TATA CARA PEMILIHAN LOKASI IPLT DAN IPAL DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM SKOR

J. Tek. Ling

Edisi Khusus “Hari Lingkungan Hidup”

Hal. 157 - 168

Jakarta, Juni 2012

ISSN 1441-318X

TATA CARA PEMILIHAN LOKASI IPLT DAN IPAL DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM SKOR Samsuhadi Perekayasa di Pusat Teknologi Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi [email protected] Abstrak Pemilihan lokasi IPAL/IPLT dalam suatu proses perencanaan harus memperhatikan banyak faktor yang akan mempengaruhi kinerja pengelolaan instalasi itu sendiri. Kesulitan umum yang dialami adalah dalam memutuskan lokasi terbaik dari beberapa kandidat lokasi yang telah dipilih. Makalah ini membahas beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan lokasi IPAL/IPLT tersebut. Kemudian menuangkannya kedalam suatu tata cara pemilihan lokasi IPAL/IPLT tersebut dengan menggunakan sistem skor. Implementasi cara ini dapat dilakukan dengan memodifikasi foktor-faktor yang mempengaruhi dan pembobotan yang disesuaikan kondisi lokasi/wilayah setempat. Kata kunci : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), sistem skor Abstract Wastewater Treatment Plan site selection in a planning process must consider many factors that will affect the performance of the management of the installation itself. Common difficulty is experienced in deciding the best location of several location candidates which have been selected. This paper discusses some of the factors that influence the choice of Wastewater Treatment Plan location. Then put it into a site selection procedure for Wastewater Treatment Plan by using a scoring system. Implementation of this can be done by modifying the factors that influence and adjustable weighting site conditions of local area. Key words: Wastewater Treatment Plant, Scoring System

Tata Cara Pemilihan,... Edisi Khusus “Hari Lingkungan Hidup”: 157 - 168

157

1. PENDAHULUAN Kota sebagai permukiman mempunyai berbagai fungsi agar dapat memberikan pelayanan kepada penduduknya maupun penduduk disekitarnya. Kota memiliki prasarana dan sarana (infrastruktur) yang menunjang fungsi kota itu sendiri sekaligus melayani penduduknya dalam melakukan aktivitas sehari–hari. Salah satu prasarana dan sarana perkotaan adalah prasarana dan sarana, air limbah domestik (rumah tangga) dan tinja manusia. Pengelolaan air limbah domestik dan tinja manusia tersebut, merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan agar penduduknya terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh air limbah dan tinja manusia (water borne disease), dan penduduk di kota itu kenyamanan tinggalnya tidak terganggu karena bau yang dapat ditimbulkan dari air limbah dan tinja manusia jika tidak dikelola dengan baik. Jenis pengelolaan tersebut salah satunya dengan pengolahan secara terpusat, yaitu IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Air limbah merupakan suatu prasarana kota yang telah memiliki sejarah panjang di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Cakupan pelayanan dari sisa peninggalan Belanda masih rendah, karena hanya melayani pusat kota saja yang memang merupakan area yang terbentuk pada saat kota itu didirikan. Area cakupan pelayanan ini tidak mengalami perkembangan, bahkan di beberapa tempat sudah tidak di fungsikan lagi. Jika dilihat dari segi lokasi IPAL, pada saat dibangun IPAL ini berada diluar kota pada masa itu. Tapi dengan perkembangan kota seperti sekarang ini, lokasi IPAL menjadi berada relatif di tengah kota. Sementara itu penanganan air limbah domestik yang ada pada masa kini, masih dilakukan secara lokal. Penanganan secara terpusat hanya terbatas pada kota-kota besar tertentu saja seperti Bandung, Cirebon, Jakarta, Medan, Surakarta, Tangerang dan Yogyakarta. 158

Dalam 2 (dua) dasawarsa terakhir, dengan dukungan dan pinjaman dari badan keuangan internasional, beberapa sistem air limbah terpusat (sewerage) telah dikembangkan, seperti di Medan, Tangerang, dan Jakarta. Di Tangerang, Cirebon dan Surakarta, sistem juga dikembangkan oleh Perumnas pada periode 1970 s/d 1980, sedangkan di Jakarta sistem air limbah melayani daerah komersial dan bangunan bertingkat. Sedangkan di Surabaya, Denpasar dan kota-kota lain dikembangkan dalam program P3KT (Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu). Beberapa peraturan yang berkaitan dengan air limbah secara langsung, telah banyak diterbitkan oleh pemerintah, yang antara lain adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah No. 20/1990 tentang pencegahan pencemaran air mengatur pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan industri 1), tetapi tidak secara langsung menyebutkan limbah domestik. 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51/1995 mengatur batas yang diijinkan mutu effluent dari buangan industri2), sedangkan untuk setiap Propinsi (Pemerintah Daerah Tk. I) memiliki peraturan sendiri tentang baku mutu air permukaan tergantung klasifikasi dan peruntukan badan air. 3. Peraturan Pemerintah No. 14/1987, pembangunan dan pengelolaan sarana penyehatan lingkungan di perkotaan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Tk. II3), sedangkan pembinaan umum dilakukan oleh Departemen terkait. Pengelolaan penyehatan lingkungan pemukiman di perkotaan dilakukan oleh badan atau badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah II / Kota. 4. Undang-Undang yang baru saja diterbitkan, yaitu UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah4) dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah5), maka

Samsuhadi., 2012

5.

banyak lagi Peraturan Pemerintah yang dibutuhkan atau harus diterbitkan, yang mendorong otonomi yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dan kesempatan yang lebih luas Pemerintah Daerah dalam memperbaiki kapasitas pengelolaan prasarana perkotaan. Petunjuk Teknis Bidang Air Limbah yang diterbitkan Departemen PU, yang mana didalamnya terdapat Juknis Tata Cara Pembuatan Jamban Umum, Tata Cara Pembuatan Jamban Keluarga dan Sekolah, Tata Cara Pembuatan Cubluk Pedesaan, Tata Cara Operasi Pemeliharaan Air Limbah dengan Oxidation Ditch, Tata Cara Operasi dan Pemeliharaan IPLT, Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah.

Pada era pemerintahan sebelumnya (pada masa Orde Baru), telah ditentukan sasaran penanganan air limbah ditujukan bagi 200 kota termasuk 8 kota besar yang ditangani dengan sistem terpusat. Sasaran pembangunan sub program air limbah (kuantitatif) selama Pelita V telah berhasil dilayani. Namun secara kualitatif masih

dirasakan kurang, karena pelaksanaan pembangunan dalam Pelita yang lalu masih berupa proyek-proyek percontohan dan stimulan. Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan prasarana dan sarana air limbah di perkotaan, Pemerintah Pusat telah membantu menyiapkan master plan air limbah untuk 10 kota, outline plan air limbah untuk 29 kota dan detail desain untuk 9 kota. Dalam Pelita V pembangunan sistem terpusat masih terbatas dan masih bersifat percontohan di beberapa kota raya dan besar yaitu di Jakarta, Medan dan Bandung. Juga di kota sedang yaitu Cirebon dan Tangerang. Di samping itu telah di rehabilitasi sistem terpusat di Yogyakarta. Dalam Pelita V tidak ditentukan sasaran pelayanan baik dengan sistem terpusat maupun setempat. Namun sampai dengan akhir Pelita V telah tercapai pelayanan sebesar ± 40% di perkotaan. Sedangkan di daerah perdesaan pelayanan pembangunan setempat (on site) telah mencapai ± 50%. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat Beberapa kelemahan dan kekuatan dari bidang air limbah diuraikan sebagai berikut :

Teknis Sistem setempat :

Sistem Terpusat :

1. Masih banyak fasilitas individu yang tidak mengikuti 1. Untuk mendapatkan lahan untuk instalasi pengolahan air limbah makin sulit. standar yang berlaku. 2. Masih banyak fasilitas umum yang tidak digunakan oleh 2. Kota-kota di Indonesia sudah terbangun tanpa saluran air limbah. masyarakat. 3. Penyediaan air masih kurang. 4. Kebersihan belum terjaga sebagaimana mestinya. 5. Pelayanan pengosongan lumpur tangki septik belum memadai dan masih ba-nyak kota-kota yang belum mempunyai fasilitas pengosongan dan pengolahan / pembuangan akhir lumpur tinja.

Peran Serta Masyarakat dan Keikutsertaan Dunia Usaha Sistem setempat :

Sistem terpusat :

Sudah berjalan cukup baik, terutama di wilayah Indonesia Belum tampak sama sekali. bagian tengah dan barat. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur masih kurang dan diperlukan usaha yang lebih intensif.

Tata Cara Pemilihan,... Edisi Khusus “Hari Lingkungan Hidup”: 157 - 168

159

Kelembagaan Sistem setempat

Sistem terpusat

1. Sudah berjalan cukup baik terutama di wilayah Indonesia 1. Sudah berjalan cukup baik, terutama di DKI Jakarta, bagian tengah dan barat, sedangkan di wilayah sedangkan di daerah lainnya belum tampak suatu Indonesia bagian timur masih perlu di tingkatkan. pengorganisasian secara khusus, karena baru bersifat percontohan dan belum dilengkapi dengan instalasi pengolahan. 2. Belum ada suatu badan yang bersifat independen yang akan melakukan kontrol terhadap kualitas olahan limbah yang di buang ke badan air.

Pembiayaan/Financial Sistem setempat :

Sistem terpusat :

1. Mekanisme cost recovery berjalan cukup baik, terutama pada fasilitas umum yang penyediaan air bersihnya mencukupi. 2. Sistem manajemen kurang terbuka pada masyarakat dalam hal pengelolaan dana retribusi, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan.

2.

IDENTIFIKASI KRITERIA DASAR PEMILIHAN LOKASI IPLT DAN IPAL

2.1. Latar Belakang Penentuan dan identifikasi pemilihan lokasi IPAL dan IPLT dewasa ini sejalan dengan perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 25 tahun 19995) dan UU No. 32 tahun 20041) (penyempurnaan dari UU No. 22 tahun 1999) yang berisikan sistem kepemerintahan yang berbentuk otonomi dan desentralisasi. Dalam hal ini kewenangan yang lebih besar diberikan kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. Oleh karena itu penanganan sistem air limbah yang merupakan bagian dari infrastruktur sanitasi lingkungan secara jelas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan diterbitkannya UU ini, maka peran para pemangku kepentingan dalam pengelolaan limbah menjadi berubah yang disesuaikan dengan semangat desentralisasinya sistem kepemerintahan. Didalam sistem pengelolaan limbah, peran para stakeholder sangat menentukan keberhasilan pengelolaan dan pengembangan pengelolaan limbah disebuah 160

1. Mekanisme penarikan retribusi berjalan cukup lancar, terutama dari pelanggan kalangan usaha. 2. Sistem manajemen kurang terbuka kepada masyarakat dalam hal pemanfaatan dana retribusi, sasaran dan target.

kota. Para stakeholder tersebut secara garis besarnya mempunyai peran dalam mengelola Ps&S limbah, sebagai berikut (lihat gambar 1) : 1. P e m e r i n t a h P u s a t , b e r p e r a n menentukan kebijakan dasar mengenai pengelolaan limbah. 2. P e m e r i n t a h P r o v i n s i , b e r p e r a n membuat rencana pengelolaan limbah dengan acuan kebijakan yang telah ditentukan Pemerintah Pusat dan menjalankan kebijakan tersebut sesuai proporsionalnya. 3. Pemerintah Kabupaten, berperan membuat rencana pengelolaan limbah dengan acuan kebijakan yang telah ditentukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan menjalankan kebijakan tersebut sesuai proporsionalnya. 4. Swasta, berperan sebagai pelaku pengembang pengelolaan limbah yang berbadan hukum, yang sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten dan menjalakannya. 5. Masyarakat, berperan sebagai pelaku pengembang dan pemelihara sarana dan prsarana limbah.

Samsuhadi., 2012

PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PUSAT Menyiapkan Kebijakan Nasional dan melakukan pembinaan Menyiapkan Kebijakan Nasional

dan melakukan pembinaan PEMERINTAH PEMERINTAH PROVINSI PROVINSI Menjabarkan dan melaksanakan Menjabarkan dan Kebijakan Nasional melaksanakan Kebijakan Nasional

PEMERINTAH PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN Menjabarkan dan melaksanakan Kebijakan Nasional dan Regional Menjabarkan dan melaksanakan Kebijakan Nasional dan Regional

PENGELOLAAN PS&S PENGELOLAAN PS&S LIMBAH LIMBAH

MASYARAKAT MASYARAKAT Sebagai pelaku pengembangan dan Sebagai pelaku Ps pengembangan dan memelihara dan S Limbah memelihara Ps dan S Limbah

SWASTA SWASTA Sebagai pelaku pengembangan Ps pelaku pengembangan Ps danSebagai S Limbah yang berbadan hukum dan S Limbah yang berbadan hukum

Gambar 1 : Stakeholder Dalam Pengelolaan Prasarana dan Sarana Limbah

2.2. Identifikasi Penempatan Ipal 2.2.1 Faktor Pertimbangan Keputusan untuk mengadakan pemilihan lokasi IPAL sangat berkaitan dengan berbagai faktor. Masing-masing faktor-faktor tersebut haruslah dibuat skala prioritas agar dapat lebih mudah menentukan urutan mana yang lebih penting dalam pemilihan lokasi IPAL. Penyusunan skala prioritas ini perlu didukung oleh suatu data dan analisa yang dapat memberikan hasil yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan memperkecil kemungkinan-kemungkinan timbulnya suatu kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil akhir secara negatif. Faktor-faktor pertimbangan dalam menentukan lokasi IPAL adalah sebagai berikut 2) :

a. P e n d u d u k y a n g a k a n d i l a y a n i pengelolaan limbah. b. Jarak antar lokasi IPAL dengan pusat kota dan pemukiman c. Kemiringan lokasi IPAL. d. Jenis tanah pada lahan yang tersedia. e. Tata guna lahan yang telah tertera pada RUTR / RTRW. f. Badan air penerima. g. Bahaya banjir. h. Legalitas dari lahan yang akan diperuntukan untuk IPAL. i. Batas administrasi wilayah Faktor-faktor pertimbangan yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dipilih mana yang diprioritaskan lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Pemberian angka pada faktor-faktor tersebut diatas akan mempermudah dalam menentukan prioritas tersebut. Angka-angka yang diberikan merupakan perbandingan antar faktor-faktor

Tata Cara Pemilihan,... Edisi Khusus “Hari Lingkungan Hidup”: 157 - 168

161

pertimbangan yang ada yang dilakukan secara sederhana tanpa pertimbangan analisa yang rumit. Analisa singkat dan sederhana ini akan memberikan gambaran bagaimana menentukan peringkat bagi beberapa usulan lokasi yang ada, dalam pengertian suatu daerah/lokasi akan mendapat prioritas utama apabila mempunyai atau mencapai angka/ nilai tertinggi dan begitu pula sebaliknya mendapat prioritas terakhir bila jumlah angka/nilai yang terkumpul oleh daerah itu mempunyai/mencapai angka/nilai terendah. Legalitas dari lahan yang akan dipergunakan untuk lokasi IPAL dijadikan faktor pertimbangan pertama dalam penetuan pemilihan lokasi IPAL. Faktor ini terdiri dari beberapa indikator pertimbangan antara lain kepemilikan dari lahan, kesesuaian dengan rencana Pemda dalam penataan wilayahnya dan untuk pengembangan ruang kotanya, serta ada atau tidaknya dukungan yang diberikan oleh masyarakat. Adanya IPAL disebuah kota/wilayah difungsikan untuk mengatasi sanitasi yang ada dikota tersebut. Oleh karena itu, faktor pertimbangan legalitas lahan menjadi pertimbangan pertama. Penduduk suatu kota/wilayah menjadi faktor pertimbangan kedua dalam penentuan pemilihan lokasi IPAL. Faktor ini terdiri dari beberapa indikator pertimbangan antara lain jumlah penduduk dan pendapatan penduduk. Dalam mengelola limbah suatu kota, IPAL memiliki manajemen administrasi dalam keberlangsungan operasional pengelolaannya. Dengan jumlah penduduk yang berekonomi baik merupakan aset dalam keberlangsungan operasional dari sebuah IPAL. Batas administrasi wilayah pelayanan limbah menjadi faktor pertimbangan ketiga dalam penentuan pemilihan lokasi IPAL. Pertimbangan faktor batas administrasi wi l ayah menj ad i fa ktor ke-3 da lam pertimbangan pemilihan sebuah lokasi adalah setiap wilayah administrasi suatu kota mempunyai kebijakan yang berbeda dengan kota yang lainnya. Ketika sebuah IPAL didirikan di wilayah administrasi kota 162

lain yang tidak termasuk rencana wilayah pelayanan limbah, maka dalam operasional pelayanan limbahnya, akan menjadi masalah dengan kebijakan-kebijakan pada masa yang akan datang, yang diambil oleh Pemda kota yang terbangun IPAL. Maka sangatlah perlu dalam pemilihan lokasi IPAL mempertimbangkan aspek ini. Sebuah IPAL yang dapat efisien dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat suatu kota, hendaknya berlokasi jangan terlalu jauh dengan daerah yang dilayaninya. Kemiringan lahan merupakan faktor pertimbangan pemilihan lokasi selanjutnya. H a l i n i k a r e n a s e b u a h I PA L d a l a m pengoperasional pelayanannya, secara teknis dalam sistem jaringan perpipaan, mempergunakan kemiringan lokasi dalam proses pendistribusian/pengaliran limbahnya. Rencana pembangunan IPAL haruslah dikoordinasikan dengan Pemda kota setempat, agar sesuai dengan perencanaan tata ruang kota yang telah direncanakan oleh Pemda tersebut. Pemilihan badan air penerima yang akan dipergunakan sebagai tempat pembuangan effluent limbah merupakan pertimbangan ke-7 dalam pemlihan lokasi IPAL. Badan air yang akan dipilih, haruslah diketahui terlebih dahulu peruntukan airnya/ fungsinya. Badan air yang mempunyai peruntukan airnya sebagai sumber air baku untuk air minum atau tempat rekreasi tidak cocok dijadikan tempat effluent limbah. Air limbah sudah aman bagi lingkungan ketika sudah melewati tahapan terakhir pengolahan yang ada pada suatu IPAL. Pada IPAL yang memakai sistem pengolahan kolam, bila lokasi IPALnya terganggu banjir, maka air limbah yang belum selesai diolah akan terbawa dalam banjir dan hal ini sangat berbahaya bagi lingkungan. Jenis tanah sangatlah membantu efisiensi proses pembangunan IPAL. Oleh karena itu, jenis tanah juga termasuk dalam pertimbangan pemilihan lokasi IPAL yang baik.

Samsuhadi., 2012

Penjelasan yang lebih terperinci lagi akan faktor-faktor pertimbangan lokasi IPAL, tertera di bawah ini. a. Penduduk. Setiap kota mempunyai jumlah penduduk yang berbeda-beda. Menurut jumlah penduduknya, umumnya terbagi atas beberapa macam yaitu kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. Semakin besar jumlah penduduknya, semakin besar pula bobot yang diberikan. Pembagian kota menurut jumlah penduduknya juga berpengaruh pada pendapatan penduduknya. Pada kota metropolitan perputaran keuangan lebih cepat dibandingkan kota kecil, sehingga berpengaruh pada mata pencaharian penduduk kotanya. Ratio atau perbandingan penduduk yang berpenghasilan menengah ke atas dengan penduduk yang berpenghasilan menengah ke bawah sangatlah signifikan atau terlihat dengan jelas, pada kota metropolitan. Berbeda dengan kota kecil yang mempunyai jumlah penduduknya terbatas. Pada kota kecil biasanya mata pencaharian penduduknya homogen atau tidak banyak berbeda satu dengan yang lainnya. Dan hal inilah yang biasanya menjadikan pendapatan penduduk pada kota tersebut minim2). b. Jarak. Faktor pertimbangan ini meliputi jarak lokasi ke pusat kota dan jarak ke pemukiman. Semakin dekat wilayah pelayanan yang dilayani oleh sebuah IPAL, maka semakin efisien pelayanan yang diberikan oleh IPAL tersebut. c. Kemiringan lahan. Yang dimaksud dengan kemiringan lahan adalah letak kemiringan topografi suatu daerah yang terbentuk oleh alam. Faktor pertimbangan ini meliputi kemiringan lahan dan tinggi elevasi tanah. Pembobotan untuk indikator kemiringan lahan dan elevasi tanah adalah berbanding terbalik. Semakin tinggi kemiringan lahan,

semakin tidak baik dalam pengaliran limbah dengan sistem perpipaan. Tapi semakin tinggi elevasi tanah suatu permukaan, maka mudah untuk mengalirkan limbah tersebut secara gravitasi. d. Jenis tanah. Faktor pertimbangan jenis tanah terbagi atas 3 buah indikator pertimbangan jenis tanah. Tanah lempung mempunyai diameter kurang dari 0,002 mm. Tanah lanau mempunyai diameter antara 0,002 – 0,053 mm. Pasir mempunyai diameter 0,053 – 2 mm. Semakin besar ukuran diameternya semakin kurang baik untuk pondasi suatu struktur bangunan, termasuk struktur bangunan IPAL. e. Tata guna lahan. Pemilihan lokasi IPAL pada wilayah yang mempunyai tata guna lahan, sebagai lahan pertanian, merupakan lokasi yang paling ideal, karena lahan pertanian paling minim menimbulkan dampak negatif pada penduduk wilayah kota tersebut yang dapat ditimbulkan reaksi negatif dari penduduk apabila tata guna biasanya wilayah yang mempunyai tata guna lahan sebagai lahan pertanian, tidak cocok untuk didirikan pemukiman. Suatu kota dalam perencanaan pengembangan kotanya, biasanya prosentase pengembangan pemukimannya lebih tinggi dibanding pengembangan dibidang lain (industri, pertanian, rekreasi dan lain-lain). Untuk mengefisienkan luas wilayah suatu kota, maka lokasi IPAL lebih baik didaerah pengembangan wilayah yang mempunyai prosentase kecil, seperti pada daerah lahan pertanian. f. Badan air penerima. Faktor pertimbangan badan air penerima yang dimaksud dalam kajian ini adalah sungai. Sungai yang menjadi tempat pembuangan akhir pengolahan dalam kajian ini dibagi menurut peruntukan air sungainya. Peruntukan air sungai adalah status pemanfaatan dan fungsi dari suatu badan air .

Tata Cara Pemilihan,... Edisi Khusus “Hari Lingkungan Hidup”: 157 - 168

163

Menurut pemanfaatannya dan fungsinya suatu sungai dapat digolongkan menjadi 4 golongan1), yaitu : 1. Golongan A : air yang dapat digunakan sebagai air rninum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. 2. Golongan B : air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum. 3. Golongan C : air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan petemakan. 4. Golongan D : air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri pembangkit listrik tenaga air. g. Bahaya banjir. Suatu wilayah bila tidak terkena banjir, semakin baik pertimbangannya dalam pemilihan lokasi IPLT dan besar bobot yang diberikan dalam pertimbangan pemilihan lokasi IPLT. h. Legalitas lahan. Faktor pertimbangan ini meliputi legalitas lahan yang akan dijadikan lokasi IPAL, kesesuaian lahan yang ada dengan pengembangan suatu wilayah yang tertera dalam RUTR / RTRW-nya, adanya dukungan nyata dari masyarakat sekitarnya akan rencana pembangunan IPAL3). Kepemilikan lahan yang akan d i p e r g u n a k a n s e b a g a i l o k a s i I PA L hendaknya bukan lahan yang bermasalah.

Jika kepemilikan lahan tersebut adalah milik Pemerintah, maka semakin kecil permasalahan yang akan timbul dari pemakaian lahan itu. Tetapi aspek dukungan masyarakat akan rencana penggunaan lahan juga harus dijadikan pertimbangannya. Peran Pemerintah daerah dalam menyesuaikan lokasi IPAL dengan perencanaan tata ruang wilayahnya sangatlah dipertimbangkan dalam proses pemilihan lokasi IPAL. i Batas administrasi wilayah Faktor pertimbangan administrasi wilayah terbagi atas 2 buah indikator pertimbangan batas administrasi wilayah, yang dapat dilihat pada uraian dibawah ini4). Setiap daerah haruslah mempunyai prasarana dan sarana sanitasi, dalam hal ini pengolahan akan limbah yang dihasilkan oleh masyarakatnya. Prasarana dan sarana tersebut ada lebih baiknya terletak pada wilayah administrasi daerah tersebut. 3.

PENERAPAN SISTEM SKOR UNTUK MENENTUKAN LOKASI IPLT ATAU IPAL

Telah diuraikan dalam bab 2 diatas bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja IPAL/IPLT. Faktor – faktor ini diberi bobot sesuai dengan skala prioritas daerah masingmasing. Dalam uraian dibawah ini merupakan contoh dalam menyusun pembobotan faktorfaktor tersebut6)

Pembobotan No. 1.

Faktor-Faktor Pertimbangan Penduduk

Nilai Bobot Yang Diberikan 9

2.

Jarak

7

3.

Kemiringan lahan

6

4.

Jenis tanah

2

5.

Tata guna lahan yang tertera pada RUTR/RTRW

5

6.

Badan air penerima

4

7.

Bahaya banjir

3

8.

Legalitas dari lahan yang akan dipergunakan untuk IPAL

10

9

Batas administrasi

8

164

Samsuhadi., 2012

Kemudian masing – masing faktor yang dipertimbangkan diberi bobot setelah dilakukan penajaman dan pemilahan yang

disesuaikan dengan kondisi setempat. Dibawah ini merupakan contoh yang dapat dimodifikasi dan disesuaikan (6,7).Faktor :

Faktor : penduduk No.

Uraian Faktor Pertimbangan Penduduk

Nilai bobot

1.

Jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa 500.000 – 1.000.000 jiwa 100.000 – 500.000 jiwa < 100.000 jiwa

10 8 5 2

2.

Mata pencaharian penduduk Pengusaha, Eksekutif Pengawai Negeri / Swasta Petani, Nelayan, Buruh Pengangguran

10 8 6 2

Faktor : jarak No.

Uraian Faktor Pertimbangan Jarak

Nilai bobot

1.

Ke pusat kota > 30 KM 20 – 29 KM 10 – 19 KM 3 – 9 KM < 3 KM

2 4 6 8 10

2.

Ke pemukiman > 30 KM 20 – 29 KM 10 – 19 KM 3 – 9 KM < 3 KM

2 4 6 8 10

Faktor : kemiringan lahan No.

Uraian Faktor Pertimbangan Kemiringan lahan

Nilai bobot

1.

Kemiringan lahan > 25 % 16 – 25 % 8 – 15 % 3–7% 0– 2%

2 4 6 8 10

2.

Elevasi tanah > 600 m (dpl) 400 – 600 m (dpl) 150 – 399 m (dpl) 51 – 149 m (dpl) 0 – 50 m (dpl)

10 8 6 4 2

Tata Cara Pemilihan,... Edisi Khusus “Hari Lingkungan Hidup”: 157 - 168

165

Faktor : jenis tanah No. 1. 2. 3.

Uraian Faktor Pertimbangan Jenis tanah Lempung Lanau Pasir

Nilai bobot 10 5 2

Faktor : tata guna lahan No. 1. 2. 3. 4.

Uraian Faktor Pertimbangan Tata Guna Lahan Pemukiman Industri/Pusat Perekonomian Perkebunan Pertanian

Nilai bobot 4 6 8 10

Faktor : badan air penerima No. 1. 2. 3. 4.

Uraian Faktor Pertimbangan Badan Air Penerima Golongan A Golongan B Golongan C Golongan D

Nilai bobot 0 4 7 10

Faktor : bahaya banjir No. 1. 2. 3.

Uraian Faktor Pertimbangan Bahaya Banjir Bebas banjir Banjir, tapi masih dapat ditangani Banjir dan tidak dapat ditangani

Nilai bobot 10 5 0

Faktor : legalitas lahan No.

Uraian Faktor Pertimbangan Legalitas Lahan

Nilai bobot

1.

Kepemilikan lahan Milik Pemerintah Milik Masyarakat Milik Swasta

10 7 3

2.

RUTR/RTRW Sesuai Dapat disesuaikan Tidak sesuai

10 5 0

3.

Dukungan Masyarakat Didukung Negosiasi Tidak didukung

10 5 0

Faktor : Batas Administrasi Wilayah No. 1. 2.

166

Uraian Faktor Pertimbangan Batas Administrasi Wilayah Didalam batas administrasi wilayah Diluar batas administrasi wilayah

Samsuhadi., 2012

Nilai bobot 10 2

Pada dasarnya penerapan cara penentuan lokasi IPAL/IPLT ini sangat sederhana, data yang diperlukan untuk dilakukan kajian kesesuaian lokasi dengan alat pengkaji kriteria-kriteria penentu pemilihan lokasi, disiapkan terlebih dahulu, Kemudian pelajari dan analisa data yang telah terkumpul dengan alat pengkaji yang ada. Kemudian lakukan identifikasi lokasi yang potensial, skor dihitung dengan mengalikan antara bobot dan faktor, dan kemudian pilihlah lokasi IPLT/IPAL yang terbaik. Untuk memudahkan perhitungan buatlah suatu tabulasi. Untuk memilih Lokasi terbaik adalah kandidat dengan skor

tertinggi. 4. KESIMPULAN Makalah ini menyajikan suatu perangkat bantu didalam perencnaan penyediaan sarana dan prasarna pengelolaan air limbah domestik terpusat, khusunya untuk menentukan lokasi IPAL/IPLT. Cara atau metode ini bukan merupakan satu satunya cara, dan siapapun dapat melakukan modifikasi baik sisi bobot maupun faktor yang akan dipertimbangkan. Tentunya sangat tergantung pada situasi dan kondisi kebutuhan wilayah setempat.

Gambar 2 : Skema pemilihan lokasi IPLT dan IPAL

Tata Cara Pemilihan,... Edisi Khusus “Hari Lingkungan Hidup”: 157 - 168

167

DAFTAR PUSTAKA 1.

Peraturan Pemerintah No. 20/1990 tentang pencegahan pencemaran air.

4.

Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

2.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51/1995.

5.

UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

3.

Peraturan Pemerintah No. 14/1987 tentang pembangunan dan pengelolaan sarana penyehatan.

6.

Petunjuk Teknis Bidang Air Limbah. Departemen Pekerjaan Umum.

7.

Departemen Pekerjaan Umum. 2006. Materi teknis Tata Cara Pemilihan Lokasi IPA/IPLT.

168

Samsuhadi., 2012