MODUL PERKULIAHAN. (Pancasila sebagai Ideologi Terbuka) Perkuliahan di Universitas Mercu Buana. Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh

MODUL PERKULIAHAN

Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi lain (Pancasila sebagai Ideologi Terbuka)

Modul

6

Perkuliahan di Universitas Mercu Buana Fakultas

Program Studi

Mata Kuliah Umum

Manajemen

Tatap Muka

06

Kode MK

Disusun Oleh

MK

Drs. Amiruddin, S.Pd. MM

Abstract

Kompetensi

Setelah perkualiahan ini mahasiswa diharapan dapat menganalisis Pancasila sebagai ideologi terbuka

Setelah pembahasan dalam modul ini diharapkan

mahasiswa

memahami

dan

dapat

menganalisis

Pancasila sebagai ideologi terbuka meliputi :. (1). Pancasila

sebagai

ideologi

negara dan bangsa (2). Pancasila terbuka

‘13

2

PENDIDIKAN PANCASILA Drs. Amiruddin, S.Pd. MM

Pusat Bahan Ajar dan eLearning http://www.mercubuana.ac.id

sebagai

iodeologi

Standarisasi Modul Latar Belakang Standarisasi Modul ini disusun dan diterapkan untuk 1. Menjaga Kualitas Modul dengan adanya acuan-acuan standar yang wajib dipenuhi oleh dosen pengampu dalam penyusunan modul 2. Mempermudah pengarsipan dengan adanya keseragaman dan penulisan yang sistematis 3. Menjaga Institution Identity (Identitas Institusi) dengan diaplikasikannya identitas dari Institusi kedalam modul sebagai pengenal dan pembeda dengan institusi lainnya 4. Membantu meningkatkan webometrics Institusi dengan menerapkan aturan-aturan yang dibutuhkan dalam penilaian berbasis webometric

Sistematika Template Pada Dasarnya Template modul terdiri dari 2 bagian dasar, yaitu: 1. Bagian Sampul Berisi ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh dosen pengampu penyusun modul. Ketentuan-ketentuan tersebut dituangkan kedalam kolom-kolom yang wajib diisi dosen pengampu dengan tepat, yaitu :

Judul Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Pokok Bahasan Modul Pendahuluan

Mata Kuliah Umum

Modul Untuk Tatap Muka Ke 6

Kode Mata Kuliah

Penyusun : Dr. H.Syahrial Syarbaini, MA. Ph.D.

Abstract (Deskripsi) Setelah perkualiahan ini mahasiswa diharapan dapat

menganalisis Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa yang bersifat terbuka

A. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

‘13

3



Ideologi di negara-negara yang baru merdeka dan sedang berkembang, menurut Prof. W. Howard Wriggins, berfungsi sebagai sesuatu yang “confirm and deepen the identity of their people” (sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya). Namun, ideologi di negara-negara tersebut, menurutnya, sekedar alat bagi rezim-rezim yang baru berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Ideologi ialah alat untuk mendefinisikan aktivitas politik yang berkuasa, atau untuk menjalankan suatu politik “cultural management”, suatu muslihat manajemen budaya (Abdulgani, 1979: 20). Oleh sebab itu, kita akan menemukan beberapa penyimpangan para pelaksana ideologi di dalam kehidupan di setiap negara. Implikasinya ideologi memiliki fungsi penting untuk penegas identitas bangsa atau untuk menciptakan rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Namun di sisi lain, ideologi rentan disalahgunakan oleh elit penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Ideologi itu, menurut Oesman dan Alfian (1990: 6), berintikan serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup bangsa mereka. Ideologi merupakan kerangka penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Ideologi bangsa adalah cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut. Menurut Alfian (1990) kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang terkandung di dalam dirinya. 1. Dimensi realita, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. 2. Dimensi idealisme, bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme, bukan lambungan angan-angan, yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalamannya dalam praktik kehidupan bersama mereka sehari-haridengan berbagai dimensinya. 3. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiranpemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya..

Menurut Soerjanto Poespowardojo (1990), ideologi mempunyai beberapa fungsi, yaitu memberikan: 1) Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitranya. 2) Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. 3) Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan betindak. ‘13

4



4) Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. 5) Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. 6) Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya (Oesman dan Alfian, 1990: 48). Dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta (1926-1931) di Belanda, sejak 1924 mulai merumuskan konsepsi ideologi politiknya, bahwa tujuan kemerdekaan politik haruslah didasarkan pada empat prinsip: persatuan nasional, solidaritas, nonkooperasi dan kemandirian (selfhelp) (Latif, 2011: 5). Sekitar tahun yang sama, Tan Malaka mulai menulis buku Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia). Dia percaya bahwa paham kedaulatan rakyat memiliki akar yang kuat dalam tradisi masyarakat Nusantara. Keterlibatannya dengan organisasi komunis internasional tidak melupakan kepekaannya untuk memperhitungkan kenyataan-kenyataan nasional dengan kesediaannya untuk menjalin kerjasama dengan unsurunsur revolusioner lainnya. Dia pernah mengusulkan kepada Komintern (Komunisme Internasional) agar komunisme di Indonesia harus bekerjasama dengan PanIslamisme karena, menurutnya, kekuatan Islam di Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja. Tjokroaminoto mulai mengidealisasikan suatu sintesis antara Islam, sosialisme dan demokrasi (Latif, 2011: 6). Soepomo, dalam siding BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, memberikan tiga pilihan ideologi, yaitu: (1) paham indvidualisme, (2) paham kolektivisme dan (3) paham integralistik. Beliau dengan sangat meyakinkan menolak paham individualisme dan kolektivisme, dan menyarankan paham integralistik yang dinilai sesuai dengan semangat kekeluargaan yang berkembang di pedesaan. Paham integralistik merupakan kerangka konseptual makro dari apa yang sudah menjiwai rakyat kita di kesatuan masyarakat yang kecil-kecil itu (Moerdiono dalam Oesman dan Alfian (ed), 1990: 40). Pancasila sebagai ideologi Indonesia mempunyai ajaran-ajaran yang memang mengandung nilainilai yang terkandung dalam ideologi lain. Ajaran yang dikandung Pancasila bahkan dipuji oleh seorang filsuf Inggris, Bertrand Russel, yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sintesis kreatif antara Declaration of American Independence (yang merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis) dengan Manifesto Komunis (yang mereprensentasikan ideologi komunis). Lebih dari itu, seorang ahli sejarah, Rutgers, mengatakan, “Dari semua negara-negara Asia Tenggara, Indonesia-lah yang dalam Konstitusinya, pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada revolusi melawan penjajah. Dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila, dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam dari revolusi-revolusi itu (Latif, 2011: 47). Dari pendapat tersebut, Indonesia pun pernah merasakan berkembangnya nilai-nilai ideologi-ideologi besar dunia berkembang dalam gerak tubuh pemerintahannya.

‘13

5



Perbedaan Pancasila dan Ideologi Lain Di dunia , terdapat 2 ideologi yang terkenal , yaitu ideologi Liberalisme dan ideologi Sosialisme . Negara yang menganut ideologi Liberalisme adalah NegaraNegara bagian Barat seperti , Amerika serikatdan Negara-Negara Eropa seperti , Inggris , Belanda ,Spanyol , Italia dll .Sedangkan , Negara yang menganut ideology Sosialisme adalah Uni Soviet ( sekarang Rusia ) , Cina , Korea Utara, Vietnam . Dasar artinya landasan atau fundasi. Jika kita melihat orang membuat bangunan rumah yang pertama dibuat adalah fundasi. Fundasi itu berasal dari batu kali, besi cakar ayam dan adukan semen dengan pasir. Tujuannya agar kuat dan kokoh sehingga dapat menahan bangunan yang berada di atasnya. Dasar negara adalah suatu fundasi yang terdiri dari unsur yang kuat dan kokoh untuk mendirikan suatu negara sehingga negara nantinya tidak runtuh dan bubar. Bagi kita dasar negara kita adalah Pancasila yang telah terbukti mampu menjaga dan menahan negara kita tidak runtuh dan bubar.

1.

Pancasila sebagai ideologi terbuka

Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk idea dan logos, yang berasal dari bahasa Yunani eidos dan logos. Secara sederhana artinya suatu gagasan yang berdasarkan pemikiran yang sedalamdalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Dalam arti kata luas adalah keseluruhan cita-cita, nilainilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti ini ideologi disebut terbuka. Dalam arti sempit ideolgi adalah gagasan dan teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertintak. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan

Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional

mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Ciri khas ideolgi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya dari konsensus (kesepakatan) masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat, masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan melahirkan dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan negara modern bahwa negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap dasarnya. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Sumber semangat ideologi terbuka itu, sebenarnya terdapat dalam penjelasan umum UUD 1945, yang menyatakan, “… Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan

‘13

6



yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya dan mengcabutnya.” Selanjutnya dinyatakan, “… Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya bernegara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan.” Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa. Dengan demikian, ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Hal ini adalah suatu prasyarat bagi suatu ideologi. Berbeda halnya dengan ideologi yang diimpor (dari luar negara), yang akan bersifat tidak wajar dan sedikit banyak memerlukan pemaksaan oleh kelompok kecil manusia yang mengimpor ideologi tersebut. Dengan demikian, ideologi tersebut bersifat tertutup. Kenyataan ini telah terjadi dalam ideologi komunis yang diimpor ke berbagai negara, sehingga ideology ini tidak dapat bertahan lama, terbukti bubarnya negara Uni Soviet yang paling ekstrim melaksanakan komunisme. Pancasila berkar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat suatu ideologi terbuka. Sekalipun ideologi ini bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah sebegitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan ieologi itu sendiri, hal mana merupakan suatu yang tidak logis atau nalar. Suatu ideologi sebagai rangkuman gagasan-gagasan dasar yang terpadu dan bulat tanpa kontradisi atau saling bertentangan dalam aspekaspeknya, pada hakikatnya berupa suatu tata nilai, di mana nilai dapat kita rumuskan sebagai hal ihwal buruk baiknya sesuatu, yang dalam hal ini ialah apa yang dicita-citakan.

2. Faktor Pendorong Keterbukaan Ideologi Pancasila

Faktor yang mendorong keterbukaan ideology Pancasila adalah sebagai berikut: a. Kenyataan dalam proses pembanguan nasional dan dinamika msyarakat yang berkembang secara cepat. b. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideology yang terutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya, seperti bagaimana komunisme ditinggalkan oleh sebagai besar negara-negara Eropa Timur dan Rusia. c. Pengalaman sejarah politik masa lampau, seperti dominasi pemerintah Orde Baru untuk melaksanakan penataran Pedoman Penghayatan Pengalaman Pancasila (P4), yang mana materi penataran P4 itu sesuatu yang dirumuskan oleh kemauan pemerintah, bukan atas keinginan dari segenab komponen masyarakat Indonesia, sehingga hasilnya jauh dari harapan yang diinginkan. d. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. ‘13

7



Keterbukaan ideologi Pancasila ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Kita mengenal ada tiga tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak berubah, nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai dengan keadaan, dan nilai praksis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya. Nilainilai Pancasila dijabarkan dalam norma-norma dasar Pancasila yang terkandung dan tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai atau norma dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 ini tidak boleh berubah atau diubah, karena itu adalah pilihan dan hasil kesepakatan (consensus) bangsa. Perwujudan dan pelaksanaan nilai-nilai instrumental adalah pasal-pasal dari UUD 1945 yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan jaman, seperti yang telah dilaksanakan oleh MPR dengan melakukan amandemen UUD 1945 di era reformasi ini. Contoh dari perubahan instrumental itu adalah pemilihan Presiden yang berubah dari MPR kepada rakyat yang langsung memilih. Sedangkan nilai-nilai praksis tercermin dan undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya yang berhubungan dengan kenyataan kehidupan dalam masyarakat. Baik nilai-nilai instrumental maupun nilai praksis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasar yaitu Pancasila atau Pembukaan UUD 1945. 3. Batas-batas Keterbukaan Ideologi Pancasila Sekalipun Pancasila memiliki sifat keterbukaan, namun ada batas-batas keterbukaan itu yang tidak boleh di langgar, yaitu sebagai berikut: a. stabilitas nasional yang dinamis, b. larangan terhadap ideology marxisme, Lenninisme dan komunisme. c. Mencegah berkembangnya paham liber. d. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang mengelisahkan kehidupan bermasyarakat. e. Penciptaan norma-norma baru harus melalui consensus.

Daftar Pustaka Pendidikan Pancasila, 2015. Ghraha Ilmu

‘13

8



MODUL PERKULIAHAN. (Pancasila sebagai Ideologi Terbuka) Perkuliahan di Universitas Mercu Buana. Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh

Recommend Documents