Daftar Isi. Penegakkan Prinsip-Prinsip HAM 10 BERITA UTAMA. 18 Nasional Ketua MPR: Sistem Presidensiil Masih Kurang Efektif

Daftar Isi

EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

10 BERITA UTAMA

Penegakkan Prinsip-Prinsip HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih dibebani kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu yang belum tuntas hingga sekarang. Rekonsiliasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM tersebut.

18 Nasional

Ketua MPR: Sistem Presidensiil Masih Kurang Efektif

64 Sosialisasi

‘MPR Goes To Campus’ Universitas Sriwijaya,Palembang

Editorial

....................................................

Suara Rakyat Opini

...................................................

06

.................................................................

07

Wawancara

......................................................

Mata Pengamat

35

Berita Khusus

LCC MPR RI Tahun 2014

80 Figur

Tasya Kamila

04

Ragam

16

.............................................

62

................................................................

78

S

Momentum Menegakkan Prinsip-Prinsip HAM

ETIAP 10 Desember, seluruh negaranegara di dunia, termasuk Indonesia, memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Hari HAM dinyatakan sebagai hari resmi perayaan HAM Internasional setelah diumumkan oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU). Tanggal itu dipilih untuk menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadopsi dan memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah pernyataan global tentang HAM pada 10 Desember 1948. Peringatan hari HAM itu sendiri sudah dimulai sejak 1950 ketika Majelis Umum mengundang semua negara dan organisasi yang peduli untuk merayakan HAM. Ada enam jenis HAM, yaitu: hak asasi sosial, ekonomi, politik, budaya, hak untuk mendapat perlakukan yang sama dalam tata cara peradilan, dan hak untuk mendapat persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Sebenarnya, sebelum munculnya Deklarasi Universal tentang HAM, Indonesia sudah mengakui dan mencantumkan HAM dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945). Pengakuan atas HAM itu ada dalam Pembukaan UUD 1945. Lebih rinci, HAM terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 Bab X Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 j. Dengan adanya dasar hukum tersebut maka rakyat Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian lahir UU No. 39 Tahun 1999

4

tentang Hak Asasi Manusia yang mengakui bahwa HAM adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun. Secara harfiah, hak asasi manusia diartikan sebagai hak dasar dimiliki manusia sejak lahir secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Namun, tidak dapat dipungkiri, pada masa lalu terutama masa Orde Baru, Indonesia memiliki catatan buruk terkait perlindungan dan penegakan HAM. Hingga kini pun, sesungguhnya kita melihat belum banyak perubahan dalam penegakan dan perlindungan HAM, baik dalam hak asasi sosial, ekonomi, politik, sosial, budaya, hak untuk mendapat persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Ini terlihat dari pelanggaran HAM masih marak dari tahun ke tahun. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) mencatat, sepanjang Januari – November 2013 telah terjadi 709 kasus dugaan pelanggaran HAM yang

dilakukan aparatur kepolisian. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 448 kasus. Sementara pada 2011, angka pelanggaran HAM sebanyak 112 kasus. Tahun 2013, tercatat 4.569 warga sipil yang menjadi korban, di antaranya ratusan meninggal dunia. Ada tiga jenis pelanggaran HAM yang menonjol sepanjang 2013, yaitu pelanggaran HAM karena konflik eksploitasi sumber daya alam, pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan aparatur kepolisian hingga TNI. Data pelanggaran HAM dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) lebih besar lagi. Sepanjang 2014, Komnas HAM telah menerima sekitar 6.000 kasus pelanggaran HAM. Dari seluruh kasus, 40% di antaranya ternyata dilakukan oleh aparatur kepolisian. Pelanggaran seringkali terjadi pada proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka, seperti pemukulan. Di luar kasus pelanggaran HAM itu, seperti ditulis dalam laporan utama Majelis, ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang penyelesaiannya masih menjadi utang pemerintah. Ketujuh kasus pelanggaran HAM berat itu adalah pembunuhan massal pasca G-30-S, pembunuhan misterius (Petrus), kasus Talangsari (Lampung), penghilangan paksa aktivis, Trisakti, kerusuhan Mei 1998, Semanggi I, dan Semanggi II. Pada era reformasi, pelanggaran HAM tetap terjadi seperti pembunuhan terhadap


aktivis HAM Munir pada 2004. Juga pelanggaran HAM, terutama di bidang kebebasan beragama seperti dialami jemaah Ahmadiyah Indonesia, jemaat GKI Yasmin, jemaat HKBP Filadelfia, jemaah Syiah Indonesia, dan beberapa kasus pelanggaran HAM lainnya. Di masa orde reformasi, HAM belum ditegakkan sepenuhnya di Indonesia. Melihat dari banyaknya kasus pelanggaran HAM, ternyata keberadaan Komisi Nasional (Komnas) HAM belum mampu memperbaiki kondisi HAM di Indonesia. Seharusnya Komnas HAM bisa berperan lebih jauh dalam melaksanakan perlindungan, pemantauan, investigasi, maupun mediasi dalam persoalan HAM. Namun, tampaknya Komnas HAM tidak terlalu dianggap penting. Bahkan, terkesan kadang-kadang Komnas HAM pun diabaikan. Selain itu, sebuah survei juga menunjukkan komitmen pemerintah (khususnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004 – 2009 dan 2009 – 2014), terhadap HAM masih rendah. Dari survei itu, sebanyak 52,4% responden menilai komitmen pemerintah rendah, 38,1% menilai pemerintah tidak memiliki

komitmen terhadap pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, 55% responden menilai selama kepemimpinan SBY, kemajuan, perlindungan, dan pemenuhan akan HAM cenderung stagnan, bahkan 36% menyatakan terjadi kemunduran. Untuk itu, dalam peringatan hari HAM di Gedung Senisono Istana Kepresidenan Jogjakarta, Selasa 9 Desember 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Penyelesaian itu beralaskan konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi sebagai pedoman aturan kehidupan berbangsa dan

COVER Edisi No.12/TH.VIII/Desember 2014 Desain: Jonni Yasrul Foto: Istimewa

bernegara telah menjunjung penghargaan terhadap HAM. Untuk kasus penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, pemerintah akan mempertimbangkan dua jalan. Pertama, melalui pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi secara menyeluruh. Kedua, melalui pengadilan HAM adhoc. Pelaksanaan HAM tidak sekadar penegakan hukum tetapi juga mewujudkan hakhak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak mendapatkan pelayana kesehatan, kebebasan beragama dan beribadah. Momentum peringatan hari HAM internasional 10 Desember ini bisa dijadikan sebagai awal dari penegakan terhadap prinsip-prinsip HAM yang mencakup toleransi, perlindungan hakhak konstitusional warga negara Indonesia dan berperan aktif menjalankan UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena itu, Komnas HAM harus terus didorong agar bisa melaksanakan perannya secara maksimal. Penegakan HAM sendiri tidak hanya bergantung pada Komnas HAM, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk komitmen kuat dari pemerintah. Tanpa semua itu, peringatan hari HAM hanya menjadi formalitas belaka dan pelanggaran HAM masih terus terjadi. ❏

PENASEHAT Pimpinan MPR-RI PENANGGUNG JAWAB Eddie Siregar, Selfi Zaini PEMIMPIN REDAKSI Yana Indrawan DEWAN REDAKSI M. Rizal, Aip Suherman, Suryani, Ma’ruf Cahyono, Tugiyana, Siti Fauziah REDAKTUR PELAKSANA Agus Subagyo KOORDINATOR REPORTASE Rharas Esthining Palupi REDAKTUR FOTO Rades Rahardian, Budi Muliawan REPORTER Fatmawati, Assyifa Fadilla, Prananda Rizky, Y. Hendrasto Setiawan FOTOGRAFER Ari Soeprapto, Teddy Agusman Sugeng, Wira, A. Ariyana, Agus Darto PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI Elly Triani KOORDINATOR DISTRIBUSI Elin Marlina STAF DISTRIBUSI Hadi Anwar Sani, Suparmin, Asep Ismail, Ramos Siregar, Dony Melano, Prananda Rizky SEKRETARIS REDAKSI Wasinton Saragih TIM AHLI Syahril Chili, Jonni Yasrul, Ardi Winangun, Budi Sucahyo, Derry Irawan, M. Budiono ALAMAT REDAKSI Bagian Pemberitaan & Hubungan Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR-RI Gedung Nusantara III, Lt. 5 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, Jakarta Telp. (021) 57895237, 57895238 Fax.: (021) 57895237 Email: [email protected]


5

Bagaimana nasib LCC 4 Pilar Setelah Putusan MK? Yth. Pimpinan MPR RI Dengan hormat, Saya Fauzan dari SMA Negeri 2 Painan (Sumbar) ingin bertanya: Apakah LCC 4 Pilar seleksi tingkat provinsi, khususnya Sumatera Barat, tahun 2014 ini masih tetap dilaksanakan sesuai rancangan jadwal atau tidak? Jawaban Bapak sangat kami perlukan untuk kepastian persiapan tim sekolah kami. Wassalam &terima kasih. Fauzan Erman Painan, Kab. Pesisir Selatan, Sumbar. Jawaban Redaksi, Lomba Cerdas Cermat dalam rangka sosialisasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,NKRI,dan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika tetap dilaksanakan sesuai jadwal.

Hari lahir Ki Hajar Dewantara Yth. Majelis, Selamat HUT Bapak Pendidikan Nasional . Semoga Pendidikan Nasional kita semakin maju dan berkualitas. Dan, semakin banyak tenaga pendidik yang berkualitas. Wassalam. Tangrivolsa Jl. Tempirai 6 No. 212 Blok 7 Perumnas Griya Martubung Labuhan Medan

Penetapan Upah Minimun Guru Honorer Yayasan

Zaini Emeel asli dari Sumenep, merantau ke Malang Jawa Timur dengan harapan ingin mengubah nasib keluarga. Semua pekerjaan sudah saya lakukan, walaupun fisik saya cacat. Daya juang dan semangat saya tidak kalah dari mereka yang normal, dan pantang bagi saya mengemis-ngemis di jalanan (seperti yang dilakukan orang normal atau berpura-pura cacat di lampu merah). Saya memulai usaha loundry di Malang, sudah jalan hampir 2 tahun. Saat ini saya butuh tambahan modal untuk biaya kontrak dan beli mesin baru. Saya sudah mengajukan pinjaman KUR hampir 10 x ditolak, dan pinjaman KTA di berbagai bank, hasilnya juga ditolak oleh 7 bank. Alasan pihak bank, saya tidak punya rumah sendiri, punya dua anak yang masih kecil-kecil. Padahal yang saya pikirkan nasib mereka ke depan. Pada 30 April 2014 ini kontrakan saya habis, sudah tidak ada pilihan kecuali menutup usaha saya. Mohon perhatian. Terima kasih. A. Zaini Emeel Jl. Tlogo Indah No.7a Tlogomas, Lowokwaru, Malang

Tetap sosialisasikan Nilai - Nilai Kebangsaan Salam sejahtera! Mau tanya, istilah 4 Pilar sudah resmi dihapuskan oleh MK. Tapi saya berharap,

sosialisasi nilai-nilai kebangsaan tetap dilaksanakan. Karena itu perlu, bahkan sangat diperlukan oleh generasi muda. Tidak mesti dengan nama 4 Pilar, karena sosialisasi niali-nilai kebangsaan tidak perlu terhenti hanya karena nama 4 Pilar. Terima kasih. Sayadi Fahreza Polewali, Sulawesi Barat.

Tunjangan Remunerasi Polri Agar Dinaikkan Hasil evaluasi Lembaga Kontrol Independen Nasional (LKIN) terhadap jumlah nilai remunerasi yang diberikan kepada aparatur kepolisian sudah sangat tidak layak dalam mendukung tingkat kesejahteraan dalam menjalankan tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Oleh karena itu, pihak MPR RI diminta agar menggagas serta memberikan suatu solusi yang bijak demi peningkatan kesejahteraan seluruh anggota institusi tersebut. Mengingat , tingkat kebutuhan ekonomi, baik pribadi terlebih lagi aparatur yang telah memiliki keluarga, sudah sangat tidak sebanding dengan jumlah yang diberikan untuk mencapai tingkat kesejahteraan dalam meniti kehidupan setiap bulannya. LKIN (Lembaga Kontrol Independen Nasional) Jl. Veteran Utara Lr. 41 No.6 Makassar

Karikatur

Assalamu’alaikum.Wr.Wb. Sudah sebelas tahun saya menjadi guru honorer di Madrasah Yayasan Naungan Kementerian Agama. Sudah berkali-kali merasakan pergantian pimpinan dari Kepala Madrasah, Pengawas Pendais, Mapenda, Kandepag, Kanwil, Mentri, bahkan Persiden. Tetapi belum ada yang pernah menetapkan upah minimum agar kami guru honor yang ada di Yayasan bisa hidup layak. Kami juga punya kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Buruh saja yang hanya memperkaya Inspektor atau Pengusahapengusaha asing diperhatikan dengan penuh UMR/UMK oleh pemerintah. Padahal kami, guru honor meski di yayasan juga ikut mencerdaskan anak bangsa. Tantowi: Ds. Karangkendal, Cirebon

Mana Perhatian Pemerintah untuk Rakyat Miskin? Salam sejahtera Bapak-bapak yang terhormat! Salam kenal sebelumnya, saya Ahmad 6

ILUSTRASI: SUSTHANTO

Kami dengan senang hati menerima tulisan baik berupa ide, pendapat, saran maupun kritik serta foto dari siapa saja dengan menyertai fotocopi identitas Anda. EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

ISTIMEWA

Menolak Ormas dan Tindakan Anarkis

D

IRASA sudah kesekian kalinya

sehingga ketika ormas itu hari ini dibubarkan,

dan penonton lainnya. Pemindahan tempat

melakukan tindakan anarkis, baik

malamnya atau esoknya akan muncul ormas

final menyebabkan kerugian yang tidak

kata dan perbuatan, seorang pejabat

baru dengan pengurus dan anggota dari

sedikit, baik waktu dan uang.

di daerah merekomendasikan ormas itu

ormas yang dibubarkan.

Kalau kita cermati, akar dari kekerasan

kepada Menteri Dalam Negeri serta Menteri

Anarkis dan kekerasan sekarang bukan

yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada

Hukum dan Hak Asasi Manusia agar

menjadi monopoli salah satu kelompok. Entah

pihak yang lain, selain diakibatkan oleh

dibubarkan.

karena kebebasan yang kebablasan atau

besarnya ego juga dikarenakan tidak adanya

Langkah pejabat daerah itu langsung

karena stress akibat tekanan ekonomi,

komunikasi yang terbuka dari kedua belah

mendapat respon, ada yang mendukung,

politik, dan masalah lain, membuat individu

pihak. Ada pihak-pihak yang menutup diri dari

ada pula yang menolak. Mendukung dari

atau kelompok masyarakat mudah melakukan

komunikasi. Bila tidak terjadi komunikasi maka

langkah itu karena ormas yang membawa-

tindakan yang sifatnya menyakiti orang lain.

tidak ada informasi yang didapat, akibatnya

bawa nama agama itu, polah tingkahnya

Lihat saja, salah satu pendukung klub

masing-masing terkungkung dalam dunianya

dirasa sudah kelewatan, sering membuat

sepakbola di Kota B menjadi musuh

masing-masing. Keterkungkungan ini

keributan sehingga kehadirannya membuat

bebuyutan pendukung klub sepakbola dari

membuat dirinya merasa yang paling benar.

orang cemas bila berada di sekitarnya. Polah

Kota J. Bila mereka bertemu, tidak hanya

Untuk itu, pentingnya di sini membuka

tingkah ormas yang demikian dirasa oleh

saling mengumpat namun saling melakukan

komunikasi kedua belah pihak. Komunikasi

banyak orang telah mencoreng agama yang

tindakan anarkis dan kekerasan. Bus yang

inilah yang akan meredakan ego,

disematkan di nama organisasi itu.

ditumpangi oleh pemain dan pendukung klub

ketegangan, dan membuka saling

Lain yang mendukung, lain pula pendapat

dari Kota B selalu diserang dengan benda

pengertian. Kedua pihak yang saling

yang menolak pembubaran. Dikatakan oleh

keras dan berbahaya oleh pendukung klub

melakukan tindakan anarkis, biasanya

orang yang menolak pembubaran ormas, tak

sepakbola dari Kota J bila melintas di

mereka menjauhi atau enggan membuka dia-

selamanya mereka melakukan tindakan

wilayahnya.

log. Untuk itulah perlunya dibuka dialog dan

yang disebut anarkis. Ormas itu diakui juga

Rivalitas anarkis kedua klub itu bukan

sering melakukan tindakan nyata kepada

menjadi isu lokal namun sudah menjadi isu

Membubarkan kelompok atau komunitas

masyarakat, seperti ikut membantu

nasional sehingga ketika final liga sepakbola,

itu bisa-bisa saja namun itu tidak

masyarakat Aceh saat terjadi tsunami tahun

tempat pertandingan dipindah karena

menyelesaikan masalah. Menteri terkait,

2004. Ditambahkan oleh yang lain,

dikhawatirkan bila final dilangsungkan di Kota

Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum

pembubaran ormas itu tidak akan

J, akan terjadi ‘perang mahabharata’ antar

dan HAM, pun sangat hati-hati dan terkesan

menyelesaikan masalah sebab di era

kedua pendukung klub itu.

menghindar dalam masalah pembubaran

komunikasi bagi siapa saja.

kebebasan berpendapat seperti yang saat

Pemindahan tempat final, akibat tindakan

ini kita alami, membuat ormas itu gampang

saling anarkis, tentu merugikan banyak

membubarkan ormas merupakan sensitif

sekali seperti membalikkan telapak tangan

pihak, sponsor, pengelola klub sepakbola,

dalam berdemokrasi. ❏

ormas.

Mereka

hati-hati

sebab

AW EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

7

ISTIMEWA

BBM Naik, Bagaimana Kesejahteraan?

S

ELEPAS pukul 21.00 WIB, 17 Novem

sehari hanya Rp10.000, kebijakan dari

subsidi merupakan sebuah langkah yang

ber 2014, Presiden didampingi wakil

pemerintah yang baru saja dilantik itu menjadi

tepat. Subsidi yang selama ini disebut tak

dan menteri terkait melakukan

sebuah kiamat kecil. Betapa tidak, dalam

tepat sasaran bila dialihkan ke sektor yang

pengumuman kenaikan BBM yang dimulai

keseharian mereka sudah susah maka

produktif, kelak akan menunjang

pukul 00.00 WIB, 18 November 2014.

kenaikan BBM itu akan membuatnya

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Pengumuman itu sontak menimbulkan

bertambah susah.

Namun ketika pemerintah menempuh

keriuhan di media sosial, ada yang setuju,

Pemerintahan sekarang disebut

cara seperti ini, maka pembangunan yang

ada pula yang tidak. Pro dan kontra kenaikan

mempunyai banyak program pembangunan

dilakukan harus segera bisa dinikmati oleh

BBM yang tertumpah di media sosial tak perlu

dan janji untuk memberikan jaminan

masyarakat.

dituangkan di sini sebab ada kata-kata kasar

kesejahteraan. Namun keinginan itu terbentur

menjargonkan revolusi mental, maka juga

yang dilontarkan oleh kedua belah pihak.

biaya yang ada. Pemerintah pun clingak-

harus

Tak lama setelah pengumuman itu, di

clinguk dari mana dana itu diambil. Pilihan

pembangunan. Ini penting sebab biar

televisi di-live-kan bagaimana situasi sebuah

itu akhirnya ada pada dana subsidi. Dana

masyarakat paham dan mengerti bahwa

SPBU di Surabaya, Jawa Timur, terjadi antrian

subsidi dipilih menutupi kekurangan anggaran

pengalihan subsidi BBM ke sektor yang

panjang orang membeli bensin. Antrian

pembangunan sebab besarnya subsidi bisa

produktif benar dan tepat adanya. Jangan

panjang itu bisa jadi karena pengendara

membelalakan mata kita, Rp276 triliun.

sampai masyarakat hanya dibuai dengan

motor berebut harga yang belum naik, masih

Bandingkan dengan anggaran Kementerian

janji manfaat pengalihan subsidi ke sektor

murah dibanding harga sesudahnya, bisa

Pekerjaan Umum di tahun 2015 yang

yang lebih produktif.

pula antrian yang demikian sudah biasa

besarnya Rp81,338 triliun. Bandingkan pula

Jangan sampai pula pengalihan subsidi

terjadi meski harga normal.

anggaran Kementerian Pertahanan sekitar

BBM dialihkan ke program lain yang sifatnya

Rp84-an triliun.

juga mensubsidi. Pemerintah saat ini gencar

Yang pasti dari adanya kenaikan harga

Bila

pemerintah

merealisasikan

revolusi

BBM, cepat atau lambat, akan mendongkrak

Bila seumpama subsidi BBM itu diguyurkan

sekali melakukan program yang sifatnya

harga yang lain juga ikut naik. Harga sepiring

ke kedua kementerian tersebut maka bangsa

mensubsidi. Nilainya tentu tidak kecil. Bila ini

nasi di warteg yang biasanya Rp10.000,

ini akan memiliki infrastruktur jalan, jembatan,

dibiarkan dan menjadi kebiasaan maka kelak

akan membengkak menjadi Rp12.000. Harga

bendungan, saluran irigasi, yang memadai

akan menjadi beban pada pemerintahan

sepotong pepaya dari pedagang buah yang

dan bagus. Demikian pula TNI akan memiliki

selanjutnya. Sama seperti subsidi BBM yang

biasa mangkal di pinggir jalan yang biasanya

alutsista dan alpanhankam pada tahap

awalnya kecil-kecilan namun karena menjadi

dijajakan seharga Rp2.500, akan melompat

wajar, bisa pula sudah pada tingkat ideal.

kebiasaan, akhirnya menjadi beban dan sulit

menjadi Rp3.500. Bagi orang miskin yang penghasilannya 8

Niat pemerintah untuk menggenjot

untuk dihindarkan. ❏

pembangunan dengan menggunakan dana

AW


ISTIMEWA

Kartu Sejahtera Untuk Semua

S

AAT debat calon presiden, Jokowi

berada di Kalimantan Timur itu sudah memiliki

jadi saat Jokowi menjadi Walikota Solo, ia

memaparkan program mensejahtera-

Jaminan Kesehatan Daerah. Ditegaskan

mengeluarkan kartu jaminan itu.

kan rakyat dengan berjanji akan

bahwa sekarang adalah otonomi daerah

Bila Jokowi ingin mendorong KIS, KIP, dan

meluncurkan jaminan pengobatan,

sehingga masalah kesehatan juga urusan

KKS menjadi program nasional maka harus

pendidikan, dan biaya hidup lainnya. Untuk

kepala daerah. Kartu-kartu lain dari Jokowi

ada aturan hukum yang membuat seluruh

menyakinkan, ia mengeluarkan sebuah kartu

pun juga diemohi oleh anak mantan Bupati

kepala daerah patuh. Aturan hukum itu

di mana dengan menunjukan benda yang

Syaukani itu. Apa yang dilakukan Rita juga

tentunya harus di atas perda. Bisa jadi tiga

berbentuk segi empat dan terbuat dari mika

diamini oleh Bupati Kutai Timur, Isran Noor.

kartu yang dikeluarkan oleh Jokowi itu saat

itu, seseorang dan keluarganya bisa bebas

Menurut Isran, kartu jaminan dalam

ini belum memiliki payung hukum yang jelas,

dari biaya pengobatan di rumah sakit,

kesehatan dan pendidikan itu sudah ada dan

sehingga selain menjadi perdebatan juga

mendapat biaya sekolah, dan tunjangan

beredar di daerahnya.

mendapat penolakan dari para kepala

hidup lainnya.

Dalam soal kartu, Walikota Surabaya, Tri

daerah. Para kepala daerah berani menolak

Janji itu dibuktikan saat dirinya

Rismaharini, bisa dikatakan lebih ekstrim.

sebab mereka tahu ketiga kartu itu belum

mengunjungi korban letusan Gunung

Dalam soal pemberian layanan jaminan

memiliki payung hukum.

Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

kesehatan di kota pahlawan, masyarakat

Program ini adalah pengalihan dari

Berada di tengah para korban awan panas,

cukup dengan menggunakan sidik jari, dengan

sebagaian subsidi BBM. Program ini

mantan Gubernur Jakarta itu membagikan

menggunakan e-health atau fasilitas e-

bertujuan mulia, memberi jaminan hidup,

Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indone-

governence. Semua data masyarakat sudah

pendidikan, dan kesejahteraan kepada

sia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera

tercatat dalam fasilitas di informasi teknologi

rakyat yang tidak mampu. Untuk itulah

(KKS). Dengan kartu itulah para korban bisa

itu. Bagi Risma bila menggunakan kartu, akan

perlunya kerja sama semua pihak agar

memperoleh bantuan dari pemerintah secara

memakan biaya untuk ongkos cetak.

masalah yang ada segera diselesaikan, baik

cuma-cuma alias gratis.

Adanya penolakan dari banyak kepala

aturan hukum, anggaran, cara berlaku, dan

Kartu itu kelak akan dibagikan kepada

daerah itu menunjukan tidak adanya

nama. Perlunya untuk melepas ego sektoral

seluruh rakyat Indonesia, tentunya dengan

koordinasi dan pemahaman yang sama

sebab program ini dan program kepala

syarat ia tergolong dari kaum tidak mampu.

antara pemerintah pusat dengan pemerintah

daerah yang sudah berjalan semua untuk

Namun program dari sang presiden itu

daerah. Seperti dikatakan oleh Rita dan Isran

tujuan mulia seperti dalam amanat

mendapat penolakan dari beberapa kepala

bahwa program jaminan kesehatan dan

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Untuk itu

daerah. Bupati Kutai Kartanegara, Rita

pendidikan itu sudah ada di daerahnya. Model

semua harus kompak dalam soal

Widyasari, dengan terus terang menolak KIS.

jaminan seperti itu memang sudah menjadi

kesejahteraan. ❏

Dirinya menolak sebab daerahnya yang

trend kepala daerah. Dengan demikian bisa


AW

9

B

BERITA UTAMA

ERITA UTAMA

Peringatan Hari HAM Internasional

Menegakkan Prinsip-Prinsip HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih dibebani kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu yang belum tuntas hingga sekarang. Rekonsiliasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM tersebut.

S

UMARSIH tidak pernah lelah memperjuangkan keadilan bagi anaknya yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Bertahun-tahun sejak anaknya menjadi korban tragedi Semanggi I tahun 1999, ia terus mempertanyakan tentang siapa yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM terhadap anaknya. Menjelang peringatan hari HAM yang jatuh pada 10 Desember 2014, Sumarsih tak bosan mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Menteng, Jakarta Pusat. “Kalau memang benar mau menyelesaikan kasus HAM, Presiden Jokowi harus buktikan secara konkret. Dia harus bentuk pengadilan ad hoc untuk kasus HAM,” kata Sumarsih di kantor HAM, Kamis 4 Desember 2014. Tidak hanya Sumarsih, para korban dan keluarga korban lainnya dalam kasus pelanggaran HAM berat juga menuntut hal yang sama. Mereka mendesak Presiden menyelesaikan kasuskasus HAM berat pada masa lalu yang belum tuntas. Tuntutan itu wajar. Sebab, dalam visi misi ketika kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden 2014, pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla menuangkan program dalam Nawa Cita. Salah satu komitmen capres dan cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Hebat itu adalah penyelesaian kasus-kasus HAM melalui reformasi 10

sistem dan penegakan hukum. “Kami berharap hari HAM jangan dijadikan sekadar perayaan saja,” ujar Sumarsih. Negara memang masih berutang dalam soal penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Komnas HAM mencatat ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas (lihat bagian kedua “Tujuh Kasus Pelanggaran HAM yang belum Tuntas”). Tujuh kasus itu merupakan rekomendasi dari Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Indonesia yang dibentuk Komnas HAM sejak Desember 2012. Ketujuh kasus itu adalah kasus pembantaian massal pasca G-30-S, kasus Talangsari, penembakan misterius (Petrus), penghilangan orang secara paksa, kasus Trisakti, kerusuhan Mei 1998, kasus Semanggi I dan Semanggi II. Kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas hanyalah sekadar contoh masih terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia. Padahal, Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM. Ini terlihat dari pembukaan UUD 1945. Jauh sebelum Deklarasi Universal tentang HAM, para founding father Indonesia sudah mengakui dan mencantumkan HAM dalam konstitusi. Lebih rinci, HAM terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 Bab X pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Lalu, juga ada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam UU itu disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Namun, memang tidak bisa dipungkiri, Indonesia memiliki catatan buruk terkait perlindungan dan penegakan HAM. Ini terlihat dari pelanggaran HAM yang masih marak dari tahun ke tahun. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), misalnya, mencatat sepanjang Januari – November 2013 telah terjadi 709 kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

aparatur kepolisian. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 448 kasus. Data lain dari Komnas HAM menyebutkan, sepanjang 2014 telah menerima sekitar 6.000 kasus pelanggaran HAM. Dari seluruh kasus itu, 40% di antaranya ternyata dilakukan oleh aparatur kepolisian. Ketua Fraksi Partai Golkar, Rambe Kamarulzaman, mengakui bahwa pelanggaran HAM tentu saja masih terjadi. “Pelanggaran HAM tentu saja masih ada karena kita tidak bisa memberikan perlindungan dan menegakan HAM sesempurna seperti kita harapkan.Tapi, jangan dilupakan kemajuan dalam pelaksanaan HAM juga ada,” katanya kepada Majelis. Pengakuan serupa juga disampaikan anggota Komnas HAM Prof. Hafid Abbas.

“Saya optimistis bahwa kita memang belum sepenuhnya sampai pada titik yang ideal dalam pelaksanaan HAM, tetapi pelaksanaan HAM kita senantiasa cenderung membaik,” ujarnya kepada Majelis. Hafid memberi catatan bahwa persoalan HAM yang sering dihadapi adalah isu minoritas, kekerasan, dan lainnya. Namun, proses (terjadinya pelanggaran HAM) memang harus dilewati menuju perlindungan HAM yang ideal. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Soenmanjaya, menjelaskan lebih jauh bahwa secara konstitusional sudah tidak ada lagi celah dalam pelaksanaan HAM. Sebab, dalam UUD NRI Tahun 1945 sudah dicantumkan pasal-pasal HAM yang sangat komprehensif, yaitu Pasal 28 A sampai J. Begitu pula sudah ada UU yang mengimplementasikan amanat konstitusi 11

BERITA UTAMA

Rambe Kamarulzaman

tersebut (UU No. 39 Tahun 1999). Secara kelembagaan juga sudah ada Komnas HAM. “Kita memang perlu bersyukur telah banyak kemajuan dalam pelaksanaan HAM. Tetapi di sana sini memang masih terjadi pelanggaran yang membuat kita prihatin,” ujarnya kepada Majelis. Soenmanjaya mencontohkan beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi belakangan ini, seperti kasus penyerbuan TNI ke markas kepolisian di Batam, tewasnya seorang demonstran dalam unjukrasa menolak kenaikan BBM di Makassar, atau kasus penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga di Medan. Berbagai kasus itu antara lain karena belum tersosialisasikannya nilai-nilai asasi dari HAM tersebut. Penilaian serupa juga disebutkan Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang. “Pelaksanaan HAM di Indonesia masih terbilang bagus,” katanya kepada Majelis. Salah satu inti dari HAM adalah nurani. Hak asasi adalah nurani. Namun, Oesman mengingatkan agar dalam pelaksanaan HAM, Indonesia tidak perlu terpengaruh dan ikutikutan dengan HAM negara lain. Pasalnya, setiap negara mempunyai perbedaan dalam parameter pelaksanaan HAM. Oesman juga menjelaskan bentuk pelanggaran HAM bisa beragam rupa. Namun, semuanya memiliki kesamaan, yaitu kekerasan. “Nah, penyebab dari itu semua (pelanggaran HAM) adalah karena potensi konflik dan terjadinya konflik. Konflik menghasilkan pelanggaran HAM, baik pelanggaran HAM kecil, sedang, sampai

pelanggaran HAM berat. Untuk mengurangi dan mengeliminir pelanggaran HAM, penyebab konflik itu harus diselesaikan. Harus ada manajemen konflik yang bagus,” paparnya.

Pelanggaran HAM masa lalu : Rekonsiliasi Meski harus diakui sudah ada kemajuan dalam pelaksanaan (perlindungan dan penegakkan) HAM, namun HAM di Indonesia masih dibebani dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu yang belum tuntas hingga sekarang. Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas juga merasakan persoalan HAM berat di masa lalu seolah-olah membelenggu bangsa Indonesia untuk melangkah ke depan. “Tapi memang kita juga tidak bisa mengabaikan masa lampau dengan memfokuskan perhatian pada masa kini. Masa lampau,

masa kini, dan masa depan itu saling bertautan secara linier,” ujarnya. Soenmanjaya juga berpendapat sama. Dia menyebutkan kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu tidak bisa dibiarkan begitu saja. “Ini bisa menjadi bom waktu, karena itu persoalan HAM masa lalu harus diselesaikan. Memang perlu dibatasi kurun waktu pelanggaran HAM berat itu terjadi. Apakah pada masa kemerdekaan, pada masa Orde Baru, atau pada masa reformasi saja,” katanya. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Soenmanjaya menegaskan bahwa prinsip hukum adalah retroaktif, artinya tidak berlaku surut. Jadi, memang perlu ada pembatasan kapan pelanggaran HAM masa lalu yang ingin diselesaikan. “Selain itu, kita juga perlu mengangkat kembali tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional meski UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (UU No. 27 tahun 2004) telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK),” katanya. Menurut Soenmanjaya, penyelesaian pelanggaran HAM berat pada masa lalu bisa dilakukan secara hukum dan rekonsiliasi. “Melalui rekonsiliasi memang cukup mulia, tetapi kasusnya harus diselesaikan dulu secara hukum. Pada saat terjadi rekonsiliasi harus sudah tidak ada masalah lagi. Aspek hukum bisa juga diselesaikan dalam rekonsiliasi. Jika ada pihak yang masih tidak puas bisa melakukan jalur hukum karena negara kita negara hukum. Yang pasti, pelanggaran HAM berat masa lalu jangan menjadi bom waktu,” jelasnya. Rambe Kamarulzaman juga mengakui,

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

12


Soenmanjaya

masih adanya masalah yang mengganjal dalam HAM. “Meskipun kita sudah bergerak melangkah, tapi memang ada soal HAM yang belum tersentuh sama sekali, yaitu pelanggaran HAM berat masa lalu. Sangat disayangkan, penyelesaian melalui UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibatalkan MK. Sampai sekarang UU- rekonsiliasi itu belum terbentuk lagi,” katanya. Ketua Komisi II DPR RI itu juga melihat masyarakat ingin agar kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bisa segera dituntaskan. Namun, karena UU yang menyangkut penyelesaian kasus itu dibatalkan MK, akhirnya kasusnya menggantung. “Padahal harus ada dasar hukum dalam penyelesaian kasus

Hafid Abbas EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

pelanggaran HAM berat masa lalu. Seharusnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terbentuk kembali. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan HAM itu. Kalau pelanggaran HAM berat masa lalu ingin dihapuskan atau diputihkan maka harus ada badan yang ditentukan UU untuk mengeluarkan keputusan soal itu,” urainya. Hafid Abbas juga sepakat bahwa rekonsiliasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu. “Misalnya saja kasus 1965, masa kita ngotot membawa ke meja hijau padahal orang-orangnya sudah sepuh, berusia 90 sampai 100 tahun? Sebaiknya dalam persoalan ini kita bawa saja pada proses rekonsiliasi sehingga

mereka bisa menikmati hari tuanya. Banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lampau itu,” katanya. Hafid Abbas mengungkapkan, ada tiga jalan tol untuk mengatasi semua persoalan HAM. Pertama, pelanggaran HAM yang terjadi sebelum 2000, seperti peristiwa Westerling dan lainnya, bisa kita bawa ke pengadilan ad hoc. Lalu, bisa diadopsi bagaimana Dewan Keamanan PBB menghadapi kejahatan di Yugoslavia atau Ruwanda. Selanjutnya, DPR bisa menyetujui jalan keluar itu dan presiden pun bisa menetapkan penyelesaian kasus itu. Kedua, kalau pelanggaran HAM terjadi setelah 2000 maka bisa dibawa ke pengadilan HAM yang sudah ada, yaitu di Surabaya, Makassar, Medan, dan Jakarta. “Kalau kedua hal itu tidak bisa diselesaikan masih ada jalan ketiga, yaitu diselesaikan melalui rekonsiliasi. Jadi, siapa pun yang melakukan pelanggaran HAM tidak mungkin tanpa solusi, apalagi negara kita adalah negara hukum. Memang upaya ini belum optimal, tentu saja karena kita baru memulai proses ini,” katanya. Hafid Abbas memberi pesan bahwa HAM adalah esensi dalam menciptakan rasa aman dan menjalankan pembangunan. “Rasa aman dan pembangunan tidak mungkin terwujud kalau tidak ada HAM. Ham adalah ruhnya. Saya kira tidak akan ada tempat bagi pelanggar HAM selama esensi HAM itu terpelihara, seperti keadilan, pemerataan, tidak ada diskriminasi,” katanya. Maka, menurut Soenmanjaya, menjadi penting menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal IKa seperti dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam sosialisasi itu terkandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM. Bahkan, bila perlu pemerintah memasukkan HAM dalam kurikulum sekolah yang disertai implementasi dan contoh. “Perlu juga sosialisasi (pemahaman HAM) kepada ke berbagai lapisan masyarakat secara masif, terutama TNI dan Polri. Para pembentuk UU, yaitu pemerintah dan DPR, juga perlu mendalami masalah HAM, agar jangan sampai terjadi kekosongan hukum berkaitan dengan HAM,” pungkasnya. ❏ Derry Irawan/M. Budiono/Budi Sucahyo

13

BERITA UTAMA

Tujuh Kasus Pelanggaran HAM yang Belum Tuntas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat masih ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang perlu segera diselesaikan. Jika tidak dituntaskan, kasus pelanggaran HAM itu akan terus menjadi beban sejarah.

Inilah sekilas tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia.

Pembunuhan massal pasca G-30-S Pembunuhan massal di Indonesia dalam kurun waktu 1965 – 1966 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada masa setelah terjadinya Gerakan 30 September. Dalam pembunuhan massal itu diperkirakan lebih dari setengah juta orang dibantai dan lebih dari satu juta orang dipenjara. Pembersihan ini merupakan peristiwa penting dalam transisi ke Orde Baru. Pembunuhan dimulai Oktober 1965 dan mulai mereda pada awal 1966. Pembunuhan dan penangkapan anggota yang diduga aktivis Partai Komunis dimulai dari ibukota Jakarta, kemudian melebar ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, lalu Bali. Ribuan vigilante (orang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri) dan tentara Angkatan Darat menangkap dan membunuh orang-orang yang dituduh anggota PKI.

Penembakan Misterius (Petrus)

N

EGARA ternyata masih punya “utang’ dalam penyelesaian kasus hukum pelanggaran hak asasi manusi (HAM) berat. Beban tersebut ternyata sudah berlangsung sejak lama dan diemban dua presiden terakhir, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo. Apalagi presiden periode 2014 – 2019—karena SBY sudah terlepas dari beban itu—harus memikul beban penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat ini. Dari catatan Komnas HAM, ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas. Tujuh kasus itu merupakan rekomendasi dari Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM berat di Indonesia yang dibentuk Komnas HAM sejak Desember 2012. Saat itu, sebenarnya ada 10 kasus yang direkomendasikan Komnas HAM agar diselesaikan secara hukum oleh negara. Namun, tiga di antaranya sudah memasuki proses persidangan, yaitu kasus kekerasan di Abepura, kasus Timor Timur, dan Tanjung Priok. Sementara tujuh kasus pelanggaran HAM berat lainnya sudah berada di Kejaksaan Agung. Namun, lembaga negara itu belum 14

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

melakukan peningkatan status ketujuh kasus tersebut. Ketujuh kasus pelanggaran HAM berat tersebut adalah kasus (kekerasan) di Trisaksi, kasus Semanggi I, dan Semanggi II, kasus Talangsari, penghilangan orang secara paksa, penembakan misterius (Petrus), pembantaian massal pasca G-30S, dan kerusuhan Mei 1998. Kejaksaan Agung mengembalikan tujuh berkas perkara itu ke Komnas HAM karena petunjuk yang diinginkan kejaksaan belum terpenuhi. Sejumlah berkas pelanggaran HAM berat hasil penyelidikan pro justisia dilakukan Komnas HAM antara lain peristiwa Trisaksi, Semanggi I (1998) dan Semanggi II (1999). Berkas kasus itu sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung pada April 2002, namun proses penyidikan tidak berjalan. Kemudian berkas peristiwa Mei 1998 yang diserahkan ke Kejaksaan Agung pada September 2003, penghilangan orang secara paksa periode 1997 – 1998 diserahkan November 2006, peristiwa Talangsari Lampung 1989 diserahkan Oktober 2008 dan peristiwa WasiorMamena Papua 2001 dan 2003 diserahkan September 2004.

Penembakan misterius atau sering disingkat Petrus (operasi clurit) adalah suatu operasi rahasia dari pemerintah Soeharto pada 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan begitu tinggi saat itu. Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap karena itu muncul istilah “Petrus” (penembak misterius). Pada 1983 tercatat 532 orang tewas, 367 orang di antaranya tewas akibat luka tembakan. Pada 1984 ada 107 orang tewas, 51di antaranya tewas ditembak. Tahun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 di antaranya tewas ditembak. Para korban Petrus saat ditemukan masyarakat dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan dan kebun.

Peristiwa Talangsari, Lampung 1989 Peristiwa Talangsari 1989 adalah insiden yang terjadi di antara kelompok Warsidi dengan aparatur keamanan di Dusun Talangsari III, Desa EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur (sebelumnya masuk Kabupaten Lampung Tengah). Peristiwa ini terjadi pada 7 Februari 1989. Peristiwa Talangsari tak lepas dari peran seorang tokoh bernama Warsidi. Di Talangsari, Lampung, Warsidi dijadikan Imam oleh Nurhidayat dan kawan-kawan. Nurhidayat, dalam catatan, pernah bergabung ke dalam gerakan DI-TII (Darul Islam – Tentara Islam Indonesia) Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Nurhidayat dan kawan-kawan merencanakan sebuah gerakan. Namun, gerakan itu tercium aparatur keamanan. Pada 7 Februari terjadi penyerbuan ke Talangsari oleh aparatur keamanan. Sebanyak 27 orang tewas di pihak kelompok Warsidi. Kemudian kejadian itu terkenal dengan peristiwa Talangsari, Lampung.

Penghilangan orang secara paksa Penculikan aktivis 1997/1998 adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa terhadap aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1998. Selama periode 1997/1998 Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari jumlah itu, satu orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya belum ditemukan hingga hari ini. Sembilan aktivis yang dilepaskan adalah Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto, Andi Arief. Sedangkan 13 aktivis yang belum dtemukan berasal dari berbagai organisasi seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan Mahasiswa. Mereka adalah Petrus Bima Anugerah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Mundandar Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, Abdun Nasser.

Peristiwa Trisaksi Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Mereka tewas tertembak di dalam kampus terkena peluru tajam di tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Diawali dengan demonstrasi damai oleh civitas akademika Universitas Trisakti. Namun, kemudian berubah menjadi anarki setelah tindakan provokatif aparatur kepada mahasiswa yang menyebabkan beberapa mahasiswa terpancing emosinya. Bersamaan dengan itu aparatur secara membabi buta menyerang mahasiswa dengan tembakan dan gas air mata. Aparatur tetap mengejar mahasiswa dan melakukan tindakan kekerasan (memukul, menginjak, dipopor senjata). Mahasiswa yang telah berada dalam kampus pun tak luput dari sasaran tembak beberapa sniper.

Kerusuhan Mei 1998 Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei – 15 Mei 1998, khususnya di ibukota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan diawali krisis keuangan Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa Trisakti. Pada kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa (Tiongkok). Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Terdapat ratusan wanita keturunan Tiongkok diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai,

dianiaya secara sadis kemudian dibunuh. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tiongkok yang meninggalkan Indonesia. Tidak lama setelah kejadian berakhir, dibentuklah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelelidiki kerusuhan ini. TGPF mengeluarkan sebuah laporan yang dikenal dengan “Laporan TGPF”.

Semanggi I dan Semanggi II Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal Tragedi Semanggi I pada 11 – 13 November 1998 pada masa pemerintahan transisi Indonesia. Pada peristiwa ini,17 warga sipil tewas. Kala itu, masyarakat dan mahasiswa menolak Sidang Istimewa MPR 1998 dan juga menentang dwi fungsi ABRI/TNI. Sepanjang diadakan Sidang Istimewa, masyarakat bergabung dengan mahasiswa melakukan demonstrasi ke jalanjalan di Jakarta. Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Untuk kesekian kalinya tentara melakukan tindak kekerasan terhadap aksi mahasiswa. Kala itu ada desakan untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB). Mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakukannya UU PKB. Dalam aksi itu, mahasiswa dari Universitas Indonesia, Yun Hap, meninggal dengan luka tembak di depan Universitas Atma Jaya. BS

15

BERITA WAWANCARA UTAMA

Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua MPR RI

Pelaksanaan HAM Sudah Bagus

S

ETIAP 10 Desember, seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Tanggal itu dipilih untuk menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadopsi dan memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah pernyataan global tentang HAM, pada 10 Desember 1948. Bangsa Indonesia pun menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Beberapa pasal dalam konstitusi Indonesia pun sangat menekankan pentingnya hak asasi manusia. Namun, bagaimana penerapan dan pelaksanaan HAM di Indonesia? Mengapa pelanggaran HAM masih saja terjadi? Untuk menjawab pertanyaan ini, Majelis mewawancarai Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang. Berikut perbincangan Deri Irawan dari Majelis dengan Oesman Sapta Odang beberapa waktu lalu. Petikannya. Bagaimana Bapak melihat pelaksanaan dan perlindungan HAM di Tanah Air saat ini? Apakah sudah sesuai konstitusi dan UU tentang HAM? Atau, masih jauh dari harapan? Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di

16

Indonesia masih terbilang bagus. Tapi yang perlu ditegaskan adalah Hak Asasi Manusia adalah nurani kita semua. Hal itu yang perlu ditegaskan. Namun, dalam pelaksanaanya di Indonesia harus dipikirkan kembali. Karena penerapan HAM di Indonesia jangan sekalikali ikut-ikutan HAM internasional. Apakah masih terjadi pelanggaranpelanggaran HAM? Pelanggaran HAM terjadi akibat adanya suatu konflik. Beberapa penyebab terjadinya konflik di Indonesia antara lain: Pertama, karena kebijakan pembangunan. Kebijakan pembagunan yang sentralistik dan tidak merata selama puluhan tahun sebelumnya telah menyebabkan ketidakpuasan rakyat di beberapa daerah. Kondisi ini sering sekali menyebabkan konflik vertikal ( pusat-daerah) dan horizontal (lokal-pendatang). Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kebijakan pemerintah yang terkadang cenderung lebih menguntungkan kelompok pendatang juga menambah potensi konflik sosial yang melibatkan emosionalitas dalam aspek komunal. Kedua, belum adanya kedewasaan politik para politisi. Perubahan sistem politik yang tidak disertai dengan kedewasaan para politisi telah ikut menyumbang terjadinya konflik. Beberapa kasus kekerasan komunal yang terjadi pada saat kontestasi politik

(Pemilukada dan Pileg) adalah contoh akibat dari mobilisasi dan provokasi yang dilakukan oleh para politisi yang belum memiliki kedewasaan politik. Ketiga, isu agama. Secara mendasar, pemahaman dan ajaran agama di Indonesia tetap mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kesejahteraan. Namun, pada kesehariannya, ajaran keagamaan mendapatkan


konteks penafsiran yang luas dan tergantung pada ideologi kelompok sosialkeagamaan tertentu. Pemeluk agama yang memakai isu-isu agama yang tidak toleran berpotensi menimbulkan konflik-konflik sosial dengan pemeluk agama lain, pemeluk agama yang sama, dan pemeluk kepercayaan yang dianggap tidak beragama. Hal ini akan berubah menjadi kekerasan bila ajaran agama yang intoleran tersebut berkelompok dalam organisasi yang radikal, militan dan melanggar kewarganegaraan di ruang publik. Keempat, pertentangan elit dan ego sektoral lembaga negara. Lalu, kelima, melemahnya mekanisme tradisional dan memudarnya identitas budaya asli. Dan, keenam, adanya intervensi asing. Pemerintah yang kurang mendapatkan dukungan dari rakyatnya, menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat, dan kurangnya lapangan pekerjaan membuat pihak luar negeri (asing) mudah masuk ke lokasi rawan konflik. Konflik-konflik etnis atau pemeluk agama yang berawal dari penguasaan sumber daya alam sangat mudah mengundang masuknya intervensi asing. Karena itu perlu adanya manajemen konflik yang baik, yang harus diketahui, dipelajari dan diterapkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Jadi, kalau manajemen konflik bagus, konflik tidak ada maka tidak ada pelanggaran HAM. Saya rasa itu yang harus diperhatikan. Apa saja bentuk pelanggaran HAM? Bisa bermacam-macam. Intinya adalah kekerasan. Nah penyebab dari itu semua adalah adanya potensi konflik dan terjadinya konflik, seperti yang sudah saya jelaskan. Intinya adalah kita harus melakukan manajemen konflik yang baik. Menurut Bapak, bagaimana mengurangi atau mengeliminir pelangggaran HAM? Pelanggaran HAM terjadi disebabkan adanya konflik. Konflik akan menghasilkan pelanggaran HAM, mulai dari yang kecil, sedang, sampai berat. Untuk mengurangi dan mengeliminir pelanggaran HAM, ya harus diselesaikan penyebab konflik. Harus ada manajemen konflik yang bagus. Yang paling mendasar adalah kita semua harus memahami Pancasila sebagai dasar EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila merupakan dasar falsafah (philosofische grondslag), pandangan hidup (weltanschauung), ideologi nasional, sekaligus ligatur (pemersatu) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus menjadi ‘meja statis’ yang artinya harus menjadi dasar pijakan dalam menyusun dan menetapkan segala kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang

pelanggaran HAM. Maka, pimpinan MPR berusaha menengahi antara dua kubu ini agar jangan lagi berselisih demi rakyat dan bangsa. Lainnya adalah, saat kami baru dilantik menjadi Pimpinan MPR RI, kami langsung road show ke berbagai elemen masyarakat dan berbagai tokoh masyarakat yang berbedabeda untuk menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wapres RI terpilih. Hal ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran dan teladan baik untuk semua rakyat agar bersatu tanpa melihat perbedaan. Apa yang masih menjadi harapan

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ada di Indonesia. Pancasila juga harus menjadi sebuah ‘Leitstar dinamis’, yakni suatu bintang pengarah yang menjadi kompas penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa yang bisa dilakukan MPR dalam hal HAM? Lembaga MPR RI pada periode kepemimpinan lalu dan sekarang komit melakukan sosialisasi janji-janji kebangsaan (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) yang dulu dikenal sebagai Empat Pilar berbangsa dan bernegara. Itu adalah upaya MPR mengajak seluruh rakyat Indonesia memahami kembali dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa tersebut. Upaya kita lainnya adalah berusaha menengahi beberpa perselisihan antar kubu politik tingkat elit seperti KIH dan KMP. Hal ini akan berpotensi terjadi konflik dan

dalam pelaksanaan HAM (harapan terhadap pemerintahan baru dalam hal pelaksanaan dan perlindungan HAM)? Hak asasi manusia itu harus dibangun di negara masing-masing dulu. Khusus untuk Indonesia, kita selesaikan dulu pengaturan hak asasi manusia di negara sendiri, baru kita bicara soal internasional. Jangan internasional mengintervensi kita di dalam negeri. Kejadian dan fokus penerapan HAM antara satu negara dengan negara lain berbeda-beda atau tidak sama. Dengan kata lain, kasus soal HAM tidaklah sama antarnegara, antara satu negara dan negara yang lain pasti berbeda dan penyelesaiannya pun akan berbeda. Jadi kita harus memiliki mekanisme HAM dalam negeri dulu. Itu yang harus dipatuhi. Jadi jangan selalu kita ikut-ikutan internasional. Di negara mereka juga penerapan HAM-nya belum tentu benar. ❏ 17

N

NASIONAL

ASIONAL Ketua MPR Zulkifli Hasan:

Sistem Presidensiil Masih Kurang Efektif Secara konstitusi Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil, sistem pemilu proporsional, dan menganut sistem multi partai. Namun, “Sampai sekarang, pemerintahan demokratis yang dibangun belum stabil,” kata Zulkifli.

K

EHADIRAN Ketua MPR RI DR. HC. Zulkifli Hasan, SE.,MM., di ballroom Hotel Bumi Minang di Kota Padang, Sumatra Barat, Jumat 21 November 2014, disambut tarian Pasambahan yang dipersembahkan para penari dari sanggar Satampang Baniah Sumatra Barat. Tarian tradisional Minangkabau ini ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan, yang hari itu tamu kehormatannya adalah Ketua MPR Zulkifli Hasan beserta rombongan dari Jakarta. Itulah sebuah prosesi adat mengawali acara pembukaan Seminar Nasional Kebangsaan bertema: “MPR RI dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia.” Setelah tarian berlalu, tepat pukul 09.30 WIB, acara pun dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu, diteruskan kata laporan Kepala Pusat Pengkajian (Puskaji) Setjen MPR Ma’ruf Cahyono dan sambutan Rektor Universitas Andalas (Unand) Prof. DR. Weri Darta Taifur, SE, MM., selaku tuan rumah. Seminar yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Unand ini ternyata menarik peminat yang cukup besar. Pihak penyelenggara semula hanya menyediakan 300 tempat duduk untuk peserta, dan ternyata yang hadir mencapai 400 peserta lebih. Akibatnya, pihak panitia harus menyediakan kursi tambahan, dan

18

bahkan tidak sedikit duduk di lantai. Seminar ini juga punya daya tarik buat puluhan wartawan di Padang. Mereka mengikuti seminar hingga selesai. Salah satu daya tarik seminar ini, selain kehadiran Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, juga tampilnya tokoh-tokoh nasional sebagai pembicara (narasumber). Mereka adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.,MH., Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH, SU., Prof. Dr. Saldi Isra yang ketiga Pakar Hukum Tata Negara yang asing lagi di Indonesia. Selain narasumber dari kalangan anggota MPR sendiri, yaitu: H. Abidin Fikri, SH., (Fraksi PDI Perjuangan), Drs. Bambang Sadono, SH.,MH., (Kelompok DPD), dan H. TB. Soenmandjaja (Fraksi PKS). Kepala Puskaji Ma’ruf Cahyono dalam laporannya menyatakan, seminar seperti ini telah diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia. Pada periode kepemimpian MPR 2009-2014 telah melahir satu rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode 2014-2019. Nah, seminar yang membahas MPR dan Sistem Presidensiil ini, menurut Ma’ruf Cahyono, ada tiga hal ingin dicapai, yakni: bagaimana memahami sistem presidensiil, dimensi kajian, dan serap aspirasi dalam rangka pendalaman konsep sistem ketatanegaraan kita. Seminar kemudian dibuka secara resmi oleh Ketua MPR RI Zulkifli EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014


Hasan dengan pemukulan gong, setelah sebelumnya menyampaikan pidato pengantar diskusi (keynote speech). Dalam pidatonya, Zulkifli Hasan menyatakan, semiEDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

nar ini sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan bangsa hari ini dan masa depan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dengan tetap berlandaskan nilai-nilai

konstitusi. Salah satu aspek yang menentukan dalam penyelenggaraan Negara adalah sistem pemerintahan yang dianut suatu Negara. Amandemen UUD Tahun 1945, menurut Zulkifli Hasan, telah membawa konsekuensi yang luas berupa terjadinya perubahan setting kekuasaan pemerintahan. Perubahan ini kemudian berkembang luas dan mengarah pada perdebatan mengenai sistem pemerintahan yang seyogyanya dikembangkan di Indonesia masa depan. Salah satu persoalan penting yang masih menjadi perdebatan, menurut Zulkifli Hasan, adalah mengenai sistem pemerintahan. Secara konstitusi Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil, sistem pemilu proporsional, dan menganut sistem multi partai. “Sampai sekarang, pemerintahan demokratis yang dibangun belum stabil,” kata 19

NASIONAL

Zulkifli. Rumusan sistem presidensiil dalam penerapannya masih dianggap sulit. Bahkan berjalan kurang efektif. Apalagi didukung lemahnya performa dan lemahnya lembaga presiden dalam menjaga stabilitas politik. Oleh karena itu, kata Zulkifli, perlu desain sistem pemerintahan presidensiil yang efektif dengan penataan kembali, baik secara institusional maupun non institusional. “Patut direnungkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar, bangsa yang setiap waktu berbenah diri,” ujar Zulkifli Hasan pada acara yang juga dihadiri Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno itu.

Rekomendasi Seminar Kebangsaan Padang

S

EMINAR Nasional Kebangsaan “MPR RI dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia” yang berlangsung di Padang pada 21 November 2014 telah melahirkan 6 (enam) butir rekomendasi. Rekomendasi tersebut disusun oleh Tim Perumus berdasarkan masukan-masukan dari keynote speech yang disampaikan Ketua MPR RI DR. HC. Zulkifli Hasan, SE., MM., dan orasi ilmiah oleh pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie. Selain paparan dari sejumlah narasumber, yaitu: Prof. Mahfud MD., Prof. Saldi Isra, Drs. Bambang Sudono, S.H., M.H.; H. TB Soenmandjaja, dan Abidin Fiqri, S.H., serta dinamika yang berkembang selama seminar ini berlangsung. Adapun isi rekomendasi tersebut sebagai berikut: 1. Pidato kenegaraan yang disampaikan di hadapan sidang MPR adalah sebagai bentuk representasi perwakilan aspirasi seluruh masyarakat Indonesia, baik aspirasi masyarakat secara politik maupun aspirasi masyarakat di daerah. Sehingga tidak saja menghemat anggaran negara, tetapi juga memfungsikan MPR sebagaimana desain UUD NRI Tahun 1945. 2. Sidang tahunan MPR sudah semestinya menjadi tempat lembaga-lembaga negara, termasuk MPR RI, untuk menyampaikan capaian kinerja selama satu tahun. Namun, penyampaian tersebut tidak ditujukan untuk mendapatkan penilaian MPR tetapi semata-mata sebagai bentuk penyampaian capaian kinerja kepada rakyat. 3. MPR harus aktif melakukan kajian ketatanegaraan, terutama perkembangan kekinian sehingga dapat menjadi wadah pertemuan para negarawan dalam rangka merumuskan sistem kehidupan bernegara yang sesuai perkembangan zaman

Jimly Asshiddiqie

Usai pidato Ketua MPR dilanjutkan orasi ilmiah disampaikan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. Dalam orasi berjudul Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan ini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga menyoroti sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Profesor Jimly, dalam perjalanan 15 tahun reformasi, tanpa disadari, timbul gejala anomi dan anomali sebagai akibat sistem norma yang tumpang tindih dan pergeseranpergeseran yang menyebabkan norma lama telah ditinggalkan, sementara norma baru belum efektif. Rangkaian acara pembukaan seminar hari itu ditutup dengan peluncuran buku “10 Tahun Bersama SBY” karya Prof. Dr. Saldi Isra, pakar Tata Negara dari Universitas Andalas Padang. Dalam peluncuran buku ini menampilkan Profesor DR. Mohammad Mahfud MD, mantan Ketua MK, sebagai pembicara tunggal. ❏

4. MPR harus diletakkan sebagai lembaga penyeimbang di antara semua kepentingan warga bangsa dan warga negara, serta mampu melepaskan kepentingan kelompok dan partai politiknya; 5. MPR menjadi tempat penataan sistem ketatanegaraan dan pembangunan berkesinambungan yang memutus sekat-sekat kepemimpinan pada setiap periode jabatan Presiden dan DPR, serta DPD. Penataan itu dapat dilakukan dengan mengkaji ulang keberadaan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai rambu-rambu kehidupan bernegara; 6. Sebagai lembaga kajian konstitusi, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas akan menjadi pusat kajian terdepan dalam mendukung upaya menegakkan gagasan konstitusional dan norma hukum tata negara yang mesti diberlakukan melalui kerjasama dengan MPR-RI dan pihak-pihak terkait lainnya. Rekomendasi ini sebagai sumbangsih seminar nasional di Ranah Minang buat bahan penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan peran MPR RI ke depan. Karena itu, Seminar Nasional Kebangsaan Padang berharap, rekomendasi ini mampu ditindaklanjuti pihak-pihak berkepentingan sebagai kontribusi pemikiran dan tindakan yang lebih baik dalam praktik penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. SCH

SCH

20


MPR Dalam Sistem Presidensiil

Manfud MD

P

ADA Seminar Nasional Kebangsaan di Hotel Bumi Minang, Padang, 21 No vember 2014, Profesor DR. Mohammad Mahfud MD menyampaikan makalah berjudul: “MPR Dalam Sistem Presidensiil,” —sesuai dengan tema seminar “MPR dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil di Indonesia.” Karena isi makalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)ini kami anggap penting, karena ada kaitannya dengan peran MPR ke depan, maka pokok-pokok pikiran Profesor Manfud MD yang tertuang dalam makalah tersebut kami kutip beberapa bagian, dan kami sajikan untuk pembaca Majelis. Pada awal refomasi ada pandangan umum bahwa kalau mau melakukan reformasi maka harus membenahi sistem politik dari yang otoriter ke yang demokratis. Demokratisasi politik harus dilakukan, sebab hanya sistem politik yang benar-benar demokratis bisa memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena pemerintah otoriter selalu muncul pada saat berlakunya UUD 1945 asli (ditetapkan 18 Agustus 1945). Dengan segala penafsiran EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014


dan praktiknya maka upaya membangun sistem politik yang demokratis haruslah dilakukan melalui reformasi kostitusi atau amandemen UUD 1945. Demikianlah pada periode 1999-2002, MPR hasil pemilu 1999 melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dalam empat tahap. Salah satu komitmen penting dari amandemen UUD 1945 adalah memperkuat sistem Presidensiil agar pemerintah bisa kuat dan stabil, tetapi tetap berpijak pada prinsip sekaligus mekanisme yang demokratis. Menurut UUD 1945 hasil amandemen — yang resmi disebut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 — hubungan antara lembaga negara tidak lagi bersifat verstikal-struktural, tetapi bersifat horizontal-fungsional. Hubungan bersifat horizontal-fungsional ini artinya tidak ada lagi lembaga negara yang lebih tinggi dari yang lain, semua sejajar, hanya dibedakan dalam fungsi. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Di tingkat pusat semua berjumlah delapan, yaitu: MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY.

Presiden adalah Kepala Negara dengan simbol RI-1, tetapi ia bukan lembaga tertinggi dalam struktur ketatanegaraan. Begitu pun MPR, meskipun berhak menetapkan dan mengubah UUD atau memilih Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang berhalangan tetap dalam masa jabatannya, tetapi MPR bukanlah lembaga tertinggi negara. MPR mempunyai kekuasaan karena secara fungsional UUD memosisikan seperti. Dua hak dan wewenang penting MPR yang ada sebelum reformasi, yakni memilih Presiden/ Wakil Presiden dan mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regelings) dicabut oleh konstitusi baru. Pemosisian hubungan antara MPR dan Presiden dan atau dengan lembaga negara lainnya seperti itu di dalam sistem Presidensiil tidak ada yang salah. Mengapa? Karena sebenarnya, di manapun, konstitusi itu tidak ada yang benar atau salah, bahkan juga tidak ada konstitusi yang secara kategoris baik atau buruk. Benar dan salah atau baik dan buruk itu relatif. Benar kata kelompok A, salah kata kelompok D; bagus kata kelompok C, buruk kata kelompok B. Faktanya, selalu saja ada yang mempersoalkan isi konstitusi. 21

NASIONAL

Oleh sebab itu, lepas dari soal benar dan salah atau baik dan buruk, konstitusi itu mengikat dan harus diikuti atau ditaati sebagai kesepakatan (resultante) oleh pembentuknya secara sah.

Memantapkan MPR sekarang Setelah menguraikan secara panjang lebar mengenai Presidensiil, baik yang diberlakukan pada masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Refosmasi, akhirnya Profesor Mahfud MD dalam makalahnya menyimpulkan dua hal, yaitu: Pertama, kedudukan dan fungsi MPR RI di dalam konstitusi yang ada sekarang ini, seperti juga masa lalau, tidak salah dan tidak jelek. Ia berlaku karena resultante pada aktornya melalui prosedur yang sah. Maka, tidak perlu lagi kita memperdebatkan apakah sistem perwakilan yang kita anut itu bikameral atau trikameral, atau monokameral. Kedua, meskipun begitu, ia tetap bisa diubah dengan resultante baru jika ada pemikiran dan arus kuat untuk melakukannya. Dengan posisi dan fungsi, hak, dan wewenang yang dimiliki oleh MPR saat ini implementasinya bisa dimaksimalkan. Profesor Mahfud MD kemudian mengakhir presentasinya dengan dua cacatan: Pertama, MPR yang merupakan wadah anggota-anggota dapat membangun keseimbangan politik dan meredam ketegangan antarlembaga politik yang kerapkali terjadi selama era reformasi. MPR perlu menjaga agar ancaman impeachment jangan terlalu diobralkan, dan MPR harus menjaga betul bahwa impeachment itu hanya dapat dilakukan kalau ada alasan tertentu yang ketat, serta harus melalui presedur politik dan yuridis (pengadilan) secara proporsional. Kedua, sebagai lembaga pembentuk konstitusi melalui kesekjenan dan arahan pimpinannya, MPR dapat melakukan sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 untuk membangun kesadaran berkonstitusi agar sebanyak mungkin warga negara mengetahui isi konstitusi dan mau menaatinya. Ketiga, MPR harus menyikapi dengan bijak dan mengolah dengan obyektif pandanganpandangan masyarakat tentang usul perubahan kembali UUD 1945. Seperti diketahui, akhir-akhir ini adakalanya muncul keinginan dan usul agar UUD 1945 22


diamandemen lagi, bahkan ada yang menginginkan kembali ke UUD 1945 asli (yang disahkan 18 Agustus 1945). Usul-usul dan aspirasi tersebut harus terus diolah, sebab secara konstitusional MPR-lah yang berhak menetapkan berlakukannya UUD. Salah satu masalah yang dihadapi dalam hal perubahan UUD 1945 adalah ketentuan dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 bahwa usul perubahan tidak bisa diajukan terhadap keseluruhan isi UUD, melainkan harus diajukan dengan menunjuk bagian (Pasal atau ayat) tertentu disertai alasan perubahan, dan usul perubahan untuk masing-masing bagian itu. Ketentuan ini agak menyulitkan untuk melakukan perubahan yang komprehensif dengan struktur yang

baik dan isi yang koheren sebagai sebuah bangunan sistem yang bisa kita bangun sendiri. Oleh karene itu, MPR perlu mengkaji kemungkinan untuk melakukan amandemen lebih dulu terhadap Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 sehingga ada peluang perubahan secara lebih baik, tetapi tetap ketat dan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Seumpama pun MPR sekarang mau berinisiatif menampung gagasan perubahan atas UUD 1945 maka agar tak terjebak dalam politisasi dan kepentingan jangka pendek, hasil perubahan itu dinyatakan berlaku setelah masa bakti MPR periode yang akan datang. ❏ SCH


Milad Muhammadiyah

Kontribusi Muhammadiyah Dalam Demokratisasi Ketua MPR melakukan orasi kebangsaan di Milad Muhammadiyah Surabaya. Disebut organisasi itu memberi peran yang besar dalam demokratisasi di Indonesia. Saat milad, puluhan mantan PSK Dolly ikut hadir.


P

ULUHAN angkot atau yang lebih dikenal dengan sebutan line, malam itu, 19 November 2014, nampak terpakir di kanan kiri Gedung Islamic Center, Surabaya, Jawa Timur. Berdesak-desakan dengan mobil yang lain, membuat line yang lain dengan terpaksa harus berparkir di tepi Jl. Raya Dukuh Kupang. Angkutan masyarakat yang biasa melayani warga Kota Pahlawan ke berbagai tempat, saat itu, berada di Islamic Center karena untuk mengangkut para warga Muhammadiyah dari seluruh penjuru Surabaya untuk mengikuti Milad ke-105 Muhammadiyah. Milad yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah DPD Kota Surabaya itu diikuti oleh 2.500 orang. Tak heran bila Gedung Islamic Center penuh. Wakil Sekretaris Muhammadiyah DPD Kota Surabaya, Andi Hariyadi, mengatakan, peserta milad yang hadir dalam acara itu selain simpatisan dan anggota, mereka adalah pengurus tingkat ranting, cabang, amal usaha, dan organisasi pemuda dan pelajar yang bernaung di organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan itu. EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

Bahkan Andi tak malu-malu mengungkapkan, di antara ribuan hadirin ada sekitar 15 mantan PSK Gang Dolly dan Jarak. Mereka ikut dalam acara itu tentu bukan untuk mainmain namun mereka sudah menjadi binaan Muhammadiyah. “Mereka kita bina sebelum lokalisasi itu ditutup,” ujar guru di salah satu sekolah Muhammadiyah itu. Mereka dibina dengan berbagai ketrampilan. Dituturkan, milad itu diselenggarakan selain untuk memberikan tauziah, pencerahan, seperti tema, Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Yang Berkemajuan, juga untuk melakukan konsolidasi dan penguatan organisasi menjelang Muktamar Muhammadiyah di Makassar, Sulawesi Selatan, 2015. Sebelum acara puncak milad, yakni orasi kebangsaan yang disampaikan oleh Ketua MPR, Zulkifli Hasan, para hadirin dihibur dengan berbagai kesenian, seperti tari remo dan de Java barongsai. Acara itu juga dihadiri oleh Pengurus Muhammadiyah DPW Jawa Timur. Wakil Ketua Muhammadiyah DPW Jawa Timur, Sulthon Amin, dalam sambutannya mengatakan Muhammadiyah saat ini kalau

diibaratkan dengan orang, sedang mengalami kegemukan. Bila orang kegemukan maka gerakannya menjadi lamban. “Sekarang gerak Muhammadiyah lamban. Untuk itu perlu dievaluasi,” ujarnya. Zulkifli Hasan yang juga sebagai anggota aktif Muhammadiyah, dalam orasinya mengakui warga Muhammadiyah sudah paham dan mengerti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Sekarang kita harus lebih maju lagi, tidak sebatas memahami namun mengimplementasi dalam kehidupan sehingga menjadi budaya dan perilaku keseharian,” paparnya. Menurut politisi PAN itu, bangsa ini baru saja melakukan proses demokratisasi. Proses yang demikian disebutnya sangat mengagumkan sebab tidak semua bangsa, khususnya bangsa di Timur Tengah, bisa melakukan. Demokratisasi di Indonesia sangat istimewa karena bangsa ini mayoritas ummat Islam. “Ummat Muslim di Indonesia bisa melaksanakan demokrasi dengan baik,” ujarnya. Proses transformasi kekuasaan yang terjadi secara damai dan baik, menurut Zulkifli, diakui oleh seluruh dunia. Indonesia bisa seperti demikian, diakui oleh pria asal Lampung itu karena ada kontribusi dan peran yang besar dari Muhammadiyah. “Oleh karena itu bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada Muhammadiyah,” ujar Zulkifli. Ke depan, bangsa ini akan menghadapi tantangan ekonomi yang berat. Untuk itu, alumni Universitas Krisnadwipayana itu mengajak para anggota dan pengurus untuk meningkatkan peran yang lebih besar. “Agar Indonesia menjadi pusat kejayaan,” Zulkifli memberi semangat kepada para hadirin. Untuk mempersiapkan itu semua, ia menekankan gerak dan langkah yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah, yakni pada bidang pendidikan. “Kita songsong masa depan yang lebih baik dengan mempersiapkan diri lewat pendidikan,” papar pria yang di masa kecilnya harus berjalan 10 km untuk pergi dan pulang sekolah. ❏ AW

23

NASIONAL Lamongan, Jawa Timur

Menebar Paham Kebangsaan di Pesantren Dalam sehari, Ketua MPR mengunjungi 3 pondok pesantren di Lamongan. Kedatangan di lembaga pendidikan asli nusantara itu untuk menebar paham kebangsaan lewat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

L

APANGAN sepakbola yang terletak di kompleks Pondok Pesantren Al Ishlah, Desa Sedangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, pada Rabu, 19 November 2014, untuk sementara tidak digunakan untuk bermain bola atau olahraga lainnya. Di lapangan yang rumputnya sudah mulai mengering itu, selepas siang sudah berdiri sebuah tenda besar, di mana di dalamnya ada panggung setinggi satu meter. Bila ada tenda dan panggung berdiri di tempat itu, biasanya di pesantren yang sudah berdiri sejak 28 tahun itu mempunyai hajatan besar, kedatangan tamu istimewa. Memang pada hari itu, menjelang ashar, Ketua MPR, Zulkifli Hasan, tiba setelah menempuh perjalanan yang cukup lama dari Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan Zulkifli di pesantren yang jumlah santrinya di atas 2.000 orang itu disambut dengan meriah. Unit kegiatan santri, drum band, memperagakan kemahirannya dalam memainkan beberapa lagu lewat berbagai instrumen musik. Cheer leader 24


yang ditunjukkan oleh para santriawan pun tak kalah sigapnya dalam mempertontonkan atraksinya. Bagi kalangan santri dan pengasuh pesantren, kedatangan orang Jakarta sudah biasa. Dikatakan oleh pengasuh Pesantren Al Ishlah, KH. Muhammad Dawam Saleh; Zulkifli merupakan Ketua MPR ketiga yang berkunjung ke pesantren yang menggunakan metoda pendidikannya ala Pondok Modern Gontor itu. “Sebelumnya Bapak Amien Rais dan Hidayat Nur Wahid,” ungkapnya. “Bapak Menteri Agama, Surya Dharma Ali juga pernah bersilaturahim ke pesantren kami,” ujarnya. Di hadapan ribuan santri, Bupati Lamongan H. Fadeli, dan undangan lainnya, Dawam mengungkapkan rasa senang dan berbahagia atas kedatangan Zulkifli. Dikatakan kepada mantan Menteri Kehutanan dan undangan lainnya, awal mula Pesantren Al Ishlah berdiri, belum ada apa-apa, “Awalnya belum ada satu genteng dan satu batu namun sekarang sudah memiliki gedung-gedung,” ujar alumni

Pesantren Gontor, Ponorogo, itu. Sekarang, pesantren yang lokasinya 3 km dari Pantai Lamongan itu sedang gencar membangun fasilitas pendidikan. Pendidikan yang diselenggarakan pun tak sekadar belajar agama tetapi juga pendidikan umum bahkan ketrampilan khusus seperti menulis buku. Tak heran kedatangan Zulkifli ke pesantren yang dibangun untuk semua golongan itu tak hanya sekadar Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tetapi juga launching dan bedah buku. Buku yang dibedah pada kesempatan itu, biografi KH. Dawam Soleh, Anak Sopir yang Mendirikan Pesantren, karya A. Rha’ien Subahrun. Kedatangan Zulkifli bagi daerah yang memiliki klub bola yang kesohor, Persela, itu terasa penting, buktinya Bupati Lamongan, Fadeli, hadir di antara ribuan orang. “Selamat datang bapak Ketua MPR di Lamongan,” sambut Fadeli. “Selamat dan sukses atas terpilihnya menjadi Ketua MPR,” ujar pria yang pernah menjadi Sekda Lamongan itu. Dikatakan, di daerahnya ada 273 pondok pesantren. Dari ratusan pesantren, disebut Al Ishlah selalu bikin kejutan dalam berbagai lomba dan sering juara. “Apalagi unit kegiatan santri di bidang Pramuka,” paparnya. Fadeli pernah menjadi Ketua Kwarcab Pramuka. Karena prestasi Pramuka dari Al Ishlah bagus maka dirinya sering mengirim mereka dalam setiap lomba. Bupati yang suka blusukan itu juga mengucapkan selamat atas peluncuran dan bedah buku. “Mudah-mudahan buku itu akan menjadi inspirasi,” harapnya. Kerja keras Dawam Saleh dalam membangun Al Ishlah diharapkan bisa ditiru dan menular ke masyarakat. “Itu yang menjadi harapan kami,” tuturnya. Pria yang menang dalam Pilkada dengan raihan suara 41,81 persen itu juga berharap agar sosialisasi yang dilakukan oleh anggota MPR, Kuswiyanto dari Fraksi PAN, juga EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

mampu mendorong Indonesia tetap jaya dan maju. Dalam sambutan, Zulkifli menuturkan, Dawam Saleh baginya merupakan orangtua, sesepuh, dan panutan. “Berbahagia bisa di sini untuk melakukan sosialisasi sekaligus peluncuran buku termasuk karya yang menulis kisah Dawam Saleh,” ujarnya di hadapan ribuan undangan. Diakui dirinya belum pernah bertemu dengan pengasuh pesantren itu meski demikian di antara hati mereka sudah tersambung. Pria asal Lampung itu kaget melihat Al Ishlah. Diakui, untuk membangun pesantren sehebat itu, Dawam telah melakukan perjuangan yang panjang. “Kalau kita bersungguh-sungguh, berjuang, dan tawakal, insya Allah apapun

mengganggu ketenangan masyarakat. Untuk menanggapi hal yang demikian, dengan tegas ia mengatakan, “Politik MPR adalah politik kebangsaan.” Dengan komitmen tersebut maka MPR akan melakukan pemindahan kekuasaan secara baik. Untuk itu ia bersama para Wakil Ketua MPR mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak. Cara yang demikian diakui bukan tanpa tantangan. “Akhirnya kita bisa melakukan pemindahan kekuasaan secara damai, indah, dan bermartabat,” alumni PGAN di Lampung itu bertutur. Isu adanya perpecahan di DPR ternyata menyeruak di masyarakat, termasuk di Lamongan. Menanggapi hal yang demikian, Zulkifli mengatakan dirinya ikut mendamaikan

MPR. Dikatakan kepada Zulkifli bahwa pesantren itu memiliki 853 santri. Enam puluh persen di antaranya adalah santri kalong. Santri kalong adalah santri yang menuntut ilmu namun selepas pelajaran mereka pulang, tidak tinggal selama 24 jam. Sejarah pesantren tersebut dikatakan, awalnya milik seseorang namun kemudian diwakafkan ke Muhammadiyah. “Mati atau hidupnya pesantren ini, Muhammadiyah ikut bertanggungjawab,” ungkapnya. Habib mengharap ke depan, Indonesia bisa lebih berkemajuan. “Muhammadiyah ada di Indonesia maka warga Muhammadiyah jangan sampai terlambat dari kemajuan,” ucapnya. Kepada para santri, Zulkifli menyebut

yang dicitacitakan akan terkabul,” tuturnya. Dalam sosialisasi, alumni Universitas Krisnadwipayana itu mengatakan dirinya bersyukur karena bangsa ini telah melewati tahapan demokratisasi. Ia membandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah yang belum berhasil dalam tahapan itu. “Allhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul tanpa hambatan,” ujarnya. Zulkifli mengatakan yang demikian untuk membuktikan bahwa dalam berkumpul, kita bisa dan tak ada larangan. Dipaparkan, bangsa ini telah melewati pemilu legislatif dan pemilu presiden secara lancar. Hal ini disebut sebagai sebuah kematangan dalam berdemokrasi. “Selesai nyoblos tak ada yang berkelahi. Luar biasa,” alumni HMI itu memujii pelaksanaan pemilu. Ketika baru terpilih menjadi Ketua MPR, banyak yang mengatakan lembaganya akan menjegal pelantikan presiden. Isu itu tentu

kedua kubu, baik KIH maupun KMP. Dikatakan sekarang DPR sudah bersatu. Diharapkan agar isu yang ada diganti dengan masalah kepentingan rakyat bukan kepentingan golongan dan kelompok.

mereka beruntung bisa menempuh pendidikan di Pesantren Karangasem. Ia mengatakan demikian sebab pesantren ini begitu hebat yang memiliki fasilitas pendidikan yang bagus. Adanya tantangan ke depan, Zulkifli memberikan solusi. “Dengan pendidikan maka akan melahirkan orang yang terampil dan handal,” ucapnya. Dirinya optimis masa depan terbentang luas. Usai, bertatap muka dengan pengasuh, pendidik, dan santri Pesantren Karangasem, rombongan melanjutkan silaturrahmi ke Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah. Lokasinya tak jauh dari Pesantren Karangasem, bisa dikatakan tetangga. Menurut pimpinan pesantren itu, lembaga pendidikan agama dan umum itu dirikan sejak tahun 1946. Pendirinya adalah seorang pejuang yang rumahnya pernah dibakar oleh orang-orang suruhan Belanda. ❏


Mengunjungi Pesantren Karangasem dan Modern Muhammadiyah Selepas menyambangi Al Ishlah, Zulkifli yang didampingi oleh beberapa anggota MPR dari Fraksi PAN, seperti Kuswiyanto dan Viva Yoga Mauladi, melanjutkan silaturahminya ke Pondok Pesantren Karangasem. Lokasi pesantren itu masih di Paciran. Kedatangan Zulkifli saat memasuki Masjid Al Manar, masjid milik pesantren, disambut dengan rebutan jabat tangan dari para santri. Dengan ramah, para santri itu ingin menjabat tangan mantu Amien Rais itu. Pimpinan Pesantren Karangasem, Mukti Habib, merasakan senang atas rawuh-nya Ketua

AW

25

NASIONAL Muktamar XVI Pemuda Muhammadiyah

Harus Mampu Menangkap Semangat Zaman Ketika membuka Muktamar XVI Pemuda Muhammadiyah di Padang, 21 November 2014, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan peran strategisnya, menyiapkan kader berkualitas guna menegakkan agama Islam serta mendorong kemajuan umat dan bangsa.

U

SAI menyampaikan keynote speech dan membuka Seminar Nasional Kebangsaan “MPR RI dalam Sistem Presidensiil di Indonesia” di Hotel Bumi Minang Padang, Sumatra Barat, Ketua MPR RI DR. HC. Zulkifli Hasan, SE.,MM., sore harinya, Jum’at (21/11), membuka Muktamar XVI Pemuda Muhammadiyah yang berlangsung di GOR Universitas Negeri Padang (UNP). Kehadiran Zulkifli Hasan di forum Muktamar XVI Pemuda Muhammadiyah ini disambut dengan tarian Pasambahan — sebuah tarian menyambut tamu kehormatan dalam adat Minang. Pada acara ini hadir Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Barat, musisi yang juga anggota MPR/DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Anang Hermansyah, dan para peserta muktamar dari seluruh Indonesia. Setelah mendengarkan pidato iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay dan sambutan Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno, kemudian Ketua MPR Zulkifli Hasan membuka secara resmi Muktamar XVI Pemuda Muhammadiyah ini. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan mengingatkan, sebagai gerakan dakwah, gerakan keilmuan, serta gerakan sosial kemasyarakatan dan kewirausahaan, Pemuda Muhammadiyah punya peran strategis menyiapkan kader berkualitas guna 26


menegakkan agama Islam serta mendorong kemajuan umat dan bangsa. Ruang lingkup gerakan telah meniscayakan Pemuda Muhammadiyah untuk selalu hadir dalam setiap denyut zaman. “Selama dinamika zaman terus berkembang maka selama itu pula nafas pergerakan harus tetap berlanjut,” ujarnya. Dinamika zaman, kata Zulkifli Hasan lebih lanjut, adalah panggilan sejarah dimana Pemuda Muhammadiyah dapat ambil bagian, menjawab tantangan masa kini untuk masa depan gemilang. Keterlibatan dalam pergulatan zaman akan menentukan apakah Pemuda Muhammadiyah makin berkibar dengan segala kiprahnya, atau justru tenggelam oleh usianya. Jika mampu menangkap semangat zaman serta berhasil memainkan perannya dengan strategis, maka organisasi berlambang bunga melati ini akan terus mekar mengharumi wilayah sekitar. Sebaliknya, jika ternyata gagal maka tuanya usia akan jadi beban yang hanya layak untuk dikenang. Sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah, Zulkifli Hasan berharap, Muktamar XVI Pemuda Muhammadiyah ini dapat menghasilkan langkah-langkah strategis bagi keberlanjutan organisasi Pemuda Muhammadiyah. Ia berharap, rekomendasi yang dihasilkan benar-benar menyentuh jantung persoalan organisasi, sehingga perjuangan ke depan lebih tegas, nyata, dan terasa manfaatnya. Apalagi, di

tengah era globalisasi teknologi informasi dewasa ini, tentunya banyak hal yang perlu dibahas dan diketengahkan sebagai sebuah kebutuhan organisasi. Lalu, sebagai Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengajak Pemuda Muhammadiyah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Upaya mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa, menurut Zulkifli Hasan, bukanlah hal mudah dan sederhana. Ada berbagai kendala dan permasalahan bangsa yang cukup kompleks dan multidimesional, diantaranya ancaman disintegrasi bangsa, demoralisasi generasi muda, serta kasus-kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama. Langkah konkret untuk mengatasi kompleksitas permasalahan bangsa tersebut, salah satu solusinya dengan menggali kembali nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap aspek kehidupan akan mampu menumbuhkan komitmen bagi seluruh komponen bangsa untuk secara bersamasama menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. “Pada kesempataan ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama lebih mengenali dan memahami landasan ideologi, konstitusi, komitmen kebangsaan, serta semangat kesatuan dalam perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia,” ujar Zulkifli Hasan. ❏ SCH EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

CSR Award 2014

The 5th Annual Indonesian CSR Summit 2014 MPR sangat memberi atensi terhadap pemberian penghargaan CSR Award 2014 kepada beberapa perusahaan, karena memberikan manfaat besar kepada masyarakat sekitar.

C


ORPORATE Social Responsibility ( CSR ) adalah konsep tindakan nyata dilakukan perusahaan sebagai rasa tanggung jawab terjadap lingkungan dan berbagi dengan masyarakat di mana perusahaan itu berada. Konsep CSR muncul karena perubahan model perusahaan yang dominan hanya bertujuan ekonomis menjadi juga bertujuan sosio-ekonomis. Perusahaan yang hanya bertujuan ekonomis selalu menekankan pada aspek produksi, eksploitasi sumber daya, kepentingan individual, serta sedikit peranan pemerintah. Sosio-ekonomis adalah model perusahaan yang menekankan pada kualitas perusahaan yang tidak melulu bertujuan ekonomis, namun juga memperhatikan kelestarian alam, kelestarian sumber daya, kepentingan masyarakat sekitar dan keterlibatan pemerintah serta sistem perusahaan yang terbuka. Berbagai penghargaan diberikan oleh berbagai elemen masyarakat, berbagai elemen organisasi ataupun elemen EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang sangat serius dan menunjukkan kepedulian mendalam pada konsep CSR yang dilakukan secara riil, tidak hanya sekedar konsep. Salah satu elemen masyarakat yang memberikan penghargaan tersebur adalah The La Tofi School of CSR. Pada Senin, 17 November 2014, bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta, diselengarakan gelar acara The 5th Annual Indonesian CSR Summit dan Indonesia Social Responsibility Award 2014 dengan tema sentral ‘Ayo Kita Bermitra- Go Go Colaborations’. Dalam kesempatan acara tersebut, Ketua MPR RI Zulkifli didaulat memberikan keynote speech serta membuka acara. Dalam keynotes speech-nya, Zulkifli menegaskan, betapa pentingnya menjaga sumber daya alam Indonesia. Indonesia dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa sumber adaya alam begitu luas, lengkap, dan begitu berharga. Indonesia memiliki apa saja yang ada di perut bumi, di hutan-hutan, di ke dalaman laut.

“Sumber daya alam Indonesia yang sangat luar biasa itu harus dijaga dan dikelola dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Sebab, sumber daya alam Indonesia bukanlah warisan, tapi titipan untuk anak cucu kita. Acara ini sangat penting, sebab mengingatkan kembali kepada dunia usaha tentang pentingnya menjaga kestabilan sumber daya alam,” ujarnya. Usai memberikan keynote speech, Ketua MPR RI didaulat untuk memberikan penghargaan CSR Award 2014 kepada 12 perusahaan yang dinilai mampu mengembangkan CSR untuk kepentingan rakyat secara luas. Ke-12 perusahaan itu adalah, PT. Asabri, PT Adaro Energy, PT Indocemen Tunggal Prakarsa Tbk, PT Kaltim Prima Coal, APP Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Astra Agrolestari Tbk, PT Herfinta Farm & Plantation, PT Industri jamudn an farmasi Sudo Muncul, PT Astra International, PT Pupuk Kaltim, dan PT Bank Central Asia. ❏ Dry

27

NASIONAL Dialog Pilar Negara

Kesejahteraan Empat Kali Disebut Untuk Menyelesaikan Masalah Perbatasan Masalah di perbatasan seperti penyakit menahun, selalu terjadi dan tak pernah tuntas penyelesaiannya. Kesejahteraan disebut kunci solusi problem.

S

EBAGAI mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Lukman Edy, paham dengan masalah perbatasan beserta problemnya. Dalam Dialog Pilar Negara yang diselenggarakan 24 November 2014, di Ruang Presentasi, Perpustakaan MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Lukman dengan kapasitas sebagai Ketua Fraksi PKB di MPR memaparkan hal itu. Menurutnya, batas negara disekat oleh batas darat dan laut negara lain. Pemahaman soal perbatasan, sekarang tak hanya itu. Ada wilayah perbatasan Indonesia yang tergantung dengan negara lain, ada pula wilayah perbatasan Indonesia yang menjadi gantungan negara lain. “Masalah yang banyak terjadi ada di wilayah Indonesia yang tergantung pada negara lain,” ungkapnya. Dicontohkan, di perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur, rakyat Timor Leste sangat tergantung kepada Indonesia. Tak heran bila mereka, rakyat Timor Leste, memasarkan produk pertaniannya di pasar-pasar di wilayah Indonesia. Demikian pula banyak anak-anak Timor Leste yang sekolah di wilayah Nusa 28

Tenggara Timur. “Listrik masyarakat Timor Leste pun kita suplai,” ujarnya. Demikian pula di perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini, masyarakat Indonesia yang ada di Skouw, Jayapura, dan di Merauke, lebih makmur dibanding dengan masyarakat Papua Nugini sehingga membuat penduduk negara tetangga itu belanja dan memasarkan hasil pertaniannya ke wilayah Indonesia. Nah, yang menjadi problem di perbatasan ketika Indonesia bersebelahan langsung dengan Malaysia. Saat banyak rakyat Indonesia menjadi anggota laskar wathaniyah, sukarelawan bentukan Malaysia, pemerintah langsung membentuk BNPP. Meski sudah dibentuk lembaga itu namun problem di perbatasan dengan negerinya Upin-Ipin itu terus terjadi. Beberapa minggu lalu ada kabar beberapa desa di perbatasan Indonesia di Kalimantan Utara, diklaim oleh Malaysia. Masalahnya tak hanya pemerintah negeri jiran itu mengklaim wilayah Indonesia, namun masyarakat Indonesia sendiri ikut menggeser tapal batas negara. Mereka melakukan demikian bisa jadi

karena diberi iming-iming atau mendapat bantuan dari pemerintah Malaysia berupa program perkebunan di perbatasan seluas 3 hektar. Mengatasi problem di ujung negeri itu, Lukman dengan tegas mengatakan untuk menyelesaikan ada 5 pendekatan. “Pendekatan pertama hingga keempat adalah pendekatan kesejahteraan,” ujarnya. “Sedang pendekatan kelima adalah pendekatan pertahanan,” tambahnya. “Kalau diberi doktrin terus tanpa kesejahteraan, mereka tetap akan menggeser patok batas,” Lukman menambahkan lagi. Tak hanya 5 pendekatan yang disodorkan mantan aktivis PMII itu. Ia juga memberikan 4 solusi. Pertama, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Kedua, membangun sekolah yang berasrama. “Seperti pondok pesantren atau seminari begitulah,” katanya. Ketiga, harus ada kredit mikro bagi pelaku usaha kecil dan menengah, misalnya kredit mikro untuk petani kelapa sawit. Keempat, memberi lahan seluas 3 hektar. “Malaysia juga memberi lahan seluas itu,” ungkapnya. Batas wilayah negara, ahli hukum internasional dari UI, Hikmahanto Juwana, menambahkan satu lagi sekatnya. “Di udara,” ujarnya yang saat itu juga menjadi narasumber diskusi. Diakui saat ini TNIAU gencar melakukan pencegatan kepada pesawat udara yang terbang di langit Indonesia tanpa ijin. Ini terjadi menurutnya karena cara pandang pemerintahan baru yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan sebelumnya mempunyai doktrin seribu kawan zero musuh. “Sekarang doktrinnya, semua negara adalah kawan namun bila ada yang mengganggu kedaulatan Indonesia akan diselesaikan secara tegas,” paparnya. Cara pandang Hikmahanto bisa jadi lebih berorientasi pada pendekatan pertahanan. Ia mengusulkan di daerah perbatasan ditempatkan tentara atau penjaga perbatasan. Cara pandang lainnya adalah, urusan perbatasan diserahkan ke pemerintah pusat bukan pemerintah daerah. Narasumber lainnya, sejarawan dari UI, Agus Setiawan, mengisahkan bagaimana EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

dulu Kerajaan Sriwijaya bisa kuat sebagai kekuatan maritim sebab mereka merekrut para nelayan menjadi ‘TNIAL.’ Pada masa itu Sriwijaya memiliki armada laut yang besar. “Mundurnya Sriwijaya karena berkurangnya nelayan yang direkrut menjadi tentara laut,” ungkapnya. Ia mengungkapkan, merekrut

para nelayan menjadi tentara di laut karena mereka sudah menyatu dengan ombak. “Kalau petani dijadikan tentara di laut maka mereka akan mabuk di laut,” ia berseloroh. Menjelang mundurnya kerajaan yang berpusat di Jambi dan Palembang itu banyak petani yang dijadikan tentara laut.

Masalah di perbatasan menurut alumni Universitas Bremen, Jerman, itu harus cepat diselesaikan. “Jangan sampai masalah sudah akut baru diangkat,” ujarnya. “Paling penting kebutuhan dasar mereka dipenuhi,” tambahnya. ❏

Singapura Concern Terhadap Perkembangan Politik Indonesia

dan pemilihan presiden lalu. Bahkan, sang Dubes dalam berbagai kesempatan membicarakannya dengan berbagai kalangan, mulai dari kalangan elit, pemerintahan, sampai ke rakyat awan yang ditemuinya di jalan. Intinya, Singapura melihat walaupun ada sedikit kekisruhan dalam proses perjalanan demokrasi Indonesia, yang terpenting adalah proses perjalanan demokrasi yang dijalani Indonesia berjalan mulus, sukses, dan menghasilkan perpindahan kekuasaan yang tidak menghasilkan gejolak besar. “Walaupun ada gejolak, tapi itu adalah lumrah dalam sebuah demokrasi,” katanya. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid sangat mengapresiasi concern Singapura terhadap berjalannya proses demokrasi di Indonesia. Hidayat menekankan bahwa hubungan antara Indonesia dan Singapura sebagai negara tetangga sangat dekat. Hidayat berharap agar hubungan antara Indonesia dan Singapura tidak hanya dalam tataran diplomasi yang formil, tapi juga bisa dengan satu tatanan hubungan persaudaraan dan pertemanan yang dekat. “Jika itu terjadi maka akan munculah satu nuansa pembicaraan antara dua negara yang nyaman, dan bisa muncul ide-ide baru untuk kemajuan dua negara, serta bisa dengan mudah mencairkan suasana jika ada kondisi antara kedua negara yang perlu pembicaraan serius,” tegas Hidayat. Singapura, menurut Anil, sangat berharap Indonesia melalui berbagai proses demokrasi dan segala pernak-perniknya akan semakin maju. “Saya melihat dengan mata kepala sendiri begitu pesatnya kemajuan Indonesia. Cepat bangkit setelah dihantam badai krisis moneter 1998, yang berakibat kejatuhan rezim Soeharto. Intinya, kami akan sangat senang dengan segala kemajuan Indonesia dan ingin kerjasama antara kedua negara makin baik,” pungkasnya.❏

AW

Dubes Singapura

Dubes Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar mengungkapkan bahwa kondisi dan suasana perpolitikan Indonesia sangat menyedot perhatian negara Singapura. Kenapa?


W

AKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Senin 17 November 2014, bertempat di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI menerima kunjungan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar. Pertemuan ini membicarakan tentang hubungan antara kedua negara serta membicarakan seputar perpolitikan di Indonesia. Kepada Hidayat Nur Wahid, Anil Kumar mengungkapkan bahwa penetapan tugasnya di Indonesia adalah untuk kedua EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

kalinya. Pada 1995-2000, Anil pernah ditugaskan di Jakarta sebagai Foreign Office Officer. “Sekarang di 2014, kembali saya ditugaskan sebagai duta besar untuk Indonesia. Saya lihat banyak sekali perkembangan yang terjadi di Indonesia dari tahun 1995 sampai sekarang,” ujarnya. Sebagai perwakilan negara Singapura, lanjut Anil, Singapura yang juga merupakan negara tetangga terdekat Indonesia, sangat concern pada perkembangan politik yang terjadi di Indonesia pasca pemilihan legislatif

Dry

29

NASIONAL Kenaikan BBM

Curhat Rizal Ramli Kepada Ketua MPR RI Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menumpahkan rasa kecewanya terhadap kenaikan harga BBM kepada Pimpinan MPR RI

K

EBERANIAN Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi dari semula Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 beberapa bulan lalu, sontak mendapatkan respon berbagai kalangan masyarakat, baik yang pro dan kontra. Kekuatan masyarakat yang pro dan kontra terhadap kebijakan kenaikan BBM sangat seimbang. Kedua belah pihak memiliki argumentasi sendiri dan memiliki data-data valid mendukung argumentasi mereka. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli

8.500 per liter, kenaikan ini sudah di atas economic cost dan ini sudah melanggar dan bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa pemerintah tidak boleh menaikkan harga komoditas strategis di atas biaya ekonomis. Komoditas strategis tidak boleh diserahkan ke pasar,” ujarnya. Soal BBM ini, lanjut Rizal, masalahnya sangat kompleks. Masalah di seputar migas, yakni: Pertama, soal mafia migas. Rizal bersikeras agar pemerintah

memakai premium. “Kita harus mengganti premium dengan BBM rakyat beroktan di angka 80 sampai 83. Harganya bisa ditekan turun Rp 800 dari harga awal Rp 6.500 per liter,” katanya. Jika itu dilakukan, kata Rizal, mereka yang memiliki mobil bagus tidak akan berani memakai BBM bersubsidi beroktan 80-83, sebab mobilnya bisa jebol. Oktan ini hanya cocok untuk 86 juta sepeda motor, 3 juta angkot tua, dan 2 juta perahu motor nelayan. BBM Pertamax kalau perlu bisa dinaikkan


adalah salah satu elemen masyarakat yang sangat kontra dengan kebijakan kenaikan BBM subsidi tersebut. Rizal menyampaikan curhatnya kepada Ketua MPR RI Zulkifli Hasan didamping Wakil Ketua MPR RI EE. Mangindaan dan Oesman Sapta Odang pada Selasa, 18 November 2014, di ruang kerja Ketua MPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Rizal menyampaikan keluh kesahnya soal kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Rizal mengaku sangat prihatin, pemerintah tidak pernah menjelaskan secara terang angka-angka seputar biaya migas. Menurut hitungan Rizal, dengan crude oil price US$ 105 maka economic cost sekitar Rp 8.600 per liter. Begitu cruide oil price US$ 80 seperti sekarang ini, maka economic costnya semestinya sekitar Rp 7.200 sampai Rp 7.500. “Dengan kenaikan Rp 2.000 menjadi Rp 30

memerhatikan serius mafia migas. Sebab, keuntungan para mafia ini tidak main-main, bisa diatas Rp 30 triliun. Kedua, Indonesia mesti mengurangi cost recovery, sebab produksi minyak bumi turun sampai 40%, sedangkan biaya produksi naik. Kalau bisa ditekan, maka Indonesia bisa melakukan cost saving sampai Rp 60 triliun. Dan, ketiga, pemerintah harus membangun kilang minyak baru dengan kapasitas besar, sebab produksi BBM dan minyak tanah akan terus meningkat. Solusi lainnya, menurut Rizal, sangat sederhana. Pemerintah harus menghapuskan premium. Sebab, premium di Indonesia terlalu bagus oktannya di angka 88. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat saja bensinnya hanya beroktan di kisaran 83 dan 86. Karena oktan di Indonesia bagus, itulah yang menjadi penyebab mengapa orang kaya bermobil bagus masih

lebih tinggi lagi agar ada prinsip subsidi silang. “Kalau indi dilakukan, pemerintah tidak akan menanggung subsidi Rp 230 triliun, malah pemerintah akan mendapat tambahan sekitar Rp 130 triliun,” paparnya. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR EE. Mangindaan dan Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang mendengarkan apa yang disampaikan Rizal Ramli. Menurut Zulkifli Hasan, MPR menerima elemen masyarakat yang ingin menyampaikan sesuatu tentang keadaan negara ini, dan Rizal Ramli adalah salah satu warga bangsa yang juga harus didengar pendapatnya dan menjadi catatan. Sedangkan, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang menawarkan agar membawa hal tersebut ke DPR untuk dilakukan konfirmasi, apakah pemerintah sudah membicarakan soal kenaikkan BBM ini dengan DPR RI. ❏ Dry EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

PB PII

Mewaspadai Bencana 100 Tahunan Indonesia akan segera menghadapi masa seratus tahunan kehancuran suatu bangsa, seperti yang pernah diingatkan Nabi Muhammad SAW. Agar bencana seperti itu bisa dielakkan, Indonesia harus segera bangkit dan memperbaiki diri.

H

AMPIR 15 abad silam, Nabi Muhammad SAW sempat mengabarkan kepada umatnya, sebuah rencana akan datangnya utusan Allah SWT sebagai pembaharu agama. Kata nabi, sang pembaharu ini akan datang secara periodik, di setiap penghujung masa seratus tahun. Oleh Ibnu Khaldun pekabaran itu diterjemahkan bahwa setiap bangsa akan mengalami pembaruan pada masa seratus tahun dan/atau 120 tahun setelah melewati tiga generasi. Tapi bisa juga kurang dari 100 tahun, apalagi jika kondisi sosialnya memungkinkan. Pekabaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu juga bakal terjadi di Indonesia. Dengan berpatokan pada Sumpah Pemuda sebagai cikal bakal lahirnya Indonesia, maka 100 tahun masa pembaruan yang disampaikan Ibnu Khaldun itu tidak akan lama lagi tiba di Indonesia. Pernyataan itu merupakan sebagian nukilan pemikiran yang dihasilkan Pengurus Besar (PB) Pelajar Islam Indonesia (PII) saat memperingati hari Sumpah Pemuda, 28 EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

Oktober. Pemikiran tersebut juga disampaikan saat melakukan pertemuan dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan pada Selasa (18/11) di ruang Kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III lantai 9 Kompleks MPR/ DPR/DPD Senayan, Jakarta. Pada kesempatan tersebut, PB PII dipimpin ketuanya Randi Muchariman, S.IP. Menurut Randi Muchariman, tanda-tanda masa pembaruan di Indonesia itu sudah terlihat dengan jelas. Yaitu, makin menipisnya solidaritas sosial di kalangan masyarakat dan meningkatnya individualisme. Jika kedua persoalan tersebut tidak segera diatasi niscaya masa kehancuran dan datangnya masa pembaruan tinggal menunggu waktu saja. “Salah satu kunci menghindari kehancuran itu adalah meningkatkan kualitas dan otoritas guru”, kata Randy menambahkan. Menyangkut otoritas, Randy memberi contoh pemberlakuan Ujian Nasional (UN). Sudah semestinya, kata Randy, seorang guru diberi otoritas untuk menentukan lulus

tidaknya seorang murid. Seperti otoritas seorang guru yang bisa menentukan naik tidaknya seorang murid. Ini penting, karena dalam praktik UN guru tidak punya kewenangan untuk meluluskan muridnya sendiri. “Bukan berarti kami tidak setuju UN, tapi sebaiknya ujian nasional itu menjadi bahan untuk mengukur bukan meluluskan. Karena urusan meluluskan itu harusnya menjadi otoritas guru”, kata Randy menambahkan. Pada kesempatan itu, Randi juga menyampaikan perkembangan yang dilalui PII selama kurun 3 tahun kepemimpinannya. Selama itu, PII tak pernah lelah melakukan pengkaderan, khususnya bagi kalangan anggota PII sendiri. Ke depan kegiatan tersebut akan terus dilakukan bahkan ditingkatkan. Termasuk membuka peluang kerjasama PII dengan MPR dalam menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Untuk menjamin keberlangsungan tongkat astafet pimpinan PII, menurut Randy, pihaknya akan menggelar muktamar PII. Rencananya, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Mei 2015. Karena itu, pada kesempatan tersebut, Randy meminta kesediaan Ketua MPR untuk menghadiri sekaligus memberikan pengarahan kepada peserta muktamar. Kepada tamunya, Ketua MPR menyampaikan apresiasi dan pengharaan karena PII tak pernah putus melaksanakan pengkaderan bagi generasi muda, khususnya anggota PII. Upaya seperti itu, kata Zulkifli, harus diteruskan. Karena bangsa Indonesia membutuhkan pemimpinpemimpin berkualitas dimasa yang akan datang. Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika yang diistilahkan menjadi 4 Pilar pada era kepemimpinan Taufiq Kiemas, kata Zulkifli, merupakan janji kebangsaan yang harus diperbarui, disempurnakan, dan diimplementasikan. “Bhineka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu jua, merupakan janji yang harus direalisasikan, demikian juga NKRI. MPR memiliki tugas mewujudkan janji-janji kebangsaan itu bersama seluruh masyarakat Indonesia, termasuk PII,” ujar Zulkifli Hasan. ❏ MBO

31

NASIONAL Seminar Nasional

Di Palu, Pancasila Direvitalisasi Masyarakat, akademisi, dan anggota DPR dari Palu, Sulawesi Tengah, seharian membedah dan mengupas Pancasila. Semua sepakat nilai-nilai luhur bangsa itu direvitalisasi.

K

URSI-KURSI dan meja bundar yang berada di aula, salah satu gedung di pinggir Teluk Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, pagi, 29 November 2014, terisi penuh. Karena penuh sebagaian ada yang memilih berada di luar. Bila mereka masuk ke dalam, terpaksa duduk di deretan kursi yang berada di belakang sehingga jarak pandang ke panggung mengecil. Sambil menunggu acara dibuka, di antara mereka nampak asyik ngobrol, sementara yang berada di luar asyik dengan asap yang dihembuskan dari mulutnya, alias merokok. Sebab hembusan angin dari teluk yang demikian kencang, keasyikan dari kegiatan yang dilarang di banyak tempat itu terganggu, api yang menyala cepat membakar rokok yang dijepit tangannya. Ratusan masyarakat Palu yang terdiri dari mahasiswa, dosen, aktivis ormas dan kepemudaan, dan pengurus serta simpatisan Partai Hanura, pada hari yang cerah berduyun-duyun ke tempat itu untuk mengikuti acara yang jarang-jarang digelar di kota yang dilintasi garis khatulistiwa itu. “Acara seperti ini jarang diadakan,” ujar salah satu pengikut

32

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

acara, Bey Arifin. Di hari sabtu itu, MPR bekerja sama denyan DPC Partai Hanura Kota Palu mengadakan seminar nasional dengan tema, Upaya Merevitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Bidang Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sebagai pembicara dalam seminar itu adalah Ketua Fraksi Partai Hanura di MPR, Syarifuddin Suding; anggota MPR dari Fraksi Hanura, Dewi Yasin Limpo dan Capt. H. Joni Rolindrawan; Dosen Universitas Tadulako seperti Muhammad Ali Jennah, Irwan Waris, dan Muhd Nur Sangadji. Di hadapan para pengikut seminar, Ketua Panitia sekaligus Ketua DPC Hanura Kota Palu, Hadianto Rasyid, menuturkan kegiatan yang diselenggarakan merupakan wujud perhatian anak bangsa agar Pancasila dijadikan landasan dasar dalam setiap sendisendi masyarakat. “Mari kita maksimalkan acara ini,” ujarnya. Diharapkan para pengikut seminar bisa berpartisipasi secara maksimal agar bisa memberi kontribusi sehingga menjadi referensi yang positif bagaimana Pancasila diimplementasikan dalam berbagai sendi

kehidupan. Empu-nya acara, Suding, dalam kesempatan itu mengatakan seminar nasional ini menjadi perhatian masyarakat di ibu kota Sulawesi Tengah sebab Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara. Diuraikan, kalau ditelusuri sejak sejarah berdirinya Sarekat Islam, Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi 17 Agustus 1945, semuanya merupakan rentetan sejarah yang monumental tentang berdirinya Indonesia termasuk dirumuskannya Pancasila. Disebutkan Pancasila merupakan nilai yang digali oleh para pendiri bangsa. “Sekarang dijadikan dasar dan falsafah,” ujarnya. Dikatakan nilai-nilai Pancasila tidak hanya diberikan dalam pelajaran sejak sekolah dasar namun sudah disampaikan dan ditauladankan dari kebiasaan orangtua kepada anak-anaknya. Menjadi masalah ketika globalisasi yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, membuat Pancasila dan nilai-nilainya tergerus. Liberalisasi buah dari globalisasi diakui oleh Suding memang tak bisa dibendung karena Indonesia adalah bagian dari dunia. EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

Tantangan untuk mempertahankan Pancasila tak hanya mendapat godaan dari luar, dari dalam pun juga sama bahayanya. Tantangan dari dalam disebutkan oleh pria kelahiran Batusitanduk, Sulawesi Selatan, itu adalah lunturnya etika dan moral. Dampak dari melelehnya etika dan moral bisa dilihat ketika pemilukada digelar dan bila di antara mereka tidak ada yang puas, maka yang terjadi adalah konflik sehingga membuat jarak antar masyarakat dan keluarga. “Konflik yang ada sampai pada tingkat kekerasan,” alumni HMI itu menyesalkan. Alumni Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan, itu mengajak kepada semua untuk memahami rentetan sejarah dan nilai-nilai luhur Pancasila. “Mari kita aplikasikan nilai-nilai luhur dalam keseharian,” ajak Suding. Mantan pengurus PSSI itu mengungkapkan bangsa ini banyak mengandung persoalan. Bila masalah itu tidak diselesaikan akan bisa menyebabkan masyarakat mencibir terhadap desakan untuk menerapkan nilai-nilai luhur dalam keseharian. Masalah yang dimaksud oleh Suding adalah soal penegakkan hukum dan korupsi. Korupsi diakui malah banyak dilakukan oleh orang yang selama ini diberi amanah. Hal inilah yang membuat masyarakat tidak percaya pada para pejabat. Untuk itu Suding menegaskan kembali pentingnya memahami rentetan sejarah bangsa dan Pancasila. “Presiden Obama saja mengagumi Pancasila,” kata Suding. Suding membanggakan Pancasila sebab dengannya bangsa yang terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, ini bisa disatukan. Dengan memahami Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, ia yakin bangsa ini tak hanya sejajar dengan bangsa yang lain namun bisa membuat di atas mereka. “Lebih maju,” mantan pengurus Kadin Sulawesi Selatan itu yakin. Iwan Waris di hadapan pengikut seminar mengatakan nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan nusantara, Kutai Kartanegera, Tarumanegara, Mataram, Sriwijaya, dan Majapahit. Dengan pengalaman yang demikian maka Iwan menyebut Pancasila telah diuji oleh waktu. Disesalkan ketika Pancasila di masa Orde Baru dijadikan ideologi tertutup. Pihak yang EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

boleh menafsirkan Pancasila pada masa itu monopoli penguasa. “Padahal Pancasila mestinya bisa berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat,” ujar pria yang juga mengajar di Program S2 itu. Dari sinilah bisa jadi masyarakat menjadi ogah-ogahan dan trauma pada Pancasila. Sebagai nilai-nilai luhur yang sudah berkembang di masyarakat sejak jaman dahulu kala, Waris mendukung adanya revitalisasi Pancasila. Ini penting sebab buah pemikiran para pendiri bangsa itu di masyarakat sudah mulai dilupakan. Bukti dari dilupakan Pancasila oleh masyarakat ketika mereka mengambil keputusan cara yang dilakukan jauh dari nilainilai Pancasila. “Revitalisasi tidak hanya

pahlawan dan penerusnya merupakan bentuk keoptimisan dalam menyelesaikan masalah dengan dijiwai dan disemangati nilai-nilai Pancasila. Sangadji menyebut reformasi Pancasila sebagai pencabut Pancasila dari akar budaya. “Pancasila seolah lenyap dari memori kolektifitas anak bangsa,” ungkapnya. Untuk menemukan kembali, Sangadji menyebut ada syarat yang perlu dimiliki. “Syarat ini mutlak adanya,” katanya. Syarat itu adalah kredibilitas, kejujuran, keteladanan, dan kesungguhan penyelenggara negara. “Jika tidak maka Pancasila akan dipunggungi oleh rakyat,” tuturnya dalam penyampaian makalah.

menjadi tugas MPR, pemerintah, dan lembaga negara lainnya tetapi tugas kita semua,” papar dosen FISIP itu. Bagi Ali Jennah, mengkaji Pancasila dan implementasinya merupakan sebuah keharusan. Dipaparkan, aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang mendarah daging dan menjiwai merupakan bentuk perwujudan akan keyakinan terhadap falsafah kehidupan berbangsa. Diakui masa sekarang seperti yang dituturkan oleh Suding, yakni krisis ideologi. Meski demikian hal itu tak boleh membuat hidup ini menjadi pesimis. “Harus optimis dalam menyelesaikan masalah namun harus didasari asumsi rasional.” ucap pria yang pernah menjadi juri LCC tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Dosen PKN Universitas Tadulako itu menyebut pengorbanan dan patriotisme

Nosarara Nosabatutu Di setiap daerah, ada nilai-nilai lokal yang mengajarkan kita untuk hidup rukun dan damai. Di Sulawesi Tengah ada nilai-nilai lokal yang disebut dengan nosarara nosabatutu, bersaudara dan bersatu. Syarifuddin Suding menjawab pertanyaan seputar Pancasila di sela-sela seminar nilainilai luhur bangsa itu. Di DPR mengalami keterbelahan, apakah hal yang demikian tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kita sungguh sangat prihatin tentang kondisi yang terjadi di DPR, adanya kubukubuan. Menurut saya ini sebuah sikap yang mengedepankan ego, jauh dari sikap-sikap nilai Pancasila yang terkandung pada Sila IV yang mengedepankan sikap-sikap kebersamaan, musyawarah untuk mencapai 33

NASIONAL

mufakat. Ini seharusnya yang lebih dikedepankan daripada harus mengedepankan sikap egoisme, sikap ingin menang sendiri. Kita sangat prihatin sebagai anggota dewan yang sekaligus juga anggota MPR, di mana setiap saat dituntut untuk mensosialisasikan Pancasila kepada masyarakat. Saya kira nilainilai Pancasila ini juga harus diberikan kepada para wakil rakyat supaya sikap ego dan menang sendiri itu hilang. Acara seperti yang saat ini diselenggarakan apakah kuantitasnya perlu ditambah? Saya kira penting bahwa nilai-nilai Pancasila yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk membangun harmonisasi, mencegah pergeseran etika, moral, dan budaya akibat arus liberalisasi

maka akan sangat mengkhawatirkan. Pemahaman Pancasila di masyarakat Kota Palu khususnya dan Sulawesi Tengah pada umumnya, bagaimana? Saya kira perlu ditingkatkan karena beberapa daerah di provinsi ini masih sering terjadi konflik hanya karena kesalahapahaman atau ketersinggungan sehingga nilai-nilai kebudayaan dan kerarifan lokal yang ada kadang dikesampingkan. Karena keakuaan, keegoisan, dan menang sendiri maka terjadi konflik horisontal, ini sangat kita sesalkan untuk itu perlu kita tumbuhkembangkan nilai-nilai kearifan di tengah masyarakat supaya itu dijunjung kembali sebagai perekat. Budaya lokal yang sejalan dengan

globalisasi, menurut saya sosialisasi perlu ditingkatkan. Kita juga melihat banyak konflik di daerah apakah karena disebabkan perbedaan suku, agama, dan ras. Saya pikir itu perlu mendapat perhatian dari semua agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat terimplementasi dan terinternalisasi dalam diri kita dalam keseharian. Bagaimana metode sosialisasinya? Menarik ketika metode sosialisasi dalam bentuk outbound, langsung diaplikasikan ke tengah-tengah lapangan. Generasi muda harus diberikan suatu modal utama untuk masa yang akan datang. Generasi muda yang akan melanjutkan masa depan bangsa. Ketika dia terkontaminasi dengan berbagai kepentingan dan tak mengetahui jati diri kita

Pancasila apa? Saya kira ada, nilai lokal di Sulawesi Tengah yang senafas dengan Pancasila yakni nosarara nosabatutu, bersaudara dan bersatu. Jadi masyarakat dituntut untuk mengedepankan tali persaudaraan dan membingkai persaudaraan ini dalam persatuan yang erat. Ini kan juga ajaran dari para pendiri bangsa.

34

Berjalan Tanpa Dasar dan Arah Irwan Waris menguraikan Pancasila di masa Orde Baru yang dikemas sedemikian rupa membuat masyarakat mempunyai pengalaman pahit dengannya. Direktur Center for Election and Political Party, Universitas Tadulako, itu menyebut tanpa Pancasila bangsa ini bergerak tanpa dasar dan arah.

Ada tidak nilai-nilai budaya daerah yang sejalan dengan Pancasila? Palu seperti daerah lain di Indonesia harus kita akui bahwa pemahaman masyarakat dalam memegang nilai-nilai Pancasila tengah surut. Kenapa? dulu semasa Orde Baru Pancasila dibuat sedemikian rupa sehingga selama 32 tahun, Pancasila mendapat tempat yang subur namun sayang sekali waktu itu sifatnya indoktrinasi dan seolah-olah Pancasila dijadikan tameng bagi Pak Harto untuk melanggengkan kekuasaannya. Nah, ketika Soeharto jatuh, seolah-olah Pancasila juga ikut jatuh. Kemudian masyarakat dan penyelenggara negara juga melupakan Pancasila sehingga negara ini dikelola tanpa dasar, tanpa tujuan, tidak ada nilai yang dipegang sehingga setiap orang dengan mudah memperdaya orang lain. Lihat saja konflik antarkampung dan lain sebagainya. Kenapa? Nilai-nilai kita, Pancasila, betulbetul dilupakan sehingga saya kira tepat sekali saat ini Pancasila kita revitalisasi, kita ambil kembali, karena ini nilai-nilai luhur. Nilai yang harus kita lestarikan dan menjadi dasar. Kearifan lokal yang sesuai dengan Pancasila apa? Saya kira nilai-nilai masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Palu, sejalan dengan Pancasila, seperti nosarara nosabatutu. Banyak nilai-nilai lain yang mengajarkan kerja keras, saling menghormati, menghargai, menghidupi, membantu. Local wisdom itu saat ini sedang kita lupakan. Di wilayah ini sering terjadi konflik antar masyarakat, apa penyebabnya? Konfliknya penyebabnya sepele, ada anak muda bersenggolan di jalan lalu ada mulut, dan pulang ke kampungnya memberitahukan keluarganya lalu terjadilah tawuran antarkampung. Tidak ada lagi pegangan nilai. Mestinya kalau ada pegangan nilai, itu kan persoalan anak-anak dan orangtua mengatasinya tetapi yang terjadi adalah orangtua ikut terlibat. Kenapa? Karena nilainilai luhur tidak dipegang. Nilai masyarakat kita kan menempatkan orangtua sebagai orang yang dipanuti, orang yang mesti didengar tetapi yang terjadi nilai-nilai itu luntur karena nilai-nilai materialisme. ❏ AW


SMA Negeri 2 Kota Serang Banten keluar sebagai juara nasional Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tingkat SLTA tahun 2014 setelah mengalahkan dua pesaingnya di grand final, yaitu MAN 2 Pontianak (Kalimantan Barat) dan SMA Negeri 1 Kerambitan (Bali).



35

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla

S

AAT anggota dewan juri Rambe Kamarulzaman menyebutkan SMA Negeri 2 Kota Serang Banten sebagai juara nasional Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tingkat SLTA Tahun 2014, siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Serang peserta grand final LCC langsung berhamburan ke depan panggung. Mereka bersama-sama melakukan sujud syukur. Setelah itu mereka saling berpelukan. Tangis pecah di antara para siswa SMA Negeri 2 Kota Serang. “Mereka sujud syukur sebagai pertanda bersyukur kepada Allah,” kata Rambe Kamarulzaman kemudian. Setelah pengumuman pemenang grand final LCC oleh dewan juri diikuti penyerahan piala dan dana pembinaan kepada masing-masing pemenang oleh pimpinan MPR. Acara grand final LCC 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD Jakarta, Senin 10 November 2014, dihadiri

36

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan

Wakil Presiden Jusuf Kalla, pimpinan MPR, dan sejumlah anggota MPR. Namun Wapres Jusuf Kalla tidak mengikuti seluruh acara. Setelah memberi sambutan dan berpesan kepada peserta grand final, Wapres Jusuf Kalla meninggalkan tempat acara. SMA Negeri 2 Kota Serang berhasil meraih juara nasional LCC setelah mengalahkan dua pesaingnya di grand final, yaitu MAN 2 Pontianak (Kalimantan Barat) dan SMA Negeri 1 Kerambitan (Bali). Dalam grand final itu, SMA Negeri 2 Kota Serang meraih nilai 223, sementara MAN 2 Pontianak yang berada pada posisi kedua (runner up satu) mendapat nilai 210, dan SMA Negeri 1 Kerambitan di posisi ketiga (runner up dua) dengan nilai 184. Sebelumnya, masing-masing sekolah bisa menjawab dengan tepat dan sempurna pada babak tematik. Pertanyaan dan penilaian pada babak tematik ini diberikan Pimpinan MPR mulai dari Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan empat wakil ketua masing-masing Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur

Wahid, dan Oesman Sapta Odang. Kelihatan para pimpinan MPR terkesan dengan jawaban dari peserta sehingga semua peserta mendapat nilai sempurna, 25. Pertanyaan pertama soal tematik dibacakan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan. Regu C (SMA Negeri 1 Kerambitan) mendapat pertanyaan tematik pertama mengenai bagian dalam UUD NRI Tahun 1945 yang tidak boleh dilakukan perubahan. Regu C menjawab dengan benar dan mendapat nilai sempurna. Berikutnya pertanyaan soal tematik dibacakan Wakil Ketua MPR Mahyudin kepada regu A (SMA Negeri 2 Kota Serang). Pertanyaannya A berkisar tentang peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu). Kemudian giliran pertanyaan tematik dibacakan Wakil Ketua MPR E.E. Mangindaan untuk regu B (MAN 2 Pontianak). Pertanyaan yang dibacakan politisi Partai Demokrat ini seputar persyaratan presiden dan wakil presiden. Berikutnya giliran Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang membacara pertanyaan tematik masing-masing ditujukan kepada dua berikutnya. Semua Pimpinan MPR memberi nilai yang sama kepada masing-masing peserta, yaitu 25, karena jawaban yang diberikan peserta cukup memuaskan dan telah menjawab secara substansial. “Excellent…,” kata Hidayat Nur Wahid mendengar jawaban dari peserta. Pujian yang sama juga diucapkan pimpinan MPR lainnya. Alhasil, pada babak tematik ini, semua peserta mendapat nilai akhir yang sama, yaitu 100. Kemenangan SMA Negeri 2 Kota Serang diperoleh setelah unggul dalam babak rebutan (babak satu lawan satu). Pada babak satu lawan satu, peserta SMA Negeri EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

2 Kota Serang berhasil menjawab beberapa pertanyaan dengan benar dan meraih poin lebih banyak dibanding MAN 2 Pontianak dan SMA Negeri 1 Kerambitan. Posisi akhir setelah babak satu lawan satu adalah SMA Negeri 2 Kota Serang mendapat nilai 125, sementara MAN 2 Pontianak mendapat 115 dan SMA Negeri 1 Kerambitan 90. Persaingan di antara para peserta tidak terlalu ketat. Meski angka yang diraih selisih tipis, tapi perlombaan sendiri berlangsung


tidak terlalu dramatis. Seolah kemenangan sudah diraih SMA Negeri 2 Kota Serang saat babak satu lawan satu berakhir. Keunggulan sebesar 10 poin ini berhasil dipertahankan SMA Negeri 2 Kota Serang pada babak pilihan benar atau salah. Dengan kemenangan ini, selain

menyandang gelar juara nasional LCC 4 Pilar 2014, SMA Negeri 2 Kota Serang juga mendapat piala dan dana pembinaan sebesar Rp 50 juta. Berikutnya MAN 2 Pontianak mendapat dana pembinaan Rp 40 juta, dan SMA Negeri 1 Kerambitan mendapat dana pembinaan Rp 30 juta. ❏

37

4 1 0 2 C C L n a a n k a u k u b t ya n Pem e M adah a

d u M i s a r e Gen W

P

UTARAN final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika tahun 2014 resmi dibuka, Sabtu malam 1 November 2014. Adalah Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR Drs. Eddie Siregar, M.Si., yang membuka acara tersebut di Gedung Nusantara IV Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Sabtu (1/11) malam. Meski acara pembukaan putaran final LCC agak mundur dari jadwal yang direncanakan, karena sejumlah peserta yang datang dari seluruh provinsi di Indonesia itu terlambat tiba di Jakarta dengan alasan penerbangan, tapi tak mengurangi antusiasme para peserta mengikuti acara pembukaan LCC tersebut. Walaupun sebagian dari mereka tampak masih lelah, tapi bahagia. Sebanyak 330 siswa/siswi dari 33 sekolah lanjutan tingkat atas mewakili 33 provinsi — ditambah dua guru pendamping dan satu pendamping dari Dinas Pendidikan setiap provinsi – dari 1 hingga 11 November 2014 memang berada di Jakarta mengikuti putaran final LCC tingkat nasional 2014. Para peserta ini adalah juara LCC tingkat provinsi dari 33 provinsi di Indonesia. Sesjen MPR Eddie Siregar dalam kata sambutannya menyatakan, LCC ini selain bertujuan untuk mencari gelar juara nasional, juga bermaksud untuk menyatukan generasi muda di seluruh Indonesia. Karena itu, Eddie berharap, seluruh peserta bisa menjalin komunikasi dengan peserta lainnya. “Carilah teman sebanyak-banyaknya. Paling tidak setiap orang bisa mendapatkan 15 teman dari provinsi yang berbeda-beda,” ujar Eddie Siregar. Eddie juga berharap, kegiatan LCC ini mampu menumbuhkan sikap mau menerima kelebihan orang lain, dan mengakui kelemahan sendiri. Ini penting, agar ke depan sikap permusuhan seperti ditunjukkan anggota parlemen tidak perlu terjadi lagi. Malu rasanya melihat anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat saling berebut kekuasaan tanpa mengindahkan rasa malu. Pada kesempatan itu, Eddie juga menjelaskan mengenai sejarah perjalanan LCC pada 2014. Menurut Eddie, ada sejumlah peristiwa menarik yang patut dicontoh oleh semua peserta LCC, antara lain menyangkut tatakrama mengajukan pendapat yang harus dilakukan secara terpuji. Dan, mau menerima hasil lomba dengan berbesar hati. “Kita harus berjiwa besar, baik saat menyampaikan pendapat maupun menerima hasil dari perjuangan yang sudah kita lakukan”, ujar Eddie. Acara pembukaan putara final LCC ini terasa semakin meriah dengan tampilnya group cabaret dari Universitas Padjajaran, dan dimeriahkan pula oleh hiburan organ tunggal. ❏

38

1.

ACEH

SMA Negeri Modal Bangsa

2.

SUMATERA UTARA

SMAN 1 Pangururan

3.

SUMATERA BARAT

SMAN 1 Banuhampu

4.

RIAU

SMAN 1 Tembilahan Hulu

5.

KEPULAUAN RIAU

SMKN 1 Tanjungpinang

6.

JAMBI

SMAN Titian Teras

7.

BANGKA BELITUNG

SMAN 1 Simpang Pesak

8.

BENGKULU

SMAN 3 Seluma

9.

SUMATERA SELATAN

SMAN 1 Muara Pinang

10. LAMPUNG

SMAN 1 Metro

11. BANTEN

SMAN 2 Kota Serang

12. DKI JAKARTA

SMAN 26 Jakarta

13. JAWA BARAT

SMAN 2 Bogor

14. JAWA TENGAH

SMAN 1 Pati

15. D.I. JOGJAKARTA

SMAN 1 Jogjakarta

16. JAWA TIMUR

SMAN 1 Kepanjen

17. BALI

SMAN 1 Kerambitan

18. NUSA TENGGARA BARAT

SMAN 1 Praya

19. NUSA TENGGARA TIMUR

SMAN 6 Kupang

20. KALIMANTAN BARAT

MAN 2 Pontianak

21. KALIMANTAN TENGAH

SMAN 1 Sampit

22. KALIMANTAN SELATAN

SMAN 3 Banjarmasin

23. KALIMANTAN TIMUR

SMAN 1 Long Kali

24. GORONTALO

SMAN 1 Gorontalo

25. SULAWESI UTARA

SMA Kr Eben Haezar

26. SULAWESI TENGAH

SMAN 2 Bungku Barat

27. SULAWESI BARAT

SMAN 1 Polewali

28. SULAWESI TENGGARA

SMAN 1 Kolaka

29. SULAWESI SELATAN

SMAN 21 Makassar

30. MALUKU

SMAN 12 Ambon

31. MALUKU UTARA

SMAN 1 Tidore Kepulauan

32. PAPUA

SMAN 2 Kota Jayapura

33. PAPUA BARAT

SMKN 2 Manokwari


...Peserta

LCC MPR RI

2014

Aceh SMA Negeri Modal Bangsa SMA Negeri Modal Bangsa adalah salah satu sekolah unggulan di Aceh. Sekolah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh ini menerapkan sistem boarding school (sekolah berasrama). Semula sekolah ini bernama SMU Taman Madya Arun. Didirikan 1980-an untuk memenuhi kebutuhan sekolah di lingkup perumahan PT Arun. Kemudian berubah menjadi SMA Swasta Yapena. Berdasarkan SK Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tanggal 11 Mei 2011, nama sekolah ini berubah menjadi SMA Negeri Modal Bangsa.

Sumatera Utara SMAN 1 Pangururan Walaupun gagal menyabet gelar juara nasional LCC 4 Pilar 2014 yang digelar 1-11 November 2014, SMA Negeri 1 Panguruan yang mewakili Provinsi Sumatra Utara mengaku tidak kecewa. Guru pembimbing Helda Sagala mengatakan, yang paling penting anak didik mendapatkan ilmu yang bermanfaat soal nilai-nilai luhur bangsa. Sekolah yang berdiri sejak 1954 ini, berjanji akan kembali bertarung dan menyabet gelar juara nasional di tahun-tahun mendatang.

Sumatera Barat SMAN 1 Banuhampu Datang ke Jakarta mewakili Provinsi Sumatra Barat, siswasiswi SMA Negeri 1 Banuhampu membawa semangat besar untuk mengharumkan nama daerahnya. Namun, nasib belum berpihak ke SMA beralamat di Pakan Sinayan Km. 3, Jl. Raya Padang Luar Maninjau, Kecamatan Banuhhampu, Kabupaten Agam ini. Mereka hanya berhasil masuk 9 besar, tapi gagal ke tiga besar (grand final). Sekolah yang menjadi kebanggaan masyarakat Agam ini diresmikan 26 Maret 2005 oleh Menteri Pendidikan Nasional, waktu itu. EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

39

Riau SMAN 1 Tembilahan Hulu Dua tahun berturut-turut, SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu, Riau, tampil di putaran final LCC 4 Pilar di Jakarta mewakili Provinsi Riau. Yaitu, pada 2013 dan 2014. Namun, sekolah yang berdiri 9 Oktober 1982 ini gagal masuk grand final. Meski upaya untuk menjadi terbaik dirasa cukup. Setelah SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu meraih juara LCC tingkat Provinsi Riau pada 2013, Kepala Diknas Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno, melakukan blusukan ke sekolah ini. Ia menilai, SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu termasuk sekolah berprestasi.

Kepulauan Riau SMKN 1 Tanjungpinang SMK Negeri 1 Tanjungpinang adalah perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam ajang putaran final nasional LCC 4 Pilar 2014 (1-11 November 2014) di Jakarta. Sekolah didirikan sejak 1956 ini memiliki 1.098 murid dengan 58 guru. Pemegang Sertifikasi ISO 9001 : 2000 ; 9001: 2008 ini memiliki kompetensi keahlian, antara lain teknik komputer dan jaringan, multimedia, usaha perjalanan wisata. Untuk menyempurnakan kompetensi keahlian anak didik dalam dunia nyata sekolah ini bekerjasama dengan Kimia Farma, PLN dan Bank Riau dalam program prakter kerja.

Jambi SMAN Titian Teras Sekolah ini diresmikan 15 Juli 1994 dengan status SMA swasta. Tapi, pada 31 Desember 2011 diresmikan menjadi sekolah negeri dengan nama: SMA Negeri Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti Jambi. Secara organisasi dan pembiayaan, SMA Titian Teras berada di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Untuk 2014 ini, sebagai juara LCC tingkat Provinsi Jambi, SMA Negeri Titian Teras didampingi dua orang guru: Ismail, SH., dan Salwinsah, S.Ag., maju ke putaran final LCC tingkat nasional di Jakarta.

Bangka Belitung SMAN 1 Simpang Pesak Datang dari Kabupaten Belitung Timur, SMA Negeri 1 Simpang Pesak maju ke putaran final LCC 4 Pilar tingkat nasional di Jakarta, 1 – 11 November 2014. Disertai dua orang guru pendamping: Marta Hadiono, M.Pd., dan Budi Wahono, SMA beralamat di Jl. P2D Kec. Simpang Pesak ini datang ke Ibukota dengan penuh optimisme. Namun, dewi fortuna belum berpihak kepada peserta yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Langkah SMA yang berdiri 2004 ini terhenti di babak kedua (semi final).

40


Bengkulu SMAN 3 Seluma SMA Negeri Seluma Provinsi Bengkulu adalah sekolah perwakilan Provinsi Bengkulu dalam ajang putaran final LCC 4 Pilar 2014 pada 1-11 November 2014 di Jakarta. Sekolah berlokasi di Padang Pelasan, Kecamatan Air Periukan, ini ternyata tidak berhasil merebut gelar bergengsi juara nasional. Menurut Nimrod Sianturi, seorang guru pembimbing, SMA Negeri 3 Seluma juga sempat masuk putaran final nasional 2010 dan di 2014 tapi tetap belum bisa merebut gelar juara. Ke depan SMA Negeri 3 Seluma yakin akan mampu merebut gelar juara.

Sumatera Selatan SMAN 1 Muara Pinang SMA Negeri 1 Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang berada di Jl. Raya Lubuk Tanjung, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Sekolah ini memiliki 222 murid laki-laki dan 546 murid perempuan, dibimbing oleh 37 orang guru. Sekolah yang mewakili provinsi Sumatra Selatan dalam putran final LCC 4 Pilar 2014 di Jakarta (1-11 November 2014) ini, selain juara LCC tingkat Provinsi Sumatra Selatan, juara 1 Lomba Cerdas Cermat AIDS dalam rangka memperingati Hari AIDS sedunia tingkat Jawa Barat/Bandung.

Lampung SMAN 1 Metro SMA Negeri 1 Metro adalah sekolah tertua di kota Metro Lampung. Berdiri 1959. Banyak prestasi ditoreh oleh sekolah ini, salah satunya juara pertama LCC 4 Pilar tingkat Provinsi Lampung, 2014. Karena, SMA Negeri 1 Metro mewakili Provinsi lampung dalam putaran final LCC 4 Pilar tingkat nasional di Jakarta, 1-11 November 2014. “Walaupun gagal menyabet gelar bergengsi, juara nasional, tapi ini akan menjadi pelajaran untuk bersiap di ajang LCC selanjutnya, tahun depan,” kata Tuti Nahayu, guru pembimbing SMA Negeri 1 Metro.

Banten SMAN 2 Kota Serang SMA Negeri 2 Kota Serang berdiri 1982. Semula berkampus satu atap dengan SMP 5 Serang di Penancangan. Kepala sekolah pertamanya Hidayat Hurain, yang diganti oleh A. Hasanudin. Kini, SMA Negeri 2 Serang sudah memiliki gedung tersendiri, terpisah dari SMP 5 Serang. Berkat persiapan matang, sekolah yang beralamat di Jl. Raya Pandeglang Km 5 Serang, Provinsi Banten, ini berhasil meraih juara nasional LCC 4 Pilar 2014. Di grand final, ia mengalahkan MAN 2 Pontianak dan SMA Negeri 1 Kerambilan, Bali. EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

41

DKI Jakarta SMAN 26 Jakarta Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 26 Jakarta bertanding di babak final LCC 2014 dengan semangat menyala. Pemunculan wakil dari Provinsi DKI Jakarta di babak final ini setidaknya ingin membuktikan bahwa peserta dari DKI Jakarta tak selama ini selalu gugur di babak-babak awal (penyisihan). Sayangnya, peserta dari SMA Negeri 26 Jakarta ini hanya mampu melewati babak penyisihan, namun harus mengakui keunggulan lawan-lawannya di babak berikutnya. Artinya, SMA Negeri 26 Jakarta gagal masuk Grand Final.

Jawa Barat SMAN 2 Bogor Sekolah yang mewakili Provinsi Jawa Barat dalam putaran final LCC tingkat nasional di Jakarta, 1-11 November 2014, adalah SMA Negeri 2 Bogor. Sekolah ini beralamat di Jl. Keranji Ujung 1, Bogor, Jawa Barat. Dengan motto: Bekerja Cerdas dan Ikhlas Terinspirasi Sukses, SMA Negeri 2 Bogor mengukir banyak prestasi, baik akademik maupun non akademik. Dan, sekolah asal Kota Hujan ini mampu bersosialisasi di lingkungan masyarakat serta mampu berinteraktif di dunia internasional.

Jawa Tengah SMAN 1 Pati SMA Negeri 1 Pati beralamat di Jl. P. Sudirman No. 24 Pati, Jawa Tengah. Berdiri pada 1946. Beberapa tokoh terkemuka di Kota Pati turut andil mendirikan sekolah ini. Mereka antara lain: Moh. Ali, J.M. Hutagalung, Aris, dan R. Sajoeto, serta mendapat dukungan dari Milono, Residen Pati saat itu. Saat berdiri, sekolah ini berstatus partikelir (swasta). Tapi, 1 Mei 1948, berubah menjadi sekolah negeri. SMA Negeri 1 Pati ini terpilih mewakili Jawa Tengah dalam putaran final LCC 4 Pilar di Jakarta, 1-11 Novmber 2014.

DI. Jogjakarta SMAN 1 Jogjakarta Semula SMA Negeri 1 Jogjakarta bernama “Algernere Midlebaar School” (AMS) Afdelling Jogjakarta yang kemudian menjadi SMA A. Pada 1957 oleh Pemerintah RI, SMA I/A dan SMA 2 A dilikuidasi menjadi SMA Teladan. Pada 24 Mei 1995 SMA ini ditunjuk sebagai Sekolah Unggulan, lalu 1998 disempurnakan menjadi SMA Berwawasan Keunggulan. Prestasi yang pernah diraih: Juara umum Toyota Eco Youth 2014, Medali Emas Ispro 2013, meraih dua emas di bidang Kebumian OSN 2012, dan juara LCC 4 Pilar tingkat Provinsi DI Jogjakarta pada 2014. 42


Jawa Timur SMAN 1 Kepanjen Sepuluh siswa SMA Negeri 1 Kepanjen selaku wakil Provinsi Jawa Timur pada putaran final LCC di Jakarta, 1-11 November 2014, datang dengan tekad untuk mengukir prestasi semaksimal mungkin. Mereka percaya, hanya dengan prestasi tinggi, eksistensi SMA Negeri 1 Kepanjen bakal diakui masyarakat Jawa Timur. Namun, nasib sekolah beralamat di Jl. Ahmad Yani 48 Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, di LCC tingkat nasional belum mujur.

Bali SMAN 1 Kerambitan SMA Negeri 1 berada di Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada Agustus 2014, sekolah ini merayakan HUT-nya ke-20. Meski tergolong masih muda, SMA Negeri 1 Kerambitan telah berhasil menorehkan berbagai prestasi, baik akademis maupun non-akademis. Keberhasilan sekolah ini maju ke putaran final LCC 4 Pilar di Jakarta tak lepas dari bimbingan dan arahan dari sekolah di Kabupaten Tabanan yang pernah berlaga di putaran final LCC 4 Pilar, seperti SMKN 1 Tabanan.

Nusa Tenggara Barat SMAN 1 Praya Pada 1 Januari 1967 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berdiri sebuah SLTA. Sekolah itu kemudian dikenal dengan nama SMA Negeri 1 Praya. Pada putaran final LCC 4 Pilar tingkat nasional di Jakarta, 1-11 November 2014, SMA yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Praya ini termasuk salah peserta mewakili Provinsi NTB. Dua guru pendamping regu SMA Negeri 1 Praya, yaitu: Drs. Suhaimi dan Dra. Ni Wayan Semarawati ikut menyertai mereka ke Jakarta.

Nusa Tenggara Timur SMAN 6 Kupang SMA Negeri 6 Kupang mempunyai misi terciptanya generasi muda yang cerdas dan berkepribadian dalam menyongsong era globalisasi. Sekolah beralamat di Jl. H.R. Koroh, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi NTT, ini mewakili Provinsi NTT dalam putaran final LCC tingkat nasional di Jakarta, 1-11 November 2014. SMA Negeri 6 Kupang berdiri di atas sebidang tanah seluas 20.000 meter persegi dengan luas bangunan 1.900 meter persegi.


43

Kalimantan Barat MAN 2 Pontianak Di Pontianak, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 dikenal sebagai sekolah dengan segudang prestasi. Lulus 100% Ujian Nasional, memenangkan lomba bidang fisika, kimia, biologi, juga dalam bidang matematika, ekonomi, pidato bahasa Inggris. MAN 2 Pontianak unggul dalam lomba kaligrafi, baik putra maupun putri. Sekolah ini memberikan bekal pendidikan umum dan agama dengan harapan bisa mengantarkan siswa-siswi menghadapi tantangan dan menyelesaikan persoalan di masa depan.

Kalimantan Tengah SMAN 1 Sampit Sekolah beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 18 Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, itu berdiri 1 September 1950. Waktu berdiri, diberi nama SMA C Bukir Raya. Tapi, duabelas tahun kemudian, tepat 10 Okober 1962, namanya berubah menjadi SMA Negeri 126. Dan, nama SMA Negeri 1 Sampit digunakan sejak 1968 hingga sekarang. Pada putaran final LCC 4 Pilar di Jakarta, 1-11 November 24, SMA Negeri 1 Sampit termasuk salah satu peserta mewakili Provinsi Kalimantan Tengah. Tercatat sudah tiga kali sekolah berakreditasi A ini mewakili Kalimantan Tengah, yaitu: 2008, 2011, dan 2014.

Kalimantan Selatan SMAN 3 Banjarmasin Untuk bertarung di putaran final LCC 4 Pilar di Jakarta, 111 November 2014, SMA Negeri 3 Banjarmasin bertekad ingin mengharumkan nama sekolah dan daerah yang diwakilinya, Kalimantan Selatan. Sekolah beralamat di Jl. Veteran Km. 4,5 No. 381 Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, ini semula bernama SMA Baperki. Setelah terjadinya peristiwa G-30-S/PKI berubah menjadi SMA Kesatuan Bangsa. Kemudian, pada 1967 berubah lagi menjadi SMA Negeri 3 Banjarmasin.

Kalimantan Timur SMAN 1 Long Kali SMAN 1 Longkali, Kalimantan Timur, untuk keduakalinya tampil dalam putaran final LCC 4 Pilar tingkat SLTA di Jakarta. Pada 2012, sekolah ini juga berhasil masuk putaran final di Jakarta, dan langkahnya terhenti di babak semifinal. Longkali merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Lokasinya, di jalan negara menghubungkan Kalimantan Timur Kalimantan Selatan. Sekolah dengan motto “Unggul dalam prestasi, teladan dalam perilaku” ini sudah berdiri 1992.

44


Gorontalo SMAN 1 Gorontalo SMA Negeri 1 Kota Gorontalo berdirinya pada 1951. Memiliki tenaga pendidik 76 orang dengan klasifikasi: tiga orang bergelar doktor, delapan bergelar master, dan 65 orang sarjana. Mempunyai fasilitas seperti kelas, masjid, perpustakaan, laboratorium biologi, fisika, kimia, komputer, dan bahasa. Pada 2014, SMA Negeri 1 Kota Gorontalo adalah juara pertama LCC tingkat Provinsi Gorontalo. Karena itu, SMA Negeri 1 Kota Gorontalo ini maju ke putaran final LCC tingkat nasional di Jakarta, 1-11 November 2014 mewakili Provinsi Gorontalo.

Sulawesi Utara SMA Kr Eben Haezar Untuk kedua kalinya SMA Kristen Eben Haezer Manado, Sulawesi Utara, mengikuti putaran final LCC 4 Pilar di Jakarta, y a i t u ta h u n i n i ( 2 0 1 4 ) d a n 2 0 11 . I n i m e m p e r l i h a t k a n keunggulan sekolah Kristen swasta ini di Sulawesi Utara. Memang, SMA Kristen Eben Haezer merupakan salah satu sekolah favorit di Manado. Tak heran bila kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Yayasan selalu memonitor mutu dari sekolah ini.

Sulawesi Tengah SMAN 2 Bungku Barat Sulawesi Tengah memiliki SMK Negeri 2 Bungku Barat sebagai perwakilan dalam ajang putaran final LCC 4 Pilar nasional di Jakarta, (1-11 November 2014). Kegagalan sekolah yang didirikan 2002 ini meraih juara, Nur A’adha selaku guru pembimbing mengakui, rona kecewa tentu ada. Namun, yang penting, semua sudah maksimal dilakukan, mulai dari mulai persiapan dan bimbingan. Tapi, memang, belum saatnya juara. “Tahun depan SMK Negeri 2 Bungku Barat akan kembali lagi,” begitu tekadnya.

Sulawesi Barat SMAN 1 Polewali SMA Negeri 1 Polewali berdiri 1967. Dalam usia itru, telah berganti kepala sekolah sebanyak tujuh kali. Sekarang sekolah ini dipimpin oleh Drs. Muhammad Faezal, M.Si. Pada Maret 2014, SMA yang beralamat di Jl. A. Depu No. 116 Polewali ini berhasil meraih gelar juara pertama Lomba Cerdas Cermat (LCC) tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Nah, sebagai juara, SMA Negeri 1 Polewali berhak mewakili Provinsi Sulawesi Barat maju ke putaran final LCC tingkat nasional di Jakarta, 1 s/d 11 November 2014. EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

45

Sulawesi Tenggara SMAN 1 Kolaka Pada 1964 di Kolaka terdapat satu sekolah menengah tingkat atas. Sekolah itu berdiri di bekas pasar sentral, Jl. Kadue. Lalu, pada 1970 pindahkan ke lokasi yang baru, di Jl. Pendidikan, Kelurahan Balandete, Kompleks Stadion Konggoasa. Sekolah itu kemudian dikenal nama SMA Negeri 1 Kolaka. Sebagai juara pertama LCC tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, SMA Negeri 1 Kolaka mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara dalam putaran final LCC tingkat nasional di Jakarta, 1-11 November 2014.

Sulawesi Selatan SMAN 21 Makassar SMA Negeri 21 Makassar, Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jl. Tamalanrea Raya, Blok D, Tamalan Rea, Biringkanaya, Makassar, tergolong sekolah baru. Ketika berdiri, SMA ini menumpang tiga kelas di SMP 30. Kegiatannya hanya sebatas belajar mengajar dan tidak ada ekstrakurikuler. Meski demikian, sekolah ini sudah memanfaatkan teknologi TV digital sebagai sarana belajar mengajar. Setiap kelas mendapat satu TV digital. Seiring perkembangan waktu, sekolah yang awalnya sebagai sekolah transit (bagi siswa sebelum berpindah ke sekolah favorit) berhasil menjadi sekolah unggulan.

Maluku SMAN 12 Ambon Sungguh luar biasa penampilan SMA Negeri 12 Ambon dalam final LCC 4 Pilar tingkat Provinsi Maluku, 2014. Bayangkan, di final, sekolah beralamat di Jl. Dr. Maliholo itu mampu meraih nilai 302, jauh mengungguli rivalnya, yaitu SMAN 1 Seram Barat dan SMAN 1 Taniwel yang hanya meraih nilai 193 dan 186. Melihat penampilan anak asuhnya itu maka wajar kalau Kepala SMA Negeri 12 Ambon, Amos Lekransi, berharap anak didiknya mampu menjadi terbaik di putaran final LCC tingkat nasional di Jakarta. Dan, belum berhasil.

Maluku Utara SMAN 1 Tidore Kepulauan SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan berdiri 1960. Saat kelahirannya, SMA ini bernama SMA Negeri 1 Soa Sio. Ketika terjadi pemekaran wilayah pada 2004, maka sejak itu SMA Negeri 1 Soa Sio berubah nama menjadi SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan. Alamatnya di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Dalam putaran final LCC 4 Pilar tingkat nasional di Jakarta, 1-11 November 2014, SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan termasuk salah satu peserta mewakili Provinsi Maluku Utara. 46


Papua SMAN 2 Kota Jayapura Sekolah yang terletak di daerah pegunungan ini termasuk sekolah tua, berdiri 1970-an. Sebelumnya, sekolah ini merupakan sekolah pendidikan guru (SPG) di kota Jayapura. SMA Negeri 2 Jayapura cukup dikenal masyarakat dan menjadi sekolah favorit atau unggulan. Dan, merupakan sekolah percontohan dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Prestasinya tak diragukan lagi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Salahnya, maju ke putaran final LCC 4 Pilar tingkat nasional di Jakarta, 2014.

Papua Barat SMKN 2 Manokwari SMK Negeri 2 Manokwari beralamat di Jl. Reremi Permai, Manokwari, Papua Barat. Sekolah yang berdiri tahun 2000 ini sudah akrab dalam hal pembahasan masalah kebangsaan. Dan, sekolah ini pernah pengadakan seminar kebangsaan bertema: “Membangun Karakter Kepemimpinan Pemuda yang Berwatak Kebangsaan.” Pada 2014, SMK Negeri 2 Manokwari meraih juara LCC tingkat Provinsi Papua Barat. Karena itu, SMK ini berhak mewakili Papua Barat dalam putaran final LCC di Jakarta, 1-11 November 2014.

Wakil Banten, Kalimantan Barat, dan Bali

Maju ke Grand Final R

ANGKAIAN Lomba Cerdas Cermat (LCC) MPR RI 2014 yang dijadualkan berlangsung 1-10 November 2014, pada Jumat 7 November 2014 memasuki babak final. Di babak final ini sembilan sekolah berlaga memperebut tiga tiket di babak grand final. Ke-sembilan sekolah itu adalah: SMA Negeri 2 Kota Serang (Banten), SMA Negeri 1 Metro (Lampung), SMA Negeri 6 Kupang (NTT), SMA Negeri 12 Ambon (Maluku), SMA Negeri 1 Long Kali (Kalimantan Timur), MAN 2 Pontianak (Kalimantan Barat), SMA Negeri 1 Banuhampu (Sumatra Barat), SMA Negeri 1 Kerambitan (Bali), dan SMA Negeri 3 Banjarmasin (Kalimantan Selatan). Para peserta babak final ini terbagi dalam tiga sesi lomba, setiap sesi saling berhadapan tiga sekolah. Karena peserta final ini sembilan sekolah maka terbagi menjadi tiga sesi lomba. Sedangkan kategori materi (pertanyaan) lomba tetap dibagi tiga, yakni: tematik, satu lawan satu, dan benar atau salah. Sejak awal perlombaan, masing-masing peserta mencurahkan segenap kemampuannya dan konsentrasinya pada materi-materi soal yang diajukan oleh host. Pertarungan setiap sesi berlangsung ketat. Pada awal-awal pertandingan sulit diprediksi mana peserta di setiap sesi ini akan keluar sebagai pemenang. Terjadi saling kejar mengejar angka, dan EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

para pendukung masing-masing peserta juga terus memompa semangat para peserta. Tapi, yang namanya pertandingan pasti ada yang menang dan ada pula yang kalah. Pada babak final sesi pertama, bertanding SMA Negeri 2 Kota Serang (Banten), SMA Negeri 1 Metro Lampung, dan SMA 6 Kupang (NTT). Pada sesi ini SMA Negeri 2 Kota Serang berhasil memenangkan pertandingan dengan nilai 252. Pada sesi kedua, bertanding SMA Negeri 12 Ambon (Maluku), SMA Negeri 1 Long Kali (Kalimantan Timur), dan MAN 2 Pontianak (Kalimantan Barat). Sesi kedua ini dimenangkan oleh MAN 2 Pontianak dengan nilai 256. Kemudian untuk sesi ketiga, bertanding SMA Negeri 1 Banuhampu (Sumatra Barat), SMA Negeri 1 Kerambitan (Bali), dan SMA Negeri 3 Banjarmasin (Kalimantan Selatan). Di sesi ini, keluar sebagai pemenang adalah SMA Negeri 1 Kerambitan dengan memperoleh nilai 242. Berdasarkan hasil pertandingan babak final ini, maka yang berhak mengikuti babak grand final untuk memperebutkan juara nasional LCC MPR 2014 adalah: SMA Negeri 2 Kota Serang, MAN 2 Pontianak, dan SMA Negeri 1 Kerambitan. Grand final berlangsung Senin, 10 November 2014, juga di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/ DPD Senayan, Jakarta. ❏ 47

Peserta Putaran Final LCC MPR RI 2014 Diterima Pimpinan MPR RI

T

Sebelum bertanding, seluruh peserta putaran final LCC MPR RI 2014 dari 33 provinsi di Indonesia terlebih dahulu melakukan audiensi dengan pimpinan MPR RI. Acara itu berlangsung Senin, 3 November 2014.

EPAT pukul 14.00 WIB, Senin 3 November 2014, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan para Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, EE. Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta di dampingi Sekretaris Jenderal MPR RI Eddie Siregar memasuki Gedung Nusantara IV untuk beraudiensi dengan 330 peserta finalis nasional LCC MPR 2014 perwakilan 33 sekolah dari 33 provinsi. Hampir seluruh peserta LCC terlihat antusias bertemu langsung dengan para Pimpinan MPR RI. Bahkan beberapa dari mereka tak menyia-nyiakan kesempatan untuk bersalaman dan bahkan mencium tangan pimpinan majelis terhormat. Para pimpinan MPR RI pun membalas dengan hangat dan sesekali mengusap kepala para siswa yang datang dari seluruh provinsi itu. Rangkaian acara audiensi pimpinan MPR dengan peserta putaran final nasional LCC MPR RI 2014 dibagi dalam tiga sesi. Pertama, sambutan dan pembekalan dari Ketua MPR RI; Kedua, tanya jawab dengan para Pimpinan MPR RI; dan ketiga, foto bersama. Audiensi digelar untuk memperkenalkan para peserta finalis LCC

48

kepada Pimpinan MPR RI sebelum digelar rangkaian ajang lomba yang dimulai pada Selasa (4/11) sampai puncaknya grand final pada Senin (10/11). Semua kegiatan itu berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam kesempatan tersebut memberikan pengarahan kepada para para finalis LCC tersebut. Zulkifli Hada mengemukakan, seluruh pimpinan MPR RI sangat bangga dan memberi apresiasi kepada peserta yang lolos ke final LCC MPR 2014 di Jakarta. “Bagi saya, semua adalah pemenang. Para finalis adalah pemenang, semua pemenang di tingkat provinsi masing-masing. Kami


sangat bangga dan memberi apresiasi terhadap usaha para peserta untuk sampai ke final di Jakarta,” ujarnya. Zulkifli juga mengingatkan kepada para peserta bahwa nilai-nilai luhur bangsa, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah janji kebangsaan, yang seharusnya menjadi perilaku warga negara Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut tidak hanya sekedar retorika semata atau hanya sekedar basa-basi. Semua harus diimplementasikan dengan baik, sebab merupakan janji kebangsaan. “Jika itu terjadi maka kita bangsa Indonesia tidak akan ada lagi yang mempermasalahkan perbedaan ras, agama, suku, golongan. Dan, tidak ada lagi bentuk tirani mayoritas. Sebab, janji kebangsaan adalah bentuk komitmen kita sebagai satu bangsa yang bermartabat,” tegasnya. Agung, seorang peserta dari Provinsi Jawa Barat dalam kesempatan tanya jawab menanyakan denga lugas kepada Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, bagaimana caranya menjadi seorang pimpinan MPR. Menjawab pertanyaan ini, Zulkifli menyatakan, generasi muda adalah pemegang estafet kepemimpinan bangsa, termasuk kepepimpinan lembaga MPR RI. “Di pundak generasi mudalah, nantinya, kontinuitas kepemimpinan bangsa berada,” kata Zulkifli. Untuk menjadi Pimpinan MPR RI, kata Zulkifli, memang ada syaratsyarat teknisnya dan itu bisa dilihat di UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Tapi, yang paling penting, semuanya, terutama generasi muda, harus rajin belajar, rajin memupuk keahlian sesuai dengan apa yang dicita-citakan,” ujarnya. Usai mengikuti audiensi, Pimpinan MPR RI dan para peserta finalis LCC MPR 2014 melakukan sesi foto bersama di lobi Gedung Nusantara IV, dan sesi foto bebas bersama berlatar belakang Gedung Bulat atau Gedung Kura-Kura. ❏ EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

49

Wisata Ancol

Ada yang Pertama, Ada Yang Sering

S

EPERTI biasa setiap hari libur, Dunia Fantasi atau lebih akrab disebut Dufan, Ancol, Jakarta, selalu diserbu pengunjung dari berbagai wilayah di Indonesia. Pada Minggu 2 November 2014, ratusan pelajar, guru, dan guru pendamping Lomba Cerdas Cermat (LCC) Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika Tahun 2014 yang datang dari 33 provinsi ikut menambah keriuhan di tempat wahana bermain itu. Akibat yang demikian, di setiap pintu wahana terutama yang memacu andrenalin bekerja lebih cepat, seperti kora-kora, histeria, dan halilintar (roller coaster), antrian mengular. Antrian yang panjang itu membuat setiap pengunjung untuk bisa naik salah satu wahana memerlukan waktu sekitar 30 menit. Sinar matahari di siang itu yang menyengat serta antrian panjang tidak menciutkan niat mereka untuk uji nyali mencoba wahana yang terbilang ekstrim. “Mengerikan, seru,” ujar Ni Nyoman Arsani, pelajar dari SMK Negeri 2 Bungku Barat, Morowali, Sulawesi Tengah. Apa yang dialami Arsani juga dirasakan Ni Kadek Sariningsih. “Seru, menantang,” ujarnya. Kedua pelajar dari satu sekolah itu mengatakan demikian setelah mereka dibolak-balikan dalam posisi cepat dan curam oleh kendaraan yang bergerak seperti halilintar. Tidak hanya Arsani dan Sariningsih yang pertama kali datang ke tempat hiburan yang letaknya di samping Pantai Ancol itu. Deka Putri Firzani, pelajar dari SMA Negeri 1 Muara Pinang, Sumatra Selatan, juga demikian. “Baru pertama kali ini,” ujarnya. Pelajar bertubuh tambun itu mengatakan dirinya ingin mencoba naik halilintar. Rupanya, Dedi

Damhuri, pembimbing dari sekolah itu juga setali tiga uang. “Saya juga pertama kali,” katanya. Arena bermaian seperti itu diakui oleh Wahyu Pratama Nur Anggara tidak ada di Kalimantan Tengah. Untuk itu pelajar dari SMA Negeri 1 Sampit Kota Waringin Timur itu merasa senang bisa mengunjungi Dufan. “Di sini menyenangkan dan ramai,” ujarnya. Lain Wahyu lain Auraria Rahmiadhiani. Meski ia tinggal di Sampit namun dirinya mengaku ini kali ketiga berkunjung ke Dufan. Meski dirinya sudah sering namun ia masih sering bingung ketika berada di lokasi itu. Auraria sama seperti dengan Irianto. Irianto adalah pendamping dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Sudah tiga kali ia mendampingi sekolah dari provinsi itu saat mengikuti LCC tingkat nasional. Tahun 2012, 2013, dan 2014. Dalam setiap LCC tingkat nasional yang biasanya berkunjung ke Dufan, kunjungan itu tak membuatnya bosan. “Masih senang,” ujarnya sambil memotret. Diungkapkan, setiap anak yang didampinginya melakukan studi wisata, ia selalu mengingatkan agar hati-hati membawa barang agar tidak kecopetan. Keceriaan memancar pada wajah-wajah mereka. Meski sedang mengamati wahana histeria, Mahendra Aulia Rahman, pelajar dari SMA Negeri 1 Jogjakarta, serasa sudah menikmati. “Saya ke sini dua kali namun yang pertama masih kecil,” paparnya. Sementara temannya, Amalia Citra Kusumati, baru pertama kali. Ia menceritakan baru saja menikmati kora-kora. “Naik kora-kora rasanya deg-degan,” ungkapnya. ❏

Wisata Lubang Buaya

Mencari Makna Pengkhianatan di Sumur Maut

T

AKUT, ngeri, dan marah, mungkin itulah perasaan sebagain peserta Lomba Cerdas Cermat (LCC) saat menyaksikan potongan film G-30-S/PKI di Museum Lubang Buaya, Jakarta Timur. Betapa tidak, ada diantara para peserta LCC 2014 itu terlihat begitu geram, dan saking geramnya mereka berteriak dan menjerit. Untung film itu diputar hanya beberapa saat saja. Peristiwa itu terjadi pada saat para siswa peserta LCC melakukan kegitan wisata pendidikan –- salah satu kegiatan dalam putaran final LCC — pada Selasa (4/11). Mereka menyaksikan film itu bergantian, secara berkelompok. Setiap kelompok didampingi seorang guide yang tugasnya menerangkan seputar peristiwa G-30-S/PKI dan juga benda bersejarah di museum itu. Benar saja, sang guide menerangkan satu persatu barang bersejarah yang ada di sana. Seperti mobil yang sempat digunakan Soeharto untuk menumpas G-30-S/PKI. Juga ada truk yang dipakai pasukan Cakrabirawa, pasukan pengamanan presiden waktu itu, untuk menculik sejumlah jenderal. Meski sudah berusia tua, tapi kedua kendaraan itu masih tetap terawat dengan baik. Selain menyaksikan kedua kendaraan itu, para peserta juga berkesempatan melihat sumur maut, lubang tempat para jendral

50

dibuang setelah disiksa dan dibunuh oleh para pemberontak PKI. Di situ juga terdapat tiga buah rumah yang digunakan PKI untuk menyiapkan aksinya, serta baju terakhir yang dipakai para jendral sebelum diculik dan dibunuh. Para siswa tampak tak begitu nyaman menyaksikan saksi sejarah kelam di tahun 1965 itu. Saat di ruang penyimpan baju para korban kekejaman PKI, tak sedikit para siswa terlihat ketakutan. Beberapa diantaranya malah memilih segera berlalu, tidak mau berlama-lama dalam ruangan tersebut. Meski demikian, mereka juga mengabadikan keberadaan mereka di sana, baik berfoto sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama. Usai mengunjungi monumen Lubang Buaya, para peserta LCC melanjutkan perjalanan ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Di tempat ini para peserta mengunjungi Museum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), serta Keong Emas. Di museum Iptek itu peserta LCC bisa melihat dan mencoba berbagai peralatan yang ada di sana, termasuk sejumlah alat musik. Sedangkan di teater Keong Emas peserta menyaksikan film berjudul Tyrex, sebuah film tentang penelitian dan arkeologi yang dilakukan sejumlah peneliti untuk mengetahui keberadaan binatang pada masa lalu. ❏ EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

Pimpinan MPR Temui HMI, HMI-MPO, dan PMII Putri Pimpinan MPR akomodatif terhadap berbagai organisasi mahasiswa. Semua diterima dengan baik. Mereka siap menjalin kerja sama untuk menyosialisasikan dasar negara.


P

ADA Senin, 1 Desember 2014, bertempat di ruang kerjanya, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima delegasi Korp PMII Putri (Kopri). Kedatangan mereka dipimpin oleh Sekjen Kopri, Desmiati Ishaq. Dikatakan selain bersilaturahim, mereka juga ingin menyinergikan kerja MPR dengan Kopri.


“Pada MPR periode yang lalu kami pernah melakukan kerja sama dalam bentuk Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, salah satu kader Kopri juga memaparkan adanya kekhawatiran dalam UU MD3 terdapat pasal-pasal yang tidak memberi kesempatan kaum perempuan dalam beraktivitas politik. Untuk itu mereka meminta Zulkifli menyoroti masalah itu. M e n e r i m a kunjungan generasi muda NU itu, Zulkifli merasa senang. Keinginan untuk melakukan kerja sama seperti dulu dalam bentuk sosialisasi didukungnya. “Pasti akan kami dukung,” ujarnya. Diingatkan kepada mereka bahwa Kopri harus kreatif. “Anak-anak muda jangan

menunggu,” ujarnya. “Kalian harus kompetitif,” tambahnya. Selepas menerima delegasi Kopri, Zulkifli menerima kunjungan dari PB HMI. Kedatangan mereka dipimpin oleh Ketua Umum PB HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), Muhammad Arief Rosyid Hasan. Sama seperti kunjungan sebelumnya, delegasi ini mengungkapkan berbagai masalah yang ada, seperti soal kepemudaan dan politik di DPR. Dikatakan oleh Sekjen PB HMI bahwa di Kementerian Pemuda dan Olahraga terjadi ketidakseimbangan fokus kerja. Disebut kementerian itu lebih berorientasi pada masalah olahraga. “Seharusnya antara olahraga dan pemuda imbang,” ujarnya. Diakui oleh Sekjen PB HMI bahwa konflik yang terjadi di DPR merugikan masyarakat, untuk itu PB HMI meminta MPR menjadi penengah. “Buah konflik yang rugi adalah masyarakat,” ujarnya. Menanggapi hal yang demikian, Zulkifli menyatakan bahwa politik yang ada di MPR adalah politik kebangsaan, yakni mengacu pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti disampaikan kepada Kopri, Zulkifli juga mendukung kegiatan yang dilaksanakan PB HMI. Sehari kemudian, 2 Desember 2014, Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menerima delegasi dari PB HMI-MPO (Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi). Delegasi HMI-MPO yang dipimpin oleh Puji Hartoyo Abu Bakar itu diterima oleh Hidayat di ruang kerjanya, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD. Kedatangan mereka untuk mengabarkan HMI-MPO akan menjadi tuan rumah muktamar Persatuan Pelajar Islam Asia Tenggara yang diselenggarakan pada Januari 2015 di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Hidayat menyatakan mendukung kegiatan itu. Diharapkan dalam kegiatan itu bisa memperkokoh hubungan antarorganisasi Islam bukan malah saling mencurigai. Diharapkan HMI-MPO menyelenggarakan berbagai training untuk menyambut Masyarakat Ekonomi Asean. “Agar ummat Islam tidak gagap menyambut era itu,” harapnya. ❏ AW

51

NASIONAL

Ketua MPR Dukung Hak-Hak Kaum Disabilitas Jumlah mereka sekitar 37 juta jiwa, sayangnya hak-haknya belum dipenuhi. Bila diberdayakan mampu memberi kontribusi yang positif pada bangsa dan negara, jika tidak mereka akan menjadi beban.

P

ADA Senin, 1 Desember 2014, Ketua MPR Zulkifli Hasan kedatangan tamu istimewa. Mereka yang mendatangi Zulkifli di ruang kerjanya, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/ DPD, adalah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Kedatangan delegasi yang dipimpin oleh Ariani Soekanwo itu untuk menyampaikan masalah-masalah yang terkait dengan nasib penyandang disabilitas. Menurutnya UU. No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang mereka alami. Dasar yang diajukan adalah bahwa pada tahun 2011, Indonesia telah ikut meratifikasi Convention on The Right of Person With Disability (CRPD) dengan melalui UU. No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam undang-undang itu mengamanahkan pemerintah untuk terlibat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pada beberapa waktu yang lalu, RUU Penyandang Disabilitas telah diputuskan masuk sebagai RUU inisiatif DPR. Untuk itu PPDI mengharap agar rancangan itu menjadi prioritas untuk segera diundangkan. Dikatakan oleh Ariani, undang-undang yang

52


lama sudah tidak bisa mengangkat harkat dan martabat para penyandang disabilitas. “Kami ingin undang-undang yang sifatnya tidak hanya charity tetapi pemenuhan hak,” ujarnya. Diungkapkan lebih lanjut bahwa anggota PPDI selama ini banyak didiskriminasi oleh kebijakankebijakan pemerintah, seperti semua masalah yang dihadapi diserahkan kepada Kementerian Sosial padahal masalah yang dihadapi tidak seputar itu. Mereka yang ingin bekerja, sekolah, berwirausaha, dan lain sebagainya tentu harus berhubungan dengan kementerian terkait. Banyak contoh diskriminasi disebutkan oleh Ariani, kekurangan yang ada pada mereka membuat mereka sulit mencari pinjaman kepada bank. Bank menyebut penyandang disabilitas tidak mampu bila mereka berinteraksi dengan pihaknya. Tak hanya itu, penyandang disabilitas juga lepas dari perhatian dari program-program kebijakan bantuan pemerinyah seperti PNPM. Bahkan yang lebih menyedihkan, dikatakan oleh Ariani, mereka tidak diperkenankan melakukan donor darah. Apa yang dikatakan Ariani diperkuat oleh Saharudin Daming. Menurut mantan komisioner Komnas HAM itu, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia

mencapai 37 juta jiwa, 15 persen dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Kalau kaum penyandang disabilitas penyandang cacat membentuk partai politik, ia akan menjadi kekuatan terbesar. Dalam masalah perlindungan kaumnya, Saharudin lebih jauh berpendapat yakni hak kaum disabilitas dicantumkan dalam UUD. Untuk itu bila UUD NRI Tahun 1945 diamandemen, perlindungan hak-hak kaum disabilitas termuat pada konstitusi. Ia membandingkan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang sangat memperhatikan kaum disabilitas. Simbolsimbol kaum disabilitas seperti kursi roda, tongkat, dan lainnya menjadi simbol-simbol negara dan dipasang di tempat-tempat umum. Ia mengatakan, “Bila kaum disabilitas dipenuhi hak-haknya, mereka akan memberi kontribusi yang positif kepada bangsa dan negara. Bila tidak maka mereka akan menjadi beban.” Apa yang disampaikan disimak dengan serius oleh Zulkifli. Menurutnya dengan informasi itu dirinya menjadi paham masalah yang dihadapi kaum disabilitas. Dengan mendengar penjelasan mereka, Zulkifli mengatakan bahwa selama ini banyak pihak yang salah persepsi kepada kaum disabilitas. Untuk memberi dan memenuhi hak kaum disabilitas ditegaskan oleh Zulkifli adalah adanya landasan hukum, undang-undang yang berpihak kepada mereka. Tak adanya landasan hukum bisa jadi yang membuat kementerian-kementerian yang ada tidak bisa menyikapi masalah mereka. Untuk itu Zulkifli mendesak adanya undang-undang yang memerhatikan kaum disabilitas secara penuh. “Tak hanya charity namun juga pemenuhan hak-hak asasi mereka,” ujarnya. Dirinya menyebut mereka bukan beban, mereka memiliki hak yang sama seperti manusia biasa. Mantan Menteri Kehutanan itu juga mendukung adanya komisi nasional yang memwadahi kaum disabilitas. ❏ AW


Ikatan Ulama dan Da’i Asia Tenggara

Wadah Ulama Se-Asia Tenggara Belum semua kalangan muslimin memiliki wadah dalam berdakwah. Sebagian masih berdiri sendiri-sendiri, sehingga mudah terombang-ambing oleh isu yang tak jelas juntrungannya.

O

RGANISASI Masyarakat (ormas) Islam di Indonesia sangat banyak. Mereka tersebar di berbagai daerah. Ada yang cakupan hampir seluruh wilayah Indonesia, ada juga hanya beberapa provinsi, atau bahkan daerah tertentu saja. Selama ini ormas-ormas Islam itu banyak melakukan kegiatan sosial keagaman dan berkontribusi membangun masyarakat. Namun, tidak semua wilayah sudah tersentuh oleh organisasi dan kegiatan ormas Islam. Masih banyak daerah yang belum berafiliasi pada salah satu ormas Islam. Ini bisa dijumpai, mulai dari masyarakat yang hidup di kota-kota besar hingga daerahdaerah terpencil. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Apalagi pada saat sekarang, di mana informasi dan FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

nilai-nilai asing masuk tanpa kendali. Bahkan sebagian di antaranya bersifat tendensius, menjelekkan Islam. Sebagian lain berusaha menjauhkan umat Islam dari agama dan aqidahnya. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat menerima audiensi Panitia Deklarasi dan Muktamar I Ikatan Ulama dan Da’I Asia Tenggara. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III lantai 9 Kompleks MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta. Rombongan Panitia Deklarasi dan Muktamar I Ikatan Ulama dan Da’I Asia Tenggara dipimpin ketuanya Muhammad Zaitun Rasmin, LC., MA. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyambut baik dan mengapresiasi rencana pelaksanaan Deklarasi dan Muktamar I Ikatan EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

Ulama dan Da’I Asia Tenggara tersebut. Hidayat berharap, Ikatan Ulama dan Da’I Asia Tenggara bisa mengambil lahan-lahan dakwah yang masih kosong, yang belum dijamah oleh organisasi dakwah yang ada. Ini penting agar seluruh masyarakat muslim bisa mendapatkan pencerahan. Hidayat kemudian meminta Ikatan Ulama dan Da’I Asia Tenggara bisa mempererat ukhuwah yang selama ini sudah berjalan. Dan, menjalin komunikasi yang makin harmonis, terutama untuk menghadapi isuisu yang kerap merugikan kaum muslim. Kepada tamunya, Hidayat meminta, agar mereka berkoordinasi dan menjalin komunikasi serta memohon restu kepada semua pimpinan ormas yang ada di Indonesia. Ini penting, agar nantinya keberadaan Ikatan Ulama dan Da’I Asia Tenggara bisa diketahui dan diterima semua kalangan. Sekaligus menghindari kemungkinan salah persepsi atau bahkan menganggap Ikatan Ulama dan Da’I Asia Tenggara ini sebagai organisasi gelap. Sebelumnya, Muhammad Zaitun Rasmin menjelaskankan mengenai kesiapan pelaksanaan Deklarasi dan Muktamar I Ikatan Ulama dan Da’I Asia Tenggara. Rencananya, acara tersebut dilaksanakan di Depok, Jawa Barat, pada 29 November. Beberapa ulama,

baik dari luar maupun dalam negeri, menyatakan kesiapan untuk hadir. Antara lain, Datuk Hamzah Zainudin, Dr. Ismail Luthfi, dan Ma’ruf Amin, serta ulama-ulama Asia Tenggara lainnya. Pembicaraan dan perencanaan Deklarasi dan Muktamar I Ikatan Ulama dan Da’I Asia Tenggara itu, menurut Muhammad Zaitun, sudah dipikirkan jauh-jauh hari. Beberapa ulama yang selama ini turut menggagas acara tersebut berpendapat perlunya dibikin wadah bagi para ulama dan dai di Asia Tenggara. Terutama untuk saling berkomunikasi dan membuat kesepahaman. Terlebih jika muncul-isu-isu yang bisa memojokkan umat Islam. “Ketika ada isu seputar ISIS banyak ulama yang gamang mengambil sikap dan tidak berada pada satu pandangan bagimana menghadapi kabar tersebut. Inilah salah satu alasan yang turut mendorong untuk segera diadakannya Deklarasi dan Muktamar I ini,” kata Zaitun menambahkan. Ke depan, Zaitun berharap, organisasi ini bisa mewadahi ulama-ulama yang belum memiliki paayung dalam melaksanakan dakwah. Termasuk lulusan Timur Tengah yang jumlahnya semakin besar, baik di wilayah Indonesia maupun di Asia Tenggara. ❏ MBO

53

NASIONAL Audiensi GPMI

Silaturahim Penangkal Perpecahan Pertikaian dan perpecahan acapkali muncul karena terputusnya saluran komunikasi. Untuk menghindarinya diperlukan kemauan saling bersilaturrahim dari semua elemen masyarakat.

T

INGGINYA tensi yang menyelimuti dunia politik selama 2014 membuat keprihatinan tersendiri bagi banyak kalangan. Salah satunya Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI). GPMI melihat, ada berbagai pertanda harus diwaspadai menyangkut masa depan bangsa dan negara Indonesia. Yaitu, munculnya ekses negatif berupa ancaman perpecahan pasca Pemilu 2014. Pernyataan itu muncul ketika GPMI beranjangsana ke Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA. Pertemuan Wakil Ketua MPR dengan GPMI berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, lantai 9, kompleks MPR, DPR, dan DPD RI Senayan, Rabu (3/12). Pada kesempatan itu rombongan GPMI dipimpin ketuanya, Ustad Aslih Ridwan. Ada berbagai masukan yang disampaikan pengurus dan simpatisan GPMI saat bertemu dengan Wakil Ketua MPR, antara lain menyangkut ukhuwah Islamiah di kalangan umat muslim. Menurut Iqbal Siregar, sekretaris GPMI, saat ini ada kelompokkelompok yang mencoba merusak ukhuwah

54


Islamiah. Karena itu, umat Islam harus waspada dan tidak mudah terpecah belah. Iqbal berharap, Pimpinan MPR memiliki kepekaan terhadap ancaman perpecahan. Sehingga bisa sesegera mungkin mengambil tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau menghindari terjadi perpecahan di kalangan anak bangsa. “MPR juga harus berani menegur atau memberikan saran terkait beberapa kebijakan pemerintah, terutama menyangkut rencana penghapusan kolom agama pada kartu tanda penduduk”, kata Iqbal menambahkan. Pendapat yang lain disampaikan Ali Ahsan. Menurut Ali, yang juga termasuk rombongan GPMI, bahaya perpecahan masih mengancam Indonesia. Salah satunya disebabkan karena konstelasi politik di Indonesia yang makin mengkhawatirkan. Kondisi dan suhu poltik yang tak kunjung turun, menurut Ali, bisa berimbas pada runtuhnya keutuhan masyarakat. Dan, mengancam persatuan serta kesatuan Indonesia. Karena itu, GPMI berharap agar Pimpinan MPR terus berkontribusi terhadap upayaupaya mempertahankan persatuan.

Khususnya di kalangan umat muslim, agar tidak saling terpecah belah. Ini penting, kata Ali, setelah melihat kenyataan pecahnya PPP akibat pemilu lalu. Sedangkan Salman Alfarisi menyampaikan, GPMI akan terus melakukan pengkaderan bagi umat Islam. Dengan begitu diharapkan ke depan akan semakin banyak umat Islam yang bisa berfikiran maju. Tidak mudah terpecah dan bisa membangun masyarakatnya. Mendengar berbagai harapan tersebut, HIdayat Nur Wahid mengatakan, kebiasaan melakukan silaturahim bisa mengikis bahaya perpecahan. Silaturahim, menurut Hidayat, juga bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Karena itu, Wakil Ketua MPR memuji GPMI yang mau bersilaturahim dan mengunjungi Pimpinan MPR. Ini penting untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta menyambung komunikasi antara MPR dengan GPMI. Ke depan, Hidayat berharap, silaturahim bisa diteruskan. Terutama untuk memberikan kemaslahatan yang lebih bagi masyarakat. ❏ MBO EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

WPF

The 5th World Peace Forum di MPR RI Gedung MPR RI menjadi tuan rumah The 5th World Peace Forum. Berbagai perwakilan negara hadir, membicarakan rumusan soal keniscayaan penciptaan perdamaian dunia.

T

HE World Peace Forum ( WPF ) adalah kelompok gerakan non profit para aktifis, politisi, ilmuwan, akademisi, CEO, peneliti dan seluruh individu dari seluruh dunia yang peduli kepada perdamaian dunia, harmonisasi kehidupan di dunia. WPF awal dibentuk dan pertama kali memulai kegiatan konferensi internasional di Schengen pada 2006. Dari sinilah WPF berkembang dan menglobal. Target WPF adalah untuk menghubungkan individu dan berbagai organisasi di seluruh dunia yang concern untuk membangun perdamaian dunia melalui komunikasi

memberikan pengalaman tentang meresolusi konflik yang pernah terjadi di negara mereka. Resolusi konflik nantinya diharapkan dapat dibangun dan dikonseptualisasikan menjadi sebuah metode dan proses dalam mengusahakan terciptanya perdamaian. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam sambutannya mengataan bahwa The World Peace Forum ( WPF ) menginspirasi semua warga bangsa pada perdamaian dunia. WPF ini memiliki arti penting dan strategis pada perwujudan perdamaian dunia. Saat ini Indonesia melihat berbagai kondisi negatif yang mengancam perdamaian dunia di berbagai

konferensi hari ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan perdamaian dunia,” terangnya. Dalam kesempatan yang sama Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa acara konferensi dunia yang bertujuan untuk perdamaian dunia sangat diapresiasi. Di saat di berbagai belahan dunia ada berbagai masalah konflik yang menganggu perdamaian dunia sangat prihatin seperti pertempuran-pertempuran, pembunuhan-pembunuhan, konferensi ini adalah upaya bersama untuk menciptakan perdamaian dunia. “Alhamdulillah, negara kita Indonesia telah


antarbangsa melalui wadah media massa, jurnal, dan perhelatan seminar serta konferensi secara periodik. Untuk tahun 2014 ini konferensi WPF digelar di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Indonesia, hasil kerjasama Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dengan Cheng Ho Multi Culture Trust of Malaysia dan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, dengan salah satu pembicara Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Perwakilan aktifis yang akan hadir berasal dari Jepang, Malaysia, Thailand, Filipina, Italia, Albania, Serbia, Nigeria, Myanmar, Amerika, China, Australia, India, Pakistan, Korea, Selandia Baru, Mesir, Singapura, Inggris, dan Timor Leste. Fokus pembahasan yang ditawarkan WPF adalah mengenai resolusi konflik. Para aktifis perdamaian dunia akan EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

belahan dunia. Bangsa Indonesia sebagai warga dunia, tentu menginginkan keadaan dan kondisi yang damai, aman, tentram, dan kondusif di dunia. Dan, semua warga dunia manapun pasti menginginkan kondisi damai juga. Untuk itu, semua harus berjuang bersama untuk mengurangi dampak dari globalisasi dunia yang negatif. “Upaya tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, hanya satu negara atau satu kawasan saja, tapi harus merupakan upaya kolektif dari seluruh warga dunia untuk berkomitmen menciptakan tatanan dunia yang damai. Di proses tersebut, nantinya tentu kita akan menemukan rumusanrumusan dalam upaya perdamaian dunia yang implementatif dan harus mendapat dukungan semua pihak dan harus dilakukan sedini mungkin. Setidaknya melalui forum

melalui berbagai proses demokrasi dengan aman walaupun ada gejolak tapi aman tertib hingga sekarang. Kalau bicara perdamaian, kita tentu akan bicara kenapa kita tidak bisa damai. Kenapa terjadi terus konflik, baik di Indonesia maupun dunia. Dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak merdeka selama 69 tahun juga ada konflik. Sekitar 15 konflik besar terjadi di Indonesia. Solusinya keadilan. Intinya, apabila kita ingin membawa negara hidup damai yang utama adalah menjaga keadilan bangsa. Selain itu kemakmuran bangsa adalah hal penting juga. Sebab, kemiskinanlah yang menyebabkan kecemburuan sosial dan memunculkan masalah-masalah sosial, ini bukan hanya di Indonesia saja tapi di dunia,” pungkasnya. ❏ Dry

55

NASIONAL Apel Danrem, Dandim Terpusat 2014

Manajemen Konflik Ala Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Kiprah TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara tak lepas dari hubungan baik dengan elemen di luar TNI, terutama dengan rakyat. Manunggal TNI dengan rakyat adalah satu keharusan.

B

EBERAPA minggu belakangan ini, rakyat Indonesia disuguhkan kejadian yang membuat miris menyangkut bentrokan antara TNI dan Polri di daerah Batam. Gesekan negatif antara TNI dengan elemen di luar TNI adalah cerita lama dan sering terjadi di beberapa daerah. Kejadiandemi kejadian tersebut sudah barang tentu menganggu konsentrasi TNI dalam menjalankan tugasnya dan menciptakan imej negatif di pandangan rakyat. Padahal tugas TNI sangat berat berada di garis terdepan dalam pertahanan negara dan menjaga kedaulatan negara dari rongrongan pihak asing ataupun potensi rongrongan dari dalam negeri. Ditambah lagi, Presiden RI Joko Widodo sangat tegas dan keras soal kedaulatan negara sekecil apapun. TNI harus siap dan mampu mengimplementasikan sikap tegas Presiden RI soal kedaulatan wilayah negara. Untuk itulah TNI perlu melakukan berbagai pendekatan dengan berbagai elemen di luar TNI. Pendekatan ini selain melunturkan imej negatif rakyat kepada TNI berhubungan dengan konflik antarinstansi, juga untuk mempermudah tugas TNI dalam menyelesaikan ataupun memetakan potensi konflik yang mengancam integrasi bangsa melalui berbagai koordinasi yang sistematis 56


dan simultan dengan elemen-elemen penting di luar TNI. Berbagai acara penting TNI saat ini selalu melibatkan elemen-elemen di luar TNI. Salah satunya adalah acara Pelaksanaan Kegiatan Apel Komandan Korem (Danrem) dan Komandan Distrik Militer (Dandim) Terpusat Tahun 2014, di area perkebunan PT. Citra Borneo Indah, desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (3/12). Apel Danrem dan Dandim Terpusat dilaksanakan selama 4 hari, dari 2 hingga 5 Desember 2014. Diikuti sebanyak 363 orang terdiri dari para Danrem, para Aster Kodam, Aster Kaskostrad, Asintel Danjen Kopassus, Kadepter Seskoad, Dirbinlem Akmil, Dirbinlem Secapa dan Dandim seluruh Indonesia. Tujuannnya adalah untuk mempercepat proses keberhasilan pelaksanaan Serbuan Teritorial guna meningkatkan kemanunggalan TNI-Rakyat dalam rangka mendukung keberhasilan tugas pokok TNI AD. Dalam kegiatan Apel Danrem Dandim ini juga diisi dengan berbagai materi ceramah penting yang disampaikan beberapa pejabat internal TNI AD dan dari eksternal TNI AD antara lain, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNN, Kepala BKKBN dan dari beberapa akademisi.

Atas undangan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Wakil Ketua MPR RI DR. Oesman Sapta juga menghadiri dan memberi ceramah pada acara Pelaksanaan Kegiatan Apel TNI AD tersebut. Usai mendarat di Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Oesman Sapta dan beberapa Menteri Kabinet Kerja dan beberapa Ketua Lembaga Negara lainnya, didampingi Kasad dan petinggi TNI AD lainnya dengan menggunakan helikopter tempur TNI AD langsung bergerak menuju lokasi acara yang jika ditempuh jalan darat bisa menghabiskan waktu dua sampai tiga jam. Sekitar lima belas menit perjalanan udara, sampailah rombongan di areal perkebunan luas, lahan perkebunan berbagai komoditi terutama kelapa sawit. Di sana telah menunggu para peserta apel. Dalam paparannya di depan Kasad, para Pangdam, para Danrem, Dandim dan pejabat di lingkungan TNI AD, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengungkapkan dan menjelaskan soal materi paparannya yang bertema sentral ‘Manajemen Konflik’. Manajemen konflik adalah penting bagi sebuah negara seperti Indonesia yang memiliki heterogenitas tinggi. Di satu sisi, hal tersebut merupakan EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

kekayaan bangsa yang dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan rakyat. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila kita tidak mampu mengelolanya. Jika ini terjadi, maka dalam posisi negara yang masih dalam masa transisi ini dapat menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan terjadinya konflik. Berdasarkan teori dan hasil kajian yang dilakukan oleh para pegiat perdamaian, konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, penyebabnya tidaklah tunggal dan bisa berpindah dari penyebab yang satu ke penyebab yang lain. Beberapa penyebab terjadinya konflik di Indonesia antara lain diakibatkan oleh kebijakan pembangunan, belum adanya kedewasaan politik para politisi, isu agama, pertentangan elit dan ego sektoral lembaga Negara, melemahnya mekanisme tradisional dan memudarnya identitas budaya asli dan intervensi asing. Masih menurut Oesman Sapta, dalam pengelolaan konflik hal yang paling penting adalah bagaimana kita semua melakukan pencegahan. Soal hal ini, TNI AD sebenarnya adalah institusi paling siap melakukan deteksi dini terhadap segala kemungkinan yang muncul. Adanya Koramil beserta para Babinsanya adalah institusi yang paling strategis untuk melakukan deteksi dini. Soal Manajemen Konflik, Oesman Sapta menungkapkan, ada lima konsep yang disebutnya Konsep 5 S yang mungkin bisa diadopsi TNI. Pertama, strategi. TNI adalah EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

tentara profesional yang dicintai rakyat, kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kedua, struktur. Rentang kendali yang tidak putus, Koordinasi jalan terus. Ketiga, skill. Peningkatan kemampuan personil. Keempat, sistem. Satu komando, meningkatkan kedisplinan dan kegotongroyongan, dan kelima, speed and target. Kecepatan dalam mendeteksi hingga mencari solusi terhadap potensi konflik apalagi yang mengarah disintegrasi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta juga memberikan pencerahan soal komitmen kebangsaan Indonesia, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat hal penting ini dulu dikenal sebagai 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dan merupakan agenda besar MPR RI untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila merupakan dasar falsafah (philosofische grondslag), Pandangan hidup (weltanschauung), Ideologi nasional, sekaligus Ligatur (pemersatu) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus menjadi ‘meja statis’ yang artinya harus menjadi dasar pijakan dalam menyusun dan menetapkan segala kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pancasila juga harus menjadi sebuah ‘leitsar dinamis’ yakni, suatu bintang pengarah yang menjadi kompas penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kepada media massa nasional dan lokal, usai acara, Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengatakan, sangat mengapresiasi penyelenggaraan acara ini yang juga mengundang elemen di luar TNI AD seperti lembaga MPR RI dan Polri. “Program ini sangat baik, saya harap paparan saya soal manajemen konflik, mampu diserap TNI AD dan bisa menjadi elemen yang bisa digunakan untuk meminimalisi terjadinya konflik di Indonesia. Ke depan Indonesia tidak boleh ada konflikkonflik lagi. Sebagai pimpinan MPR, saya berharap, kegiatan ini terus berlanjut, ini sebagai pembinaan teritori,” pungkasnya. Kepala Staf TNI AD ( KASAD ) Jenderal Gatot Nurmantyo dalam paparannya mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kehadiran dan dukungan berbagai elemen penting negara, seperti MPR RI, Polri, para Menteri Kabinet Kerja dan lembaga negara lainnya. Hal tersebut akan mempermudah tugas TNI saat ini dan ke depan. “Keperluan dan kepentingan TNI AD itu bagaimana sebisa mungkin kita mencintai rakyat dan rakyat mencintai kita. Kami akan berusaha semampu kami merebut hati dan pikiran positif rakyat. Untuk itu TMMD ( TNI Manunggal Membangun Desa ) akan ditingkatkan terus. Nanti para prajurit jangan lagi membawa peralatan dapur. Kita beri uang makan, dan uang itu untuk makan bersama rakyat. Ini salah satu upaya untuk mendekatkan TNI dengan rakyat,” ujarnya. ❏ Dry

57

NASIONAL Kunjungan di Gorontalo

Agar Niali-Nilai Pancasila Tetap Sakti dan Lestari Selama dua hari, 5-6 Desember 2014, Ketua MPR RI DR.HC. Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja di “Bumi Limboto” Gorontalo. Di sana, dalam waktu yang sangat mepet, Ketua MPR melakukan berbagai kegitan. Apa saja?

T

AK dapat dipungkiri bahwa bangsa kita masih menghadapi berbagai persoalan bangsa, diantaranya ancaman disintegrasi, demoralisasi, dan perpecahan disebabkan lunturnya rasa nasionalisme, memudarnya kecintaan pada bangsa dan Negara, dan hilangnya perasaan dan kesatuan bangsa.” Adalah Ketua MPR RI DR.HC. Zulkifli Hasan menyatakan hal itu ketika tampil sebagai pembicara pada Silaknas (Silaturahim Kerja Nasional) ke-24 ICMI di Hotel Maqna Gorontalo, Sabtu 6 Desember 2014. Oleh karena itu, Zulkifli Hasan mengharapkan, nilai-nilai luhur kebangsaan harus senantiasa dikedepankan. Pancasila harus tetap dijaga. Untuk menjaga agar nilainilai Pancasila tetap sakti dan lestari maka pemahamannya pada semua lapisan masyarakat perlu ditingkatkan. “Itulah yang dilakukan oleh MPR, terutama dalam hal mewujudkan janji-janji kebangsaan,” ujar Zulkifli Hasan. Tapi, yang lebih penting lagi, 58

para pemimpin barus menjadi teladan dalam pengamalan Pancasila. Silaknas ICMI di Gorontalo yang berlangsung 5-7 Desember 2014 dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo, Jumat malam, 5 Desember, di Gedung Danhil Training Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Silaknas ICMI kali ini menjadi menarik, karena inilah momentum kembalinya ICMI ke kampus. Karena sejak peresmian berdirinya ICMI, 24 tahun lalu, memang berawal dari kampus, tapi setelah itu, ICMI terasa menjauhi kampus. Dan, Silaknas 2014 ini ICMI kembali ke kampus. Silaknas kali ini mengangkat tema: “Penataan Kembali Sistem Berbangsa dan Bernegara untuk Kesejahteraan Rakyat.” Sejumlah tokoh nasional tampil sebagai pembicara, salah seorang diantaranya adalah Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Tampil bersama mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Ketua MPR Zulikifli Hasan yang juga Wakil Ketua Dewan

Pakar ICIM, berbicara masalah Penguatan Sistem Berbangsa dan Bernegara Pancasila. “Nilai-nilai Pancasila akan menjadi ideologi yang kuat apabila diamalkan oleh seluruh komponen bangsa dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ujar Zulkifili. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara benar-benar diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh komponen bangsa, utamanya para pemimpin bangsa. “Pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi suatu keniscayaan,” katanya. Diskusi selama satu setengah jam itu berlangsung cukup menarik. Terutama ketika Prof. Jimly Asshiddiqie menyinggung soal masih adanya perdebatan mengenai hari lahir Pancasila. “Pancasila itu tidak usah dimasalahkan, tapi memang masih ada perdebatan soal hari lahir Pancasila,” ungkap Jimly secara gamblang memaparkan posisi dari ketiga versi hari lahir Pancasila, yaitu: 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus atau bertepatan dengan pengesahaan UUD 1945 oleh BPUPKI. Profesor Dawam Rahardjo, seorang tokoh ICMI sebagai peserta diskusi menanyakan bagaimana penjabaran Pancasila dalam konstitusi. Apakah Pancasila dan UUD 1945 merupakan satu kesatuan? Penulis buku ‘Ekonomi Politik Pembangunan’ ini melihat, pada 1 November 1945, UUD sudah “torpedo” oleh Maklumat Wakil Presiden. Kemudian, Pasal 33 UUD 1945 ditorpedo oleh sistem liberalisasi. Dan, proses liberalisasi itu dimulai oleh Sosialisme Sjahrir dan berlangsung hingga sekarang. Menjawab pertanyaan itu, Jimly menyatakan bahwa UUD pertama memang dibuat sebagai alat untuk merdeka. Maka jangan heran, ketika kabinet pertama dibentuk, ditunjuklah Sjahrir sebagai Perdana Menteri . “Di dalam sistem presidensiil, mana ada Perdana Menteri,” tegas Jimly. Mengenai Pancasila dan UUD 1945, menurut Jimly, tidak boleh dipisahkan, karena Pancasila ada di dalam konstitusi. Dan, “Kita harus memahami Pancasila sebagaimana pemahaman para pencetusnya,” katanya.

Disambut Upacara Adat di Gorontalo Menjadi pembicara di Silaknas ke-24 ICMI di Gorontalo adalah salah satu kegiatan EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014


selama kunjungan kerja (dua hari) Ketua MPR Zulkifli Hasan di Bumi Limboto tersebut. Ketua MPR tiba di Gorontalo pada Jumat siang, 5 Desember, sekitar pukul 12.30 waktu setempat (WIT). Di tangga pesawat Ketua MPR Zulkifli bersama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Jumly Asshiddiqie – yang datang ke Gorontalo untuk tujuan yang sama, menghadiri Silaknas ICMI – disambut upacara adat. Sekapur siri, sebuah upacara adat Gorontalo yang khusus dipersembahkan kepada tamu kehormatan tertentu yang datang pertama kali ke Gorontalo. Begitu sang tamu kehormatan, Zulkifli Hasan dan Jimly Asshiddiqie keluar dari perut peseta Garuda yang mendarat sempurna di Bandara Djalaluddin Gorontalo, di bawah tangga pesawat telah ditunggu ketua adat beserta perangkat adatnya. Selanjutnya, mereka berdua diantar ke ruang VIP Bandara tersebut. Setelah tiba di ruang VIP bandara, ketua adat dari Kota Gorontalo dan Kabupaten Limboto langsung memimpin upacara Mopotilolo, yaitu upacara penyerahan Sekapur Sirih kepada kedua tamunya ini. Sekapur Sirih mengandung unsur sirih, kapur, tembakau, gambir, dan pinang, ditambah uang Rp 160 ribu. Menurut seorang warga Gorontalo, uang Rp 160 ribu diserahkan kepada sang tamu. Setelah penyerahan Sekapur Sirih, dilanjutkan dengan suguhan minum, sebuah tatacara adat yang berlaku di masyarakat Gorontalo tatkala menerima tamu. Makanan yang disuguhkan itu mengandung empat unsur, yaitu: huta (tanah), tahulu (air), dupoto (angin), dan tulu (api). Setelah itu diteruskan pembacaan doa. Selesai menjalani rangkaian upacara adat ini maka ketua adat dan masyarakat Gorontolo memberi izin EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

kepada kedua tamunya itu untuk mengelilingi Bumi Limboto. Mengunjungi Universitas Muhammadiyah Usai penerimaan secara adat, selanjutnya, acara pertama Ketua MPR Zulkifli Hasan di Gorontalo hari itu adalah mengunjungi Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMG) yang kampusnya terletak di Pentadio, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Ini adalah kunjungan untuk kedua kalinya Zulkifli Hasan ke universitas yang berdiri sejak 2008 tersebut. Pertama kalinya, dua tahun lalu, ketika Zulkifli Hasan masih menjabat Menteri Kehutanan. Dalam kunjungan ke UMG ini, Ketua MPR RI DR.HC. Zulkifli Hasan berkesempatan melihat dari dekat perkembangan pembangunan kampus yang pernah dikunjunginya dua tahun lalu, tatkala ia masih menjabat Menteri Kehutanan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. “Ternyata perkembangannya luar biasa pesatnya,” ujar Zulkifli Hasan dalam pengarahannya di depan pimpinan UMG beserta civitas akademikanya di Aula Universitas itu. Seperti dilaporkan oleh Rektor UMG Prof. Dr. Ir. Nelson Pomalingo, M.Pd., dua tahun lalu atau waktu kunjungan pertama Zulkifli Hasan, UMG baru memiliki beberapa ribu mahasiswa saja, tapi kini jumlahnya mahasiswanya telah mencapai 4000 orang. Begitu pula jumlah dosen, dari sebelumnya 21 orang sekarang menjadi 139 orang. Lalu, luas kampus dari semula 6,7 hektar berkembang menjadi 12 hektar. Di kampus itu sekarang tampak beberapa unit bangunan baru yang sedang dikerjakan. Zulkifli Hasan dalam pengarahannya di depan Rektor dan civitas akademika UMG dan juga dihadiri oleh Wakil Guibernur Gorontalo Dr. Idris Rahim mengingatkan masalah kelangsungan konsensus

kebangsaan kita — yang sebelumnya dikenal dengan istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara — yakni: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Konsensus kebangsaan ini, menurut Zulkifli Hasan, isinya adalah Janji-janji Kebangsaan. Menurut Zulkifli Hasan, adalah tugas pemerintah dan kita semua untuk memenuhi Janji –janji Kebangsaan tersebut. Apalagi setelah transpormasi kekuasaan yang berlangsung secara demokratis dan berjalan secara damai, maka menjadi tugas Presiden terpilih untuk melaksanakan janji-janji masa kampanyenya. Nah, sebagai Janji Kebangsaan, dia harus terus diimplementasikan sehingga menjadi perilaku kita sehari-hari. “Harus menjadi budaya hidup kita sehari-hari,” ungkap Zulkifli Hasan. Selain itu, Zulkifli Hasan juga mengingatkan para mahasiswa bahwa kalau mau jadi orang sukses maka harus memiliki daya saing. “Artinya, sumber daya manusia kita harus memiliki ilmu pengetahuan dan skill yang tinggi,” katanya. Usai memberikan pengarahan, Zulkifli Hasan diantar oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo meninjau sekilas pembangunan kampus UMG. Malam harinya, Jumat (5/12), Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang juga Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI menghadiri pesesmian pembukaan Silaknas ke-24 ICMI di Gedung Danhil Training Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Peresmian pembukaan Silaknas ICM yang berlangsung 5-7 Desember 2014 itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, dan dihadiri oleh Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, dan tamu undangan lainnya. ❏ SCH

59

NASIONAL DPP KSPN dan DPP IMM

Curhat Soal Kisruh DPR dan Harga BBM Hampir setiap hari elemen masyarakat mencurahkan kegundahan hati atas berbagai masalah bangsa ke MPR RI. Salah satunya yang sedang hot adalah soal kisruh para wakil rakyat dan soal kenaikan harga BBM. pemerintah yang menaikkan harga BBM. Padahal, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo adalah partai yang getol menyuarakan tidak akan menaikkan harga BBM. Beni menyatakan, Presiden Jokowi tidak konsisten dengan janjijanjinya, karena menaikan harga BBM. “Kami DPP IMM sangat berharap agar para wakil rakyat berperan dalam masalah kenaikan BBM. Kami mendukung wakil rakyat untuk mengajukan hak interpelasi untuk menayakan kepada pemerintah mengapa harga BBM dinaikan. Kami IMM akan terus menjadi elemen penyeimbang

P

AGI itu, Senin, 01 Desember 2014, berturut-turut Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (DPP KSPN) dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM). Maksud dan tujuan kedua organisasi ini menghadap Ketua MPR serupa, yakni mencurahkan kepenatan hati soal kisruh para wakil rakyat di DPR dan soal kenaikan harga BBM. Dalam kesempatan bertemu dengan Ketua MPR RI, Ketua Delegasi DPP KSPN M. Ichsan mengeluarkan pernyataan sikap tentang dua hal yang sedang panas saat ini di Indonesia. Pertama, soal kekisruhan di internal DPR RI dan soal kenaikan harga BBM. Dalam soal kekisruhan internal di DPR RI, DPP KSPN melihat hal tersebut semestinya tidak perlu terjadi. Munculnya dua kubu yang saling berlawanan di tubuh wakil rakyat membuat miris dan bingung rakyat, terutama kaum buruh. Seyogyanya dengan sudah dilantiknya para wakil-wakil rakyat yang baru akan membuat perubahan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Namun, pada kenyataannya sekarang

60


para wakil rakyat yang terhormat malah mempertontonkan suatu hal yang menurut rakyat sangat sia-sia dan sangat berdampak negatif. Jika para wakil rakyat berjibaku antarsesama wakil rakyat dan juga saling berseberangan dengan pemerintah, para buruh khawatir akan nasib rakyat kecil. Merespon hal tersebut, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan bahwa semua aspirasi elemen masyarakat, seperti KSPN, akan diterima dan akan diteruskan kepada yang bersangkutan. “Mudah-mudahan tidak lama lagi setelah 5 Desember kisruh di DPR akan hilang. Mereka akan menyatu kembali dan bekerja secara normal dan baik,” ujarnya. Sama seperti KSPN, Ketua Umum DPP IMM Beni Pramula juga menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi kisruh di DPR RI, kisruh antarwakil rakyat kepada Ketua MPR RI. “Kami melihat wakil-wakil rakyat kita seperti sibuk sendiri dengan urusannya masing-masing. Mereka pecah menjadi dua kubu yang memiliki kepentingan yang berbeda. Padahal pasca dilantik seharusnya tidak ada faksifakasi lagi di DPR.Terus terang kami sangat prihatin,” ujarnya. Selain itu, menurut Beni, DPP IMM juga sangat kecewa dengan keputusan

pemerintah dan kami akan terus menolak kenaikan BBM, walaupun dengan cara berdemo,” pungkasnya. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa MPR RI juga berharap agar kekisruhan, kubu-kubuan dan perang tanding antar akil rakyat di DPR cepat selesai demi kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan rakyat. “Lepas 5 Desember mudah-mudahan semua cepet selesai seperti sedia kala. Adu argumentasi dan debat antarwakil rakyat itu sangat lumrah, namanya juga demokrasi. Tapi asal di jalur konstitusional. Jangan ada tandingan-tandingan lagi untuk ke depannya,” tegasnya. Soal kenaikan harga BBM oleh pemerintah, Ketua MPR RI menegaskan bahwa itu adalah hak pemerintah. Zulkifli meminta agar semua elemen masyarakat menunggu proses yang ada di parlemen soal kenaikan BBM. ❏ Dry EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

Kita Tunggu Fakta Di Laut Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang mengeluarkan moratorium izin kapal asing didukung banyak pihak. Tapi, kebijakan itu perlu dibuktikan di laut.

S

ETELAH dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat, itu langsung pasang kopling kenceng dalam kebijakannya, yakni moratorium izin kapal asing. Pelarangan itu dibuat oleh Susi Pudjiastuti bisa jadi perempuan yang akrab dipanggil Ibu Susi itu melihat kapal asing sebagai biang bocornya kekayaan negara mengalir ke pihak asing. Kebijakan itu dikeluarkan dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan, memulihkan sumber daya ikan yang sudah terkuras, serta memberantas illegal fishing yang tak terkendali di wilayah laut Indonesia. Dari beroperasinya kapal asing yang menebar jala di perairan laut Indonesia, dengan cara ilegal atau legal namun melanggar aturan hukum, menyebabkan kita mengalami kerugian US$ 20 miliar per tahun. Bocornya kekayaan negara sebanyak itu, sebab menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ada kapal asing yang jumlahnya 1.200 hingga 1.3000 dengan bobot di atas 30 GT, wira-wiri sekaligus menjala ikan di perairan dari Sabang sampai Merauke dan dari Timor hingga ke Talaud. Data yang tercatat itu data resmi. Bila ditambah data yang tak resmi, jumlah kapal yang ada bisa mencapai 6.000 sampai 7.500 buah. Kapal sebanyak itu bisa jadi melebih armada kapal di masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Sebagai pemerintahan yang baru, tentu para menteri dituntut untuk membawa perubahan. Tak heran bila Susi dengan tegas menerapkan kebijakan ini. Untuk menyosialisasikan moratorium izin kapal asing, dikumpulkanlah para duta besar, khususnya negara tetangga. Kepada mereka disampaikan pesan kalau masih ada kapal asing berani menerobos laut Indonesia akan diproses secara hukum dan dikenai tindakan hukum yang tegas. Bagi Susi pelarangan kapal asing mencari ikan di EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

negara lain juga suatu hal yang biasa. “Di negara lain juga demikian,” ujarnya kepada wartawan. Apa yang digebrakkan pemilik Susi Air itu mendapat dukungan mulai dari Presiden, kementerian terkait, hingga organisasi nelayan. “Kebijakan saya didukung Pak Presiden,” ujarnya dalam sebuah kesempatan. Dirinya pun gembira ketika Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukam) menyetujui surat permohonan moratorium kapal asing. Untuk memeroleh surat itu sampai-sampai perempuan yang tidak tamat SMA itu mengucapkan kalimat, jika surat permohonan moratorium kapal asing dipersulit, dirinya akan pulang ke Pangandaran. Kebijakan Susi itu dipuji oleh Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir. Menurut pria asal Indramayu, Jawa Barat, itu Susi merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan pertama yang berani mengeluarkan moratorium izin kapal asing. “Sebelumnya tidak ada menteri yang melakukan hal yang demikian,” ujarnya. “Ini sebuah keberanian sekaligus tantangan,” tambah pria yang juga menjadi pengurus

Himpunan Kerukunan Tani Indonesias (HKTI) itu. Setelah kebijakan itu dikeluarkan, Susi tidak lepas tangan terhadap nasib para anak buah kapal (ABK) kapal asing yang mayoritas orang Indonesia. Mereka yang biasanya menjadi nakhoda, penebar jala, dan aktivitas lainnya di atas kapal asing itu akan diberi berbagai macam pelatihan. Pelatihan itu diarahkan agar mereka mempunyai pekerjaan lain. Sebab dilatih oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan, pastinya latihan itu tetap berorientasi pada laut dan perikanan. Meski demikian apa yang dilakukan oleh Susi itu tetap perlu diawasi. Winarno mengatakan kepada wartawan, “Kebijakan itu sangat bagus tetapi nelayan dan pelaku usaha lokal ingin melihat fakta di laut.” Maksud Winarno apakah setelah ada kebijakan itu tidak ada lagi kapal asing berlenggak-lenggok di laut. Jangan-jangan nanti tetap saja ada kapal asing yang menebar jala seenaknya di perairan nusantara. “Kita lihat saja perkembangan (di laut),” ungkapnya. ❏ AW

61

Mata Pengamat NASIONAL

Evaluasi dan Proyeksi Lembaga MPR RI Tahun 2014 akan segera berakhir dan tahun baru 2015 akan segera hadir. Sebagai sebuah lembaga tinggi yang sangat penting bagi rakyat, sebagai penjaga konstitusi negara, MPR RI tentu saja banyak mewarnai perjalanan bangsa ini. Banyak pro, kontra, masukan dan gagasan bagi kiprah lembaga MPR RI sejak era reformasi bergulir hingga detik ini. Wacana yang sangat kuat, terutama pada pertengahan reformasi sampai kini adalah wacana penguatan lembaga MPR RI agar kembali seperti dulu, yakni MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara. Penguatan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dirasa sangat krusial disaat berbagai konflik yang muncul antar lembaga-lembaga tinggi negara. Seperti konflik antara pemerintah sebagai eksekutif dengan DPR sebagai legislatif. Persetruan dua lembaga tinggi negara ini sangat menguras energi dan waktu bangsa Indonesia. Kesetaraan kekuatan antara keduanya membuat konflik sepertinya tak berujung. Bila saja lembaga MPR RI berada sebagai penengah sebagai lembaga tertinggi negara, maka MPR akan bisa turun langsung sebagai penengah dan cepat menyelesaikan konflik.

Drs. Ade Erlangga Masdiana, M. Si Akademisi dan Pengamat Politik

L

EMBAGA MPR RI menurut saya tidak dinamis seperti dulu, itu sangat disayangkan. Mestinya mestinya harus dinamis memproduk konstitusi yang simultan, dan mengevaluasi segala macam perkembangan penyelenggaraan negara dimana masa lalu dan bagaimana mengadakan perubahan di masa akan datang. Saya rasa, harus ada paradigma baru dalam peranan MPR, harus seperti apa baiknya. Kalau di UUD, MPR itu berada pada lingkup permusyawaratan Indonesia, kem62

ISTIMEWA

balikan saja lagi MPR sebagai lembaga permusyawaratan. Kalau lembaga permusyawaratan, artinya berbagai macam stakeholder penyelenggaraan negara menyelenggaraan prinsip permusyawaratan di MPR. Kalau sekarang kan semua sama saja, semua lembaga tinggi negara semuanya sama sederajat, memang seyogyanya dalam dalam struktur tata negara kita perlu adanya lembaga tertinggi sebagai elemen penengah dalam penyelesaian konflik

konstitusi. Contohnya, seperti sekarang ada konflik antara pemerintah dan DPR dan tidak ada penengahnya. Penengahnya semestinya lembaga MPR. Inilah yang harus dievaluasi dan dipikirkan kembali soal lembaga penengah ini. Soal MPR sebagai lembaga tertinggi negara, saya rasa itu sangat baik dan patut dipikirkan secara serius. Sebab, MPR adalah lembaga permusyawaratan bukan sebuah lembaga perwakilan. Seharusnya lembaga perwakilan melakukan permusyawarahan di MPR. Kembalikan saja pada posisi itu. Tetapi, tentu harus ada amandemen dahulu di konstitusi. Harus mengamandemen UUD untuk menjadikan MPR lembaga tertinggi negara kembali. Soal Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dulu dikenal sebagai Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara itu adalah sosialisasi nilai-nilai luhur bangsa dan itu sangat bagus, walaupun belum menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Tapi, jangan lagi memakai kata Pilar, sebab kata tersebut menjadi polemik dan sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi. Saya rasa lanjutkan saja, tetapi dengan kemasan yang baik untuk rakyat dan menjangkau seluruh rakyat. ❏ Dry


Dr. Ichsanuddin Noorsy, BSc, SH, M.Si., Ekonom dan Pengamat Politik

S

AYA termasuk yang bersedih saat MPR direstrukturisasi. Pertama, karena saya belajar sejarah ketatanegaraan. Dalam sejarah ketatanegaraan, Indonesia tidak pernah ingin menerapkan sistem politik liberal, juga tidak ingin menganut monarki. Indonesia menganut sistem Republik dengan konsep Persidensiil. Mengapa menganut konsep tersebut, karena para pemimpin sadar tingkat kemajemukan yang tinggi di Indonesia yang berpotensi menimbulkan konflik sosial yang sangat luar biasa jika menerapkan liberalisme. Dalam dimensi struktur kelembagaan, MPR memang ditempatkan sebagai lembaga yang seharusnya melahirkan negarawannegarawan sehingga MPR seharusnya juga menjadi lembaga supreme institution. Wujud kedaulatan ada di MPR, artinya jika kita ingin mewujudkan kedaulatan itu pada MPR maka harus memperkuat yang disebut dengan modal sosial dan modal kultural. Sayangnya, pada era Soeharto sampai amandemen, ternyata tidak terjadi penguatan pada modal sosial dan kultural. Kewenangan MPR malah dirontokkan pada era reformasi sehingga munculah MPR yang tidak memiliki wewenang apa-apa. Itulah yang saya anggap para pelaku amandemen tidak arif dan tidak bijaksana mempelajari sejarah ketatanegaraan Indonesia. Kita sekarang sepenuhnya menerapkan demokrasi liberal sehingga terjadi kondisi zero sum game. Kasus kejadian seperti kubu KIH dan KMP, lalu perseteruan Presiden dan DPR, itu kan gambaran zero sum game, gambaran delegitimasi, gambaran the winner takes all. Semua itu bukan budaya bangsa. Anda bayangkan, bagaimana infrastruktur politik saling menihilkan. Dan, ketika kita mencoba untuk bersepakat maka sifatnya menjadi transaksional material, bukan transaksional spiritual atau nilai-nilai luhur. Mestinya MPR punya kewenangan untuk mengarahkan bagaimana lembaga-lembaga negara berperan sesuai dengan arahan konstitusi. Saat ini ada fenomena negatif hubungan antara eksekutif dan legislatif, seperti kasus surat yang dilayangkan Sekretaris Kabinet untuk para menteri agar tidak datang ke DPR, itu salah. Coba lihat EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

HUMAS MPR RI

Presiden AS Barack Obama. Ketika Republik memenangkan senat, apa yang dilakukan Obama, dia serta merta datang dan duduk bersama pemimpin Republik. Kenapa? Karena dia sadar kalau tidak dekat dengan Republik, dia akan ribut di senat. Mereka sudah membuktikan dan menerapkan sistem seperti itu. Indonesia menerapkan sistem ‘gaduh’ lalu Anda menolak kegaduhan itu, Anda tidak logis. Saya menganggap sejarah ketatanegaraan yang dipahami oleh para elite politik itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, tidak sesuai dengan realitas. Kebijakan-kebijakan yang a-historis, itu akan mengembalikan bangsa ini ke neo kolonialisme. Kebijakankebijakan yang a-historis akan mengembalikan Indonesia ke posisi neo kolonialiesmne. Seharusnya MPR yang punya kewenangan untuk masuk, tidak hanya sekedar bicara DPD yang punya kepentingan memainkan fungsi dan peranannya naik. Namun, pada saat yang sama beberapa ketentuanketentuan konstitusi tabrakan nggak karu-

karuan. Apalagi desakan negara liberal oleh orang-orang yang belajar di Barat menjadi luar biasa. Itu problem besar. Kalau Anda hanya berpikir menempatkan MPR sebagai lembaga hanya disibukkan untuk mengembalikan peran dan fungsi DPD, Anda sedang mengambil kebijakan yang bernilai bagi bangsa ini, tapi bersifar ahistoris. Dan, kalau sudah bersifat seperti itu, maka tidak lagi sesuai dengan semangat kejuangan para pendiri Republik. Ketika tidak ketemu dengan semangat kejuangan para pendiri Republik maka Anda tidak akan ketemu dengan nilai-nilai dasar. Maka Anda makin merusak nilai-nilai sosial dan cultural, itu berbahaya. Logikanya seperti dibangun kalangan sosiolog. Ketika regulasi dan kebijakan mengatur struktur masyarakat dan struktur itu melahirkan kultur yang nggak karuan, maka sumbernya adalah elit pembuat kebijakan. Pembuat hukum dan kebijakan itu yang membuat Indonesia berantakan. ❏ Dry

63

S

SOSIALISASI

OSIALISASI

MPR Goes to Campus

Bahas Daya Saing Indonesia dan Pemerintah Daerah

S

UATU negara hebat dan dihormati karena memiliki daya saing tinggi. Dalam tataran negara, kemampuan daya saing global Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat adalah hal yang tidak perlu ditawar-tawar lagi. Perkembangan ekonomi global saat ini memberikan sinyal kepada Indonesia bahwa perekonomian Indonesia ke depan akan menghadapi tantangan cukup besar. Di tingkat regional, Indonesia akan dihadapkan dengan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang pelaksanaannya akan dimulai pada 31 Desember 2015. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kawasan ASEAN yang akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi diharapkan akan membentuk ASEAN menjadi kawasan yang lebih dinamis dan kompetitif. Peningkatan daya saing nasional sangat penting bagi Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara lain dalam situasi global dan regional yang semakin kompetitif. Pemerintah Indonesia secara bertahap dan konsisten mendorong peningkatan daya saing melalui berbagai program pembangunan. Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing nasional ternyata sudah mulai memperlihatkan hasilnya. Global Competitiveness Index yang diraih oleh Indonesia untuk 20142015 menunjukkan peningkatan yang cukup baik, yaitu naik menjadi peringkat ke-36. 64

Wacana tersebut menjadi pembahasan serius dalam acara talkshow ‘MPR Goes To Campus’ di Aula Gedung Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya ( Unsri ), Palembang, Sumatra Selatan, Senin (24/11), dengan narasumber anggota MPR RI Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi, Dekan Fakultas Ekonomi Unsri Prof. Dr. Taufiq Marwah, dan Dekan Fakultas Pertanian Unsri Dr. Ir. Erizal Sodikin, M.Sc., dengan moderator Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI Yana Indrawan dan host Chintya Sari. Berbicara soal daya saing Indonesia, Dekan Fakultas Ekonomi Unsri Prof. Dr. Taufiq Marwah mengatakan bahwa daya saing Indonesia artinya kita akan mencoba mengkomparasikan dan membandingkan antara kondisi Indonesia dan kondisi negara-negara lain. Demikian pula dengan daerah dan lingkup yang lebih kecil lagi seperti industri. Di Industri, kita juga akan memperbandingkan antar industri satu dengan industri lainnya “Daya saing, menurut saya, terutama dilihat dari aspek sumber daya manusianya, dalam hal ini dari sisi pendidikan. Dari sisi pendidikan, kita akan memperbandingkan bagaimana sumber daya manusia yang ada antara satu daerah dengan daerah lainnya atau satu negara dengan negara lainnya. Namun, sangat disayangkan, di Indonesia sendiri penduduk yang mengenyam pendidikan tinggi hanya 10%. Itu masih sangat rendah,” ujarnya. EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014


Maka dari itu, lanjutnya, untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia, dalam tiga tahun terakhir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencoba untuk menambah daya tampung perguruan tinggi di masing-masing program studi. Hal tersebut adalah langkah yang diambil pemerintah untuk memberi kesempatan kepada putera-puteri bangsa untuk mengenyam pendidikan tinggi. Sebenarnya, kurikulum yang sudah diterapkan, terutama untuk pendidikan tinggi, sudah mengacu kepada kurikulum yang sudah berlaku secara umum dan di dunia. Intinya, Indonesia sudah memiliki kurikulum yang setara dengan kurikulum yang ada di negara-negara yang pendidikan lebih maju dibanding Indonesia. “Selain kurikulum, semua harus berpulang kepada sumbernya, yakni pendidik yang ada di masing masing perguruan tinggi. Memang saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan, EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

seperti memberikan program bea siswa untuk para dosen guna meningkatkan kemampuannya. Itu sudah dilakukan, tetapi kegiatan tersebut kadang masih terkendala dengan kurangnya pemerataan antara yang berada di luar Jawa dengan di Jawa. Saya rasa pemerintah harus memperhatikan hal tersebut,” terangnya. Soal daya saing Indonesia, Dekan Fakultas Pertanian Unsri Dr. Ir. Erizal Sodikin, M.Sc., lebih menyorot kepada Global Competitiveness Index ( GCI ) yang diraih oleh Indonesia untuk 2014-2015 menunjukkan peningkatan yang cukup baik, yaitu naik menjadi peringkat ke-36. Menurutnya, GCI Indonesia memang berada di bawah negara-negara Asia, tapi dalam posisi di atas beberapa negara-negara di Asia juga. “Maksud saya, dalam menyikapi GCI ini, Indonesia tidak perlu menjadi lemah atau down. Saya melihatnya masih ada opportunity, masih ada kesempatan luas untuk kita

meraih level lebih baik. Di sisi lain, ada tantangan untuk menghadapi negara yang posisinya di atas kita,” terangnya. Satu lagi yang penting, menurut Erizal, bangsa ini terutama para generasi muda Indonesia penerus bangsa harus mulai dari sekarang membuang jauh-jauh imej bahwa orang-orang Barat atau orang-orang bule itu pasti pintar. Kalau sudah imejnya begitu, bangsa Indonesia akan merasa semakin rendah dan tidak percaya diri di hadapan mereka dan mereka menjadi semakin percaya diri. “Padahal, orang-orang bule biasa-basa saja. Ide-ide mereka biasa saja, kalau kita mau belajar dan percaya diri di hadapan mereka, kitapun masih lebih baik dari mereka. Ini yang selalu saya tanamankan pada anakanak didik saya di kampus,” ungkapnya. Berbicara soal daya saing, anggota MPR RI Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa salah satu daya dukung 65

SOSIALISASI

unggulan untuk peningkatan daya saing bangsa, salah satunya adalah di infrastruktur. Infrastruktur sangat penting dan strategis. Infrastruktur yang baik akan memotong biaya transportasi, dan bisa dikembangkan untuk subsektor yang lain. Soal daya saing bangsa, menurut Viva, Indonesia tidak harus terpaku dengan sumber daya alam. Berkaca kepada negara-

Kondisi usaha kondusif tersebut adalah regulasi harus jelas, harus ada prinsip saling menguntungkan, kepastian hukum, dan pengembangan infrastruktur. Khusus untuk infrastruktur, selain menjadi tanggung jawab negara, para pelaku usaha juga seharusnya diberikan beban tanggung jawab untuk membantu beban negara dalam membangun infrastruktur.

Dr. H. Aflatun Muchtar, MA., dan Kabiro Otonomi dan Kerjasama Sekretariat Daerah Pemprov Sumsel Drs. Amsin. Otonomi daerah, terutama tujuannya sudah sangat sering menjadi bahan pembicaraan, seminar, talkshow yang menarik hingga kini terutama bagi para kepala-kepala daerah. Pembicaraan utamanya dikerucutkan kepada tujuannya


negara yang sudah unggul, titik tekan daya saing mereka ada pada inovasi dan kreatifitas sumber daya manusianya. “Pengembangan infratruktur yang bagus dan masif, dampak positifnya adalah semakin berkurangnya disparitas ekonomi antardaerah. Dengan bagusnya infrastruktur, diharapkan terjadi koneksitas yang lebih seimbang, lalu akan menghidupkan clustercluster atau sentra-sentra ekonomi yang memiliki potensi yang sesuai dengan basis di daerahnya,” pungkasnya. Soal anggaran untuk mewujudkan itu semua, menurut Viva, tentu tidak hanya bergantung kepada APBN semata, harus ada konstribusi di luar negara yakni para investor, para pengusaha yang memiliki niatan baik untuk membangun Indonesia ke depan. Untuk mencari para investor tersebut, kondisi usaha di Indonesia juga harus kondusif 66

GTC UIN Raden Fatah Palembang Bedah Soal Pemerintahan Daerah Setelah menyambangi Unsri, rangkaian kegiatan sosialisasi Janji-Janji Kebangsaan yang dulu dikenal sebagai Sosialisasi 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara ( Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) dengan metode talkshow interaktif ‘MPR Goes To Campus’, pada 25 November 2014, menyambangi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya, pada 24 November, MPR GTC digelar di Aula Universitas Sriwijaya, Palembang. MPR Goes To Campus di UIN Raden Fatah yang mengambil tema hangat ‘Pemerintahan Daerah’, menghadirkan tiga narasumber, yakni: Pimpinan Fraksi Golkar MPR RI Rambe Kamarulzaman, Rektor UIN Raden Fatah Prof.

dirasakan masih jauh dari harapan, bahkan terkesan negatif walaupun banyak sekali positifnya. Hal tersebut sangat dimaklumi mengingat ekspektasi rakyat sangat besar pada penerapan otda ini. Yang menjadi perhatian rakyat soal penerapan otonomi daerah adalah seputar hubungan antara kepala daerah dengan pemerintah pusat atau hubungan antara walikota dengan bupati, bupati dengan gubernur, dan gubernur dengan Menteri Dalam Negeri atau Presiden RI. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sering sekali rakyat mendengar dan mengetahui bahwa hubungan antara kepala daerah dengan pemerintahan pusat tidak harmonis. Persoalan kedua yang menjadi sorotan publik adalah tidak seragamnya kekayaan sumber daya alam antara satu provinsi dengan provinsi lainnya atau antara daerah EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

satu dengan daerah lainnya. Di satu sisi ada daerah atau provinsi yang sangat kaya sumber daya alam, tetapi di sisi lain ada provinsi atau daerah yang sangat miskin sumber daya alam. Kondisi ini menyebabkan kecemburuan sosial dan ketimpangan infrastruktur yang sangat kentara. Apapun kondisinya, seyogyanya para kepala dearah harus memahami penjelasan dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebut, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah

dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Menurut Kabiro Otonomi dan Kerjasama Sekretariat Daerah Pemprov Sumsel Drs. Amsin, otonomi daerah sangat bermanfaat buat perkembangan suatu daerah. Daerah tersebut bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri untuk kesejahteraan rakyat. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara ekspilisit menyebutkan,

kami dan Mendagri, juga Presiden. Yang kami rasakan, terutama dalam bidang pendidikan, di Sumsel dalam suasana Otda , Alhamdulillah sangat baik. Bahkan pemerintahan daerah menjanjikan akan menggratiskan pendidikan di semua tingkat, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Di bidang kesehatan juga saya rasa sangat baik,” terangnya. Soal hubungan mesra antara pemerintah pusat dan daerah, Aflatun mengutip intisari sebuah hadist dari Rasulullah SAW yakni: Ada dua komponen manusia, apabila dua komponen ini memiliki visi dan misi yang sama, saling rangkul, saling kerja keras, membanting tulang, putar otak sama-sama, maka rakyat akan sejahtera dan bahagia. Tetapi, jika dua komponen ini berbeda jauh visi misinya bahkan konflik, jangan harap

diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Untuk itu, pemerintahan daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan

banyak sekali keleluasaan bagi pemerintah daerah. Dalam UU tersebut juga banyak pasal-pasal yang mengatur tentang hubungan antara kepala daerah dengan pemerintahan pusat. Berbicara soal pemerintahan daerah dan hubungan antara kepala daerah dengan pemerintahan pusat, Rektor UIN Raden Fatah Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar mengatakan bahwa memang seharusnya hubungan antara pemerintah daerah dan pusat harus seiring dan sejalan. Aflatun memberikan contoh Gubernur Sumsel. Jika tidak ada tugas yang sangat prinsip, gubernur bisa datang jika pemerintahan pusat membutuhkan. “Di dalam pandangan saya, hubungan antara kepala daerah dan pemerintahan pusat semakin meningkat antara gubernur

rakyat akan bahagia. Siapa dua komponen ini, yakni ulama dan umaro Anggota MPR RI Fraksi Golkar Rambe Kamarulzaman menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak bisa ditawar-tawar lagi harus mesra, harus dekat dan saling membutuhkan. “Mengapa begitu, sebab mereka sama dipilih oleh rakyat. Mereka harus melihat persamaan itu, mereka dipilih oleh rakyat. Rakyatlah yang harus menjadi pertimbangan utama mereka bukan ego sektoral. Semuanya seharusnya paham dan memahami amanat UU NO.23 Thaun 2014, disana semuanya sudah diatur dan semua harus konsisten menjalankannya,” tegasnya. ❏


Dry

67

SOSIALISASI Dialog Warung Kebangsaan

Meretas Jalan Menuju Kadaulatan Pangan

P

OTENSI alam yang dimiliki Indonesia sangat besar. Sungai, gunung, dan lahan pertanian, merupakan sebagian kecil potensi alam Indonesia. Selain itu Indonesia juga memiliki petani-petani yang sanggup bekerja keras. Dengan potensi alam yang besar itu banyak orang merasa yakin bahwa cita-cita kedaulatan pangan akan dapat dicapai. Kedaulatan pangan terwujud asalkan petani diberi lahan yang cukup untuk bekerja. Petani di pulau Jawa mendapatkan minimal dua hektar lahan, sedang petani di luar jawa memperoleh lahan seluas lima hektar. Selain itu, petani harus mendapatkan bibit berkualitas, pupuk yang baik dan murah. Serta pengetahuan dari para penyuluh pertanian yang ada di seluruh Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang ketika menjadi narasumber pada acara Warung Kebangsaan yang ditayangkan TVRI pada pertengahan Desember lalu. Pada kesempatan itu, Oesman membahas tema Kedaulatan Pangan. Jika semua persyaratan itu terpenuhi, Oesman Sapta percaya kedaulatan pangan

68


akan tercapai. Bahkan, seiring tercapainya kedaulatan pangan, kesejahteraan rakyat Indonesia pun akan meningkat. Pasalnya, peningkatan hasil sawah akan meningkatkan kesejahteraan petani. “Sekitar 65% penduduk Indonesia hidup menggantungkan diri pada sektor pertanian. Karena itu kalau para petani sejahtera berarti masyarakat Indonesia pun mengalami peningkatan kesejahteraan”, kata Oesman Sapta menambahkan. Menurut Oesman Sapta, yang dibutuhkan adalah keseriusan dan keberpihakan pemerintah dalam membangun sektor pertanian. Tanpa itu semua, cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan hanya akan menjadi impian di siang bolong. Untuk membagikan lahan kepada petani misalnya, pemerintah tidak perlu berfikir terlalu panjang. Sesuai UUD 1945, bumi air dan kekayaan alam dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Hingga kini persoalan lahan, kata Oesman, menjadi salah satu masalah terbesar dalam dunia pertanian. Dari tahun ke tahun jumlah petani yang tidak memiliki lahan semakin besar.

Mereka ini sudah tidak sepenuhnya bisa disebut sebagai petani, karena statusnya hanya sebagai buruh atau kuli tani. Pada saat yang sama, kepemilikan petani atas lahannya juga semakin sempit. Lantaran mereka hanya memiliki lahan atas dasar warisan dari orangtuanya. Sehingga lahan yang sebelumnya dikuasai satu orang, terpaksa dibagi menjadi beberapa bagian sesuai jumlah anak-anaknya. Apalagi setiap tahun lahan pertanian yang berubah fungsi terus bertambah. Baik menjadi perumahan, perkantoran, rumah sakit ataupun jalan raya. Dengan begitu kepemilikan petani terhadap lahan pertanian juga terus berkurang. Sementara pencetakan lahan pertanian baru relatif lambat, dan tidak sebanding dengan jumlah lahan pertanian yang hilang. Meski begitu, Oesman yakin, Presiden Joko Widodo memiliki niat dan pandangan yang jelas terhadap sektor pertanian. Karena itu, dia tak ragu bahwa Jokowi akan segera membangun sektor pertanian dan sesegera mungkin mewujudkan kedaulatan pangan, sesuai cita-cita bersama. ❏ MBO EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

Jendela Anak Negeri

Agar Adil, Hukum Harus Ditegakkan

A

NGGOTA MPR dari Fraksi PAN, Muhammad Syafrudin, dalam Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tayang di TVRI, 6 Desember 2014, mengungkapkan kalau kita mau menjabarkan sila V Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, itu sangat luas namun yang paling penting bagaimana masyarakat teraktualisasi dan mengaktualisasikan keadilan. Keadilan menurut pria yang akrab dipanggil dengan nama Rudi itu banyak, seperti keadilan dalam pendidikan, kesehatan. “Keadilan pada bidang-bidang itu harus tertata rapi dan teraktualisasi,” ujarnya dalam sosialisasi yang bertema Indonesia Adil. Dipaparkan kalau masyarakat Indonesia mau sehat maka Menteri Kesehatan harus melakukan program-programnya. Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, yang dalam kesempatan itu juga menjadi narasumber, mengatakan keadilan sosial yang difasilitasi dan berikan pemerintah kepada masyarakat itu mencakup semua bidang. “Kalau keadilan di semua bidang sudah dirasakan masyarakat, insya Allah kita menjadi manusia Indonesia,” ujarnya. Untuk bisa membayangkan Indonesia ke depan, ini memerlukan proses yang panjang. Dikatakan para pendiri bangsa sudah membentuk kerangka bangsa ini, kita tinggal mengisinya. “Pada tahun 2045, Indonesia berumur 100 tahun. Seperti apa Indonesia pada masa itu?” Alumni Universitas Jember itu mengajak kepada semuanya untuk merenungkan. Ditegaskan, untuk menciptakan keadilan maka supremasi hukum adalah suatu hal yang mesti dilakukan. “Pemerintahan saat ini harus mau menegakkan hukum,” ujarnya. Diakui selama ini hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ada perlakuan hukum yang tidak sama. “Sudah menjadi rahasia umum bahwa hukum kita tak adil,” ungkap Siti. “Untuk itu kita perlu perjuang untuk bagaimana hukum tegak,” tambahnya. Disampaikan bahwa masyarakat sudah cerdas, sudah bisa melihat bahwa keadilan tak bisa ditegakkan tanpa ketegasan hukum. EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014


Mengapa ada kesenjangan dalam pembangunan yang membuat adanya ketidakadilan? Siti menjawab, sebenarnya pemerintah sudah melakukan desentralisasi atau otonomi daerah. Dalam desentralisasi inilah kepala daerah harus melakukan pembangunan. Dalam otonomi daerah itu, menurut Siti, seharusnya masyarakat miskin sudah bisa dientaskan. Untuk lebih memaksimalkan otonomi daerah, perempuan yang sering menjadi pembicara dalam berbagai seminar itu menuturkan bahwa pemerintah pusat harus mengintruksikan kepada kepala daerah untuk melakukan pembangunan.

Dalam masalah ini, Rudi menegaskan, yang paling penting dimaksimalkan adalah pendidikan. Bila pendidikan memadai maka bangsa ini akan maju. “Pendidikan harus diberikan secara adil dan merata,” ucapnya. Pendidikan harus merata dari desa hingga ke kota. Tak hanya dalam dunia pendidikan yang disinggung, infrastruktur jalan juga masalah yang disebut. “Infrastruktur itu harus menjadi prioritas agar menunjang bidang yang lain,” ucapnya. Kepala daerah diharapkan melihat kondisi yang ada di bawah, di masyarakat. “Rakyat jangan dibiarkan dalam ketidakpastian,” tuturnya. ❏ AW

69

SOSIALISASI Jendela Anak Negeri

Kemiskinan Hambat Kemajuan Dunia Pendidikan

D

UNIA pendidikan Indonesia mulai menapaki keberhasilan. Satu persatu anak-anak dari keluarga kurang beruntung bisa mengenyam pendidikan, seperti anak-anak Indonesia lainnya. Berbagai lembaga pendidikan yang sebelumnya terlihat compang camping tak terurus, kini mulai terlihat rapi. Sarana dan prasarana sekolah yang sebelumnya serba kekurangan juga sudah terpenuhi. Semua itu, tak lepas dari kemauan pemerintah memenuhi tuntutan UUD, mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari total anggaran di APBN. Namun, ibarat pepatah: ke luar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Kalau persoalan anggaran pendidikan sudah berhasil dirampungkan, kini persoalan yang lain datang menghadang dalam upaya mencerdaskan bangsa. Kesadaran dan keinginan agar anak-anak bisa terus bersekolah, ternyata patut mendapat perhatian. Pasalnya, tidak sedikit orangtua yang memilih anak bekerja membatu perekonomian keluarga dibanding harus belajar. Inilah sebagian persoalan yang masih mendera wajah pendidikan nasional. Kalau dulu persoalan biaya pendidikan ditengarai menjadi persoalan paling berat, nyatanya ada

70


masalah lain yang tak kurang sulitnya untuk dipecahkan. Permasalahan dunia pendidikan seperti itu disampaikan kepala SMA Arridho Jakarta Timur, Dede Muharomah, ketika menjadi naraseumber pada acara Jendela Anak Negeri yang ditayangkan TVRI pertengahan Desember lalu. Bersama anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PKS Dr. Mohamad Sohibul Iman, keduanya membahas tema: Indonesia Pintar. Menurut Dedeh, akhir-akhir ini pihaknya semakin banyak menemukan kasus anakanak yang dilarang bersekolah oleh orangtuanya. Mereka dipaksa bekerja untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. “Kita menghadapi persoalan yang tidak lebih ringan dibanding masalah biaya pendidikan yang sempat menjadi kendala meningkatkan kecerdasan bangsa. Dibutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari semua pihak agar masalah ini bisa teratasi”, kata Dede Muharomah menambahkan. Melihat kecenderungan yang ada saat ini, Dedeh juga meminta agar pemerintah malakukan evaluasi terhadap pemberian dana bantuan pendidikan yang sudah berjalan selama ini. Ini penting, menurut Dedeh, karena dana bantuan itu sudah banyak disalah gunakan. Bukannya untuk

menjamin keberlangsungan pendidikan, namun malah dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. “Yang pasti, dunia pendidikan kita masih menghadapi persoalan yang tidak ringan. Butuh perhatian dan penanganan dari semua pihak, terutama orang tua”, kata Dede Muharomah lagi. Kenyataan yang disampaikan Dedeh itu membuat Dr. Mohamad Sohibul Iman merasa prihatin. Menurutnya, kemiskinan dan mahalnya biaya hidup membuat orangtua semakin berbuat tega kepada anak-anaknya. Bukannya membiarkan anak-anak mereka ke sekolah, malah dipaksa untuk bekerja. Padahal memenuhi kebutuhan hidup, termasuk kebutuhan anak-anak, adalah kewajiban orang tua, apalagi untuk menyekolahkannya. Ia setuju bahwa persoalan ini harus ditangani sesegera dan seserius mungkin. Kalau tidak niscaya akan semakin banyak anak-anak yang memiliki potensi, namun tidak bisa mencapai cita-citanya. “Fakta ini membuat kita sadar, sudah terjadi pergeseran masalah yang menimpa dunia pendidikan kita saat ini. Karena itu penanganan masalah dunia pendidikan juga sudah saatnya dievaluasi, untuk dilakukan penyempurnaan”, kata Sohibul Iman. ❏ MBO EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

FGD

MPR Memandang Etika Mutlak Diterapkan

U

NTUK kesekian kalinya MPR berkerja sama dengan Universitas Pancasila dalam melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tungga Ika. Kesekian kalinya itu diselenggarakan pada tanggal 26 November 2014, di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan. Kerja sama sosialisasi dengan metode focus group discussion yang digelar pada hari Rabu itu bertema Membangun Etika Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial. Hadir dalam acara itu Wakil Ketua MPR, E. E. Mangindaan; Rektor Universitas Pancasila, Wahono Sumaryono; Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Pancasila, Siswono Yudhohusodo; Pusat Studi Kajian Pancasila, Yudi Latief; dan puluhan dosen di perguruan tinggi yang beralamat di Lenteng Agung, Jakarta Selatan itu. Kepala Pusat Kajian, Setjen MPR, Ma’ruf Cahyono, menuturkan kegiatan itu membicarakan hal-hal yang fundamental.

Kegiatan serupa telah diselenggarakan di berbagai daerah dan lembaga. Inti dari acara seperti itu menurutnya untuk memasyaratkan Pancasila, Ketetapan MPR, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika; melakukan kajian sistem ketatanegaraan, dan penyerapan aspirasi dari masyarakat untuk memperkuat sistem tata negara. “Halhal yang demikian merupakan tugas baru yang diamanatkan kepada MPR,” ujar alumni Universitas Jenderal Sudirman itu. “Apa yang kita selenggarakan ini merupakan tugas konstitusi,” tambahnya. Dalam kesempatan itu, Ma’ruf meminta dukungan kepada semua pihak dalam menyerap dan menjalankan tugas-tugas konstitusi tersebut. Sebagai tuan rumah, Wahono merasa senang diberi kepercayaan MPR untuk melaksanakan sosialisasi di perguruan tingginya. Pria yang mempunyai gelar apoteker itu berharap hasil diskusi bisa memberi masukan dalam menyempurnakan sistem tata negara. “Universitas Pancasila

telah beberapa kali diberi kesempatan untuk melakukan acara seperti ini,” ungkapnya. Dikatakan, mengupas sistem tata negara Indonesia tidak mudah. Ketidakmudahan terjadi sebab di satu sisi UUD telah memilih sistem presidensial dengan salah satu perwujudannya adanya pemilu presiden. Namun di sisi yang lain penampakan demokrasi kita multipartai. “Akibat yang demikian menimbulkan ketidaklancaran hubungan,” ujarnya. “Bahkan apabila timbul kepentingan yang menguat di masing-masing pihak akan menyebabkan terjadinya deadlock konstitutional,” paparnya lebih lanjut. Wahono menyiasati dalam masalah ini adalah perlunya adanya penataan dan penyerderhanaan partai, perubahan sistem politik, dan etika politik yang adil, bermartabat, serta demi kepentingan bangsa. Apa yang disampaikan Wahono diperkuat Mangindaan. Menurutnya sistem konstitusi kita menganut sistem presidensial namun juga menganut sistem multi partai. “Jadi membuatnya menjadi ribet,” ujarnya. Diakui bahwa sistem presidensial masih agak sulit diterapkan dan belum efektif sehingga sering terjadi instabilitas. “Hal demikian berpengaruh pada bidang lainnya,” ujar mantan Gubernur Sulawesi Utara itu. Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara itu mengajak kepada semua untuk mengorganizer demokrasi yang ada secara berkelanjutan. Dalam konsolidasi demokrasi dituntut adanya etika politik yang kuat. “Pentingnya etika politik,” tegasnya. Dituturkan, semua sistem politik cepat atau lambat akan menyebabkan krisis. “Etika politik yang tertanam kuat akan menolong demokrasi,” paparnya. “Bila sebaliknnya maka demokrasi akan hancur bila ada krisis,” tambahnya. Etika politik inilah yang menurut Mangindaan menyebabkan suasana menjadi harmonis. Etika mengandung misi dan diwujudkan dalam sikap bertatakrama yang toleransi, tidak berpura-pura, tak arogan, dan tidak melakukan kebohongan publik. Untuk itulah diungkapkan oleh politisi dari Partai Demokrat itu bahwa MPR mamandang etika politik mutlak diterapkan. ❏ AW


71

SOSIALISASI Jendela Anak Negeri

Jaga Ketahanan Budaya Bangsa

Z

AMAN sudah berubah, tahun 2014 tidak bisa lagi dibandingkan dengan situasi dan kondisi tahun 80-an atau tahuntahun awal kemerdekaan. Masa-masa tahun awal kemerdekaan sampai 1980-an adalah era dan masa keemasan budaya Indonesia. Pada era tersebut, implementasi budaya bangsa sedang berada di puncak kejayaan. Tahun berganti tahun, modernisasi dan globalisasi mulai menggeliat dan beranjak sejalan dengan berjalannya waktu. Orang bijak mengatakan, modernisasi dan globalisasi tidak mungkin bisa dibendung atau ditahan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerima, menggunakannya, dan membentengi diri dari dampak negatifnya. Pertanyaan besarnya adalah apa yang bisa

Walaupun tidak bisa dihindarkan, lanjut Rhoma, sebagai bangsa yang besar Indonesia harus memiliki filter yang bisa memilahmilah mana yang baik dan mana yang buruk. Filter bangsa Indonesia tersebut adalah Pancasila yang di dalamnya terdapat nilainilai luhur bangsa, termasuk agama. Pancasila adalah cerminan karakteristik rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia berketuhanan itu ada di sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Rakyat Indonesia berakhlakul karimah itu ada pada sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Rakyat Indonesia memiliki komitmen untuk bersatu dalam pluralitas, itu ada di sila ketiga Persatuan Indonesia. Rakyat Indonesia suka sekali

Perjuangan Putty Guntur Soekarno. Menurutnya, memang tidak ada yang lain selain Pancasila, yang berperan bukan hanya sebagai filter, tapi perekat persatuan bangsa Indonesia yang beragam. Filterisasi Pancasila sangatdiperlukan di era yang borderless atau era tanpa batas, semuanya masuk baik yang positif maupun yang negatif , tanpa bisa tertahan. Namun, menurut Putty, keinginan baik pemerintah dalam mengejawantahkan secara riil amanah Pancasila dalam bentuk kebijakan atau undang-undang sangatlah teramat penting. Contohnya, masuknya budaya-budaya asing paling deras melalui teknologi tinggi, bisa tontonan televisi, internet. Kebijakan pemerintah bisa dengan memasang filter-


menjadi benteng bangsa ini, terutama generasi muda dalam menghadapi serbuan dampak negatif moderninsasi dan globalisasi? Berbicara soal ketahanan budaya bangsa dan serbuan negatif globalisasi, pemerhati budaya yang terkenal sebagai raja dangdut Haji Rhoma Irama mengungkapkan bahwa tidak bisa dipungkiri akulturasi budaya memang tidak bisa dihindarkan. Hal ini diungkapkannya dalam acara taping dialog interaktif ‘Jendela Anak Negeri’ kerjasama MPR RI dan LPP TVRI, di studio TVRI Pusat Jakarta, Sabtu ( 29/11 ), dengan tema sentral ‘Ketahanan Budaya Bangsa.‘ Acara ini menampilkan dua narasumber anggota MPR RI Fraksi PDIP Putty Guntur Soekarno dan pengamat budaya serta Raja Dangdut Haji Rhoma Irama. 72

bermusyawarah untuk mencapai mufakat, itu ada di sila keempat. Dan, terakhir, rakyat Indonesia mendambakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Itulah semua karakteristik bangsa Indonesia. “Perlu diingat, terutama oleh generasi muda bahwa dampak negatif globalisasi masuk di tiga ‘f’ yakni, food, fashion dan film. Artinya kita sudah masuk dalam kompetisi global dalam tiga ‘f’ ini. Kita harus hati-hati menghadapi budaya asing. Kita bukan menolak budaya asing, tapi kita tidak mau didominasi oleh budaya asing sehingga budaya kita malah hilang,” ungkapnya. Soal Pancasila menjadi filter yang membentengi rakyat Indonesia dari pengaruh budaya asing yang negatif juga sangat disetujui anggota MPR RI Fraksi PDI

filter sebagai garda terdepan untuk menghadang, meminimalisir bahkan menghilangkan tayangan-tayangan negatif yang tak sesuai karakteristik dan budaya bangsa, antara lain yang utama adalah pornografi. “Pintu masuk yang lain paling rentan adalah pendidikan. Cara penyampaian pendidikan bermacam-macam bukan hanya disekolah, tapi tontonan juga. Untuk memfilter dampak globalisasi negatif perlu metode pendidikan yang bisa membangun karakter bangsa yang kuat, bisa melalui penguatan pendidikan agama, sejarah perjuangan bangsa. Nah, sekali lagi, peran pemerintah di bidang pendidikan menjadi penting,” terangnya. ❏ Dry EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

Program Prioritas 2015

Memenuhi Janji-Janji Menjadi Prioritas Pembangunan Indonesia


T

AHUN 2014 akan segera berakhir, dan berganti tahun 2015. Di penghujun tahun 2014, Indonesia telah sukses menjalani pergantian pemerintahan secara demokratis, Indonesia telah memiliki anggota parlemen baru, yakni MPR, DPR dan DPD. Serta memiliki eksekutif, yakni Presiden, Wakil Presiden, berikut jajaran kabinetnya. Seluruh komponen ketatanegaraan, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif sudah barang tentu memiliki pekerjaan rumah yang tidak sederhana dalam berbagai bidang, terutama yang belum sempat terselesaikan pemerintahan terdahulu. Selain itu, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif telah mempersiapkan rencanarencana kerja dan capaian-capaian kerja dalam masa jabatanya di tahun 2015, dan apa program prioritas di tahun 2015. Rakyat sangat berharap apapun rencana-rencana capaian tersebut akan mampu membawa bangsa ini ke cita-cita bangsa menuju kesejahteraan bersama. Pembahasan ini dikupas habis dalam acara taping dialog interaktif ‘Jendela Anak Negeri’ kerjasama MPR RI dan LPP TVRI, di studio TVRI Pusat Jakarta, Sabtu ( 29/11 ), dengan tema sentral ‘Program Prioritas 2015’, serta menampilkan dua narasumber: EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

Anggota MPR RI Fraksi Gerindra Farry Djemy Francis dan ekonom yang juga pengamat politik Ichsanuddin Noorsy. Berbicara soal program, Farry mengungkapkan bahwa DPR sampai saat ini belum bertemu dengan Presiden untuk membicarakan program-program kerja. Tapi, untuk 2015 para wakil rakyat sudah barang tentu mempersiapkan rencana-rencana kerjanya. Banyak masukan dari masyarakat terkait program kerja para wakil rakyat dan pemerintah. “Untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih, banyak sekali masukan dan pertanyaan dari masyarakat kepada mereka mengenai rencana-rencana kerja pemerintah. Paling banyak dipertanyakan adalah janji dana Rp 1,4 miliar untuk setiap desa, sesuai UU Desa. Lainnya, masyarakat menanyakan janji pemerintah kepada para pengusaha menengah kecil untuk mendapatkan tambahan modal Rp 10 juta pertahun. Dan, masih banyak pertanyaan lagi, seperti masalahkemaritiman, energi dan ketahanan pangan. Semestinya, janji-janji itulah yang menjadi prioritas pemerintah untuk diwujudkan pada 2015 nanti,” ungkapnya. Ichsanudin Noorsy juga menyoroti soal kemaritiman. Kemaritiman adalah bidang

yang dijanjikan Presiden Joko Widodo untuk difokuskan dan direalisasikan sebagai bentuk program priorotas di 2015. Jika memang kemaritiman yang akan digenjot dan diprioritaskan, maka pemerintahan sekarang harus memerhatikan keadaan pelabuhan di seluruh Indonesia. “Eksistensi pelabuhan, baik yang sudah ada atau kalau kurang ditambah lagi adalah urgen. Jika pelabuhan-pelabuhan di seluruh tanah air baik kondisinya dan diperhatikan maka kegiatan ekonomi melalui kapal-kapal itu akan berlangsung baik. Investasi akan mengalir, karena infrastrukturnya baik,” ujarnya. Masalahnya, lanjut Ichsanuddin, lintas pelayaran Indonesia sebagian besar dikuasai asing, baik untuk ekspor maupun impor. Lalu ada industri galangan. Industri galangan juga dikuasai oleh asing, dan ada industri pelabuhan yang dikhawatirkan dikuasai asing lagi. Ini yang harus diperhatikan pemerintah. “Intinya adalah kalau memang kemaritiman yang akan menjadi salah satu prioritas program kesejahteraan Indonesia, maka infrastruktur harus diperhatikan dengan serius,” pungkasnya. ❏ Dry

73

SOSIALISASI Daya Saing Indonesia

Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

B

AGAIMANA Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015? Apakah Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN? Pertanyaan inilah yang menjadi tema dialog acara “Jendela Anak Negeri” kerjasama MPR dan TVRI dalam pengambilan gambar yang berlangsung di studio TVRI Jakarta, Sabtu 29 November 2014. Dialog itu menghadirkan dua pembicara, yaitu Arif Suditomo (anggota MPR dari Fraksi Partai Hanura) dan pengamat ekonomi Dr. Eni Sri Hartati. Mengawali dialog, Arif Suditomo memiliki keyakinan bahwa Indonesia memiliki keunggulan di beberapa sektor dibanding


negara-negara lain di kawasan ASEAN. “Seperti sektor IT, Indonesia memiliki potensi dan kompetitif. Begitu pula di sektor industri kreatif dan pariwisata,” katanya. Masyarakat Ekonomi ASEAN akan berlaku pada akhir 2015. Arif Suditomo mengatakan bahwa waktu 12 bulan menjelang MEA adalah waktu yang sangat pendek. Indonesia perlu memanfaatkan waktu itu untuk meng-up grade (meningkatkan) kualitas sumber daya manusia. “Semua pihak, baik pendidik, kampus perguruan tinggi, regulator atau pembuat kebijakan, harus bekerjasama meningkatkan kualitas SDM,” katanya. Sementara itu, Eni berpendapat bahwa

Indonesia memiliki potensi di semua sektor untuk bisa berdaya saing dengan negara lain. “Hampir di semua sektor kita memiliki potensi dan daya saing, karena kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa, sumber daya manusia yang besar dan baik, terutama dari sisi jumlah penduduk. Ini merupakan sebuah potensi,” jelasnya. Lebih lanjut Eni menyatakan, Indonesia kaya akan bahan baku namun penguasaan teknologi terbatas, maka daya saing menjadi rendah. Padahal, sekarang semuanya tergantung pada teknologi. Ini akan membuat Indonesia semakin jauh tertinggal. Banyak negara yang tidak begitu saja mau melakukan transfer teknologi. Jepang harus merebut teknologi, begitu pula Tiongkok. “Sedangkan Indonesia belum berhasil merebut teknologi,” katanya. Menurut Eni, Indonesia memiliki sektor yang paling kompetitif, yaitu sektor perkebunan, seperti CPO (sawit), karet, dan lainnya yang masuk kategori agroindustri. Persoalannya, kata Eni, ada tiga problem yang menghambat. Pertama, in-efisiensi birokrasi. Artinya, birokrasi perlu direformasi, seperti mempermudah dan mempercepat perizinan sehingga mendorong masuknya investasi guna mengangkat daya saing produksi dalam negeri. Kedua, masih maraknya korupsi. Merajalelanya korupsi di negeri ini, baik di tingkat pusat maupun daerah, justru menurunkan daya saing sehingga Indonesia tidak kompetitif. Ketiga, minimnya sarana atau infrastruktur. Contohnya, tidak ada listrik, pelabuhan, jalan rusak, dan lainnya. Eni kemudian memberi jalan keluar, yaitu pemerintah perlu mendisain APBN-P 2015. “APBN harus proporsional dan bisa diimplementasikan. APBN yang jumlahnya Rp 2020 triliun menjadi stimulus, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing,” tuturnya. Sementara itu, jalan keluar yang ditawarkan Arif Suditomo adalah melakukan perubahan atau perbaikan secara simultan untuk meningkatkan daya saing. Pemerintah perlu menciptakan stimulus seperti insentif pajak dan lainnya. Semuanya harus bergerak mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, makro ekonomi dan lainnya. ❏ BS

74


Sosialisasi di Bojonegoro

MPR Sosialisasikan Janji Kebangsaan di Bojonegero Mengapa perlu sosialisasi? Kuswiyanto mengatakan, masih banyak anggota masyarakat Indonesia yang tidak memahami Pancasila. Banyak kalangan pejabat pemerintah yang tidak fasih dan memahami Pancasila. Begitu pula di kalangan pelajar. Banyak anak didik yang tidak bisa menghafal Pancasila dengan baik. “Akibatnya terjadi banyak bentrokan dan tawuran yang mencerminkan gejala disintegrasi bangsa,” katanya. Dalam pemaparan sosialisasi di depan sekitar 200 aparatur Pemda Kabupaten Bojonegoro, Kuswiyanto juga menyebutkan, janji-janji kebangsaan itu perlu diejawantahkan dalam kehidupan seharihari. “Bangsa Jepang, Singapura, Malaysia, dan Tiongkok mengapa bisa menjadi negara maju? Ternyata kuncinya adalah nilai-nilai

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

M

AJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengadakan sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika bagi aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sosialisasi berlangsung Minggu, 30 November 2014, di pendopo Kantor Bupati Bojonegoro menghadirkan anggota MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Kuswiyanto. Hadir pula dalam acara sosialisasi itu Bupati Bojonegoro, Suyoto, dan Kepala Biro Humas MPR RI Yana Indrawan, serta Kepala Pusat Pengkajian Sistem Ketatanegaraan Ma’ruf Cahyono. Semula, Ketua MPR Zulkifli Hasan berkenan hadir untuk membuka acara sosialisasi ini. Namun, karena berhalangan, sosialisasi yang semula dimulai pukul 11.00 WIB diundur hingga pukul 14.00 WIB dan dibuka oleh Kuswiyanto. Usai membuka sosialisasi, kepada pers Kuswiyanto mengatakan bahwa melalui sosialisasi empat konsensus kebangsaan atau janji kebangsaan meliputi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

Tunggal Ika, aparatur pemda Kabupaten Bojonegoro bisa mengejawantahkan empat janji kebangsaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kuswiyanto, Pimpinan MPR sedang menggalakkan sosialisasi empat konsensus atau janji kebangsaan itu. Sesuai ketentuan pasal 16 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014, Pimpinan MPR memiliki tugas mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya, agar visi misi kehidupan berbangsa dan bernegara dapat meresap pada sanubari rakyat Indonesia. “UUD 1945 sudah mengalami amandemen empat tahap. Amandemen itu adalah salah satu tuntutan rakyat. Termasuk dalam sosialisasi UUD yang sudah diamandemen, mencakup empat janji kebangsaan. Keempat pilar tersebut harus diimpelementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Kuswiyanto yang juga anggota Komisi VIII DPR RI usai menyampaikan materi sosialisasi kepada aparatur Pemda Kabupaten Bojonegoro.

yang tumbuh di masyarakat terus disosialisasikan. Nilai-nilai itu seperti kerjasama, kerja keras, dan sebagainya yang bisa membangun negara itu,” jelas Kuswiyanto. Indonesia juga mempunyai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti musyawarah dan gotong royong. Namun, kata Kuswiyanto, nilai-nilai itu seringkali sudah mulai ditinggalkan. Karena itu, ia mengharapkan agar masyarakat tidak sekadar menghafal Pancasila, tetapi juga melaksanakannya dengan konsisten. “Ini kemudian menjadi budaya bangsa Indonesia. Upaya ini juga bisa mengatasi krisis mentalitas yang terjadi saat ini,” ujarnya. ❏ BS

75

SOSIALISASI Tata Kelola Migas

Mereformasi Tata Kelola Minyak dan Gas

P

ADA waktu lalu Indonesia adalah produsen minyak mentah. Indonesia masuk dalam organisasi pengekspor minyak atau OPEC. Namun, kini Indonesia bukan lagi sebagai pengekspor minyak melainkan sebagai pengimpor minyak (net importer). Produksi minyak Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun. Seiring dengan berkurangnya produksi minyak Indonesia, pemerintah juga tidak melakukan ekspansi penemuan sumber minyak baru. Menurut anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, pemerintah “lupa” untuk melakukan ekspansi ladang minyak baru. Indonesia pernah mengalami boom minyak pada era 80-an, kemudian terlena karena booming tersebut. “Kita ‘dialpakan’ karena produksi dan pasar minyak tidak lepas dari kontrol asing. Padahal Indonesia masih memiliki potensi dalam hal sumur ladang minyak lama maupun baru dan bisa meningkatkan lifting,” kata Effendi Simbolon mengawali dialog dalam acara “Jendela Anak Negeri” dalam pengambilan gambar di studio TVRI Jakarta, Sabtu 29 November 2014. Turut berbicara dalam dialog itu, pengamat ekonomi Ichsanudin Noersy. Ichsanudin Noersy juga sepakat bahwa pemerintah tidak melakukan re-investment pada wilayah-wilayah sumber baru. Hal ini disebabkan adanya kesalahan dalam 76


kebijakan pembangunan. Akibatnya, (negara) asing menguasai ladang minyak di Indonesia. Perusahaan minyak seperti Chevron kini menjadi perusahaan yang paling dominan. “Semuanya di tangan asing, tidak di tangan kita, baik di hulu maupun di hilir. Di hulu telah terjadi liberalisasi di sektor migas, sedangkan di hilir berlaku harga pasar,” paparnya. Dalam kaitan itu, Effendi Simbolon mengakui perlunya political will pemerintah dalam tata kelola minyak dan gas bumi. “Perlu political will pemerintah dalam menata sektor migas dan mereview secara keseluruhan sektor energi serta memberantas mafia migas. Ini seharusnya dipimpin langsung oleh presiden,” katanya. Bukan hanya mafia migas, lanjut Effendi, tapi juga para penyelundup BBM ke luar negeri. Effendi menambahkan, sebenarnya banyak orang asing yang sedang menunggu berinvestasi di Indonesia. Para investor ini sedang menanti keseriusan pemerintah dalam menata sektor migas ini. Ichsanudin menimpali ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mereformasi tata kelola minyak dan gas bumi di Tanah Air. Pertama, dalam reformasi itu harus ada keinginan untuk menghentikan campur tangan asing. Keterlibatan asing ini harus dipangkas mulai dari pembuatan undangundang, lifting, hingga di hilir. “Campur tangan asing sekarang ini sangat luar biasa,

karena itu harus ada regulasi,” ujarnya. Kedua, dalam mengeluarkan kebijakan di sektor energi, pemerintah harus transparan dan terbuka serta tidak ada yang ditutuptutupi. Ketiga, dalam pengelolaan sektor migas, perlu dihindari terjadinya privatisasi. Satu hal lagi, Effendi Simbolon mengusulkan agar pemerintah mengembangkan energi alternatif. “Energi baru dan terbarukan ini sifatnya wajib. Jangan lagi tergantung pada energi yang berbasis fosil,” katanya. DPR akan mendukung pengembangan biodiesel yang saat ini baru mencapai 10% dan bisa ditingkatkan menjadi 20%. Selain biodiesel, juga mengembangkan energi alternatif lain yang berbahan non fosil, sepeti minyak sawit, dan lainnya. Sementara itu, Ichsanudin menyarankan pemerintah untuk memutus liberalisasi dari hulu ke hilir dalam sektor migas. Namun pada kenyataannya, di hilir telah berlangsung pasar bebas. Bahkan, sejak awal pemerintah sepertinya menghendaki liberalisasi di hilir. Pernyataan itu ditanggapi Effendi Simbolon dengan mengatakan, kuota, distribusi, dan harga bahan bakar minyak tidak boleh diserahkan kepada pasar. “Apakah kita memang ingin menyerahkan kepada pasar? Sebenarnya komoditas strategis seperti minyak tidak boleh diliberalkan,” pungkasnya. ❏ BS EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

Jendela Anak Negeri

Menyoal Eksistensi Tap MPR

S

ETELAH perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan lagi pemegang kedaulatan rakyat. Lalu bagaimana kedudukan Ketetapan MPR? Dalam pasal 1 aturan tambahan, MPR mendapat tugas untuk melakukan peninjauan terhadap status seluruh Tap MPR, baik pada masa MPRS maupun MPR. Hasilnya, keluarlah Ketetapan MPR No. 1 Tahun 2003 tentang Status Tap MPR. Dari Ketetapan MPR No. 1 Tahun 2003, yang dikenal sebagai “Tap Sapu Jagat”, bisa diketahui kedudukan dan status setiap Tap MPR. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Rambe Kamarulzaman, menjelaskan, kedudukan dan status Tap MPR itu dalam dialog TVRI yang dikemas dalam acara “Jendela Anak Negeri” pada pengambilan gambar hari Sabtu, 1 November 2014. Selain Rambe, narasumber dalam dialog kerjasama MPR dan TVRI ini adalah pengamat ekonomi Ichsanudin Noersy. Rambe menjelaskan lebih jauh, dari Tap No. I/MPR/2003 itu, seluruh ketetapan MPR dibagi dalam beberapa kelompok. Ada ketetapan MPR/MPRS yang dicabut dan tidak berlaku lagi, ada Tap MPR yang masih berlaku, ada Tap MPR yang berlaku dengan ketentuan sampai terbentuknya undang-undang. “Tapi setelah UUD diamandemen, MPR tidak lagi punya kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan yang sifatnya mengatur ke luar atau regelling. Meski demikian, dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Tap MPR masih tetap ada di bawah UUD NRI Tahun 1945,” kata Rambe. Rambe menilai, Tap MPR masih penting. Dia mencontohkan Tap MPR mengenai visi Indonesia ke depan. Bahkan ada Tap MPR yang belum dijalankan, seperti soal agraria, pengelolaan sumber daya alam, etika kehidupan berbangsa dan bernegara. “Berikanlah kewenangan MPR untuk mengeluarkan Tap lagi. Tapi, untuk itu memang perlu dilakukan amandemen UUD,” ujarnya. Dari sudut pandang berbeda, Ichsanudin Noersy menyoroti eksistensi Tap MPR itu dengan mempertanyakan apakah Tap MPR yang masih berlaku bisa dijadikan dasar pijakan bagi pembuat kebijakan. “Ini menunjukkan bahwa kedaulatan itu memang absurd. Kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan UUD, itu juga abEDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014


surd,” katanya. Bahkan, Ichsanudin mengatakan, dalam sistem ketatanegaraan, Indonesia tidak mengenal sistem bikameral. Karena itu, menurut Ichsanudin, amandemen UUD justru telah menimbulkan krisis konstitusi. Sebagai bukti, pemilu yang dilaksanakan menjurus pada transaksional. “Soal kekacauan ini, saya sedang menulis buku tentang hal ini. Judulnya, ‘Selamat Datang di Negeri Amburadul’,” ujarnya. Icsanudin juga mempertanyakan apakah reformasi telah membuat Indonesia lebih baik? Pertanyaan ini yang dijawab sendiri oleh Ichsanudin, bahwa ada yang salah dalam mengambil sumber nilai. “Kita mengambil sumber nilai dari luar, orang lain

atau negara lain. Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD adalah nilai dari Barat, yaitu mengacu pada sistem bikameral. Akibatnya, demokrasi yang dijalankan berbasis liberal, menetapkan basis individual, one man one vote,” jelasnya. Padahal sumber nilai dari bangsa sendiri tidak kalah dengan nilai dari luar. Sumber nilai berdasarkan Pancasila. Misalnya, nilai musyawarah atau sila keempat. “Kesalahan mengambil sumber nilai ini karena kebanyakan dari kita melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak tahu apa yang dilakukan, dan mengatakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan,” pungkasnya. ❏ BS

77

RAGAM

Dari Bendung Katulampa hingga

Pintu Air Manggarai M

USIM hujan telah tiba. Banjir pun setiap saat mengancam. Ada dua nama tempat yang langsung menjadi perhatian ketika musim hujan di Jakarta, yakni: bendung Katulampa dan pintu air Manggarai. Dua tempat itu membawa pengaruh pada kondisi banjir di ibukota. Ketinggian air di bendung Katulampa menjadi petunjuk apakah Jakarta segera banjir atau tidak. Sedangkan ketinggian air di pintu air Manggarai juga menjadi acuan terjadi genangan air di pusat kota Jakarta, termasuk kawasan istana. Bendung Katulampa adalah bangunan yang terdapat di Kelurahan Katulampa, Bogor, Jawa Barat. Bendung ini dibangun pada 1911 dimaksudkan sebagai peringatan dini arus air yang segera melimpah ke Jakarta. Pada saat musim hujan, air yang melewati bendung ini mencapai debit 630 ribu liter per detik atau ketinggian 250 cm. Ketinggian ini pernah terjadi pada 1996, 2002, 2007, 2010, 2012, dan 2013. Air dari Katulampa mengalir melewati Cimanggis, Depok, Cilangkap, sebelum bermuara di daerah Kali Besar, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Katulampa sebenarnya hanya sebuah

78

sistem informasi dini terhadap bahaya banjir sungai Ciliwung yang akan memasuki Jakarta. Data ketinggian air di bendung Katulampa bisa memperkirakan kapan aliran air itu tiba di Jakarta. Masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar aliran sungai Ciliwung bisa mengantisipasi datangnya banjir kiriman yang akan melewati daerah mereka. Jika ketinggian air di bendung Katulampa di atas normal, maka dalam waktu 8 hingga 12 jam, banjir kiriman itu tiba di Jakarta. Namun, meluasnya banjir kiriman sungai Ciliwung pun masih bergantung pada pintu air Manggarai. Pintu air Manggarai merupakan satu dari 10 pintu air yang sangat menentukan banjir tidaknya sebagian wilayah Jakarta. Sejumlah wilayah yang sangat bergantung pada pintu air Manggarai adalah kawasan ‘langganan banjir’ seperti Bukit Duri, Kampung Melayu, Cipinang Muara, Cawang, dan Kalibata. Jika tinggi permukaan air di pintu air Manggarai berada di atas normal, maka semakin banyak wilayah yang terancam. Jika kita datang ke pintu air Manggarai, akan terlihat dua daun pintu baja setinggi 8 meter dan lebar 5,5 meter bercat hitam. Kendati sudah berusia tua, dibangun 1918, pintu baja

itu tetap kokoh. Pintu air Manggarai itu tampak mirip sebuah kastil Batavia. Bangunan masih utuh. Pondasi bangunan terdiri dari rangkaian batu kali yang tersusun rapi. Di dinding turap kali tergambar jelas meteran ketinggian air. Mirip sebuah penggaris besar dengan arsiran tiga cat yang berbeda. Garis terbawah berwarna hijau menjunjukkan ketinggian 650 – 700 cm. Lalu, sedikit ke atas, garis berwarna biru yang menunjukkan ketinggai 750 – 800 cm. Kemudian, garis bercat kuning menunjukkan angka 800 – 850 cm. Terakhir garis tertinggi berwarna merah di ketinggian 950 cm. Lebih dari itu, air sungai Ciliwung dipastikan meluap. Hijau berarti Siaga 4 atau ketinggian masih terbilang normal. Sedangkan biru, pertanda Siaga 3, Kuning berarti Siaga 2, dan Merah ke atas Siaga 1. Ditilik dari sejarahnya, pada 1918 banjir besar melanda Batavia. Insinyur hidrologi Belanda, Prof Herman van Breen, yang bekerja untuk Burgerlijke Openbare Werken atau BOW (Departemen Pekerjaan Umum Pemerintah Belanda) membangun pintu air Manggarai. Ia adalah aristek yang bertanggungjawab membuat perencanaan EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pengendalian banjir. Setelah membangun pintu air Manggarai, Herman van Breen melanjutkan dengan pembuatan Kanal Barat. Pintu air Manggarai membatasi volume air yang masuk ke Jakarta melalui 13 sungai, di antaranya Cakung, Jati Kramat, Buaran, Sunter, Cipinang, Ciliwung, Cideng, Krukut, Grogol, Sekretaris, Pesanggrahan, Mookevart, dan Angke. Setelah dari pintu air Manggarai, air akan mengalir ke Pasar Rumput, Dukuh Atas, lalu membelok ke arah barat laut di daerah Karet Kubur, kemudian dilanjutkan ke arah Tanah Abang, Tomang, Grogol, Pademangan, dan berakhir di sebuah reservoir di muara, di daerah Pluit. Tak sembarang untuk membuka dan menutup pintu air Manggarai. Karena itu, ada anggapan pintu air Manggarai terkesan ditutup untuk menyelamatkan kawasan elit seperti Menteng, Kebon Sirih, Gambir, termasuk Istana Negara. Namun, selama banjir kiriman datang, tercatat sudah empat kali limpahan sungai Ciliwung menggenangi Istana Negara, yaitu pada 2002, 2008, 2010, dan 2013. Bahkan, terakhir, saat hujan lebat pada Selasa, 4 Februari 2014, Jalan Medan Merdeka Barat dan Utara berdekatan dengan Istana Negara tak luput dari kepungan air sungai Ciliwung setinggi 30 cm.

Tunggu Instruksi Gubernur Adalah Adie Widodo, pria 39 tahun, yang menjadi operator pintu air Manggarai. Dia bercerita, ketika Istana kebanjiran di tahun 2002, ketinggian air di pintu air Manggarai mencapai 1.050 cm. Pada 2007, ketinggian EDISI NO.12/TH.VIII/DESEMBER 2014

juga di atas 1.000 cm. Kemudian, pada 2013, ketinggian air pernah mencapai 1.030 cm. Terakhir, pada Februari lalu, ketinggian air mencapai 975 cm. Artinya, pada saat itu keadaan sudah Siaga I. “Dalam kondisi seperti itu, walaupun harus membuka pintu air, tapi wajib menunggu instruksi atasan tertinggi, yaitu gubernur. Air kiriman itu kebanyakan datang tengah malam atau dinihari,” kata Adie Widodo yang akrab dipanggil Dodo. Untuk membuka dan menutup pintu air, kini tidak perlu dilakukan dengan manual melainkan melalui panel katrol. Pada waktu lalu, untuk buka tutup dua pintu air Manggarai dilakukan dengan manual. Ada katrol yang mengangkat dan menenggelamkan daun pintu baja. “Kalau dulu, paling tidak katrol harus diangkat oleh enam orang petugas. Belum lagi memutarnya sangat terasa berat kalau volume air sedang tinggi,” tuturnya. Sejak 1985, untuk membuka dan menutup pintu baja tidak perlu lagi membutuhkan tenaga para petugas. Sebab buka – tutup sudah modern, yaitu melalui panel kontrol. Semua bekerja secara mesin. Tinggal pencet tombol, katrol akan bekerja ke atas mengangkat daun pintu baja (membuka pintu air). Begitu juga untuk menurunkan (menutup pintu air) melalui mekanisme mesin. Selama 15 tahun bertugas, Dodo mengaku belum mengalami gangguan dalam mesin katrol tersebut. “Kewajiban kami setiap saat mengecek pintu air agar tetap bekerja optimal. Apalagi memasuki musim hujan, kondisi pintu air wajib diperiksa setiap saat,”

ujarnya. Bila kita datang ke pintu air Manggarai saat ini, kita akan melihat pembangunan pintu air tambahan atau pintu air ketiga. Lokasinya bersebelahan dengan pintu air pertama dan kedua. Untuk membangun pintu air tambahan itu, jalan di sekitar pintu air Manggarai ditutup. Pekerjaan pembangunan pintu air ketiga ini sedang dikebut untuk mengejar musim hujan yang datang pada akhir Desember 2014 ini. Pintu air ketiga ini berfungsi mengalirkan air lebih banyak ke kanal banjir barat. “Jika pintu air ketiga sudah rampung, pintu air Manggarai bisa mengalirkan air hingga 507 meter kubik per detik,” kata Dodo. Saat ini, dua pintu air Manggarai hanya bisa mengalirkan air sebanyak 300 meter kubik air per detik. Selain itu, pintu air ketiga ini bisa mengurangi genangan air. Jika banjir di satu wilayah mencapai 10 meter, maka dengan adanya pintu air ketiga, ketinggian air bisa dikurangi menjadi 3 – 5 meter. Genangan air itu akan cepat surut. Dengan pembangungan pintu air ketiga ini, daerah langganan banjir yang dilintasi sungai Ciliwung, seperti Kampung Melayu, Bidara Cina, Kampung Pulo, Kalibata, tidak lagi mengalami banjir yang parah karena air akan cepat surut. Pembangunan pintu air Manggarai yang dimulai sejak 2012 itu seharusnya sudah selesai pada Juni 2014. Namun, pengerjaan pintu air masih berjalan berkejaran dengan datangnya musim hujan. Mungkin Jakarta tidak akan mengalami banjir parah, seperti tahun-tahun sebelumnya. ❏ BS

79

f

IGUR

Lucky Hakim

Jago Bedah Buku A

NGGOTA MPR dari Fraksi PAN, Lucky Hakim, ini rupanya tidak hanya pandai bersiasat dalam politik namun juga mumpuni dalam soal mengamati,

mengupas, dan membedah buku. Kelihaian pria kelahiran Cilacap, Jawa Tengah, 12 Januari 1980, dalam membedah buku terbukti setelah ia beberapa kali tampil dalam acara Wakil Rakyat Bicara Buku, sebuah acara yang rutin digelar oleh Perpustakaan MPR. Pada 4 November 2014, pria yang pernah berakting dalam sinetron Mutiara itu membedah buku karangan Dr. Soe’nan Hadi Purnomo yang berisikan tentang kemaritiman. Sebagai anak yang dibesarkan di pinggir samudera, pantai selatan, Lucky hafal betul bagaimana kisah para nelayan dan berbagai masalahnya. “Masa kecil saya di Cilacap,” ujarnya. Setelah sukses odol-odol buku kemaritiman, pada 21 November 2014, pria yang bermain di layar lebar dengan judul Lantai 13 itu mengupas novel karya Edrida Pulungan, Sepucuk Rindu Buat Aisyah Yang Setia. Novel ini berkisah tentang ketabahan Aisyah dalam menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Sebagai orang yang malang melintang dalam sinetron dan layar lebar dalam berbagai kisah, Lucky mampu menangkap apa yang disurat dan disiratkan dalam novel karya staf DPD itu. Dalam setiap acara bedah buku yang dihadiri banyak peserta, Lucky yang pernah main dalam sinetron Karmapala itu selalu mengundang perhatian. Mungkin karena ia ganteng. Buktinya, saat bedah buku tentang kemaritiman di mana mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan banyak yang hadir, selepas acara mereka meminta foto bareng. Menanggapi keinginan orang di sekitar dirinya yang mengerumuni untuk foto bareng, pria yang juga berbisnis dalam bidang perkebunan dan peternakan itu mau melayani dengan sabar. ❏ AW

80


Anak Gembala Ingin Jadi Menteri

D

I AWAL tahun 2000-an, penonton tv merasa gemes dan ingin mencubit bila melihat anak kecil dengan perawakan tubuh yang mungil sedikit gembul, rambut poni, dan gigi yang putih bersih. Bocah itu adalah Tasya, nama lengkapnya Shafa Tasya Kamila. Bocah itu sering muncul di layar kaca dengan durasi 2 menitan itu bukan karena dirinya menjadi iklan masyarakat tentang bocah sehat tetapi menjadi penglaris salah satu produk pasta gigi. Sukses sebagai penglaris produk odol, membuat kontraknya diperpanjang dan dalam berbagai seri. Dari situlah membuat Tasya identik dengan salah satu merk odol. Sukses sebagai bintang iklan, membuat berbagai tawaran mendatangi bocah kelahiran Jakarta, 22 November 1992, itu. Mulai dari membuat album lagu anak, main sinetron, hingga menjadi presenter. Dalam salah satu albumnya, Tasya sangat popular dengan lagu Anak Gembala. Lagu yang dibawakan pada tahun 2000-an itu rupanya tidak hanya disenangi oleh anak-anak seumurnya namun juga bisa dinikmati oleh ibu-ibu dan para remaja. Lirik lagu yang berbunyi, Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira, karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lengah itu rupanya juga melekat pada diri perempuan yang berzodiak scorpio itu. Buktinya di awal tahun 2013, ia terlihat di youtube menyanyikan lagu itu saat manggung di Surabaya, Jawa Timur. Jadi meski sudah dewasa, ia masih mendendangkan kisah cowboy cilik. Sekarang Tasya bukan bocah imut-imut lagi, ia sudah lulus Universitas Indonesia. Meski sebagai artis, prestasi studinya di kampus favorit itu sangat mengagumkan. Indeks prestasi kumulatifnya 3,58. Duta Lingkungan itu rupanya mempunyai cita-cita setinggi angkasa. Selepas lulus S1, ia ingin langsung melanjutkan program S2. “Pengennya studi di Amerika,” ujarnya kepada wartawan. Menempuh pendidikan hingga ke negerinya paman sam itu bisa jadi untuk menopang keinginannya. “Bercita-cita jadi menteri,” ungkapnya. Jadi menteri apa? “Mungkin Menteri Lingkungan. Boleh juga sebagai Menteri Keuangan,” ujarnya. ❏ AW

Tasya Kamila

Elvie Martini

Hidupnya Seperti Pepatah

P

EPATAH yang mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya, rupanya juga berlaku pada Elvie Martini. Perempuan asal Kalianda, Lampung, itu mengaku memiliki suara yang merdu karena keturunan dari ayahnya. Murni, ayahnya, adalah pemain musik tradisional di kampung yang suka menghibur masyarakat dalam berbagai acara. Sebagai seorang penyanyi, Elvie sudah malang melintang dari panggung ke panggung untuk menghibur. “Di berbagai tempat bahkan sering keluar daerah,” ujarnya saat mengisi acara Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di TVRI. Mengisi acara di daerah, diakui oleh perempuan lulusan salah satu SMA di Kota Bandar Lampung itu sangat menyenangkan sebab hal itu seiring dengan hobinya, travelling. Hidup Elvie sepertinya selalu seperti pepatah, bila ada pepatah yang mengatakan manusia kadang di atas kadang di bawah, hal yang demikian kelak juga akan dialami oleh dirinya. Untuk itu bila tak menyanyi lagi, ia akan berusaha di bidang yang lain. Perempuan yang pernah ikut audisi dalam ajang lomba lagu di TPI itu sekarang sedang kursus kecantikan, rias pengantin, di salah satu tempat di Jakarta. Tak hanya itu untuk menjaga-jaga dalam kehidupan, rumah keluarganya yang di Belitung sering dijadikan tempat shooting. Tentu shooting di rumahnya tidak gratis. Dikatakan, saat shooting Laskar Pelangi versi layar lebar, pengambilan gambarnya di dekat rumahnya. “Sedang versi sinetron di rumah saya,” ujarnya. “Jadi rumah saya digunakan untuk shooting,” ujarnya.

❏ AW


81

Oleh:

Zulkifli Hasan

Ketua MPR RI

B

Penguatan Sistem Berbangsa dan Bernegara

ERBICARA mengenai upaya penguatan sistem kehidupan

Pancasila sebagai karya besar dan pilihan yang sangat cerdas

berbangsa dan bernegara yang berdasarkan nilai-nilai

dari para pendiri negara, yang mampu menyatukan berbagai

Pancasila tentu kita tidak akan terlepas dari sejarah, kondisi

perbedaan budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama.

bangsa Indonesia, baik dalam konteks masa kini maupun harapan

Atas dasar itu, Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara

di masa akan datang. Sebagaimana kita pahami bersama, Pancasila

benar-benar harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan

merupakan kristalisasi pemikiran dan perenungan dari para bapak

sehari-hari oleh seluruh komponen bangsa, utamanya para

pendiri bangsa. Buah pemikiran dan perenungan dari para pendiri

pemimpin bangsa. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam

bangsa inilah yang akan terus mengilhami dan menginspirasi kita

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk

suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia.

mewujudkan cita-cita dan harapan negara Indonesia.

Pancasila mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan

Pemilihan Pancasila sebagai dasar negara oleh para pendiri

bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Hanya Pancasila-lah yang

bangsa patut disyukuri oleh segenap rakyat Indonesia, karena ia

dapat menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh

bersumber pada nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa

karena itu, upaya untuk terus mempertebal keyakinan terhadap

Indonesia sendiri. Namun hal itu tidak akan berarti apa-apa bila

pentingnya Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai sumber

Pancasila tidak dilaksanakan dalam keseharian hidup

keteladanan bagi kehidupan bangsa Indonesia harus menjadi

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

keyakinan dari setiap manusia Indonesia.

Pancasila sebagai landasan ideologi dan dasar negara tetap

Untuk itu setidaknya ada dua hal penting perlu dilakukan dalam

kokoh menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan

menempatkan Pancasila sebagai rujukan keteladanan. Pertama,

bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah kehidupan

kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan

berbangsa idealnya tumbuh dan dipraktikkan dalam setiap aktivitas

konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan

masyarakat. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila harus terus

Konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok

digelorakan melalui internalisasi nilai-nilainya dalam kehidupan

masyarakat Indonesia.

berbangsa dan bernegara. Kedua, sikap konsisten dari berbagai

Meskipun Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas,

elemen bangsa, utamanya para pemimpin dan elit politik harus

dengan beragam suku, agama dan budaya, namun Pancasila

menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir dan

sebagai kepribadian sekaligus landasan moral bangsa mampu

bertindak.

menampung perbedaan-perbedaan itu dengan menerima prinsip-

Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat sistem berbangsa

prinsip yang universal yang dapat diterima oleh semua paham,

dan bernegara berdasarkan Pancasila harus senantiasa dilakukan.

golongan, dan kelompok masyarakat. Inilah yang menjadi kekuatan

Karena hal ini sejalan dengan cita-cita Pembukaan UUD NRI Tahun

Pancasila, yang mempunyai karakteristik tersendiri yang

1945, yang memuat cita-cita, tujuan nasional, dan dasar negara

membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Harus kita akui,

yang juga harus dipertahankan. ❏

82


Daftar Isi. Penegakkan Prinsip-Prinsip HAM 10 BERITA UTAMA. 18 Nasional Ketua MPR: Sistem Presidensiil Masih Kurang Efektif

Recommend Documents