MODUL 08 MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN IPLT DAN IPAL

MODUL 08 MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN IPLT DAN IPAL

UMUM

Kegiatan Manajemen Konstruksi meliputi pengendalianwaktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitasdan kualitas), dan tertib administrasi dalampembangunan bangunan gedung negara, mulai daritahap persiapan, tahap perencanaan, tahappelaksanaan konstruksi sampai dengan masapemeliharaan (Permen PU No. 45 Tahun 2007)

TAHAPAN

Kegiatan Manajemen Konstruksi terdiri atas: • Tahap persiapan/pra desain • Tahap perencanaan/desain • Tahap pelelangan dan keputusan pemenang • Tahap pelaksanaan/konstruksi

1.

Tahap Persiapan/Pra Desain Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan adalah(Permen PU no 45 Tahun 2007) : a. membantu pengelola kegiatan melaksanakan pengadaan penyedia jasa perencanaan, termasuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), memberi saran waktu dan strategi pengadaan, serta bantuan evaluasi proses pengadaan; b. membantu Pengelola Kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun program pelaksanaan seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan; c. membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam penyebarluasan pengumuman seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan, baik melalui papan pengumuman, media cetak, maupun media elektronik; d. membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pra-kualifikasi calon peserta seleksi penyedia jasa pekerjaan perencanaan; e. membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan; f. membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner’s Estimate (OE) pekerjaan perencanaan;

1. Tahap Persiapan/Pra Desain g. membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap usulan teknis dan biaya dari penawaran yang masuk; h. membantu menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan perencanaan; i. membantu pengelola kegiatan menyiapkan surat perjanjian pekerjaan perencanaan. 2.

Tahap Perencanaan/Desain

Pada tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan adalah(Permen PU no 45 Tahun 2007) : a. mengevaluasi program pelaksanaan kegiatan perencanaan yang dibuat oleh penyedia jasa perencanaan, yang meliputi program penyediaan dan penggunaan sumber daya, strategi dan pentahapan penyusunandokumen lelang; b. memberikan konsultansi kegiatan perencanaan, yang meliputi penelitian dan pemeriksaan hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber daya dan biaya, serta kemungkinan keterlaksanaan konstruksi;

2.

Tahap Perencanaan/Desain Pada tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan adalah(Permen PU no 45 Tahun 2007) : c. mengendalikan program perencanaan, melalui kegiatan evaluasi program terhadap hasil perencanaan, perubahan-perubahan lingkungan, penyimpangan teknis dan administrasi atas persoalan yang timbul, serta pengusulan koreksi program; d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap perencanaan; e. menyusun laporan bulanan kegiatan konsultansi manajemen konstruksi tahap perencanaan, merumuskan evaluasi status dan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan; f. meneliti kelengkapan dokumen perencanaan dan dokumen pelelangan, menyusun program g. pelaksanaan pelelangan bersama penyedia jasa perencanaan, dan ikut memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan, serta membantu kegiatan panitia pelelangan;

2.

Tahap Perencanaan/Desain Pada tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan adalah(Permen PU no 45 Tahun 2007) : h. menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan perencanaan; i. mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi perencanaan, menyusun laporan hasil rapat koordinasi, dan membuat laporan kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi.

3.

Tahap Pelelangan Dan Keputusan Pemenang Pada tahap pelelangan dan keptusan pemenang, kegiatan yang dilakukan adalah(Permen PU no. 45 Tahun 2007) : a. membantu Pengelola Kegiatan dalam mempersiapkan dan menyusun program pelaksanaanpelelangan pekerjaan konstruksi fisik; b. membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam penyebarluasan pengumuman pelelangan, baik melalui papan pengumuman, media cetak, maupun media elektronik; c. membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa melakukan pra-kualifikasi calon peserta pelelangan (apabila pelelangan dilakukan melalui prakualifikasi); d. membantu memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu rapat penjelasan pekerjaan; e. membantu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyusun Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner’s Estimate (OE) pekerjaan konstruksi fisik; f. membantu melakukan pembukaan dan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; g. membantu menyiapkan draft surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik; h. menyusun laporan kegiatan pelelangan.

4.

Tahap Pelaksanaan/Konstruksi Pada tahap pelaksanaan/konstruksi, kegiatan yang dilakukan adalah(Permen PU no 45 Tahun 2007) : a. mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh pelaksana konstruksi, yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality Assurance /Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3); b. mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja; c. melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan;

4.

Tahap Pelaksanaan/Konstruksi

Pada tahap pelaksanaan/konstruksi, kegiatan yang dilakukan adalah ( Permen PU no 45 Tahun 2007) : d. melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik; e. melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas : • memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan; • mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi; • mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/ realisasi fisik; • mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi;

2.4 Tahap Pelaksanaan/Konstruksi Pada tahap pelaksanaan/konstruksi, kegiatan yang dilakukan adalah(Permen PU no 45 Tahun 2007) : a. menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan manajemen konstruksi, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuat oleh pelaksana konstruksi; b. menyusun laporan dan berita acara dalam rangka kemajuan pekerjaan dan pembayaran angsuran pekerjaan pelaksanaan konstruksi ; c. meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang diajukan oleh pelaksana konstruksi; d. meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima I; e. menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I (pertama), dan mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan; f. bersama-sama dengan penyedia jasa perencanaan menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan gedung;

4.

Tahap Pelaksanaan/Konstruksi

Pada tahap pelaksanaan/konstruksi, kegiatan yang dilakukan adalah(Permen PU no 45 Tahun 2007) : g. menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan, serah terima pertama, berita acara pemeliharaan pekerjaan dan serah terima kedua pekerjaan konstruksi, sebagai kelengkapan untuk pembayaran angsuran pekerjaan konstruksi; h. membantu pengelola kegiatan dalam menyusun Dokumen Pendaftaran; i. membantu pengelola kegiatan dalam penyiapan kelengkapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. j. menyusun laporan akhir pekerjaan manajemen konstruksi.

PENDUKUNG TEKNIS PENGELOLAAN PROYEK

1.

Organisasi Proyek Tipe atau bentuk organisasi proyek dari kontraktor sebagai pelaksana proyek sangat bervariasi, tergantung pada : a. Besarnya nilai proyek b. Tingkat teknologi dan kompleksitas proyek c. Luasnya area dan jangkauan proyek d. Macam dan jenis pekerjaan proyek e. Besar dan banyaknya ragam sumber daya yang harus dikeoloa untuk kepentingan proyek f. Kebutuhan manajer proyek dan atau perusahaan kontraktor yang bersangkutan atau karena rekomendasi dan persetujuan peilik proyek dengan tetap mempertimbangkan efektifitas operasional pelaksanaan proyek

2.

Rapat konstruksi dan Rapat Koordinasi

Rapat konstruksi dan rapat koordinasi : a. Eksternal Rapat konstruksi dan rapat koordinasi eksternal adalah wadah komunikasi dan koordinasi yang terdiri dari pemilik proyek, konsultan pengawas (dan atau konsultan manajemen konstruksi) dan kontraktor atau pihak lainyang berkentingan dengan materi rapat tersebut dalam rangka penyelesaian proyek. b. Internal Dengan periode yang hamper bersamaan atau sebaliknya, sebelum periode rapat eksternal, rapat konstruksi dan rapat koordinasi internal dilakukan manajer proyek bersama stafnya. Terutama staf yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

3.

Jadwal Pelaksanaan Proyek Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat jadwal pelaksanaan proyek : a. Kebutuhan dan fungsi proyek tersebut b. Keterkatan dengan proyek berikutnya ataupun kelanjutan dari proyek sebelumnya c. Alasan sosial politis d. Kondisi alam dan lokasi royek e. Keterjangkauan lokasi proyek ditinjau dari fasilitas perhubungannya. f. Ketersediaan dan keterkaitan sumber daya material, perlatan dan manual pelengkap lainnya yang menunjang terwujudnya proyek yang bersangkutan g. Kapasitas/daya tampung area kerja proyek terhadap sumber daya yang dipergunakan selama operasional pelaksanaan berlangsung h. Produktifitas sumber daya, peralatan proyek, tenaga kerja proyek selama operasional berlangsung dengan referensi dan perhitungan yang memenuhi aturan teknis i. Cuaca, musim, debit banjir, skala gempa tahunan

3.

Jadwal Pelaksanaan Proyek Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat jadwal pelaksanaan proyek : j. Referensi hari kerja efektif (pekerjaan) dengan mempertimbangkan hari-hari libur resmi nasional, daerah dan hari-hari keagamaan serta adat setempat dimana proyek berada. k. Kemungkinan lain yang sering terjadi di daerah atau wilayah proyek tersebut berada l. Kesiapan sumber daya finansial proyek atau ketersediaan dana proye yang bersangkutan.

Pembuatan jadwal pelaksanaan proyek : a.

Bar Chart

Bar Chart atau diagram balok adalah jadwal yang paling banyak digunakan karena mudah dibuat dan dimengerti oleh pembacanya, diagram balok ini dikembangkan Henry L Gantt sekitar awal abad 19. Karena pembuatan dan penampilan informasinya sederhana dan hanya menyampaikan dimensi waktu dari masing-maasing kegiatannya, maka bar chart lebih tepat menjadi alat komunikasi untuk menggambarkan kemajuan pelaksanaan proyek kepada manajemen senior. Bar chart tidak menginformasikan ketergantungan antar kegiatan dan tidak mengindikasi kegiatan mana saja yang berada dalam lintasan kritisnya.

Pembuatan jadwal pelaksanaan proyek : b.

Kurva S Kurva S dikembangkan oleh Jenderal Waren Hannum, perwira Zeni dari Amerika Serikat, atas pengamatan proyeknya sampai selesainya proyek yang bersangkutan. Kurva S atau Hannum Curve digunakan sebagai : • • •

Pengarahan penilaian atas progress pekerjaan Pada permulaan menunjukkan progress yang sangat kecil. Maka rencana juga harus realistis sesuai dengan kemamuan dan kondisi persiapan pekerjaan Sangat membantu perencana proyek. Suatu proyek umumnya dimula dengan rencana program yang cukup kecil lalu meningkat pada beberapa waktu kemudian. Dengan demikian beberapa pekerjaan merupakan “peak load” yang harus dilaksanakan secara serentak. Kurva S berguna memberikan indikasi dan koreksi pertama pada jadwal yang kita buat.

Pembuatan jadwal pelaksanaan proyek : c.

Critical Path Methode (CPM) Critical Path Methode (CPM) atau jadwal metode lintasan kritis merupakan salah satu jenis jadwal jaringan rencana kerja atau biasa disebut Network Planning. Persyaratan pembuatan CPM : • • •

Logika urutan dan ketergantungan pekerjaan diketahui sehingga bisa dibuat rangkaian jaringan rencana kerjanya Perkiraan waktu pelaksanaan dari pekerjaan diketahui Satuan waktu yang dipakai dalam durasi biasanya hari kerja atau mingguan

4.

Metode Pelaksanaan Pekerjaan Metode pelaksanaan pekerjaan atau yang biasa disingkat “CM” (Construction Method), merupakan urutan pelaksanaan pekerjaan yang logis dan teknik sehubungan dengan tersediannya sumber daya yang dibutuhkan dan kondisi medan kerja, una memperoleh cara pelaksanaaan yang efektf dan efisien. Metode pelaksanaan pekerjaan tersebut sebenarnya telah dibuat oleh kontraktor yang bersangkutn pada waktu membuat ataupun mengajukan penawaran pekerjaan. Dengan demikian CM telah teruji sat dilakukan klarifikasi atas dokumen tendernya atau terutama metode pelaksanaannya. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan, bahwa pada waktu menjelang pelaksanaan atau selama pelaksanaan pekerjaan. Jika demikian metode pelaksanaan/CM tersebut perlu atau harus diubah. Metode pelaksanaan yang ditampilkan dan diterapkan merupakan cerminan dari profesionalitas dari tim pelaksana proyek, yaitu manajer proyek dan perusahaan yang bersangkutan.

Dokumen metode pelaksanaan pekerjaan : 1. Project plan dengan penjelasan : denah fasilitas proyek (jalan kerja, bangunan fasilitas dan lain-lain), lokasi pekerjaan, jarak angkut, komposisi alat, urutan pekerjaan dalam kata-kata singkat 2. Sket atau gambar bantu penjelasan pelaksanaan pekerjaan 3. Uraian pelaksanaan pekerjaan : urutan pelaksanaan seluruh pekerjaan dan urutan pelaksanaan per pekerjaan atau per kelompok pekerjaan, yang perlu penjelasan lebih detail. 4. Perhitungan kebutuhan peralatan konstruksi dan jadwal kebutuhan peralatan 5. Perhitungan kebutuhan tenaga kerja dan jadwal kebutuhan tenaga kerja 6. Perhitungan kebutuhan material dan jadwal kebutuhan material 7. Dokumen lin sebagai penjelasan dan pendukung perhitungan dan kelengkapan yang diperlukan

5.

Analisis Harga Satuan Pekerjaan Nilai finansial sebuah proyek diperoleh dengan menghitung hasil perkalian antara perkiraan volume pekerjaan dan perkiraan harga satuan pekerjaan yang terkait. Namun untuk proyek-proyek yang berjangka waktu lama atau disebut sebagai “Multi years contract” harga satuan pekerjaan dalam bentuk “unit price contract” yaitu ikatan kontrak berdasarkan nilai arga satuan pekerjaannya. Adapun volume pekerjaan bisa berubah-ubah sesuai realisasi kebutuhan dan pertimbangan teknis selama pelaksanaan. Maka nilai finansial proyek pun akan berubah pada akhir pelaksanaan proyek. Nilai pekerjaan tabah atau pekerjaan kurang tersebut biasa disebut sebagai “variation order”.

6.

Rencana Biaya Pekerjaan/Proyek dan Rencana Arus Kas Rencana biaya proyek adalah rencana biaya pelaksanaan proyek (RPB) atau biasa disebut Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Proyek (RAB – Pelaksanaan). RPB atau RAB – pelaksanaan merupakan salah satu dokumen kelengkapan yang dibutuhkan dalam suatu operasional pelaksanaan proyek, sebagai acuan/pedoman operasional pelaksanaan proyek.

7.

Pengendalian Biaya Pelaksanaan Proyek Pengendalian biaya pelaksanaan proyek adalah semua upaya/usaha yang dilakukan oleh seluruh staf proyek dan perusahaan, agar biaya pelaksanaan proyek menjadi wajar, murah dan efisien, sesuai dengan rencana dan atau hasil evaluasi yang telah dilakukan. Pengendalian biaya pelaksanaan proyek terkait erat dan sangat dipengaruhi oleh : 1. Pengendalian waktu pelaksanaan proyek 2. Pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan proyek (efek dari pekerjaan ulang, finishing, pembongkaran dan lain-lain yang harus menambah biaya lagi yaitu biaya langsung ataupun tidak langsung) 3. Pengendalian sistem manajemen operasional proyek yang bersangkutan, yang kurang baik atau tidak konsisten dalam pelaksanaan/penerapannya (efek penambahan biaya karena inefektifitas dari cara dan sistem kerja dan inefisiensi realisasi biaya pekerjaan dari yang seharusnya direncanakan)

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

a. Pada setiap proyek, khususnya proyeksi konstruksi, selalu ditandai dengan keterlibatan berbagai sumber daya. b. Sumber daya itu meliputi material dengan berbagai jenis dan beratnya, peraltan dengan berbagai tipe dan kapasitasnya serta tenaga kerja dengan berbagai macam latar belakang sosial, tingkat pendidikan dan karakter kepribadiannya. c. Pada kegiatan pelaksanaan proyek terjadi kesalahan yang dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu pada program pelaksanaa proyek yang ditangani telah diperhitungkan dan dilaksanakan tindakan keselamatan dan kesehatan kerja.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapan K3 : 1. Keputusan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja no. Kep 174/Men/1986. No. 104/KPTS/1986 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada tempat kegiatan konstruksi 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja no. 01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerjaan konstruks bangunan 3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 98/KPTS/1979 tentang penggunaan surat ijin mengemudi peralatan, poster dan buku Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum 4. Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 tahun 1970 yang memuat ketentuan umum tentang keselamatan kerja dalam usaha mencegah dan mengurangi kecelakaan maupun bahaya lainnya. 5. Undang-undang No. 14 Tahun 1969 yang memuat ketentuan pokok mengenai tenaga kerja dalam mencegah, mengenal obat, perawatan, mempertinggi derajat kesehatan, mengatur hygiene dan kesehatan kerja 6. Undang-undang No. 3 tahun 1969 tentang persetujuan konvensi organisasi perburuhan internasional no. 120 mengenai hygiene dalam perniagaan dan kantor-kantor

MANAJEMEN RESIKO

• Manajemen Resiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah resiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut (Smith, 1990). • Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. • Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. • Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum.

1.

Manajemen Resiko dalam Proyek Konstruksi Manajemen resiko adalah sebuah cara yang sistematis dalam memandang sebuah resiko dan menentukan dengan tepat penanganan resiko tersebut. Ini merupakan sebuah sarana untuk mengidentifikasi sumber dari resiko dan ketidakpastian, dan memperkirakan dampak yang ditimbulkan dan mengembangkan respon yang harus dilakukan untuk menanggapi resiko (Uher,1996). Pendekatan sistematis mengenai manajemen risiko dibagi menjadi 3 stage utama, yaitu (Soeharto, 1999): 1. Identifikasi resiko 2. Analisa dan evaluasi resiko 3. Respon atau reaksi untuk menanggulangi resiko tersebut

2.

Manfaat Manajemen Risiko Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan manajemen resiko antara lain (Mok et al., 1996): 1. Berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah yang rumit. 2. Memudahkan estimasi biaya. 3. Memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar. 4. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi resiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata. 5. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan berapa banyak informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. 6. Meningkatkan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan. 7. Menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah. 8. Memungkinkan analisa yang cermat dari pilihan-pilihan alternatif.

Analisis Risiko Risiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan / aktivitas yang idlakukan manusia, termasuk aktivitas proyek pembangunan dan proyek konstyruksi. Karena dalam setiap kegiatan, seperti kegiatan konstruksi, pasti ada berbagai ketidakpastian (uncertainty). Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Para ahli mendefinisikan risiko sebagai berikut : 1. Risiko adalah suatu variasi dari hasil – hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu pada kondisi tertentu (William & Heins, 1985). 2. Risiko adalah sebuah potensi variasi sebuah hasil (William, et al., 1995). 3. Risiko adalah kombinasi probabilita suatu kejadian dengan konsekuensi atau akibatnya (Siahaan, 2007).

Macam Risiko

Risiko adalah buah dari ketidakpastian, dan tentunya ada banyak sekali faktor – faktor ketidakpastian pada sebuah proyek yang tentunya dapat menghasilkan berbagai macam risiko. Risiko dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam menurut karakteristiknya, yaitu lain: 1. Risiko berdasarkan sifat a. Risiko Spekulatif (Speculative Risk), yaitu risiko yang memang sengaja diadakan, agar dilain pihak dapat diharapkan hal – hal yang menguntungkan. Contoh: Risiko yang disebabkan dalam hutang piutang, membangun proyek, perjudian, menjual produk, dan sebagainya. b. Risiko Murni (Pure Risk), yaitu risiko yang tidak disengaja, yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian secara tiba – tiba. Contoh : Risiko kebakaran, perampokan, pencurian, dan sebagainya

Macam Risiko 2. Risiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan a. Risiko yang dapat dialihkan, yaitu risiko yang dapat dipertanggungkan sebagai obyek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Dengan demikian kerugian tersebut menjadi tanggungan (beban) perusahaan asuransi. b. Risiko yang tidak dapat dialihkan, yaitu semua risiko yang termasuk dalam risiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungkan pada perusahaan asuransi. 3. Risiko berdasarkan asal timbulnya a. Risiko Internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya risiko kerusakan peralatan kerja pada proyek karena kesalahan operasi, risiko kecelakaan kerja, risiko mismanagement, dan sebagainya. b. Risiko Eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan. Misalnya risiko pencurian, penipuan, fluktuasi harga, perubahan politik, dan sebagainya.

3.

Tahapan Manajemen Risiko Tahapan manajemen risiko dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu: a. Identifikasi dan Analisa Risiko Tahapan pertama dalam proses manajemen risiko adalah tahap identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Proses identifikasi risiko ini mungkin adalah proses yang terpenting, karena dari proses inilah, semua risiko yang ada atau yang mungkin terjadi pada suatu proyek, harus diidentifikasi. Adapun cara – cara pelaksanaan identifikasi risiko secara nyata dalam sebuah proyek, adalah : 1) Membuat daftar bisnis yang dapat menimbulkan kerugian. 2) Membuat checklist kerugian potensial. Dalam hecklist ini dibuat daftar kerugian dan peringkat kerugian yang terjadi

Adapun cara – cara pelaksanaan identifikasi risiko secara nyata dalam sebuah proyek, adalah : 3) Membuat klasifikasi kerugian. a) Kerugian atas kekayaan (property). • Kekayaan langsung yang dihubungkan dengan kebutuhan untuk mengganti kekayaan yang hilang atau rusak. • Kekayaan yang tidak langsung, misalnya penurunan permintaan, image perusahaan, dan sebagainya. b) Kerugian atas hutang piutang, karena kerusakan kekayaan atau cideranya pribadi orang lain. c) Kerugian atas personil perusahaan. Misalnya akibat kematian, ketidakmampuan, usia tua, pengangguran, sakit, dan sebagainya.

Dalam mengidentifikasi risiko, risiko dapat dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya (Loosemore, et al., 2006) : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Risiko teknologi Risiko manusia Risiko lingkungan Risiko komersial dan legal Risiko manajemen Risiko ekonomi dan finansial Risiko partner bisnis Risiko politik

b. Respon manajemen

Setelah risiko – risiko yang mungkin terjadi diidentifikasi dan dianalisa, kontraktor akan mulai memformulasikan strategi penanganan risiko yang tepat. Strategi ini didasarkan kepada sifat dan dampak potensial / konsekuensi dari risiko itu sendiri. Adapun tujuan dari strategi ini adalah untuk memindahkan dampak potensial risiko sebanyak mungkin dan meningkatkan kontrol terhadap risiko. Ada lima strategi alternatif untuk menangani risiko, yaitu : 1) 2) 3) 4) 5)

Menghindari risiko Mencegah risiko dan mengurangi kerugian Meretensi risiko Mentransfer risiko Asuransi

c. Administrasi system.

Administrasi sistem adalah tahapan terakhir dari program manajemen risiko. Manajer risiko harus mengandalkan kemampuan manajerialnya untuk mengkoordinasi, mengarahkan, mengorganisasi, memotivasi, memfasilitasi dan menjalankan organisasi menuju rencana penanganan risiko yang rasional dan terintegrasi. Menurut William, Smith, Young (1995), ada 5 hal manajerial penting yang dihadapi oleh seorang manajer risiko, yaitu : 1) 2) 3) 4) 5)

Tantangan untuk menyusun prosedur dan kebijakan manajemen risiko. Pengkomunikasian risiko, baik secara organisasi maupun personal. Manajemen kontrak dan kontrak portfolio. Pengawasan klaim. Proses mengkaji ulang, memonitor, dan mengevaluasi program manajemen risiko.

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN IPLT DAN IPAL

• KETENTUAN UMUM • KETENTUAN TEKNIS

Pada pedoman pembangunan pengolahan air limbah domestik yang menggunakan sistem pengelolaan setempat atau terpusat, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan-ketentuan tersebut kana diuraikan pada bagian ini. Tata cara pembangunan IPLT ini mengacu pada Petunjuk Teknis No. CT/AL/Ba-TC/ 002/98 tentang Tata Cara Pembangunan IPLT Sistem Kolam.

1. Tenaga Ahli Harus memiliki tenaga ahli dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Jumlah tenaga ahli yang dimiliki kontraktor pelaksana harus mencukupi 2. Tenaga Lapangan • Kontraktor pelaksana harus memiliki tenaga lapangan yang telah berpengalaman dalam bidang pembangunan pengolahan air limbah domestik dengan lama pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun. • Jumlah tenaga lapangan yang dimiliki oleh kontraktor pelaksana harus mencukupi 3. Peralatan yang Dimiliki • Harus memiliki peralatan sendiri untuk memudahkan pekerjaan pembangunan pengolahan air limbah domestik ini.. 4. Jadwal Kerja • Kontraktor pelaksana harus memiliki jadwal yang jelas agar mudah diketahui tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan dan perkiraan selesainya pekerjaan pembangunan pengolahan air limbah domestik.

1.

Ketentuan Umum

1.1 Kontraktor Pelaksana Kualifikasi : Nilai pekerjaan yang akan dikerjakan mementukan kualifikasi kontraktor pelaksana. Sehingga kontraktor yang memiliki kualifikasi di bawah dari kualifikasi yang ditetapkan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan nilai kontrak pekerjaan tidak dapat dipilih untuk mengerjakan pengolahan air limbah domestik Jaminan Pekerjaan : Kontraktor yang akan melaksanakan pembangunan pengolahan air limbah domestik ini harus memiliki jaminan perkerjaan yang akan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keuangan yang berwenang untuk melakukan itu. Pengalaman Kerja : Harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun dalam pekerjaan pembangunan pengolahan air limbah domestik

1.2 Konsultan Supervisi Pengalaman Kerja : Harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun dalam pekerjaan pengolahan air limbah domestik. Tenaga Ahli : Harus memiliki tenaga ahli dalam pelaksanaan pembangunan pengolahan air limbah domestik dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun. Hal ini untuk mempermudah koordinasi pekerjaan bila terdapat perubahan-perubahan yang harus dilakukan di lapangan agar tidak mengubah sistem pengolahan air limbah domestik yang telah direncanakan. Tenaga Lapangan : Harus memiliki tenaga lapangan yang telah berpengalaman dalam bidang pembangunan pengolahan air limbah domestik dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun dalam bidang pekerjaan yang akan dilakukan. Jumlah tenaga lapangan yang dimiliki harus mencukupi untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangaunan pengolahan air limbah domestik yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana.

1.3 Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat dalam pembangaunan pengolahan air limbah domestik dapat mempermudah pekerjaan pembangunan yang terutama bantuan masyarakat dalam beberapa hal, diantaranya: 1. Lokasi : Mempermudah pekerjaan pembangunan serta diperoleh akses jalan menuju lokasi sehingga dapat dicapai dengan mudah. Bahan : Mempermudah dalam hal pengadaan, yang mana dapat mengurangi waktu pengangkutan dan biaya pembelian bahan kerja. 2. Tenaga Kerja : Mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk upah buruh dan buruh lokal akan berusaha membantu mempercepat penyelesaian program pembangunan.

1.4 Peran Serta Swasta Peran swasta dilakukan dengan mensubstitusikan peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal perencanaan, pmbangunan dan pengolahan air limbah domestik atau sebagai penyandang dana. Peran swasta yang akan mempermudah pekerjaan pembangunan diantaranya: 1. Penyediaan Lokasi: berupa pemberian lokasi yang dimiliki (tanah) atau berupa bantuan dana untuk memperoleh lokasi yang dibutuhkan. 2. Penyediaan Bahan: Harga yang terjangkau dan bersaing, baik bahan maupun alat kerja. 3. Biaya pembangunan: Peran swasta dapat berupa pemberian bantuan biaya untuk melakukan pembangunan pengolahan air limbah domestik atau dengan membangun pengolahan air limbah domestik yang kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola atau masyarakat pengelola. 4. Pengolahan air limbah domestik: untuk membantu dalam operasi dan pemeliharaan pengolahan air limbah domestik pihak swasta dapat berperan dengan menjadi pengelola air limbah domestik untuk suatu kawasan. Diharapkan dengan kemampuan manajerial serta sikap yang lebih profesional, pihak swasta dapat melakukan pengolahan air limbah domestik dan mampu memelihara sistem pengolahan yang telah dibangun secara lebih baik.

2.

KETENTUAN TEKNIS

2.1 Pekerjaan Sipil Persiapan Penyiapan Lokasi: Sebelum pekerjaan dimulai, pada lokasi yang dipilih untuk pengolahan air limbah domestik, harus dilakukan studi-studi yang terkait agar dampak yang timbul akibat perkerjaan dapat diminimalkan. Studi-studi tersebut antara lain: a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) b. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) c. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) d. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) e. Izin lokasi pembangunan IPLT dan IPAL f. Studi-studi lainnya yang dianggap perlu untuk dilakukan

Persiapan di lokasi

a. b. c.

Lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan pengolahan air limbah domestik harus dibersihkan dari tanaman yang akan menggangu pekerjaan Permukaan tanah harus diratakan Pemasangan papan nama proyek di lokasi pembangunan

Persiapan Peralatan a. b. c. d. e. f.

Mempersiapkan alat-alat ukur tanah sesuai kebutuhan Menyediakan peralatan pengangkut tanah sisa galian Menyediakan alat-alat berat yang akan dipergunakan bila diperlukan Mempersiapkan peralatan pemasangan pondasi dan struktur bangunan Mempersiapkan peralatan mekanikal dan elektrikal yang akan dibutuhkan Mempersiapkan dan menyediakan peralatan yang diperlukan

Persiapan Bahan a. Bahan pekerjaan yang akan digunakan harus memenuhi standar-standar yang berlaku di Indonesia, antara lain:  Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai spesifik bahan bangunan dan spesifik teknik  Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBBI) 1982  Peraturan Plambing Indonesia 1979  Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961  Standar/peraturan yang telah ditetapkan b. Bahan pekerjaan yang akan digunakan c. Pengangkutan bahan pekerjaan ke lokasi pekerjaan d. Perletakan dan penyimpanan bahan yang akan dipergunakan di tempat atau lokasi yang disediakan

Persiapan Pengaman Pekerjaan a. b. c. d.

Pemasangan pengaman lalu lintas bila diperlukan Pemasangan papan tanda pengaman di sekitar lokasi proyek Pemasangan lampu kerja dan lampu pengman untuk malam hari Pengaturan peletakan bahan pekerjaan

Penggalian Pemasangan Pengaman : sebelum pekerjaan penggalian dilakukan harus dilakukan pemasangan pengaman di lokasi pekerjaan pembangunan agar kecelakaan kerja dapat dihindari Pemasangan Titik Kerja : Pemasangan titik kerja atau patok kerja akan mempermudah pekerjaan penggalian karena akan dengan mudah diketaui batas-batas wilayah dan elevasi bangunan yang akan digali.

Pembuatan Pondasi:

a. Dilakukan pekerjaan galian dengan lebar dan kedalaman yang sesuai dengan gambar perencanaan/spesifikasi teknis b. Sisa tanah sisa galian dibuang ek tempat yang telah disediakan atau dipindahkan ke lokasi yang telah direncanakan c. Dilakukan pembuatan platform dengan konstruksi beton bertulang sesuai dengan perencanaan/spesifikasi teknis d. Pemadatan dan pengurugan kembali bekas galian di sekitar lokasi yang telah dibuat

Pembangunan Unit-Unit a. Penggalian tanah dengan kedalaman dan lebar sesuai gambar perencanaan/spesifikasi teknis b. Dilakukan pembuatan platform dengan konstruksi beton bertulang sesuai dengan perencanaan/spesifikasi teknis c. Saat pekerjaan pembangunan unit-unit pengolahan ini harus diperhatikan dan diawasi dengan teliti karena kesalahan pekerjaan dapat menyebabkan terjadinya kebocoran pada pengelolaan d. Setelah unit pengolahan selesai dibangun sebaiknya dilakukan pengetesan kebocoran dari unit Konstruksi Beton a. Campuran beton harus dibuat berdasarkan ukuran dan kekuatan struktur betonnya b. Beton bertulang yang cocok (tanpa potongan/irisan yang cacat) adalah tipe D10-200 per-batang c. Perbandingan campuran beton dasar Air : Beton : Campuran lain adalah 1 : 3: 6, dengan kekuatan daya beton lebih dari 100 mm d. Pada pekerjaan pembuatan dudukan beton untuk dasar bangunan pengol dilakukan seperti campuran di atas

2.2 Pekerjaan Mekanikal

Pemasangan Pompa Berdasarkan unit-unit pengolahan air limbah yang dibangun terdapat beberapa unit pengolaha yang harus dibantu dengan pemasangan pompa untuk mempermudah/melaksanakan pengolahan pada air limbah. Pemasangan pompa yang dibutuhkan tersebut adalah sebagai berikut: a. Jenis pompa yang digunakan adalah pompa yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) b. Spesifikasi teknis pompa dilakukan oleh tenaga ahli dari penyedia pompa c. Pemasangan pompa dilakukan oleh tenaga ahli dari penyedia pompa d. Pompa yang dipasang harus dilengkapi buku panduan untuk melakukan perawatan dan perbaikan kecil

Pemasangan Aerator Berdasarkan pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik yang dibangun terdapat beberapa sistem yang pengolahan biologisnya menggunakan bantuan aerator. Pedoman pemasangan aerator tersebut adalah sebagai berikut:  Aerator disediakan dan harus dipasang seperti pada prencanaan unit pengolahan dan harus sesuai dengan spesifikasi teknis unit pengolahan oleh tenaga ahli yang berasal dari penyedia aerator atau oleh orang yang memiliki pengalaman dan pendidikan untuk melakukan itu  Spesifikasi teKnis aerator harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar internasional lain yang diakui di Indonesia

Pemasangan Perpipaan Pengolahan air limbah domestik membutuhkan sistem perpipaan yang berfungsi dengan baik karena sistem perpipaan tersebut merupakan peralatan penunjang yang sangant berpengaruh pada kinerja sistem pengelolaan air limbah yang dibangun. System sewerage (sistem jaringan pengumpul air limbah) dari daerah pelayanan ke influent pengolahan juga menggunakan sistem perpipaan yang dilengkapi dengan pemasangan manhole di beberapa lokasi untuk mempermudah pengawasan sistem tersebut. Pemasangan perpipaan pada sistem pengolahan air limbah domestik adalah sebagai berikut: a. Perpipaan dipasang pada influent bangunan pengolahan dan antar bangunan pengolahan bila diperlukan b. Pipa yang dipasang harus memperhatikan profil hidrolis dari sistem pengolahan yang ada c. Diameter pipa influent air limbah ke bangunan pengolahan harus memperhitungkan elevasi pipa pengaliran air limbah yang dilakukan secara gravitasi. Serta memperhitungkan volume gas yang ada pada air limbah yang dialirkan

Pemasangan perpipaan sewerage adalah sebagai berikut:

a. Sistem perpipaan ini dipasang mulai dari sumber air limbah menuju bangunan pengolahan dengan kemiringan minimum pipa sebesar 1% b. Pipa yang dipasang harus memperhatikan profil hidrolis dari sistem pengolahan yang ada c. Karena pengaliran dilakukan secara gravitasi maka penting untuk memperhitungkan elevasi lahan yang dilalui sistem ini. Dengan kedalaman pipa maksimum 7m di bawah permukaan tanha, maka bila lebih dari itu harus menggunakan pompa untuk menaikkan air limbah ke elevasi yang cukup untuk mengalir secara gravitasi. d. Pada beberapa tempat dipasang manhole untuk memudahkan pengawasan yang dilakukan terhadap sistem e. Untuk mempermudah pengaliran dalam pipa, air limbah yang berasal dari sumber sebaiknya ditampung dulu di dalam sumur pengumpul baru dialirkan ke bangunan pengelolaan

2.3

Uji Coba Unit-Unit Pengolahan Tes Kebocoran Besarnya Kebocoran a. Tiap unit pengolahan yang akan diperiksa diisi dengan air sampai setinggi outletnya b. Lakukan penutupan pada semua katup atau tempat keluar air c. Diamkan selama 24 jam d. Periksa tinggi muka air pada outletnya setelah 1 hari e. Bila terjadi penurunan maka perlu diperiksa dengan cara berikut : K = [S / (86400 x A)] x [L/h] ……………………………………………….(3)

Keterangan: K = permeabilitas maksimum (m/detik) S = tinggi air yang meresap ke dalam tanah (mm/hari) A = luas dasar kolam (m2) L = kedalaman lapisan tanah di bawah dasar unit pengelolaan hingga mencapai lapisan tanah yang lebih permeable (m) h = tekanan hidrolik (kedalaman air di unit + L) (m)

Tabel 1. Penanganan Kebocoran Satuan

Hasil Perhitungan

Penanganan

Keterangan

m/detik

10-6

Harus diberi lapisan kedap air

Terjadi kebocoran

m/detik

10-7< K < 10-6

Perlu perbaikan tanah

Dapat terjadi resapan air

m/detik

K < 10-8

Tidak perlu diberi lapisan kedap air

Resapan akan tersumbat secara alami

m/detik

K < 10-9

Tidak perlu diberi lapisan kedap air

Kedap air

Letak Titik Kebocoran  Isi unit pengolahan dengan air setinggi 1/3 bagian dari kedalaman unit  Periksa ketinggian air dalam unit setelah didiamkan selama 24 jam  Bia terjadi penurunan maka dapat dikatakan terjadi kebocoran pada dinding dan atau lantai unit sesuai tabel di atas  Kosongkan unit dari penguji dan periksa bagian yang lembab atau proses pengeringan lama

Tes Pembangkit Tenaga/Energi a. b. c. d.

Pembangkit tenaga dari PLN Periksa tegangan yang ada Periksa semua saklar pada posisi mati Pindahkan saklar utama pada posisi hidup

Pembangkit tenaga dari generator a. Pastikan semua baut dalam keadaan kencang b. Periksa jumlah bahan bakar dan minyak pelumas c. Periksa air radiator, tegangan fan belt dan baterai

3.

PROFIL HIDROLIS IPLT DAN IPAL a) Profil Hidrolis Unit Pengelolaan  Masukkan air untuk pengujian ke dalam bangunan pengolahan air limbah domestik  Periksa limpahan air pada pelimpah, kalau elevasi air pelimpah tidak merata maka perlu penyesuaian ketinggian pelimpah  Uji semua pipa pembuang, katup, pintu air dan pompa-pompa yang ada b) Profil Hidrolis Sistem Sewarage  Masukkan air untuk pengujian ke dalam pipa pembawa air limbah  Periksa limpahan air kalau elevasi air pelimpah tidak merata atau tidak mengalir maka perlu penyesuaian elevasi pipa antara inlet dan outlet pada tiap pipa  Uji semua pipa pembuang, katup, air dan pompa-pompa yang ada

c) Profil hidrolis bangunan pengelolaan  Buka katup/pintu air pada semua unit  Masukkan air penguji melalui inlet bangunan pengolahan secara terus menerus selama pengukuran  Periksa pelimpah pada outlet masing-masing unit  Bila terjadi limpahan berarti terjadi pengaliran secara gravitasi pada bangunan pengelolaan  Ukur tinggi muka air pada masing-masing pelimpah  Bandingkan tinggi muka air tersebut dengan profil hidrolis perencanaan  Bila tinggi muka air/profil hidrolis tidak sama dengan profil perencanaan maka periksa kebali/atur ketinggian pelimpah tiap unit dan perbaiki pelimpah yang salah

TERIMA KASIH