MODUL K_2 KATA PENGANTAR

MODUL K_2

KATA PENGANTAR Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) adalah salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Pemerintah

Kabupaten/kota wajib melakukan pengembangan kapasitas untuk mencapai SPM, sedangkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil dan keuangan, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan satuan pendidikan. Secara umum, perkembangan pembangunan sektor pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat nyata, khususnya perbaikan akses pendidikan dasar dan peningkatan kualitas pelayanannya. Meskipun demikian masih terjadi disparitas yang cukup nyata terhadap pelayanan pendidikan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia.Kementerian Pendidikan

dan

kabupaten/kota

Kebudayaan untuk

dan

mencapai

Kementerian

SPM

Agama

Pendidikan

Dasar,

telah

banyak

namun

membantu

masih

banyak

kabupaten/kota tertentu yang memerlukan bantuan teknis lebih intensif. Uni Eropa telah menyepakati memberikan bantuan dana hibah kepada pemerintah Indonesia untuk penyediaan bantuan teknis sebesar €37,3 juta bagi Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM DIKDAS) guna mengatasi adanya kesenjangan kinerja di sektor pendidikan dasar di kabupaten/kota. Uni Eropa dan pemerintah Indonesia telah menunjuk ADB (Asian Development Bank) untuk mengelola bantuan ini. Sebagian besar dana hibah ini akan diberikan kepada 110 kabupaten/kota yang terpilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan Program PKP-SPM Dikdas adalah untuk memperkuat kapasitas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota/satuan pendidikan terpilih dalam melakukan perencanaan, penganggaran serta pengelolaan layanan-layanan pendidikan, sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Untuk memenuhi tujuan tersebut dalam Pedoman Administrasi Program (PAP) PKP-SPM Dikdas dijelaskan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas yang dapat dibiayai oleh dana Hibah EU dalam program PKP-SPM Dikdas. Untuk menjamim efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut maka telah disusun juknis pelaksanaan yang dalam program ini disebut modul pelaksanaan kegiatan, modul-modul ini berfungsi Modul Sosialisasi SPM Dikdas Kepada Pemangku Kepentingan di Tingkat Kecamatan

Halaman - 1

MODUL K_2

sebagai petunjuk bagi pelaksaaan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas di Kabupaten/Kota dalam program PKP-SPM Dikdas. Modul ini (disebut dengan Modul K-2) merupakan modul yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi SPM kepada pemangku kepentingan tingkat Kecamatan. Isi dari modul pelaksanaan kegiatan meliputi petunjuk tentang tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, rencana kegiatan detail, strategi pelaksanaan kegiatan, uraian kegiatan, serta lampiran bahan materi. Selain modul pelaksanaan kegiatan ini, para pelaksana kegiatan di tingkat pusat dan daerah terutama para pelatih atau narasumber yang akan bertugas pada kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan juga memahami dan mempelajari dokumen dan peraturan lain yang terkait, antara lain: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang SPM Pendidikan Dasar, Perjanjian Hibah, peraturan pengelolaan keuangan pusat maupun daerah dan petunjukpetunjuk teknis lainnya yang lebih rinci. Akhirnya kami memgharap agar semua pihak yang terkait dapat memahami dan menjadikan pedoman ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiaan dalam Program PKP-SPM Dikdas.

Jakarta, Januari 2015 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 195905121983111001

Modul Sosialisasi SPM Dikdas Kepada Pemangku Kepentingan di Tingkat Kecamatan

Halaman - 2

MODUL K_2

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................... Ошибка! Закладка не определена. A. JADWAL KEGIATAN .......................................... Ошибка! Закладка не определена. C.

STRATEGI PELAKSANAAN SOSIALISASI .............................................................. 9

D.

URAIAN KEGIATAN SOSIALISASI SPM DIKDAS DI TINGKAT KECAMATAN 13

1.

TUJUAN PELAKSANAAN SOSIALISASI ............................................................... 13

2.

RELEVANSI ................................................................................................................ 13

3.

HASIL PELAKSANAAN SOSIALISASI ................................................................... 14

7.

MATERI PEMBELAJARAN ....................................................................................... 14

7.

RANGKUMAN .................................................. Ошибка! Закладка не определена.

8.

CONTOH ...................................................................................................................... 20

1.

LATIHAN ..................................................................................................................... 21

3.

TES PEMAHAMAN .................................................................................................... 22

4.

UMPAN BALIK ........................................................................................................... 22

5.

TINDAK LANJUT ....................................................................................................... 22

DAFTAR SINGKATAN ............................................... Ошибка! Закладка не определена. DAFTAR REFERENSI................................................................................................................................ LAMPIRAN ............................................................................................................................. 26


Halaman - 3

MODUL K_2

BAB.1. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM DIKDAS) adalah salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 23 Tahun 2013 bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pengembangan

kapasitas untuk mencapai SPM, sedangkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil dan keuangan, baik di tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan.

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Permendikbud tersebut, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemdikbud telah menggariskan berbagai kebijakan dan program salah satunya adalah Program Pengembagan Kapasitas Penerapan – Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM DIKDAS).

Program PKP-SPM DIKDAS merupakan perpaduan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga donor (Uni Eropa dan ADB) yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama, dan pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota/satuan pendidikan terpilih dalam melakukan perencanaan, penganggaran serta pengelolaan layanan-layanan pendidikan, sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Dalam dokumen Pedoman Administrasi Program (PAP) PKP-SPM Dikdas secara jelas dikemukakan bahwa Output yang diharapkan dari pelaksanaan Program PKP-SPM DIKDAS adalah: 1.

Meningkatnya kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan manajemen di tingkat sekolah/madrasah dalam pencapaian SPM.

2.

Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat (misalnya Komite Sekolah/Madrasah, Dewan Pendidikan dan LSM peduli pendidikan) dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap SPM sektor pendidikan,


Halaman - 4

MODUL K_2

serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk memastikan bahwa sekolah/madrasah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pemenuhan SPM. 3.

Meningkatnya pengintegrasian SPM yang lebih efektif ke dalam berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait.

Untuk mencapai tujuan Program PKP-SPM DIKDAS tersebut, disusun modul-modul yang akan menjadi panduan bagi penyelenggara kegiatan Program PKP-SPM DIKDAS di tingkat pusat dan daerah. Modul-modul tersebut antara lain: 1. Modul Sosialisasi SPM Dikdas bagi pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota (MODUL K-1) 2. Modul Sosialisasi SPM Dikdas bagi pemengku kepentingan di tingkat Kecamatan (Modul K-2) 3. Modul Pelatihan kepada Pelatih (TOT) tingkat Kabupaten/Kota (Modul K-3) 4. Modul Pelatihan kepada Fasilitator untuk Pengumpulan Data SPM (Modul K-4) 5. Modul Pelatihan untuk Pengembangan Roadmap (Modul K-5) 6. Modul Pelatihan Pengintegrasian SPM dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rencana Tahunan Daerah (Modul K-6) 7. Modul Sosialisasi SPM Dikdas bagi komite sekolah (Modul M-1) 8. Modul Sosialisasi untuk dunia usaha, LSM dan masyarakat (Modul M-2) 9. Modul Pelatihan kepada Pengawas Sekolah/Madrasah (Modul S-1) 10. Modul Pelatihan kepada Kepala Sekolah/Madrasah dan Guru (Modul S-2)

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN MODUL Dasar hukum penyusunan modul K-2 adalah: 1. ADB Technical Assistance Report: Republic of Indonesia: Minimum Service Standards Capacity Development Program (Project Number: 47013-001 Capacity Development Technical Assistance (CDTA), March 2013. 2. Panduan Pelaksanaan Program (PAP) PKP-SPM Dikdas.


Halaman - 5

MODUL K_2

C. TUJUAN Modul K-2 ini menguraikan tentang tujuan, jadual, rencana kegiatan detail, strategi pelaksanaan sosialisasi dan penjelasan setiap slide/bahan paparan. Modul K-2 merupakan panduan bagi narasumber/pelatih dalam melaksanakan sosialisasi. Sangat diharapkan pelatih juga membaca langsung referensi yang menjadi dasar penyusunan modul ini sehingga pelatih dapat menguasai substansi secara baik. Peserta sosialisasi dapat di berikan copy dari file bahan paparan.


Halaman - 6

MODUL K_2

BAB.2 PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI

A. JADWAL KEGIATAN ( Waktu setempat)

No 1.

Waktu 08.00 - 08.30

Kegiatan Registrasi Peserta

2.

08.30 - 09.00

Pembukaan

3.

09.00 - 09.30

Sesi 1 Konsep Dasar SPM

Materi 1

4.

09.30 – 10.00

Sesi 2 27 Indikator SPM Dikdas

Materi 2

5.

10.00 – 10.15

Coffee Break

6.

10.15 – 10.45

Sesi 3 Peran pemangku kepentingan tingkat Kecamatan dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas

Materi 3

7.

10.45 – 11.15

Sesi 4 Gambaran umum kondisi pencapaian SPM Dikdas di Kab/Kota menurut hasil survey status SPM Dikdas tahun 2014

Materi 4

8.

11.15 – 11.45

Sesi 5 Gambaran umum program PKP SPM Dikdas

Materi 5

9.

11.45 – 12.20

Sesi Contoh

10.

12.20 – 13.30

Ishoma

11.

13.30 – 14.05

Sesi Latihan

12.

14.05 – 15.10

Penutupan


Keterangan

Halaman - 7

MODUL K_2

B.

RENCANA KEGIATAN DETAIL

SOSIALISASI SPM KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN TINGKAT KECAMATAN Tujuan Pelaksanaan Sosialisasi

:

Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan yang menjadi peserta kegiatan akan memahami semua materi sosialisasi, dengan pemahaman tersebut peserta kegiatan dapat mengetahui dan mengemukakan perannya sebagai pemangku kepentingan tingkat Kecamatan dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas.

Hasil yang Diharapkan

:

1. Peserta dapat menjelaskan secara singkat konsep dasar SPM Dikdas 2. Peserta dapat menyebutkan 27 indikator SPM Dikdas. 3. Peserta dapat menyebutkan perannya sebagai pemangku kepentingan tingkat Kecamatan dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas. 4. Peserta dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara lisan gambaran umum pemenuhan SPM Dikdas pada SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan masing-masing. 5. Peserta kegiatan dapat menyebutkan fungsi program PKP-SPM dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas.

Materi

:

1. Konsep dasar SPM Dikdas 2. 27 indikator SPM Dikdas 3. Peran pemangku kepentingan tingkat Kecamatan dalam pemenuhan SPM Dikdas 4. Hasil pengukuran SPM Dikdas di Kab/Kota masing-masing berdasarkan hasil survey pemenuhan SPM Dikdas tahun 2014. 5. Gambaran umum program PKP SPM Dikdas

Strategi Kegiatan Tempat Pelaksanaan Jumlah Peserta

: :

Paparan dan diskusi Kantor Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota

:

Maksimum 30 orang

Unsur Peserta: 1. UPTD :2 orang/kec 2. Kemenag Jumlah Hari Efektif :

1 hari

Rencana Pelaksanaan

:

dilaksanakan anggaran

di

: 2-3 Jumlah orang Nara Sumber Unsur Nara Sumber: 1. Tim SPM Kab/Kota 2. DAT (optional) : 7 jp (1 jp x Jumlah @45 menit Jam Efektif: awal

tahun


Halaman - 8

C. STRATEGI PELAKSANAAN SOSIALISASI

URAIAN KEGIATAN

1 P E N D A H U L U A N

2 Relevansi

Deskripsi Singkat

Tujuan Kegiatan Sosialisasi

METODE

3 4 Penjelasan mengapa para pemangku Ceramah kepentingan di tingkat Kecamatan yang menjadi peserta sosialiasi perlu memahami materi-materi dalam sosialisasi. Gambaran umum fungsi/dampak Ceramah pelaksanaan program PKP SPM Dikdas bagi upaya pemenuhan SPM Dikdas di sekolah wilayah Kecamatan masing-masing. Setelah mengikuti kegiatan Ceramah sosialisasi, para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan yang menjadi peserta kegiatan akan memahami semua materi sosialisasi, dengan pemahaman tersebut peserta kegiatan dapat mengetahui dan mengemukakan perannya sebagai pemangku kepentingan tingkat Kecamatan dalam upaya pemenuhan

MEDIA

5 LCD Proyektor, komputer, File paparan K-2

WAKTU (DALAM MENIT) Peserta JM Pelatih Kegiatan L 6 7 8

10

-

10

5

-

5

5

5

10

LCD Proyektor, komputer, File paparan K-2

LCD Proyektor, komputer, File paparan K-2

MODUL K_2

SPM Dikdas. P E N Y A J I A N

Uraian Materi

Penjelasan tentang:

CeramahDiskusi

1. Konsep dasar SPM Dikdas

Contoh

2. 27 indikator SPM Dikdas 3. Peran pemangku kepentingan tingkat Kecamatan dalam pemenuhan SPM Dikdas 4. Gambaran pemenuhan SPM Dikdas pada Kabupaten/Kota masing-masing berdasarkan hasil survey pemenuhan SPM Dikdas tahun 2014 5. Keterkaitan sensus/survey pemenuhan SPM Dikdas dengan DAPODIK. 6. Gambaran umum program PKP SPM Dikdas 1. Memberikan contoh pengukuran pemenuhan SPM Dikdas 2. Memberikan contoh peran/kontribusi pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan dalam program PKP

LCD Proyektor,komputer, dokumen kebijakan terkait SPM Dikdas, PAP, soft dan hard copy File paparan K-2 File paparan K-2 Materi 1

30

-

30

30

-

30

30

-

30

30

-

30

30

-

30

File paparan K-2 Materi 6

30

-

30

LCD Proyektor,komputer, dokumen kebijakan, PAP, soft dan hard copy PPt File paparan K-2. Baru sampai sini

15

15

30

File paparan K-2 Materi 2 File paparan K-2 Materi 3



Ceramah,disku si, demonstrasi


Halaman - 10

MODUL K_2

Latihan

P E N U T U P

Tes Formatif

Umpan Balik

Tindak Lanjut/Follow Up

SPM dan upaya pemenuhan SPM Dikdas. 1. Peserta sosialisasi mengidentifikasi kondisi pemenuhan SPM Dikdas pada SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan masing-masing. 2. Peserta kegiatan mengidentifikasi penyebab kesenjangan pemenuhan SPM Dikdas di Kecamatan masingmasing. Peserta kegiatan mengemukakan pendapatnya mengenai SPM Dikdas serta Program PKP SPM Dikdas. Peserta kegiatan menyebutkan perannya sebagai pemangku kepentingan tingkat Kecamatan dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas dan dalam pelaksanaan program PKP SPM Dikdas. Bertanya kepada peserta kegiatan apakah ada materi yang belum/kurang dipahami. Memberikan penguatan pada materi yang dinilai belum dipahami peserta kegiatan.

Diskusi

Tes Lisan

Ceramah, Diskusi

Ceramah, Diskusi


LCD Proyektor,komputer, dokumen kebijakan, panduan/juknis, soft dan hard copy PPt materi 10

20

30

-

15

15

-

15

15

5

5

10

10

-

10

Item tes lisan

LCD Proyektor,komputer, dokumen kebijakan, panduan/juknis, soft dan hard copy PPt materi. LCD Proyektor,komputer, dokumen kebijakan, panduan/juknis, soft dan hard

Halaman - 11

MODUL K_2

copy PPt materi. 240

75

315

1 Jp= 45 menit, maka 315 menit = 7 Jp


Halaman - 12

D. URAIAN KEGIATAN SOSIALISASI SPM DIKDAS DI TINGKAT KECAMATAN 1. RELEVANSI SLIDE NO: 3 S.D 4 Menjelaskan relevansi materi-materi yang diberikan dalam sosialisasi dengan tugas pemangku kepentingan tingkat Kecamatan antara lain: a. Dengan memahami konsep dasar SPM dan 27 indikator SPM Dikdas, peserta mengetahui pentingnya pemenuhan SPM Dikdas bagi pelayanan pendidikan dasar dan penilaian kinerja daerah b. Penjelasan mengenai peran pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan yang tertuang dalam dokumen kebijakan terutama terkait dengan SPM Dikdas perlu diketahui peserta agar peserta mengetahui perannya dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas. c. Gambaran pencapaian indikator SPM Dikdas di Kab/Kota masing-masing berdasarkan hasil survey pemenuhan SPM Dikdas tahun 2014 perlu diketahui agar peserta sosialisasi dapat mengidentifikasi gambaran umum pemenuhan SPM Dikdas di Kecamatan masing-masing. d. Sementara gambaran umum PKP SPM Dikdas dijabarkan dan perlu dipahami oleh peserta sosialisasi agar peserta sosialisasi dapat mengetahui fungsi pelaksanaaan program untuk pemenuhan SPM Dikdas’ Perlu ditekankan: Semua materi ini terkait dengan tugas pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan di bidang pendidikan, dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas, pemangku kepentingan tingkat kecamatan merupakan pelaksana operasional semua kebijakan pendidikan dari Dinas Pendidikan Kab/Kota, untuk mendukung penerapan SPM, pemangku kepentingan tingkat kecamatan diharapkan berperan dalam beberapa kegiatan antara lain pengumpulan data, dan implementasi kebijakan upaya pemenuhan SPM Dikdas. Jika pemangku kepentingan tingkat Kecamatan memahami materi- materi ini diharapkan akan memperlancar penerapan SPM Dikdas. 2. DESKRIPSI SINGKAT SLIDE NO 6:

Dalam slide ini narasumber menekankan progress sektor pendidikan secara umum yang mengalami perbaikan, AKAN TETAPI menekankan bahwa terjadi kesenjangan di banyak kabupaten/kota. Dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat (kemdikbud dan kemenag) telah banyak membantu kabupaten/kota, meskipun pendidikan dasar adalah tanggung jawab pemda.

MODUL K_2

SLIDE NO 7: Selain pemerintah pusat, slide ini juga menginformasikan bahwa ada Negara donor juga membantu. Contohnya Uni Eropa melalui ADB yang membantu dana hibah melalui program yang disebut PKP-SPM, untuk memperkuat kapasitas daerah. 3. TUJUAN PELAKSANAAN SOSIALISASI SLIDE NO.9: Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan yang menjadi peserta kegiatan akan memahami semua materi sosialisasi, dengan pemahaman tersebut peserta kegiatan dapat mengetahui dan mengemukakan perannya sebagai pemangku kepentingan tingkat Kecamatan dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas. 4. HASIL PELAKSANAAN SOSIALISASI SLIDE NO.10: a. Peserta dapat menjelaskan secara singkat konsep dasar SPM Dikdas b. Peserta dapat menyebutkan 27 indikator SPM Dikdas. c. Peserta dapat menyebutkan perannya sebagai pemangku kepentingan tingkat Kecamatan dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas. d. Peserta dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara lisan gambaran umum pemenuhan SPM Dikdas pada SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan masing-masing. e. Peserta kegiatan dapat menyebutkan fungsi program PKP-SPM dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas. 6. MATERI PEMBELAJARAN SLIDE NO.11: a. Konsep dasar SPM Dikdas b. 27 indikator SPM Dikdas c. Peran pemangku kepentingan tingkat Kecamatan dalam pemenuhan SPM Dikdas d. Hasil pengukuran pencapaian indikator SPM Dikdas di Kab/Kota masingmasing berdasarkan hasil survey pemenuhan SPM Dikdas tahun 2014. e. Gambaran umum program PKP SPM Dikdas 7. KONSEP DASAR SPM DIKDAS SLIDE NO 13: Menekankan bahwa UUD 1945 dan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya, salah satu diantaranya


Halaman - 14

MODUL K_2

kebutuhan dasar terhadap pendidikan. Bahkan dalam UU No 23 tahun 2014 ditegaskan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk pemenuhan SPM. SLIDE NO 14 DAN 15 : Beberapa pasal dalam PP 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan SPM menekankan informasi penting tentang untuk apa SPM disusun, siapa yang menyusun, siapa yang menerapkan dan bagaimana menjadikan SPM sebagai target pencapaian oleh pemda.. Pasal 2 (2) : SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 (1): SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sangat penting bagi Pemda untuk mengupayakan pemenuhan SPM karena pemenuhan SPM merupakan indikator keberhasilan Pemda dalam memberikan pelayanan dasar penyelenggaraan urusan wajib pada masyarakat. SLIDE 16: Setelah menjelaskan secara umum tentang SPM, Slide 16 menjelaskan SPM khusus tentang pendidikan dasar yang sudah dituangkan dalam Permendikbud No 23 tahun 013. Permendikbud ini merupakan revisi Permendiknas No 15 tahun 2010. Dalam slide ini ditegaskan bahwa SPM Dikdas adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota. Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dasar ditandai dengan: tersedianya sarana prasarana pendidikan yang layak, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan kompeten, kurikulum yang baik, sistem penilaian pendidikan yang baik, penjaminan mutu pendidikan yang baik, dan manajemen sekolah yang mantap. SLIDE 17 DAN 18: Slide ini menguatkan dasar hukum SPM Dikdas, antara lain UU No 23 tahun 2003 tentang Sisdiknas, PP No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendikbud No 23 tahun 2013. SLIDE 19: Slide ini menekankan bahwa SPM adalah langkah awal menuju Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam Permendikbud memang dicantumkan rencana target penerapannya pada tahun 2014. Namun karena sesuatu hal terjadi keterlambatan. SLIDE 20: Slide ini menjelaskan hubungan antara SPM SNP dan Akreditasi secara ideal. Secara ideal sekolah yang terakreditasi D adalah kategori sekolah yang belum memenuhi SPM.


Halaman - 15

MODUL K_2

Sedangkan kategori akreditasi A, B dan C adalah telah memenuhi SPM.. Sedangkan yang terakreditasi A diharapkan telah memenuhi SNP. Kondisi tersebut adalah kondisi ideal. Kenyataan di lapangan tidak terjadi demikian. Banyak sekolah terakreditasi B belum memenuhi SPM, bahkan akreditasi A. SLIDE 21: Berikut adalah beberapa alasan kenapa implementasi SNP perlu bertahap: 1. Beberapa standar dalam SNP terlalu tinggi dan sulit dicapai oleh semua sekolah/ madrasah dengan kondisi saat ini. 2. Implementasi SNP secara utuh membutuhkan sumberdaya besar, kapasitas SDM tinggi dan kelembagaan yang produktif. 3. SPM dirancang sebagai tahapan awal untuk mencapai SNP dan standar lainnya. 8. 27 INDIKATOR SPM DIKDAS SLIDE NO 23 DAN 24: SPM Dikdas mencakup 27 indikator yang mencakup persyaratan minimal terkait dengan prasarana dan sarana, guru, kepala sekolah/ madrasah, pengawas sekolah/madrasah, buku, media pembelajaran, kurikulum, rencana pembelajaran, proses pembelajaran; manajemen sekolah/madrasah; serta penjaminan mutu dan evaluasi pendidikan. Dari 27 indikator tersebut terdapat 14 indikator yang tanggung jawab penyelenggaraan layanannya menjadi tanggung jawab Pemda kabupaten/kota, dan 13 indikator tanggung jawab penyelenggaraan layanan satuan pendidikan. SLIDE 25-31: Menjelaskan indikator 1 s/d indikator 14 yang tanggung jawab penyelenggaraan layanannya menjadi tanggung jawab Pemda kabupaten/kota. Dalam slide ini memang dijelaskan hanya definisi indikator, karena ini forum sosialisasi. Nara sumber diwajibkan membaca Permendikbud No 23 tahun 2013 peserta lampirannya. Dalam Permendikbud tersebut dijelaskan secara rinci definisi, sub indikator, rumus perhitungan dls. Jadi karena forum ini adalah sosialisasi stakeholder tinggat kabupaten, maka tidak dipaparkan secara teknis perhitungan setiap indikator dan sub indikator. SLIDE 32-38: Menjelaskan 13 indikator SPM untuk satuan pendidikan. Slide ini juga hanya mensosialisasikan definisi. Dalam indikator ini, beberapa sub indikatornya dibedakan untuk SD dan SMP. Teknis perhitungan rumus dan jenis-jenis sub indikatornya, narasumber harus membaca Permendikbud nomor 23 tahun 2013 beserta lampirannya.

9. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN TINGKAT KECAMATAN DALAM UPAYA PEMENUHAN SPM DIKDAS


Halaman - 16

MODUL K_2

SLIDE NO. 40: Menjelaskan isi Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan dasar hukum keberadaan UPTD Kecamatan. Pada Pasal 1 (satu), ayat 12 (dua belas) dijelaskan pengertian UPTD Kecamatan, yaitu: Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan. Pada pasal 2 (dua) dijelaskan bahwa 1. Pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. 2. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. 3. Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/walikota. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Perda, termasuk untuk UPTD, peraturan pembentukan organisasinya yang meliputi susunan,kedudukan, tupoksi, rincian tugas, fungsi dan tata kerja daitur dalam Perda. Perlu ditekankan: Setiap Kab/Kota memiliki Perda masing-masing terkait pembentukan UPTD termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kab/Kota. SLIDE NO. 41: Meski Perda terkait pembentukan UPTD setiap Kab/Kota berbeda tetapi penjabaran tugas dan fungsi UPTD merujuk pada PP No 41 tahun 2007 sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 : Pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini. Sehingga meskipun setiap Kab/Kota memiliki Perda masing-masing terkait pembentukan UPTD, penjabaran tupoksi, rincian tugas, serta fungsi UPTD harus tetap mengacu pada penjelasan tugas UPTD pada PP. No. 41 tahun 2007, yaitu: (1). Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan (Pasal 14, ayat 6); (2). Untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. (Lampiran PP No.41 tahun 2007) SLIDE NO. 42: Menjelaskan contoh dua Perda Kab/Kota terkait pembentukan UPTD, penjelasan contoh dua Perda ini untuk membuktikan bahwa meski pemda memeiliki Perda masing-masing terkait pembentukan UPTD, akan tetapi isi Perda tersebut terutama yang meliputi Tupoksi jabarannya sama hanya mungkin dengan kalimat yang berbeda. SLIDE NO. 43:


Halaman - 17

MODUL K_2

Menjelaskan penjabaranya fungsi UPTD berdasarkan contoh Perda Kab.Nias, sekaligus memperlihatkan penjabarannya tugas yang sama antara Perda yang satu dengan Perda yang lain terutama terkait dengan upaya pemenuhan SPM Dikdas. SLIDE NO. 44: Menjelaskan penjabaran fungsi UPTD berdasarkan contoh Perda Kab.Garut, sekaligus memperlihatkan penjabarannya tugas yang sama antara Perda yang satu dengan Perda yang lain terutama terkait dengan upaya pemenuhan SPM Dikdas. SLIDE NO. 45: Memberikan penguatan terhadap peryataan sebelumnya bahwa meski setiap Kab/Kota memiliki Perda masing-masing yang mengatur Tupokis UPTD Pendidikan, tapi berdasarkan pada PP N0 41 tahun 2007, bahwa penjabaran Tupoksi tersebut merujuk pada PP tersebut (pasal 2 ayat 1), dan dijelaskan bahwa garis besar tupoksi UPTD adalah melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Merujuk pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan beberapa contoh peran UPTD dalam pemenuhan SPM Dikdas sebagai berikut: • • •

Menjadi pelaksana operasional di tingkat Kec yang mengimplementasikan kebijakan dan program kerja Disdik Kab/Kota Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan di wilayah Kec masing-masing termasuk peningkatan mutu Melakukan koordinasi dengan pengawas sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam melakukan pengumpulan dan analisis data ketercapaian SPM di satuan pendidikan.

SLIDE NO. 46 DAN 47: Menjelaskan tugas/peran UPTD dalam kegiatan pengumpulan data pencapaian SPM Dikdas . SLIDE NO. 48: Menjelaskan bahwa setelah proses pengumpulan data, data disampaikan ke Dinas Pend kab/Kota, Dinas Kab/Kota akan menganalisis data tersebut untuk kemudian menentukan tindak lanjut upaya pemenuhan SPM Dikdas, implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Disdik Kab/Kota tersebut harus mendapat dukungan dari UPTD. 10. GAMBARAN KONDISI PENCAPAIAN SPM DIKDAS BERDASARKAN


Halaman - 18

MODUL K_2

HASIL SURVEY STATUS SPM DIKDAS TAHUN 2014

SLIDE NO 50 S.D 62 Slide dalam Materi 4 dalam Modul ini hanya CONTOH. Jadi Slide2 ini harus di update sesuai hasil survey pencapaian SPM Dikdas tahun 2014 pada kabupaten/kota dimana sosialisasi dilakukan. Jadi DAT harus mengganti isi slide ini sesuai dengan hasil SQA di kabupaten/kota masing-masing. DAT yang lebih tahu mana yang penting disampaikan ke peserta sosialisasi. Inti informasi mohon sampaikan gambaran umum pencapaian SPM Dikdas, temuantemuan penting terkait pencapaian SPM Dikdas, dan rekomendasi rencana tindak lanjut 11. GAMBARAN UMUM PROGRAM PKP SPM DIKDAS SLIDE NO 64: Slide ini menjelaskan tujuan Program PKP-SPM Dikdas, yaitu: Memperkuat kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan terpilih dalam melakukan perencanaan, penganggaran serta pengelolaan layanan-layanan pendidikan, sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar.

SLIDE NO 65:



   

Slide ini menjelaskan apa dampak, outcome dan output PKP-SPM yang sudah ditetapkan dalam grant agreement. Dampak, outcome dan output ini akan diukur dengan indikator tertentu. DAMPAK Memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan jangka menengah Indonesia dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya saing ekonomi di tingkat regional maupun global. OUTCOME Menurunnya disparitas antar daerah dalam pelayanan pendidikan. OUTPUT Meningkatnya kapasitas pengelola pendidikan dalam pencapaian SPM. Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap SPM sektor pendidikan. Meningkatnya pengintegrasian SPM yang lebih efektif ke dalam berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait. SLIDE NO 66: Hibah dari uni eropa diberikan dalam satuan euro. Sebagian besar digunakan untuk hibah kepada 110 kabupaten/kota dan sebagian lain untuk kegiatan penunjang dan


Halaman - 19

MODUL K_2

operasional, misalnya untuk konsultan, sosialisasi/pelatihan kepada konsultan, kampanye, pencetakan dan administrasi. Dana hibah untuk kabupaten/kota diberikan dengan menggunakan mekanisme PMK No 188/2012 dimana pencairannya menggunakan sistem reimbursement, yaitu pemda membiayai kegiatan dengan menggunakan dana APBD terlebih dahulu, kemudian mengajukan pengembalian dana hibah kepada Kemenkeu. Secara detail mekanisme pencairan hibah dituangkan dalam Pedoman Adminsitrasi Program (PAP) dan Juknis Pencairan hibah. SLIDE NO 67: Berikut daftar penggunaan dana hibah secara umum. Secara detail apa saja komponen yang dapat dibiayai ada dalam PAP dan Juknis Penyusunan proposal. Setiap kabupaten/kota telah menyusun proposal penggunaan dana hibah dan telah disetujui. Dana hibah boleh digunakan antara lain: 1. Rapat koordinasi antar instansi terkait 2. Sosialisasi tentang SPM kepada pemangku kepentingan 3. Pelatihan kepada kepala sekolah/madrasah, pengawas dan komite sekolah/madrasah. 4. Analisis data ketercapaian SPM tingkat kabupaten/kota dan sekolah/madrasah. 5. Monitoring ke sekolah/madrasah. 6. Rapat evaluasi terhadap Program PKP-SPM DIKDAS. 7. Seminar/workshop/lokakarya dalam rangka pencapaian SPM di kabupaten/kota. 8. Kegiatan dalam rangka penyusunan laporan Program. 9. Penggandaan laporan dan pengiriman laporan. 10. Pembelian ATK, biaya telephon/fax untuk Program PKP-SPM DIKDAS. SLIDE NO 68: Selain ada ketentuan penggunaan dana hibah, ada juga ketentuan larangan penggunaan dana hibah sbb: 1. Pembelian/sewa alat transportasi untuk operasional program. 2. Pembelian/sewa ruang sekretariat dan alat kantor. 3. Merenovasi ruang kantor/sekolah/madrasah. 4. Honorarium rutin pejabat dan pengelola program. 5. Studi banding. 6. Membiayai kegiatan diluar Program PKP-SPM DIKDAS. 7. Pengeluaran yang tidak memiliki dasar hukum, misalnya untuk hadiah, cinderamata dan uang terimakasih dalam bentuk apapun kepada petugas/tim dari pusat. Ketentuan penggunaan dana hibah didasarkan pada perjanjian hibah dengan uni eropa. 12.

CONTOH DAN ANALISIS REKOMENDASI SLIDE NO 70 S.D 72 Sebetulnya untuk materi contoh dan latihan, para DAT dapat menggunakan


Halaman - 20

MODUL K_2

contoh riil hasil pengukuran SPM di daerah masing-masing agar menarik bagi peserta sosialisasi. Contoh dalam modul ini hanya contoh sederhana dan mungkin tidak sesuai. Misalnya dapat ditunjukkan secara jelas hasil pengukuran SPM di beberapa sekolah di kabupaten tempat sosialisasi. Dalam slide ini disajikan: 1. Contoh cara pengukuran pencapaian salah satu indikator SPM Dikdas 2. Contoh analisis data pengukuran pencapaian salah satu indikator SPM Dikdas tersebut, berupa tindak lanjut yang dapat dilakukan serta peran/kontribusi yang dapat peserta berikan untuk mengatasi kesenjangan pencapaian indikator SPM Dikdas tersebut. 13. LATIHAN SLIDE NO 74 1. Nara sumber mengajak peserta kegiatan untuk Peserta sosialisasi mengidentifikasi kondisi pemenuhan SPM Dikdas pada SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan masing-masing Dari paparan kondisi pemenuhan SPM Dikdas saat ini di wilayah Kab/Kota Bapak/Ibu, Bapak/Ibu sekarang sudah mengetahui gambaran umum kondisi pemenuhan SPM Dikdas saat ini di Kab/kota Bapak/Ibu, dari informasi tersebut coba Bapak/Ibu identifikasi gambaran umum pemenuhan SPM Dikdas pada SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Bapak/Ibu. 2. Setelah mendapat gambaran pemenuhan SPM Dikdas saat ini di Kecamatan, diketahui ada kesenjangan pemenuhan SPM Dikdas, menurut Bapak/Ibu apa penyebab kesenjangan pemenuhan SPM Dikdas tersebut khususnya di tingkat Kecamatan? Para peserta bersukarela berpendapat, apabila tidak ada peserta yang secara sukarela berpendapat nara sumber bisa meminta pendapat dari beberapa orang peserta dengan memilih langsung peserta tersebut. Nara sumber dapat menuliskan hasil identifikasi gambaran umum kondisi pemenuhan SPM Dikdas di Kecamatan masing-masing pada kertas flip chart atau dicatat dalam kertas khusus, untuk disampaikan sebagai kesimpulan di akhir sesi latihan. Format tabel yang bisa dipergunakan adalah sebagai berikut:

No Indikator

Pencapaian (%)

Penyebab Kesenjangan Pencapaian

Peran/Kontribusi yang dapat diberikan


Halaman - 21

MODUL K_2

1 2 3 4 dst 14.

TES PEMAHAMAN

SLIDE NO 76

Nara sumber mengajukan beberapa pertanyaan: Bapak/Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan sosialisasi ini saya ingin bertanya pendapat Bapak/Ibu mengenai SPM Dikdas dan mengenai Program PKP SPM Dikdas: 1. Seberapa penting menurut Bapak/Ibu SPM Dikdas bagi sekolah dan bagi penyelenggaraan layanan pendidikan dasar? 2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana gambaran pemenuhan SPM Dikdas pada SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Bapak/Ibu saat ini? 3. Berdasarkan gambaran secara umum kondisi pemenuhan SPM Dikdas pada Kab/Kota yang telah Bapak/Ibu jelaskan, kira-kira menurut Bapak/Ibu apa peran/kontribusi yang dapat Bapak/Ibu berikan selaku pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan untuk mendukung pemenuhan SPM Dikdas dan mendukung pelaksanaan program PKP SPM Dikdas khususnya pada sekolah-sekolah di Kecamatan Bapak/Ibu. Tidak harus semua peserta kegiatan sosialisasi menjawab pertanyaan tersebut, cukup beberapa. Dari pertanyaan yang dikemukakan dapat diperkirakan apakah peserta kegiatan memiliki pemahakam sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. 15.

UMPAN BALIK Nara sumber bertanya kepada peserta apakah ada materi yang belum dipahami, atau ada hal lain seperti pertanyaan, pendapat atau saran yang ingin dikemukakan terkait materi yang telah diberikan.

16. TINDAK LANJUT Nara sumber menangapi hasil umpan balik, apabila ada materi yang menurut peserta kurang dipahami, maka diberikan penguatan, dan apabila ada pendapat atau saran maka diberikan tanggapan yang sesuai.


Halaman - 22

MODUL K_2

BAB.3 PENUTUP

Tujuan Program PKP-SPM Dikdas adalah untuk memperkuat kapasitas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota/satuan pendidikan terpilih dalam melakukan perencanaan, penganggaran serta pengelolaan layanan-layanan pendidikan, sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Dengan output yang dijabarkan outcomes yang diharpkan adalah menurunnya disparitas antar daerah dalam pelayanan pendidikan dasar, sementara kontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan jangka menengah Indonesia dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya saing ekonomi di tingkat regional maupun global merupakan dampak yang diharapkan dari pelaksaan program. Pada akhirnya secara keseluruhan Hasil yang diharapkan dari program ini adalah dapat membantu upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem pendidikan dan menyelesaikan kesenjangan pelayanan pendidikan antar daerah.

Modul K-2 ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan sosialisasi SPM Dikdas pada pemengku kepentingan tingkat Kecamatan, kami berharap

modul ini dapat

membantu pelaksana kegiatan di Kab/Kota untuk melaksanakan kegiatan yang efektif dan efisien sehingga tujuan, output, outcome dan dampak pelaksanaan program PKPSPM Dikdas dapat terpenuhi.


Halaman - 23

MODUL K_2

DAFTAR SINGKATAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Kemdikbud Kemenag Ditjen Dikdas SPM Dikdas PKP SPM Dikdas SD MI SMP MTs ADB RPJMD RENSTRA SKPD RKPD KUA RKA SNP SPMP

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah Asian Development Bank Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kebijakan Umum APBD Standar Nasional Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan


Halaman - 24

MODUL K_2

DAFTAR REFERENSI 1. 2. 3. 4. 5.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan SPM. Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 6. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 8. Permendikbud No.23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar. 9. Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. 10. Pedoman Administrasi Program (PAP) PKP-SPM Dikdas (Jakarta, 2014)


Halaman - 25

MODUL K_2

LAMPIRAN MATERI PAPARAN


Halaman - 26

MODUL K_2


Halaman - 27

MODUL K_2


Halaman - 28

MODUL K_2


Halaman - 29

MODUL K_2


Halaman - 30

MODUL K_2


Halaman - 31

MODUL K_2


Halaman - 32

MODUL K_2


Halaman - 33

MODUL K_2


Halaman - 34

MODUL K_2


Halaman - 35

MODUL K_2


Halaman - 36

MODUL K_2


Halaman - 37

MODUL K_2


Halaman - 38

MODUL K_2


Halaman - 39

MODUL K_2


Halaman - 40

MODUL K_2


Halaman - 41

MODUL K_2


Halaman - 42

MODUL K_2


Halaman - 43

MODUL K_2


Halaman - 44

MODUL K_2


Halaman - 45

MODUL K_2


Halaman - 46

MODUL K_2


Halaman - 47

MODUL K_2

Unit Pelaksana Teknis Dinas (4/5) Contoh Fungsi UPTD di Kab.Nias adalah terlibat dalam: a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten. b. pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kependidikan di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya d. pelaksanaan koordinasi peningkatan mutu pendidikan di wilayah kecamatan. e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi kepada masyarakat, para guru dan siswa-siswi di wilayah kecamatan f. pelaksanaan pengidentifikasian dan pengusulan rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah. g. pengendalian dan pengawasan kinerja penyelenggaraan tugas kependidikan kecamatan. h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten di bidang kependidikan pada wilayah kerja kecamatan. i. pengelolaan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten. j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 43


Halaman - 48

MODUL K_2

Unit Pelaksana Teknis Dinas (5/5) Contoh Fungsi UPTD di Kab.Garut : a. Melaksanakan tugas operasional bidang pendidikan di wilayah kerja kecamatan meliputi: pengendalian program, penyelenggaraan pra sekolah, sekolah Dasar dan PLS (Pendidikan Luar Sekolah) b. Melaksanakan teknik fungsional bidang pendidikan di wilayah kerja kecamatan (UPTD Pendidikan Dasar) c. Mengkoordinasikan tugas-tugas Dinas dalam penyelenggaraan SLTP,SMU, dan SMK d. Memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Luar Biasa e. Menyelenggarakan tenik administratif meliputi: umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian f. Mengevaluasi penyelenggaraan teknik operasiaonal,fungsional dan administrtif g. Melaporkan penyelenggaraan teknik operasional,fungsional dan administratif. 44


Halaman - 49

MODUL K_2


Halaman - 50

MODUL K_2


Halaman - 51

MODUL K_2


Halaman - 52

MODUL K_2


Halaman - 53

MODUL K_2


Halaman - 54

MODUL K_2


Halaman - 55

MODUL K_2


Halaman - 56

MODUL K_2


Halaman - 57

MODUL K_2


Halaman - 58

MODUL K_2


Halaman - 59

MODUL K_2

SUMBER DANA  Sasaran program PKP-SPM DIKDAS adalah 110 kabupaten/kota di 16 provinsi  Masing-masing Kab/Kota memperoleh hibah dari Uni Eropa melalui ADB sebesar Rp. 2,5 milliar untuk 2 tahun anggaran (2015 dan 2016). Setiap tahun sebesar Rp. 1,25 milliar.  Mekanisme pencairan hibah diatur dalam PMK No 188/2012  Dana hibah dicantumkan dalam APBD kab/kota  Pencairan hibah dilakukan dengan sistem reimburement (penggantian dana kegiatan)

66


Halaman - 60

MODUL K_2


Halaman - 61

MODUL K_2


Halaman - 62

MODUL K_2


Halaman - 63

MODUL K_2


Halaman - 64

MODUL K_2


Halaman - 65

MODUL K_2 KATA PENGANTAR

Recommend Documents