generasi muda untuk sadar dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara melalui kegiatan sosialisasi yang intensif dan menyeluruh. Pimpinan MPR periode 2009 – 2014 berkomitmen untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang tercermin dalam 4 Pilar. Dengan segala keterbatasannya, MPR melakukan sosialisasi 4 Pilar ke berbagai kalangan masyarakat (guru, ulama, pelajar, mahasiswa, dan sebagainya), termasuk penyelenggara dan aparatur pemerintah. Ada berbagai metode dan media yang dilakukan, seperti sosialisasi di instansi pemerintah, kabupaten/kota, universitas, dan organisasi masyarakat. Kemudian, training of trainers (ToT). Lalu, dialog interaktif melalui TVRI dan RRI, serta melaksanakan cerdas cermat tingkat nasional bagi siswa SLTA, serta berbagai program sosialisasi lainnya.

Pembatalan istilah 4 Pilar Di tengah masifnya MPR melakukan sosialisasi 4 Pilar, Mahkamah Konstitusi (MK) justru mengeluarkan putusan tentang pembatalan frasa “4 Pilar Berbangsa dan Bernegara”. Frasa itu terdapat dalam pasal 34 ayat 3b huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. “Frasa ‘4 Pilar’ Berbangsa dan EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

Bernegara oleh MK dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Gedung MK Jakarta, Kamis 3 April 2014. Uji materi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terkait istilah 4 Pilar diajukan sejumlah warga negara yang tergabung dalam Masyarakat Pengawal Pancasila Jogja, Solo, dan Semarang (MPP Joglosemar). Mereka menguji Pasal 34 ayat 3b UU itu yang menyatakan Parpol wajib menyosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar sejajar dengan UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemohon menilai, pasal itu menimbulkan ketidakpastian hukum karena menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan yang sejajar dengan UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam putusannya, MK menyatakan secara konstitusional, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mendudukkan Pancasila sebagai dasar negara. Menurut salah seorang hakim MK, Ahmad Fadlil Sumadi, menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar, selain mendudukkan sama dan sederajat dengan pilar yang lain, juga akan menimbulkan kekacauan epistemologis, ontologism, dan aksiologis. “Menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar dapat mengaburkan posisi Pancasila,” katanya. Atas putusan MK itu, Pimpinan MPR mengambil sikap. Ketua MPR Sidarto Danusubroto menegaskan, MK hanya

membatalkan frasa “4 Pilar” Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. “Jadi hanya’frasa’-nya saja yang dibatalkan, sedangkan substansinya tidak dibatalkan MK,” katanya pada saat memberikan keterangan pers di Press Room Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat 11 April 2014. Artinya, MPR tetap menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari menambahkan, Pimpinan MPR memutuskan melakukan sosialisasi 4 Pilar sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia yang dirasakan semakin luntur. Apalagi setelah era reformasi 1998, nasionalisme bangsa Indonesia menurun dengan munculkan berbagai konflik bermotif SARA di sejumlah daerah. “Sosialisasi 4 Pilar yang dilakukan MPR sejak 2010 memberikan pengaruh signifikan bagi masyarakat sehingga nama 4 Pilar menjadi sangat populer,” ujarnya. Selain tetap menyosialisasikan 4 Pilar, dalam UU MD3 yang disahkan DPR pada 8 Juli 2014, kewenangan MPR bertambah. Pasal 4 dan pasal 5 UUD MD3 itu menyebutkan kewenangan MPR antara lain memasyarakatkan Ketetapan MPR, memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tambahan kewenangan MPR adalah mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945. ❏ BS

15

BERITA UTAMA

Ahmad Farhan Hamid Wakil Ketua MPR RI

MPR Berhasil dalam Kinerja dan Kewenangan

M

ASA tugas pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2009 – 2014 berakhir pada 30 September 2014 berganti dengan pimpinan dan anggota MPR periode 2014 – 2019. Selama lima tahun, sejak dilantik Oktober 2009, pimpinan dan anggota MPR telah bekerja menjalankan amanat UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3). Tentu terjadi berbagai dinamika dalam pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota MPR selama lima tahun terakhir ini. Bagaimana dinamika perjalanan MPR selama lima tahun terakhir? Berikut wawancara Majelis dengan Wakil Ketua MPR, Ahmad Farhan Hamid, di sela-sela press gathering MPR dan wartawan parlemen di Batam, 20 September. Petikannya. Menurut Bapak, bagaimana kinerja MPR selama lima tahun, periode 2009 – 2014 ini? Sejak awal dan sudah kita (MPR) bicarakan, diskusikan, dan bahas kepada semua pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui duta besar pemerintahan negara sahabat bahwa MPR akan mengawal jalannya pemerintahanan (di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono)

16

full sampai lima tahun dalam koridor kewenangan yang ada di MPR. Untuk apa? Prinsip kita adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi yang sudah kita laksanakan secara berkesinambungan sejak 1999 ingin terus menerus kita perbaiki sehingga stabilitas pemerintahan itu terjamin, supaya investasi yang masuk ke Indonesia lebih banyak lagi, dan agar tidak ada keraguan pada mereka sedikit pun tentang pemerintahan kita. Dari sisi itu, kita menilai MPR sudah berhasil. Artinya, dengan segala kelebihan dan kekurangan pemerintahan SBY, MPR tidak pernah berinisiatif untuk mengeluarkan statement atau pernyataan yang membuat pemerintahan goyang. Apa yang menurut Bapak menjadi keberhasilan MPR periode 2009 – 2014 ini? Menurut saya, MPR berhasil dalam kinerja sesuai kewenangannya. Kontribusi yang paling besar dari almarhum Taufiq Kiemas. Yakni, gagasan bersama sesuai perintah UU Nomor 27/2009 tentang Memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian dikemas sebagai 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) yang sudah sangat masif disosialisasikan.

Jadi, dalam kewenangan MPR itu ada ruang yang kita manfaatkan dengan optimal. Ke luar negeri, kita memberi pemahaman seperti saya sebutkan tadi. Ke dalam negeri, tak bisa kita kesampingkan kontribusi besar Pak Taufiq Kiemas itu. Sekaligus sebagai evaluasi, sosialisasi 4 Pilar, menurut saya, telah diterima secara institusional dan secara sosiologis, dan secara scientific. Diterima secara institusional, artinya semua elemen birokrasi, baik lembaga-lembaga negara maupun pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten, kota, semua telah membangun kerjasama dalam mensosialisasikan 4 Pilar. Begitu juga dengan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan PGI, serta lainnya, semua juga membangun kerjasama. Diterima secara sosiologis, artinya 4 Pilar MPR di mana-mana di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat menyambut dan memberikan antusiasme terhadap penyebarluasan 4 Pilar itu. Sedangkan dari scientific, dunia akademis juga mengakui 4 Pilar. Salah satunya, sebuah universitas swasta terkemuka memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Taufiq Kiemas berkaitan dengan sosialisasi 4 Pilar. Jadi, saya rasa di bawah kepemimpinan MPR periode 2009 – 2014, dalam kurun EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

waktu relatif singkat, pimpinan MPR dan para anggota MPR serta Sekretariat Jenderal MPR bukan hanya berhasil sebatas inisasi, tetapi juga pada tahap pengimplementasian nilainilai 4 Pilar. Apa sebenarnya yang menjadi pendorong sehingga MPR bisa berhasil terutama dalam sosialisasi 4 Pilar? Daya rekat kebangsaan setelah reformasi mengalami sedikit keguncangan. Untuk merekatkan kembali, saya bisa katakan kontribusi MPR sangatlah besar. Tetapi MPR tidak berdiri sendiri. Ini berjalan seiring dengan kehausan publik. Waktu itu ada daya

haus dari publik tentang hal-hal yang disebarluaskan oleh MPR, yakni soal 4 Pilar. Dan MPR bergerak. Jadi, klop dengan keingingan rakyat. Mudah-mudahan apa yang dilakukan MPR menjadi pondasi bagi perjalanan bangsa kita ke depan. Hal lain yang terlihat konsisten dan menjadi faktor munculnya antusiasme rakyat dan mengalami perkembangan positif seperti hasil pemeriksaan BPK bahwa keuangan MPR, selalu dalam lima tahun terakhir, adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan grade yang tinggi. Selain itu, pimpinan MPR dan teman-teman anggota MPR tidak ada yang mengalami sesuatu

menyangkut masalah hukum. Ini sesuatu yang sangat positif. Apakah MPR masih menghadapi kendala seperti misalnya keterbatasan wewenang, masalah kelembagaan atau lainnya? Kendala pasti ada. Tergantung dari kapasitasnya, apakah menjadi masalah besar atau masalah kecil. Saya rasa MPR ke depan bisa mengatasi kendala-kendala yang ada. Menurut Bapak, bagaimana meningkatkan lagi kinerja MPR ke depan? UU Nomor 17 Tahun 2014 sudah memberi ruang yang begitu lapang untuk lembaga MPR dan pimpinan MPR supaya bergerak lebih lincah dan dinamis dalam ruang-ruang yang saya sebut tadi. Ya…mudah-mudahan saya kira ini akan dioptimalkan oleh rekan-rekan yang akan memimpin MPR yang akan datang. Terutama kerjasama yang sudah terjalin dan terbangun mantap dan mesra selama ini di MPR, yaitu antarfraksi dengan fraksi, antarfraksi dengan DPD, termasuk kerjasama dengan media massa dan negara-negara asing melalui Duta Besar yang sering berkunjung ke MPR dan berdialog. Saya kira ini bisa menjadi modal yang sangat bagus untuk Pimpinan MPR yang akan datang untuk meneruskan apa yang dianggap baik. Kami berharap, pimpinan MPR yang akan datang bersama dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD mulai lagi mengeluarkan gagasan-gagasan besar dengan selalu berada di koridor yang diamanatkan UUD dan UU. Ini menjawab juga soal penambahan tugas MPR sesuai dengan UU MD3 hasil revisi. Bagaimana menurut Bapak tentang wacana untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara? Saya rasa, untuk sistem yang ada sekarang, wacana tersebut memerlukan pemikiran yang sangat panjang. Tapi definisi sebagai lembaga dengan kewenangan fungsional tertinggi, saya kira memang adalah hal yang faktual. Untuk sementara saya kira itu saja dulu yang disosialisasikan bahwa MPR adalah sebuah lembaga negara dengan kewenangan fungsional tertinggi. Kewenangan itu adalah kewenangan mengubah UUD dan menetapkan UUD. ❏



17

NASIONAL

Bintang Mahaputera Adipradana

Dianugrahkan Kepada Pimpinan MPR RI Periode 2009-2014

Pimpinan MPR RI periode 2009-2014 menerima anugerah Bintang Mahaputera Adipradana oleh pemerintah RI. Penyematan dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara pada 13 Agustus lalu.

B

Taufik Kurniawan.

anugerahkan kepada mereka yang dinilai telah berjasa besar di

Sudibyo, mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni, mantan Menteri

suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi kemajuan,

BUMN Sofyan Djalil, mantan Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto

kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara.

Kadiman, mantan Menpora Adyaksa Dault, dan mantan Menpera

INTANG Mahaputera Adipradana adalah bintang kehormatan tertinggi dari negara setelah Bintang Republik Indonesia.

Bintang Mahaputera Adipradana juga dianugrahkan kepada para

Bintang Mahaputera Adipradana ini diberikan dan di-

mantan menteri, yaitu: Mantan Menteri Pendidikan Nasional Bambang

Karena alasan-alasan itulah para Pimpinan MPR RI periode 2009-

Mohmammad Yusuf Asyari.

2014, yang terdiri dari: Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto, bersama

Berikutnya pengharaan yang sama diberikan kepada para menteri

empat wakil ketua MPR RI masing-masing Melani Leimena Suharli,

dan pimpinan lembaga negara setingkat menteri. Mereka adalah:

Hajriyanto Y.Thohari, Ahmad Farhan Hamid dan Lukman Hakim

Chairul Tanjung, Marty Natalegawa, Agus Martowardojo, MS

Saifuddin yang kini menjabat Menteri Agama RI diberikan anugerah

Hidayat, Zulkifli Hasan, EE Mangindaan, Salim Segaf Aljufri, Tifatul

Bintang Mahaputera Adipradana.

Sembiring, Gusti Muhammad Hatta, Sjarifuddin Hasan, Linda Amalia

Penyematan Bintang Mahaputera Adipradana kepada para

Sari, Anwar Abubaar, Ahmad Helmy Faisal Zaini, Armida

Pimpinan MPR RI berlangsung dalam sebuah acara di Istana

Alisjahbana, Mustafa Abubakar, Hendarman Soepanji, Basrief Arief,

Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Agustus 2014. Selain kepada pimpinan

Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Mayjen TNI Purn Syamsul Maarif,

MPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyematkan

dan KH. Ma’ruf Amin.

penghargaan yang sama kepada istri Wakil Presiden RI Herawati

Selain Bintang Mahaputera Adipradana, Presiden SBY juga

Boediono, dan para pimpinan DPR RI Mazuki Alie, Priyo Budi

menganugrahkan Bintang Mahaputera Utama kepada Gubernur

Santoso, Pramono Anung Wibowo, Muhammad Sohibul Imam dan

Sumsel Alex Noerdin, Gubernur Papua Barat Brigjen TNI (Purn)

18


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Abraham Octavianus Atuturi, dan Dirut Bank

Mahaputera

Majelis

Mahaputera Adipradana, kata Eddie Siregar,

BRI Sofyan Basir. Sedangkan Bintang

Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI

diberikan kepada meraka yang sudah

Mahaputera Nararya diberikan kepada staf

menggelar acara syukuran atas anugerah

terbukti menjadi putera puteri terbaik bangsa.

khusus Mensesneg Lambock V. Nahattands,

tersebut. Syukuran berlangsung di pelataran

“Pimpinan MPR yang dianugerahi bintang

Waka BPK Hasan Bisri, anggota BPK Sapto

Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/

kehormatan adalah putera puteri terbaik

Amal Damandari, Kepala LIPI Lukman Hakim,

DPD, Jakarta, Kamis 14 Agustus 2014. Hadir

bangsa,” katanya.

dan aktifis bidang kesejahteraan sosial,

dalam acara syukuran itu tiga wakil ketua

Satu-satunya pimpinan yang belum

pendidikan dan kesehatan Srie Redjeki

MPR, yaitu: Ahmad Farhan Hamid, Melani

mendapat penghargaan Bintang Mahaputera

Chasanah Soedarsono.

Leimena Suharli, dan Dimyati Natakusumah,

Adipradana adalah Dimyati Natakusumah.

Penganugerahan Bintang Mahaputera

serta sejumlah pimpinan fraksi partai politik

Karena, memang, Dimyati baru beberapa

Adipradana, Bintang Mahaputera Utama,

dan kelompok DPD di MPR RI. Juga hadir

bulan menduduki jabatan Wakil Ketua MPR

Bintang Mahaputera Nararya plus Bintang

wartawan parlemen, dan jajaran Sekretariat

RI menggantikan Lukman Hakim Saifuddin

Jasa Nararya diberikan total kepada 55 tokoh

Jenderal MPR.

yang diangkat menjadi Menteri Agama. Baik

Adipradana,

yang dinilai berjasa terhadap bangsa dan

Sekretaris Jenderal MPR, Eddie Siregar

negara Indonesia. Penganugerahan

dalam kata sambutannya mengatakan, acara

tersebut mengawali rangkaian HUT RI Ke-

ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur

Syukuran diisi dengan ramah tamah

69 yang diselenggarakan di Istana Negara

karena Pimpinan MPR periode 2009 – 2014

dengan para wartawan parlemen MPR/

17 Agustus 2014.

dianugerahi oleh negara Bintang

DPR/DPD. ❏

Setelah menerima anugerah Bintang


Mahaputera

Adipradana.

Bintang

Lukman Hakim Saifuddin maupun Dimyati sama-sama berasal dari PPP.

Dry

19

NASIONAL Dialog Pilar Negara

Wacana Panas Kenaikan Harga BBM Masalah kenaikan harga BBM menimbulkan banyak syak wasangka dan fenomena negatif hampir di seluruh negeri. Benarkah dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

P

ASCA pertemuan antara Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) dan Presiden terpilih Pemilu 2014 Joko Widodo ( Jokowi ), Agustus lalu, muncul kabar panas tentang pembicaraan kenaikan harga BBM yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Kabar panas tersebut tak urung membuat resah masyarakat Indonesia. Walaupun banyak ketidakpastian soal kevalidan pembicaraan kenaikan harga BBM

dalam masalah perekonomian dan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah subsidi. Pertanyaannya adalah apakah negara secara riil masih memberikan subsidi kepada rakyat yang membutuhkan dan memang berhak untuk itu? “Saya tegaskan bahwa pemerintah saat ini atau pemerintah nanti harus memastikan subsidi tepat diarahkan kepada yang memang berhak. Subsidi juga harus diarahkan kepada orang, jangan subsidi

Timur, terus ke Sumatra dan pulau-pulau lain. Mengapa harus dua tahun, menurut Farhan, agar dalam tahun ketiga rakyat melihat prestasi hilangnya subsidi. Rakyat akan melihat jelas apa dampak positif yang terjadi pasca hilangnya subsidi. Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Sonny Harry Harmadi melihat bahwa persoalan BBM hanya dua, yakni masalah subsidi dan masalah kelangkaan. Kalau di Jawa masalahnya adalah subsidi, tapi kalau


atau hanya pembatasan kuota BBM bersubsidi, tak urung dampaknya sangat luas dan cepat. Masyarakat resah, di berbagai daerah terjadi kelangkaan BBM bersubsidi dan terbayang berbagai kebutuhan rumah tangga rutin tinggal menunggu waktu terjadi kenaikan harga. Dalam persepektif konstitusi, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid melihat bahwa semua kebijakan yang menyangkut kepentingan publik harus memegang erat prinsip adil dan beradab. Landasannya ada dalam konstitusi Indonesia, yakni adil dan beradab. Itu landasan bangsa ini dalam bernegara. Kalau dilacak lebih ke dalam lagi itu ada di Pasal 34 di Bab 14 UUD NRI Tahun 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Di sana tegas disebutkan bahwa ada kewajiban negara

20

kepada barang. Sebab, jika subsidi kepada barang ketidakadilannya adalah orang yang menggunakan barang lebih banyak, itu akan menikmati subsidi lebih banyak. Itu sangat tidak adil dan tidak beradab. Tapi kalau subsidi kepada orang, itu memenuhi kebutuhan standar, semua orang akan mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhan standar,” ujarnya, dalam acara diskusi ‘Dialog Pilar Negara’ di Ruang Presentasi Perpustakaan Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, Senin (8/9). Ahmad Farhan mengusulkan kepada pemerintahan baru, dua tahun dalam pemerintahan baru tidak ada satu rupiahpun digelontorkan untuk subsidi BBM. Prosesnya gradual, basisnya bisa di harga atau di regional. Mungkin dua bulan pertama di DKI saja tidak ada subsidi BBM, setelah itu berurutan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa

di luar Jawa masalahnya adalah kelangkaan BBM. Di luar Jawa mungkin karena terbiasa dengan kelangkaan BBM, masalah kenaikan harga tidak begitu mereka pusingkan. Yang mereka pertanyakan, mengapa BBM sangat langka dan terbatas. “Kembali ke masalah subsidi apakah harus dikurangi atau malah dihilangkan sama sekali. Saya tegas mengatakan ya harus dikurangi dan kemudian dihilangkan. Tetapi, pemerintah mendatang harus melakukannya dengan sangat hati-hati karena ada dampak turunannya, antara lain akan terjadi kenaikan kebutuhan rakyat. Kedua, akan terjadi pula kenaikan secara periodik tarif dasar listrik dan kenaikan harga LPG atau gas 12 kg. Ini harus diperhatikan betul,” ujarnya. Sonny menyarankan kepada pemerintahan mendatang jikalau ingin mengurangi subsidi BBM alias menaikkan


harga BBM, yang harus diintervensi supaya tidak terjadi inflasi, harus melakukan perbaikan ketersediaan bahan pangan dan stabilisasi harga pangan nasional. Stabilisasi harga pangan menjadi prasyarat sebelum pemerintah melakukan intervensi dengan mengurangi subsidi alias menaikkan harga BBM. Pakar Politik Paramadina Herdi Sahrazad melihat masalah kenaikan BBM dan

penghilangan subsidi BBM akan berimplikasi bukan hanya dari sisi ekonomi tapi juga legitimasi politik. Herdi mensinyalir, jika pada 100 hari pertama pemerintahan Jokowi Jusuf Kalla langsung menghilangkan subsidi BBM maka akan berimplikasi negatif dari sisi legitimasi politik. “Menurut saya, 100 hari pertama pemerintahan baru harus melakukan pemetaan masalah. Melihat secara jeli kompleksitas

masalah negeri kita secara struktural dan sosio ekonomi dan kemudian mencari solusinya. Sebab, 100 hari pertama pemerintahan adalah bulan madu pemerintahan. Kalau dalam bulan madu tiba-tiba karena desakan kanan kiri langsung menaikkan BBM, saya khawatir rakyat bawah, kaum dhuafa yang merindukan ratu adil akan kecawa berat,” tandasnya. ❏ Dry

Kunjungan Dubes Jepang

Yoshinori Katori Pamitan September 2014 masa tugas Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori di Indonesia berakhir. Dalam kaitan itu ia berpamitan kepada ketua-ketua lembaga negara, termasuk dengan Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto.

S

ETELAH menjalankan tugas sebagai wakil pemerintah negara Jepang, sejak April 2011, Duta Besar Jepang di Indonesia, Yoshinori Katori, akhirnya mengakhiri masa tugasnya di Indonesia, September 2014. Sebelum ia kembali ke kampung halaman, pria kelahiran 15 Februari 1950 itu berpamitan dengan ketua-ketua lembaga negara. Pada 15 September 2014, sarjana ekonomi dari Universitas Hitotsubashi itu berpamitan dengan Ketua MPR Sidarto Danusubroto. Yoshinori di terima Sidarto dan Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli di Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/ DPD, Jakarta. “Terima kasih atas kunjungannya,” ujar Sidarto. Sambutan dan jabatan hangat dan penuh persahabatan itu dibalas Yoshinori dengan ucapan, “Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan.” Dalam pertemuan itu selain berpamitan juga dibincangkan banyak hal seperti investasi Jepang yang sangat besar di Indonesia terutama dalam dunia otomotif. Di wilayah Asia Tenggara, selain Indonesia, Thailand merupakan negara yang juga banyak memperoleh investasi dari negeri sakura itu. Serbuan dari negeri yang berada di Asia Timur itu tidak hanya pada sektor otomotif. Diakui oleh Sidarto dan Melani, sekarang banyak restoran Jepang di Indonesia. EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014


Bahkan Sidarto mengakui di setiap sudut kota Jakarta ada restoran yang menyajikan menu-menu Jepang. “Di setiap sudut kota ada,” ujarnya dengan tersenyum. Dalam dunia wisata, diakui oleh pria yang menjadi pegawai Kementerian Luar Negeri Jepang sejak tahun 1973 itu juga mengalami adanya kemajuan pesat, di mana dengan adanya penerbangan langsung dari Haneda ke Denpasar membuat jumlah wisatawan Jepang mengalami peningkatan jumlah. Bisa jadi kelak wisatawan dari Indonesia juga akan meningkat seiring adanya bebas visa ke Jepang pada tahun 2015. Pria yang pernah menjadi Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan itu juga menyinggung soal banyaknya orang Indo-

nesia yang mendapat beasiswa belajar di negaranya. Kira-kira sekitar 2300 orang Indonesia mendapat biaya pendidikan gratis itu. Rupanya tidak hanya orang Indonesia yang berminat belajar di negeri matahari terbit, orang Jepang pun diakui juga banyak yang belajar di Indonesia terutama dalam bidang seni dan budaya. Di Solo, Jogjakarta, dan Bali, banyak orang Jepang yang belajar tari dan musik tradisional. Adanya minat orang Jepang belajar musik dan tari tradisional itu diakui oleh Sidarto. Dirinya pernah melihat orang Jepang bisa menari tarian Jawa dengan bagus. “Kalau orang Jepang belajar, mereka sangat serius,” ujar Sidarto. ❏ AW

21

NASIONAL

Hajat Besar

Lima Tahunan MPR RI Sejak 22 September hingga 20 Oktober 2014, meski tidak berturut setiap hari, MPR menyelenggarakan perintah UUD NRI Tahun 1945, yaitu menyelenggarakan sidang paripurna dengan berbagai acara. Di awali Sidang Akhir Masa Jabatan Anggota MPR periode 2009-2014, dilanjutkan Sidang Awal Masa Jabatan Anggota MPR periode 2014-2019, dan puncaknya, Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilu 2014 pada 20 Oktober 2014. Di bawah ini tercantum jadual sidangsidang MPR tersebut.

22


Sidang Akhir Masa Jabatan Menjelang pelaksanaan sidang-sidang paripurna MPR RI meliputi tiga kegiatan: Sidang Akhir Masa Jabatan MPR periode 2009-2014, Pelantikan Anggota MPR Periode 2014-2019, serta Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014-2019 persiapan terus dilakukan oleh Setjen MPR RI. Pihak Setjen MPR antara lain melakukan pengarahan kepada seluruh pegawai untuk menyukseskan acara-cara tersebut. Antara lain, menekankan kepada semua jajaran di Setjen MPR untuk mempersiapkan diri sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kepala Biro Persidangan Setjen MPR RI, M. Rizal, dalam kesempatan itu memaparkan bahwa rancangan acara Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan 2009-2014, sesuai jadwal berlangsung pada 22 September 2014. Agenda acara hari itu, meliputi: Pertama, pengesahan rancangan acara Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Anggota MPR periode 2009-2014. Diteruskan agenda kedua, pembentukan Panitia Ad Hoc Pengubahan Tata Tertib MPR. Khusus untuk agenda kedua itu terbagi dalam tiga sesi, diawali penjelasan Pimpinan MPR tentang pengajuan usul peraturan tata

tertib MPR. Kemudian dilanjutkan sesi kedua, pemandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok anggota, serta pengajuan usul nama-nama anggota Panitia Ad Hoc. Dan, sesi terakhir hari itu —yang dalam jadualnya berakhir pukul 12.00 WIB — adalah pengesahanan Panitia Ad Hoc MPR. Dalam menghadapi sidang yang diselenggarakan pada 22 September pihak Setjen MPR telah melakukan berbagai simulasi, baik simulasi terbuka atau tertutup, dan kemungkinan-kemungkinan lain, misalnya bila tidak quorum. Untuk mencapai quorum diperlukan jumlah anggota 50% + 1. Bila tidak quorum maka sidang ditunda 1 x 24 jam. Bila kejadian tidak quorum maka sidang bisa dilanjutkan pada hari berikutnya, yakni pada 23 September 2014. Bila sidang quorum maka dibentuklah Panitia Ad Hoc. Panitia Ad Hoc akan melakukan rapat-rapat pada 23 hingga 28 September 2014. Namun bila pada 23 September 2013 jumlah anggota tidak quorum maka pembentukan Panitia Ad Hoc batal dan Rapat-Rapat Panitia Ad Hoc yang direncanakan pada 23 hingga 28 September 2014 di Ruang GBHN tidak ada. Akibat dari (misalnya) batalnya EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

pembentukan Paniti Ad Hoc itu maka Sidang Paripurna ke-2 pada 29 September 2014 di Gedung Nusantara dengan agenda: Laporan dari pimpinan Panitia Ad Hoc; kata akhir fraksi-fraksi dan kelompok anggota; dan pengesahan rancangan keputusan MPR tentang Peraturan Tata Tertib MPR pun menjadi tiada. Mak, langsung masuk Sidang Paripurna ke-3 dengan agenda mendengarkan Pidato Ketua MPR tentang Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kinerja Pimpinan MPR Periode 2009-2014. Opsi tersebut kalau sidang pembentukan Pantia Ad Hoc batal. Tapi, kalau Sidang Paripurna ke-2 berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan, maka sidang-sidang berjalan sesuai dengan jadual yang telah ditentukan.

Sidang Awal Masa Jabatan Sidang Awal Masa Jabatan Anggota MPR periode 2014-2019 berlangsung 1-3 Oktober 2014. Sesuai dengan rancangan acara, EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

pada 1 Oktober 2014 berlangsung Sidang Paripurna ke-1 di Gedung Nusantara. Pada pukul 10.00-12.00 WIB agendanya peresmian keanggotaan MPR. Berikutnya, 14.00-15.00 WIBB di Ruang VIP Pimpinan MPR juga di Gedung Nusantara, Rapat Pimpinan Sementara MPR dengan agenda: Persiapan pengesahan rancangan acara sidang, persiapan pembentukan fraksi/ kelompok anggota, serta persiapan pengesahan tata cara pemilihan Pimpinan MPR. Setelah itu, pukul 16.00 – 18.00 WIB di Ruang KK V Gedung Nusantara lantai I berlangsung pertemuan konsultasi pimpinan sementara MPR dengan perwakilan partai politik dan perwakilan DPD. Masing-masing partai politik dan anggota DPD mengirim lima orang wakilnya. Pertemuan konsultasi ini membicarakan mengenai persiapan pengesahan rancangan acara sidang, persiapan pembentukan fraksi/kelompok anggota, serta persiapan pengesahan tata cara pemilihan Pimpinan MPR.

Usai pertemuan konsultasi, pada malam harinya (1 Oktober), sejak pukul 19.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Rapat Partai dan Anggota DPD, diselenggarakan Rapat Internal Partai dan Anggota DPD. Rapat-rapat partai dan anggota DPD berlanjut ke esok harinya (2 Oktober 2014) dari pukul 10.00-14.00 WIB. Usai itu, langsung Sidang Paripurna ke-2, bertempat di Gedung Nusatara. Sidang ini berlangsung dari pukul 14.00 hingga 16.00 WIB dengan agenda pengesahan Rancangan Acara Sidang, Pembentukan Fraks/Kelompok Anggota, dan pengesahan Tata Cara Pemilihan Pimpinan MPR. Sidang Paripurna ke-2 ini berlangjut pada pada malam harinya, pukul 19.00 WIB hingga selesai, bertempat di Raung KK IV Gedung Nusantara, lantai 1. Ini merupakan Rapat Gabungan Pimpinan Sementara MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok Anggota. Agendanya, persiapan pemilihan Pimpinan MPR. Baru, esok harinya (Jumat, 3 Oktober 2014) pemilihan Pimpinan MPR dalam Sidang 23

NASIONAL

Paripurna ke-3 di Gedung Nusantara. Lalu, pada malam harinya, pukul 19.00 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang KK IV Gedung Nusantara I berlangsung Rapat Gabungan Pimpinan Sementara MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok Anggota. Acaranya, persiapan pemilihan Pimpinan MPR. Sedangkan pemilihan Pimpinan MPR diselenggarakan Jumat, 3 Oktober 2014, dalam Sidang Paripurna ke-3 di Gedung Nusantara. Acara pemilihan pukul 10.00 WIB hingga selesai. Usai pemilihan, sore hari, pukul 16.0018.00 WIB di Ruang KK IV Gedung Nusdantara I lantai 1 diadakan Rapat Gabungan Pimpinan Sementara MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok Anggota, dengan agenda persiapan pelantikan Pimpinan MPR. Dan, acara pelantikan berlangsung dalam Sidang Paripurna ke-4 di Gedung Nusatara, pukul 20.00 hingga 21.00 WIB. Dan, Sabtu (4 Oktober) acaranya pembentukan alat kelengkapan (badan). Pimpinan MPR terpilih Periode 2014-2019 inilah yang akan melantik Presiden dan Wakil Presiden Periode 2014-2019 pada 20 24


Oktober 2014. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih digelar dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara, pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. Acara diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan diteruskan mengheningkan cipta. Usai prosesi itu, Ketua MPR membuka sidang. Dilanjutkan pembacaan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2014 oleh Pimpinan

MPR. Baru kemudian, pengucapan sumpah/ janji Presiden dan Wakil Presiden dan dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah prosesi ini, Ketua MPR mempersilahkan Presiden untuk menyampaikan pidato. Setelah itu pembacaan doa, dan selanjutnya Ketua MPR menutup sidang. Dan, sidang paripurna pun berakhir sudah, dengan kumandang lagu Indonesia Raya. ❏ AW


Sidang Akhir Masa Jabatan

Agenda Perubahan Tatib dan Penyusunan Rekomendasi Pimpinan dan Anggota MPR RI periode 2009-2014 sebelum mengakhiri masa baktinya, melaksanakan Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan. Inilah agendanya.

T

EPAT pukul 10.45 WIB, Senin (22/9), ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Sidarto Danusubroto didampingi para Wakil Ketua MPR membuka Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan Periode 2009-2014. Acara tersebut berlangsung di ruang sidang Gedung Nusantara, kompleks MPR, DPR, DPD Senayan, Jakarta. Saat sidang paripurna dibuka, peserta yang menandatangani daftar hadir mencapai 352 orang, dari total anggota MPR sebanyak 692 anggota. Artinya anggota yang hadir sudah memenuhi kuorum, dan sidangpun dimulai. Dalam pengantarnya, Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto mengatakan, Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan Periode 2009-2014 akan melakukan pengesahan terhadap rancangan acara sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Anggota MPR periode 2009-2014. Selain itu, sidang paripurna ini mengesahkan Panitia Ad Hock I yang bertugas melakukan perubahan Peraturan Tata Tertib (Tatip) MPR, dan Panitia Ad Hock II yang bertugas menyusun Rekomendasi MPR RI. Panitia Ad Hoc I atau PAH I perlu dibentuk EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

karena Peraturan Tatip MPR harus diubah, menyesuaikan dengan perubahan UU Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3) yang sudah mengalami perubahanterlebih dahulu. Apalagi perubahan Tatip MPR itu sudah diminta oleh tak kurang dari 69 anggota MPR RI. Sehingga perubahan terhadap Peraturan Tatip MPR menjadi sesuatu yang niscaya dan harus dilaksanakan. Sementara Panitia Ad Hock II atau PAH II dibentuk dalam rangka penyusunan rekomendasi terkait sistem ketatanegaraan yang selama ini sudah ditampung dari berbagai aspirasi masyarakat. Masingmasing anggota PAH tersebut diisi sebanyak 69 orang untuk PAH 1 dan 35 orang untuk PAH II. Mereka bersidang 23-28 September dan di Paripurnakan pada 29 September 2014. Sementara menyangkut kinerja MPR, sejumlah fraksi dalam pandangan umumnya menyampaikan apresiasinya. Mereka juga memberi penghargaan kepada pimpinan MPR yang telah mengambil langkah bijak dalam menghadapi polemik kehidupan berbangsa dan bernegara. Penghargaan tersebut, antara lain disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat

MPR RI Jafar Hafsah. Menurut Jafar, langkah yang ditempuh pimpinan MPR menghadapi perkembangan politik dan demokrasi patut diapresiasi. Karena mereka melakukannya dengan cara-cara yang bijaksana. Pembukaan Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan periode 2009-2014 ini sempat mengalami penundaan dari jadwal yang direncanakan. Semula sidang akan dibuka pukul 10.00 WIB, namun hingga jam yang sudah ditentukan tempat sidang terlihat

masih melompong alias baru sedikit anggota MPR yang datang. Dan, sidang diundur 30 menit, menjadi pukul 10.30 WIB. Beberapa peserta yang terlihat sudah hadir memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengabadikan momen tersebut dengan berfoto. Ada yang melakukan foto secara pribadi, dan ada pula secara beramai-ramai. Pukul 10.30 WIB, pimpinan MPR memasuki ruang sidang. Namun, sekali lagi persidangan mesti ditunda karena peserta yang hadir juga belum memenuhi kuorum, atau tercatat baru hadir 300 orang. “Bagaimana kalau sidang kita skors selama satu jam untuk menunggu peserta yang belum hadir”, tanya Ketua MPR yang disambut teriakan setuju oleh para peserta. Namun, belum sampai satu jam masa jeda, Ketua MPR kembali meraih mikrofon yang ada di depannya. Kepada hadirin Sidarto mengumumkan, peserta yang sudah menandatangani daftar hadir mencapai 352 anggota. Artinya kuorum. Dan, sidangpun berjalan lancar, tanpa diwarnai hujan interupsi, seperti lazimnya Sidang Paripurna DPR RI. ❏ MBO

25

NASIONAL

26



27

NASIONAL

28



29

NASIONAL

30



31

NASIONAL

32



33

NASIONAL

34



35

NASIONAL

36



37

NASIONAL

38


Persoalan yang mendera petani dan pertanian Indonesia begitu banyak. Mulai dari kebijakan pasar hingga modal yang cekak. Harus ada semangat untuk mengentaskan persoalan tersebut, terutama pada peringatan Hari Tani Nasional.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA


39

SELINGAN

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

S

AAT ini musim kemarau tengah

panen. Irigasi yang mengering serta hujan

Kecamatan Purwareja Klampok, Kecamatan

melanda berbagai wilayah Indonesia.

yang tak kunjung datang memaksa petani

Mandiraja, Kecamatan Banjarmangu,

Musim kering yang datang

sejak

gigit jari. Tak kurang dari 3.800 hektar sawah

Kecamatan Kalibening, dan Kecamatan

beberapa waktu lalu itu mulai memberi

di dua kecamatan, masing-masing

Karangkobar.

dampak. Kekeringan terjadi di berbagai

Kandanghaur dan Losarang, hampir pasti

tempat. Bencana hadir bersamaan dengan

tak memberi hasil apa-apa bagi petani.

Sedangkan di Grobogan, masih di Provinsi Jawa Tengah, kekeringan mengakibatkan

munculnya musim kemarau ditandai

Kekeringan juga sudah dirasakan warga

puluhan hektar sawah tidak bisa ditanami.

berkurangnya debit air di sumur-sumur

di Kampung Mekar Jaya, Desa Margasari,

Demi mencukupi kebutuhan hidup, para

penduduk. Sumber-sumber mata air yang

Kecamatan Pasawahan, Kabupaten

petani terpaksa mencongkel tanah

biasa memberikan air berlimpah juga

Purwakarta, Jawa Barat. Kekeringan

sawahnya yang kering untuk dijual.

mengalami penurunan drastis. Suasana

memberikan dampak terjadinya krisis air

Bongkahan tanah itu berfungsi sebagai

serupa terjadi di bendungan, situ, dan danau

bersih. Di daerah tersebut warga terpaksa

pengganti batu padas yang biasa digunakan

tadah hujan. Di tempat-tempat tersebut air

memanfaatkan air sungai Ciherang yang

untuk memadatkan lahan yang hendak

makin menipis, diikuti terjadinya penurunan

berjarak 500 meter dari kampung penduduk

didirikan bangunan baru. Bongkahan tanah

kualitas airnya.

untuk memenuhi kebutuhan minum, mencuci,

sawah tersebut dijual dengan harga Rp 75

dan rumah tangga. Mereka

ribu per satu truk.

Kondisi yang lebih mengkhawatirkan terjadi

terpaksa

di sawah. Tanah persawahan bukan saja tak

menggunakan air sungai tersebut, meski

Di Lamongan, Jawa Timur, tercatat 11

bisa ditanami, tapi lebih dari itu, petak-petak

sadar akibatnya bisa membahayakan

kecamatan terancam kekeringan hebat

tanah di sawah pun mengalami keretakan

kesehatan.

akibat kemarau. Tidak adanya sumber air

parah, kering kerontang. Pemandangan ini

Di Banjarnegara, Jawa Tengah, puluhan

dan mengeringnya sejumlah waduk tadah

terjadi akibat kandungan air di sawah sudah

hektar sawah dan ladang mengalami

hujan diperkirakan bakal mengundang krisis

sejak lama tak bersisa lagi.

kekeringan. Area sawah dan ladang yang

air di wilayah tersebut. Kekeringan juga

Di berbagai wilayah di Indonesia, kondisi

mengalami kekeringan tersebar di berbagai

menimpa puluhan hektar tanaman padi di

kekeringan ini semakin mudah diketemukan.

daerah, antara lain di Desa Karangkemiri,

Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur.

Di Indramayu, Jawa Barat, kekeringan

Kecamatan Wanadadi. Kekeringan juga

Kekeringan di daerah itu mengakibatkan daun

mengakibatkan ribuan hektar sawah gagal

mengancam puluhan hektar tanaman padi di

padi yang baru berumur 60 hari menguning.

40


Para petani pun terpaksa memotong padi dan

entitas bangsa.

masyarakat yang adil dan makmur. Juga

membakarnya. Gagal panen ini membuat

Kelahiran UUPA melalui proses panjang,

meletakkan dasar bagi kesatuan dan

petani mengalami kerugian hingga ratusan

memakan waktu 12 tahun lamanya. Dimulai

kesederhanaan hukum pertanahan, dan

juta rupiah.

dari pembentukan “Panitia Agraria Jogja”

meletakkan dasar untuk memberikan

Datangnya musim kemarau yang

(1948), “Panitia Agraria Jakarta” (1951),

kepastian hukum mengenai hak atas tanah

menimbulkan kekeringan di berbagai daerah

hingga “Panitia Soewahjo” (1955). Selain itu

bagi rakyat seluruhnya.

tentu sangat mengkhawatirkan. Dan,

juga “Panitia Negara Urusan Agraria” (1956),

peristiwa terjadi pada saat para petani

“Rancangan Soenarjo” (1958), “Rancangan

semangat perlawanan terhadap kapitalisme

bersemangat memperingati Hari Tani ke-54

Sadjarwo” (1960), hingga akhirnya digodok

dan kolonialisme. Karena kapitalisme dan

pada 24 September 2014.

dan diterima bulat oleh Dewan Perwakilan

kolonialisme menyebabkan “penindasan

Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), yang

manusia atas manusia” yang menggunakan

dipimpin Haji Zainul Arifin.

alat negara dan kekuasaan. Namun,

Kedaulatan Petani

Kelahiran

UUPA ini menunjukkan

Penetapan tanggal 24 September sebagai

Setelah proses pembahasan RUUPA yang

Hari Tani bersamaan waktunya dengan hari

berlangsung lama, Mr. Sadjarwo sebagai

kelahiran Undang-Undang No 5 Tahun 1960

Menteri Agraria saat itu menyampaikan pidato

Karena itu Hari Tani Nasional masih

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

pengantarnya. Pada kesempatan itu,

pantaskah untuk terus diperingati? Apalagi

Agraria, atau yang lebih dikenal dengan

Sadjarwo antara lain mengatakan,

persoalan tani dan pertanian Indoneis tak

semangat itu saat ini terhempas oleh kepentingan penguasa dan pemilik modal.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

UUPA. Penetapan lahirnya UUPA sebagai

“perjuangan perombakan hukum agraria

kunjung berakhir. Pernyataan tersebut

Hari Pertanian karena salah satu isi UUPA

nasional sejalan dengan sejarah perjuangan

dikemukakan oleh Ir. Fary Djemi Francis MMA,

mengatur tentang ketetapan hukum bagi

bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari

Sekeretaris Jenderal Pemuda Tani, yang juga

pelaksanaan redistribusi tanah pertanian

cengkraman, pengaruh, dan sisa-sisa

anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai

(reforma agraria). Selain itu tanpa peletakan

penjajahan. Khususnya perjuangan rakyat

Gerindra.

dasar keadilan bagi petani untuk menguasai

tani, membebaskan diri dari kekangan sistem

Menurut Fary, pembicaraan mengenai

sumber agraria, seperti tanah, air, dan

feodal atas tanah dan pemerasan kaum

petani dan pertanian Indonesia tidak ada

kekayaan alam, mustahil ada kedaulatan

modal asing”.

batasnya.

petani.

Bukan

hanya pada saat

Seperti yang tertuang dalam penjelasan-

perayaan Hari Tani. Kapan saja perjuangan

Tanggal 24 September ditetapkan sebagai

nya bahwa tujuan diberlakukannya UUPA,

para petani mendapatkan haknya patut

Hari Tani Nasional berdasarkan Keputusan

antara lain, meletakkan dasar bagi

didukung. Apalagi persoalan pertanian makin

Presiden (Kepres) Soekarno Nomor 169

penyusunan hukum agraria nasional yang

termarginalkan.

Tahun 1963, tanggal 26 Agustus 1963.

akan menjadi alat

untuk membawa

Faktanya saat ini makin sedikit anak-anak

Kepres tersebut juga

menandakan

kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan

muda yang mau menjadi petani. Kalaupun

pentingnya peran dan posisi petani sebagai

bagi negara dan rakyat tani dalam rangka

ada, itu karena terpaksa, dan tak punya


41

SELINGAN

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pilihan lain. Sayangnya persoalan seperti ini

24 September menjadi sangat urgen. Apalagi

kesejahteraannya. Kalau itu dilakukan,

dianggap sebagai hal biasa. Padahal,

saat sekarang, ketika pucuk pemerintah

niscaya cita-cita terjadinya kedaulatan

dalam jangka panjang, kondisi tersebut bisa

pusat bakal terjadi pergantian. Jokowi Jusuf

pangan bukan hanya jargon, tapi benar-

berubah menjadi persoalan besar. Belum

Kalla harus bisa membuktikan janji

benar menjadi kenyataan.

lagi persoalan berkurangnya lahan pertanian

kampanyenya. Mereka bilang bakal

“Untuk bisa swasembada pangan,

yang tak terkendali.

memajukan ekonomi kerakyatan. Itu artinya

khususnya beras, tidaklah sulit. Karena kita

mereka

Alih fungsi Pendapat serupa disampaikan Wakil Ketua

meningkatkan

hanya membutuhkan waktu selama tiga

kesejahteraan petani”, kata Rachmat

juga

siap

bulan untuk memanen. Karena itu, kalau

menambahkan.

benar-benar mau berdaulat dalam pangan,

Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN)

Ke depan, Rachmat berharap, pemerintah

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI

lebih serius membantu petani mendapatkan

semua itu bisa dilakukan hanya dalam waktu yang singkat”, kata Rahmat Pambudi lagi.

Rachmat Pambudi. Menurut Rachmat, peringatan Hari Tani Nasional masih relevan karena bersamaan waktunya dengan lahirnya UUPA. Apalagi lahan merupakan sesuatu yang sangat esensial bagi petani dan dunia pertanian. Petani bisa bekerja jika mereka memiliki tanah. Karena petani yang tidak memiliki tanah namanya buruh tani. Pada saat yang sama petani juga terancam dengan alih fungi lahan yang terus terjadi dan bahkan semakin menggerus keberadaan lahan pertanian. Kalau tidak dihentikan niscaya usaha dunia pertanian akan terancam eksistensinya. “Karena itu memperingati Hari Tani pada

42


Seperti halnya Rachmat Pambudi, ketua

lahan yang akan dieksekusi oleh PN

seorang demonstran, PN Karawang yang

Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)

Makassar. Ratusan aparatur kepolisian

hendak mengeksekusi lahan pada 24 Juni

tingkat Nasional Winarno Tohir juga

Brimob Polda Sulsel dan Polrestabes

2014 itu memiliki cacat prosedur hukum.

berpendapat bahwa peringatan Hari Tani

Makassar menerobos palang bamboo yang

Karena dalam proses eksekusi,

Nasional masih sangat penting untuk

dipasang warga di Jalan Pandang Raya

Karawang tidak memiliki batas-batas areal

dilakukan. Bukan untuk melakukan upacara,

menggunakan kendaraan taktis (Rantis) APC

yang akan dieksekusi.

atau kegiatan ceremonial, tapi untuk melihat

dan water cannon.

berbagai persoalan yang dihadapi petani.

PN

Upaya penyerobotan lahan tersebut, kata

Sempat terjadi perlawanan dari warga

Hilal, mengakibatkan 420 kepala keluarga

Dan, untuk merenungkan kembali nasib petani

dengan cara

melempari petugas

tidak dapat bertani. Padahal selama konflik

serta mencarikan jalan keluar bagi petani

menggunakan batu dan bom molotov.

berlangsung tidak ada satu pun bukti

guna memperoleh kesejahteraan. Kedaulatan pangan, menurut Winarno, bukan sesuatu yang mustahil dicapai. Karena segala persoalan yang menimpa petani dan pertanian Indonesia sudah dimengerti benar oleh pemerintah. Bahkan jalan keluarnya pun sudah diketahui. Tinggal bagaimana pemerintah benar-benar mau memecahkan persoalan pertanian ini. “Pesoalan yang dihadapi para petani memang tidak sedikit. Namun, semua permasalahan itu sudah diketahui sumber dan pemecahannya”, kata Winarno menambahkan. Salah satu persoalannya adalah berkurangnya

lahan

pertanian.

Pengurangan terjadi akibat alih fungsi lahan FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pertanian menjadi industri, perumahan, jalan raya, atau lainnya. Tak tanggung-tanggung

Sementara warga yang lain terlihat

kepemilikan atas tanah tersebut oleh PT

setiap tahun terjadi penyusutan lahan

menenteng senjata tajam berupa parang,

Samp. Mereka hanya menunjukkan bukti

pertanian mencapai 100.000 hektar.

badik, dan panah. Beruntung bentrokan

surat pelepasan Hak dan Peta Global yang

tersebut tidak sampai memakan korban jiwa

dikeluarkan BPN Kanwil Jawa Barat.

Mesuji

setelah petugas berhasil memukul mundur

Sayangnya, alih fungsi lahan yang terjadi

Sebelumnya, pada 24 Juni 2014 terjadi

sengketa lahan itu

eksekusi lahan sejumlah petani di Karawang

selama ini tak selamanya berjalan damai.

melibatkan Goman Wisan dengan H. Hafid

yang dilakukan Pengadilan Negeri Karawang

Bahkan, sebagian besar menempatkan

dan kawan-kawan. “Berdasarkan putusan

dengan dikawal oleh 7 ribu aparat kepolisian.

petani sebagai pihak yang dirugikan. Mereka

kasasi 2006, PN sudah tiga kali melakukan

Lahan seluas 350 hektar yang sebelumnya

kehilangan lahan yang sudah bertahun-

eksekusi dan gagal terus lantaran bentrokan

milik petani Karawang dinyatakan oleh PN

tahun digarap dan menjadi mata

fisik terus terjadi.

Karawang menjadi milik PT SAMP yang telah

pencahariannya.

warga. Perkara

Sebelumnya, di Karawang, Jawa Barat,

diakuisisi oleh PT Agung Podomoro Land.

Peristiwa paling anyar terkait perebutan

ratusan petani yang tergabung dalam Serikat

Menurut Ketua Pengadilan Negeri

lahan ini terjadi pada Jumat (12/9). Bentrokan

Petani Karawang (Sepetak) berdemonstrasi

Karawang, Marsudin Nainggolan, sengketa

antara aparatur kepolisian dan warga

di depan Mabes Polri pada Senin, 30 Juni

lahan di wilayah Telukjambe, Kabupaten

Pandang Raya terkait eksekusi lahan seluas

2014. Mereka meminta polisi mengusut

Karawang, antara warga dengan PT Samp

4.000 meter persegi. Ratusan warga dibantu

tuntas perampasan tanah petani di

sudah dimenangkan perusahaan dari grup

mahasiswa mencoba mempertahankan

Kabupaten Karawang. Menurut salah

PT Agung Podomoro sejak 2007. Perkara


43

SELINGAN

ramai diperbincangkan anggota DPR RI. Pada awal 2014, tepatnya pada Januari lalu, bentrok berdarah akibat sengketa lahan kembali terjadi di Kabupaten Mesuji, Lampung. Dua kelompok warga di Desa Tulung Gunung, Mesuji, terlibat bentrok dengan melibatkan senjata api. Peritiwa tersebut terjadi pada Sabtu (4/1) malam di lahan perambah Register 45 Mesuji. Peristiwa tersebut disulut oleh perilaku seorang warga bernama Potdin. Bersama tiga rekannya, Potdin menyerang kediaman warga setempat. Tak dinyana, serangan tersebut mendapat perlawanan warga. Potdin tertembak, tapi dia mampu selamat FOTO-FOTO: ISTIMEWA

perdata tersebut membuat 48 warga kehilangan mata pencarian. “PT Samp sendiri

sawit tewas.

dan bersama kelompoknya terus melakukan penyerangan. Mendapat serangan itu, salah

terjadi di

seorang warga bernama Indra meminta

telah memenangkan perkara tersebut mulai

Kabupaten Mesuji, Lampung, pada

bantuan mertuanya, Ali Cobra, yang juga

dari pengadilan tingkat pertama, banding,

November 2010. Kasus yang dipicu

dikenal sebagai preman setempat. Nah,

hingga kasasi.

sengketa lahan ini menyebabkan

bersama kelompok mertuanya, Indra

beberapa orang

disandera oleh

menyarang balik kelompok Potdin. Akibatnya,

menyangkut sengketa lahan juga sempat

sekelompok masyarakat. Saat polisi

semua anggota kelompok Potdin terluka,

muncul dan menyita perhatian masyarakat.

datang untuk mengevakuasi masyarakat

bahkan salah satu di antaranya tewas.

Antara lain terjadi di Kecamatan Mesuji,

malah warga mencegatnya. Polisi

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),

terpaksa

Sumatra Selatan. Sengketa lahan yang

karena warga melakukan perlawanan.

Melihat sengketa tanah yang terus terjadi

terjadi pada 21 April 2011

itu berujung

Akibat bentrok ini seorang warga

dimana-mana, barangkali masalah reforma

bentrokan antar warga yang mengakibatkan

dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa

agraria ini perlu mendapat perhatian. Reforma

dua warga dan lima karyawan perusahaan

tersebut kemudian meluas dan sempat

agraria merupakan mandat dari Ketetapan

Sebelumnya,

beberapa

kasus

Kasus yang lain juga

mengeluar-kan tembakan

Reforma Agraria

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Tap MPR RI) Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Serta Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan Kepada MPR-RI untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPRRI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003. Salah satu butir saran yang dimaksud ditujukan kepada Presiden RI terkait dengan perlunya penataan struktur penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Reforma agraria atau pembaruan agraria adalah proses restrukturisasi kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-

44


sumber agraria (khususnya tanah). Dalam

perlindungan hukum serta keadilan dan

amandemen ke-empat, Tap MPR Nomor IX/

pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001

kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”.

MPR/ 2001, Keputusan MPR Nomor 5/MPR/

dijelaskan bahwa “Pembaruan agraria

Karena tingginya manfaat yang hendak

2003, Undang-Undang Pokok Agraria 1960

yang

dicapai melalui Pembaruan Agraria,

(UUPA 1960), hingga Perpres No. 10 Tahun

berkesinambungan berkenaan dengan

persoalan redistribusi tanah ini akan selalu

2006. Semua itu diharapkan bisa menjadi

penataan kembali penguasaan, pemilikan,

diingat dan dikenang masyarakat. Apalagi,

landasan hukum bagi berlangsungnya

penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya

terdapat sederet aturan yang memberikan

redistribusi tanah yang berkeadilan dan

agraria. Semua itu dilaksanakan dalam

mandat bagi berlangsungnya reforma

menyejahterakan.

rangka tercapainya kepastian dan

agraria. Yaitu: UUD 1945 Pasal 33 ayat 3

mencakup

suatu

proses

MBO

Ir. Fary Djemi Francis, MMA. Sekretaris Jenderal Pemuda Tani

Impor Lagi, Lagi-Lagi Impor

S

UDAH jatuh tertimpa tangga pula. Itulah peribahasa yang mungkin cocok diselempangkan di bahu petani dan pertanian Indonesia. Sebagai Negara Agraris, sudah selayaknya jika keberadaan petani dan pertanian Indonesia mendapatkan perhatian dan tempat tersendiri. Sayangnya, harapan tinggal harapan, dan perhatian yang diharapkan itu tak kunjung bisa direalisasikan. Hingga kini, masih banyak petani hidup di bawah garis kemiskinan. Terbukti, banyak di antara mereka memilih makan dari beras miskin (raskin). Sementara beras yang dipanen dari sawah mereka sendiri dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain. Inilah sebagian kecil potret buram wajah petani dan pertanian Indonesia. Dan karena kemiskinan itulah nyaris tak ada satupun anak muda yang bercita-cita menjadi petani. Kalau persoalan ini tidak segera dientaskan, lantas siapa yang akan menjadi petani. Selanjutnya, dari mana orang Indonesia akan mendapatkan makanan, beras. Persoalan pertanian seperti ini menjadi perhatian berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Sekeretaris Jenderal Pemuda Tani Ir. Fary Djemi Francis MMA, yang juga anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Gerindra. Lantas bagaimanakah pandangannya terkait pengurusan pertanian yang lebih baik. Juga kendala EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

apa yang harus disingkirkan agar pertanian Indonesia bisa segera bangkit dari keterpurukan. Berikut petikan Majalah Majelis dengan Ir. Fary Djemi Francis, MMA., yang berlangsung beberapa waktu lalu. Masih sesuaikah peringatan Hari Tani di tengah suasasa kurang membahagiakan bagi petani dan pertanian Indopnesia? Bicara tentang petani dan pertanian itu harusnya tidak ada batasnya. Jadi bukan hanya saat hendak merayakan Hari Tani.

Kapan saja kita harus bicara tentang perjuangan para petani yang tak kunjung mendapatkan perhatian serius. Apalagi persoalan keberpihakan kepada petani terasa termarginalkan. Bahkan dalam berbagai kesempatan keberpihakan kepada petani malah ditinggalkan. Di daerah masih sering ditemukan fakta bahwa anak-anak muda tidak mau menjadi petani. Dan, itu sesuatu yang dianggap oleh berbagai kalangan sebagai hal biasa. Padahal, dalam jangka panjang, hal itu bisa berubah menjadi persoalan besar di tengah masyarakat. Apalagi, hingga kini kita terus 45

SELINGAN

menghadapi berkurangnya lahan pertanian, baik untuk perumahan, industri atau yang lainnya. Itu berarti posisi petani, termasuk dari sisi luasan lahan, menjadi semakin sulit. Selain itu ada juga persoalan menyangkut kebijakan pangan. Hingga kini kebijakan pangan kita, salah satunya sudah berimbas pada ketimpangan ketersediaan dan kebutuhan pangan. Sayangnya, dari tahun ke tahun, kebijakan itu berlaku dan membuat persediaan pangan kita jomplang. Terutama jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Sekarang ini, kebutuhan pangan kita harus bisa mencukupi untuk 250 juta jiwa. Faktanya, pemerintah dengan kebijakan dan segala upayanya hanya bisa mencukupi sekitar 100

tidak bisa diatasi petani sendiri. Meski secara hukum sudah diatur dalam UU Agraria, tapi lagi-lagi yang memiliki akses ke persoalan hukum itu adalah para pengusaha besar. Sementara petani tidak memiliki akses hukum sama sekali, sehingga mereka kerap dirugikan. Mereka juga bisa kehilangan lahan yang telah diolah selama berpuluh tahun. Bagaiman Anda melihat upaya revitalisasi pertanian yang sempat disuarakan pemerintahan SBY? Untuk menciptakan swasembada pangan terlebih dulu harus tersedia sumber daya air, termasuk irigasi. Ditarget sampai 2019 irigasi kita harus bisa memenuhi kecukupan air untuk kegiatan sawah, sebesar 20% dari


juta jiwa saja. Artinya, sebanyak 150 juta yang lain, dipenuhi dengan mekanisme impor. Jadi memang bicara Hari Tani tak cukup hanya pada saat peringatannya saja. Hari tani diperingati untuk mengingat lahirnya UU Pokok Agraria. Bagaimana Anda melihat persoalan agraria sekarang ini? Di samping sumber daya petaninya memang terus berkurang, kita juga menghadapi persoalan lahan yang harus segera diatasi. Seperti, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan hunian, industri, jalan raya, pabrik, dan lainnya. Bahkan ada beberapa kasus yang kita lihat dan dengar, seperti peristiwa pencaplokan lahan, baik itu oleh pemerintah maupun pengusahapengusaha besar. Permasalahan seperti ini 46

lahan yang ada. Sementara sekarang ini baru mencapai sekitar 11%. Karena itu, menurut saya, tantangannya adalah ada pada ketersediaan air, melalui pembangunan waduk dan bendungan. Agar, waduk dan bendungan itu bisa melakukan kegiatan irigasi sampai ke sawah-sawah petani. Selain itu anggaran dari APBN yang dikucurkan untuk dunia pertanian terhitung sangat kecil, belum mencapai 3% APBN. Pada 2014 ini anggaran pertanian di APBN hanya sekitar Rp 15 triliun saja. Karena itu, kita berharap pada 2015 Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang selalu bicara mengenai kerakyatan, mudah-mudahan pertanian bisa menjadi ujung tombak. Karena kalau tidak, maka orang akan bilang omong kosong, bicara soal kerakyatan. Apalagi

60% penduduk Indonesia mencari kehidupan dari sektor pertanian. Artinya upaya pemerintahan SBY memang kurang maksimal melaksanakan revitalisasi yang dicanangkannya itu? Ya, faktanya memang ada target-target yang tidak tercapai, dan itu bisa dikatakan bahwa pekerjaan ke depan masih berat. Namun demikian kita juga tidak bisa tutup mata bahwa ada capaian-capaian besar yang dasarnya sudah diletakkan oleh SBY. Misalnya saja, pencapaian swasembada pangan, yang harus menyediakan kebutuhan air bagi 20% lahan pertanian yang ada. Saat ini sudah ada 11% lahan yang bisa diairi. Ini sebuah peningkatan, karena sebelumnya paling hanya sekitar 7% saja yang bisa diairi. Karena itu agar mencapai 20% maka pemerintah harus berusaha lebih keras lagi. Dengan lahan sebesar 20% yang bisa diairi itu berarti sudah bisa dianggap mencukupi bagi upaya penyediaan pangan kita, khususnya beras. Apalagi ditambah dengan lahan-lahan yang bergantung dengan sumber air yang lain. Baik air tanah, air hujan atau dari sungai dan seterusnya. Kalau melihat keberhasilan Soeharto, apa yang bisa ditiru dari model pertanian masa lalu dan cocok untuk masas depan? Kita tidak bisa menutup mata bahwa Soeharto memang berhasil mencapai swasembada. Di berbagai kesempatan saya juga sampaikan keberhasilan itu. Bagaimana waktu itu ada Instruksi Presiden (Inpres) untuk swasembada pangan, sehingga semua komponen satu pikiran dan satu aksi dalam rangka mencapai swasembada pangan itu. Sementara sekarang, memang pada program yang dilaksanakan, tetapi masingmasing kementerian dan lembaga tidak bersinergi dalam menunjang program tersebut. Inilah pembelajaran yang bisa diambil dari era Soeharto. Programnya ada, pemimpin kuat, tetapi harus ada kekuatan untuk menggerakkan orang di lapangan. Jadi, kalau mau bekerja dalam rangka pemenuhan pangan, kita harus belajar seperti Soeharto. Dan, itu meliputi seluruh komponen. Bahkan TNI juga turun tangan. ❏ EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

Pojok MPR

Bakso Malang Basement, semriwiiiing....

B

AKSO Malang mas Min basement atau bakso Malang mas Min parkiran. Celetukan-celetukan tersebut sering terdengar dan membuat penasaran, apa sih yang

membuatnya menjadi istimewa. Berkunjung ke lokasi warung bakso tersebut jangan dikira berbentuk kafe atau kios ekslusif. Gerobak bakso Malang mas Min terletak di basement parkiran mobil anggota parlemen di bawah gedung Nusantara I, di dalam kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta. Majelis sengaja datang agak siang setelah jam makan siang, sebab menurut kabar warung bakso Malang mas Min sangat ramai pada saat jam makan siang. Warungnya sangat sederhana, hanya terdapat satu gerobak tempat mas Min meracik bakso. Di belakang gerobak berjejer deretan kursi plus satu meja panjang untuk pelanggan. View-nya pun sangat istimewa, deretan mobil-mobil terparkir,

di atas berderet berbagai instalasi listrik, air sampai sambungansambungan telepon. Namun, entah kenapa terasa nyaman saja santap siang di sana. Harga satu porsinya pun terbilang sangat murah meriah. Satu porsi lengkap bakso, bakwan garing, mie, bihun plus satu botol air mineral ukuran sedang hanya Rp 15 ribu. Mas Katimin atau mas Min sangat bersyukur dagangan baksonya banyak yang menyukai. “Saya ndak tau juga kenapa banyak yang suka. Saya cuma berusaha meracik dagangan saya sebaik-baiknya sesuai pengetahuan saya meracik bakso yang telah saya lakoni sejak lama,” ujar mas Min, tanpa membuka rahasia racikan baksonya. Mas Min mengungkapkan, banyak pelanggannya dari kalangan pegawai di seputaran MPR, DPR, dan DPD sampai mas Min lupa naman-namanya. “ Tapi saya akan ingat kalau melihat wajahnya, ada juga tamu, wartawan bahkan anggota yang makan di sini,” ujarnya. Mas Min sangat bersyukur bisa diberi kesempatan berjualan di lingkungan gedung parlemen dan akan berusaha sebaikbaiknya menjaga kepercayaan tersebut. Ketika Majelis menyanyakan apakah bisa delivery service atau layanan antar, mas Min mengangguk. “Tapi, minimal pesen lima porsi ya mas,” selorohnya, seraya memberikan uang kembalian. ❏ Dry


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

47

NASIONAL

Didong Senayan II

Potensi Bisnis dari Bumi Rencong Aceh ternyata memiliki potensi yang sangat besar untuk segera bangkit dari keterpurukan akibat sejarah masa lalu. Dan, dengan potensi itu bisa sejajar dengan daerah lain di NKRI.

P

AGELARAN Didong Jalu (adu Didong) yang berlangsung di Plaza Nusantara V, kompleks MPR/DPR/DPD RI pada Sabtu (6/ 9) berlangsung meriah. Ratusan warga Aceh di Jakarta datang secara beramai-ramai ke gedung wakil rakyat itu sejak sore hingga tengah malam. Mereka itu berasal dari berbagai daerah di wilayah Jabodetabek. Kedatangan mereka dikompleks parlemen rata-rata disertai keluarganya. Warga Aceh yang ada di Jakarta terlihat sangat antusias untuk menyaksikan Didong Jalu. Apalagi kesenian Didong memang sangat jarang dipentaskan di Jakarta. Sementara untuk melihat Didong di tanah aslinya membutuhkan biaya yang tidak kecil. Selain anggota masyarakat, ikut hadir pada acara tersebut Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid, tokoh masyarakat Aceh di Jakarta Drs. H. Hasan Daling. Serta dua group didong yang datang langsung dari Aceh. Yaitu, Arita Mude dari Kabupaten Bener Meriah dan Biak Cacak Mude dari Kabupaten Aceh Tengah. Pagelaran Didong Jalu diawali dengan penampilan sejumlah seniman Aceh yang membawakan sejumlah lagu daerah. Pada kesempatan tersebut mereka juga menyampaikan sejumlah puisi yang hampir semuanya berisi tentang rakyat Aceh. Baik menyangkut maslah budaya maupun geliat bisnis warga Aceh. Disusul kemudian beberapa penari yang melenggak-lenggok membawakan tari daerah asal Aceh. Sebelum adu Didong dilaksanakan, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid berkesempatan menyampaikan sepatah kata. Wakil Ketua MPR antara lain menyampaikan langkah yang ditempuh jajaran Setjen MPR yang menyelenggarakan Didong Senayan II patut ditiru pihak-pihak lain. Karena kegiatan Didong Senayan II jelas-jelas

48

merupakan upaya nyata dalam melestarikan budaya bangsa. Pelaksanaan Didong Senayan II, menurut Farhan, sangat penting, apalagi pada saat serangan budaya asing yang masuk ke Indonesia terus berlangsung. Dengan begitu diharapkan keberlangsungan budaya lokal masih bisa bertahan, tidak serta merta tergilas oleh budaya asing. Menjaga seni budaya daerah, menurut Farhan, berarti mempertahankan Kebhinnekaan Indonesia. Karena keberadaan seni budaya daerah menjadi bukti keberagaman. Karena itu, ke depan, kesempatan seni budaya daerah tampil di panggung nasional harus dibuka seluas-luasnya. Tak terkecuali untuk tampil di panggung parlemen. “Banyak seni budaya wilayah Indonesia timur yang juga patut mendapat tempat serta kesempatan dipentaskan di panggung nasional. Semoga MPR bisa terus melanjutkan langkah baik ini, syukur-syukur bisa ditiru oleh lembaga-lembaga lain”, kata Farhan menambahkan. Pagelaran Didong Jalu merupakan rangkaian puncak acara Didong Senayan II yang digelar sejak 3-6 September 2014. Selain Didong Jalu, acara Didong Senayan II juga diisi dengan pameran dan dialog Kopi Gayo dan Batu Giok Aceh. Acara ini diikuti beberapa pengusaha kopi dan batu giok dari Aceh. Didong merupakan seni budaya masyarakat Aceh, khususnya kelompok masyarakat Gayo, di Aceh Tengah. Kesenian ini merupakan perpaduan seni berkata-kata dengan iringan musik tepuk tangan dan bantal. Kesenian ini menjadi ajang persatuan masyarakat. Juga sarana menyampaikan kritik, pujian hingga berbagai keinginan. Didong Gayo sudah ada sejak zaman dahulu kala. Didong Gayo EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014


sempat dijadikan sebagai sarana mengembangkan agama Islam. Juga menjadi alat perlawanan terhadap kekejaman penjajah.

Kopi dan Giok Sukses menggelar Didong Senayan I pada 2013, Sekretariat Jenderal MPR RI kembali menggelar acara serupa pada 2014 ini. Berbeda dengan kegiatan tahun lalu, pada Didong Senayan II kali ini, panitia menyertakan pameran serta dialog seputar batu Giok Aceh dan Kopi Gayo Aceh. Karena itu, Bupati Bener Meriah Ruslan Abdul Gani menanggapi positif pelaksanaan Didong Senayan II. Menurut Ruslan Abdul Gani, saat ini, baik Giok Aceh maupun Kopi Gayo mulai muncul sebagai primadona. Keduanya semakin dikenal luas, baik di manca negera maupun dalam negeri sendiri. Terbukti jumlah kopi Gayo yang diekspor terus meningkat. Bahkan para penikmat kopi di Amerika dan Eropa juga semakin sering menikmati kopi ini. Aroma dan citarasa Kopi Gayo yang sangat nikmat, menurut Bupati Bener Meriah, membuat penikmat kopi di luar negeri tertarik untuk menikmati. EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

Apalagi Kopi Gayo dikenal memiliki keunikan tersendiri. Di mana aroma dan citarasa kopi antara satu kebun dengan kebun yang lain bisa berbeda. Dengan keunikan seperti itu diharapkan, ke depan, kopi Gayo dapat berkontrbusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Posisi Kabupaten Bener Meriah yang berada di ketinggian 1250-1400 di atas permukaan air laut komoditas kopi di wilayah ini memiliki kelebihan tersendiri. Karena pada ketinggian tersebut tanaman kopi cenderung menghasilkan kopi-kopi berkualitas. Terbukti lahan kopi di Bener Meriah yang mencapai 45.000 hektar terus menghasilkan kopi berkualitas. “Saat ini harga kopi Gayo mencapai Rp 50 ribu per kilo. Dengan produksi sebesar 30.000 ton pertahun, berarti terdapat dana sekitar Rp 1,5 triliun yang berputar di Aceh dari komoditas kopi. Mudah-mudahan, kesejahteraan masyarakat Aceh akan segera tercapai”, kata Ruslan berharap. Pengakuan serupa disampaikan Jemalin, seorang pengusaha kopi asal Aceh Besar. Menurut Jemalin, kopi Gayo memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Apalagi, keberadaan kopi

ini makin dikenal di kalangan pecinta kopi. Selain itu, harga kopi Gayo juga terus mengalami kenaikan. Dulu masyarakat Aceh sering membuang kopi mereka karena tidak bisa menjualnya. Namun kini, Jemalin mengaku, bisa menjual beberapa produk kopi Gayo hingga Rp 5 juta perkilo. Selain kopi, masyarakat Aceh juga memiliki potensi batu Giok yang sangat besar. Hingga kini di Aceh diyakini terdapat ribuan ton batu giok yang belum digali. Padahal potensi dan nilai ekonomi batu Giok Aceh sangat besar. Menurut Ir. H. Sujatmika, pakar geologi dari pusat promosi batu hias, Giok Aceh merupakan yang terindah di dunia. Karena itu pemerintah harus segera membuat aturan agar keberadaan Giok Aceh bisa terjaga. Dan, memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat. Pengakuan serupa disampaikan AB. Hamdi, pengusaha batu hias. Hamdi yang telah bertahun-tahun bergelut dengan batu hias menyatakan, tetap terpesona dan kagum dengan Giok Aceh. Alasannya, karena Giok Aceh merupakan batu hias paling indah dari semua batu hias yang pernah dilihatnya. ❏ MBO

49

NASIONAL Bedah Buku

Di Indonesia Kebebasan Beragama Diberi Ruang yang Besar Tak ada tempat yang begitu bebasnya dalam masalah agama kecuali di Indonesia. Meski jumlah penganutnya sedikit, seperti Konghucu, namun keberadaannya diakui oleh negara.


U

NTUK kesebelas kalinya Perpustakaan MPR mengadakan acara bedah buku. Kali ini acara diadakan pada 2 September 2014. Seperti biasanya, kegiatan itu diadakan di Ruang Presentasi, Perpustakaan MPR, Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta. Buku yang dibedah berjudul Pendidikan HAM, Demokrasi & Konstitusi, Bagi Penyuluh Agama-Agama.

Buku terbitan Indonesian Conference on Religion and Peace & Hanns Seidel Foundation itu memiliki tebal 255 halaman yang berisi tentang bagaimana hidup berdampingan dan toleransi antarumat beragama dengan berlandaskan pada Hak Asasi Manusia (HAM). Wakil Ketua DPD, La Ode Ida, yang dalam kesempatan itu memberikan kata sambutan

menuturkan bahwa buku yang dibedah merupakan sebuah buku yang menarik. Disebutkan bicara masalah HAM berarti mengupas banyak topik dari berbagai sudut. “HAM merupakan hak dasar bagi manusia,” ujarnya. Diakui di Indonesia masih terjadi beberapa masalah dengan HAM. Meski demikian diakui dengan adanya masalah itu akan membuka mata bangsa ini terhadap keberadaan HAM. La Ode Ida mengatakan dirinya sangat bangga sebagai bangsa Indonesia sebab bangsa ini memberi penghargaan yang sangat besar kepada HAM. Disebut Indonesia sebagai negara nomer satu di dunia yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya dalam masalah agama. “Tak ada tempat yang begitu bebasnya dalam masalah agama kecuali di Indonesia,” ujarnya. Ia menyebut Konghucu meski penganutnya jumlahnya sedikit namun keberadaannya diakui oleh negara. Disebut setiap agama di Indonesia memiliki hari libur. Ia membandingkan dengan Amerika Serikat di mana tidak semua agama memiliki hari libur. “Di Amerika Serikat adakah hari libur agama buat ummat Islam?” tanyanya. Dengan landasan ini, La Ode Ida menegaskan kembali bahwa masalah HAM di negara ini begitu diagungkan. Pria asal Sulawesi Tenggara itu menyatakan kalau ada sekelompok orang yang berlaku anarkhis, hal demikian menurutnya bukan sebagai representatif umum. “Di dalam agama Islam, beda agama diakui,” ucapnya. Untuk menjadi lebih baik, alumni UI itu mengakui masyarakat ini perlunya adanya ketauladanan yang bisa dijadikan acuan. Kepala Perpustakaan MPR, Roosiah Yuniarsih, dalam kesempatan sebelumnya mengatakan bedah buku yang diselenggarakan sejak akhir tahun 2013 itu mempunyai dimensi pustaka dan demokrasi yang melibatkan banyak khalayak.❏ AW

50


Bedah Buku HAM

HAM Adalah Universal dan Tak Punya Batas Teritorial “HAM Dalam Proses Peradilan” adalah judul sebuah buku karya Prof. DR. H.R. Abdussalam. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulisnya,


B

UKU karya Prof. DR. H. R. Abdussalam, SIK, SH, MH; yang berjudul HAM Dalam Proses Peradilan, pada 11 September 2014, bertempat di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR, KomplekS MPR/DPR/ DPD, Jakarta, dibedah, dibincangkan, dan dikupas. Pembedah buku itu adalah Aktivis IPW Neta S. Pane dan Anggota DPR Komisi II

Paula Sinjal dan dengan keynote speech Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli. Dalam paparan, Melani lebih dahulu menanyakan adilkan hukum kita? Menurutnya hukum yang ada biasanya seperti pisau, yakni tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dengan acara inilah maka Melani mengharapkan agar kita semua memperhatikan secara

serius masalah HAM. Penegakan HAM disebut sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum dan berkonstitusi. Buku yang dibedah pada siang menjelang sore itu dikatakan oleh politisi dari Partai Demokrat sebagai curahan pikiran dengan kerangka yang baik dalam soal HAM oleh Abdussalam. “Buku yang ditulis dari pengalaman beliau tentu akan menjadi inspirasi kita semua,” Melani memuji Guru Besar dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang saat itu juga hadir. Diuraikan, HAM adalah hak dasar di mana setiap individu mempunyai hak yang sama. Untuk itu negara harus wajib menghormati dan memberi perlindungan kepada setiap individu seperti yang tertera dalam Pasal 27 hingga Pasal 28 J, UUD NRI Tahun 1945. Aturan HAM yang yang demikian diharapkan untuk dipahami secara utuh oleh semua. “Sehingga bila ada hak dasarnya dilanggar bisa menuntut,” kata Melani. Meski HAM diatur dalam UUD namun Melani mengingatkan bahwa masalah ini merupakan masalah yang universal sehingga tak mempunyai batas teritorial. Sesjen MPR Eddie Siregar yang dalam kesempatan itu memberi sambutan mengatakan, masalah HAM merupakan masalah yang krusial ketika kekuasaan bertentangan dengan rakyat. Dicontohkan ketika hak rakyat ingin diambilalih oleh kekuasaan. Contoh yang disebut Eddie Siregar itu adalah ketika adanya keinginan Pemilukada yang langsung diganti melalui DPRD. “Ini jelas hak rakyat ingin diambil alih lagi,” paparnya. “Hak ini (memilih secara langsung) adalah hak yang fundamental,” tambahnya. Dalam acara bedah buku yang dihadiri banyak orang itu, Eddie Siregar mengucapkan terima kasih kepada Abdussalam yang telah menulis buku itu. Dengan adanya buku itu diharapkan adanya pemahaman dan penghormatan terhadap HAM. Dalam acara itu tidak hanya diisi dengan bedah buku namun juga kesepakatan kerja sama dalam pustaka akademik antara MPR dengan Universitas Tama Jagakarsa. Sebagai bentuk resmi kerja sama, Eddie Siregar dan Rektor Universitas Tama Jagakarsa, Noor Sembiring, menandatangani kesepakatan kerja sama itu. ❏ AW


51

NASIONAL Bedah Buku

Sendal Jepit Kisah Metamorfosis Buku adalah jendela pengetahuan. Walaupun perkembangan IT mampu menggantikan peran buku, namun bunyi dan wanginya lembaran kertas buku tetap tak tergantikan.


M

AJELIS Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ( MPR RI ) sangat concern dengan buku sebagai jendela pengetahuan. Ruang presentasi perpustakaan Setjen MPR RI adalah bukti kepedulian tersebut. Di ruang tersebut, rutin digelar acara Biacara Buku dan Bedah Buku. Berbagai judul buku berkualitas mulai dari politik sampai buku bertema inspiratif dibicarakan tuntas dengan berbagai narasumber dan pembicara yang berkompeten. Hari itu, Selasa 16 Sep52

tember 2014, acara Bicara Buku membedah sebuah buku karya Slamet Riyadi berjudul ‘Sendal Jepit, Kisah Metamorfosis’. Sekilas judul buku tersebut agak ‘nyeleneh’, namun menurut pengarangnya, buku ini bisa dibilang curahan hati dan sebuah kisah inspiratif dan berbumbu motivasi. Buku ini bukanlah buku yang menceritakan tentang si Doel yang sukses menjadi tukang insinyur, juga bukan kisah tentang seorang Joko Tingkir dari negeri dongeng. Buku ini bercerita tentang kisah seorang anak pasar yang bisa mencapai cita-citanya dan sukses meraih sarjana S1 dan master di Universitas Indonesia ( UI ) melalui jalan yang sulit dan berliku. Buku ini mengajak pembicara untuk meminggirkan sedikit pemikiran logical dan beralih sebentar pada angle berpikir lain. Bukan angle keberuntungan, namun yang ingin ditekankan adalah cita-cita dengan kemauan keras dan mencari cara untuk mewujudkannya. Tentunya, dengan cara

positif akan mampu menafsirkan cta-cita tersebut menjadi kenyataan absolut. Sekretaris Jenderal MPR RI Eddie Siregar yang pada kesempatan tersebut didaulat menjadi keynote speech mengatakan bahwa buku ini berisi kisah nyata perjalanan seseorang hingga mencapai apa yang dicita-citakan, walaupun dengan jalan yang sulit dan penuh tantangan. “Memang indah jika kita menggali kembali memori masa lalu. Mengingatkan saya saat masa kuliah dulu banyak sekali memori tak terlupakan. Banyak sekali filosofi yang membayangi buku ini, dari judulnya saja sendal jepit kita tak mengira buku ini penuh inspirasi, walaupun judulnya secara harfiah mengingatkan kita kepada alas kaki sederhana yang bisa kita temui di manamana,” ujarnya. Hadir dalam acara Bicara Buku tersebut, anggota DPD RI Elnino M. Husen Mohi dan Fuady Munir, dosen Universitas Yarsi. ❏ Dry EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

Jendela Anak Negeri

Perdebatan RUU Pilkada RUU Pilkada masih menjadi pembicaraan hangat, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Pro kontra tidak hanya terjadi di kalangan fraksi di parlemen, namun juga merasuk ke kalangan wartawan parlemen.

P

ASCA pilpres penuh dengan sarat ketidakpuasan – meski sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi — ternyata masih menyisakan pergolakan politik baru. Titik picunya ada di Gedung Parlemen Jakarta. Setelah pengesahan UU MD3 yang mengundang silang pendapat itu, kini permasalah beralih ke soal RUU Pilkada. Ada dua kutub yang saling tarik urat leher dalam hal RUU Pilkada ini, ada pro pemilihan langsung oleh rakyat, dan ada menginginkan pemilihan lewat perwakilan, DPRD. Masingmasing kubu memiliki agumentasi sendirisendiri. Bagi yang pro dengan pilkada tidak langsung ini berargumentasi bahwa pilkada tidak langsung akan memangkas dogma biaya politik tinggi. Anggaran negara untuk melaksanakan pilkada pun akan hemat dengan pelaksanaan pilkada tidak langsung. Konflik horizontal antarrakyat diharapkan bisa diminimalisir, dan bahkan bisa dihilang sama sekali. Sebab yang selama ini terjadi banyak sekali konflik horizontal di seputaran pilkada. Namun, kubu pendukung pilkada langsung menangkis argumentasi tersebut. Pilkada langsung adalah implementasi demokrasi EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

rakyat. Rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Tujuan untuk memangkas anggaran sebagai bentuk penghematan, tidak lantas harus melalui pilkada tidak langsung. Banyak cara untuk efisiensi anggaran, misalnya dengan pelaksanaan pilkada serentak atau efisiensi teknis pelaksanaan. Anggota MPR RI Fraksi Demokrat Chatibul Umam Wiranu selaku narasumber dalam acara dialog ‘Jendela Anak Negeri’ kerjasama MPR RI dan TVRI, September 2014, melihat bahwa memang pada saat perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatakan pemilihan langsung, namun perdebatana sebenarnya belum selesai. Perdebatan belum melihat dan mempertimbangkan eksesekses negatif dalam proses pilkada langsung tersebut. Menurut politisi Partai Demokrat ini, hampir di semua negara yang baru merdeka dan menggunakan sistem pemilihan langsung, biasanya konfliknya tidak bisa dihindari. Di Indonesia dari 520 penyelenggaraan pilkada di kabupaten dan kota , 400 mengalami masalah. Ada 100 yang menjadi kasus di Mahkamah Konstitusi ( MK ) dan ada 100-an lagi yang berujung rusuh.

Bambang Suryadi, anggota MPR RI Fraksi PDI Perjuangan, punya argumentasi untuk menguatkan pendapatnya bahwa pilkada langsunglah yang diinginkan rakyat. Para founding father negara Indonesia menginginkan agar kedaulatan di tangan rakyat, maka dibentuklah sistem p r e s i d e n s i i l , b u k a n pa r l e m e n t e r. Rakyatlah yang menentukan. Rakyatlah yang memilih langsung. Parlemen adalah yang mewakili rakyat dalam hal pengawasan, budgeting, dan membentuk undang-undang. Rakyat tidak ikut karena sudah diwakilkan. “Pemahamannya seharusnya adalah kedaulatan. Di Pembukaan UUD kita disebutkan secara jelas tentang kadaulatan rakyat. Melakukan sistem pemilihan tidak langsung adalah pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat,” ujarnya dalam dialog yang pandu moderator Yana Indrawan dan host Chintya Sari. Baik Chatibul dan Bambang berharap agar perdebatan yang terus terjadi bisa segera selesai dan apapun yang diputuskan, ia mengharapkan yang terbaik buat bangsa dan negara. ❏ Dry

53

NASIONAL Press Gathering di Batam

Tantangan Pemerintah ke Depan Pemerintah ke depan menghadapi banyak tantangan. Ini pendapat tiga Wakil Ketua MPR tentang tantangan pemerintah ke depan tersebut.

S

ESI pertama diskusi dalam acara press gathering Pimpinan MPR dengan wartawan parlemen di Swiss-Belhotel, Batam, Jumat 19 September 2014, membahas tentang Tantangan Pemerintah ke Depan. Narasumber pada diskusi ini adalah tiga Wakil Ketua MPR, yaitu Ahmad Farhan Hamid, Ahmad Dimyati Natakusumah, dan Hajriyanto Y. Tohari. Sebagai pembicara pertama, Ahmad Farhan Hamid mengatakan bahwa tantangan pemerintah ke depan adalah bagaimana agar membuat bangsa ini lebih beradab. “Jadi, pemerintahan harus melakukan apa saja yang bisa membuat Indonesia lebih beradab,” kata Farhan Hamid dalam dialog yang diikuti hampir seratus dari berbagai media cetak, elektronik, dan online yang sehari-hari mangkal di gedung Parlemen. Farhan menyebutkan contoh tentang Indonesia Bagian Timur, salah satu di antaranya Papua. “Kita menyaksikan masih banyak kekurangan di daerah itu,” ujarnya. Bukan hanya Indonesia Bagian Timur saja, Farhan juga menyebut banyak daerah yang berada di sepanjang bagian barat hingga

54

timur yang belum beradab. Dengan kondisi seperti itu, Farhan merisaukan kasus referendum di Skotlandia bisa merembes ke Indonesia. “Kalau di daerah-daerah tadi tidak dirapikan dengan baik maka orang di daerah yang kaya sumber daya alam namun tidak diperlakukan dengan adil dan beradab maka akan membuat tidak nyaman,” paparnya seraya mengkhawatirkan jika daerah-daerah itu

meminta referendum. Secara khusus terhadap Presiden terpilih Joko Widodo, Farhan melihat Jokowi tidak mampu mengalahkan dirinya sendiri agar kembali ke jati dirinya semula. “Dia gagal mengalahkan dirinya untuk menjadi dirinya seperti sebelumnya,” jelas Farhan seraya memberi contoh janji untuk membentuk kabinet ramping yang nyatanya diingkari. Farhan melanjutkan, jika tidak bisa mewujudkan Indonesia yang beradab maka negara ini akan dikuasai bangsa asing. Saat ini sektor perbankan, perkebunan, dan pertambangan serta lainnya sudah dikuasai asing. “Kalau tidak ada perubahan kebijakan maka masa depan Indonesia akan dirusak oleh sistem yang kita buat sendiri,” tegasnya. Sementara itu Wakil Ketua MPR Ahmad Dimyati Natakusumah menyebutkan, Indonesia ke depan akan lebih baik. Sebab, Indonesia yang saat ini sudah masuk dalam kelompok negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (BRIC Brasil, Rusia, India, Cina) sehingga bisa membuat terobosan-terobosan. Meski demikian, pemerintahan baru, menurut Dimyati, masih menghadapi beberapa tantangan, diantaranya persoalan ideologi, korupsi, kesenjangan kaya dan miskin, pengangguran, dan lainnya.


Dalam hal ideologi, Dimyati masih melihat adanya ancaman-ancaman yang bisa merusak persatuan. Ancaman itu bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Pemerintah ke depan, lanjut Dimyati, juga tetap menghadapi persoalan korupsi. “Penjarahan uang negara sudah dilakukan secara terstruktur dan masif kongkalikong antara birokrasi atau pemerintah dan legislatif sejak perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan,” kata politisi PPP ini. Menurut Dimyati, apabila Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Golkar kuat di parlemen maka parlemen bisa melakukan checks and balances terhadap pemerintah. “Kalau seimbang, checks and balances dilakukan dengan kuat maka pemerintah akan on the track, sebab pemerintah takut apabila DPR menggunakan haknya, seperti hak interpelasi atau menyatakan pendapat,” jelas Dimyati. Dimyati meyakini Indonesia ke depan akan lebih baik bila parlemennya kuat. “Ini bisa mendorong pemerintah baru mewujudkan clean and clear government,” ujarnya. Sebelum menguraikan tentang tantangan pemerintah ke depan, wakil ketua MPR Hajriyanto Y Tohari mengomentari pemerintah baru. Menurut Hajriyanto, pemerintah baru Jokowi - Jusuf Kalla adalah pemerintahan yang “cantik.” Sebuah pemerintahan yang dipilih rakyat dalam pemilu yang diikuti 188 juta pemilih. ”Kecantikannya bisa memaafkan segalanya. Pemerintahan Jokowi - JK seperti itu,” kata Hajriyanto. Sehingga apa yang dilakukan Jokowi - JK selalu mendapat pembenaran dan pemaafan dari rakyat. Maka, kata Hajriyanto, jangan sekali-sekali mengkritik pemerintah baru ini, Sebab jika pemerintah Jokowi-JK ini dikritik maka akan diserang dan diamuk pendukung pemerintah baru, misalnya lewat media sosial. Dalam hal tantangan yang dihadapi pemerintah ke depan, Hajriyanto menyebutnya dengan “The Jokowi Administration: Challanges and Opportunity”. Jadi, tantangan dan peluang pemerintahan Jokowi. Rezim Jokowi akan dimulai pada pelantikannay sebagai presiden pada 20 Oktober 2014, dan sehari sesudahnya mungkin akan diumumkan kabinet baru. EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014


Hajriyanto melihat tantangan Jokowi administration ada dua: Pertama, pemerintah baru harus mewujudkan apa yang menjadi penyebab rakyat memilih Jokowi. Selama ini rakyat memilih karena Jokowi dipersepsikan sebagai orang yang sederhana dan lugu. “Lugu itu artinya melakukan apa yang ada dalam hatinya,” kata Hajriyanto. Tantangan itu, kata Hajriyanto lebih lanjut, tidak mudah karena kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan persepsi sederhana dan lugu itu. Dia mencontohkan kabinet yang dibentuk adalah kabinet yang sederhana. Menterinya hanya naik mobil Kijang atau Esemka. Kabinetnya juga harus

hemat dan irit. Tantangan kedua, adalah mewujudkan sebuah pemerintahan yang anti-korupsi. “Pemerintahan yang bukan hanya tidak korupsi, tetapi juga anti korupsi. Pemerintahan yang tidak hanya bersih, tapi juga membersihkan,” kata Hajriyanto. Sebagai salah satu wujud pemerintahan yang anti korupsi, pemerintah baru jangan mengangkat mentreri yang oleh publik diindikasikan tidak bersih. “Jadi namanya nanti kabinet Indonesia Bersih atau Kabinet Indonesia Anti Korupsi,” ucap Hajriyanto. ❏ BS

55

NASIONAL Press Gathering

Meninjau Kamp Pengungsian Vietnam

P

ELAKSANAAN Press Gathering Pimpinan MPR RI dengan Komisariat Wartawan Parlemen 2014 yang kali ini berlangsung di Kota Batam, Provinsi Kepri, berlangsung cukup meriah. Acara ini dibuka secara resmi pada Jumat, 19 September 2014, oleh Wakil Ketua MPR RI Hj. Melani Leimena Suharli dalam sebuah upacara singkat di Swiss-Belhotel, Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kecuali Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto yang berhalangan hadir karena mengikuti Rakernas PDI Perjuangan di Semarang, empat Wakil Ketua ambil bagian dalam kegiatan press gathering yang berlangsung hingga Ahad, 21 September itu. Ke-empat pimpinan MPR itu adalah Hj. Melani Leimena Suharli, Hajriyanto Y. Thohari, Ahmad Dimyati Natakusumah, dan Ahmad Farhan Hamid. Juga hadir Sekda Provinsi Kepri Robert Iwan Louiroux. Press gathering ini diikuti hampir 100 wartawan dari berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun online yang sehari-hari mangkal di gedung Parlemen Jakarta. MPR RI sebagai pihak penyelenggara sengaja memilih Pulau Batam sebagai lokasi press gathering tahun ini. Selain dialog (dua sesi), para peserta juga mendapat kesempatan melihat perkembangan Pulau Galang sekarang. Pulau Galang adalah pulau yang terletak sekitar 50 km selatan Batam pernah dikenal sebagai Kamp Pengungsian Vietnam, 1979. Hj. Melani ketika membuka acara press gathering ini antara lain menyampaikan terimakasih kepada seluruh wartawan parlemen. Kerjasama dan bantuan seluruh wartawan, menurut Melani, turut menyukseskan tugas-tugas MPR. Terutama dalam menyukseskan sosialisasi 4 Konsensus Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu: Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. “Terbukti, saat ini masyarakat sudah kembali mengerti keempat konsensus bernegara,” katanya. Atas dasar itu, Melani menyatakan bahwa kondisi kehidupan bernegara kita sudah sangat lebih baik jika dibanding dengan beberapa tahun setelah era reformasi. 56


Bahkan, dunia pendidikan sudah merespon tugas-tugas MPR itu dengan memasukkan mata pelajaran Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Ke depan, Melani berharap, kerjasama antara wartawan dengan Pimpinan MPR periode 2014-2019 bisa diteruskan. Apalagi sudah terbukti bahwa kerjasama MPR dengan wartawan turut mendukung keberhasilan tugas-tugas pimpinan MPR. Pernyataan Melani ini sekaligus juga

menjawab harapan ketua Komisariat Wartawan Parlemen yang menginginkan hubungan wartawan dengan pimpinan MPR ke depan bisa lebih baik lagi. “Semoga kawan-kawan bisa terus membantu kerja MPR dalam menyosialisasikan Empat Konsensus Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Karena tugas tersebut akan terasa semakin berat jika tidak mendapat bantuan kawan-kawan”, kata Melani menambahkan.


Setelah press gathering ini dibuka secara resmi, dilanjutkan dengan dua sesi kegiatan dialog. Sesi pertama, mengambil tema: “Tantangan Pemerintahan ke Depan.” Untuk sesi ini, dialog menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu: Ahmad Farhan Hamid, Hajriyanto Y. Thohari, dan A. Dimyati Natakusumah. Ketiganya adalah Wakil Ketua MPR RI. Sedangkan sesi kedua, mengetengahkan topik: “Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.” Narasumber untuk dialog sesi kedua ini adalah Wakil Ketua MPR Hj. Melani

Leimena Suharli dan Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan BP Batam I Wayan Subawa. Dialog ini sekaligus mengakhiri kegiatan hari pertama press gathering tersebut. Esok harinya, para peserta press gathering meninjau Pulau Galang, bekas Kamp Pengungsi Vietnam yang kini dikembangkan oleh Pemda Kota Batam menjadi daerah wisata. Pulau ini tidak sulit dijangkau, karena dihubung oleh jalan yang sangat mulus, dan lima ruas jembatan yang menhubungkan satu pulau dengan pulau lainnya. Jembatan

ini dikenal dengan sebutan jembatan Barelang (Batam-Rempang-Galang). Di pulau Galang ini para peserta bisa menyaksikan sisa-sisa peninggalaan para pengungsi Vietnam dan Kamboja, walau pun sebagian besar sudah lenyap, dan sebagian lagi gubuk-gubuk tua yang sudah reot. Hanya sebuah museum yang bernama Museum Pulau Galang yang dapat mengungkap semua peristiwa yang terjadi selama 16 tahun di Pulau Galang, sejak 1979. ❏ MBO

Batam

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam Sudah sejak dulu Batam terkenal memiliki potensi sebagai daerah incaran investasi. Posisinya dekat Singapura mempermudah Batam merealisasikan potensi tersebut.


B

ATAM dinilai memiliki potensi besar memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan dan kemajuan perekonomian nasional. Letak geografisnya yang dekat dengan negara Singapura sebagai negara industri dan pariwisata membuat Batam betul-betul berpotensi sebagai tempat tampungan luapan ekonomi dari negara maju yang bernama Singapura itu. Nilai ekonomis kawasan ini sudah tak terbantahkan sejak dikembangkan secara terencana oleh pemerintah. Sampai dengan Desember 2012, nilai ekspor nonEDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

migas Batam adalah US$ 8.6 juta, Kepulauan Riau US$ 9.5 juta, dan Indonesia adalah US$ 153.055 juta, serta Penanaman Modal Asing (PMA) adalah US$ 6.78 miliar. Pertumbuhan ekonomi Batam pada 2012 diperkirakan 7,85 % lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, wilayah ini dijadikan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara nasional ataupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Adapun sektor penggerak ekonomi yang merupakan nadi perekonomian Kota Batam meliputi sektor komunikasi, listrik, air dan gas, perbankan,

industri dan alih kapal, perdagangan dan jasa. Produk yang dihasilkan tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam dan Indonesia tetapi juga merupakan komoditi ekspor untuk negara lain. Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pembangunan Kota Batam bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta keikutsertaan Badan Otorita Batam dalam meneruskan pembangunan, memiliki komitmen dalam memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi Batam. Hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman ketiga instansi 57

NASIONAL

tersebut, yang kemudian diharapkan terciptanya pembangunan Batam yang berkesinambungan. Batam bersama dengan Bintan dan Karimun kini telah berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan investasi di Batam yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua MPR RI Melani Leimena Suharli melihat bahwa Batam, Bintan, dan Karimun memang sebuah proyek perontohan ekonomi khusus. Menurutnya, Batam sangat istimewa sebab sangat dekat dengan negara industri maju Singapura. Tapi sayangnya, mengapa negara Singapura bisa menarik wisatawan sedemikian besarnya dari berbagai negara, terutama dari Indonesia, tapi tidak demikian halnya Batam sedikit sekali bisa menarik wisatawan dari negara lain, bahkan dari Singapura. “Saya mengharapkan Batam maju karena sangat potensial. Batam bisa seperti Bali, bahkan seharusnya bisa menyamai Singapura. Pemerintah daerah harus jeli melihat dan menggali potensi wisata yang ada, tapi jangan yang negatif. Potensi yang bagus ini harus dikembangkan. Semua infrastrukturnya harus diperhatikan untuk mendukung potensi tersebut, seperti bandara yang harus diperluas dan disempurnakan,” ujarnya dalam diskusi bertema: ‘Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus’, di SwissBellhotel, Batam, Jumat, 29 September 2014. Melani juga melihat, Batam juga berpotensi 58

besar menjadi kawasan wisata kuliner jika serius dikembangkan, sebab berdekatan dengan Singapura dan warga Singapura. Untuk investasi, Batam harus mempermudah arus investasi masuk, seperti mempermudah perizinan, dan pembayaran pajak jangan dipersulit, dan lain sebagainya.Efek dominonya, menurut Melani, sangatlah besar. Jika investasi banyak bertebaran di Batam maka lapangan pekerjaan akan luas, lalu akan terjadi peningkatan pendapatan rakyat dan daya beli masyarakat juga meningkat. “Satu lagi yang sering dengar bahwa wisatawan asing, terutama dari Singapura, datang dengan maksud dan tujuan yang negative. Seperti ke tempat lokalisasi yang memang menjamur di Batam. Itu harus diminimalisir agar imej asing terhadap negara

kita tidak direndahkan,” tegasnya. Deputi perencanaan dan Pengembangan BP Batam Ir. Wayan Subawa mengungkapkan, dulu sejak zaman kerajaan berbagai kerajaan di Nusantara berebut untuk menguasai selat Malaka yang dalam lingkup area Batam. Antara lain, kerajaan Majapahit. Kerajaan ini menguasai selat Malaka hampir ratusan tahun. Kerajaan Sriwjaya juga menguasai Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang strategis. Sekarang keadaan menjadi terbalik, yang terkenal justru negara Singapura, baik bisnis pariwisata atau pun dan bisnis lainnya. Batam sendiri mulai dikembangkan pada tahun 70-an. Pada saat itu penduduknya hanya 4 ribu, dan mereka menghuni di daerah pantai. Sekarang penduduknya sudah mencapai 1,2 juta orang. Dan, Batam pun makin punya potensi untuk meraih kemajuan ekonominya sejak jembatan Barelang dibangun. Karena, jembatan Barelang sedikit banyak mampu menambah kekuatan ekonomi Batam dan sekitarnya. Melani juga mengingatkan soal masih santernya masalah gender yang negatif di Batam. Untuk itu, Wayan Subawa menyatakan, pihaknya selalu berusaha menimimalisir imej tersebut dengan mengarahkan ke imej pariwisata alam, laut, budaya, peninggalan sejarah internasional, seperti pulau Galang, dan sebagainya. “Tapi, seiring dengan perkembangan sebuah daerah maka akan selalu ada plus minusnya dan kami selalu berusaha meminimalisirnya,” pungkasnya. ❏ Dry


Bicara Buku

Menanti Perbaikan di Tubuh Polri Sebuah buku berjudul: “Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan” didiskusikan dalam acara Bedah Buku di Perpustakaan MPR. Apa saja yang menarik dari buku karya Prof. Dr. H. R. Abdussalam itu?


B

ANYAK peristiwa hukum dan kriminal yang terjadi karena terabaikannya fungsi serta wewenang sebuah instansi. Misalnya saja kasus pemerkosaan terhadap anak jalanan, premanisme, pencurian, dan tindak kejahatan oleh anak jalanan, hingga sindikat anak-anak pengedar obat terlarang. Semua pelanggaran itu terjadi karena wewenang beberapa instansi tidak dilaksanakan dengan baik. Seandainya saja, dinas pendidikan langsung bertindak ketika mendapati anak yang berkeliaran pada jam sekolah tentu peluang terjadinya kejahatan oleh anak-anak itu akan berkurang. Demikian juga bila dinas sosial segera melakukan upaya preventif terhadap para gelandangan dan anak-anak jalanan, tentu masalah-masalah sosial di masyarakat bisa diminimalisir. Ini menjadi bukti bahwa peristiwa hukum dan kriminal sebenarnya bisa dicegah. Asal, instansi yang berwenang menanganinya benar-benar melaksanakan fungsi dan tugasnya secara baik dan benar. Pernyataan itu disampaikan Prof. Dr. H. R. Abdussalam. SIK., SH, MH., penulis buku berjudul Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan pada acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat. Acara tersebut berlangsung di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI pada Kamis (18/9). EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

Selain Abdussalam, acara tersebut juga mengetengahkan pembahas Abu Bakar Al Habsy, Anggota MPR RI Fraksi PKS, kriminolog Prof. Dr. Adrianus Eliasta Sembiring Meliala M.Si., serta Hj. Himmatul AlyahSetiawati, SH., MH. Karena itu, menurut Abdussalam yang juga guru besar pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu banyak peristiwa hukum dan kriminal yang sesungguhnya bisa dicegah. Sayangnya, tidak banyak yang sadar dengan fenomena tersebut, dan lebih sering menyalahkan kepolisian setelah peristiwanya terjadi. Seolah-olah polisi tidak sanggup mengantisipasi terjadinya tindak kriminal. “Polisi sesungguhnya bisa memidanakan instansi-instansi yang telah lalai menjalankan tugas dan wewenangnya. Terlebih jika kelalaian itu menyebabkan tindak kejahatan. Apalagi konstitusi juga memungkinkan tindakan tersebut”, kata Abdussalam menambahkan. Pada kesempatan itu, Abdussalam juga menyatakan keheranannya karena di lembaga pendidikan polisi tidak diajarkan Ilmu Kepolisian. Sebagai ganti, mereka diberikan ilmu-ilmu yang biasa diajarkan di perguruan tinggi lain. Seperti ilmu hukum, manajemen, dan seterusnya. “Inti dari Ilmu Kepolisian adalah bukti.

Dengan bukti itu polisi bisa melakukan tindakan selanjutnya. Dan, dengan bukti yang dimiliki polisi juga bisa melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana yang lain”, kata Abdussalam lagi. Sementara Adrianus Eliasta Sembiring Meliala antara lain mengkritisi lembaga Kepolisian Republik Indonesia yang dianggapnya kurang mengikuti tren dan isu kepolisian Negara lain. Salah satunya adalah pengawasan terhadap internal kepolisian sendiri. Polri, menurut Adrianus, juga sangat terbatas dalam berhubungan dengan pihak kepolisian luar negeri. “Selama ini Polri masih membanggakan dan terkungkung dengan pengakuan serta kebanggan sendiri. Semestinya mereka boleh bangga kalau kebanggaan dan pengakuan itu berasal dari orang lain, bukan dari internal sendiri”, kata Adrianus menambahkan. Adrianus berharap, dialog yang menyoal kepolisian sesungguhnya juga akan sangat baik jika dilakukan di lembaga pendidikan Polri. Karena hasil kajian dalam dialog bisa didengar dan diperhatikan oleh anggota polisi. Kemudian menjadi bahan-bahan bagi perbaikan lembaga dan anggota polisi itu sendiri. Sedangkan Abu Bakar Al Habsy berharap, buku yang ditulis Abdussalam itu bisa menjadi bacaan wajib bagi semua polisi. Terlebih bagi para penyusun kurikulum pendidikan kepolisian. Karena dengan membaca buku itu diharapkan pandangan dan pengetahuan mereka tentang ilmu kepolisian menjadi lebih baik. Dan, dapat menelurkan kurikulum bagi pendidikan kepolisian secara lebih baik pula. Abu Bakar berharap, buku berjudul Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan itu bisa menuntun Polri melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Termasuk turut menghilangkan tudingan rekayasa kasus yang sempat dialamatkan kearah Polri. “Ada beberapa putusan Mahkaman Agung yang membebaskan tersangka karena dinilai Polri telah melakukan rekayasa pada kasus yang disangkakan. Ke depan ini tidak boleh terdengar lagi”, harap Abu Bakar. ❏ MBO

59

Mata Pengamat NASIONAL

Sosialisasi Nilai-Nilai Luhur Bangsa Tetap Penting Pasca reformasi bergulir 16 tahun lalu, eforia kebebasan yang menyertainya ternyata berdampak ekstrim terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Karena alasan bersinggungan dengan orde baru, Pancasila sebagai nilai luhur bangsa yang utama ‘dikondisikan’ untuk terlupakan. Secara masif, Pancasila diupayakan untuk terlupakan. Bahkan kurikulum sekolah menghapus pelajaran soal Pendidikan Moral Pancasila. Fenomena kebablasan tersebut menimbulkan dampak negatif yang sangat luas. Generasi muda bangsa era reformasi tidak lagi berusaha dan tidak lagi dihadapkan pada Pancasila. Pancasila tidak lagi tersimpan dalam memori mereka. MPR RI tergugah, berawal dari amanat UU untuk melakukan sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, MPR RI kemudian membawa beberapa nilai-nilai luhur bangsa yang sangat penting masuk paket bersama UUD untuk disosialisasikan kembali kepada rakyat Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ). Dari berbagai kajian yang dilakukan oleh MPR RI dan berbagai elemen bangsa, ternyata gerakan sosialisasi yang diinisiasi MPR RI membawa dampak positif kepada seluruh anak bangsa Indonesia, khususnya generasi muda bangsa. Pancasila kembali dilirik, dibaca, dipahami, diresapi dan diimplementasikan.

Dr. Margarito Kamis, SH. M.Hum Pakar Hukum Tatanegara UI Prof. Anies Rasyid Baswedan Ph.D.

S

OSIALISASI nilai-nilai luhur bangsa Pancasila harus dilakukan dengan berbagai cara yang baik dan benar. Pancasila harus selalu disosialisasikan secara masif dan gencar dengan menggunakan fasilitas yang tepat misalnya melalui media massa. Dalam media massa itu masukkan nilainilai Pancasila melalui pesan-pesan kepada pemirsa atau pembaca media. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa juga harus disosialisasikan sejak usia dini dan diawali di lingkungan keluarga. Sebab, jika di rumah saja orang tua tidak pernah membicarakan Pancasila, maka anak akan berpotensi tidak Pancasilais di masa datang. Mengapa sangat penting sosialisasi Pancasila, kalau tidak ada sosialisasi maka yang ada nanti penafsiran tunggal dari pihak tertentu terhadap Pancasila dan akan membawa kembali traumatik masa lalu. Jangan sampai nilai-nilai Pancasila kembali dirusak oleh elit-elit politik yang memainkan Pancasila hingga lama kelamaan memudar. Tapi jangan sampai juga kita hanya butuh semacam tukang sosialisasi, kita butuh pemimpin yang mampu dan berani menindak siapapun yang melanggar Pancasila. Selama ini, memang banyak yang merawat nilai-nilai Pancasila, sayangnya banyak yang merawat tetapi tidak pandai menjaganya, sehingga banyak pula elit-elit yang merusaknya. Perusakan nilai-nilai ini berjalan efektif, sebab banyak orang baik yang hanya diam, mengeluh tanpa berbuat apapun. Maka dari itulah, kita sebagai anak bangsa jangan berlipat tangan. Seluruh bangsa harus aktif melunasi janji kemerdekaan kita dengan semangat gotong royong yakni semangat yang menjadi saripati Pancasila. ❏ Dry

60


DR. Hamdan Zoelva, SH, MH.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

S

EBAGAI Ketua Mahkamah Konstitusi,

yang keberatan soal istilah 4 Pilar. Elemen

Konstitusi adalah penggunaan frasa 4 Pi-

saya tidak bisa secara gamblang

masyarakat tersebut mengajukan judicial

lar, sebab hal itu mengaburkan posisi

menafsirkan soal sosialisasi Pancasila,

review.

Pancasila sebagai dasar negara yang

UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka

Mahkamah Konstitusi memutuskan

dipersamakan dengan Bhinneka Tunggal

Tunggal Ika atau yang dulu di kenal sebagai

membatalkan frasa “empat pilar berbangsa

Ika dan lainnya, hanya frasanya saja yang

Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara

dan bernegara” yang terkandung dalam

tidak boleh.

secara pribadi. Sebab, 4 Pilar sudah masuk

Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang

Putusan MK dalam pengujian Pasal 34 ayat

kasus dan sudah disidangkan di Mahkamah

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan

3 huruf b Undang-Undang Partai Politik (UU

Konstitusi dan sudah diputus.

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Parpol), hanya sebatas menghapus frasa

tentang Partai Politik.

empat pilar kebangsaan dan bernegara. Jadi,

Saya hanya bisa berbicara sesuai fakta hukum tentang Sosialisasi yang diinisiasi MPR

Namun, Sosialisasi Pancasila, UUD NRI

silahkan saja melakukan sosialisasi seperti

RI. Seiring berjalannya Sosialisasi 4 Pilar

Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal

biasa yang dilakukan MPR RI tanpa

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara oleh

Ika bisa terus dilakukan MPR RI. Yang tidak

penggunaan frasa tersebut. ❏

MPR RI, ternyata ada elemen masyarakat

boleh dari hasil keputusan Mahkamah


Dry

61

SOSIALISASI SOSIALISASI

LCC Provinsi Papua Barat

Papua Barat Ingin Mengulang Kenangan Tahun 2008

K

ENANGAN SMAN 1 Manokwari, Papua Barat, yang menjadi Juara II pada Grandfinal Lomba Cerdas Cermat UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR pada tahun 2008 diingatkan kembali oleh Wakil Kepala Dinas Papua Barat, Edison Ompe. Edison mengatakan demikian di hadapan peserta Lomba Cerdas Cermat Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, saat pembukaan lomba tingkat Provinsi Papua Barat, 6 September 2014, di Kota Manokwari. Diungkapkan, sebelumnya banyak yang meragukan kemampuan sekolah dari Papua Barat pada lomba di tahun 2008 itu. “Ternyata Papua Barat bisa,” ujar Edison dengan mantap. Dengan pengalaman itu diharapkan pada lomba tingkat nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta nanti, sekolah dari Papua Barat mampu mengulangi menjadi juara. Meski demikian, Edison menegaskan bahwa kegiatan lomba cerdas cermat bukan hanya sekadar mencari juara namun juga untuk menumbuhkan persahabatan antarsekolah. Sosialisasi dasar dan pilar negara menurut wakil kepada dinas bidang pendidikan tinggi itu penting sebab saat ini masyarakat dipertontonkan acara di televisi yang tidak sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 harus jadi pegangan kita semua,” ujarnya. “Acara ini menjadi motivasi para generasi muda,” tambahnya. Dalam acara pembukaan yang dihadiri oleh Kapolres Manokwari Jhon Isir dan Rektor Universitas Papua Suriel Mofu, Kabiro Administrasi dan Pengawasan Setjen MPR Aip Suherman mengatakan dirinya baru saja pulang dari Provinsi Papua dalam acara yang sama. Sebab bersama generasi muda maka tak ada rasa capek, selalu senang, dan tetap semangat. Aip Suherman memuji kepada para pelajar yang datang dari berbagai SMA di provinsi itu yang mengikuti lomba cerdas cermat

62

tingka provinsi. Pujian itu dilontarkan sebab dari ribuan pelajar SMA hanya 180 pelajar yang bisa mengikuti. “Manfaatkanlah acara ini sebaik-baiknya,” tuturnya. Seperti dikatakan Edison bahwa acara ini bukan hanya sekadar mencari pemenang namun sebagai langkah untuk memberi pemahaman tentang konstitusi. “Serta untuk menjalin persahabatan dan persatuan para pelajar,” ucapnya. Diingatkan oleh Aip bahwa para pelajar jangan hanya bisa hafal konstitusi secara utuh tetapi juga harus mampu mengimplementasikan. “Setelah paham maka harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya. Implementasinya itu seperti bagaimana nilai dan norma Pancasila bisa diterapkan dalam keseharian. Dalam lomba tingkat provinsi ini menurut Aip akan diambil satu sekolah dan sekolah itu akan memwakili provinsi. Meski yang lain belum berhasil namun semua harus mendukung wakil dari Papua Barat. “Semua harus mendukung wakil Papua Barat sehingga bisa seperti pada tahun 2008,” ujarnya. “Wakil Papua Barat harus bisa membawa nama harum,” tambahnya.

SMKN 2 Manokwari Mengulang Tahun 2012 Siang menjelang sore, 9 September 2014, Aula Universitas Papua, Manokwari, riuh rendah dengan suara ceria. Selepas final Lomba Cerdas Cermat Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, seluruh peserta yang datang dari SMA se-Papua Barat, dari Juara I hingga yang belum berhasil dalam babak penyisihan, semuanya bergembira. Mereka saling bersalaman, berpelukan, foto bareng, dan selfi sebagai rasa persahabatan dan persaudaraan di antara mereka setelah selama 4 hari bersama, baik dalam pembekalan materi lomba EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014


maupun saat bersaing untuk menjadi juara. Bukti dari persaudaraan itu adalah yang juara maupun tidak mengabadikan diri dengan piala dipegang bersama. Hari itu tak ada raut muka yang kecewa. Setelah melalui berbagai babak, dari babak penyisihan, semifinal, dan final, akhirnya SMKN 2 Manokwari menjadi Juara I, menyisihkan 17 tim. Dalam final, SMKN 2 bisa menjadi juara sebab meraih nilai tertinggi 181 sehingga mengalahkan SMAN 1 Teminabuan yang meraih nilai 156 dan SMKN 1 Manokwari

yang hanya mendapat nilai 145. Dengan menjadi Juara I maka SMKN 2 mewakili Provinsi Papua Barat dalam lomba cerdas tingkat nasional, antarprovinsi, di Jakarta direncanakan pada November ini. Sukses sekolah itu mengulangi peristiwa tahun 2012 di mana SMKN 2 menjadi Juara I sehingga dua kali mewakili Papua Barat. Kemenangan SMKN 2 bisa diraih bisa jadi mereka melakukan persiapan yang panjang. Seluruh guru, guru pembimbing tim, dan kepala sekolah mendorong dan mendukung

Mempunyai Misi Indonesia Maju

S

MKN 2 Manokwari yang beralamat di Jl Reremi Permai, Manokwari, Papua Barat, itu memang yang sudah akrab dalam membahas soal kebangsaan. Sekolah yang memiliki alamat facebook SMK Negeri 2 Manokwari itu tak hanya menjelang lomba cerdas cermat Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk mempelajari masalah konstitusi dan kebangsaan. Di lain waktu upaya memupuk rasa cinta tanah air terus dilakukan. Misalnya di awal tahun 2014, OSIS SMKN 2 Manokwari mengadakan seminar kebangsaan yang bertema Membangun Karakter Kepemimpinan Pemuda Yang Berwawasan Kebangsaan. Sebagai acara yang penting, acara itu diikuti oleh seluruh siswa sekolah. Menurut Kepala SMKN 2 Manokwari, Regina Wutoy, acara itu dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun dan membentuk karakter kebangsaan. Bagi Regina, wawasan kebangsaan merupakan hal yang penting. “Lunturnya wawasan kebangsaan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, bahkan kepada kesatuan NKRI,” ujarnya kepada press. Untuk itu dirinya berharap kegiatan yang dilaksanakan bisa memberi arah dan mengubah pola pikir anak didiknya. Sekolah yang berdiri di tahun 2000 ini mempunyai visi menjadi wahana pendidikan dan pelatihan dan ajang berprestasi menjugu sekolah berstandar nasional serta terwujudnya sekolah kejuruan yang modern di bidang akuntansi, manajemen pemasaran, sekretaris, teknologi informasi yang mandiri sehingga mampu berkompetisi dan unggul. Sedang misinya adalah memberdayakan segala potensi (Dana sarana dan prasarana) sebagai pendukung praktek Keahlian Dasar di sekolah serta memberikan bekal keterampilan serta membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa yang memiliki daya saing, dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun Indonesia maju. ❏ EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

tim untuk bisa menang. Dukungan itu terlihat saat final di mana Kepala SMKN 2, Regina Wutoy, hadir. Saat ditanya tentang kemenangan sekolahnya, Regina menyatakan dirinya bangga sekali pada semangat anak-anak didiknya. “Ini merupakan kedua kalinya kami mewakili Papua Barat,” ujarnya. Untuk lomba tingkat nasional, ia akan memberi semangat dan mendorong sekolahnya agar bekerja keras dan pantang menyerah. “Kita harus maksimal di Jakarta,” tegasnya. Guru pembimbing tim SMKN 2, Youla Y. Lembong, sama seperti Regina, bahagia sekolahnya menjadi Juara I. “Saya bahagia tidak bisa melukiskan dengan kata-kata,” ucapnya. Youla bertekad datang ke Jakarta tak hanya sebagai peserta namun ingin menjadi juara. Kegembiraan pastinya juga dialami anggota tim SMKN 2. “Sangat senang sekali,” ujar Vicky Heri Wibowo, salah satu anggota tim. “Saya senang sekali. Kita giat belajar dengan bangun pagi-pagi,” papar Yasti, anggota tim lainnya. Lomba cerdas cermat ini menurut salah satu juri lomba, Rahardi Zakaria, merupakan salah satu bentuk sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Sosialisasi kepada pelajar,” ujar anggota MPR dari Fraksi PDIP itu. Kegiatan ini disebut sebagai energi untuk menggerakan para pelajar untuk tahu dasar dan pilar negara. Cara ini disebut efektif daripada mengumpulkan mereka dalam aula lalu diberi sosialisasi yang sifatnya indoktriner. Untuk itu dirinya berharap kegiatan seperti ini tetap dilanjutkan pada MPR periode 2014-2019. ❏ AW

63

SOSIALISASI Jendela Anak Negeri

Melindungi Satwa Harus Didasarkan pada Cinta dan Kasih Sayang

S

UDAH saatnya sanksi yang tegas, jelas, pasti, dan benar-benar nyata diberikan kepada pedagang dan masyarakat yang melakukan penangkapan ilegal sehingga menyebabkan satwa primata terancam punah. Adalah anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI Dr. H. Rahmat Shah yang juga Ketua Kebun Binatang Indonesia

satwa tercatat nomor dua setelah narkoba. “Tinggi sekali,” ujar Iben. Jenis hewan paling digemari adalah primata yang eksotis, seperti kukang, orang utan, kakak tua, dan juga harimau. Diketahui pula, para pedagang itu dibekingi oleh oknum tertentu. Iben menunjuk lemahnya penerapan hukum sebagai penyebab penangkapan dan

tak usah ada denda lagi. Biar kapok. Iben juga berpendapat, hukuman untuk penangkapan dan pendagangan satwa harus dikuatkan lagi. Sebab, selama ini hukuman maksimal untuk pelaku 5 tahun penjara. Itu sudah tidak relevan lagi. Apalagi kenyataannya di lapangan tak pernah pelaku penjualan satwa liar dihukum lebih dari 2


menyampaikan hal itu dalam taping acara Dialog 4 Pilar Jendela Anak Negeri pada Sabtu, 23 Agustus 2014, yang ditayangkan TVRI Stasiun Pusat Jakarta, 17 September 2014. Tampil bersama Iben, seorang penyelamat satwa primata, Rahmat menegaskan, akibat keserakahan pengusaha dan kurang pedulinya masyarakat terhadap perlindungan satwa dan kadang juga pengawas satwa ikut bermain, sehingga mempercepat kepunahan berbagai satwa yang mestinya dilindungi. Rahmat menuding, pembukaan hutan, baik legal maupun ilegal, perambahan hutan, pembantaian satwa untuk dimakan, obat, menyebabkan lambat laun satwa primata akan musnah. Iben yang juga aktif bersama Mabes Polri dan Kementerian Kehutanan melakukan razia terhadap perdagangan satwa menggambarkan bagaimana tingginya aktifitas perdagangan satwa. Dia mengamati sejak 2008 ternyata frekuensi perdagangan 64

perdagangan satwa tetap saja terjadi. “Perlindungan terhadap satwa primata dari pemerintah sudah ada, namun penerapan sanksinya masih kurang,” ungkap Iben. Kepana itu terjadi? Menurut Iben, karena denda dan hukuman terhadap pelaku sangat ringan. Contohnya, untuk seekor harimau bisa dijual Rp 300 s/d Rp 350 juta, tapi dendanya hanya Rp 1 juta. “Jadi, pelaku memilih untuk membayar denda,” kata Iben agak meradang. Rahmat juga mengakui, hukum kita – dalam kaitan satwa primata—memang terlalu ringan. “Kalau satu ekor satwa bisa dijual dengan harga lima kali lipat dari jumlah denda yang harus dibayar, itu sama saja bohong,” ungkap Ketua Kebun Binatang Seluruh Indonesia ini. Misalnya, dendanya Rp 100 ribu, tapi satwanya bisa dijual Rp 500 ribu, itu tidak membuat efek jera. Karena itu, ia menginginkan, kalau pelakunya tertangkap langsung ditahan, dihukum sekian tahun,

tahun. Paling hukumannya hanya 6 bulan atau 8 bulan. Maka, menurut Iben, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah tidak efektif lagi. Rahmat mengingatkan, kalau sampai satwa punah maka kita akan rugi sekali. Citra bangsa kita akan jelek di mata dunia. Seperti kata Gandhi, ukuran moral suatu bangsa terletak pada bagaimana bangsa itu memperlakukan satwanya. Apalagi, menurut Rahmat, dalam banyak hal hewan primata memiliki kemiripan dengan manusia. Jadi, manusia sendiri masuk makhluk primata. Bahkan, untuk beberapa jenis hewan primata, seperti gorilla, orang utan, dan simpanse DNA-nya 98% sama dengan manusia. Atas dasar itulah, Rahmat menyatakan, mengurusi satwa itu harus dilandasi oleh cinta dan kasih sayang. ❏ SCH


Bonus Demografi

Pentingnya Jiwa Entrepreneurship


D

I TENGAH upaya pembangunan, In donesia sesungguhnya menghadapi ancaman datangnya Bonus Demografi pada 2020. Pada saat itu jumlah usia produktif, antara 15-60 tahun mencapai 70% dari total jumlah penduduk Indonesia. Artinya pada saat itu dibutuhkan lebih banyak lapangan kerja, agar bisa menampung jumlah pencari kerja yang sangat benyak. Kedatangan Bonus Demografi pada 2020, menurut Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc., pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI memunculkan dua kemungkinan. Bonus Demografi bisa menjadi masalah bila pada 2020 nanti lapangan kerja yang dibutuhkan oleh 70% penduduk Indonesia ternyata tidak tersedia. Bila kondisi itu terjadi,

dipastikan akan terjadi kerawanan sosial yang sangat berbahaya. Namun, Bonus Demografi juga bisa menjadi peluang bagi kemajuan Indonesia. Syaratnya dalam lima tahun ke depan Indonesia harus mampu mengundang investasi dan penyerapan usaha. Selain itu, pemerintah juga harus berhasil menekan laju inflasi agar masyarakat bisa menyisihkan sebagian penghasilannya ke dalam tabungan. Dengan begitu, bank juga akan dapat melakukan investasi. Pernyataan itu disampaikan Arif Budimanta ketika menjadi nara sumber pada acara Jendela Anak Negeri yang ditayangkan TVRI pada September lalu. Bersama Kenny Devita Indrayana, dosen Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia (UI), Arif membahas tema ‘Bonus Demografi.’ Sayangnya hingga kini Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan pelik. Di bidang investasi misalnya, minimnya infrastruktur jalan dan jembatan masih dianggap mengganjal minat investor menanamkan modalnya. Karena keterbatasan jalan dan jembatan membuat biaya produksi menjadi lebih besar. Selain itu, adanya tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah juga kerap menjadi persoalan bagi para investor. Persoalan serupa juga terjadi pada dana tabungan masyarakat. Dana yang diharapkan bisa membantu bank melakukan investasi itu hingga kini terbilang masih terbatas. Penyebabnya karena minat dan kemampuan masyarakat menabung juga sangat terbatas. Di Indonesia, dari 1000 orang hanya 5 orang saja yang memiliki tabungan. Sementara di Malaysia, satu orang rata-rata memiliki dua tabungan. “Menambah jumlah institusi finansial hingga ke desa-desa akan me-nunjang peluang bertambahnya masyarakat yang menabung. Karena, cara itu memang memudahkan masyarakat desa menyimpan uangnya di institusi keuangan, bukan di rumah, seperti yang terjadi selama ini”, kata Arif menambahkan. Karena itu, menurut Arif, sedari sekarang memang harus dilakukan upaya-upaya melakukan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan dan berkeadilan. Termasuk meningkatkan nilai tabungan masyarakat dan jaminan pensiun.Sementara Kenny Devita Indrayana menyoroti pentingnya keterlibatan dunia pendidikan mempersiapkan lulusannya menjadi entrepreneurship. Menurut Kenny, dunia pendidikan sudah seharusnya lebih berani menatap dan menyiapkan alumninya menjadi usahawan. Selain bisa mandiri, jiwa entrepreneurship memungkinkan seseorang menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Karena itu, sudah seharusnya jika lembaga pendidikan, mulai dari tingkat SLTA hingga perguruan tinggi, mengajarkan entrepreneurship. Karena semakin dini seorang anak didik mengetahui dan memahami dunia wirausaha semakin cepat pula mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. ❏ MBO


65

SOSIALISASI Dialog Pilar Negara

Silang Pendapat Menyoal Pemilukada

S

UHU politik pasca pemilu 2014 tak kunjung normal, tetap seperti sediakala. Ada berbagai isu yang muncul, dan dikait-kaitkan dengan pihakpihak yang berseteru dalam pemilu lalu. Kondisi tersebut menambah hiruk pikuk dunia politik nasional pun terus memas. Terakhir, isu terpanas yang muncul ke

mengatakan, usulan RUU Pimilukada tak langsung ini datang dari pemerintah. Bahkan RUU Pemilukada lewat DPRD ini sudah ada sejak dua setelah tahun lalu. Hanya saja, ketika itu, suara DPR terbelah, sebagian mendukung dan sebagian lagi menolak. Kelompok yang setuju pemilihan kepala daerah oleh DPRD antara lain beralasan,

sangatlah mahal. Dan, berdampak pada penggerogotan APBD”, kata Martin menambahkan. Sementara Taftazani menilai, pemilukada langsung penting dipertahankan. Karena pelaksnaan pemilukada langsung mengakui serta menghargai pilihan dan keberadaan masyarakat, dibanding jika pemilihan itu dilakukan DPRD. Apalagi, hingga kini pelaksanaan demokrasi di Indonesia berjalan lebih baik daripada di negara lain. Meski akibatnya, biaya yang dibutuhkan sangat mahal. Namun permasalahan itu tak perlu dibesarkan, karena biaya tersebut menjadi kewajaran bagi pelaksanaan pembangunan peradaban. Dukungan terhadap pemilukada langsung, menurut Taftazani, bukan berarti dirinya tidak khawatir dengan segala efek yang ditimbulkan oleh pemilukada langsung. Namun, seyogyanya bukan mengganti sistem pemilihannya. Tapi, memperbaiki segala kekurangan yang ada


permukaan adalah menyangkut pemilihan kepala daerah. Terdapat dua opsi menyangkut pemilihan kepala daerah. Pertama dilakukan secara langsung, seperti yang terjadi selama sembilan tahun terakhir, dan kedua dipilih oleh DPRD. Pertentangan antara kelompok pendukung kedua opsi tersebut sempat memanas, dan mewarnai wajah media masa nasional, hingga berharihari lamanya. Kondisi yang sama terjadi saat digelar dialog Pilar Negara yang mengambil tema “Quo Vadis Pemilukada.” Acara tersebut berlangsung di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI pada Senin (15/9). Tiga narasumber ikut membahas tema tersebut. Mereka adalah: Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Martin Hutabarat, pakar politik dan dekan Fisip Al Azhar Jakarta Damayanti, dan peneliti LP3SI Taftazani. Pada kesempatan itu, Martin antara lain 66

pemilukada langsung menjauhkan cita-cita bernegara, yaitu masyarakat adil makmur. Terbukti lebih banyak efek negatif yang ditumbulkan dari pelaksanaan pemilukada langsung. Bentrokan horisontal, perilakau anarkis hingga money politic, merupakan sebagian efek negative pemilukada langsung. Kondisi ini makin parah karena sembilan tahun pelaksanaan pemilukada langsung mengantarkan 323 kepala daerah ke ruang tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal pemilukada hanya merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita neraga, bukan tujuan. Sementara, menurut UUD 1945, baik langsung maupun tidak, keduanya sama-sama demokratis. Bahkan pada sila ke empat Pancasila, menggunakan istilah….. dalam permusyawaratan perwakilan. “Ongkos politik pada pemilukada langsung

dalam pemilihan langsung. Antara lain meningkatkan kontrol masyarakat, termasuk kepada partai politik. Sedangkan Damayanti berharap, perbedaan penerimaan masalah pemilukada langsung dan oleh DPR bisa dijadikan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Karena itu, kepada kedua pihak yang saling berhadapan, Damayanti berharap, bisa menyajikan segala data terkait plus minus pemilukada langsung dan oleh DPRD. Ini penting agar masyarakat bisa melakukan pertimbangan dengan dasar yang benar. ❏ NBO


Pertahanan Keamanan

Kalau Mau Damai, Siaplah Berperang

“KALAU kita mau aman, kalau kita mau damai, maka kita harus siap berperang,” itulah sebuah perumpamaan yang pas untuk menjelaskan kenapa pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Presiden Yudhoyono terus menambah alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Atau setidaknya dengan memperkuat angkatan perang Indonesia, maka negara-negara lain, terutama negaranegara tetangga tidak bisa seenaknya mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia. Indonesia memang sempat dianggap memiliki TNI yang kekuatannya jauh terbelakang dibanding dengan negaranegara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura. “Itu dulu, sekarang tidak lagi,” kata Meutya Viada Hafid, anggota MPR Fraksi Partai Golkar yang juga anggota Komisi I DPR RI itu. Berbicara dalam acara dialog Warung Kebangsaan—sebuah kegiatan sosialisasi 4 Pilar diselenggarakan MPR RI bekerjasama dengan TVRI – Meutya menjelaskan bahwa TNI sekarang telah berbenah. TNI telah menambah kekuatan tempurnya, termasuk mendatangkan tank Leopard. Dialog yang ditayangkan oleh TVRI secara nasional pada 5 Oktober 2014 pukul 09.30EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

10.30 itu memang mengambil tema: “Pertahanan Keamanan.” Selain Meutya, juga tampil sebagai nara sumber dalam acara itu adalah Dani Anwar, anggota MPR RI dari kelompok DPD RI. Dani Anwar dalam kesempatan itu menjelaskan konsep pertahanan dan keamanan negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Jadi, sesuai Pasal 30 ayat 2 UUD, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Karena rakyat menjadi kekuatan pendukung, maka nanti akan ada wajib militer untuk men-support TNI. Dani Anwar menunjuk contoh Singapura dan Korea Selatan, menempat tentara sebagai kekuatan utama dan rakyat terlatih sebagai kekuatan pendukung. Jadi, kata Dani Anwar lebih lanjut, seluruh rakyat Indonesia punya hak dan kewajiban mempertahankan kedaulatan negara yang kita cintai ini. “Dalam situasi kritis, misalnya, setiap warga negara bukan hanya boleh atau tidak, tapi wajib mempertahankan kedaulatan negara,” katanya. Dan, negara

tentunya, punya kewajiban menyiapkan seluruh komponen masyarakat untuk menjadi kekuatan pendukung. Tapi, Meutya melihat upaya pertahanan dan keamanan negara dari sudut lain. “Mempertahankan kedaulatan negara itu wajib, tapi tidak harus dengan angkat senjata, tidak semua dilakukan dengan peperangan,” ujar Meutya. Upaya pertahanan dan keamanan, menurut Muetya, bisa juga dilakukan melalui memperkuat pertahanan di bidang budaya, pertahanan dalam bidang informasi, diplomasi luar negeri, serta juga menjaga hak intelektual kita dan bentuk-bentuk lain yang harus dijaga dengan baik. Meutya agaknya benar. Buktinya, sudah berapa kali kecolongan di bidang seni dan budaya. Misalnya, kesenian Reog Ponorogo diakui oleh Malaysia sebagai kesenian asli miliknya. Juga batik diklaim Malaysia sebagai warisan nenek moyangnya. Dan, masih banyak contoh lain, seperti batik, lagu rasa sayange, rendang padang, dan sebagainya. Maka, menurut Muetya, untuk upaya pertahanan dan keamanan negara, hal-hal seperti ini harus dijaga dengan baik. ❏ SCH

67

SOSIALISASI LCC 4 Pilar di Provinsi NTT

SMA Negeri 6 Kupang Masuk Putaran Final Nasional


D

IAWALI menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, acara pembukaan Lomba Cerdas Cermat ( LCC ) 4 Pilar seleksi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ) dimulai. LCC yang berlangsung empat hari (12-14 Agustus) ini diikuti 18 sekolah yang mewakili kabupaten dan kota se Provinsi NTT. Ke-18 sekolah itu adalah: SMAN 1 Langke Rembong, SMAK ST. Darius, SMAK Suria, SMAK Seminari Lalian, SMAN 2 Kefamenanu, SMA Kristen 1 Soe, SMAN Amanuban Selatan, SMAN Amanuban Tengah, SMAN 1 Waingapu, SMAN 1 Waibakul, SMAN 2 Kupang Timur, SMAN 1 Amabi Oefeto, SMAN 1 Kupang, SMAN 6 Kupang, SMAN 9 Kupang, MAN Model Kupang, SMA ST. Carolus, dan SMAK Giovanni. Agip Munandar selaku perwakilan dari MPR menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu metode sosialisasi yang dilakukan oleh MPR sebagaimana diamanatkan oleh UU MD3 (yang lama) pasal 15 ayat 1 huruf e yang memberikan tugas kepada pimpinan MPR untuk melakukan sosialisasi. “Meskipun istilah ‘4 Pilar’ dalam UU No. 2 68

Tahun 2011 tentang Partai Politik sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi kita tetap melanjutkan kegiatan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ini,” ujarnya. Agip sangat yakin, peserta yang berlaga dalam LCC ini adalah generasi muda yang cerdas. Mereka adalah para pemenang, sebab sebelum masuk ke tingkat provinsi, mereka telah bertanding di tingkat kabupaten dan kota. Maka dengan perlombaan ini generasi muda yang hadir dan mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat menyosialisasikan ilmu yang telah ada untuk kehidupannya sehari-hari sehingga kita dapat membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT Sinus Petrus Manuk mengungkapkan bahwa dengan adanya kegiatan LCC semua elemen bangsa, khususnya generasi muda, dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar mampu bersaing dengan daerah lain. Setelah LCC 4 Pilar untuk seleksi tingkat

Provinsi NTT ini dibuka secara resmi, para peserta – sebelum mengikuti pertandingan – terlebih dulu diberi pembekalan. Berlangsung di Hotel Pelangi, (13/8), Kupang, NTT, 180 peserta dari 18 sekolah itu mengikuti pembekalan materi yang didahului dengan pretest untuk mengetahui sejauh nama para peserta lomba mengetahui, memahami meteri sosialisasi, berupa Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebelum mereka mengikuti pembekalan. Pembekalan materi diberikan oleh pemapar dari Setjen MPR RI. Ibu Suryani salah seorang pemapar materi memberikan penjelasan kepada para peserta dengan sangat enjoyable, easy listening and full interaktif. Pemaparan diberikan dalam bentuk interaktif yang dapat membangkitkan antusiasme peserta sehingga suasana tidak monoton dan tidak jenuh. Antusiasme peserta terbukti saat pertanyaan dilontarkan pemapar. Pemapar mempertanyakan soal otonomi daerah. Ferdiana Molle, siswi dari SMAN 6 Kupang langsung unjuk tangan dan menjawab dengan sangat jelas soal otonomi daerah. Menurutnya, otonomi daerah adalah hak,


wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Usai acara pemaparan materi, esok harinya (14 Agustus 2014) babak penyisihan pun dimulai. Pada babak ini diperoleh 6 sekolah yang berhak memasuki babak semi final esok harinya, dan kemudian hari itu juga diteruskan ke babak final. Seluruh kegiatan lomba ini berlangsung di Universitas Nusa Cendana. Setiap babak pertandingan peserta diharuskan melewati tiga babak pertandingan, yakni: tematik, satu lawan satu, dan benar atau salah. Pada babak penyisihan didapat enam sekolah yang berhak maju ke babak semi

final. Ke-6 sekolah itu: SMA Negeri 9 Kupang, SMA Negeri 6 Kupang, SMA Negeri Amanuban Tengah, SMA Kristen Soe, SMAK Giovanni, dan SMA Negeri Amanuban Selatan. Babak semi final yang berlangsung esok harinya (15/8) memunculkan tiga sekolah yang berhak maju ke babak final. Ketiga sekolah itu: SMAN 6 Kupang, SMAN Amanuban Selatan, dan SMAK Giovanni. Kini tiba saatnya babak final untuk menentukan satu sekolah yang berhak maju ke putaran final LCC 4 Pilar di Jakarta, mewakili Provinsi NTT. Acara final ini diawali dengan acara seremonial, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Selanjutnya, kata sambutan oleh Gubernur NTT yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum

Sekda Provinsi NTT, Klemes Meba. Dalam sambutannya, Klemes Meba menyatakan, adalah menjadi tanggungjawab bersama semua anak bangsa tanpa kecuali untuk memahami secara baik dan benar serta bertanggungjawab tentang aktualisasi dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ke-empat pilar bernegara ini menjadi tiang penyangga yang kokoh dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan. Melalui kegiatan LCC ini, Klemes mengharapkan, bisa membangun dan mengembangkan rasa nasionalisme dan kebangsaan pada diri generasi muda, apalagi saat ini menjelang Hari Ulang Tahun ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia. “Saya berharap melalui kegiatan lomba ini dapat memicu semangat persatuan dan kesatuan di antara para pelajar, buanglah rasa permusuhan,” pintanya. Apa yang disampaikan oleh Klemes ini oleh anggota MPR RI dari Kelompok DPD RI Erma Suryani. Erma menyatakan, generasi muda adalah pemimpin dan pewaris masa depan. Generasi muda ini harus terus dibina semangat kebangsaan dan kenegarawannya melalui pemahaman nilainilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Usai acara seremonial diteruskan babak final. Tiga sekolah yakni SMAN 6 Kupang, SMAN Amanuban Selatan, dan SMAK Giovanni saling adu cerdas dan adu cermat. Semangat para peserta maupun dukungan dari penonton cukup membuat pertandingan berjalan seru dan semarak. Ketiga peserta berusaha untuk menjadi yang terbaik. Akhirnya, peserta yang paling siap dan paling kuat mentalnya yang berhasil menyandang gelar juara. Dia adalah SMAN 6 Kupang yang berhasil meraih nilai tertinggi, 259. Disusul SMAK Giovanni (160) dan SMAN Amanuban Selatan (157) ditempat kedua dan ketiga. Dewan juri kemudian menetapkan SMAN 6 Kurang sebagai juara pertama LCC tingkat Provinsi NTT dan berhak mewakili Provinsi NTT dalam putaran final LCC tingkat nasional di Jakarta, November mendatang. Sampai jumpa di Jakarta. ❏ Fatma


69

SOSIALISASI Warung 4 Pilar

Infrastruktur adalah Prasyarat Kesejahteraan


B

ANYAKNYA daerah tertinggal di wilayah terpencil dan perbatasan acapkali memantik semangat anggota masyarakat untuk turut membangun wilayah tersebut. Dengan berbagai cara mereka berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal itu. Ada yang mencoba mengembangkan potensi alamnya, dan ada juga yang berusaha mendatangkan investor ke sana. Cara seperti itu juga dilakukan oleh Fadel, Putu dan Ginanjar, tiga komedian yang turut bermain dalam Warung 4 Pilar yang ditayangkan TVRI akhir Septamber lalu. Ceritanya begini. Pada saat itu Ginanjar mencoba menghubungi kolega dan kawankawannya. Namun hingga waktu yang telah dia tentukan tak satupun dari investor itu datang. Karuan saja Ginanjar pun putus asa. Ia merasa upayanya untuk membangun daerah tertinggal sudah berakhir dengan sia-sia. Menemui kondisi tersebut dua narasumber yang hadir, masing-masing: Drs. Josef A. Nae Soi, wakil ketua Fraksi Golkar MPR RI dan Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si., ketua Fraksi PKB membesarkan hati Ginanjar agar tidak berputus asa. Apalagi mendatangkan investor ke wailayah tertinggal memang tidak gampang. Selain risikonya terlalu besar, sarana dan prasarana yang dibutuhkan pun sangat terbatas. Banyak jalan di daerah tertinggal yang masih berupa tanah liat, atau

70

hanya sekedar dipadatkan menggunakan pasir dan batu. Sehingga pada saat tertentu kondisinya mengkhawatirkan, baik karena licin maupun gampang terkena selip. Selain itu, di daerah tertinggal, menurut Lukman Edy, banyak terkendala minimnya jembatan. Kondisi ini tentu saja menghambat laju arus lalu lintas. Karena seringkali pemyeberangan di wilayah desa tertinggal harus menggunakan perahu kecil. Sehingga kemampuannya dalam mengangkut barang dan orang juga terbatas. “Pekerjaan-pekerjaan seperti ini merupakan wilayah kerjanya pemerintah, karena pihak swasta tidak mungkin mau melakukannya,” kata Lukman Edy menambahkan. Karena itu pemerintah harus segera bekerja keras memenuhi kebutuhan infrastruktur di daerah tertinggal.

Karena hanya dengan cara seperti itu, investor mau masuk untuk menanamkan modalnya guna mengembangkan potensi yang dimiliki desa tertinggal. Baik yang berupa potensi sumber daya alam maupun potensi seni budaya serta pariwisata. Perlu sesegera mungkin dibangunkannya infrastruktur di daerah tertinggal juga ditegaskan Drs. Josef A. Nae Soi. Menurut Josef, banyak potensi yang terkandung di daerah tertinggal tak kunjung dimanfaatkan. Akibatnya, kesejahteraan masyarakatnya tak kunjung membaik. Padahal jika potensi tersebut dioptimalkan niscaya dapat menyerap tenaga kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hingga kini, menurut Josef, masih banyak potensi alam dan budaya di wilayah tertinggal yang bisa mengundang investor. Namun lagi-lagi infrstrukturnya sangat terbatas. Di wilayah Indonesia timur misalnya, masih banyak wilayah perairan yang sangat cocok menjadi kawasan wisata. “Namun potensi itu belum tergarap, karena daerah tersebut belum tersedia perahu penyeberangan”, kata Josef menambahkan. Karena, dengan alasan kondisi seperti itu menyebabkan para wisatawan mengurungkan niatnya menuju tempat tersebut. Pasalnya, untuk bisa ke sana dibutuhkan biaya sangat tinggi untuk menyewa perahu. Padahal kalau persoalan tersebut bisa diatasi bukan tidak mungkin kawasan laut di Indonesia bagian timur menjadi salah satu primadona wisata perairan. ❏ MBO


Dialog RRI

Mendorong Pelaksanaan Etika Berbangsa “Karena itulah saya memandang TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa masih perlu terus dikumandangkan. Karena ketetapan itu menjadi acuan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh masyarakat, termasuk para pejabat Negara”, kata Muzamil menambahkan. Di sebagian lembaga Negara, menurut Muzamil, etika kehidupan berbangsa sudah makin diperhatikan. Di DPR dikenal dengan adanya Badan Kehormatan. Demikian juga pada pelaksanaan pemilu dikenal adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hanya saja, penegakan etika kehidupan berbangsa itu belum dilaksanakan secara maksimal. Dan perlu lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Sementara Nudirman Munir antara lain FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

A

NGGOTA MPR RI periode 2014-2019 hasil pemilu legislatif 2014 baru awal Oktober 2014 dilantik. Namun, sosok, profilm dan kemampuan mereka berkontribusi untuk bangsa dan negara sudah sejak lama diperbincangkan. Sebagian orang ragu, anggota parelemen hasil Pileg 2014 akan lebih baik dari periode sebelumnya. Sedangkan yang lain mengemukakan bahwa anggota perlemen 2014-2019 akan sama saja dengan pendahulunya. Perbincangan seperti itu salah satunya muncul pada sosialisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang disiarkan secara langsung oleh RRI pada Rabu (10/ 9). Acara yang mengetengahkan tema: Etika Pejabat Publik itu menghadirkan dua orang narasumber. Masing-masing, H. Nudirman Munir, SH., anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar, dan Drs. Al Muzzamil Yusuf, M.Si., anggota Fraksi PKS MPR RI. Seorang penelepon bernama Suwandi dari Palembang mengatakan, dia pesimistis terhadap anggota DPR hasil Pileg 2014. Pasalnya, keberhasilan mereka menduduki kursi DPR dilakukan dengan cara yang tidak baik. Melakukan praktik money politic, serta EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

cara-cara tidak baik lainnya. Karena itu, menurut Suwandi, masyarakat harus mengikuti dan mencermati kinerja DPR. Sekaligus menjadi kontrol sosial bagi anggota DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Mendengar komentar tersebut, Drs. Al Muzzamil Yusuf, M.Si., anggota Fraksi PKS MPR RI setuju jika masyarakat terus mengikuti dan mencermati kinerja DPR. Ini penting untuk memagari peluang terjadinya penyelewengan jabatan. Terlebih bagi anggota DPR yang melakukan tindakan tidak terpuji selama masa kampanye dan pemungutan suara. Namun, Muzzamil tak sependapat jika seluruh anggota DPR dianggap berpotensi melakukan penyalah gunaan jabatan. Apalagi, masih banyak anggota DPR yang terpilih dengan cara yang benar. Tidak melakukan praktik money politic, dan mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Bahkan gaya hidupnya pun tidak banyak mengalami perubahan. Anggota DPR yang memliki modal sosial besar, menurut Muzamil, cenderung membutuhkan biaya kampanye relatif kecil. Apalagi jika orang tersebut selalu berhubungan dengan masyarakat. Mau melakukan kerja-kerja sosial, dan aktivis di wilayah lokal tertentu.

mengatakan, gagalnya proses kaderisasi di tubuh partai politik, salah satunya berimbas pada maraknya aksi money politic. Akibatnya, banyak caleg yang muncul tibatiba, dan tidak memiliki basis serta modal sosial. Mereka inilah yang ditengarai meramaikan praktik politik uang. Persoalan ini, menurut Nudirman, tidak boleh dibiarkan berlarutlarut. Harus ada langkah kongkret mengedepankan etika dalam berpolitik. Termasuk etika untuk melepaskan atribut partai bagi seorang pejabat Negara. Ini penting agar tidak ada lagi penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan partai. “Pejabat bisa lebih fokus melaksanakan tugasnya tanpa harus diributi dengan urusan-urusan partai politik”, kata Nudirman. ❏ MBO

71

SOSIALISASI Jendela Anak Negeri

Membangun Wilayah Kepulauan


P

OTENSI kekayaan laut yang dimiliki In donesia sangatlah besar. Ini dimungkinkan karena dua pertiga wilayah Indonesia merupakan kawasan lautan. Di dalamnya terdapat berbagai kekayaan yang melimpah. Mulai dari potensi perikanan, terumbu karang, wisata laut hingga minyak bumi. Sayangnya, hingga kini sebagian besar potensi itu belum dimanfaatkan. Sehingga masyarakat di wilayah kepulauan belum merasakan manfaat adanya kekayaan alam yang ada di daerahnya. Sebagai akibatnya, kehidupan mereka pun terus tertinggal. Sementara keberadaan potensi alam itu tak kunjung mengangkat kesejahteraan masyarakatnya.

Inilah sebagian realita yang terangkat pada acara Jendela Anak Negeri dengan tema Percepatan Pembangunan Wilayah Kepulauan. Acara yang ditayangkan TVRI pada September lalu menghadirkan dua orang narasumber. Yaitu Honing Sanny, anggota MPR RI Fraksi PDI Perjuangan serta Akhmad Mikail, seorang peneliti. Menanggapi kenyataan itu, Honing Sanny mengatakan, Negara didirikan untuk membangun dan menyejahterakan masyarakatnya. Karena itu, sudah selayaknya kalau pemerintah melakukan percepatan pembangunan bagi wilayah kepulauan. Ini penting agar ketertinggalan wilayah kepulauan dari daerah yang lain bisa segera disusul.

Untuk meningkatkan kesejahteraan wilayah kepulauan, pemerintah, menurut Honing, harus menggunakan pendekatan khusus. Tidak bisa hanya memakai pendekatan biasa. Karena pendekatan pembangunan biasa terbuktui gagal mengangkat harkat dan martabat masyarakat di wilayah kepulauan. “Potensi ikan Maluku hanya bisa digali jika ada kapalnya. Pengadaan kapal baru bisa dilakukan jika tersedia dananya. Sementara dana yang dibutuhkan hanya akan tersedia jika kebijakan anggarannya memihak”, kata Honing menambahkan. Namun, Honing mengakui jika pemerintah tidak bisa melakukan pembangunan di wilayah kepulauan secara sendirian. Harus ada pihak lain, dalam hal ini adalah investor yang turut mengembangkan potensi di wilayah kepulauan. Untuk itu, pemerintah wajib menjaga suasana nyaman bagi para investor agar mereka merasa aman dengan investasi yang ditanamkan. Sementara Akhmad Mikail mengingatkan agar pemerintah tidak ceroboh memberikan izin pengembangan wilayah kepada investor. Harus ada aturan investasi dan arah pengembangan yang jelas. Jangan sampai kehadiran investor hanya menimbulkan kerugian, baik bagi masyarakat maupun Negara. Apalagi pemerintah sesungguhnya memiliki anggaran yang cukup untuk mengembangkan wilayah kepulauan. Hanya saja, selama ini anggaran tersebut terserap ke sektor yang kurang tepat, yaitu subsidi BBM. Jika harga BBM dinaikkan dan anggaran subsidi digunakan untuk membangun wilayah kepulauan niscaya hanya dalam beberapa tahun ke depan banyak kepulauan di Indonesia yang memiliki pelabuhan yang lebih layak. “Pelabuhan dibutuhkan untuk memperlancar lalulintas barang dan jasa dengan begitu lalulintas pembangunan pun akan berjalan lebih lancar”, kata Akhmad Mikail menambahkan. Ke depan Mikail berharap pemerintah tidak meneruskan kebiasaan melakukan pembangunan berbasis darat. Sudah saatnya pemerintah juga memerhatikan wilayah laut dan meletakkan basis pembangunannya di sana. ❏ MBO

72


Jendela Anak Negeri

Mencoba Terobosan Dana Untuk Pembangunan Infrastruktur

S

EBAB sebagai negara kepulauan yang luas dan keterbatasan dana pembangunan infrastruktur, hal demikian menurut Ketua Fraksi PKB di MPR, Lukman Edy, membuat sarana infrastruktur di Indonesia masih terbilang minim dan belum banyak yang memadai. “Memang kemampuan keuangan terbatas untuk menyelesaikan masalah infrastruktur,” ujarnya saat menjadi narasumber Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang ditayangkan TVRI 11 Oktober 2014. Diungkapkan anggaran infrastruktur pada tahun 2014 besarnya Rp 600 triliun. “Padahal untuk membangun infrastruktur yang ideal diperlukan Rp 3000 triliun,” ujar pria yang pernah menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu. “Idealnya 7 persen dari APBN,” tambahnya. Untuk menutup kekurangan itu, Lukman Edy menyarankan agar kita harus mencari dana-dana terobosan. Harus ada inisiatif dari pemerintah untuk mencari atau menggunakan dana lain. “Misalnya private partnership,” paparnya. Bangsa Indonesia selama ini sudah terbiasa dengan kultur continental atau darat


namun infrastruktur di darat tidak memadai. Seperti jalan di Pantura Pulau Jawa yang selalu menjadi masalah di saat menjelang Lebaran sementara bila dialihkan ke jalur kereta belum mengatasi apalagi ketika belum double track. Lukman Edy menginginkan kita secara pelan-pelan untuk mengubah ke kultur maritim. Dirinya setuju dengan adanya rencana pembangunan tol laut. Tol laut di sini adalah memaksimalkan laut sebagai sarana transportasi berbagai macam hal dari angkutan umum hingga angkutan barang. “Dengan membuat banyak pelabuhan dan membeli banyak kapal laut maka akan mempercepat hubungan,” ujarnya. Penyediaan infrastruktur yang memadai diakui pria asal Riau itu sangat penting. Selain untuk melayani kebutuhan masyarakat dampak lainnya sangat besar yakni terjadinya multiplier effect. “Akan menciptakan kemakmuran sehingga mengurangi kemiskinan,” paparnya. Infrastruktur primer disebutkan seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik. “Itu adalah basic need,” jelas alumni Universitas Brawijaya itu. “Setelah itu baru infrastruktur lainnya dibangun,” tambahnya. Ketika ada pertanyaan soal infrastruktur

yang rusak ke mana harus melaporkan, Lukman Edy menjawab, bila infrastruktur itu ada di desa maka melaporkannya kepada kepala desa, demikian infrastruktur di atasnya ke pemerintah di atasnya. Narasumber lain dalam acara itu, Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, Riad Horem, membenarkan apa yang dikatakan Lukman Edy. Ketika daerah tidak mampu mengejar sumber pendanaan lain untuk membangun infrastruktur maka hal yang demikian akan menjadi beban pemerintah pusat. Sama seperti Lukman Edy, Riad Horem menyarankan kita harus melibatkan swasta dalam pembangunan. Untuk itu harus ada kemudahan regulasi atau perijinan. “Kita harus siap menerima swasta untuk ikut membangun,” ujarnya. Diaku sebenarnya di daerah banyak sumber daya alam yang potensial namun karena sumber daya manusia kurang maka semuanya menjadi tidak maksimal. Ia menyarankan agar pembangunan yang dilaksanakan berdasakan prioritas yang diperlukan. ❏ AW

73

SOSIALISASI Dialog RRI Pro 3

Pengelolaan Laut Tak Pernah Maksimal

P

OTENSI laut Indonesia sangat luar biasa. Tapi, anehnya, sejak era Presiden Soekarno hingga lima presiden berikutnya, pengelolaan potensi laut tak pernah maksimal. Kenapa? “Terkendala oleh payung hukum yang sampai hari ini tak pernah selesai,” ungkap Firman Subagyo, pimpinan Fraksi Partai Golkar di MPR dalam acara dialog interaktif 4 Pilar RRI Pro 3 yang disiarkan secara langsung pada 14 Agustus 2014 dari ruang presentasi Perpustakaan MPR RI Senayan, Jakarta. Dialog yang dipandu oleh penyiar RRI

dan serapan tenaga kerja 10 juta orang. Jadi, potensi perikanan diperkirakan mencapai US$ 31,93 miliar, dan biaya teknologi laut US$ 40 miliar. Jadi, potensi ekonomi kelautan wilayah pesisir lestari ini diperkirakan bisa mencapai US$ 56 miliar, wisata bahari diperkirakan sampai US$ 2 triliun, minyak bumi US$ 6,64 miliar, dan transportasi laut bisa sampai US$ 20 miliar. Kemudian, kalau ditinjau dari aspek sosial, 2,7 juta nelayan atau lebih dari 6 juta rumah tangga nelayan dan pembudidaya ikan serta garam menggantungkan hidupnya dari laut. “Sumber daya kelautan dan

atau tidak visi misi presiden, DPR memang menyadari betul, dengan melihat potensi laut sedemikian rupa, dan kami tahu persis tentang masalah regulasi yang menjadi penghambat program pembangunan di sektor kelautan,” ujar Firman. Jadi, kata Firman, siapa pun presidennya dan sebagus apa pun visi misinya, bila payung hukumnya tidak ada maka tidak akan bisa maksimal. Sejak sejak zaman Orde Baru hingga hari ini, lanjut Firman, selalu dikumandangkan bahwa potensi laut kita luar biasa, tapi kenyataannya tidak maksimal. Karena kita tidak pernah sadar, yang


Agrani Sihombing untuk kali ini memang membahas tema: ‘Potensi Kelautan Nasional.’ Firman Subagyo – anggota DPR/ MPR RI petahana yang terpilih kembali untuk periode 2014-2019 — tampil sebagai narasumber bersama Zainut Tauhid, sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) MPR RI. Politisi partai berlambang pohon beringin ini mengungkapkan, sebab kenapa UU Kelautan tak pernah selesai. “Banyak kepentingan yang bermain,” katanya. Sebagai negara kepulauan berciri nusantara, Indonesia mempunyai luas perairan laut 3,5 juta km, panjang garis pantai 147 km – merupakan garis pantai terpanjang nomor 2 setelah Kanada — dan terdiri dari 17.000 lebih pulau besar dan kecil. Dari sektor kelautan bisa dikelola perikanan tangkap 6,4 juta ton per tahun. Lalu, perikanan budidaya 36,3 juta ton per tahun, 74

perikanan ini masih potensial untuk dikembangkan,” kata Firman. Menyadari kendala dalam mengelola potensi kelautan ini, atas inisiatif DPD RI kemudian bersama DPR RI menyusun RUU tentang Kelautan. RUU itu, menurut Firman, sudah siap dibahas. Hanya saja masih terkendala karena Ampres (Amanat Presiden) atau Supres (Surat Presiden) yang ditunggu-tunggu sampai hari ini belum juga turun. “Walaupun sekarang waktunya tinggal satu bulan, kalau toh Ampres atau Supres itu turun, saya rasa kami mampu menyelesaikannya,” kata Firman dalam dialog itu. Firman ingin menyatakan bahwa UU Kelautan ini sangat penting dan urgen. Ia menolak anggapan bahwa DPR ingin segera menyelesaikan RUU ini karena melihat visi misi presiden terpilih yang cenderung ingin mengembangkan potensi kelautan. “Ada

namanya payung hukum atau undangundang itu sampai sekarang belum ada. Dan, Firman bertekad akan menyelesaikan RUU Kelautan ini di periode (DPR RI) 2014-2019.

Kementerian Kelautan Perhatian terhadap sumber daya kelautan mulai terasa sejak K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi Presiden RI. “Sejak itu upaya untuk membangun daerah maritim sudah mulai kelihatan. Saat itu, Gus Dur membentuk Kementerian Kelautan – sebuah kementerian yang secara khusus menangani masalah kelautan,” kata Zainut Tauhid, sekretaris Fraksi PPP MPR RI. “Saya kira itu merupakan satu komitmen pemerintah dalam upaya bagaimana mengelola kelautan kita dengan baik,” ujarnya. Tapi, Zainut mengakui, sampai saat ini upaya itu belum bisa menghasilkan sesuatu secara maksimal. Manfaatnya belum bisa EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Para nelayan masih menjadi nelayan yang belum beruntung, masih hidup senin-kemis. Ini menjadi sangat ironi, di tengah-tengah kekayaan laut kita yang luar biasa, tapi nelayan kita masih bergelimang kemiskinan. Lebih ironi lagi, kata Zainut, ketika dalam sebuah kunjungan ke suatu daerah, Komisi IV DPR RI menemukan praktik impor ikan. “Praktik importasi ikan ini adalah sesuatu yang sangat ironi,” tandas Zainut. Kita merupakan negara terbesar di bidang maritim, kaya akan sumber nabati/ ikan, tapi menemukan ada pihak-pihak yang menangguk kepentingan dengan memanfaatkan sisi kelemahan kita, yaitu importasi ikan. “Ini saya kira harus menjadi bahan koreksi pada pemerintahan yang akan datang,” harap Zainut.

Illegal Fishing Masalah illegal fishing juga dibahas dalam dialog tersebut. Praktik illegal fishing ini ternyata menyebabkan kerugian yang luar biasa pada perekonomian Indonesia. Menurut data FAO, pada 2001, kerugian Indonesia akibat illegal fishing ini mencapai US$ 4 miliar. Dan, pada 2009, pemerintah dalam hal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kerugian akibat illegal fishing mencapai Rp 30 triliun setiap tahun. “Ini luar biasa,” ungkap Zainut Tauhid. Terjadinya illegal fishing, menurut Zainut, terkait erat dengan adanya kendala dalam pengelolaan laut kita, salah diantaranya adalah menyangkut aspek hukum batas teritorial laut dengan negara-negara tetangga. Masalah batas teritorial laut ini

masih banyak yang belum selesai, padahal sebagian besar perbatasan negara kita berada di wilayah laut. Dan, masalah batas teritorial ini juga menjadi salah kendala dalam tata kelola kelautan kita. Nah, UU Kelautan menjadi sangat penting di sini. Mengenai nasib nelayan, Zainut mengakui, sampai hari ini berada pada posisi sulit. Nelayan kita ada yang kaya dan ada juga yang miskin, nelayan tradisonal. Oleh kerana itu, nelayan juga membutuh undang-undang — seperti halnya petani yang telah memiliki UU Perlindungan Petani. Jadi, menurut Zainut, UU Perlindungan Nelayan ini harus segera diwujudkan. “Supaya ada suatu kepastian tentang payung hukum buat nelayan, khusus nelayan tradisional,” kata Zainut Tauhid. ❏ SCH

Jendela Anak Negeri

Tantangan Wajib Belajar

S

UJIAH adalah seorang kepala sekolah di sebuah SD yang berada di daerah perbatasan Suku Badui, Serang, Banten. Sebagai seorang kepala sekolah dirinya mengakui banyak kekurangan yang ada di sekolahnya, seperti jumlah guru, ruangan, dan alat penunjang pendidikan. Lebih lanjut diungkapkan, akibat kekurangan ruangan membuat para guru dan dirinya berkantor di teras sekolah. “Ruangan yang ada cuma 3 kelas,” katanya dengan sendu. Jumlah ruangan tersebut tentu tidak akan mampu menampung seluruh siswa yang jumlahnya mencapai 150 orang, dari kelas I sampai kelas VI. Tantangan yang dihadapi oleh Sujiah tidak hanya itu. Masih banyak orangtua yang tidak mau mendorong anak-anaknya secara serius untuk bersekolah. Sebenarnya orangtua di sana mendaftarkan anaknya untuk bersekolah namun dalam perjalanan waktu, anak itu tidak pernah masuk sekolah. “Orangtua si anak tidak mau memaksa ketika anaknya tidak mau sekolah,” tuturnya. Sebagai sekolah yang berada di daerah Suku Badui, Sujiah juga merasakan adanya tantangan tersendiri. Tantangan itu seperti adanya larangan bersekolah bagi anak-anak EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014


Suku Badui. Ada aturan adat menyatakan bila mereka bersekolah harus keluar dari komunitasnya. Menanggapi hal yang demikian, anggota MPR dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati, mengatakan memang ada beberapa komunitas yang mengembangkan pendidikan yang dibangun sendiri. Meski demikian ia menegaskan aparatur yang ada di daerah,

seperti lurah dan camat harus memberikan penyadaran tentang pentingnya sekolah formal. Ia menyebut ada anak-anak Suku Badui yang sudah menjadi sarjana namun ya itu tadi, mereka harus keluar dari komunitasnya. Dalam masalah orangtua yang tidak sungguh-sungguh mendorong anaknya untuk bersekolah, Reni menyarankan agar aparatur di desa dan tokoh masyarakat untuk 75

SOSIALISASI

mendekati mereka untuk bicara dari hati ke hati agar secara aktif mendorong anaknya untuk bersekolah. Ia membandingkan di negara lain sudah ada sanksi kepada orangtua yang tidak mau menyekolahkan anaknya. “Di Indonesia belum ada sanksi bila orang tua tidak menyekolahkan anaknya,” ujarnya. “Padahal negara sudah memberi anggaran pendidikan,” tambahnya. Reni menyarankan agar orangtua yang tidak mau

menyekolahkan anaknya diberi sanksi. Dirinya membagi pengalaman, di daerah asalnya, Sukabumi, ia menemui tokoh masyarakat yang ada agar para tokoh itu memberi wejangan kepada masyarakat agar mereka secara aktif membimbing anaknya untuk mau bersekolah. Menurut Presidium KAHMI itu, pendidikan adalah suatu hal yang wajib. Pendidikan adalah hak asasi. Dengan pendidikan inilah

maka seseorang memperoleh bekal hidup agar berguna di masyarakat. “Kita bisa tahu sesuatu karena pendidikan,’ ucapnya saat menjadi narasumber Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, 8 Oktober 2014. Pendidikan diberikan kepada masyarakat penting sebab bila masyarakat cerdas maka negara juga akan cerdas. ❏ AW

LCC 4 Pilar di Provinsi Sulawesi Utara

Penyisihan di Bumi Nyiur Melambai SMA Eben Haezer Manado lolos ke putaran final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat SLTA di Jakarta, mengulang kembali kesuksesan melangkah ke Jakarta pada tahun 2011.


A

UDITORIUM Kantor Kementerian Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara ramai tepuk tangan sorak sorai ketika Sekolah Menengah Atas (SMA) Eben Haezer Manado ditetapkan sebagai wakil Provinsi Sulut dalam putaran final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat SLTA di Jakarta, akhir tahun ini. SMA Eben Haezer menjadi pemenang dalam babak final penyisihan Provinsi Sulut yang berlangsung pada Minggu malam, 14 September 2014. Babak final penyisihan Provinsi Sulut disaksikan langsung Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang. Baru kali ini dan untuk 76

pertama kali sepanjang penyelenggaraan LCC sejak 2008, khususnya penyisihan tingkat provinsi, seorang gubernur kepala daerah menghadiri babak final. Dalam babak final itu, Gubernur Harry Sarundajang ikut membacakan dan memberi penilaian kepada setiap regu untuk soal tematik. Di babak final, SMA Eben Haezer mengungguli dua pesaingnya yaitu SMAN 1 Beo (Kabupaten Talaud) dan SMA Frater Don Bosco Manado. Hasil akhir babak final itu, SMA Eben Haezer meraih poin 226, diikuti peringkat kedua SMAN1 Beo Kabupaten Talaud yang mendapat nilai 204, dan SMA

Frater Don Bosco di tempat ketiga dengan meraih poin 202. Melihat hasil akhir itu, pertandingan memang berjalan seru dan ketat. Terjadi saling susul menyusul peraihan angka masing-masing regu. Para pendukung masing-masing regu ikut menyemarakkan suasana babak final ini. Terdengar teriakanteriakan dukungan dari para penonton membuat suasana final cukup ramai. “Ini menjadi final yang paling ramai dan meriah dibanding babak final di provinsi lain,” komentar juri, Sesjen MPR RI Eddie Siregar. Pada babak tematik, SMA Eben Haezer tidak mendapat nilai maksimum, hanya mendapat poin 15. Sementara SMAN 1 Beo juga mendapat nilai 15, sedangkan SMA Don Bosco meraih nilai 20. Namun pada babak satu lawan satu, siswa SMA Eben Haezer berhasil unggul karena bisa merebut dan menjawab beberapa pertanyaan dengan tepat. Di babak ini, SMA Eben Haezer unggul sedikit dengan 95, diikuti SMA Don Bosco dengan poin 90, dan SMAN 1 Beo dengan nilai 80. Tampak jelas terjadi persaingan yang cukup ketat di antara ketiga peserta. Namun di babak akhir, SMA Eben Haezer justru bisa melesat jauh dengan menjawab pertanyaan babak pilihan benar atau salah. Hingga akhir pertanyaan, SMA Eben Haezer meraih 226 poin, sedangkan SMAN 1 Beo mendapat 204, dan SMA Frater Don Bosco meraih 202. Dengan kemenangan itu, SMA Eben Haezer berhak mewakili Provinsi Sulut EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

dalam putaran final LCC Empat Pilar yang diadakan di Jakarta pada awal November 2014. Sebelumnya, enam sekolah bertanding di babak semifinal. Enam sekolah berhasil lolos ke semifinal setelah mengikuti babak penyisihan pada Sabtu 13 September 2014. Keenam sekolah yang bertanding di babak semifinal adalah SMAN 1 Manado, SMA Katolik Don Bosco Manado, SMA Eben Haezer Manado, SMAN 1 Rainis, SMAN 1 Beo, dan SMAN 1 Wori. Kekuatan sekolah di Provinsi Sulut dalam LCC ini mulai berimbang. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya dua sekolah dari Kabupaten Talaud di babak semifinal, yaitu SMAN 1 Rainis dan SMAN 1 Beo. Kabupaten Talaud merupakan daerah terluar yang berbatasan dengan Filipina. Menurut dua orang guru pendamping, Aloysius Laka (guru pendamping SMA Katolik Theodorus Kotamobagu) dan Heldy F Palar (guru pendamping SMAN 1 Tompaso), keberhasilan sekolah di daerah karena mekanisme penyisihan di daerah. “Kita mengikuti lomba penyisihan di daerah. Ini memotivasi siswa,” kata keduanya.

sama lain. “Karena itu siswa bisa sharing informasi dan pengalaman?” katanya. Ketiga, adanya silaturahim sebagai anak bangsa baik dari aspek budaya, latar belakang geografis, dan lainnya. Selain itu, lanjut Asiano, LCC ini juga bisa dikaitkan dengan Kurikulum 2013. “Karena ada empat kompetensi di dalamnya, yaitu moral, sosial, pengetahuan, dan implementasinya,” ujarnya. Asiano berharap, para siswa bisa

menerapkan Empat Pilar tersebut dalam kehidupan sehari-hari, bahkan bisa menjadi teladan atau contoh. “Lebih mencintai sesama, mencintai lingkungan, dan mencintai NKRI,” katanya. Dia juga berharap sekolah yang berhasil melangkah ke putaran final di Jakarta bisa mengukir prestasi emas. “Sebagai kado bagi ulang tahun ke-50 Provinsi Sulut” katanya. ❏ BS

Satu-satunya Peserta Madrasah

A

DA yang menarik ketika sesi pemaparan dari pemateri pada hari kedua Lomba

Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar tingkat SLTA penyisihan di Provinsi Sulawesi Utara pada Jumat, 12 September 2014. Keberadaan siswi yang memakai jilbab tampak

mencolok di antara siswi sekolah-sekolah lainnya. Mereka adalah siswi Madrasah

Prestasi Emas

Aliyah Negeri (MAN) Model Manado. Inilah satu-satunya sekolah agama Islam (madrasah)

LCC Empat Pilar tingkat SLTA penyisihan di Provinsi Sulut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulut Asiano G0 Kawatu SE, MSi., di Hotel Sahid Kawanua, Manado, Kamis malam 11 September 2014. Sebanyak 18 sekolah menengah atas wakil dari penyisihan di tingkat kabupaten/ kota Provinsi Sulut mengikuti penyisihan di tingkat provinsi ini. Ke-18 sekolah tersebut adalah SMA Katolik Theodorus Kotamobagu, SMAN 1 Amurang, SMAN 1 Tenga, SMAN 3 Tondano, SMAN 1 Tompaso, SMAN 1 Modayag, SMAN 1 Wori, SMKN 1 Airmadidi, SMA Kristen 2 Tomohon. Selanjutnya, SMK Kristen 2 Tomohon, SMAN 1 Beo, SMAN 1 Rainis, SMA Kristen Eben Haezer Manado, SMA Katolik Don Bosco Manado, SMAN 7 Manado, SMAN 1 Manado, SMAN 9 Manado, dan MAN Model Manado. Kadiknas Provinsi Sulut, Asiano Kawatu mengatakan ada tiga hal penting dalam LCC ini. Pertama, pengetahuan siswa bertambah. Kedua, antara siswa saling mengenal satu

yang mengikuti penyisihan LCC Provinsi Sulut.


MAN Model Manado mendapat kesempatan kembali berlaga di penyisihan LCC Provinsi Sulut untuk kedua kalinya. Pada penyisihan 2009, MAN Model Manado berhasil mewakili Provinsi Sulut dalam putaran final di Jakarta. “Setelah empat tahun absen, kita bisa mengikuti penyisihan ini,” kata Gandaria, ibu guru pendamping MAN Model Manado. Di Kota Manado, hanya ada tiga sekolah madrasah aliyah, yaitu MAN Model Manado,sedangkan dua sekolah madrasah aliyah lainnya berstatus swasta. Menurut Gandaria, cikal bakal sekolah ini sebelumnya adalah sekolah PGA (pendidikan guru agama). Kemudian sekitar tahun 90-an berubah menjadi MAN di bawah Kementerian Agama. “Sekolah ini hampir sama seperti sekolah umum, bedanya di sini pendidikan agama lebih banyak dan diajarkan juga keterampilan seperti tata boga dan lainnya,” jelas Gandaria. Dia menambahkan, MAN ini menjadi model bagi sekolah madrasah aliyah lainnya di Provinsi Sulut. “Kenapa dinamakan MAN Model karena sekolah ini menjadi sekolah madrasah aliyah percontohan,” ujarnya. Dalam LCC kali ini Gandaria berharap sekolahnya bisa lolos ke putaran final di Jakarta mengulang prestasi 2009 lalu. “Tapi sistem perlombaan sekarang sudah berbeda dengan yang lalu, seperti babak satu lawan satu, dan babak benar salah,” kata Gandaria yang ikut mendampingi sekolahnya dalam putaran final di Jakarta tahun 2009 lalu. Dengan sistem lomba yang baru itu, Gandaria mengakui setiap siswa harus memiliki kemampuan merata. “Inilah yang kita khawatirkan soal keberanian siswa untuk menjawab pertanyaan, khususnya babak satu lawan satu,” katanya. Gandaria pun sudah mempersiapkan siswanya untuk berlomba. ❏ 77

RAGAM

Museum Lubang Buaya

Saksi Bisu Sejarah Indonesia M

INAT pengunjung untuk datang ke mu seum sejarah semisal Museum Satria Mandala atau situs Lubang Buaya memang kurang dibandingkan dengan museum-museum seni lainnya, semisal Museum Nasional. Bahkan, boleh jadi, di antara kita pun ada yang belum pernah sekali pun mengunjungi museum (situs) sejarah seperti Lubang Buaya. Kita lebih banyak mendengar keberadaan Lubang Buaya itu dari buku pelajaran sejarah atau pemberitaan media massa, khususnya menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Hari Kesaktian Pancasila hampir identik dengan keberadaan Lubang Buaya. Lubang Buaya merupakan salah satu saksi bisu perjalanan sejarah kelam Indonesia. Lubang Buaya mengembalikan ingatan kolektif bangsa pada peristiwa 30 September 1965. Di tempat itulah ditemukan jasad enam jenderal dan satu perwira pertama TNI Angkatan Darat. Ketujuh jenasah anggota TNI AD tersebut ditemukan di Lubang Buaya pada 3 Oktober 1965 hampir 50 tahun lalu. Kini, Lubang Buaya sudah 78

menjadi situs bersejarah dan di tempat itu dibangun Monumen Pancasila Sakti. Situs Lubang Buaya terletak di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Sebagai tempat bersejarah, pemerintah telah menjadikan sebagai sebuah cagar atau situs yang dilindungi. Karena itu, Lubang Buaya menempati areal dengan luas

kurang lebih 14 hektar. Di sekitarnya berbatasan dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap. Di sebelah utara ada landasan Halim Perdana Kusuma. Dan di sebelah barat ada Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Haji Indonesia.

Menilik sejarah keberadaan tempat itu, beberapa bulan menjelang 30 September 1965, daerah Lubang Buaya digunakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi massa di bawahnya sebagai tempat latihan kemiliteran. Nama Lubang Buaya itu sendiri sebenarnya berasal dari sebuah legenda yang menyatakan bahwa di kawasan itu terdapat buayabuaya putih di sungai. Nama Lubang Buaya sudah tidak asing lagi di telinga bangsa dan rakyat Indonesia. Nama itu bakal terkenang sepanjang masa. Pada 30 September 1945, terjadi sebuah gerakan. Dalam gerakan itu, sejumlah jenderal diculik dan dibunuh. Kemudian, jasad ketujuh anggota TNI Angkatan Darat itu dibuang ke sebuah sumur kering. Sumur tempat para korban penculikan dan pembunuhan dibuang (berdiameter 75 cm dan kedalalman 12 meter) masih ada di sebuah diorama di museum itu. Ketujuh jasad anggota TNI AD itu adalah Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Tertinggi), Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi), Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan), Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen), Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Meteri/Panglima AD bidang Logistik), Brigjen TNI Sutoyo Siswomihardjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal angkatan Darat), Lettu CZI Pierre Andreas Tendean (ajudan Jenderal TNI Abdul Harris Nasution). Mereka dikenal dengan Pahlawan Revolusi. Penemuan jenasah ketujuh anggota TNI AD pada 3 Oktober 1965 tersebut tidak lepas dari peran Sukitman, seorang polisi yang pada 1 Oktober 1965 dipaksa dan dibawa ke Lubang Buaya oleh kelompok penculik. Pada malam penculikan jenderal AD, Sukitman tengah berpatroli di Jalan Iskandarsyah, dekat kediaman Jenderal Pandjaitan. “Ternyata ketika penculikan para jenderal pada 1 Oktober 1965, agen polisi itu sedang bertugas, ia kemudian dipaksa dan dibawa ke Lubang Buaya. Dia berhasil meloloskan diri dari Lubang Buaya dan akhirnya ditemukan oleh patrol Resimen Tjakrabirawa,” tulis Maulwi Saelan dalam buku “Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa: Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66”. Setelah ditemukan, Sukitman lalu di bawa ke markas Resimen Tjakrabirawa yang berada di sebelah Istana Negara (sekarang Gedung Bina Graha). Di sana dia diperiksa dan diinterogasi. Pada 2 Oktober 1965, Sukitman bersama hasil pemeriksaannya diserahkan kepada Kodam V Jaya (Pangdam waktu itu Mayjen TNI Umar Wirahadikusuma). Selanjutnya Sukitman diserahkan kepada Kostrad (Pangkostrad dijabat oleh Mayjen TNI Soeharto). EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

Setelah mempelajari keterangan Sukitman, Maulwi Saelan bersama Letnan Kolonel AH Ebram dan Sersan Udara PGT Poniran berangkat menuju Halim Perdanakusuma. Di sana, dibantu seorang anggota TNI AU, mereka mencari lokasi yang diceritakan Sukitman tersebut. Di Lubang Buaya, tulis Maulwi Saelan, ditemukan sebuah pondok kecil yang di dekatnya terdapat sebuah pohon besar. Di sekitarnya ada sebidang tanah kosong yang terlihat agak mencurigakan seperti baru digunakan. Setelah dikorek-korek, tanah kosong yang dipenuhi tumpukan daundaunan ditemukan permukaan sebuah sumur tua. Bersama dengan warga Maulwi melakukan penggalian. “Penggalian sulit dilakukan karena lubang sumur hanya pas untuk satu orang. Penggalian memakan waktu lama,” tulis Maulwi Saelan. Lewat tengah malam, setelah melakukan penggalian cukup dalam dari sumur tua mulai tercium bau tidak sedap. Dari sumur tua itu akhirnya ditemukan jenasah ketujuh anggota TNI AD.

Koleksi Museum (situs) Lubang Buaya ini mengkoleksi segala hal peninggalan tragedi Gerakan 30 September, mulai dari rumah yang dijadikan tempat penyiksaan dan membunuh ketujuh Pahlawan Revolusi, patung elang yang sangat besar, dan patung Pahlawan Revolusi, serta terdapat pula mobil yang digunakan untuk mengangkut orang-orang. Selain Meseum Lubang Buaya, di kawasan ini pun didirikan Monumen Pahlawan Revolusi atau monumen Pancasila Sakti. Monumen ini dibangun oleh pemerintah semasa kepemimpinan Presiden RI ke-2

Soeharto. Monumen ini untuk mengingatkan perjuangan Pahlawan Revolusi yang mempertahankan ideologi negara Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Di dalam museum, terdapat sebuah ruangan khusus yang dinamakan Museum Pengkhianatan Komunis. Dan dalam ruangan tersebut ada diorama perlakuan partai komunis terhadap rakyat Indonesia. Serambi penyiksaan sebagai tempat menawan dan menyiksa para jenderal sebelum dibunuh dan dimasukan ke dalam lubang sumur. Ada tulisannya berbahasa Inggris. “The tortuting Verandah On October first 1965, the verandah of this house was used bay communist party of Indonesia rebels to arrest and torture Major General S Parman, Major General Suprapto, Brigadire General Sutoyo, dan first lietenant Pierre Tendean, before they were murdered and thrown into waterless well”. Koleksi lain dalam museum ini adalah sumur maut (tempat pembuangan jasad anggota TNI AD), rumah-rumah bersejarah (diantaranya satu dapur yang masih utuh), mobil Dinas Menpangad Letjen TNI Ahmad Yani, mobil dinas Pangkostrad Mayjen TNI Soeharto (Toyota Kanvas), truk Dodge. Museum Lubang Buaya sangat mudah diakses. Cukup naik bus TransJakarta juruan Pinang Ranti dan menaiki angkot dengan membayar Rp 2.000 maka kita akan diturunkan di gerbang pintu Lubang Buaya. Monumen Pancasila Sakti buka setiap hari dari pukul 09.00 sampai pukul 16.00 WIB. Tiket masuk ke Monumen cukup murah dan terjangkau. Pastinya, kita bisa menambah pengetahuan dan melihat langsung saksi bisu bukti nyata peninggalan sejarah. ❏ BS

79

f

IGUR

Meski Opung

Tetap Semangat P

RIA ini kelahiran 17 April 1945, saat ini usianya 69 tahun, seumur usia Republik Indonesia. Meski sudah terbilang opung, pria asal Pematangsiantar, Sumatera Utara, itu tetap energik. Selepas menjadi Menteri Pertanian di Kabinet Gotong Royong, masa Presiden Megawati Soekarnoputri, Bungaran Saragih tetap menjalani berbagai macam kesibukan, baik sebagai guru besar di IPB maupun pembicara di berbagai seminar dan di berbagai tempat. Bahasan yang dikupas oleh dosen terbaik Program Magister Manajemen Agribisnis IPB periode 1991-1993 dan peraih International Honor Society of Agriculture GAMMA SIGMA DELTA di tahun 1979, biasanya soal pertanian dan koperasi. Hilir mudik ke sana ke mari sebagai pembicara tidak membuat alumni IPB angkatan 1971 itu kelelahan. Usianya yang semakin menua tidak mengurangi staminanya. Itu terbukti saat peraih gelar doktor dari North Carolina State University, Amerika Serikat, tahun 1980, menjadi pembicara dalam focus group discussion yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Demokrat di MPR dan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) beberapa waktu yang lalu. Waktu yang disediakan panitia yang hanya 15 menit, dilibasnya bahkan molor sampai 30 menit, hingga total waktu yang dihabiskan menjadi 45 menit. Sebab dirasa sebagai senior, pakar, dan penuturannya yang sistematis dan enak didengar, maka pemaparan tentang Koperasi dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dari Menteri Pertanian ke-23 itu dilepas oleh moderator. Menanggapi hal demikian, Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR, Mohammad Djafar Hafsah, memuji fisik si opung itu. Dikatakan, “Pak Bungaran tak berubah. Semangat dan fisiknya seperti 10 tahun yang lalu,” ujarnya. Mendapat ucapan yang demikian, peserta focus group discussion yang terdiri dari para petani dan nelayan yang tergabung dalam Induk Koperasi Petani dan Nelayan (INKOPTAN) itu pada tertawa. ❏ AW

Bungaran Saragih 80

FOTO-FOTO: ISTIMEWA


Meski Capek Tetap Keliling Nusantara

P

EREMPUAN kelahiran Manado, Sulawesi Utara, 20 November 1982, ini mempunyai banyak pengalaman di dalam dunia presenter atau pembawa acara. Awal serius berkarier di dunia yang banyak mengolah kata dimulai sebagai penyiar radio di UFM, Jakarta. Cuap-cuap lewat gelombang radio rupanya semakin melambungkan bakat alumni Sekolah Menengah Atas Farmasi itu, buktinya dirinya mampu dipercaya menjadi Entertaiment Division di Hardrock Caffe. “Untuk seluruh Asia,” ujar Joanna. Diceritakan, dirinya dipercaya mengelola divisi itu untuk Asia karena kepandaian berbahasa Inggris. Kok tahu pandai berbahasa Inggris? Saat itu kekurangan MC yang bisa berbahasa bahasa yang paling banyak digunakan di dunia itu. Joanna pun mencoba diri meng-MC dengan menggunakan bahasa asing itu. ‘Akhirnya client suka bahasa Inggris aku sehingga keterusan,” ujarnya. Meski demikian diakui tak melulu bahasa Inggris yang membuat dirinya dipercaya bekerja di Hardrock Caffe Asia. “Mereka juga tahu kalau saya mempunyai event organizer,” ungkapnya. Menjadi MC dalam lomba cerdas cermat Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, ini bagi perempuan yang banyak membawakan acara di TVRI seperti Selamat Pagi Nusantara, Bincang Malam Kabinet Indonesia Bersatu, dan Gebyar Keroncong, merupakan untuk kedua kalinya. Pertama di tahun 2012. Ia senang memandu lomba cerdas cermat sebab banyak hal yang didapat, seperti menjadi paham dasar dan konstitusi bangsa. Menjelajah ke penjuru nusantara itulah yang membuat dirinya semakin cinta Indonesia dan generasi muda bangsa. “Generasi muda banyak yang polos sehingga perlu diisi dengan karakter yang baik agar membawa sikap yang baik pula,” paparnya. Pastinya rasa capek sering mendera Joanna ketika keliling nusantara untuk memandu lomba cerdas cermat itu. “Meski demikian tetap semangat sebab Cinta Indonesia dan generasi muda,” ujar perempuan yang menyanyikan lagu soundtrack untuk film Ketika Cinta Bertasbih II itu. ❏ AW

Joanna Sarah Pinontoan EDISI NO.09/TH.VIII/SEPTEMBER 2014

Nova Herlian

Meski Lelah Tetap Bernyanyi

N

OVA Herlian tidak mau menyerah dengan capek. “Kalau capek dipikir, kita tidak akan bekerja,” ujarnya. Berangkat dari prinsip inilah penyanyi yang sering manggung di berbagai acara dan di beberapa stasiun televisi itu mempunyai banyak aktivitas. Bakat menyanyi yang dimiliki, diakui oleh perempuan kelahiran 27 November 1990 itu diturunkan dari mamanya. Bakat yang ada terlihat saat dirinya masih SD. Selanjutnya diasah dan berkembang hingga saat ini. Suaranya yang renyah membuat banyak tanggapan dari berbagai pihak untuk menghibur. “Seminggu bisa sampai 4 kali,” ujarnya. Kemahiran olah suara bagi penggemar nasi padang itu tidak dipendam namun ditularkan kepada yang lain. Ia sering membimbing anak-anak untuk belajar menyanyi. “Seminggu sekali bertempat di TMII,” papar perempuan yang kuliah di BSI Bekasi itu. Sebagai seorang mahasiswa di kampus itu, kawannya ada yang tahu dirinya sebagai penyanyi, ada pula yang tidak. Dia menyatakan lebih suka menyamar. Menyamar di sini dimaksudkan ia lebih suka rendah diri, tidak mau berkoar-koar sebagai penyanyi. Di sela-sela bekerja sebagai seorang penyanyi, Nova mempunyai aktivitas lain yang kelak akan dijadikan pekerjaan bila dirinya tidak lagi tarik suara. Diantara pekerjaan itu adalah bisnis onlineshop. “Saya ingin mempunyai pekerjaan yang bisa membuat hidup nyaman,” ungkapnya saat mengisi sebuah acara Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, di TVRI. Aktivitas yang dilakukan oleh perempuan yang mempunyai citacita menjadi sekretaris itu tak hanya itu. Ternyata, Nova adalah juga seorang penulis cerita. Sudah banyak cerita yang dituangkan dalam buku yang dicetaknya sendiri. “Kalau untuk dikirim ke media belum pede,” tuturnya dengan tersenyum. “Saya ingin bikin novel,” pungkasnya. ❏ AW

81

Oleh:

Ahmad Farhan Hamid Wakil Ketua MPR RI

Pengurangan Subsidi BBM ERSOALAN pengurangan subsidi bahan bakar minyak

P

tidak boleh ada satu rupiah pun untuk subsidi BBM. Penghapusan

(BBM) jika dikembalikan pada konstitusi UUD NRI Tahun 1945,

subsidi dilakukan secara gradual (bertahap) bisa berbasis pada

khususnya terkait Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan

harga atau berbasis regional. Mungkin dua bulan pertama, tidak

Bernegara, bisa diletakan pada Pancasila, terutama sila

ada subsidi BBM di DKI Jakarta. Setelah itu diikuti Jawa Barat,

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dulu saya pernah mengkritik

Jawa Tengah, Jawa Timur.

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena

Menurut saya, dalam dua tahun harus selesai. Mengapa dua

mengambil langkah kemanusiaan tapi tidak beradab, yaitu dalam

tahun? Karena, biar tahun ketiga rakyat bisa melihat “prestasi”

program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemerintah menaikkan

hilangnya subsidi. Lalu dimana letak keadilannya? Subsidi BBM

harga BBM kemudian memberikan kompensasi berupa BLT. Ada

kita yang mencapai hampir Rp 300 triliun jika dihapus maka

beberapa warga masyarakat yang tidak sempat menikmati BLT

pemerintah memiliki dana cash Rp 300 triliun. Penghapusan subsidi

karena meninggal pada saat mengantru di Kantor Pos untuk

dilakukan secara gradual agar pemerintah dengan cermat bisa

menerima BLT.

mengidentifikasi siapa yang berhak menerima subsidi. Implikasi

Persoalan subsidi ada pada landasan konstitusi kita, terutama

kenaikan BBM berpengaruh pada kenaikan transportasi, barang-

pada alinea keempat, masuk dalam kategori tujuan bernegara,

barang, dan lainnya. Dengan demikian bisa diidentifikasi dengan

yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kalau kita lacak lebih ke

tepat siapa yang berhak menerima subsidi. Nanti orang yang

dalam ada di Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 tentang Perekonomian

berhak itu mendapatkan subsidi sesuai dengan pasal 34 UUD NRI

Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Kewajiban negara pada Pasal

Tahun 1945.

34 termasuk salah satunya adalah subsidi. Pertanyaannya, negara

Misalnya, di satu desa ada 400 kepala keluarga, mungkin ada

kita yang sebelumnya pengekspor minyak kemudian berubah

40 KK yang berhak menerima subsidi. Apa yang diberikan? Mungkin

menjadi net importir. Berpuluh-puluh tahun kita menjual bahan bakar

beras, minyak goreng, susu, atau lainnya (empat dari sembilan

minyak dengan harga murah daripada harga sesungguhnya

bahan pokok). Baru kemudian pemerintah membuat desain

(internasional), lalu selisihnya ditanggung oleh negara yang

penerimaan bantuan itu dalam bentuk bukan hanya tepat waktu,

dikenal dengan subsidi.

tetapi juga berkualitas.

Sekarang, pemerintahan baru — dimana partai pemerintah ini

Saya perkirakan dari Rp 300 triliun itu, tidak sampai Rp 50

dulu paling getol mempertahankan subsidi— ingin mencabut

triliun dibutuhkan untuk bantuan itu setiap tahun. Jadi masih

subsidi. Seharusnya, siapa pun yang memerintah, baik yang sudah

ada dana Rp 250 triliun. Apa yang bisa dilakukan? Dalam waktu

maupun yang akan datang, tidak melakukan subsidi kepada barang

satu setengah tahun bisa diselesaikan pembangunan tiga unit

tetapi melakukan subsidi kepada orang. Kalau dilakukan subsidi

refinery (kilang minyak) baru. Satu di Barat (Aceh), satu di

kepada barang maka terjadi ketidakadilan, yaitu orang yang

tengah (Kalimantan), dan satu di timur (Morotai). Ini penting

menggunakan barang lebih banyak akan menerima subsidi lebih

untuk menjaga tempat-tempat penyulingan minyak. Artinya,

banyak. Itu tidak adil dan tidak beradab. Tetapi kalau subsidi

pada waktu yang sama kita tidak perlu lagi impor bahan bakar

diberikan kepada orang maka sesuai dengan kebutuhan standar.

dari luar negeri.

Semua orang akan mendapatkan haknya.

Selain untuk pembangunan tiga kilang minyak baru dalam

Atas dasar itu, maka saya mengusulkan kepada pemerintah

waktu satu setengah tahun, dana Rp 250 triliun per tahun itu

yang akan datang, biarlah pemerintah SBY mengakhiri periode

bisa untuk membangun infrastruktur jalan, seperti trans Papua,

tanpa diganggu persoalan BBM, presiden baru yang memutuskan

trans Sulawesi, trans Kalimantan, trans Sumatera, begitu

persoalan itu. Saya mengusulkan dua tahun pemerintahan baru,

seterusnya. ❏

82


Daftar Isi. 10 BERITA UTAMA Kinerja MPR Periode Marwah MPR RI Bisa Terjaga Dengan Baik. 25 Nasional Sidang Paripurna MPR Akhir Masa Jabatan

Recommend Documents