MONITORING DAN EVALUASI DALAM
PELAKSANAAN MANAJEMEN KINEJA Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng
oleh : Drs. Idris, M.Si
0
PENDAHULUAN (Latar Belakang)
Manajemen Kinerja adalah gaya manajemen dalam mengelola sumberdaya yang berorientasi pada kinerja yang melakukan proses komunikasi secara terbuka dan berkelanjutan dengan menciptakan visi bersama dan pendekatan strategis serta terpadu sebagai kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan manajemen kinerja sendiri terdiri dari tiga aspek yaitu perencanaan stratjik organisasi, pelakasanaan dan penerapan manajemen kinreja serta monitoring dan evaluasi manajemen kinerja. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Soppeng sendiri, sebagai salah satu organisasi pemerintah lingkup pemerintahan kabupaten Soppeng yang menjalankan manajemen kinerja sesuai arahan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi. Rencana stratejik (Renstra) badan kepegawaian dan diklat daerah kabupaten Soppeng 2011-2015 disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) pemerintah kabupaten Soppeng 2011-2015 yang kemudian tiap tahunnya dijabarkan kembali lebih spesifik dalam bentuk rencana kerja (Renja). Renja menjadi acuan penganggaran kegiatan BKD Soppeng dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) hingga pada pelaksanaan kegiatan organisasi dimana anggarannya telah dijabarkan dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Monitoring dan Evaluasi pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng sebagai bagian dari manajemen kinerja dilakasanakan tahunan untuk memantau, mengukur hasil kinerja dan mengevaluasi hasil kinerja pada BKD Soppeng untuk dapat dijadikan acuan evaluasi selanjutnya dalam penyusunan Renja tahun berikutnya. Monitoring dan evaluasi tersebut, tertuang dalam bentuk Laporan akuntabilitas instansi
1
pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng. Proses pelaksanaan berbagai kegiatan pada BKD Soppeng terekam jelas pada LAKIP BKD Soppeng berdasar laporan hasil monitoring intern oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) masing – masing kegiatan mulai dari tahapan perencanaan hingga hasil dari kegiatan itu sendiri, sehingga LAKIP BKD Soppeng berfungsi pula sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Soppeng sebagai wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat yang disisi lain sebagai alat kendali dan peningkatan kinerja BKD Soppeng. Sehingga demikian, dapat dikatakan Keberhasilan suatu program padan BKD Soppeng tidak boleh terlepas dari bagaimana manajemen melakukan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan manajemen kinerja. Monitoring dan evaluasi terhadap suatu program akan menyangkut berbagai hal yang terkait, baik yang menyangkut kualitas masukan (input), kualitas proses maupun kualitas hasil pelaksanaan (output) program. Selain itu, monitoring dan evaluasi
dilaksanakan atas dasar
sekuensi implementasinya. Permasalahan yang timbul pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi BKD Soppeng yang tidak mencapai tujuan dan harapan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi itu sendiri. Pelaksanaan yang dilaksanakan seadanya serta mengesampingkan hasil evaluasi sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya menjadi salah satu faktor kegagalan monitoring dan evaluasi pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng.
2
PEMBAHASAN
Merujuk
dari
pengertiannya,
Monitoring
adalah
proses
rutin
pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau keluaran.
perubahan, Monitoring
yang
fokus
menyediakan
permasalahan, sedangkan evaluasi
data
pada dasar
adalah
proses untuk
memposisikan
dan
menjawab data-data
tersebut agar dapat digunakan dan diharapkan memberikan nilai tambah. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan. Namun tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis, dan dikhawatirkan akan mengakibatkan spekulasi, oleh karena itu Monitoring dan Evaluasi harus berjalan seiring. Anda tidak bisa hanya melakukan evaluasi, atau hanya melakukan
monitoring,
Seperti
contohnya
pada
sebuah
program
monitoring, tidak boleh dirancang tanpa diketahui bagaimana data dan informasi akan dievaluasi dan tepat guna, sebab ketidakmampuan dalam mengumpulkan dan menyimpan data yang akan digunakan. Monitoring adalah kegiatan yang berkesinambungan. Tujuan monitoring dan evaluasi pada BKD Soppeng adalah mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana dan selanjutnya mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan. Mengetahui kaitan antara kegiatan
dengan
menyesuaikan
tujuan
kegiatan
untuk
dengan
memperoleh lingkungan
ukuran
yang
kemajuan,
berubah,
tanpa
menyimpang dari tujuan. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari perencanaan. Monitoring dan Evaluasi perlu dan penting untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada BKD Soppeg boleh dikatakan belum mampu meningkatkan kinerja manajemen sehingga bias
3
dikatakan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dapat dikatakan pula, kinerja monitoring dan evaluasi masih rendah. Hal itu disebabkan adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan monitoring itu sendiri. Beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng adalah : 1.
Monitoring dan evaluasi belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng. Hal tersebut terlihat dari indikasi bahwa Renstra, Renja, Lakip dan laporan-laporan
lainnya,
masih
berorientasi
pada
pemenuhan
kewajiban administrasi dan formalitas semata. Renstra disusun bukan berdasar atas analisis kebutuhan organisasi untuk lima tahun kedepan, akan tetapi berdasar pada pengalaman dan perkiraan saja. Hal tersebut berefek pada rencana tahunan organiasasi dan dokumendokumen perencanaan lainnya. Begitu pula dengan dokumen monitoring dan evaluasi,
dibuat
berdasar pada berorientasi pada pemenuhan kewajiban administrasi dan formalitas. Rekam kegiatan, permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan tidak dapat dijadikan dasar perencanaan tahun berikutnya. Hal tersebut mengakibatkan hasil dari monitoring dan evaluasi tidak dapat dijadikan bahan untuk perbaikan kinerja.
2.
Rendahnya kemampuan PNS dalam perencanaan, khusunya Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. Hasil analisa kebutuhan diklat pada sub bagian perencanaan dan pelaporan BKD Soppeng, terlihat masih tinggi kesenjangan antara komptenesi yang dibutuhkan jabatan dengan kompetensi pegawai. Dari hasil analisis tersebut terlihat dari kualifikasi pendidikan aparatur yang tidak ada ber basic perencana, serta hanya 1 aparatur yang
4
pernah diikutkan mengikuti pelatihan penyusunan rencana stratejik, dan itupun bukan pelatihan yang khusus mempelajari monitoring dan evaluasi. Hal itu menyebabkan aparat sub bagian perencannaan dan pelaporan BKD Soppeng belum mampu menyusun indikator kinerja yang tepat syarat, sehingga menyulitkan proses pelaporan dan monitoring dan evaluasi.
3.
Rendahnya kualitas data dan informasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui pengumpulan dan analisis data dan informasi terkait hasil perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Kualiitas data BKD Soppeng sebagai pusat data kepegawaian lingkup pemerintah kabupaten Soppeng masih tergolong sangat lemah. Data kepegawaian misalnya, masih sering terjadi perbedaan dengan data pegawai pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Soppeng atau Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Soppeng. Lemahnya data tersebut mengakibatkan rendahnya akurasi pengukuran terhadap data pada saat melakukan monitoring dan evaluasi, terlebih lagi pada saat akan melakukan perencanaan terkait penggunaan data tersebut.
4.
Belum optimalnya pengawasan dan peran pimpinan ataupun Inspektorat. Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik
yang
mengawasi
maupun
pihak
yang
diawasi
termasuk
masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan
5
tugas-tugas
umum
pemerintahan
dan
pembangunan
menuju
terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan
dengan
fungs-fungsii
dasar
manajemen
lainnya
yaitu
perencanaan dan pelaksanaan. Pimpinan bertanggung jawab pada berjalannya manajemen kinerja pada suatu organisasi, termasuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
Kecenderungan
pimpinan
menginginkan
apa
yang
direncanakan sebelumnya mendapatkan hasil yang baik sehingga mendapatkan perolehan prestasi kerja yang tinggi pada instansinya. Hal tersebut menyababkan terjadi rekayasa data hasil monitoring kegiatan. Begitu pula peran PPTK, untuk mendapatkan predikat berkinerja baik, data-data yang dianggap akan melemahkan capaian target kegiatan akan diubah. Bagaimana dengan inspektorat sebagai pengawas terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksana pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan? Inspektorat kabupaten Soppeng hanya mampu memberikan pengawasan dan hasil audit terhadap pengelolaan keuangan dan disiplin PNS. Urusan dengan kinerja manajemen
baru
akan
mendapatkan
audit
apabila
terjadi
penyelewengan dana, atau ketidak disiplinan aparat di dalamnya.
5.
Rendahnya peran Media dalam pengawasan kinerja Pemda, serta tidak adanya transparansi BKD Soppeng ke Publik Berbeda dengan pemerintahan daerah yang berada di perkotaan, peran media terhadap pengawasan kinerja pemerintah kabupaten Soppeng sangat rendah. Publikasi oleh media diharapkan mampu
6
memperbaiki kinerja aparatur karena mereka akan terasa diawasi dan disoroti oleh publik. Dilain pihak BKD Soppeng belum mampu bersifat transparent terhadap apa yang mereka lakukan ke publik. Media website tidak dimanfaatkan untuk mempublikasikan apa yang mereka akan kerjakan dan apa yang mereka telah kerjakan.
6.
Ketidakjelasan mekanisme pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) disampaikan pada masyarakat agar mendapatkan tanggapan sebagai masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tetapi,
tatacaranya
tidak
dijelaskan
secara
cukup.
Sehingga
masyarakat seakan memiliki batasan untuk mengoreksi kinerja pemerintahan daerah. Tujuan monitoring dan evaluasi pada BKD Soppeng
adalah
dilaksanakan
mengkaji
telah
sesuai
apakah dengan
kegiatan-kegiatan rencana
dan
yang
selanjutnya
mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan Begitu pula DPRD lemah dalam memberikan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah kepada
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
yang
berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
7
disusun
PENUTUP 1.
Kesimpulan Tujuan monitoring dan evaluasi pada BKD Soppeng adalah mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana dan selanjutnya mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan. Beberapa
permasalahan
yang
dapat
teridentifikasi
pada
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng adalah : a)
Monitoring dan evaluasi belum menjadi kebutuhan mendasar untuk perbaikan kinerja pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng.
b)
Rendahnya kemampuan PNS dalam perencanaan, khusunya Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
c)
Rendahnya kualitas data dan informasi.
d)
Belum optimalnya pengawasan dan peran pimpinan ataupun Inspektorat.
e)
Rendahnya peran Media dalam pengawasan kinerja Pemda, serta tidak adanya transparansi BKD Soppeng ke Publik
f)
Ketidakjelasan mekanisme pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
2.
Saran Dalam Kepegawaian
pelaksanaan dan
Diklat
monitoring Daerah
dan
evaluasi
Kabupaten
pada
Soppeng,
Badan kami
menyarankan sekiranya: a)
Menganalisa dan menggunakan hasil monitoring dan evaluasi sebagai
salah
satu
acuan
berikutnya.
8
perencanaan
kegiatan
tahun
b)
Meningkatkan kompetensi SDA terutama mereka yang bekerja dilingkup perencanaan dan pelaporan dengan mengirim mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan.
c)
Menggunakan system informasi sebagai pusat data yang akurat, dan transparansi ke publik.
d)
Pimpinan lebih ketat lagi mengawasi kinerja bawahan untuk mendapatkan hasil kinerja yang baik.
9
