DAFTAR ISI. Indikator Kinerja Utama

DAFTAR ISI IKU KOTA SALATIGA .................................................................................

1

IKU SKPD SE-KOTA SALATIGA ..................................................................

8

1.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ....................................

8

2.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ........................................

16

3.

Dinas Kesehatan............................................................................

18

4.

Rumah Sakit Umum Daerah ..........................................................

25

5.

Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air ....................

29

6.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ................................................

31

7.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ...................................

33

8.

Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata .....

35

9.

Kantor Lingkungan Hidup .............................................................

38

10.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ........................................

41

11.

Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ..........................

43

12.

Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan ..........................................................................................

45

13.

Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan UMKM ................

53

14.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal .........

57

15.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ..............................................

61

16.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja................................................

63

17.

Sekretariat Daerah ........................................................................

65

18.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...............................

70

19.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .........

71

20.

Inspektorat Daerah ........................................................................

73

21.

Kecamatan ....................................................................................

75

22.

Badan Kepegawaian Daerah ..........................................................

77

23.

Dinas Pertanian dan Perikanan .....................................................

82

Indikator Kinerja Utama

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 050/503/2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR : 050/503/2014 TANGGAL : 24-11-2014 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SALATIGA VISI: : Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat

1

MISI Menyediakan Pemenuhan Kebutuhan Layanan Dasar

TUJUAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Mengembangkan pemerataan akses dan mutu 1 pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD, SDMI, SMP-MTS, SMU/SMK/MA 2

Angka Partisipasi Sekolah (APM dan APK) dari jenjang pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA

3

Proporsi Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

1 2 3

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita

2 Meningkatkan cakupan, jenis dan kualitas layanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana

Rasio Guru/Murid pada semua jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

4 5

3 Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil


1

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 6 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI) 7 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin 8 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif 9 Cakupan Peserta KB Aktif 10 Angka pemakainan kontrasepsi/ contrraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan 15-49 tahun (cara modern) 1 Rasio Penduduk ber KTP/ e KTP persatuan penduduk 2

Rasio Bayi ber akte Kelahiran

IKU Pemerintah Kota

4 Menciptakan kemandirian dalam bidang ketahanan pangan

2

Mengelola Tata Ruang Kota yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.


1 2 3

Ketersediaan energi dan protein perkapita (%) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)--(%) % Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah.

5 Meningkatkan layanan dan fasilitas serta akses 1 masyarakat terhadap kesediaan sanitasi dan air bersih 2

Proporsi Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak

1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang 1 2 memiliki daya dukung dan daya ungkit terhadap pembangunan ekonomi dan sosial dengan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Rasio Jaringan Irigasi Rasio Rumah Layak Huni

2 Meningkatkan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tersedianya peraturan/regulasi tentang RTRW Prosentase Ruang Terbuka Hijau

2

1 2

Presentase keluarga yg memiliki jamban sehat

IKU Pemerintah Kota

3 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan limbah padat dan cair serta pelayanan penanganan sampah

3

4

Mengembangkan penanganan atas penyandang masalah kesejahteraan sosial

Meningkatkan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan


Prosentase Penanganan Sampah

1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas rehabilitasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

1 2 3

Prosentase Penanganan PMKS Angka Kemiskinan Prosentase Anggaran untuk penanggulangan Kemiskinan (Pro Poor Budgeting)

2 Meningkatkan upaya penanganan mitigasi bencana dan penanganan keluarga korban paska bencana

1 2

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Prosentase kegiatan patroli bencana yg terlaksana

3

Tingkat waktu tanggap pelayanan wilayah manajemen kebakaran

1 Meningkatkan jumlah UKM, koperasi, dan sentra-sentra perekonomian rakyat yang produktif

Prosentase Koperasi Aktif

2 Meningkatkan daya dukung pemangku kepentingan bagi pengembangan UKM dan koperasi

Prosentase UMKM / UKM yang dibina

3

IKU Pemerintah Kota

5

Melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri daerah


3 Meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk mendukung kemandirian keuangan daerah;

1 2 3

Laju Pertumbuhan PDRB Jumlah Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Prosentase peningkatan penerimaan PAD dan PBB

4 Meningkatkan kualitas, penyerapan dan perlindungan tenaga kerja;

1 2

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia produktif

5 Meningkatkan pengelolaan pasar tradisional yang representatif

1

Prosentase Pasar Tradisional yang Representatif

6 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;

1 2

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Tersedianya Dokumen Perencanaan (RPJMD dan RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Perda

7 Meningkatkan potensi dan daya saing daerah melalui peningkatan investasi

Tersedianya Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

1 Mengembangkan budaya lokal di masyarakat

Jumlah Kelompok Seni dan Budaya yang dibina

2 Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan

jml frekuensi sosialisasi Wawasan Kebangsaan yg terlaksana

4

IKU Pemerintah Kota

3 Melestarikan benda cagar budaya 6

7

Jumlah Benda Cagar Budaya yang dilindungi

Mengembangkan Hubungan yang 1 Meningkatkan koordinasi antara lembaga Sinergis Antara Pemangku eksekutif dan legislatif Kepentingan Pembangunan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan prinsipprinsip good governance


1 2

Jumlah Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP Jumlah Perda yang ditetapkan

2 Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal

Frekuensi Pertemuan Forkompinda

3 Meningkatkan kerukunan antara pemeluk agama, penganut kepercayaan, suku dan etnis

Frekuensi pertemuan FKUB

4 Meningkatkan stabilitas hubungan antar partai politik dan organisasi masyarakat

Jumlah Ormas, LSM, Yayasan yang terbina

1 Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah

1 2

Prosentase PNS yang berpendidikan S1 Prosentase PNS yang bependidikan S2

2 Meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik

1 2

Tersedianya media informasi yang dapat diakses secara on line Prosentase Perpustakaan aktif

3

Prosentase Peningkatan Jumlah Perpustakaan

4

Prosentase peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan se Kota Salatiga

5

IKU Pemerintah Kota

3 Meningkatkan kapasitas dan keberpihakan 1 kelembagaan pemerintahan kepada masyarakat

4 Menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel

8

9

Mengembangkan pemahaman politik melalui budaya politik demokratis yang santun dan mengedepankan supremasi hukum

2

Prosentase kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPMK, BKM)

1

prosentase ketepatan waktu penyusunan LAKIP & PKT

2

laporan keuangan daerah yg mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP)

3

prosentase berkurangnya jumlah temuan

4

jml petak eks tanah bengkok yang telah bersertifikat

1 Meningkatkan nilai-nilai demokratis di masyarakat

Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (Pemilikada, Pemiluleg, Pilpres)

2 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat

Prosentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Mengembangkan Pengarusutamaan Gender dalam 1 Meningkatkan jaminan dan kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak dan Berbagai Bidang Kehidupan dan perempuan Perlindungan Anak, Remaja, serta Perempuan dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi


jml kelompok sasaran keg. pelestarian & pengemb. Adat istiadat, nilai sosial dan budaya

6

1 2

3 4 5

Prosentase Cakupan Perempuan dan anak yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di Prosentase Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga terlatih Prosentase Perempuan dalam lembaga legislatif (DPRD) Prosentase anggaran berbasis gender Keberadaan Kelembagaan Pokja PUG

IKU Pemerintah Kota

2 Menurunkan prosentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1 2

3 Mewujudkan Kota Layak Anak

Jumlah Perempuan yang mendapat perlindungan thd tindak kekerasan Jumlah Kasus Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi thd Perempuan yang ditangani dan diselesaikan

1 2

Keberadaan Gugus Tugas Kota Layak Anak Keberadaan Forum Anak Kota dan Forum Anak Kecamatan

3

Prosentase anggaran berbasis hak anak

WALIKOTA SALATIGA

YULIYANTO


7

IKU Pemerintah Kota

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 050/503/2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SALATIGA DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR : 050/503/2014 TANGGAL : 24 Nopember 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD KOTA SALATIGA

SKPD DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TUGAS Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. FUNGSI : 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga; 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga; 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga yang meliputi pra sekolah dan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidik dan tenaga kependidikan, pemuda dan olah raga; 4 Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan 5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No

Sasaran dalam Renstra

1

Meningkatnya angka partisipasi jenjang TK

2

Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang SD/MI Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang SMP/MTs

3

Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga

Indikator Kinerja Utama Uraian Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Sekolah, BPS

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA x 100% Jumlah Anak Usia 4 - 6 tahun

Prosentase Penduduk Usia 7 -12 tahun yang bersekolah di SD/MI

Sekolah, BPS

Jumlah Siswa pada jenjang SD / MI x 100%

Prosentase Penduduk Usia 13 - 15 tahun yang bersekolah di SMP / MTs ( APK )

Sekolah, BPS

Keterangan

Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 tahun Jumlah Siswa SMP / MTs x 100% Jumlah Penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun

8

DISDIKPORA

No

4



Meningkatnya angka partisipasi sekolah jenjang SMA/SMK

5 Meningkatnya angka transisi TK/RA ke SD/MI

Uraian Prosentase Penduduk Usia 16 - 18 tahun yang bersekolah di SMA/SMK ( APK )

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Jumlah Siswa SMA / SMK / SMK x 100% Jumlah Penduduk kelompok usia 16 - 18 tahun

Sekolah, BPS

Prosentase lulusan TK/RA yang diterima SD / MI

Sekolah

Jumlah lulusan TK/RA x 100% Jumlah siswa SD/MI kelas 1

6

Meningkatnya angka transisi SD/MI ke SMP/MTs

Prosentase lulusan SD/MI yang diterima SMP / MTs

Sekolah

Jumlah lulusan SD / MI x 100% Siswa SMP / MTs kelas 1

7

Meningkatnya angka transisi SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Prosentase lulusan SMP/MTs yang diterima SMA/SMK/MA

Sekolah

Jumlah lulusan SMP/MTs x 100% Jumlah siswa SMA/SMK/MA kelas 1

8

Meningkatnya kualifikasi kelayakan serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disemua jenjang pendidikan

Sekolah

Jumlah guru berijasah S1 x 100% Jumlah Guru

Prosentase Guru Layak Mengajar SD

Jumlah Guru SD Berijazah S1 x 100% Jumlah Guru SD

SMP

Jumlah Guru SMP berijasah S1 x 100% Jumlah guru SMP

SMA/SMK

9

Menurunkan angka putus Prosentase siswa putus Sekolah sekolah disemua jenjang pendidikan SD


Keterangan

Jumlah Guru SMA/SMK berijasah S1 x 100% Jumlah Guru SMA/SMK Sekolah

Jumlah Siswa Putus Sekolah x 100% Jumlah Siswa tingkat yang sama tahun sebelumnya Jumlah siswa SD Putus Sekolah x 100% Jumlah Siswa tingkat yang sama tahun sebelumnya 9

DISDIKPORA

No

10

11



Uraian

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

SMP

Jumlah siswa SMP Putus Sekolah x 100% Jumlah Siswa tingkat yang sama tahun sebelumnya

SMA/SMK

Jumlah siswa SMA/SMK Putus Sekolah x 100% Jumlah Siswa tingkat yang sama tahun sebelumnya

Meningkatkan angka kelulusan di semua jenjang pendidikan

Angka rata-rata nilai ujian nasional Sekolah di semua jenjang pendidikan

Meningkatkan angka kelulusan di semua jenjang pendidikan

Prosentase siswa yang lulus ujian Nasional

Keterangan

Rata-rata angka nilai UN SD, SMP, SMA dan SMK sederajat

Sekolah

Siswa Lulus Ujian Nasional x 100% Peserta Ujian Nasional Siswa SD Lulus Ujian Nasional x 100% Peserta SD Ujian Nasional Siswa SMP Lulus Ujian Nasional x 100% Peserta SMP Ujian Nasional Siswa SMA / SMK Lulus Ujian Nasional x 100% Peserta SMA / SMK Ujian Nasional

12

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Prosentase ruang kelas yang layak

13

Mengurangi buta huruf

Prosentase penduduk buta huruf

14

Meningkatkan peran pemuda

Jumlah keterlibatan pemuda dalam Sekolah kegiatan kepemudaan


Sekolah

Ruang Kelas Kondisi Baik x 100% Total ruang kelas

Sekolah

Penduduk usia 15 tahun keatas buta huruf x 100% penduduk usia 15 tahun keatas Jumlah pemuda yg mengikuti Organisasi Kepemudaan

10

DISDIKPORA

No

15

16


Indikator Kinerja Utama Uraian

Meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan Prosentase Siswa yang olahraga berpartisipasi di Bidang Olahraga


Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Sekolah,

Jumlah Peserta Didik dalam setiap Sekolah, rombongan belajar untuk SD/MI Disdikpora tidak melebihi 32 orang dan untuk SMP tidak melebih 36 .Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk Peserta Didik dan guru, papan tulis.

Keterangan

Jumlah siswa berprestasi x 100% Jumlah yang berprestasi dalam olahraga

Jumlah SD/MI yang semua rombel nya tidak melebihi 32 orang x 100% Jumlah SD/MI

Jumlah SD/MI yang telah memenuhi 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk Peserta Didik dan guru, papan tulis x 100% Jumlah SD/MI Jumlah SMP/MTs yang semua rombelnya tidak melebihi 36 orang.x 100% Jumlah SMP/MTs Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk Peserta Didik dan guru, papan tulis x 100% Jumlah SMP/MTs

17



Di setiap SMP dan MTs tersedia Sekolah, ruang laboratorium IPA yang Disdikpora dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik

Jumlah SMP/MTs yang telah memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja kursi untuk 36 peserta x 100% Jumlah SMP/MTs

11

DISDIKPORA

No


ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan Indikator Kinerja Utama eksperimen peserta didik Uraian

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Keterangan

Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik x 100% Jumlah SMP/MTs.

18


Di setiap SD/MI tersedia 1 ruang Sekolah, guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru

Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, Kepala Sekolah/Madrasah dan staf kependidikan lainnya x 100% Jumlah SD/MI

Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, Kepala Sekolah/Madrasah dan staf kependidikan lainnya x 100% Jumlah SMP/MTs

19

Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) Sekolah, Meningkatkan kecukupan orang guru untuk setiap 32 peserta Disdikpora didik dan 6 (enam) orang guru pendidik dan tenaga untuk setiap satuan pendidikan kependidikan pada tingkat SD/MI

Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik x 100% Jumlah SD/MI

Jumlah SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru x 100% Jumlah SD/MI


12

DISDIKPORA

No

20

21



Sumber Data

Meningkatkan kecukupan Di setiap SMP tersedia 1 (satu) pendidik dan tenaga orang guru untuk setiap mata kependidikan pada pelajaran tingkat SD/MI

Sekolah, Disdikpora

Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat SD/MI

Sekolah, Disdikpora

Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau DIV dan 2 orang guru yang telah memiliki kualifikasi pendidik

Rumus/Perhitungan

Keterangan

Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran x 100% Jumlah SMP/MTs

Jumlah SD/MI yang memiliki kualifikasi akademi S1 atau D IV x 100% Jumlah SD/MI

Jumlah SD/MI yang memiliki kualifikasi sertifikasi pendidik x 100% Jumlah SD/MI

22

Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat SMP/MTs

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D IV sebanyak 70 % dan separuh diantaranya telah memiliki sertifikat pendidik.

Sekolah, Disdikpora

Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi Si atau D-IV >= 70 % x 100% Jumlah SMP/MTs Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik >=35% x 100% Jumlah SMP/MTs.

23



Di setiap SMP/MTs tersedia guru Sekolah, dengan kualifikasi akademik S1 Disdikpora atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris

Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidikmasing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, B. Inggris, dan PKN x 100% Jumlah SMP/MTs.

13

DISDIKPORA

No



Sumber Data

24

Meningkatkan kompetensi Kepala SD/MI berkualifikas pendidik dan tenaga akademik S-1 atau D-IV dan telah kependidikan pada memiliki sertifikat pendidik tingkat SD/MI

25


Di setiap Kota semua kepala Sekolah, SMP/MTs berkualifikas akademik S- Disdikpora 1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik


Semua Pengawas SD/MI/SMP/MTs Sekolah, berkualifikas akademik S-1 atau D- Disdikpora IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

26

Sekolah,

Rumus/Perhitungan

Keterangan

Jumlah kepala SD/Mi berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan Jumlah SD/MI

Jumlah kepala SMP/MTs berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik x 100% Jumlah SMP/MTs.

Jumlah Pengawas SD/Mi berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik x 100% Jumlah Pengawas Jumlah Pengawas SD/Mi berkualifikas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik x 100% Jumlah Pengawas

27


Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

Sekolah, Disdikpora

Jumlah SD atau MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan tiap kunjungan >=3 jam untuk supervisi dan pembinaan x 100% Jumlah SD/MI

Jumlah SMP atau MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan tiap kunjungan >=3 jam untuk supervisi dan pembinaan x 100% Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga

14

DISDIKPORA

No



Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Keterangan

Jumlah SMP/MTs 28

Menuntaskan Wajib Belajar 12 tahun


Pemerintah kota memiliki rencana Disdikpora dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

100 bila kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan (SD/SMP) dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif 50 bila memiliki rencana tetapi belum melaksanakan 0 bila tidak memiliki rencana untuk membantu sekolah dalam

15

DISDIKPORA

SKPD TUGAS

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA SALATIGA

:

Membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah

: FUNGSI :

1 Perumusan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah. 2 Penetapan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah. 3 Pengkoordinasian dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah. 4 Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). 5 Penyusunan petunjuk operasional kegiatan satuan kerja. 6 Pembinaan dan pengembangan di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah. 7 Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan tugas. 8 Pembinaan urusan ketatausahaan kantor. 9 Pengaturan, pembinaan dan pengarahan kepada bawahan. 10 Penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah. 11 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

No 1

Sasaran dalam Renstra Meningkatnya peran dan fungsi kearsipan


Sumber Data Uraian Penerapan pengelolaan arsip secara baku Kantor

Rumus/Perhitungan ∑SKPD yang telah mengirimkan arsip secara baku ------------------------------------------------------------ x 100% ∑SKPD

Perpustakaan dan Arsip Daerah

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

2

Meningkatnya pengguna perpustakaan


Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Keterangan

∑pembinaan pengelola arsip ------------------------------------------------------------ x 100%

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pelaksanaan pembinaan

∑koleksi judul buku yang tersedia di perpusda ------------------------------------------------------------ x 100% ∑koleksi jumlah buku yang tersedia di perpusda

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 16

PERSIPDA

Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan

Peningkatan pembinaan perpustakaan

Peningkatan kapasitas buku yang tersedia

Peningkatan jumlah anggota perpustakaan

∑kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun ------------------------------------------------------------ x 100% ∑orang dalam populasi yang harus dilayani

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Salatiga Dalam Angka

∑pembinaan perpustakaan selama 1 tahun ------------------------------------------------------------ x 100% ∑populasi perpustakaan yang harus dibina


∑eksemplar koleksi yang dimiliki Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

------------------------------------------------------------ x 100% Kapasitas sarana yang tersedia


∑anggota perpustakaan ------------------------------------------------------------ x 100% ∑orang dalam populasi yang harus dilayani

31 n n Re alCVKRi isasi( j) ___ 2 ( SDKRi KRi (KRi SKi ____ CVKRi xx100KRi100%))% SKiSK j 2 T argi1 _____ iet(1j) x100%  KRi KiSDKRi  CVKTi HKi3 nn1


17

PERSIPDA

SKPD

:

DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA

TUGAS :

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

FUNGSI : 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan 2 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesehatan 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan 4 Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas 5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota

No 1

Sasaran dalam Renstra Menurunnya angka kematian ibu, bayi dan balita

Indikator Kinerja Utama Uraian Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

Profil kesehatan

Rumus/Perhitungan

Keterangan

Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah pd kurun waktu tertentu ----------------------------------Jumlah kelahiran hidup (KH) di wilayah dan pd kurun waktu tertentu

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. Laporan SPM/Profil

Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.

----------------------------------Jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.


Sumber Data

Laporan SPM/Profil

Laporan SPM/Profil

----------------------------------Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----------------------------------Jumlah seluruh sasaran di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama

18

DKK

Cakupan pelayanan Ibu Nifas

Laporan SPM/Profil

Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu ----------------------------------Seluruh ibu nifas di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama

Cakupan peserta KB Aktif

Laporan SPM/Profil

Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup

Profil kesehatan

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

Laporan SPM/Profil

Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----------------------------------Seluruh pasangan usia subur di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama Jumlah bayi (berumur 0-1 th) yang meninggal di suatu wilayah pd kurun waktu tertentu ----------------------------------Jumlah kelahiran hidup (KH) di wilayah dan pd kurun waktu tertentu Jumlah neonatus dengan kompliasi yang tertangani ----------------------------------Jumlah seluruh neonatus dengan kompliasi yang ada

Cakupan kunjungan bayi.

Laporan SPM/Profil

Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----------------------------------Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Angka kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup

Profil kesehatan

Jumlah balita (0-5 th) yang meninggal di suatu wilayah dan pada kurun waktu tertentu ----------------------------------Jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu tertentu


19

DKK

Cakupan pelayanan anak balita.

Laporan SPM/Profil

Jumlah anak balita yang emperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----------------------------------Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 624 bulan keluarga miskin.

Laporan SPM/Profil

Jumlah anak balita yang emperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----------------------------------Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

2

Menurunkan status gizi buruk dan gizi kurang

Cakupan Desa/Kelurahan Laporan Universal Child Immunization (UCI).

Jumlah desa/kelurahan UCI ----------------------------------Seluruh desa/kelurahan

Cakupan Balita gizi buruk

Jumlah kasus Balita dengan gizi buruk (BB/TB) ----------------------------------

Profil

Jumlah balita yang ditimbang di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

Laporan SPM/Profil

Jumlah balita gizi buruk yang dirawat ---------------------------------Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan

3

Menurunnya angka kesakitan penyakit menular

Angka Notifikasi Kasus Tuberkulosis (Case Notification Rate / CNR)

Profil kesehatan

Jumlah pasien TB (semua tipe) ditemukan dan tercatat

---------------------------------Jumlah penduduk Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Succes Rate/SR)

Profil kesehatan

Jumlah kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap ---------------------------------Jumlah kasus TB yang diobati


20

DKK

Prevalensi HIV/AIDS

Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk

Profil kesehatan

Profil kesehatan

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per Laporan 100.000 penduduk < 15 tahun SPM/Profil

Jumlah penderita HIV/AIDS (baru + lama) usia 15-49 th di suatu wilayah tertentu dan pada kurun waktu tertentu ---------------------------------Jumlah penduduk usia 15-49 th di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu Jumlah penderita DBD ---------------------------------Jumlah penduduk pada tempat dan waktu yang sama Jumlah kasus AFP non polio yang dilaporkan ---------------------------------Jumlah penduduk usia < 15 tahun Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun ---------------------------------Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Penemuan Penderita Pneumonia Balita

Laporan SPM/Profil

Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif

Laporan SPM/Profil

Jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun ---------------------------------Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam stu wilayah dalam waktu satu tahun

Laporan SPM/Profil

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu satu tahun ---------------------------------Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama

Laporan SPM/Profil

Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun

Penderita DBD yang Ditangani

Penemuan Penderita Diare

---------------------------------Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sma (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)


21

DKK

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

4

Meningkatnya pembinaan Cakupan rumah sehat kesehatan lingkungan

Laporan SPM/Profil

Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani <24 jam dalam periode tertentu ----------------------------------Jumlah KLB di desa /kelurahan yang terjadi pada periode yang sama

Profil kesehatan

Jumlah rumah sehat disuatu wilayah tertentu pada kurun waktu tertentu ---------------------------------Jumlah seluruh rumah yang diperiksa di wilayah dan pada kurun waktu yang sama

5

6

Meningkatnya peran serta Cakupan Desa Siaga Aktif masyarakat dalam bidang kesehatan Cakupan desa/kelurahan siaga aktif strata mandiri

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan semua lapisan masyarakat

Laporan

Profil kesehatan

% tenaga medis (dokter) yang telah Laporan memenuhi standar kompetensi dan tahunan ketrampilan

Jumlah desa siaga yang aktif ---------------------------------Jumlah desa siaga yang dibentuk Jumlah desa siaga aktif strata mandiri ----------------------------------Jumlah desa siaga aktif Jumlah dokter yang memenuhi standar kompetensi dan ketrampilan ---------------------------------Jumlah seluruh dokter

% tenaga perawat yang telah Laporan memenuhi standar kompetensi dan tahunan ketrampilan

Jumlah perawat yang memenuhi standar kompetensi dan ketrampilan ---------------------------------Jumlah seluruh tenaga perawat

% tenaga bidan yang telah Laporan memenuhi standar kompetensi dan tahunan ketrampilan

Jumlah bidan yang memenuhi standar kompetensi dan ketrampilan ---------------------------------Jumlah seluruh tenaga bidan


22

DKK

% Sarana dan prasarana penunjang dengan kondisi baik

Laporan aset

Jumlah sarana dan prasarana dengan kondisi baik dalam kurun waktu tertentu ----------------------------------Jumlah seluruh sarana dan prasarana dalam kurun waktu tertentu

% alat kesehatan yang dikalibrasi (8 Laporan item) tahunan

Jumlah item alat kesehatan yang dikalibrasi dalam kurun waktu tertentu ----------------------------------Jumlah 8 item alat kesehatan yang dikalibrasi dalam kurun waktu tertentu

% Ketersediaan obat sesuai kebutuhan

Laporan tahunan

Jumlah obat yang dapat disediakan untuk pelayanan kesehatan dasar di unit pengelola obat dan perbekalan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----------------------------------Jumlah obat yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan dasar di Unit Pengelola Obat dan Perbekalan Kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Laporan SPM/Profil

Laporan SPM/Profil

Pelayanan gawat darurat level 1 ----------------------------------Jumlah RS Kabupaten/Kota Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehata strata 1 ----------------------------------Jumlah seluruh masyarakat miskin di kab/kota


23

DKK

Cakupan pelayanan kesehatan Laporan rujukan pasien masyarakat miskin. SPM/Profil

Jumlah pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 2 dan strata 3 ----------------------------------Jumlah seluruh masyarakat miskin di kab/kota

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Laporan SPM/Profil

Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----------------------------------Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama

% Tingkat kepuasan konsumen atas Laporan hasil Jumlah Puskesmas yg memiliki nilai Indeks Kepuasan pelayanan kesehatan tingkat dasar survei Masyarakat Sangat baik dan baik kepuasan pengunjung Puskesmas ----------------------------------Jumlah seluruh Puskesmas


24

DKK

SKPD

:

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA

TUGAS

:

Menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan, melaksanakan pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian serta pengembangan Rumah Sakit sesaui kebijakan yang ditetapkan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan; 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan meliputi pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, keperawatan, rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; 4. Pelaksanaan kesekretariatan rumah sakit; 5. Penanggung jawab Badan Layanan Umum Daerah; dan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota.

No



Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Keterangan

Uraian Meningkatnya kualitas Waktu tanggap pelayanan dokter di dan kapasitas pelayanan IGD (respon time) kesehatan masyarakat baik pelayanan kesehatan dasar maupun rujukanrujukan

Jml pasien yg mendapat pertolongan ≤ 5 menit ______________________________________ x 100% Jumlah seluruh pasien yg datang ke IGD

Dokter pemberi pelayanan di poliklinik


Jml pasien rawat jalan – Jml pasien rawat jalan yg tdk dilayani dokter spesialis __________________________________________ x 100% Jml pasien rawat jalan

25

RSUD

Rata-rata Prosentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR)

Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi

(Jml pasien operasi – Jml pasien operasi yg salah tindakan) __________________________________________ x 100% Jml seluruh pasien operasi

Waktu tunggu operasi elektif

Jml pasien operasi yg terencana ≤ 2 hari __________________________________________ x 100%

Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria

Jml persalinan dg seksio cesaria __________________________________________ x 100%

Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam

Jml pasien yg kembali dg kasus yg sama < 72 jam ______________________________________ x 100% Jml seluruh pasien

Kejadian kegagalan pelayanan rontgen

Jml foto rusak yg tdk dpt dibaca ______________________________________ x 100% Jml seluruh pemeriksaan foto

Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto


Jumlah hari perawatan real dalam jangka waktu ________________________________________ x 100% Maksimum hari perawatan (jml tt x hari)

(Jml pasien pelayanan thorax foto – jml pasien pelayanan thorax foto yg dilayani >3 jam sampai penyerahan hasil __________________________________________ x 100% Jml pasien pelayanan thorax foto

26

RSUD

Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium

(Jml pasien yg diperiksa lab – jml penyerahan hasil salah orang __________________________________________ x 100% Jml pasien yg diperiksa lab

Waktu tunggu hasil pelayanan Laboratorium

(Jml pasien yg diperiksa lab – jml pasien yg dilayani > 140 menit sampai dg penyerahan hasil __________________________________________ x 100% Jml pasien yg diperiksa lab

Cakupan pelayanan peresepan obat generik

Jumlah peresepan obat generik ________________________________ x 100% Jumlah peresepan obat (generik + paten)

Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik

(Jml pasien yg diprogram rehab medik – jml pasien yg salah tindakan rehab medik ____________________________________________ x 100% Jml pasien yg diprogram rehab medik

Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet

(Jml pemberian makanan – jml pemberian makanan salah diet) ____________________________________________ x 100% Jml pemberian makanan

Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yg jelas

Jml DRM pasien dg tindakan bedah atau anestesi - Jml DRM pasien dg tindakan bedah atau anestesi yg tdk lengkap ____________________________________________ x 100% Jml DRM pasien dg tindakan bedah atau anestesi

Jml peralatan medis yg sesuai standar


27

RSUD

Persentase peralatan medis yang memenuhi standar

Jml peralatan medis yg sesuai standar __________________________________________ x 100% Jml seluruh peralatan medis

Persentase gedung pelayanan yang memenuhi standar

Jml gedung pelayanan yg sesuai standar __________________________________________ x 100% Jml seluruh gedung pelayanan

Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja

Jml laporan kinerja yang lengkap dan dilakukan _____________________________________________ x 100% Jml laporan akuntabilitas kinerja yg seharusnya disusun

Karyawan yg mendapatkan pelatihan min 20 jam setahun

Jml karyawan yg mendapat pelatihan min 20 jam setahun __________________________________________ x 100% Jml seluruh karyawan

Ketepatan penyusunan laporan keuangan

Jml laporan keuangan yg diselesaikan sebelum tgl 10 ___________________________________________ x 100% Jml laporan keuangan yg harus diselesaikan

Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu

Jml jenis pemberian imbalan yang tepat waktu ___________________________________________ x 100% Jml jenis pemberian imbalan

Peningkatan sarana prasarana

Peningkatan Administrasi dan Management RS

Terwujudnya sistem remunerasi 31 n n Re alCVKRi isasi( j) ___ 2 ( SDKRi KRi (KRi SKi ____ CVKRi xx100KRi100%))% SKiSK j 2 T argi1 _____ iet(1j) x100%  KRi KiSDKRi  CVKTi HKi3 nn1


28

RSUD

SKPD TUGAS

: :

DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

FUNGSI : 1 2 3 4 5

No 1.

2


Perumusan kebijakan teknis bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air; Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang bina teknis, bina marga, dan sumber daya air; Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama

Uraian Tersedianya kebutuhan Terbangun dan terpeliharanya air irigasi untuk pertanian saluran air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi rakyat pada sistem irigasi yang yang sudah ada sudah ada Tersedianya jalan dan Terbangun dan terpeliharanya jembatan yang layak dan sistem jalan dan jembatan dalam aman kondisi yang mantap

Sumber Data RKPD dan Permen PU No. 14 Tahun2010 RKPD dan Permen PU No. 14 Tahun2010

Rumus/Perhitungan

Keterangan

panjang saluran yang terbangun / terpelihara -------------------------------------------------------------- x 100% panjang saluran yang ada panjang jalan yang terbangun / terpelihara -------------------------------------------------------------- x 100% panjang seluruh jalan yang ada

3.

Tersedianya jaringan drainase yang lancar

Terbangun dan terpeliharannya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota

RKPD dan Permen PU No. 14 Tahun2010

Panjang infrastruktur drainase yang dibangun / dipelihara -------------------------------------------------------------- x 100% panjang seluruh jaringan drainase seluruh

Terbangunnya jaringan drainase sehingga tidak terjadi genangan


RKPD dan Permen PU No. 14 Tahun2010

luas daerah bebas genangan -------------------------------------------------------------- x 100% luas daerah rawan genangan

29

DBM PSDA

No 4.



Uraian Tersedianya sistem Tersedianya data informasi jasa informasi jasa konstruksi konstruksi

Sumber Data RKPD dan Permen PU No. 14 Tahun2010

Rumus/Perhitungan

Keterangan

∑penyedia barang jasa yang telah mempunyai IUJK -------------------------------------------------------------- x 100% seluruh jumlah penyedia barang dan jasa



30

DBM PSDA

SKPD Tugas : FUNGSI :

1 2 3 4 5

No


DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Membantu sebagian tugas Walikota Salatiga di bidang Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi dan pembantuan Perumusan Kebijakan Teknis di Penyelenggaraan urusan Pembinaan dan pelaksanaan tugas Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas; Pelaksanaan Tugas laindan yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama Uraian Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Keterangan

Renstra Dinas Cipkataru

∑ ketersediaan air baku x 100% ∑ kebutuhan air baku

1.

Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat

2.

Tersedianya prasarana Tersedianya akses air minum yang dan sarana pengambilan aman dengan jaringan perpipaan dan saluran air pembawa yang terlindungi


∑ penduduk terlayani x 100%

Tersedianya prasarana dan sarana rusunawa yang layak huni

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

SPK Kota Salatiga, Renstra Dinas Cipkataru

∑ kamar yang kondisinya baik x 100%

Tersedianya sarana air limbah sistem komunal dan terbinanya KSM air limbah

Tersedianya sistem air limbah sekala komunitas/kawasan/ kota


∑ terlayani sistem komunal x 100%


∑ trotoar yang layak

3.

4.

5.

Terwujudnya Prosentase trotoar yang layak pemeliharaan trotoar dan tertatanya kanstin


∑ penduduk

∑ kamar/keseluruhan yg tersedia

∑ penduduk

x 100%

∑ trotoar di kota Salatiga

31

DCKTR

No 6.



Sumber Data Uraian Tersedianya sarana dan Jumlah sampah yang tertangani di Data Sarana pengelolaan persampahan kota salatiga dan Prasarana Dinas Cipkataru

Rumus/Perhitungan ∑sampah tertangani X 100 % ∑produksi sampah

7.

Terpeliharanya peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

Bappeda & Sie Taman

8.

Perluasan dan pemasangan jaringan LPJU di 4 kecamatan

Tersedianya lampu penerangan jalan yang memadai


∑ ruas jalan yang terpasang lampu x 100%

Izin Pemanfaatan Ruang

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan surat-surat ijin bangunan di kabupaten/kota

Perda RTRW Kota Salatiga NO. 4 Tahun 2011 Fakta lapangan : tindakan awal

∑ permohonan yg terlayani x 100%

9.

10.

11.

Pelayanan Pengaduan Masyarakat

Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggagaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 hari kerja

Penertiban Pelanggaran Tata Ruang

Melakukan Penertiban dan Pengenaan sanksi bagi pelanggar tata ruang

Keterangan

Luas RTH tersedia x 100% 20% dari luas Kota Salatiga

∑ jumlah ruas jalan

∑ permohonan yang masuk

∑ pengaduan yang tertangani x 100% ∑ pengaduan yang masuk

Fakta lapangan : surat teguran

∑ surat teguran yang ditindaklanjuti x 100% ∑ jumlah surat teguran yg dikeluarkan



32

DCKTR

SKPD TUGAS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan

: :

FUNGSI :

1 Perumusan kebijkan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan 2 Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian, pengembangan, pengendalian dan evaluasi 4 Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan 5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota

No 1

2

3

Sasaran dalam Renstra Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencerminkan kepentingan semua stakeholder

Indikator Kinerja Utama Uraian Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang diakomodir

Sumber Data

Keterangan

RKPD usulan masyarakat yg terakomodir -------------------------------------------------------------- x 100% ∑usulan masyarakat

Persentase usulan SKPD dalam Musrenbang yg diakomodir

RKPD

Meningkatnya kualitas data pendukung perencanaan pembangunan

Persentase tingkat keterisian data profil daerah dan SDA

SDA Profil Daerah

Meningkatnya kualitas data pendukung perencanaan pembangunan

Persentase SKPD yang mengirimkan APBD DAK laporan tpat waktu TP Bankeu Urusan Bersama


Rumus/Perhitungan

usulan SKPD yg terakomodir -------------------------------------------------------------- x 100% ∑usulan SKPD

∑ elemen data yang terisi -------------------------------------------------------------- x 100% ∑seluruh elemen data

∑ SKPD yang mengirimkan laporan tepat waktu -------------------------------------------------------------- x 100% ∑ SKPD

33

BAPPEDA

perencanaan pembangunan

4

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

5

Meningkatnya kualitas penataan ruang


Prosentase omset kelompok FEDEP Pameran Klaster

Tersedianya Raperda RDTRK dan Zonasi

omset/ transaksi pameran th n - (n-1) -------------------------------------------------------------- x 100% ∑pameran yang diikuti

RTRW RPJMD, RPJPD SDA, Regulasi terkait

sudah/belum

34

BAPPEDA

SKPD TUGAS

: :

FUNGSI

:

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI BUDAYA DAN PARIWISATA Melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 1 Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi, kebudayaan dan pariwisata 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, komunikasi, kebudayaan dan 3 pariwisata Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi, kebudayaan dan pariwisata 4 Pelaksanaan kesekretariatan Dinas. 5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

No


1

Optimalisasi kinerja pelayanan ruas jalan

2

Terciptanya ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan

3

Indikator Kinerja Utama Uraian Rasio perbandingan antara jumlah volume arus lalu lintas dengan kapasitas jalan (V/C Ratio) pada ruas jalan

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Keterangan

Laporan Survei Kinerja Ruas Jalan

∑ Volume lalu lintas ruas jalan -------------------------------------------------------------∑ Kapasitas jalan

Nilai 1 artinya volume lalu lintas melebihi kapasitas jalan

Prosentase jumlah angkutan umum Hasil Laporan yang melakukan pelanggaran Operasi Laik Jalan

Meningkatnya kualitas Prosentase jumlah sarana alat dan kuantitas kendaraan pengujian yang berfungsi dengan bermotor yang laik jalan baik

Laporan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Alat Uji

∑angkutan umum yang melakukan pelanggaran -------------------------------------------------------------- x 100% ∑angkutan umum pada saat operasi laik jalan ∑alat yang berfungsi -------------------------------------------------------------- x 100% ∑alat yg ada

9 alat uji


35

DISHUBKOMBUDPAR

No


Indikator Kinerja Utama Uraian Prosentase jumlah KBWU yang sudah di KIR

Sumber Data Laporan Rekapitulasi kendaraan

Rumus/Perhitungan

Keterangan

∑KBWU yang sudah di KIR dalam satu tahun -------------------------------------------------------------- x 100% ∑KBWU

4

Hasil Laporan Kegiatan Pemeliharaan rambu dan APILL

∑APILL yg berfungsi -------------------------------------------------------------- x 100% ∑APILL yg ada

Hasil Laporan Kegiatan Pengadaan Rambu dan APILL Perbandingan jumlah pengguna Laporan angkutan umum dengan kapasitas Survai Kinerja angkutan umum yang tersedia(Load Angkutan Factor) Umum

∑rambu-rambu yg terpasang pada tahun n -------------------------------------------------------------- x 100% ∑rambu-rambu yg seharusnya tersedia

Tersedianya fasilitas Prosentase jumlah Rambu dan perlengkapan jalan dan APILL yang berfungsi dan dalam fasilitas pendukung LLAJ kondisi baik

Prosentase Jumlah Pemasangan Rambu dan APILL

5

Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang optimal

6

Meningkatnya daya saing Jumlah kunjungan wisatawan daerah dalam negeri dan luar negeri

Hasil Laporan Pendataan Kunjungan Wisatawan

7

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal dalam kegiatan masyarakat

Hasil Laporan Penyelenggara an Kegiatan Pengembanga n Seni dan Budaya Lokal


Prosentase partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

10 Lokasi

∑ Penumpang Angkutan Umum -------------------------------------------------------------∑seat yang tersedia

∑Kunjungan Wisata

∑kelompok seni dan budaya yang berpartisipasi dalam kegiatan -------------------------------------------------------------- x 100% ∑kelompok seni dan budaya se kota Salatiga

36

DISHUBKOMBUDPAR

No 8

Sasaran dalam Renstra Meningkatnya kualitas dan kuantitas dalam penyebarluasan informasi publik

Indikator Kinerja Utama Uraian Prosentase kenaikan jumlah jaringan komunikasi

Prosentase jumlah tower yang terbangun

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Hasil Laporan Penyelenggara an Ekspo

∑ expo yang terselenggara

Hasil Laporan Pendataan tower

∑tower yg terbangun pada tahun n - th n-1 -------------------------------------------------------------- x 100% ∑tower n-1

Keterangan



37

DISHUBKOMBUDPAR

SKPD

:

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA SALATIGA

TUGAS

:

Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

FUNGSI : 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup 2 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pengembangan lingkungan hidup, konservasi sumber 4 Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan kantor 5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota

No 1

Sasaran dalam Renstra Terpantauanya Kualitas Lingkungan

Indikator Kinerja Utama Uraian Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

Prosentase jumlah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara


Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Daftar Perusahaan di Kota Salatiga (Sumber Data Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga)

∑usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air

Keterangan Dasar SPM bidang LH

-------------------------------------------------------------- x 100% ∑ usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air

Daftar : ∑ usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah Perusahaan di memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian Kota Salatiga pencemaran udara (Sumber Data -------------------------------------------------------------- x 100% Kantor ∑usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial Lingkungan mencemari udara yang telah di inventarisasi) Hidup Kota Salatiga

38

Dasar SPM bidang LH

KLH

No


Indikator Kinerja Utama Uraian Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

Sumber Data Daftar Aduan Masyarkat tentang Pencemaran Kota Salatiga (Sumber Data Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga

Rumus/Perhitungan : ∑pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

Dasar SPM bidang LH

-------------------------------------------------------------- x 100% ∑ pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun

Persentase jumlah perusahaan Daftar wajib AMDAL /UKL_UPLyang telah Perusahaaan diawasi yang Telah Menyusun Dokumen AMDAL/UKLUPL di Kota Salatiga (Sumber Data Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga


Keterangan

∑ perusahaan wajib AMDAL /UKL_UPLyang telah diawasi '-------------------------------------------------------------- x 100% ∑seluruh perusahaan wajib AMDAL /UKL_UPL)

39

KLH

No 2

Sasaran dalam Renstra Terjaganya kelestarian Hutan dan Lahan

Indikator Kinerja Utama Uraian Persentase lahan kritis yang direhabilitasi

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Laporan Penyusunan/ Riview Data Spasial Lahan Kritis Tahun 2009 Wilayah BPDASPemali Jratun (Departemen Kehutanan Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial- BPDAS Pemali Jratun)

Keterangan

Luas lahan kritis yang direhabilitasi -------------------------------------------------------------- x 100% Luas total lahan kritis



40

KLH

SKPD TUGAS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA

: :

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

FUNGSI : 1 Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2 Penyelenggaraan dan pencatatan penduduk baik Warga Negera Indonesia (WNI) maupun Orang Asing (WNA) sesuai 3 Penerbitan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, akta kematian serta 4 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai bidang tugas.

No 1

Sasaran dalam Renstra Penataan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan/SIAK


Sumber Data Uraian Cakupan penduduk yang Renstra 2011memperoleh informasi administrasi 2016 kependudukan

Rumus/Perhitungan

Keterangan

Jml penduduk memperoleh informasi ---------------------------------------------------------------x 100% Jml seluruh penduduk

2

Peningkatan kualitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Rasio penduduk berKTP nasional per satuan penduduk

RPJMD Salatiga 20112016

∑penduduk usia >17 berKTP -------------------------------------------------------------∑penduduk usia >17 / tlh menikah

Rasio penduduk berakta kelahiran


∑penduduk berakte kelahiran ---------------------------------------------------------------x 100%


∑pasangan berakta nikah

Rasio pasangan berakta nikah

∑penduduk

-------------------------------------------------------------∑seluruh pasangan nikah

Rata-rata waktu penyelesaian Permendagri KK = 3 hari penerbitan dokumen kependudukan No. 62 Tahun Akta (Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Cerai, Pengakuan Anak) dan pencatatan sipil 2008 = 7 hari Surat Keterangan Pindah = 1 hari


41

DISDUKCAPIL

No 3



Sumber Data Rumus/Perhitungan Uraian Peningkatan pemahaman Persentase permohonan dokumen Renstra 2011- ∑permohonan dokumen x 100% masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil 2016 ∑ peristiwa kependudukan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Keterangan

Persentase penduduk yang memiliki Renstra 2011- ∑dokumen dukcapil diterbitkan x 100% dokumen kependudukan dan 2016 ∑permohonan dokumen dukcapil pencatatan sipil 4

Peningkatan kompetensi petugas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Jumlah SDM yang memperoleh pelatihan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau pelatihan terkait lainnya

Renstra 2011- 80 orang per tahun (2011-2016) 2016



42

DISDUKCAPIL

SKPD TUGAS

: :

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SALATIGA Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Sosial , Ketenagakerjaan dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan .

FUNGSI : 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, ketenaga kerjaan dan transmigrasi . 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi . 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial,ketenaga kerjaan dan transmigrasi . 4 Pelaksanaan pelayanan ke sekretariatan Dinas . 5 Pelaksanaant ugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

No 1

2

3

4

5

Sasaran dalam Renstra Meningkatkan Ketersediaan Lapangan Kerja Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Utama Uraian Prosentase Pencari Kerja yg ditempatkan

Prosentase Pencari Kerja yg mengikuti pelatihan

Sumber Data

Rumus/Perhitungan ∑Pencaker yg ditempatkan

Bid. Pentalatrans Dinsosnaker trans

--------------------------------------------------- X100% ∑Pencaker yg mendaftar ∑Peserta Pelatihan

Bid. Pentalatrans Dinsosnaker trans

--------------------------------------------------- X100% ∑Pencaker yg mendaftar

Meningkatnya Penyerapan Persentase lapangan pekerjaan yang Bid. Tenaga Kerja tersedia untuk pencaker Pentalatrans Dinsosnaker trans Terwujudnya Jaminan Prosentase PMKS yang tertangani dan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

4 Kecamatan

Terwujudnya Prosentase tenaga kerja yang telah perlindungan tenaga kerja menjadi peserta jamsostek

Bid. Hubinwasnak er Dinsosnakertr ans dan Jamsostek


Keterangan

∑lowongan kerja yang tersedia --------------------------------------------------- X100% ∑Pencaker yg mendaftar ∑PMKS yg tertangani X100% --------------------------------------------------- X100% ∑PMKS yang ada

∑Peserta Jamsostek --------------------------------------------------- X100%

43

DINSOSNAKERTRANS

5 No

6

Terwujudnya Prosentase tenaga kerja yang telah Indikator Kinerja Utama Sasaran dalam Renstra perlindungan tenaga kerja menjadi peserta jamsostek Uraian

Terwujudnya fasilitasi ketransmigrasian

Bid. Sumber Data Hubinwasnak er Dinsosnakertr ans dan Jamsostek Prosentase peserta transmigasi dari Bid. target 10 KK per tahun Pentalatrans Dinsosnaker trans

Rumus/Perhitungan

Keterangan

∑Tenaga Kerja

∑KK mengikuti transmigrasi --------------------------------------------------- X100% 10 KK



44

DINSOSNAKERTRANS

SKPD

:

BAPERMASPER, KB DAN KETAHANAN PANGAN KOTA SALATIGA

TUGAS

:

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan ketahanan pangan.

FUNGSI : 1 perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan ketahanan 2 pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga berencana, dan ketahanan pangan; 3 pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan ketahanan pangan; 4 pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan; dan 5 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya No



Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Data base KB

∑ peserta KB aktif --------------------------------------------------- X100% ∑pasangan usia subur

ratio PLKB

Data base KB

ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)

data KS

∑ desa/kelurahan ∑PLKB ∑desa/kelurahan ∑PPKBD

cakupan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi

Data base KB

Keterangan

Uraian 1

Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan KB

cakupan peserta KB aktif

cakupan unmet need

cakupan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang berKB


30% tiap tahun

Data base KB

∑PUS tidak ber-KB x 100% ∑PUS

Data base KB

∑ keluarga pra sejahtera dan sejahtera I --------------------------------------------------- X100% ∑keluarga

data KS

anggota BKB ber-KB x 100% seluruh PUS anggota BKB

45

BAPERMAS P, KB KP

No


Indikator Kinerja Utama Uraian cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

2

3

Meningkatnya Keberdayaan organisasi dan Lembaga kemasyarakatan

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Data KS

anggota UPPKS ber-KB x 100% seluruh anggota UPPKS peserta KB

rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan

data bid. Permas

∑ kelompok binaan LPM ∑LPM

cakupan LPM berprestasi

data bid. Permas

∑ LPM berprestasi x 100% ∑ LPM

cakupan Posyandu aktif

data bid. Permas

∑ posyandu aktif x 100% ∑total posyandu

Terkoordinasinya program persentase Penanganan Daerah – program dan kegiatan Rawan Pangan ketahanan pangan Kota

hasil survey dan analisis

persentase Ketersediaan Informasi hasil survey Pasokan, Harga dan Akses Pangan dan analisis di Daerah.

a. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) b. Pendekatan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas ) Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan (K) n

 Ki i 1

K 

3

Ketersediaan informasi menurut i (i = 1,2,3) 3

Ki 


Keterangan

46

( j 1

Re alisasi ( j ) x100%) T arg et ( j ) 3

a) K = rata-rata dari nilai ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1), nilai ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan waktu (K3) b) Ki = BAPERMAS P, KB KP Ketersediaan

No



Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Uraian

berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan Keterangan waktu (K3) b) Ki = Ketersediaan informasi menurut i Dimana: i = 1 = Harga, i = 2 = Pasokan, c) Realisasi (j) = banyaknya informasi yang terealisasi pengumpulanny a menurut j Dimana: j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi, j = 3 = waktu d) Target (j) = sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan menurut j Dimana j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi j = 3 = waktu


47

BAPERMAS P, KB KP

No


Indikator Kinerja Utama Uraian persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan.

Sumber Data hasil survey dan analisis

Rumus/Perhitungan

a) Stabilitas Harga (SH) dan Stabilitas Pasokan Pangan (SP) dihitung K = { dengan menggunakan rumus sebagai berikut : SHi = Stabilitas Harga komoditas ke i SPi = n Stabilitas Pasokan komoditas ke i i 1 I = 1,2,3...n n = jumlah komoditas dimana: Stabilitas Harga (SH) di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV) Stabilitas Pasokan (SP) di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

SK 


Keterangan

48

 SKi n

BAPERMAS P, KB KP

No



Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Keterangan

Uraian b) Stabilitas Harga dan Pasokan komoditas ke i (Ski) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

CVKRi   SKi  2  x100%  CVKTi  

K = { CVKRi = Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i CVKTi = Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

c) CVKRi dihitung dari rumus sebagai berikut :

CVKRi 

SDKRi _____

x100%

HKi Dimana : SDKRi = Standar deviasi realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i ___

n

SDKRi 


49

 ( KRi  KRi) 2 i 1

n 1

BAPERMAS P, KB KP

No



Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Keterangan

Uraian d) Rata-rata harga dan pasokan komoditas pangan dihitung dengan rumus sebagai berikut: n

____

KRi  persentase kegiatan Pengawasan hasil survey dan Pembinaan Keamanan Pangan dan analisis


 KRi i 1

n

Pangan aman = A B

50

x 100 %

Pembilang (A) : jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Penyebut (B) : Jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul disuatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Ukuran/Konsta nta : Persentase (%) BAPERMAS P, KB KP

No



Sumber Data

Rumus/Perhitungan

telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Ukuran/Konsta nta : Persentase (%)Keterangan

Uraian persentase ketersediaan energi dan PPH protein perkapita Ps = Pr - ∆St + Im – Ek • Ketersediaan energi (Kkal/Kapita/Hari) = Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari X Kandungan kalori X BDD 100 • Ketersediaan protein (gram/kapita/hari) = Ketersediaan pangan/Kapita/Hari X Kandungan protein x BDD 100 Ps = Pr - ∆St + Im – Ek • Ketersediaan energi (Kkal/Kapita/Hari) = Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari X Kandungan kalori X BDD 100 • Ketersediaan protein (gram/kapita/hari) = Ketersediaan pangan/Kapita/Hari X Kandungan protein x BDD 100


51

Ps : Total penyediaan dalam negeri Pr : Produksi ∆St : Stok akhir – stok awal Im : Impor Ek : Ekspor

BAPERMAS P, KB KP

No


Indikator Kinerja Utama Uraian persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

4

Meningkatnya jaminan persentase pengaduan tentang dan kepastian hukum kekerasan terhadap perempuan terhadap perlindungan hak perempuan dan anak yang dapat diselesaikan

Sumber Data PPH

data kekerasan Kanit PPA Polres

Rumus/Perhitungan

Keterangan

Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok pangan Skor PPH Prosentase (%) AKG = Energi masing-masing komoditas x 100 % Angka Kecukupan Gizi Menghitung konsumsi energi masing-masing kelompok pangan

• Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum, maka menggunakan skor maksimum • Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal, maka menggunakan hasil perkalian.

∑pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan ---------------------------------------------------------------

x 100%

∑pengaduan kekerasan terhadap perempuan persentase pengaduan tentang pelanggaran terhadap hak anak yang dapat diselesaikan


data kekerasan Kanit PPA Polres

∑pengaduan pelanggaran terhadap hak anak yang terselesaikan x 100% ---------------------------------------------------------------

x 100%

∑ pengaduan pelanggaran terhadap hak anak

52

BAPERMAS P, KB KP

R e alis asi ( j ) SD KRi CVKR i   ( x 100 K R i SKi ( KRi  KRi )     _ _ _ _ CVK Ri  x 1 0 0 % SKi  2  x 100 % T arg e t ( j ) _ _ _ _ _ i  1 i  1   K R i  SDKRi  S K  K i  CVKT i   H K i n  1 n n 3 3

n

n

n

_ _ _

2

j

SKPD : TUGAS : FUNGSI :

 1

i

% )

 1

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan 1 Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah 2 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah meliputi : a. perindustrian b. perdagangan c. koperasi d. usaha mikro 4 Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Dinas 5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota

NO. 1.

2

3

Sasaran Dalam Renstra Meningkatkan jumlah UMKM yang produktif

Meningkatkan kualitas produk makanan dalam pemasaran yang lebih modern Meningkatkan pengelolaan usaha koperasi

Indikator Kinerja Utama Uraian Cakupan UMKM yang dibina

Sumber Data

Rekap daftar binaan UMKM pada Disperindagkop dan UMKM Prosentase produk IKM makanan Data Produk yg mempunyai daya saing IKM Kota Salatiga Prosentase koperasi yang berpredikat sehat, cukup sehat dan kurang sehat

Rumus/Perhitungan

Keterangan

∑ UMKM yg dibina ------------------------------------------- x 100%

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

∑ Total UMKM Luar daerah ∑ produk makanan IKM yg punya daya saing ----------------------------------------------------------- x 100% ∑ keseluruhan produk IKM ∑Koperasi yg sehat ------------------------------------------- x 100% ∑ seluruh Koperasi

Rekapitulasi penilaian kesehatan Koperasi

∑Koperasi yg cukup sehat ------------------------------------------- x 100% ∑ seluruh Koperasi ∑Koperasi yg kurang sehat ------------------------------------------- x 100% ∑ seluruh Koperasi


53

DISPERINDAGKOP UMKM

NO. 4

Sasaran Dalam Renstra


Meningkatkan manajerial 1. Prosentase koperasi yang usaha koperasi dan meningkat omzetnya UMKM

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Laporan kinerja Koperasi dan UMKM

∑ koperasi yang meningkat omsetnya -------------------------------- x 100% ∑ Koperasi

2. Prosentase UMKM yg meningkat omsetnya

∑ UMKM yg meningkat omsetnya -------------------------------- x 100% ∑UMKM

5

Meningkatkan pendapatan serta kesadaran mematuhi peraturan

6

Meningkatkan pemasaran Prosentase produk UMKM Kota produk UMKM Kota Salatiga yang dipromosikan Salatiga

1.Data pengajuan UMKM untuk mengikuti pameran (promosi),

Meningkatkan program Partisipasi terhadap program Dekranasda Kota Salatiga Dekranas dan Dekranasda Propinsi

Laporan keikutsertaan kegiatan program Dekranas dan Dekranasda Propinsi

7


Prosentase pedagang dan PKL yang mentaati peraturan

Keterangan

Rekapitulasi Laporan dari UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

∑ Pedagang dan PKL yg mentaati peraturan -------------------------------------- x 100% ∑Pedagang dan PKL

∑produk UMKM yang dipromosikan -------------------------------- 100% ∑Produk UMKM

∑ keikutsertaan program dekranas, dekranasda propinsi

54

Prosentase dilihat keikut sertaan mengikuti undangan, pameran yang diprogramkan Dekranas dan Dekranas Prop

DISPERINDAGKOP UMKM

7

Meningkatkan program Partisipasi terhadap program Dekranasda Kota Salatiga Dekranas dan Dekranasda Propinsi Indikator Kinerja Utama Sasaran Dalam Renstra Uraian

Laporan keikutsertaan kegiatan program Sumber Data Dekranas dan Dekranasda Propinsi

8

Meningkatkan hubungan Jumlah laporan pengaduan kerja dengan lembaga konsumen yang masuk. dan perlindungan konsumen penyelesaian kasus pengaduan konsumen

Rekapitulasi laporan pengaduan konsumen

9

Meningkatkan kesadaran 1. Prosentase Unit Takar Timbang 1. Data dari pelaku usaha dan hakdan Perlengkapannya yang ditera Balai Meteorologi hak konsumen dan ulang bersertifikat kewajiban pelaku usaha

NO.

10

Meningkatkan akses permodalan usaha bagi koperasi dan UMKM

2. Prosentase toko dan tempat usaha yang diawasi peredaran barang dan jasanya

2.Rekapitulasi laporan pengawasan pada Bidang Perdagangan

Prosentase koperasi, pra koperasi, kelompok usaha dan UMKM yang menerima pinjaman modal

1. Permohonan pinjaman Badan Layanan Umum (BLU),

Rumus/Perhitungan

Prosentase dilihat keikut sertaan mengikuti Keterangan undangan, pameran yang diprogramkan Dekranas dan Dekranas Prop

∑penyelesaian kasus pengaduan konsumen -----------------------------------x 100% ∑pengaduan konsumen ∑UTTP yang ditera ulang bersertifikat -----------------------------------x 100% ∑UTTP ∑ Barang dan Jasa yang melanggar -----------------------------------x 100% ∑Jumlah barang dan jasa yang diawasi ∑pinjaman untuk koperasi yang disetujui -----------------------------------x 100% ∑pinjaman yang diajukan

2. Hasil survey Tim BLU

∑pinjaman untuk prakoperasi yang disetujui -----------------------------------x 100% ∑pinjaman yang diajukan ∑pinjaman untuk UMKM yang disetujui -----------------------------------x 100% ∑pinjaman yang diajukan


55

DISPERINDAGKOP UMKM

NO. 11

Sasaran Dalam Renstra Meningkatkan kelembagaan koperasi

Indikator Kinerja Utama Sumber Data Uraian Prosentase koperasi yang 1. Daftar menyelenggarakan RAT Koperasi yang telah melaksanakan RAT

Rumus/Perhitungan

Keterangan

∑Koperasi berbadan hukum yang menyelenggarakan RAT ---------------------------x 100% ∑Koperasi ∑ Prakoperasi yang menyelenggarakan RAT

2. Buku Laporan RAT

---------------------------x 100% ∑Koperasi yang belum berbadan hukum

12

13

Meningkatkan penyediaan data yang akurat sebagai bahan pembinaan dan pengembangan IKM

1.Meningkatnya jumlah industri (up date) data untuk informasi publikdan guna tercapainya kebijakan yang tepat

Rekapitulasi jumlah industri di Bidang Perindustrian

Penyediaan data eksport Persentase nilai eksport / import Laporan nilai dan import produk ekspor import unggulan Kota Salatiga pada Bidang Perdagangan

∑IKM tahun sekarang – ∑IKM tahun sebelumnya

∑nilai eksport thn sekarang - Jumlah Nilai Eksport Thn Lalu -------------------------------------------------- x 100% ∑nilai eksport thn lalu

∑nilai import thn sekarang -------------------------------------------------- x 100% ∑nilai import thn lalu


56

ü Indikator kinerja berdasarkan Peraturan MENPAN ü Naik 5% dari 2012

DISPERINDAGKOP UMKM


n

n

n

_ _ _

2

j

SKPD TUGAS

: :

 1

i

% )

 1

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal

FUNGSI :

1 Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal 2 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pelayanan perizinan terpadu dan modal 3 penanaman Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perizinan, perizinan tertentu, pelayanan dan pengaduan, dan 4 penanaman Pelaksanaanmodal pelayanan keSekretariatan badan 5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

No 1

Sasaran dalam Renstra Terjaminnya keamanan berusaha


Sumber Data

Uraian Prosentase pelaku usaha yang mengisi LKPM

Rumus/Perhitungan

Keterangan

∑pelaku usaha yang mempunyai izin usaha penanaman modal yang mengisi LKPM ------------------------------------------------------------ x 100% ∑pelaku usaha yang mempunyai izin usaha penanaman modal

2

Meningkatnya pelayanan penanaman modal


Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di bidang Penanaman Modal

Laporan hasil kegiatan yang mendukung Program Nasional / SPM

∑jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani PTSP PDKPM ------------------------------------------------------------ x 100% 6

Terimplementasikan nya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Laporan hasil kegiatan yang mendukung Program Nasional / SPM

∑jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE ------------------------------------------------------------ x 100% 4

57

Angka 6 adalah jml perizinan & nonperizinan yg wajib dilayani yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, TDP, SIUP,

BPPT PM

No 3


Sasaran dalam Renstra Meningkatnya pelayanan perizinan daerah yang mendukung kegiatan penanaman modal

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Uraian Lama proses perizinan

Rata-rata lama proses perizinan (dalam Hari)

Izin Lokasi IMB Izin Reklame Izin Gangguan (HO) SIUP TDP IUI IPI TDI Izin Pendirian Sanggar/Kursus Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal SIPT SIPO Surat Izin Usaha Apotek Izin Pengeboran Air Tanah Izin Pemakaian Air Tanah

Keterangan Angka 4 adalah jml jenis pelayanan SPIPISE yg telah dibangun dan siap diimplementasi yaitu : Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Izin Pengusahaan Air Tanah Izin Pembuangan Limbah Izin Usaha Jasa Konstruksi Izin Penggunaan Bangunan Izin Penggunaan Pancasila

Lapangan

Advis Planning Izin Pemakaman Penetapan Lokasi Persetujuan Prinsip Indikator Kinerja Utama

58

BPPT PM

No



Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Keterangan

Uraian Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen Rekomendasi Pendirian Menara Telekomunikasi Izin Pendirian Pemancar Radio Izin Usaha Warnet dan Wartel Rekomendasi Penyiaran Frekuensi Izin TV Kabel Berlangganan Rekomendasi Penangkal Petir Izin Pendirian Hotel Izin Restoran/Rumah Makan Izin Salon Kecantikan Izin Biro Perjalanan Wisata Izin Kolam Pemancingan Izin Gelanggang Permainan Ketangkasan Elektronik

dan

Izin Panti Pijat Izin Karaoke Izin Studio Musik Izin Gedung Pertemuan Izin Pemondokan/Rumah Kost Izin Jasa Boga/Katering Izin Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif dan Pameran Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol Indikator Kinerja Utama

59

BPPT PM

No



Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Laporan hasil pengaduan pelayanan perizinan

∑penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan

Keterangan

Uraian SIUP-MB Izin Usaha Toko Modern Tanda Daftar Gudang Surat Izin Pendirian Pasar Swasta Izin Mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Izin Pemasangan Penangkal Petir

Instalasi

Prosentase penyelesaiannya pengaduan pelayanan perizinan

------------------------------------------------------------ x 100% ∑total pengaduan

Meningkatnya IKM

Total dari nilai persepsi per unsur IKM = ---------------------------------------x Nilai Penimbang Total Unsur yang terisi

Cakupan pelayanan perizinan yang Rekapitulasi sesuai dengan SOP hasil perizinan yang diterbitkan


Jumlah SOP yang terapkan ---------------------------------- x 100 % Jumlah SOP yang ada

60

BPPT PM


n

n

n

_ _ _

2

j

SKPD

: :

 1

i

% )

 1

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SALATIGA Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa politik

TUGAS FUNGSI :

1 Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik 2 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina ideologi dan wasbang, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, ekonomi dan politik 4 Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan 5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota

No 1

Sasaran dalam Renstra Meningkatnya Pengendalian Unjuk rasa

Indikator Kinerja Utama Uraian Berkurangnya angka/jumlah unjuk rasa tiap tahun di Kota Salatiga

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Dari Data Unjuk rasa pertahun

Keterangan

∑unjuk rasa th.lalu –∑unjuk rasa th.skrg ----------------------------------------------------- x

100 %

∑unjuk rasa th.lalu

Laporan Bidang Kewaspadaan Nasional 2

Meningkatnya Masyarakat Menurunnya Jumlah Angka Kota Salatiga yang aman kriminalitas di Kota Salatiga dan tertib

Laporan Bidang Kewaspadaan Nasional

∑tindak kriminal 0-2,5:aman ----------------------------------------------------- X 10.000 penduduk 2,6-5℅:cukup aman ∑Penduduk 5,1-7,5℅:tidak aman 7,6-10℅:sangat tdk aman

3

Meningkatnya Fasilitas Meningkatnya jumlah ormas yang Pencapaian Halaqoh terfasilitasi kegiatannya dalam upaya peningkatan wasbang


Data dari Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Masyarakat Dan Agama

∑ ormas yang terfasilitasi ----------------------------------------------------- x ∑ ormas keseluruhan

61

100 %

BAKESBANGPOL

3

No

4

Meningkatnya Fasilitas Meningkatnya jumlah ormas yang Pencapaian Halaqoh terfasilitasi kegiatannya dalam upaya peningkatan Indikator Kinerja Utama wasbang Sasaran dalam Renstra Uraian Meningkatnya Akuntabilitas keuangan bantuan kepada Parpol


Jumlah Parpol yang terbantu akuntabilitas keuangannya

Data dari Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Sumber Data Masyarakat Dan Agama Data dari Bidang Politik

Rumus/Perhitungan

Keterangan

∑ Lap. Pertanggungjawaban bantuan ----------------------------------------------------- x 100 % ∑ parpol yang diberikan bantuan

62

BAKESBANGPOL


n

n

n

_ _ _

2

j

SKPD : TUGA : S

 1

i

% )

 1

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Membantu Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan sebagai Aparat Penegak Peraturan Daerah, Keputusan/Peraturan Walikota.

FUNG SI

1 Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 2 Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah. 3 Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 4 Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya. 5 Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

No

1

2



Meningkatnya Cakupan Penegakan Peraturan pengetahuan dan daerah dan peraturan kepala partisipasi masyarakat daerah di kabupaten/kota dalam mentaati Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Meningkatnya intensitas Cakupan Patroli siaga ketertiban operasi rutin dalam umum dan ketentraman rangka menciptakan rasa masyarakat aman dan tertib Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

Rumus/Perhitungan

Sumber Data

Ket

Renja, Renstra jumlah peraturan daerah yang telah ditegakkan Satpol PP dibagi jumlah peraturan daerah yang harus ditegakkan Satpol PP

Renja, Renstra

jumlah patroli yang telah dilakukan dibagi jumlah patroli yang harus dilaksanakan dalam sehari

Renja, Renstra

jumlah mobil yang dipakai untuk operasional dibagi jumlah mobil yang ada

Renja, Renstra

jumlah kejadian yang ditangani selama 60 menit dibagi jumlah kejadian dalam satu tahun

Jumlah/mobil pemadam kebakaran jumlah mobil yang layak dioperasionalkan dibagi jumlah mobil Renja, Renstra diatas 3000-5000 liter pada WMK yang ada Indikator Kinerja Utama

63

SATPOL PP

No

3


Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan, pengalaman bagi personil Satpol PP melalui Diklat dan Bintek

Meningkatnya kinerja aparatur linmas dalam 4 penanganan permasalahan sosial dan bencana alam.



Rumus/Perhitungan

Sumber Data

Ket

% aparatur pemadam kebakaran Renja, Renstra jumlah aparatur pemadam yang punya kompetensi dibagi yang memenuhi standar kualifikasi jumlah aparatur yang ada

Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota

Renja, Renstra jumlah petugas linmas / jumlah penduduk x 10,000

64

SATPOL PP

SKPD TUGAS

SEKRETARIAT DAERAH Membantu Walikota dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, membina administrasi dan membina aparatur pemerintahan daerah

: :

FUNGSI 1 2 3 4 5

No


1

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pada semua jenjang pendidikan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

2

Meningkatnya koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program dan pemantauan penyelenggaraan pembinaan pertanahan, pemerintahan umum serta penyelenggaraan otonomi daerah dalam mendukung terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik

Penyusunan kebijakan pemerintah daerah Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota Indikator Kinerja Utama

Sumber Data Uraian Prosentase partisipasi pengajar LKPJ, LPPD PAUD-TPQ pada Forum Komunikasi PAUD-TPQ Kota Salatiga

Ketepatan waktu SKPD mengirimkan data untuk laporan kinerja ke Pemkot

LKPJ, LPPD, Lap IKK

Prosentase pembinaan pejabat struktural kecamatan dan kelurahan

Database Kepeg Juknis

Rumus/Perhitungan ∑Peserta Forkom PAUD-TPQ ---------------------------------------- x 100℅ ∑Target peserta

∑SKPD yang tepat mengirimkan data laporan kinerja ---------------------------------------∑SKPD ∑Pejabat struktural yang dibina ---------------------------------------- x 100℅ ∑Pejabat struktural seluruh kecamatan dan kelurahan

jml kec/kal yg menyelenggarakan admin scr lengkap Indikator Kinerja Utama

Keterangan

kec/kal yg menyelenggarakan admin 65

SETDA

No


Indikator Kinerja Utama jml kec/kal yg menyelenggarakan admin scr lengkap Uraian

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Keterangan

∑kec/kal 3

Meningkatnya koordinasi Prosentase luas tanah hasil dalam mendukung pengadaan yang disertifikatkan terwujudnya fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai

Luas tanah hasil pengadaan yang disertifikatkan Luas tanah hasil pengadaan

DE Proyek/pengaj uan pengadaan tanah

Prosentase Permasalahan Tanah yang diselesaikan

4

5

jumlah Permasalahan Tanah yang diselesaikan x 100% Jumlah Permasalahan Tanah pd Tahun Bersangkutan

Meningkatnya koordinasi Jumlah kerja sama yang terealisasi RPJM Renstra Setda penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program kerjasama luar dan dalam PP No.38 negeri, evaluasi kerjasama Tahun 2007 Jumlah kerjasama antar daerah serta penanganan masalah kerjasama dalam yang terselenggara mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatnya koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program pembinaan hukum, penyusunan produk hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam mendukung terwujudnya demokrasi berdasarkan hukumUtama Indikator Kinerja

∑ MoU/PKS yang terealisasi x 100% ∑ Mou/PKS yang direncanakan

1.Rasio Rancangan Peraturan Perundangan-Undangan yang terbentuk

Renstra Setda

∑Raperda yg disampaikan x 100 ∑ Raperda yg di usulkan

2.Rasio Rancangan Peraturan Walikota yang terbentuk

Renstra Setda

∑Raperwali yg disampaikan x 100 ∑Raperwali yg di usulkan

66

SETDA

No

6

7

penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan program pembinaan hukum, penyusunan produk hukum dan perlindungan Indikator Kinerja Utama Sasaran dalam Renstra hak asasi manusia dalam Uraian mendukung terwujudnya 3.Rasio penanganan perkara demokrasi berdasarkan hukum Meningkatnya koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan keagamaan, sosial budaya dan olah raga dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri di bidang keagamaan, sosial budaya dan olah raga

Rumus/Perhitungan

Renstra Setda

Keterangan

∑Perkara yg ditangani x 100 ∑Jml Perkara

Prosentase kegiatan bidang Kebijakan keagamaan, sosial budaya dan olah walikota, raga yang terfasilitasi renstra

∑Realisasi kegiatan bidang keagamaan, sosial budaya dan olah raga yang terfasilitasi ---------------------------------------- x 100℅ ∑Kegiatan yang di targetkan / direncanakan

Prosentase rekomendasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat

Kebijakan walikota, renstra

Prosentase tertib laporan pertanggungjawaban penerima hibah bidang keagamaan

LPPD, LKPJ

Meningkatnya koordinasi Prosentase BUMD kategori sehat penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan produksi, pengembangan usaha daerah dan lingkungan hidup dalam mendukung terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan


Sumber Data

∑rekomendasi yg dihasilkan ---------------------------------------- x 100℅ ∑target rekomendasi

∑laporan pertanggungjawaban hibah yang masuk ---------------------------------------- x 100℅ ∑obyek penerima hibah

Lap dr Perusda

∑BUMD sehat ------------------------------------ x 100℅ ∑Total BUMD

67

SETDA

No

8

daerah dan lingkungan hidup dalam mendukung terwujudnya peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang dalam berorientasi Sasaran Renstra pada ekonomi kerakyatan

Meningkatnya koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengadaan serta pengendalian dan pelaporan pembangunan dalam rangka menunjang terwujudnya aparatur yg kompeten/profesional


Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Tingkat kelulusan PNS yang lulus ujian sertifikasi keahlian barang / jasa

∑Peserta yang lulus

Perpres 70/2012

------------------------------------ x 100℅ ∑Peserta ujian ∑Dokumen yang masuk ------------------------------------ x 100℅ ∑Kegiatan yang di laksanakan

Prosentase jumlah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang difasilitasi prosentase ketepatan waktu penyusunan Lakip & PKT oleh SKPD dan Kota

RPJM, Renstra Setda

∑SKPD yang tepat menyusun LAKIP & PKT ------------------------------------ x 100℅ ∑SKPD

Jumlah buku standarisasi biaya Tercapainya serapan sesuai target fisik dan keuangan

Perpres 70/2012

∑SKPD yg deviasinya < 15% ------------------------------------ x 100℅ ∑SKPD

Permendagri 13/2006 9

Meningkatnya koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan kelembagaan, tatalaksana dan pendayagunaan sumber daya aparatur dan kepegawaian dalam menunjang peningkatan kinerja pelayanan publik yg responsif, efektif & efisien


Keterangan

Uraian

Terlaksananya pengembangan layanan publik meliputi

RPJM, Renstra Setda

-Prosentase SKPD yang melaksanakan SPM

∑SKPD yang melaksanakan SPM ------------------------------------ x 100℅ ∑SKPD yang terkait dengan SPM 15 Kementrian

-Prosentase SKPD yang menetapkan SOP

∑SKPD yang menetapkan SOP ------------------------------------ x 100℅ ∑Seluruh SKPD

-Prosentase SKPD yang melaksanakan IKM

∑SKPD yang melaksanakan IKM 68

SETDA

No

dan pendayagunaan sumber daya aparatur dan kepegawaian dalam menunjang peningkatan kinerja pelayanan publik yg responsif, efektif & Sasaran dalam Renstra efisien

Indikator Kinerja Utama -Prosentase SKPD yang Uraian melaksanakan IKM

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Keterangan

------------------------------------ x 100℅ ∑SKPD yang melaksanakan pelayanan

-Prosentase SKPD yang sudah menetapkan Standar Pelayanan 10

Meningkatnya koordinasi Prosentase SKPD yang penyiapan bahan mengembangkan budaya kerja perumusan kebijakan kelembagaan, tatalaksana dan pendayagunaan sumber daya aparatur dan kepegawaian dalam menunjang terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

RPJM, Renstra Setda, Permenpan No 1 tahun 2007 (Monev Budaya Kerja)

11

Meningkatnya koordinasi Prosentase unit kerja yang di ABK penyiapan bahan perumusan kebijakan kelembagaan, tatalaksana dan pendayagunaan sumber daya aparatur dan kepegawaian dalam menunjang terwujudnya aparatur yang kompeten Prosentase PNS Setda yang profesional mendapat pelayanan administrasi kepegawaian

RPJM, Renstra Setda

Meningkatnya koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan protokoler, analisa dan kemitraan media serta dokumentasi, publikasi dan pengelolaan data Indikator Kinerja Utama elektronik untuk mendukung peningkatan 12

∑SKPD yang sudah menetapkan standar pelayanan ------------------------------------ x 100℅ ∑SKPD yang melaksanakan pelayanan ∑SKPD yang mempunyai KBK '------------------------------------ x 100℅ ∑SKPD

∑SKPD yang di ABK '------------------------------------ x 100℅ ∑SKPD

Data Kepegawaian setda

Prosentase jenis pelatihan yg terlaksana (jurnalistik, protokol)

Renstra, Renja

Jumlah Media Penyebarluasan Informasi yang tersedia

Renstra, Renja, SPM

∑PNS Setda yang terlayani administrasi kepegawaian ------------------------------------ x 100℅ ∑PNS Setda ∑PNS dilatih '------------------------------------ x 100℅ ∑PNS ∑ Media Penyebarluasan informasi yang tersedia 69

SETDA

No

Meningkatnya koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan protokoler, analisa dan Sasaran dalam Renstra kemitraan media serta dokumentasi, publikasi dan pengelolaan data elektronik untuk mendukung peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah.


Indikator Kinerja Utama Jumlah Media Uraian Penyebarluasan Informasi yang tersedia

Sumber Data Renstra, Renja, SPM

Rumus/Perhitungan ∑ Media Penyebarluasan informasi yang tersedia

70

Keterangan

SETDA


n

n

n

_ _ _

2

j

SKPD TUGAS

 1

i

% )

 1

SEKRETARIAT DPRD Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

: :

FUNGSI : 1 Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 2 Penyelenggaraan adminstrasi keuangan DPRD 3 Penyelenggaraan rapat-rapat 4 Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD 5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota No 1

Sasaran dalam Renstra Terealisasinya rencana kerja kegiatan dewan

Indikator Kinerja Utama Uraian a. Prosentase jumlah raperda yang diselesaikan terhadap jumlah raperda yang diusulkan

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Setwan ∑ Perda diselesaikan x 100% ∑ RAPERDA Publik hearing yang dilaksanakan x 100% ∑Publik hearing

b. Prosentase jumlah publik hearing yang dilaksanakan terhadap jumlah publik hearing c. Prosentase jumlah rapat alat kelengkapan Dewan yang dilaksanakan terhadap jumlah rapat alat kelengkapan dewan d. Prosentase jumlah reses yang dilaksanakan terhadap jumlah reses


Keterangan

Rapat yang dilaksanakan x 100% ∑Rapat

Reses yang dilaksanakan x 100% ∑Reses

-Prosentase jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan terhadap jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

∑kunjungan kerja yang dilaksanakan x 100% ∑Kunjungan kerja

-Prosentase jumlah workshop yang dilaksanakan terhadap jumlah workshop

∑ Workshop yang dilaksanakan x 100% 70

SETWAN

-Prosentase jumlah workshop yang dilaksanakan terhadap jumlah workshop


∑ Workshop

71

SETWAN


n

n

n

_ _ _

2

j

SKPD TUGAS

: :

 1

i

% )

 1

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH (DPPKAD) KOTA SALATIGA Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan ( Sesuai Perda Kota Salatiga nomor 8 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga )

FUNGSI : 1 Perumusan kebijkan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2 Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset 3 daerah; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi pendapatan, anggaran, verifikasi dan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, perencanaan dan pengadaan, pemberdayaan aset dan pengamanan aset; 4 Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan dinas; dan 5 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya. No 1



Sumber Data Uraian Meningkatnya Persentase peningkatan penerimaan -laporan pendapatan daerah dari pajak daerah. Realisasi sumber pendapatan yang Pendapatan dimiliki -Laporan

Rumus/Perhitungan

Penerimaan pajak daerah th ini - th lalu ----------------------------------------------- x 100℅ Penerimaan pajak daerah th lalu

Keuangan SKPD -Penjabaran APBD -LKPD 2

Meningaktanya fungsi a.Ketepatan waktu proses informasi keuangan penganggaran dan penetapan/ daerah yang berbasis SAP perubahan APBD dan Akrual. b.Tersusunnya laporan keuangan daerah sesuai ketentuan / norma yang berlaku

Keterangan

Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu

- RKPD - KUA PPAS - RKA SKPD '- RAPBD

Opini laporan keuangan WTP/WDP

-LRA -Neraca -CALK -Lap.Keuangan


71

DPPKAD

b.Tersusunnya laporan keuangan daerah sesuai ketentuan / norma yang berlaku No



Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Keterangan

BUMD 3

Meningkatanya tertib pengelolaan barang milik daerah

Prosentase SKPD yang taat aturan - SKPD se Kota dalam penatausahaan barang milik Salatiga daerah.

Jml SKPD yg taat penatausahaan BMD ------------------------------------------- x 100℅ Jml SKPD yang ada

- Buku Inventaris


72

DPPKAD


n

n

n

_ _ _

2

j

SKPD TUGAS

 1

i

% )

 1

:

INSPEKTORAT

:

Membantu Walikota dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

FUNGSI : 1 Perencanaan program pengawasan; 2 Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 3 Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; 4 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; 5 Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 6 Pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Inspektorat; dan, 7 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsi.

No 1

Sasaran dalam Renstra Meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Indikator Kinerja Utama Uraian 1. Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit tepat waktu

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Keterangan

PKPT, SIMHP, LHP yang terbit sesuai RPL dalam

∑LHP yg tepat waktu ----------------------------------- x 100 ℅ ∑LHP yg terbit

LLHP yang terbit tepat waktu merupakan salah satu indikator laporan yang berkualitas sehingga dapat segera ditindak lanjuti

2. Persentase aduan yang tertangani

∑Kasus aduan yg ditangani ----------------------------------- x 100 ℅ ∑Kasus aduan yg diterima

3. Persentase ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

∑ obrik tidak ada temuan ----------------------------------- x 100 ℅ ∑ obrik

2

Meningkatnya % rekomendasi yang dapat ditindak Laporan penyelesaian tindak lanjut lanjuti Perkembangan hasil pengawasan aparat TLHP pemeriksa fungsional


∑Rekomendasi yg diselesaikan ----------------------------------- x 100 ℅ ∑Rekomendasi

73

INSPEKTORAT

No



Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Keterangan

Uraian 3

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan


Jumlah sosialiasi / workshop / bintek yang diselenggarakan Inspektorat (dibidang pengawasan)

Data kepegawaian, Laporan Hasil kegiatan diklat, PKS dsb

Sosialiasi yang dilaksanakan

74

INSPEKTORAT


n

n

n

_ _ _

2

j

SKPD TUGAS

: :

 1

i

% )

 1

KECAMATAN Melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

FUNGSI :

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah 2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat 3. Pengorganisasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan 5. Pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 6. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan 7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan. 8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan

No 1

2

Sasaran dalam Rensta Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah

Indikator Kinerja Utama Uraian Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Kecamatan

Meningkatnya kinerja dan Rasio usulan yang diakomodir efektifitas kegiatan aparatur Kecamatan dan Kelurahan

Cakupan Linmas terlatih 3

Meningkatnya pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat


Cakupan PKK yang aktif dalam melaksanakan Program kerja

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Keterangan

∑responden Puas x 100% Kuesioner

∑seluruh responden

Dokumen Musrenbang

∑ usulan yang diakomodir x 100% ∑ usulan ∑Linmas yg dilatih

Laporan Hasil Kegiatan

x 100%

-----------------------------------------------∑Linmas ∑Kelompok PKK yang aktif x 100%

Laporan Hasil Kegiatan 75

KECAMATAN

No 3

Sasaran dalam Rensta Meningkatnya pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Indikator Kinerja Utama Cakupan PKK Uraian yang aktif dalam melaksanakan Program kerja

Rasio PKK yang dibina

Rasio Lembaga Kemasyarakatan yang dibina


Sumber Data

Rumus/Perhitungan


∑PKK RW Se-Kecamatan

Keterangan

∑PKK yang dibina x 100%


∑PKK Kelurahan Se-Kecamatan ∑ Lembaga Kemasyarakatan yang dibina x 100%


∑Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan

76

KECAMATAN


n

n

n

_ _ _

2

j

SKPD TUGAS

:

 1

i

% )

 1

: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian

: FUNGSI :

1 perumusan kebijakan teknis dibidang manajemen kepegawaian meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, mutasi, pembinaan, penggajian, peningkatan kesejahteraan, pemberhentian pegawai, serta pendidikan dan pelatihan; 2 pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian; 3 pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan pengelolaan data pegawai, pendidikan dan pelatihan; 4 pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan; dan 5 pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota No 1.

Sasaran dalam Renstra Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja Utama Uraian Persentase Peserta Diklat yang Lulus

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Keterangan

Laporan kegiatan diklat di Salatiga, baik diklat prajabatan maupun dalam jabatan.

∑Peserta Diklat di Kota Salatiga yg Lulus

Mengukur tingkat kelulusan peserta dari seluruh kegiatan diklat yang diselenggarakan di kota Salatiga.

----------------------------------- x 100 ∑Seluruh Peserta Diklat di kota Salatiga

∑Permint. pengiriman peserta diklat terpenuhi

Persentase Permintaan Pengiriman Nota Dinas, Peserta Diklat yang Dapat Dipenuhi Agenda Surat Masuk, Laporan kegiatan diklat pengiriman Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang Dikirim


----------------------------------- x 100 ℅ ∑Seluruh permintaan pengiriman peserta

∑Peserta diklat pengiriman yg lulus

Laporan kegiatan diklat pengiriman.

----------------------------------- x 100 ℅ ∑Seluruh peserta diklat pengiriman

77

Mengukur tingkat terpenuhinya permintaan pengiriman diklat. Mengukur tingkat kelulusan peserta diklat pengiriman.

BKD

No


Indikator Kinerja Utama Uraian Jumlah Diklat yang Diselenggarakan di Kota Salatiga

Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat

2.

Penataan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.


Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Laporan kegiatan diklat yang diselenggarak an di Kota Salatiga

∑Diklat yg diselenggarakan di kota Salatiga

Laporan kegiatan diklat

∑PNS yang telah mengikuti diklat

∑Pejabat struktural sesuai kualifikasi

Persentase Pejabat Struktural yang ABK, Sesuai dengan Kualifikasi Kebutuhan Jabatannya Pegawai/Form asi PNS, Data Pejabat Struktural, Standar kualifikasi jabatan.

----------------------------------- x 100 ℅ ∑Seluruh pejabat struktural

78

Keterangan Mengukur jumlah diklat yang diselenggarakan di Kota Salatiga, baik diklat struktural, formal, fungsional, maupun yang lainnya. Mengukur jumlah PNS yang telah mengikuti diklat, baik diklat struktural, formal, fungsional, dan kursus lainnya.

Mengukur terpenuhinya kualifikasi dalam jabatan struktural.

BKD

No


Indikator Kinerja Utama Uraian Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

ABK, Kebutuhan Pegawai/Form asi PNS, Data Pegawai, Standar kompetensi Pegawai (Kep. Ka. BKN 43/KEP/2001 dan Peraturan Ka. BKN 13/2011).

∑Pegawai sesuai kompetensi

Persentase Formasi Jabatan yang Telah Terisi

Formasi, Data Pejabat

Persentase PNS berpendidikan S1, S2 dan S3

Profil Kepegawaian

----------------------------------- x 100 ℅ ∑Seluruh pegawai

∑jabatan yg telah terisi ----------------------------------- x 100 ℅ ∑Seluruh formasi jabatan ∑PNS berpendidikan S1, S2 dan S3 ----------------------------------- x 100 ℅

Keterangan Mengukur terpenuhinya kompetensi pegawai.

Mengukur keterisian formasi jabatan. Mengukur jumlah PNS yang telah berpendidikan S2

∑Seluruh PNS 3.

Meningkatnya pelayanan Persentase Database Kepegawaian aparatur yang berkualitas yang Tertata dan sarana prasarana yang memadai


∑data pegawai yg telah lengkap

Simpeg

----------------------------------- x 100 ℅ ∑Pegawai seluruhnya

79

Mengukur kelengkapan database kepegawaian pada simpeg.

BKD

No



Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Uraian Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik

∑Sarana Prasarana

Daftar Inventaris; standar kebutuhan sarana dan prasarana (Permen 50/2011) Jumlah dokumen perencanaan dan Agenda pelaporan yang dapat diselesaikan Surat/Penomo tepat waktu ran

Persentase Penyelesaian SK KP

Persentase Penyelesaian SK Pensiun


----------------------------------- x 100 ℅ ∑Standart sarana prasarana

∑Dokumen Perencanaan

∑SK KP

SK KP, Laporan kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

----------------------------------- x 100 ℅ ∑Usulan nota persetujuan teknis ke BKN

∑SK Pensiun

SK Pensiun, Laporan kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun

----------------------------------- x 100 ℅ ∑Usulan Pensiun dari SKPD

80

Keterangan Mengukur efisiensi penggunaan sarana dan pasarana kantor.

Mengukur ketepatan penyelesaian berbagai dokumen perencanaan. Mengukur ketepatan penyelesaian SK Kenaikan Pangkat.

Menyelesaikan ketepatan penyelesaian SK Pensiun.

BKD

No


Indikator Kinerja Utama Uraian Persentase Penyelesaian SK KGB

4.

Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur


Sumber Data

Rumus/Perhitungan ∑SK KGB

SK KGB, Laporan Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

----------------------------------- x 100 ℅ ∑Usul KGB dari SKPD

∑Adm tenaga kontrak yg terselesaikan

Persentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak

Laporan Kegiatan Pengelolaan Data-Data Kepegawaian

Persentase PNS yang merasa puas dengan penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan

Rekapitulasi hasil kuesioner kegiatan diklat

Persentase kasus Pelanggaran Disiplin yang ditangani

Laporan Kegiatan, Daftar Kasus, PP 53/2010

----------------------------------- x 100 ℅ ∑Seluruh kasus yg diajukan

Jumlah Pemantauan Disiplin yang terlaksana

Laporan kegiatan pemantauan

∑Pemantauan disiplin

----------------------------------- x 100 ℅ ∑Total tenaga kontrak

∑Peserta diklat yg merasa puas ----------------------------------- x 100 ℅ ∑Peserta diklat seluruhnya

∑Kasus pelanggaran yg ditangani

81

Keterangan Mengukur ketepatan penyelesaian SK KGB.

Mengukur ketepatan penyelesaian dokumen administrasi tenaga kontrak. Mengukur tingkat kepuasan PNS terhadap penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan.

Mengukur penanganan kasus yang dilakukan. Mengukur jumlah kegiatan pemantauan disiplin. BKD


n

n

n

_ _ _

2

j

SKPD : TUGAS : FUNGSI : 1 2 3 4 5 6 7

No 1

 1

i

% )

 1

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pertanian dan Perikanan

Sasaran dalam Renstra Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

2

3

4

5


Perumusan kebijakan di bidang Pertanian dan Perikanan Pemberian perijinan dan pelaksanaan umum di bidang pertanian dan Perikanan Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang pertanian dan Perikanan Pelaksanaan wewenang yang diserahkan oleh WaliKota Pembinaan Unit Pelayanan Teknis Dinas Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pertanian dan Perikanan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsinya Indikator Kinerja Utama Uraian Prosentase pertumbuhan produktivitas tanaman pangan (padi)

Prosentase pertumbuhan produksi tanaman jagung

Prosentase pertumbuhan produksi tanaman ketela pohon

Prosentase pertumbuhan produktivitas tan salak

Prosentase pertumbuhan produktivitas tan duku

Sumber Data

Rumus/Perhitungan

Laporan Bidang Tanaman Pangan

((pdv th n - pdv th (n-1)) x 100 (pdv n-1)


((pdv th n - pdv th (n-1)) x 100







Target 2016

(pdv n-1)

(pdv n-1)

(pdv n-1)

(pdv n-1)

82

DISPERTANKAN

6

7

8

Prosentase pertumbuhan produktivitas tan rambutan

Laporan Bidang Tanaman


Prosentase pertumbuhan produktivitas tan alpukat







Prosentase pertumbuhan produktivitas tan pisang

9

Prosentase pertumbuhan produktivitas tan durian

10

Jumlah penanganan hama dan penyakit


11

Jumlah Rumah Burung Hantu


12

Peningkatan jumlah SLPHT dan SLPTT

Laporan Bidang Tanaman Pangan Laporan Bidang Peternakan

13

Meningkatnya produksi hasil peternakan


Prosentase pertumbuhan populasi sapi perah

(pdv n-1)

(pdv n-1)

(pdv n-1)

(pdv n-1)

Jumlah penanganan hama/penyakit

Jumlah rumah burung hantu

Jumlah SLPHT dan SLPTT

((populasi th n - populasi th (n-1)) x 100 (populasi n-1)

83

DISPERTANKAN

14

Prosentase pertumbuhan populasi sapi potong

Laporan Bidang Peternakan

((populasi th n - populasi th (n-1)) x 100

Prosentase pertumbuhan populasi kambing



Prosentase pertumbuhan populasi domba



Prosentase pertumbuhan produksi daging sapi


((prod th n - prod th (n-1)) x 100

Prosentase pertumbuhan produksi susu sapi



Prosentase pengobatan ternak sapi massal


20

Penambahan kemampuan kelembagaan dan usaha tani (kelompok)


21

Penambahan penggunaan teknologi Laporan peternakan tepat guna (kelompok) Bidang Peternakan Prosentase pertumbuhan produksi Laporan ikan konsumsi lele Bidang Perikanan

15

16

17

18

19

22

Meningkatkan produksi hasil perikanan


(populasi n-1)

(populasi n-1)

(populasi n-1)

(prod n-1)

(prod n-1)

= ((jmlh sapi yg diobati/populasi ternak sapi))*100

jumlah kelompok yang meningkat kemampuan kelembagaan dan usaha kelompoknya

Jumlah kelompok yang menggunakan teknologi tepat guna

((prod th n - prod th (n-1)) x 100 (prod n-1)

84

DISPERTANKAN

23

24

25

26

27

28

Meningkatnya kelas kelompok tani

Prosentase pertumbuhan produksi ikan konsumsi nila

Laporan Bidang Perikanan


Prosentase pertumbuhan produksi benih ikan lele



Prosentase pertumbuhan produksi benih ikan nila



Jumlah kelembagaan kelompok di perikanan


Jumlah monitoring hama dan penyakit ikan


Jumlah monitoring hama dan penyakit ikan

Jumlah kelas kelompok tani


Jumlah kelas kelompok tani

Kelas Pemula Kelas Lanjut


(prod n-1)

(prod n-1)

(prod n-1)

Jumlah pokdakan + poklahsar

Kelas Pemula Kelas Lanjut

85

DISPERTANKAN

DAFTAR ISI. Indikator Kinerja Utama

Recommend Documents