MODUL K_1 KATA PENGANTAR

MODUL K_1

KATA PENGANTAR Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) adalah salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Pemerintah

Kabupaten/kota wajib melakukan pengembangan kapasitas untuk mencapai SPM, sedangkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil dan keuangan, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan satuan pendidikan. Secara umum, perkembangan pembangunan sektor pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat nyata, khususnya perbaikan akses pendidikan dasar dan peningkatan kualitas pelayanannya. Meskipun demikian masih terjadi disparitas yang cukup nyata terhadap pelayanan pendidikan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia.Kementerian Pendidikan

dan

kabupaten/kota

Kebudayaan untuk

dan

mencapai

Kementerian

SPM

Agama

Pendidikan

Dasar,

telah

banyak

namun

membantu

masih

banyak

kabupaten/kota tertentu yang memerlukan bantuan teknis lebih intensif. Uni Eropa telah menyepakati memberikan bantuan dana hibah kepada pemerintah Indonesia untuk penyediaan bantuan teknis sebesar €37,3 juta bagi Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM DIKDAS) guna mengatasi adanya kesenjangan kinerja di sektor pendidikan dasar di kabupaten/kota. Uni Eropa dan pemerintah Indonesia telah menunjuk ADB (Asian Development Bank) untuk mengelola bantuan ini. Sebagian besar dana hibah ini akan diberikan kepada 110 kabupaten/kota yang terpilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan Program PKP-SPM Dikdas adalah untuk memperkuat kapasitas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota/satuan pendidikan terpilih dalam melakukan perencanaan, penganggaran serta pengelolaan layanan-layanan pendidikan, sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Untuk memenuhi tujuan tersebut dalam Pedoman Administrasi Program (PAP) PKP-SPM Dikdas dijelaskan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas yang dapat dibiayai oleh dana Hibah EU dalam program PKP-SPM Dikdas. Untuk menjamim efektifitas Modul Sosialisasi SPM Dikdas Kepada Pemangku Kepentingan di Tingkat Kab/Kota

Halaman - 1

MODUL K_1

dan efisiensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut maka telah disusun juknis pelaksanaan yang dalam program ini disebut modul pelaksanaan kegiatan, modul-modul ini berfungsi sebagai petunjuk bagi pelaksaaan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas di Kabupaten/Kota dalam program PKP-SPM Dikdas. Modul ini (disebut dengan Modul K-1) merupakan modul yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi SPM kepada pemangku kepentingan tingak Kabupaten/Kota. Isi dari modul pelaksanaan kegiatan meliputi petunjuk tentang tujuan pelaksanaan masing-masing kegiatan, rencana kegiatan detail, strategi pelaksanaan kegiatan, uraian kegiatan, serta lampiran bahan materi. Selain modul pelaksanaan kegiatan ini, para pelaksana kegiatan di tingkat pusat dan daerah terutama para pelatih atau narasumber yang akan bertugas pada kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan juga memahami dan mempelajari dokumen dan peraturan lain yang terkait, antara lain: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang SPM Pendidikan Dasar, Perjanjian Hibah, peraturan pengelolaan keuangan pusat maupun daerah dan petunjukpetunjuk teknis lainnya yang lebih rinci. Akhirnya kami memgharap agar semua pihak yang terkait dapat memahami dan menjadikan pedoman ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiaan dalam Program PKP-SPM Dikdas.

Jakarta, Januari 2015 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hamid Muhammad, Ph.D NIP. 195905121983111001

Modul Sosialisasi SPM Dikdas Kepada Pemangku Kepentingan di Tingkat Kab/Kota

Halaman - 2

MODUL K_1

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ 1 A.

JADWAL KEGIATAN................................................................................................................... 7

C.

STRATEGI PELAKSANAAN SOSIALISASI ............................................................................ 10

D. URAIAN KEGIATAN SOSIALISASI SPM DIKDAS KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA ..................................................................... 14 1.

RELEVANSI ............................................................................................................................ 14

2.

DESKRIPSI SINGKAT ............................................................................................................ 14

3.

TUJUAN PELAKSANAAN SOSIALISASI............................................................................ 14

4.

HASIL PELAKSANAAN SOSIALISASI ............................................................................... 15

5.

MATERI PEMBELAJARAN ................................................................................................... 15

6.

MATERI 1: KONSEP DASAR SPM DIKDAS ....................................................................... 15

11.

CONTOH DAN HASIL ANALISIS DAN REKOMENDASI ............................................. 21

12.

LATIHAN DAN TES PEMAHAMAN ................................................................................ 21

13.

TES PEMAHAMAN ............................................................................................................ 22

14.

UMPAN BALIK ................................................................................................................... 22

15.

TINDAK LANJUT ............................................................................................................... 23

DAFTAR SINGKATAN ...................................................................................................................... 25 LAMPIRAN.......................................................................................................................................... 27


Halaman - 3

MODUL K_1

BAB.1. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM DIKDAS) adalah salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 23 Tahun 2013 bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pengembangan

kapasitas untuk mencapai SPM, sedangkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil dan keuangan, baik di tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan.

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Permendikbud tersebut, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemdikbud telah menggariskan berbagai kebijakan dan program salah satunya adalah Program Pengembagan Kapasitas Penerapan – Standar Pelayanan Minimal

Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM DIKDAS).

Program PKP-SPM DIKDAS merupakan perpaduan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga donor (Uni Eropa dan ADB) yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama, dan pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota/satuan pendidikan terpilih dalam melakukan perencanaan, penganggaran serta pengelolaan layanan-layanan pendidikan, sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Dalam dokumen Pedoman Administrasi Program (PAP) PKP-SPM Dikdas secara jelas dikemukakan bahwa Output yang diharapkan dari pelaksanaan Program PKP-SPM DIKDAS adalah: 1.

Meningkatnya kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan manajemen di tingkat sekolah/madrasah dalam pencapaian SPM.

2.

Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat (misalnya Komite Sekolah/Madrasah, Dewan Pendidikan dan LSM peduli pendidikan) dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap SPM sektor pendidikan,


Halaman - 4

MODUL K_1

serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk memastikan bahwa sekolah/madrasah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pemenuhan SPM. 3.

Meningkatnya pengintegrasian SPM yang lebih efektif ke dalam berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait.

Untuk mencapai tujuan Program PKP-SPM DIKDAS tersebut, disusun modul-modul yang akan menjadi panduan bagi penyelenggara kegiatan Program PKP-SPM DIKDAS di tingkat pusat dan daerah. Modul-modul tersebut antara lain: 1. Modul Sosialisasi SPM Dikdas bagi pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota (MODUL K-1) 2. Modul Sosialisasi SPM Dikdas bagi pemengku kepentingan di tingkat Kecamatan (Modul K-2) 3. Modul Pelatihan kepada Pelatih (TOT) tingkat Kabupaten/Kota (Modul K-3) 4. Modul Pelatihan kepada Fasilitator untuk Pengumpulan Data SPM (Modul K-4) 5. Modul Pelatihan untuk Pengembangan Roadmap (Modul K-5) 6. Modul Pelatihan Pengintegrasian SPM dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rencana Tahunan Daerah (Modul K-6) 7. Modul Sosialisasi SPM Dikdas bagi komite sekolah (Modul M-1) 8. Modul Sosialisasi untuk dunia usaha, LSM dan masyarakat (Modul M-2) 9. Modul Pelatihan kepada Pengawas Sekolah/Madrasah (Modul S-1) 10. Modul Pelatihan kepada Kepala Sekolah/Madrasah dan Guru (Modul S-2)


Halaman - 5

MODUL K_1

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN MODUL Dasar hukum penyusunan modul K-1 adalah: 1. ADB Technical Assistance Report: Republic of Indonesia: Minimum Service Standards Capacity Development Program (Project Number: 47013-001 Capacity Development Technical Assistance (CDTA), March 2013. 2. Panduan Pelaksanaan Program (PAP) PKP-SPM Dikdas.

C. TUJUAN Modul K-1 ini menguraikan tentang tujuan, jadual, rencana kegiatan detail, strategi pelaksanaan sosialisasi dan penjelasan setiap slide/bahan paparan. Modul K-1 merupakan panduan bagi narasumber/pelatih dalam melaksanakan sosialisasi. Sangat diharapkan pelatih juga membaca langsung referensi yang menjadi dasar menyusunan modul ini sehingga pelatih dapat menguasai substansi secara baik. Peserta sosialisasi dapat di berikan copy dari file bahan paparan.


Halaman - 6

MODUL K_1

BAB.2 PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI

A. JADWAL KEGIATAN (Waktu setempat)

No 1.

Waktu 08.00 - 08.30

Kegiatan Registrasi Peserta

2.

08.30 - 09.00

Pembukaan dan penjelasan kegiatan

3.

09.00 - 09.30

Sesi 1

Keterangan

Materi 1

Konsep Dasar SPM 4.

09.30 – 10.00

Sesi 2

Materi 2

27 Indikator SPM Dikdas 5.

10.00 – 10.15

Coffee Break

6.

10.15 – 10.45

Sesi 3

Materi 3

Peran pemangku dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas (Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah) 7.

10.45 – 11.15

Sesi 4

Materi 4

Gambaran umum kondisi pencapaian SPM Dikdas di Kab/Kota menurut hasil survey status SPM Dikdas tahun 2014 8.

11.15 – 11.45

Sesi 5

Materi 5

Gambaran umum program PKP SPM Dikdas 9.

11.45 – 12.20

Sesi Contoh

10.

12.20 – 13.30

Ishoma

11.

13.30 – 14.05

Sesi Latihan

12.

14.05 – 15.10

Penutupan


Halaman - 7

MODUL K_1

B.

RENCANA KEGIATAN DETAIL

SOSIALISASI SPM DIKDAS KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA Tujuan Pelaksanaan Sosialisasi

:

Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, para pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota memiliki pemahaman yang baik tentang semua materi sehingga memperlihatkan komitmen dan mengemukakan peran/kontribusinya sebagai pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas dan pelaksanaan program PKP SPM Dikdas.

Hasil yang Diharapkan

:

1. Peserta dapat mendiskripsikan/menjelaskan konsep dasar SPM Dikdas 2. Peserta dapat menyebutkan 27 indikator SPM Dikdas 3. Peserta dapat menyebutkan peran/kontribusinya sebagai pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota baik dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas atau dalam pelaksanaan Program PKP-SPM Dikdas.. 4. Berdasarkan deskripsi mengenai pencapaian SPM Dikdas di kabupaten/kota masing-masing, peserta kegiatan dapat mendeskripsikan secara lisan rencana tindak lanjut upaya pemenuhan SPM Dikdas di kabupaten/kota masing-masing. 5. Peserta dapat menjelaskan gambaran umum program PKP SPM Dikdas

Materi

:

1. Konsep dasar SPM Dikdas 2. 27 indikator SPM Dikdas 3. Peran Pemangku kepentingan dalam pemenuhan SPM Dikdas (Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah) 4. Gambaran pencapaian SPM Dikdas di Kab/Kota masing-masing berdasarkan hasil survey status SPM Dikdas tahun 2014. 5. Gambaran umum Program PKP SPM Dikdas

Strategi Kegiatan

:

Paparan dan diskusi

Tempat Pelaksanaan

:

Kantor Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta

:

Kurang lebih 30 orang

Unsur Peserta: 1. DPRD yang membidangi komisi pendidikan :2 2. Bappeda:2 3. Setda yang membawahi pendidikan:2 4. Dinas Keuangan Daerah:2

Jumlah Nara Sumber

:

Unsur Nara Sumber: 1. Tim pelatih pusat 2. Tim SPM Kab/Kota 3. DAT


Halaman - 8

3 orang

MODUL K_1

5. 6. 7. 8.

Dinas Pendidikan Kab/Kota:10 Kantor Kemenag Kab/Kota:4 Dewan Pendidikan:3 Badan Kepegawaian Daerah (BKD):2

Jumlah Hari Efektif

:

1 hari

Jumlah Jam : Efektif:

Rencana Pelaksanaan

:

dilaksanakan di awal tahun anggaran


7 jp (1 jp x @45 menit

Halaman - 9

MODUL K_1

C. STRATEGI PELAKSANAAN SOSIALISASI URAIAN KEGIATAN 1 P E N D A H U L U A N

2 Relevansi (slide 3-4)

Deskripsi Singkat (slide 6-7)

Tujuan Kegiatan Sosialisasi (slide 910)

METODE

3 4 Penjelasan mengapa peserta Ceramah kegiatan (para pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota) perlu memahami konsep dasar SPM Dikdas, 27 indikator SPM Dikdas, gambaran umum pemenuhan SPM Dikdas berdasarkan hasil survey status SPM Dikdas tahun 2014 serta gambaran umum mengenai PKP SPM Dikdas. Gambaran umum kondisi sector Ceramah pendidikan saat ini dan fungsi/dampak pelaksanaan program PKP SPM Dikdas bagi upaya pemenuhan SPM Dikdas di wilayah Kab/Kota masing-masing. Setelah mengikuti kegiatan Ceramah sosialisasi, para pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota yang menjadi peserta kegiatan memiliki pemahaman yang baik

MEDIA 5 LCD Proyektor, komputer, Paparan Modul K-1

WAKTU (DALAM MENIT) Peserta Pelatih JML Kegiatan 6 7 8

10

-

10

10

-

10

5

5

10

LCD Proyektor, komputer, Paparan Modul K-1

LCD Proyektor, komputer, Paparan Modul K-1

Modul Sosialisasi SPM Dikdas Kepada Pemangku Kepentingan di Tingkat Kab/Kota Halaman - 10

MODUL K_1

URAIAN KEGIATAN 1

P E N Y A J I A N

2

3 tentang semua materi yang disampaikan sehingga peserta kegiatan dapat memperlihatkan komitmen dan mengemukakan peran/kontribusinya sebagai pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas dan pelaksanaan program PKP SPM Dikdas.

Uraian Materi (Slide Penjelasan tentang: 11-66) 1. Konsep dasar SPM Dikdas

2. 27 indikator SPM Dikdas

3. Peran Pemangku kepentingan dalam pemenuhan SPM Dikdas (Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah) 4. Gambaran pencapaian SPM Dikdas pada Kabupaten/Kota masing-masing berdasarkan hasil

METODE

MEDIA

4

5

CeramahDiskusi

LCD Proyektor,komputer, dokumen kebijakan, panduan/juknis. File: Paparan Modul K 1.Materi 1


30

-

30

File: Paparan Modul K-1. Materi 2

30

-

30


30

-

30


30

-

30


MODUL K_1

URAIAN KEGIATAN 1

2

Contoh

3 survey status SPM Dikdas tahun 2014 5. Gambaran umum program PKP SPM Dikdas 1.

2.

Latihan (Slide 70)

1.

2.

METODE

MEDIA

4

5

Contoh pengukuran salah satu Ceramah,disku atau beberapa indikator SPM si, demonstrasi Dikdas Contoh tindak lanjut hasil pengukuran pencapaian SPM Dikdas di Kab/Kota masingmasing. Peserta sosialisasi Diskusi mengidentifikasi penyebab kesenjangan pencapaian salah satu atau beberapa indikator SPM Dikdas di Kab/Kota masing-masing dengan bimbingan narasumber. Peserta kegiatan mengidentifikasi peran/kontribusi (pribadi/instansi) untuk pemenuhan SPM Dikdas dan pelaksanaan Program PKP SPM Dikdas dengan bimbingan

File: Paparan Modul K-1. Materi 5 LCD Proyektor,komputer, dokumen kebijakan, panduan/juknis, File: Paparan Modul K-1


30

-

30

25

10

35

10

25

35

LCD Proyektor,komputer, dokumen kebijakan, panduan/juknis, File: Paparan Modul K-1


MODUL K_1

URAIAN KEGIATAN 1

2

3

narasumber. Tes Formatif (slide Peserta sosialisasi mengemukakan 73) pendapatnya mengenai SPM Dikdas serta Program PKP SPM Dikdas Peserta kegiatan menyebutkan peran atau kontribusi (pribadi/intansi) dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas dan dalam pelaksanaan program PKP SPM Dikdas. P E N U T U P

Umpan Balik

Tindak Lanjut/Follow Up

METODE

MEDIA

4

5

Tes Lisan


Item tes lisan -

20

20

-

20

20

Bertanya kepada peserta kegiatan apakah ada materi yang belum/kurang dipahami.

Ceramah, Diskusi


5

10

15

Memberikan penguatan pada materi yang dinilai belum dipahami peserta kegiatan.

Ceramah, Diskusi


10

-

10

225

90

315

1 Jp= 45 menit, maka 315 menit = 7 Jp


D. URAIAN MATERI SOSIALISASI

1. RELEVANSI SLIDE NO 3 dan 4: Peserta sosialisasi perlu memahami konsep dasar SPM dan 27 indikator SPM Dikdas agar peserta mengetahui pentingnya pemenuhan SPM Dikdas bagi pelayanan pendidikan dasar dan penilaian kinerja daerah, gambaran pemenuhan SPM Dikdas di Kab/Kota masing-masing berdasarkan hasil survey status SPM Dikdas tahun 2014 perlu diketahui agar peserta sosialisasi dapat merencanakan upaya tindak lanjut pemenuhan SPM di wilayahnya masing-masing, sementara gambaran umum PKP SPM Dikdas dijabarkan dan perlu dipahami oleh peserta sosialisasi agar peserta dapat mengetahui bentuk dukungan yang dpat diberikan pada pelaksanaan program juga fungsi pelaksaaan program untuk pemenuhan SPM Dikdas.

2. DESKRIPSI SINGKAT SLIDE NO 6:

Dalam slide ini narasumber menekankan progress sector pendidikan secara umum yang mengalami perbaikan, AKAN TETAPI menekankan bahwa terjadi kesenjangan di banyak kabupaten/kota. Dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat (kemdikbud dan kemenag) telah banyak membantu kabupaten/kota, meskipun pendidikan dasar adalah tanggung jawab pemda. SLIDE NO 7: Selain pemerintah pusat, slide ini juga menginformasikan bahwa ada Negara donor juga membantu. Contohnya Uni Eropa melalui ADB yang membantu dana hibah melalui program yang disebut PKP-SPM, untuk memperkuat kapasitas daerah.

3. TUJUAN PELAKSANAAN SOSIALISASI SLIDE NO 9: Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, para pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota yang menjadi peserta kegiatan memiliki pemahaman yang baik tentang semua materi yang disampaikan sehingga peserta kegiatan dapat memperlihatkan komitmen dan mengemukakan peran/kontribusinya sebagai pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas dan pelaksanaan program PKP SPM Dikdas.

MODUL K_1

4. HASIL PELAKSANAAN SOSIALISASI SLIDE NO 10: Dijelaskan harapan dari hasil pelaksanaan sosialisasi, sebagai berikut: a. Peserta dapat mendiskripsikan/menjelaskan konsep dasar SPM Dikdas b. Peserta dapat menyebutkan 27 indikator SPM Dikdas c. Peserta dapat menyebutkan peran/kontribusinya sebagai pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota baik dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas . d. Berdasarkan deskripsi mengenai pencapaian SPM Dikdas di kabupaten/kota masing-masing, peserta kegiatan dapat mendeskripsikan secara lisan rencana tindak lanjut upaya pemenuhan SPM Dikdas di kabupaten/kota masing-masing. e. Peserta dapat menjelaskan gambaran umum program PKP SPM Dikdas

5. MATERI PEMBELAJARAN SLIDE NO : 11 Agar dijelaskan materi-materi yang akan disampaikan dalam kegiatan sosialisasi ini, antara lain mencakup: a. Konsep dasar SPM Dikdas b. 27 indikator SPM Dikdas c. Peran Pemangku kepentingan dalam pemenuhan SPM Dikdas (Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah) d. Gambaran pencapaian SPM Dikdas di Kab/Kota masing-masing berdasarkan hasil survey status SPM Dikdas tahun 2014. e. Gambaran umum Program PKP SPM Dikdas

6. MATERI 1: KONSEP DASAR SPM DIKDAS SLIDE NO 13: Menekankan bahwa UUD 1945 dan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya, salah satu diantaranya kebutuhan dasar terhadap pendiidikan. Bahkan dalam UU No 23/2014 ditegaskan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk pemenuhan SPM. SLIDE NO 14 dan 15: Beberapa pasal dalam PP 65/2005 Tentang Pedoman Penyusunan SPM menekankan informasi penting tentang untuk apa SPM disusun, siapa yang menyusun, siapa yang menerapkan dan bagaimana menjadikan SPM sebagai target pencapaian oleh pemda.. Pasal 2 (2) : SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundangundangan.


MODUL K_1

Pasal 3 (1): SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sangat penting bagi Pemda untuk mengupayakan pemenuhan SPM karena pemenuhan SPM merupakan indikator keberhasilan Pemda dalam memberikan pelayanan dasar penyelenggaraan urusan wajib pada masyarakat. SLIDE 16: Setelah menjelaskan secara umum tentang SPM, Slide 16 menjelaskan SPM khusus tentang pendidikan dasar yang sudah dituangkan dalam Permendikbud No 23/2013. Permendikbud ini merupakan revisi Permendiknas No 15 tahun 2010. Dalam slide ini ditegaskan bahwa SPM Dikdas adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota. Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dasar ditandai dengan: tersedianya sarana prasarana pendidikan yang layak, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan kompeten, kurikulum yang baik, sistem penilaian pendidikan yang baik, penjaminan mutu pendidikan yang baik, dan manajemen sekolah yang mantap. SLIDE 17 dan 18: Slide ini menguatkan dasar humum SPM Dikdas, antara lain UU No 23/2003 tentang Sisdiknas, PP No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendikbud No 23/2013. SLIDE 19: Slide ini menekankan bahwa SPM adalah langkah awal menuju Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam Permendikbud memang dicantumkan rencana target penerapannya pada tahun 2014. Namun karena sesuatu hal terjadi keterlambatan. SLIDE 20: Slide ini menjelaskan hubungan antara SPM SNP dan Akreditasi secara ideal. Secara ideal sekolah yang terakreditasi D adalah kategori sekolah yang belum memenuhi SPM. Sedangkan kategori akreditasi A, B dan C adalah telah memenuhi SPM.. Sedangkan yang terakreditasi A diharapkan telah memenuhi SNP. Kondisi tersebut adalah kondisi ideal. Kenyataan di lapangan tidak terjadi demikian. Banyak sekolah terakreditasi B belum memenuhi SPM, bahkan akreditasi A. SLIDE 21: Berikut adalah beberapa alasan kenapa implementasi SNP perlu bertahap: 1. Beberapa standar dalam SNP terlalu tinggi dan sulit dicapai oleh semua


MODUL K_1

sekolah/ madrasah dengan kondisi saat ini. 2. Implementasi SNP secara utuh membutuhkan sumberdaya besar, kapasitas SDM tinggi dan kelembagaan yang produktif. 3. SPM dirancang sebagai tahapan awal untuk mencapai SNP dan standar lainnya.

7.

MATERI 2: 27 INDIKATOR SPM DIKDAS SLIDE NO 23 DAN 24: SPM Dikdas mencakup 27 indikator yang mencakup persyaratan minimal terkait dengan prasarana dan sarana, guru, kepala sekolah/ madrasah, pengawas sekolah/madrasah, buku, media pembelajaran, kurikulum, rencana pembelajaran, proses pembelajaran; manajemen sekolah/madrasah; serta penjaminan mutu dan evaluasi pendidikan. Dari 27 indikator tersebut terdapat 14 indikator sebagai tanggung jawab kabupaten/kota, dan 13 indikator sebagai tanggung jawab sekolah/madrasah. SLIDE 26-31: Menjelaskan indikator 1 s/d indikator 14 yang menjadi tanggung jawab pemda kabupaten/kota. Dalam slide ini memang dijelaskan hanya definisi indikator, karena ini forum sosialisasi. Nara sumber diwajibkan membaca Permendikbud No 23/2013 peserta lampirannya. Dalam Permendikbud tersebut dijelaskan secara rinci definisi, sub indikator, rumus perhitungan dls. Jadi karena forum ini adalah sosialisasi stakeholder tinggat kabupaten, maka tidak dipaparkan secara teknis perhitungan setiap indikator dan sub indikator. SLIDE 33-38: Menjelaskan 13 indikator SPM untuk satuan pendidikan. Slide ini juga hanya mensosialisasikan definisi. Dalam indikator ini, beberapa sub indikatornya dibedakan untuk SD dan SMP. Teknis perhitungan rumus dan jenis-jenis sub indikatornya, narasumber harus membaca Permendikbud nomor 23/2013 beserta lampirannya.

8.

MATERI 3: PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMENUHAN SPM DIKDAS (PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH) SLIDE NO 41 dan 42: Dalam slide ini ditekankan peran pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan:  PP No.65 Tahun 2005  Permendagri No. 79 tahun 2007 Dalam slide 41 dan 42 ditegaskan peran pemerintah dalam hal SPM, yaitu:


MODUL K_1

 Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pembinaan kepada Pemerintahan Daerah dalam penerapan SPM.  Pembinaan dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.  Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah  Pemerintah wajib mendukung pengembangan kapasitas Pemda yang belum mampu mencapai SPM dengan mempertimbangkan, kemampuan, kelembagaan, personil,dan keuangan negara serta keuangan daerah  Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada Pemda yang berhasil mencapai SPM dengan baiberdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.  Pemerintah dapat memberikan sanksi kepada Pemda yang tidak berhasil mencapai SPM dengan baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah. SLIDE NO 43-45: Slide ini menekankan peran Pemda yang diatur dalam Permendagri No 79 Tahun 2007, yaitu mencakup:  Pemda menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan dengan mempertimbangkan: a. Kondisi awal tingkat pencapaian SPM; b. Target pelayanan yang akan dicapai; dan c. Kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah, dan konitmen nasional.  Rencana pencapaian SPM menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran (PPA).  Pengintegrasian rencana pencapaian SPM ke dalam RPJMD menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari RPJMD.  Rencana pencapaian dan penerapan SPM dijabarkan menjadi target tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD, RKPD, KUA, PPA, RKA-SKPD, dan DPA-SKPD.  Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD wajib membuat target pencapaian dan penerapan SPM dan menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD.  Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, dan satuan harga.  RKA-SKPD yang disahkan oleh Kepala SKPD menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM.  Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari LPPD, LKPJ, dan ILPPD.  Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya dipublikasikan kepada masyarakat. Note: Narasumber juga harus membaca pasal-pasal langsung yang ada dalam PP no 65/2005 dan Permendagri no 79/2007.


MODUL K_1

9. MATERI 4: GAMBARAN KONDISI PEMENUHAN SPM DIKDAS BERDASARKAN HASIL SURVEY STATUS SPM DIKDAS TAHUN 2014 SLIDE NO 47 S.D 59 Slide dalam Materi 4 dalam Modul ini hanya CONTOH. Jadi Slide2 ini harus di update sesuai kabupaten/kota dimana sosialisasi dilakukan. Jadi DAT harus mengganti isi slide ini sesuai dengan hasil SQA di kabupaten/kota masingmasing. DAT yang lebih tahu mana yang penting disampaikan ke peserta sosialisasi. Inti informasi mohon sampaikan gambaran umum pemenuhan SPM Dikdas, temuan-temuan penting terkait pemenuhan SPM Dikdas, dan rekomendasi rencana tindak lanjut

10.MATER 5: GAMBARAN UMUM PROGRAM PKP- SPM DIKDAS SLIDE NO 61: Slide ini menjelaskan tujuan Program PKP-SPM Dikdas, yaitu: Memperkuat kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota/satuan pendidikan terpilih dalam melakukan perencanaan, penganggaran serta pengelolaan layanan-layanan pendidikan, sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar. SLIDE NO 62:



   

Slide ini menjelaskan apa dampak, outcome dan output PKP-SPM yang sudah ditetapkan dalam grant agreement. Dampak, outcome dan output ini akan diukur dengan indikator tertentu. DAMPAK Memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan jangka menengah Indonesia dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya saing ekonomi di tingkat regional maupun global. OUTCOME Menurunnya disparitas antar daerah dalam pelayanan pendidikan. OUTPUT Meningkatnya kapasitas pengelola pendidikan dalam pencapaian SPM. Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap SPM sektor pendidikan. Meningkatnya pengintegrasian SPM yang lebih efektif ke dalam berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait. SLIDE NO 63: Hibah dari uni eropa diberikan dalam satuan euro. Sebagian besar digunakan


MODUL K_1

untuk hibah kepada 110 kabupaten/kota dan sebagian lain untuk kegiatan penunjang dan operasional, misalnya untuk konsultan, sosialisasi/pelatihan kepada konsultan, kampanye, pencetakan dan administrasi. Dana hibah untuk kabupaten/kota diberikan dengan menggunakan mekanisme PMK No 188/2012 dimana pencairannya menggunakan sistem reimbursement, yaitu pemda membiayai kegiatan dengan menggunakan dana APBD terlebih dahulu, kemudian mengajukan pengembalian dana hibah kepada Kemenkeu. Secara detail mekanisme pencairan hibah dituangkan dalam Pedoman Adminsitrasi Program (PAP) dan Juknis Pencairan hibah. SLIDE NO 64: Berikut daftar penggunaan dana hibah secara umum. Secara detail apa saja komponen yang dapat dibiayai ada dalam PAP dan Juknis Penyusunan proposal. Setiap kabupaten/kota telah menyusun proposal penggunaan dana hibah dan telah disetujui. Dana hibah boleh digunakan antara lain: 1. Rapat koordinasi antar instansi terkait 2. Sosialisasi tentang SPM kepada pemangku kepentingan 3. Pelatihan kepada kepala sekolah/madrasah, pengawas dan komite sekolah/madrasah. 4. Analisis data ketercapaian SPM tingkat kabupaten/kota dan sekolah/madrasah. 5. Monitoring ke sekolah/madrasah. 6. Rapat evaluasi terhadap Program PKP-SPM DIKDAS. 7. Seminar/workshop/lokakarya dalam rangka pencapaian SPM di kabupaten/kota. 8. Kegiatan dalam rangka penyusunan laporan Program. 9. Penggandaan laporan dan pengiriman laporan. 10.Pembelian ATK, biaya telephon/fax untuk Program PKP-SPM DIKDAS. SLIDE NO 65: Selain ada ketentuan penggunaan dana hibah, ada juga ketentuan larangan penggunaan dana hibah sbb: 1. Pembelian/sewa alat transportasi untuk operasional program. 2. Pembelian/sewa ruang sekretariat dan alat kantor. 3. Merenovasi ruang kantor/sekolah/madrasah. 4. Honorarium rutin pejabat dan pengelola program. 5. Studi banding. 6. Membiayai kegiatan diluar Program PKP-SPM DIKDAS. 7. Pengeluaran yang tidak memiliki dasar hukum, misalnya untuk hadiah, cinderamata dan uang terimakasih dalam bentuk apapun kepada petugas/tim dari pusat. Ketentuan penggunaan dana hibah didasarkan pada perjanjian hibah dengan uni eropa.


MODUL K_1

11.

CONTOH DAN HASIL ANALISIS DAN REKOMENDASI

SLIDE NO 67 S.D 68 Sebetulnya untuk materi contoh dan latihan, para DAT dapat menggunakan contoh riil hasil pengukuran SPM di daerah masing-masing agar menarik bagi peserta sosialisasi. Contoh dalam modul ini hanya contoh sederhana dan mungkin tidak sesuai. Misalnya dapat ditunjukkan secara jelas hasil pengukuran SPM di beberapa sekolah di kabupaten tempat sosialisasi. Dalam slide ini disajikan: 1. Contoh cara pengukuran pemenuhan salah satu atau beberapa indikator SPM Dikdas 2. Contoh analisis data pengukuran pemenuhan salah satu atau beberapa indikator tersebut berupa tindak lanjut yang dapat dilakukan serta peran/kontribusi yang dapat peserta berikan untuk mengatasi kesenjangan pemenuhan indikator SPM Dikdas tersebut.

12.

LATIHAN DAN TES PEMAHAMAN SLIDE NO 70: 1. Nara sumber mengajak peserta kegiatan untuk mencoba mengidentifikasi penyebab kesenjangan pemenuhan SPM di Kab/Kota masing-masing, dengan peryataan: Setelah mendengar paparan hasil survey status SPM Dikdas tahun 2014 yang mengambarkan kondisi pemenuhan SPM Dikdas saat ini di wilayah Kab/Kota Bapak/Ibu, tentunya Bapak/Ibu sekarang sudah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kondisi pemenuhan SPM Dikdas saat ini di Kab/kota Bapak/Ibu, pemahaman Bapak/Ibu terkait kondisi pemenuhan SPM Dikdas saat ini sangat berguna bagi Bapak/Ibu mengindentifikasi penyebab kesenjangan pemenuhan SPM Dikdas sekaligus menentukan tindak lanjut atau upaya untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Tindak lanjut tersebut tidak selalu dalam bentuk dana/anggaran tetapi bisa dalam bentuk lain seperti kebijakan,manajemen atau kegiatan lain seperti peningkatan kapasitas. Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh terkait tindak lanjut, mari kita coba lakukan identifikasi penyebab kesenjangan salah satu atau beberapa indikator SPM Dikdas kemudian menentukan tindak lanjutnya. Nara sumber menuliskan pada flip chart atau media lain daftar beberapa indikator yang memperlihatkan kesenjangan, kemudian bertanya kepada peserta apa penyebab indikator-indikator tersebut belum terpenuhi ?. Para peserta bersukarela berpendapat, apabila tidak ada peserta yang secara


MODUL K_1

sukarela berpendapat nara sumber bisa meminta pendapat dari beberapa orang peserta dengan memilih langsung peserta tersebut. Nara sumber menuliskan hasil identifikasi pada kertas flip chart atau pada media lain, untuk disampaikan sebagai kesimpulan di akhir sesi latihan. Format tabel yang bisa dipergunakan adalah sebagai berikut:

No

Indikator

Kondisi Pemenuhan

Penyebab Kesenjangan Pemenuhan

Peran/Kontribusi yang dapat diberikan

1 2 3 4 dst

13.

TES PEMAHAMAN

SLIDE NO 72: Nara sumber mengajukan beberapa pertanyaan: Bapak/Ibu, sebelum mengakhiri kegiatan sosialisasi ini saya ingin bertanya pendapat Bapak/Ibu mengenai SPM Dikdas dan mengenai Program PKP SPM Dikdas: 1. Seberapa penting menurut Bapak/Ibu SPM Dikdas bagi Kab/Kota dan bagi penyelenggaraan layanan pendidikan dasar? 2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana gambaran pemenuhan SPM Dikdas di kab/Kota Bapak/Ibu saat ini? 3. Berdasarkan gambaran secara umum kondisi pemenuhan SPM Dikdas pada Kab/Kota yang telah Bapak/Ibu jelaskan, kira-kira menurut Bapak/Ibu apa peran/kontribusi yang dapat Bapak/Ibu berikan selaku pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota untuk mendukung pemenuhan SPM Dikdas dan mendukung pelaksanaan program PKP SPM Dikdas Tidak harus semua peserta kegiatan sosialisasi menjawab pertanyaan tersebut, cukup beberapa. Dari jawaban yang dikemukakan serta respon peserta lain, dapat diperkirakan apakah peserta kegiatan memiliki pemahaman sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

14.

UMPAN BALIK Nara sumber bertanya kepada peserta apakah ada materi yang belum dipahami, atau ada hal lain seperti pertanyaan, pendapat atau saran yang ingin dikemukakan terkait materi yang telah diberikan.


MODUL K_1

15. TINDAK LANJUT Nara sumber menangapi hasil umpan balik, apabila ada materi yang menurut peserta kurang dipahami, maka diberikan penguatan, dan apabila ada pendapat atau saran maka diberikan tanggapan yang sesuai.


MODUL K_1

BAB.3 PENUTUP

Tujuan Program PKP-SPM Dikdas adalah untuk memperkuat kapasitas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota/satuan pendidikan terpilih dalam melakukan perencanaan, penganggaran serta pengelolaan layanan-layanan pendidikan, sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Dengan output yang dijabarkan outcomes yang diharpkan adalah menurunnya disparitas antar daerah dalam pelayanan pendidikan dasar, sementara kontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan

pembangunan

jangka

menengah

Indonesia

dalam

rangka

penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya saing ekonomi di tingkat regional maupun global merupakan dampak yang diharapkan dari pelaksaan program. Pada akhirnya secara keseluruhan Hasil yang diharapkan dari program ini adalah dapat membantu upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem pendidikan dan menyelesaikan kesenjangan pelayanan pendidikan antar daerah.

Modul k-1 ini disusun sebagai panduan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program PKP-SPM Dikdas, kami berharap modul ini dapat membantu pelaksana kegiatan di Kab/Kota untuk melaksanakan kegiatan yang efektif dan efisien sehingga tujuan, output, outcome dan dampak pelaksanaan program dapat terpenuhi.


MODUL K_1

DAFTAR SINGKATAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Kemdikbud Kemenag Ditjen Dikdas SPM Dikdas PKP SPM Dikdas SD MI SMP MTs ADB RPJMD RENSTRA SKPD RKPD KUA RKA SNP SPMP

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah Asian Development Bank Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kebijakan Umum APBD Standar Nasional Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan


MODUL K_1

DAFTAR REFERENSI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan SPM. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Permendikbud No.23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar. Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pedoman Administrasi Program (PAP) PKP-SPM Dikdas (Jakarta, 2014)


MODUL K_1

LAMPIRAN MATERI PAPARAN


MODUL K_1

1


MODUL K_1

Pendahuluan

2

Relevansi Konsep Dasar SPM Dikdas

Fungsi SPM Dikdas bagi Kab/Kota

27 Indikator SPM Dikdas

Bentuk kongkrit pemenuhan SPM Dikdas

Peran pemangku kepentingan

Berkontribusi dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas 3


MODUL K_1

Relevansi Hasil survey tahun 2014

Rujukan pengambilan kebijakan

PKP SPM Dikdas

Pengembangan Kapasitas untuk mengupayakan pemenuhan SPM Dikdas

4

DESKRIPSI SINGKAT

5


MODUL K_1

Pembangunan Sektor Pendidikan Secara Umum  Sektor pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat nyata, khususnya perbaikan akses pendidikan dasar dan peningkatan kualitas pelayanannya  Meskipun demikian masih terjadi disparitas yang cukup nyata terhadap pelayanan pendidikan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia

 Kemdikbud dan Kemenag telah banyak membantu kab/kota untuk mencapai SPM Pendidikan Dasar, namun masih banyak kab/kota yang memerlukan bantuan teknis lebih intensif. 6

Kontribusi Lembaga Donor Uni Eropa melalui ADB telah memberikan tambahan bantuan dana hibah kepada pemerintah Indonesia untuk penyediaan bantuan teknis bagi Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM DIKDAS) guna mengatasi adanya kesenjangan kinerja di sektor pendidikan dasar di kabupaten/kota. 7


MODUL K_1

TUJUAN SOSIALISASI

8

Tujuan Kegiatan Sosialisasi Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, para pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota akan memiliki pemahaman yang baik terhadap: 1. Konsep dasar SPM, 2. Indikator SPM, 3. Peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas, 4. Kondisi pemenuhan SPM Dikdas di Kab/Kota masing-masing berdasarkan hasil survey tahun 2014, 5. Serta gambaran umum Program PKP SPM Dikdas Sehingga peserta kegiatan dapat memperlihatkan komitmen dan mengemukakan peran/kontribusinya sebagai pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas dan pelaksanaan program PKP SPM Dikdas.

9


MODUL K_1

HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Peserta dapat mendiskripsikan/menjelaskan konsep dasar SPM Dikdas 2. Peserta dapat menyebutkan 27 indikator SPM Dikdas 3. Peserta dapat menyebutkan peran/kontribusinya sebagai pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota baik dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas 4. Berdasarkan deskripsi mengenai pemenuhan SPM Dikdas di kabupaten/kota masing-masing, peserta kegiatan dapat mendeskripsikan secara lisan rencana tindak lanjut upaya pemenuhan SPM Dikdas di kabupaten/kota masing-masing. 5. Peserta dapat menjelaskan gambaran umum program PKP SPM Dikdas 10

Materi Pembelajaran 1. Konsep Dasar Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. 2. 27 Indikator SPM Dikdas 3. Peran pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dalam upaya pemenuhan SPM Dikdas 4. Gambaran umum kondisi pemenuhan SPM Dikdas di Kab/Kota berdasarkan hasil survey tahun 2014 5. Gambaran umum PKP SPM Dikdas

11


MODUL K_1

MATERI 1: KONSEP DASAR SPM DIKDAS

12

PELAYANAN DASAR MASYARAKAT UUD 1945: Tiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. UU No. 23/2014: Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM. 13


MODUL K_1

APA YANG DIMAKSUD SPM (1/3)? PP 65/2005 Tentang Pedoman Penyusunan SPM: SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemda untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata SPM adalah alat untuk mengukur keberhasilan kinerja Pemda Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonDepartemen menyusun SPM sesuai dengan urusan wajib Pemda menerapkan SPM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri 14

APA YANG DIMAKSUD SPM (2/3)? SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi acuan bagi Pemda untuk menyusun perencanaan dan penganggaran Pemda menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM tersebut dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SKPD.  Target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam RKPD, Renja SKPD, KUA, dan RKA SKPD sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 15


MODUL K_1

APA YANG DIMAKSUD SPM (3/3)? Permendikbud No 23/2013 Tentang SPM Pendidikan Dasar:  SPM Dikdas adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota.  Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dasar ditandai dengan: tersedianya sarana prasarana pendidikan yang layak, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan kompeten, kurikulum yang baik, sistem penilaian pendidikan yang baik, penjaminan mutu pendidikan yang baik, dan manajemen sekolah yang mantap.

16

DASAR HUKUM SPM-DIKDAS (1/2) UU No 20/2003 Tentang Sisdiknas: Pasal 1: Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 51: Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah . 17


MODUL K_1

DASAR HUKUM SPM-DIKDAS (2/2) • PP No 17/2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Ps. 1): Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan. • Permendikbud No 23/2013 (Perubahan atas Permendiknas No 15/2010) Tentang SPM Pendidikan Dasar menetapkan kriteria pemenuhan dasar dari pendidikan dasar. 18

SPM: Langkah Antara Menuju SNP

Kualitas

SNP Standar Isi, SKL, Proses, Pengelolaan, Sarpras, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pembiayaan, dan Penilaian

SPM

2009

20142013

2015

Waktu 19


MODUL K_1

Hubungan SPM, SNP, Akreditasi dan Penjaminan Mutu BAN S/M

DIATAS SNP

A

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Peningkatan berkelanjutan

B STANDAR PELAYANAN MINIMAL

C

SPMP*)

D (Belum terakreditasi) *)

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

20

ALASAN IMPLEMENTASI SNP PERLU BERTAHAP 1. Beberapa standar dalam SNP terlalu tinggi dan sulit dicapai oleh semua sekolah/ madrasah dengan kondisi saat ini. 2. Implementasi SNP secara utuh membutuhkan sumberdaya besar, kapasitas SDM tinggi dan kelembagaan yang produktif. 3. SPM dirancang sebagai tahapan awal untuk mencapai SNP dan standar lainnya.

21


MODUL K_1

MATERI 2 : 27 Indikator SPM Dikdas

22

PERMENDIKBUD NOMOR 23/2013 Pasal 2 1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan merupakan kewenangan kabupaten/kota 2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota: 14 jenis indikator b. pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan: 13 jenis indikator

23


MODUL K_1

PERMENDIKBUD NOMOR 23/2013 Pasal 2 1) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar sesuai SPM pendidikan merupakan kewenangan kabupaten/kota 2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota: 14 jenis indikator b. pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan: 13 jenis indikator

23

Pelaksana SPM Standar Pelayanan Minimal – Pendidikan Dasar (27 Indikator) Pemerintah Kabupaten/Kota (14 Indikator)

• Sarana dan Prasarana • Pendidik+Tenaga Kependidikan • Kurikulum • Penjaminan Mutu

Sekolah/Madrasah (13 indikator) • Sarana dan Prasarana • Pendidik+Tenaga Kependidikan • Kurikulum • Penilaian • Penjaminan Mutu • Manajemen sekolah

24


MODUL K_1

SPM TINGKAT KABUPATEN/KOTA (14 INDIKATOR)

25

INDIKATOR 1 Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan MI dan 6 km untuk SMP dan MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil Pengukuran:

INDIKATOR 2 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD dan MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP dan MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis. 26


MODUL K_1

INDIKATOR 3 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik. an

INDIKATOR 4 Di setiap SD & MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya; dan di setiap SMP & MTs tersedia ruang kepala sekolah (KS) yang terpisah dari ruang guru

27

INDIKATOR 5 Di setiap SD & MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik, dan 6 (enam) orang guru utk setiap satuan pendidikan; dan untuk daerah khusus 4 orang guru di setiap satuan pendidikan INDIKATOR 6 Di setiap SMP & MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran

28


MODUL K_1

INDIKATOR 7 Di setiap SD & MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D- I V dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

INDIKATOR 8 Di setiap SMP & MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik; untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%

29

INDIKATOR 9 Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn. INDIKATOR 10 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik INDIKATOR 11 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik 30


MODUL K_1

INDIKATOR 12 Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik INDIKATOR 13 Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif INDIKATOR 14 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan 31

SPM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (13 INDIKATOR)

32


MODUL K_1

INDIKATOR 15 Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya (disertifikasi) oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik

INDIKATOR 16 Setiap SMP & MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya (disertifikasi) oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik

33

INDIKATOR 17 Setiap SD & MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster IPA INDIKATOR 18 Setiap SD & MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 judul buku referensi, dan setiap SMP & MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi

34


MODUL K_1

INDIKATOR 19 Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan INDIKATOR 20 Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut:  Kelas I-II : 18 jam per minggu  Kelas III : 24 jam per minggu  Kelas IV-VI : 27 jam per minggu  Kelas VII-IX : 27 jam per minggu 35

INDIKATOR 21 Setiap satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku INDIKATOR 22 Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya INDIKATOR 23 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik 36


MODUL K_1

INDIKATOR 24 Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

INDIKATOR 25 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil evaluasi peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan prestasi belajar peserta didik

37

INDIKATOR 26 Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kemenag pada setiap akhir semester INDIKATOR 27 Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

38


MODUL K_1

MATERI 3: PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PEMENUHAN SPM DIKDAS

39

PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

40


MODUL K_1

PERAN PEMERINTAH (1/2) PP No 65 Tahun 2005:  Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pembinaan kepada Pemerintahan Daerah dalam penerapan SPM.  Pembinaan dapat berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya.  Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah

41

PERAN PEMERINTAH (2/2)  Pemerintah wajib mendukung pengembangan kapasitas Pemda yang belum mampu mencapai SPM dengan mempertimbangkan, kemampuan, kelembagaan, personil,dan keuangan negara serta keuangan daerah  Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada Pemda yang berhasil mencapai SPM dengan baiberdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.  Pemerintah dapat memberikan sanksi kepada Pemda yang tidak berhasil mencapai SPM dengan baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah. 42


MODUL K_1

Permendagri No 79 Tahun 2007:  Pemda menyusun rencana pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan dengan mempertimbangkan: a. Kondisi awal tingkat pencapaian SPM; b. Target pelayanan yang akan dicapai; dan c. Kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah, dan konitmen nasional.  Rencana pencapaian SPM menjadi salah satu faktor dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran (PPA).  Pengintegrasian rencana pencapaian SPM ke dalam RPJMD menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari RPJMD. 43

PERAN PEMERINTAH DAERAH (2/3)  Rencana pencapaian dan penerapan SPM dijabarkan menjadi target tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD, RKPD, KUA, PPA, RKA-SKPD, dan DPA-SKPD.

 Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD wajib membuat target pencapaian dan penerapan SPM dan menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD.  Penyusunan RKA-SKPD program dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian SPM mengacu pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, dan satuan harga.

44


MODUL K_1

PERAN PEMERINTAH DAERAH (3/3) RKA-SKPD yang disahkan oleh Kepala SKPD menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM. Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya merupakan bagian dari LPPD, LKPJ, dan ILPPD. Rencana pencapaian target tahunan SPM dan realisasinya dipublikasikan kepada masyarakat.

45

MATERI 4: GAMBARAN PEMENUHAN SPM BERDASARKAN HASIL SURVEY TAHUN 2014 46


MODUL K_1

SURVEI KONDISI AWAL SPM TAHUN 2014 (Status Quo Assessment/SQA) • SQA adalah survei yang dilaksanakan di setiap kabupaten/kota sasaranProgram PKP-SPM dalam rangka penyediaan pengetahuan awal kondisi SPM. • Hasil dari SQA digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan proposal pengembangan kapasitas penerapan SPM. • Laporan status quo SPM (scorecards) menjadi acuan awal yang digunakan kabupaten/kota untuk menyiapkan strategi dan rencana perbaikan SPM serta mengukur pencapaiannya dari waktu ke waktu. 47

WAKTU DAN SASARAN PELAKSANAAN SASARAN SQA • •

Kegiatan SQA, termasuk analisis dan sintesa hasil, dilakukan dari Februari sampai April 2014. Sasaran SQA adalah SD/MI/SMP dan MTS terpilih

48


MODUL K_1

METODE DAN PROSEDUR A. Metode Pengumpulan Data 1. Survei Sekolah • Pengukuran dilakukan di 110 kabupaten/kota di 16 provinsi • Jumlah sekolah yang di survei di kab……sebanyak ….SD ….MI ……SMP …. MTs • Survei menggunakan instrumen SPM. • Pengumpulan data melibatkan staf dari Dinas Pendidikan/ Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan pengawas sekolah/madrasah. • Hasil pengumpulan data survei diverifikasi oleh Tim Verifikator sebelum dilakukan pengolahan untuk mengukur SPM. 49

METODE DAN PROSEDUR 2. Focus Group Discussions (FGD) FGD ini akan fokus pada empat kelompok pemangku kepentingan: • Pejabat sekolah tingkat kabupaten/kota (Dinas Pendidikan, Kankemenag Kab/Kota); • Kepala sekolah (SD/MI dan SMP/MTs); • Guru sekolah (SD/MI dan SMP/MTs); dan • Anggota komite sekolah – wali murid (SD/MI dan SMP/MTs).

50


MODUL K_1

METODE DAN PROSEDUR B. Prosedur Pelaksanaan • Pengembangan instrumen SPM • TOT kepada DAT • Pelatihan kepada Tim Pengumpul Data • Survei/Pengumpulan Data • Verifikasi Hasil • Pengolahan Data • Penyajian Hail

51

CONTOH HASIL SQA 3302 BANYUMAS 92,3

IP-10 44,1

IP-9

70,6

IP-8.2

86,8

IP-8.1

94,5

IP-7.2

100,0

IP-7.1

42,6

IP-6

98,9

IP-5.2

100,0

IP-5.1 88,2

IP-4.3

85,3

IP-4.2 62,6

IP-4.1 51,5

IP-3.2 IP-3.1

5,9

IP-2.4

5,9 72,1

IP-2.3 7,7

IP-2.2

47,3

IP-2.1

100,0

IP-1.2

100,0

IP-1.1 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

52


MODUL K_1

HASIL SQA 3302 BANYUMAS 54,4

IP-20.3

82,4

IP-20.2 73,7

IP-20.1 17,6

IP-19.3

65,9

IP-19.2 55,6

IP-19.1 22,1

IP-18.2

38,5

IP-18.1

46,2

IP-17 4,4

IP-16.2

22,8

IP-16.1

28,6

IP-15.2

74,0

IP-15.1 69,1

IP-14.2 6,6

IP-14.1 0,0

IP-13

97,0

IP-12 88,2

IP-11 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

53

HASIL SQA 3302 BANYUMAS 93,1

IP-27.3 86,8

IP-27.2

96,9

IP-27.1 54,4

IP-26.3

97,8

IP-26.2

98,1

IP-26.1 67,6

IP-25.3

64,8

IP-25.2

95,6

IP-25.1 36,8

IP-24.2 23,1

IP-24.1

58,8

IP-23.3

56,0

IP-23.2

97,6

IP-23.1 57,4

IP-22.3

54,9

IP-22.2

89,9

IP-22.1

100,0

IP-21.2

98,9

IP-21.1 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

54


MODUL K_1

CONTOH ANALISIS HASIL SQA 1. IP-2 sekolah SD/MI belum mencapai 100%, yang berarti • Belum tersedia satu ruang kelas untuk setiap rombel • Peserta didik dan rombel kurang merata dan daya tampung kurang memadai; • Masih kekurangan ruang kelas 2. Kabupaten belum memenuhi indikator IP-3 dikarenakan: • Tidak tersedianya ruang laboratorium IPA • Kekurangan peralatan praktikum IPA • Pemenuhan bahan praktek kurang.

55

ANALISIS HASIL SQA 3. Dengan IP-6 kurang lebih 42,6 %, berarti bahwa kecukupan guru untuk tiap pelajaran atau kelompok mata pelajaran belum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena banyak guru yang mengampu mata pelajaran yang sama, dan terdapat mata pelajaran yang diampu oleh guru yang tidak di bidangnya. 4. Indikator IP-16 capaiannya sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan setiap SMP/MTs di Kabupaten belum menyediakan buku teks di setiap satuan pendidikan. Ini berimplikasi pada penyediaan buku dengan menggunakan dana BOS atau membeli atau mengunduh buku sekolah elektronik yang hak ciptanya telah dimiliki oleh Kemendiknas 56


MODUL K_1

ANALISIS HASIL SQA 5. Pencapaian IP-24 masih sangat rendah, berarti kepala sekolah SD/MI dan SMP/MTs belum melakukan supervisi secara periodik dan belum memberikan umpan balik dua kali setiap semester. 6. IP-26 yang masih rendah karena satuan pendidikan belum seluruhnya mendata, memverifikasi dan menilai langsung hasil belajar, dan melaporkan hasil evaluasi yang diadakan secara periodik kepada pengawas, kabupaten dan Kemenag.

57

CONTOH REKOMENDASI TINDAK LANJUT 1. Penguatan kapasitas sektor terkait melalui workshop perencanaan SPM Dikdas agar termaktub dalam RPJM Kabupaten untuk menjamin: • Pemenuhan guru untuk setiap mata pelajaran (IP-6) , jumlah rombel SD/MI melebihi 32 orang (IP-2.1); • Pemenuhan kebutuhan meja, kursi dan papan tulis untuk setiap rombel (IP-2.2); • Pemenuhan jumlah Pengawas; dan • Penyediaan jumlah labolatorium untuk SMP/MTs. 58


MODUL K_1

CONTOH REKOMENDASI TINDAK LANJUT 2. Pelatihan Kepala Sekolah dalam upaya pemenuhan SPM tingkat tingkat satuan pendidikan, khususnya terkait dengan pengetahuan kewenangan sekolah dalam: • Penyediaan buku teks untuk SD (IP-15, IP-16); • Pemenuhan kelengkapan set peraga IPA (IP-17) dan jumlah buku referensi serta buku pengayaan ( IP-18); • Pemenuhan jumlah rombel yang memenuhi standar (IP-20); • Supervisi guru oleh Kepala Sekolah (IP-24), penyampaian Laporan Hasil UAS, UKK, dan UN kepada orang tua peserta didik dan rekapitulasinya ke Dinas atau Kemenag oleh Kepala Sekolah( IP-26), dan penerapan prinsip-prinsip MBS. 59

MATERI 5: GAMBARAN UMUM PROGRAM PKP SPM DIKDAS

60


MODUL K_1

TUJUAN PROGRAM PKP-SPM DIKDAS Memperkuat kapasitas pengelola pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan satuan pendidikan terpilih dalam melakukan perencanaan, penganggaran serta pengelolaan layanan-layanan pendidikan, sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar.

61

DAMPAK, OUTCOME DAN OUTPUT DAMPAK  Memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan jangka menengah Indonesia dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya saing ekonomi di tingkat regional maupun global.

OUTCOME  Menurunnya disparitas antar daerah dalam pelayanan pendidikan.

OUTPUT  Meningkatnya kapasitas pengelola pendidikan dalam pencapaian SPM.  Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap SPM sektor pendidikan.  Meningkatnya pengintegrasian SPM yang lebih efektif ke dalam berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait 62


MODUL K_1

SUMBER DANA  Sasaran program PKP-SPM DIKDAS adalah 110 kabupaten/kota di 16 provinsi  Masing-masing Kab/Kota memperoleh hibah dari Uni Eropa melalui ADB sebesar Rp. 2,5 milliar untuk 2 tahun anggaran (2015 dan 2016). Setiap tahun sebesar Rp. 1,25 milliar.  Mekanisme pencairan hibah diatur dalam PMK No 188/2012  Dana hibah dicantumkan dalam APBD kab/kota  Pencairan hibah dilakukan dengan sistem reimburement (penggantian dana kegiatan) 63

PENGGUNAAN DANA HIBAH 1. Rapat koordinasi antar instansi terkait 2. Sosialisasi tentang SPM kepada pemangku kepentingan 3. Pelatihan kepada kepala sekolah/madrasah, pengawas dan komite sekolah/madrasah. 4. Analisis data ketercapaian SPM tingkat kabupaten/kota dan sekolah/madrasah. 5. Monitoring ke sekolah/madrasah. 6. Rapat evaluasi terhadap Program PKP-SPM DIKDAS. 7. Seminar/workshop/lokakarya dalam rangka pencapaian SPM di kabupaten/kota. 8. Kegiatan dalam rangka penyusunan laporan Program. 9. Penggandaan laporan dan pengiriman laporan. 10. Pembelian ATK, biaya telephon/fax untuk Program PKPSPM DIKDAS.

64


MODUL K_1

LARANGAN PENGGUNAAN DANA HIBAH 1. Pembelian/sewa alat transportasi untuk operasional program. 2. Pembelian/sewa ruang sekretariat dan alat kantor. 3. Merenovasi ruang kantor/sekolah/madrasah. 4. Honorarium rutin pejabat dan pengelola program. 5. Studi banding. 6. Membiayai kegiatan diluar Program PKP-SPM DIKDAS. 7. Pengeluaran yang tidak memiliki dasar hukum, misalnya untuk hadiah, cinderamata dan uang terimakasih dalam bentuk apapun kepada petugas/tim dari pusat. 65

CONTOH DAN LATIHAN

66


MODUL K_1

Ilustrasi: Pengukuran Thd Pencapaian IP-7.1 Indikator: Setiap SD/MI memiliki 2 guru dengan kualifikasi S1 atau D4. Sekolah

Jmlh Guru S1/D4

Batas SPM

Keterpenuhan SPM

Kesenjangan

Sek 1

3

2

1 (ya)

0

Sek 2

1

2

0 (tidak)

1

Sek 3

2

2

1 (ya)

0

Sek 4

0

2

0 (tidak)

2

Sek 5

4

2

1 (ya)

0

Sek 99

2

2

Sek 100

1

2

….. ….. ……

TOTAL

0 0 (tidak)

1

90

115 67

HASIL ANALISIS DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT  Jumlah populasi SD dan MI di Kab A=100  Tingkat pencapaian Sub-indikator IP-7.1 (Kualifikasi Guru SD/MI) di Kabupaten A mencapai 90%  Masih ada 10 sekolah yang menghadapi masalah dimana jumlah guru SD/MI belum sebanyak 2 orang/lebih yang berkualifikasi S1/D4  Sekolah yang menghadapi masalah tersebut antara lain: Sek 2, Sek 4, …. Dst  Perlu dilakukan kebijakan penambahan guru yang berkualifikasi S1/D4 dan pemerataan guru karena terdapat kelebihan guru di beberapa SD  Lakukan perhitungan untuk seluruh IP/Sub-IP di seluruh sekolah, kemudian hitunglah agregasinya 68


MODUL K_1

LATIHAN

69

LATIHAN 1. Dari gambaran kondisi pemenuhan SPM Dikdas saat ini, teridentifikasi kesenjanag pemenuhan dalam beberapa indikator, kira-kira apa penyebab kesenjangan tersebut? 2. Apa peran/kontribusi yang dapat Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi penyebab kesenjangan tersebut ? 70


MODUL K_1

TES PEMAHAMAN

71

TES FORMATIF • Seberapa penting menurut Bapak/Ibu SPM Dikdas bagi Kab/Kota dan bagi penyelenggaraan layanan pendidikan dasar? • Menurut Bapak/Ibu bagaimana gambaran pemenuhan SPM Dikdas di kab/Kota Bapak/Ibu saat ini? • Berdasarkan gambaran secara umum kondisi pemenuhan SPM Dikdas pada Kab/Kota yang telah Bapak/Ibu jelaskan, kira-kira menurut Bapak/Ibu apa peran/kontribusi yang dapat Bapak/Ibu berikan selaku pemangku kepentingan atau peran pemerintah daerah di Kab/Kota untuk mendukung pemenuhan SPM Dikdas dan mendukung pelaksanaan program PKP SPM Dikdas 72


MODUL K_1

TERIMA KASIH 73


MODUL K_1 KATA PENGANTAR

Recommend Documents