Model-Model Pemberdayaan Masyarakat

Model-Model Pemberdayaan Masyarakat

MODEL-MODEL

Pemberdayaan Masyarakat Rr. Suhartini A. Halim Imam Khambali Abd.Basyid (eds)

_

MODEL-MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rr. Suhartini, A. Halim, Imam Khambali, dan Abd. Basyid (eds.) © Rr. Suhartini, A. Halim, Imam Khambali, dan Abd. Basyid (eds.), dan Pustaka Pesantren, 2005 xii + 446 halaman: 1 2 x 1 8 cm. 1. Pemberdayaan pesantren 3. Pembaruan pesantren 2. Pesantren ISBN: 979-8451-38-4 Editor: Rr. Suhartini, A. Halim, Imam Khambali, dan Abd. Basyid Penyelaras Akhir: Nur Khalik Ridwan Rancang Sampul: Cultdesain Setting/Z-ayouf: Santo Penyelaras Aksara: Abdurrahman Penerbit: Pustaka Pesantren (Kelompok Penerbit LK\S) Salakan Baru No. I Sewon Bantul Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta Telp.: (0274) 387194, 7472110 Faks.: (0274) 387194 e-mail: [email protected] Cetakan I: Juli 2005 Percetakan dan distribusi:

PT LKiS Pelangi Aksara Salakan Baru No. I Sewon Bantul Jl. Parangtritis Km. 4,4 Yogyakarta Telp.: (0274) 387194, 7472110 Faks.: (0274) 387194 e-mail: [email protected]

PEN6ANTAR REDAKSI

s^paguna kata memiliki sekian ratus ribu alumni sekolahjang cerdas, tetapi massa rakyat dibiarkan bodoh? Segeralah kaum sekolah itu pasti akan menjadipenjajah rakyat dengan modal kepintaran mereka. (Y.B. Mangunwijaya) Apa yang dikatakan Romo Mangun di atas, sungguh mengingatkan siapa pun betapa nasib rakyat bawah, kelompok miskin, dan kaum marjinal senantiasa terpuruk. Saat yang sama, banyak para alumni sekolah (Akadami, Universitas, Institute Seminari, Sekolah Tinggi, dst.) meluluskan orang-orang, yang konon dalam mitos pendidikan modern adalah “sarjana-sarjana” hebat, tetapi tidak banyak lagi memikirkan nasib kaum bawah, apalagi melakukan praksis pembelaan. Bahkan

Modal-Modal Parnbardayaan Masyarakat

dalam beberapa hal tidak jarang sarjana-sarjana itu melakukan eksploitasi terhadap kaum bawah, dengan bekal kepintaran (atau tepatnya: kelicik- an) mereka. Dalam buku ini, kelompok-kelompok miskin merupakan konsen seriusnya. Kelompok miskin di sini adalah dalam pengertian kelompok marjinal secara ekonomi, dan buku ini menggugah betapa pentingnya memikirkan nasib kelompok bawah dan miskin ini. Secara teknis, buku ini adalah kumpulan makalah-makalah panjang tentang model-model pemberdayaan masyarakat. Sedangkan isinya, misalnya berbicara tentang: keadaan rakyat miskin di perkotaan, di' sekitar tanah longsor, kaum nelayan kecil, dan petani. Buku ini juga membicarakan karakterisdk dan pendekatan pemberdayaan yang bisa digunakan atas kaum bawah, dengan memberikan perspektif-perspektif dari banyak negara. Dari sisi substansi dan tema-tema yang ada di buku ini tampak memiliki sumbangan berarri untuk wacana perubahan sosial. Setidak- nya setelah membaca buku ini, kita akan tahu betapa membela kelompok miskin dalam segala segmennya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi.

vi

Pangantar Radaksi

Seperti yang dikatakan Romo Mangun, betapa kaum terdidik sudah harus memikirkan kaum bawah ini, bukan malah menjajah mereka dengan segala eksploitasi gaya akademis dan politisnya seperti yang banyak dilakukan oleh sebagian para sarjana kita. Selamat membaca!

&AFTAR ISI

Pengantar Redaksi ^ v Daftar Isi > ix Bagian I Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan ~ Imam Khambali dan A. Halim ^ 3 Bagian II Bentuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan ^11 vi i


Pemberdayaan Nelayan Tradisional ~ Bagong Suyanto ^31 Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Komunitas (PSBK) ~ H. Nur Syam 5s" 83 Bagian III Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Rawan Longsor ~ Sri Soehartatie dan Pardoto Iman Santoso ^101 Pendekatan Sosio-Kultural dalam Pemberdayaan Masyarakat ~ H. Moh. Ali Aziz 5s" 131 Dimensi Jender dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Rawan Longsor ~ Hj. Rr. Suhartini ^137 Pengelolaan Ekosistem Kawasan untuk Konservasi Sumber Daya Air dan Plasma Nutfah ~ Imam Khambali ^149 Penyuluhan kepada Masyarakat Kehutanan di Daerah Rawan Longsor ~ A. Halim r 161 Tingkat Kerawanan dan Pengukuran Indikator Rawan Longsor ~ Imam Khambali ^191 Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Rawan Longsong ~A. Halim dan Imam Khambali ^ 201

vi i i

Daftar Isi

Bagian IV Model Pembelajaran Masyarakat: Memberdaya- kan Bangunan Akuifer Buatan Simpanana Air Hujan (ABSAH) > 211 Bagian V Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melaluai Usaha Ternak Domba Tanpa Rumput ~Fatkur Rohman ^273 Pembuatan Mesin Ulesan dan Mesin Pilin/ Tampar Pelepah Pohon Pisang di Desa Suko KecamatanWringinanom Kabupaten Gresik ~ Abdul Qolik > 299 Teknologi Kerupuk pada Industri Skala UKM ~ Susinggih Wijana > 305 TTG dalam Pengembangan UKM-Kerajinan di Jawa Timur ^317 Bab VI Model Pengembangan Masyarakat Pedesaan ~ M. Yahya Mansyur ^ 339 Biodata Penulis ^ 429

Bagian I

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN (Model Pengentasan Kemiskinan Kota Surabaya dengan Pendekatan TRIDAYA) Imam Khambali A. Halim

1. Pendahuluan a. Latar Belakang

Daerah kumuh yang merupakan akibat dari berbagai aktivitas yang kurang bertanggungjawab, juga akibat dari ketidakmerataan pembangunan suatu kota, merupakan penyebab utama terjadinya kantong-kantong kemiskinan kota. Ini adalah salah satu masalah sosialyang sampai dengan saat ini sulit terpecahkan, dan nyaris mustahil dapat diselesaikan hanya dalam hitungan satu dua tahun. Sebuah kota yang berkembang menuju mega urban, seperti kota Surabaya, dengan perkembangan pembangunan yang sedemikian pesatnya,

3


terbukti dengan berdirinya gedung-gedung bertingkat yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas mewah, mobil mewah yang berjajar di sepanjang jalan protokol, kerlap-kerlip lampu di sepanjang jalan yang begitu semarak gemerlapan, hingga kota kelihatan demikian glamornya, sebenamya bertujuan untuk meningkatkan status kota. Masalahnya itu tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan bagi penduduk miskin, dan diperparah dengan arah kebijaksanaan pemerintah yang cenderung kurang mendukung golongan masyarakat miskin, sehingga mengakibatkan putus- nya akses bagi masyarakat miskin, dan timbulnya kawasan kumuh tidak dapat dihindari. Kota Surabaya yang berhak mengklaim sebagai kota besar yang maju dan otonom, sesungguhnya harus berkaca pada dua hal yaitu: Pertama, sejauh mana kota itu ikut berpartisipasi dalam proses pembedayaan penduduknya, khususnya penduduk miskin yang belum mempunyai akses dan cenderung menyebabkan berbagai macam masalah, dan di antaranya adalah masalah kumuh. Kedua, sejauh mana penduduk kota yang tergolong marjinal telah berhasil dientas dari kungkung- an kemiskinan, dan sejauh mana


kesenjangan sosial telah dieliminasi. Namun demikian, pemerintah

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan

sebenarnya telah melaksanakan berbagai macam upaya untuk mengurangi masalah sosial, tetapi hasilnya masih belum optimal. Ini terbukti masih ada kawasan kumuh baik yang berkategori kumuh kota, kumuh pantai, dan kumuh pinggiran yang masih perlu pembenahan. Ke depan dalam rangka mengurangi masalah tersebut maka pemerintah Kota Surabaya akan melaksanakan berbagai macam upaya, dan salah satu diantaranya adalah melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat (pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha, dan pemberdayaan lingkungan) yang melibatkan langsung masyarakat dalam pembangunan Kota Surabaya. Praksis- nya melalui “Program Pemberdayan Masyarakat Miskin Perkotaan”, yaitu “Kegiatan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama bagi Keluarga Miskin, Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Perba- ikan Sanitasi Lingkungan Permukiman”. Program Pemberdayan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kota Surabaya merupakan program pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (community based development). Pelaksanaan program diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat kampung setempat, agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri/berkelanjutan. 5

Model-Model Pemberdayaan Masyarabat

Program Rehabilitasi Sosial dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan bottom up, di mana pada pelaksanaan kegiatan di lapangan, dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program pembangunan ini, berhasil atau tidaknya pelaksanaan program ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri. ' Untuk mendukung pelaksanaan Program Pemberdayan Masyarakat Miskin Perkotaan pada masing-masing lokasi kampung, Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, bekerja sama dengan Tim Pendamping yang akan berperan sebagai motivator dan fasilitator agar implementasi programprogram pada masing-masing kawasan kumuh dapat sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pendampingan ini lebih bersifat sebagai kegiatan untuk memotivasi masyarakat kampung, agar mereka lebih peduli terhadap perencanaan dan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan. b. DasarHukum

Pelaksanaan Program Pemberdayan Masyarakat 6

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan

Miskin Perkotaan menggunakan dasar atau landasan hukum, di antaranya adalah: - UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara; dan Pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak. - UURI No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. - UURI No. 1 tahun 1964 tentang Pokokpokok Perumahan. - UURI No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah). - PPRI No. 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin. - SK Walikota No. 188.45/21/402.1/2003 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan di Surabaya. c. Tujuan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan

Tujuan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan sebagai berikut:

7


Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui suatu upaya penanganan terpadu, baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreativitas dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya. Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga/warga.

Bagian II

BENTUK KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN

1. Bentuk Kegiatan

Program Pemberdayan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kota Surabaya merupakan program pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (community based development). Pelaksanaan program diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat kampung setempat, agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan. Program Pemberdayan Masyarakat Miskin Perkotaan dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan bottom up, dimana pada pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan


dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program pembangunan ini, berhasil atau tidaknya pelaksanaan program ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan Program Pemberdayan Masyarakat Miskin Perkotaan di Surabaya merupakan salah satu upaya peningkatan kondisi permukiman dan sosial di Kota Surabaya, di mana penangan- annya dilakukan secara terpadu, baik dalam hal perbaikan fisik lingkungan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampung- an tersebut. Komponen Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan meliputi: - Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi Pelatihan Ketrampilan Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu meliputi antara lain pelatihan manajemen kelembagaan, dan pelatihan ketrampilan (komputer, menjahit, membuat kue, memasak, dll.). - Penguatan Lembaga Pengelola program di masyarakat dengan dibentuk Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKm) di setiap kelurahan a.

12

Bentuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin ...

yang bertugas untuk mengelola dan membina keluarga miskin. - Pengembangan Usaha Kecil Menengah. Pelaksanaan kegiatan sebagai upaya untuk pengembangan usaha kecil menengah, membuka peluang/kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, meliputi antara lain pelatihan industri kecil, dan pemberian kredit untuk modal usaha. - Perbaikan Rumah. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah tinggal, baik fisik maupun kejelasan status peri2inannya, antara lain meliputi perbaikan dapur, KM/WC, dan komponen rumah lainnya. - Perbaikan Prasarana Lingkungan. Pelaksanaan perbaikan fisik lingkungan (prasarana) permukiman kampung, meliputi antara lain perbaikan jalan lingkungan, saluran, fasilitas persampahan, dan MCK umum. Berdasarkan lingkup kegiatan program yang akan ditangani, maka pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan meliputi: Daya Manusia (Pengembangan Sumber Daya Manusia); Daya Usaha (Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah); dan Daya Lingkungan (Peningkatan Kondisi Fisik Lingkungan dan Permukiman)

13


b. Metode Pelaksanaan

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan, digunakan metode pelaksanaan yang kegiatannya meliputi : b.1. Pemberian pendampingan kepada warga

1) Tujuan dari pendampingan masyarakat ini adalah: Agar Pelaksanaan program dengan pola pendampingan dan pendekatan bottom-up dapat terlaksana dengan baik dan sekaligus mampu menumbuhkan motivasi dan peran serta warga masyarakat kampung dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan. *) Memberikan fasilitas jasa dan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk arahan / bimbingan teknis tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial pada masing-masing kampung. *) Mengoptimalkan peran lembaga masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.. *) Menjalin suatu kerja sama dengan segenap potensi yang ada di masyarakat (profesional,

14


Perguruan Tinggi, LSM, dll.) terutama dalam hal alih pengalaman, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan dan pengembangan program pembangunan sosial. *) Menumbuhkan motivasi dan upaya kemandirian warga masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan agar pada masa mendatang masyarakat tersebut dapat melaksanakan pembangunan secara mandiri, terbuka, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. 2) Pendampingan Masyarakat Pelaksanaan Program Pemberdayan Masyarakat Miskin Perkotaan adalah pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, di mana pola pendekatan yang akan digunakan adalah bottom up, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaan program di kampung Tim Pendamping akan lebih banyak berperan sebagai motivator dan fasilitator. Sebagai\motivatorJ Tim Pendamping harus ber usaha untuk dap at * menumbuhkan motivasi dan inisiatif masyarakat agar masyarakat ini turut berpartisipasi secara aktif dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial. Selain itu, Tim Pendamping ini juga harus menanamkan semangat kemandirian agar pada saatnya nanti masyarakat dapat 15


melaksanakan pembangunan secara mandiri, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Dalam perannya sebaga^fasilitator^Tim Pen- damping akan membantu masyarakat, terutama dalam memberikan arahan dan bimbingan teknis prosedur pelaksanaan program, mulai dari sosialisasi dan pengenalan manfaat program, penguatan kelembagaan, penyusunan rencana kegiatan, pencairan dana, implementasi program sampai pada pengawasan. 3) Tugas Tim Pendamping masyarakat adalah sebagai berikut: *) Melakukan kajian dan verifikasi terhadap data-data penduduk miskin khususnya yang menjadi sasaran kegiatan. *) Melaksanakan pengamatan lingkungan pada masing-masing lokasi kampung untuk pengenalan lapangan, identifikasi awal, dan pengumpulan data tentang kondisi fisik lingkungan. *) Memberikan Pelatihan kepada Lembaga Pengelola Kegiatan di Masyarakat. *) Memfasilitasi pelaksanaan pemberian pelatihan ketrampilan bagi warga. *) Memberikan bimbingan teknis kepada warga untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik (rumah dan prasarana lingkungan)

16


*)

Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan/ pengembangan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) peremberdayaan masyarakat miskin perkotaan. *) Melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan kegiatan pemberdayan masyarakat miskin perkotaan tahun 2003. *) Menyusun buku laporan pelaksanaan kegiatan program pemberdayan masyarakat miskin perkotaan. 4) Kewajiban Tim Pendamping Dalam pelaksanaan tugas-tugas pendampingan masyarakat pada masing-masing kampung Tim Pendamping harus mampu bekerja sama dengan segenap pihak yang terlibat dalam Kegiatan Program Pemberdayan Masyarakat Miskin Perkotaan. Tim pendampingan ini memiliki peran dan posisi yang strategis dalam mendukung pelaksanaan program, turut menentukan berhasil tidaknya implementasi program pada masing- masing kampung. Kepada masyarakat kampung, secara moral Tim Pendamping memiliki tanggung jawab agar kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan baik, sehingga mampn rnenumbuhkan motivasi dan inisiatif masyarakat untuk berperan serta dalam menyukseskan program ini. Sedangkan kepada Pemerintah Kota Surabaya (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) Tim

17


Pendamping ini secara teknis dan administrasi juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dengan baik, agar pelaksanaan kegiatan pada masing-masing kampung dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan tanggungj awab tersebut Tim Pendamping masyarakat ini memiliki kewajiban antara lain:

18

Bentub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

*) Melaksanakan tugas-tugas pendampingan masyarakat dengan penuh tanggung jawab, dan memberikan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan pada masing- masing kampung sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. *) Terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan proyek, baik kegiatan di lapangan maupun kegiatan-kegiatan dalam rangka koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan. *) Terlibat secara aktif dalam kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap perkembangan pelaksanaan pada masingmasing kampung. *) Mendukung Pemerintah Kota Surabaya (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) dan masyarakat dalam upaya mencari pemecahan masalah yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan di lapangan. 5) Susunan Personil Tim Pendamping Untuk melaksanakan pendampingan masyarakat pada masing-masing kampung. Tim Pendamping masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua Tim Pendamping ini akan dibantu oleh seorang Koordinator Lapangan yang akan bertindak selaku koordinator bagi tenaga pendam19


ping di lapangan, dan selanjutnya untuk pelaksanaan tugas pendampingan masyarakat pada masing-masing kampung, maka Tim Pendamping ini akan menugaskan personil sebagai Pendamping Masyarakat untuk setiap lokasi kampung. 6) Gambaran Umum Kegiatan Pendampingan Masyarakat untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan. Berikut ini akan dipaparkan gambaran umum kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan: *) Tahap pra-pendampingan Pada tahap pra-pendampingan ini, terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya: - Kegiatan sosialisasi tentang program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan kepada masyarakat di Kelurahan sasaran. Tahap sosialisasi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan program kegiatan yang akan dilaksanakan, tata cara pelaksanaan dan partisipasi warga yang dapat dilakukan untuk mendukung program ini. - Kegiatan survey pendahuluan yang dilakukan Tim Pendamping dan pengurus UPKM di Kelurahan sasaran. - Pelaksanaan Kegiatan Lokakarya Kelembagaan Unit Pembinaan Keluarga Miskin

20

Bentub Kegiatan Pemberdayaan Masyarabat Misbin

(UP Km) yang merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi program. - Penyusunan Laporan Pendahuluan/ Petnniuk Teknis Pelaksanaan. *) Tahap Pendampingan di Lapangan Pada tahap pendampingan di lapangan ini, terdiri dari beberapa kegiatan di antaranya: - Seleksi dan Penentuan Keluarga Miskin (Gakin) dan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) oleh UPKm yang didampingi oleh Tim Pendamping (yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Surabaya cq. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perem- puan). - Setelah terbentuknya Unit Pembinaan Keluarga Miskin (UPKm), maka selanjutnya adalah pengajuan Rencana Kegiatan Kampung (RKK) yang disusun oleh UPKm. Penyusunan Kesepakatan Rencana Kegiatan Kampung (KRKK) dilakukan untuk,setiap tahap implementasi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (PMMP), KRKK ini berisi tentang kesepakatan-kesepakatan dari programprogram yang akan dilaksanakan dalam tiap tahap implementasi. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan program ini adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang telah dibentuk dan diawasi 21


oleh UPKm. - Setelah disepakatinya KRKK oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perem- puan (dalam hal ini adalah pimpinan proyek) dan ketua UPKm, maka untuk selanjutnya adalah tahap pencairan dan penyerapan dana ke Gakin dan KUBE untuk melaksanakan program-program pembangunan kampung yang telah disepakati bersama dalam KRKK. b.2. Pemberian Pelatihan

Untuk jenis pelatihan yang akan dilaksanakan antara lain: 1) Pelatihan Kolektif untuk menyiapkan program kegiatan yang dilakukan secara kolektif atau kelompok anggota masyarakat meliputi: Lingkungan, rumah, dan keluarga sehat. - 10program pokok PKK. Kewirausahaan. 2) Pelatihan Individual untuk menyiapkan program kegiatan yang dilakukan secara individual atau kelompok kecil masyarakat. 3) Bentuk Pelatihan Penghayatan SDM yang terdiri dari: *) Pelatihan Sumber Daya Manusia (individual) Memasak, dengan diutamakan untuk

22


Gakin yang mempunyai usaha di bidang makanan, dan berminat pada ketrampilan memasak. Menjahit, dengan peserta diutamakan untuk Gakin yang mempunyai minat terhadap ketrampilan menjahit. Membuat Kue, dengan diutamakan untuk Gakin yang mempunyai usaha di bidang makanan dan berminat pada ketrampilan membuat kue. Kursus Mengemudi, dengan diutamakan untuk Gakin yang mempunyai usaha di bidang makanan dan berminat pada ketrampilan mengemudi. Perbengkelan/Montir, dengan diutamakan untuk Gakin yang mempunyai usaha di bidang makanan dan berminat pada ketrampilan perbengkelan/montir. Kursus Komputer, dengan diutamakan untuk Gakin yang mempunyai usaha di bidang makanan dan berminat pada ketrampilan komputer. *) Pelatihan Sumber Daya Manusia (Kolektif) Ada 5 materi yang akan diberikan dalam pelatihan kolektif ini, yaitu pelatihan rumah sakit dan lingkungan sehat, keluarga sehat, dan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan mengenai 10 program pokok PKK dan Pelatihan 23


Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Peserta diutamakan untuk Gakin penerima bantuan pinjaman PMMP. *) Penguatan Pengelola Penguatan pengelola sebaiknya diberikan pada saat pra-pelaksanaan, dan pada pelaksanaan program kegiatan yang bertujuan untuk memberikan, juga meningkatkan ketrampilan mengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan. Kegiatan ini meliputi penguatan dalam perencanaan kegiatan, sosialisasi dan advokasi, pengadministrasian kegiatan program, serta monitoring dan evaluasi, dan lain-lain. *) Program Daya Usaha, yang terdiri dari: Stimulan Modal Usaha untuk keluarga miskin melalui pinjaman bantuan dan bergulir di mana besar pinjaman akan ditentukan melalui rapat penyandang dana dengan pengelola program. Pengelola bantuan ini dilaksanakan oleh kelompok usaha ekonomi bersama (KUBE) yang telah dibentuk oleh masyarakat. *) Program Daya Lingkungan yang terdiri dari: perbaikan rumah dan perbaikan lingkungan.

24


Dana untuk perbaikan rumah dan lingkungan diberikan kepada keluarga miskin dan lingkungannya. Besarnya dana ditentukan oleh penyandang dana dan pengelola. b.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pemanfaatan dana dimonitor dengan format-format monitoring yang disusun oleh KUBE-KUBE, dinilai oleh pengelola dana (UPKM), dan diketahui oleh Konsultan Pendamping. Monitoring ini akan dilengkapi dengan rekaman visual (foto) dari keadaan 0%, 25%, 50%, 75% hingga 100%. Kegiatan evaluasi dan monitoring ini akan terus dilaksanakan oleh masyarakat selama dana masih bergulir, meskipun secara kontraktual Konsultan Pendamping telah selesai masa kerjanya. Untuk mendukung pelaksanaan Program-program Pemberdayan Masyarakat Miskin Perkotaan pada masing-masing lokasi kampung. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan Tim Pendamping yang akan berperan sebagai motivator dan fasilitator agar implementasi programprogram pada masing-masing kawasan kumuh dapat sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pendampingan ini lebih bersifat sebagai kegiatan untuk memotivasi

25


masyarakat kampung, agar mereka lebih peduli terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayan masyarakat miskin perkotaan. 3. Pembiayaan dan Anggaran

Dana kegiatan pembangunan fisik dan permodalan untuk masyarakat dimanfaatkan dengan menggunakan dua pola, yaitu: a. Dana Habis/Hibah Yaitu dana dimanfaatkan oleh warga tanpa harus dikembalikan/diangsur. Kegiatan yang dibiayai secara hibah adalah kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat bagi warga atau masyarakat secara luas/umum (komunal); dan dalam hal ini meliputi: kegiatan perbaikan fisik lingkungan dan kegiatan penguatan lembaga pengelola program di masyarakat. b. Dana/Pinjaman Bergulir Yaitu dana dimanfaatkan dalam bentuk pinjaman lunak yang diberikan kepada warga dan harus dikembalikan kepada pengelola dana program di kampung, dan nantinya digulirkan atau dipinjamkan kepada warga lainnya. Kegiatan yang dibiayai dengan dana bergulir (pinjaman) adalah kegiatan yang memberikan manfaat kepada warga (KK) secara individual, dan dalam hal ini meliputi: kegiatan program pelatihan ketrampilan, pinjaman rumah tangga untuk perbaikan rumah, dan Kredit Modal

26


4.

Usaha Kecil.

Sasaran Penerima Program

Kelompok sasaran (target group) yang akan diberi bantuan program adalah warga kampung dengan kategori Keluarga Miskin (Gakin) di mana penyusunan rencana kegiatan, seleksi, dan penyusunan skala prioritasnya, ditentukan berdasarkan aspirasi dan dimusyawarahkan oleh warga masyarakat kampung itu sendiri. Penajaman sasaran dilakukan dengan memperhatikan kriteria-kriteria, baik dari aspek teknis, yaitu objek yang akan ditangani/dibiayai sesuai dengan persyaratan pada tiap komponen program (misal, ukuran bangunan); dan aspek non-teknis, yaitu hal-hal yang menyangkut kemampuan dan kredibilitas penerima pinjaman (misalnya: kemampuan KK untuk mengangsur pinjaman). 5.

Kelembagaan Lokal

Untuk pelaksanaan kegiatan program pemberdayan masyarakat miskin perkotaan pada masing-masing kampung akan dilakukan penguatan, atau dibentuk suatu lembaga (forum) lokal yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana secara berkelanjutan. Pola pembentukan kelembagaan lokal harus berdasarkan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat (bottom up).

27


6. Sasaran dan Target

Target keluaran (out put) dan hasil yang diharapkan dari kegiatan pendampingan masyarakat dan implementasi kegiatan sosial pada masingmasing kampung ini adalah: telah diberikannya Pelatihan Ketrampilan bagi Keluarga Miskin; terbentuknya KUBE bagi Keluarga Miskin; diperbaikinya rumah tidak layak huni; diperbaikinya unit prasarana lingkungan; tersalurkannya bantuan modal pinjaman (stimulan) bagi KUBE.

PEMBERD/W/MN NELAYAN TRADISIONAL Bagong Suyanto

1. Pendahuluan

Yang disebut nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, nelayan tradisional lebih berorientasi pada peme-

28

Pemberdayaan Nelayan Tradisional

nuhan kebutuhan sendiri (subsistence). Dalam arti hasil alokasi hasil tangkapan yang dijual lebih banyak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, khususnya pangan, dan bukan diinvestasikan kembali untuk pengembangan skala usaha (Satria, 2001). Berbeda dengan nelayan modern yang acapkali mampu merespon perubahan, lebih kenyal dalam menyiasati tekanan perubahan dan kondisi overfishing, nelayan tradisional sering kali justru mengalami proses marjinalisasi, dan menjadi korban dari program pembangunan/modemisasi perikanan yang sifatnya a-historis. Akibat keterbatasan teknologi yang dimiliki, ruang gerak nelayan tradisional umumnya sangat terbatas: mereka hanya mampu beroperasi di perairan pantai {inshore). Kegiatan penangkapan ikan dilakukan dalam satu hari sekali melaut (one day afishing trip) (Kusnadi, 2003:86). Beberapa contoh nelayan yang termasuk tradisional adalah nelayan jukung, nelayan pancingan, nelayan udang, dan nelayan teri nasi. Sejak krisis mulai merambah ke berbagai wilayah pertengahan tahun 1997, nelayan tradisional boleh dikata adalah kelompok masyarakat pesisir yang paling menderita, dan merupakan korban pertama dari perubahan situasi sosialekonomi yang terkesan tiba-tiba, namun berkepanjangan. Bisa dibayangkan, apa yang dapat 29


dilakukan nelayan tradisional untuk bertahan dan melangsungkan kehidupannya, jika dari hari ke hari potensi ikan di luar makin langka karena cara penangkapan yang berlebihan? Dengan hanya mengandalkan pada perahu tradisional dan alat tangkap ikan yang sederhana, jelas para nelayan tradisional ini tidak akan pernah mampu bersaing dengan nelayan modern yang didukung perangkat yang serba canggih dan kapal besar yang memiliki daya jangkau jauh dan lebih luas. Bagi nelayan tradisional, musim kemarau yang panjang bukan saja sama dengan memper- lama masa kesulitan mereka dalam memperoleh hasil tangkapan, tetapi juga menyebabkan kehidupan mereka menjadi makin miskin, dan mereka terpaksa masuk dalam perangkap hutang yang tidak berkesudahan. Keterbatasan kemampuan nelayan-nelayan tradisional dalam berbagai aspek adalah hambatan potensial bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi kemiskinan yang membelit mereka selama ini (Kusnadi, 2003:98). Pemerintah sendiri, sebetulnya bukan tidak memahami penderitaan dan tekanan kemiskinan yang dialami masyarakat desa pesisir, khususnya para nelayan tradisional. Salah satu progam pembangunan yang dirancang khusus untuk membantu upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir adalah Program

30


PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pantai). Seperti dikatakan Meriteri Kelautan dan Per- ikanan RI bahwa sasaran Program PEMP adalah nelayan tradisional, nelayan buruh, pedagang, dan pengolah ikan berskala kecil, pembudidaya ikan berskala kecil, dan pengelola sarana penunjang usaha perikanan berskala kecil, yang mana mereka semua adalah termasuk kelompok sosial dalam masyarakat pesisir yang memiliki kerentanan ekonomi (Kusnadi, 2003:xvi). Di atas kertas, PEMP sebetulnya adalah salah satu program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa pesisir secara terencana dan berkelanjutan. Tetapi, yang menjadi masalah di wilayah dan komunitas tertentu seperti desa pantai, berbagai upaya untuk memberdayakan kegiatan ekonomi produktif rakyat miskin atau ekonomi rakyat, sering kali gagal karena kompleksnya permasalahan yang membelenggu komunitas nelayan, khususnya nelayan tradisional. Bagi nelayan tradisional, persoalan yang dihadapi bukan sekadar makin terbatasnya sumber daya laut yang bisa dieksplorasi, tetapi juga karena keterbatasan mereka sendiri. Yang namanya usaha perikanan yang ditekuni nelayan tradisional, sebagian besar umumnya masih didominasi usaha berskala kecil, teknologi sederhana, sangat dipengaruhi irama musim, dan 31


hasil-hasil produksinya pun terbatas hanya untuk konsumsi lokal. Pengalaman selama ini telah menunjukkan bahwa tidak mudah mengatasi kemiskinan struktural yang membelenggu nelayan tradisional di berbagai segi kehidupan. Kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, selain dipengaruhi sejumlah kelemahan internal, juga karena pengaruh faktor eksternal. Kerterbatasan pendidikan, kurangnya kesempatan untuk mengakses dan menguasai teknologi yang lebih modem, dan tidak dimilikinya modal yang cukup adalah faktor-faktor internal yang sering kali menyulitkan usaha-usaha untuk memberdayakan kehidupan para nelayan tradisional. Di lain pihak, ada sejumlah faktor eksternal, seperti makin terbatasnya potensi sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan nelayan, persaingan yang makin intensif, mekanisme pasar, posisi tawar nelayan di hadapan tengkulak, keadaan infrastruktur pelabuhan perikanan, dan yurisdiksi daerah otonomi adalah beban tambahan yang makin memperparah keadaan. Siapakah yang harus dipersalahkan? Banyak kajian telah membuktikan bahwa tekanan kemiskinan struktural yang melanda kehidupan nelayan tradisional sesungguhnya disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks (Satria, 2002; Suyanto dkk., 2003). Faktor-faktor

32


tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal, akses, dan jaringan perdagangan ikan yang eksplotatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan atau Revolusi Biru yang mendorong terjadinya pengurasan sumber daya laut secara berlebihan. Proses demikian masih terus berlangsung hingga sekarang, dan dampak lebih lanjut yang sangat dirasakan oleh nelayan adalah semakin menurunnya tingkat pendapatan mereka dan sulitnya memperoleh hasil tangkapan. Hasil-hasil studi tentang tingkat kesejahteraan hidup di kalangan nelayan, telah menunjukkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi atau ketimpangan pendapatan merupakan persoalan krusial yang dihadapi dan tidak mudah untuk diatasi (Kusnadi, 2002: 2627). Di Propin si Jawa Timur, menurut catatan dari sekitar 1,7 juta jiwa penduduk yang menekuni pekerjaan sebagai nelayan (10,6% dari total nelayan di Indonesia) diperkirakan sekitar 70% masih tergolong miskin (Kompas, 29 April 2003). Di berbagai desa pantai Propinsi Jawa Timur, modernisasi perikanan selain menyebabkan terjadinya proses marjinalisasi nelayan tradisional dan nelayan kecil, kebijakan ini juga telah mendorong timbulnya situasi 33


overfishing di sejumlah kawasan perairan. Gejala demikian dan tidak terkontrolnya penggunaan peralatan tangkap yang bisa merusak kelestarian lingkungan telah menimbulkan kompetisi yang semakin ketat dalam mem- perebutkan sumber daya perikanan, sehingga ujung-ujungnya bisa ditebak: konflik menjadi terbuka, pembakaran kapal trawl terjadi di berbagai perairan, kes.enjangan sosial-ekonomi makin men- jadijadi, dan kemiskinan bertambah meluas di kawasan desa pantai. Untuk mencegah agar polarisasi sosial-ekonomi dan konflik antarnelayan modern dengan nelayan tradisional tidak makin meluas, saat ini yang dibutuhkan tak pelak adalah strategi pembangunan dan pemberdayaan komunitas nelayan miskin dan benar-benar efektif. Studi sebagaimana dilaporkan bermaksud untuk belajar dari berbagai kekurangan yang selama ini mewamai pelaksanaan program-program pemberdayaan komunitas pantai yang telah dilakukan, untuk kemudian merumuskan strategi baru yang lebih baik. Studi ini penting dilakukan, sebab sebagai kelompok komunitas nelayan yang relatif paling miskin, nelayan tradisional bagaimana pun harus diberi kesempatan untuk memperbaiki taraf kehidupannya, termasuk pula meningkatkan daya tahan mereka menghadapi perubahan situasi sekeras apa pun.

34


Populasi studi ini adalah keluarga nelayan tradisional yang tersebar di sepanjang wilayah pesisir Propinsi Jawa Timur. Sebagai sampel lokasi penelitian, dalam penelitian ini secara purposive telah dipilih 4 kabupaten, yakni: Kabupaten Lamongan, Banyuwangi, Malang, dan Trenggalek. Dalam penelitian ini, jumlah responden yang diwawancarai adalah 200 keluarga nelayan tradisional. 2. Kondisi Ekonomi

Komunitas desa pantai, khususnya nelayan tradisional pada dasamya adalah kelompok masyarakat yang kehidupannya sangat tergantung pada hasil laut. Seperti juga masyarakat petani yang kehidupannya tergantung pada irama musim, pasang-surut kelangsungan hidup keluarga nelayan tradisional sangat dipengaruhi musim panen dan paceklik ikan. Ketika laut sedang tak bersahabat, dan ikan-ikan cenderung bersembunyi di dasar laut, maka pada saat itu pula rejeki terasa seret, dan jangan heran jika banyak keluarga-keluarga nelayan tradisional kemudian harus hidup serba irit, bahkan kekurangan. Berbeda dengan juragan kapal atau nelayan modem yang rata-rata hidup berkecukupan, kondisi ekonomi keluaga nelayan tradisional sering 35


kali hidup serba pas-pasan (28,5%), relatif kekurangan (17,5%) atau bahkan sangat kekurangan (16%). Dari 200 keluarga nelayan tradisional yang diteliti hanya 35% yang merasa kehidupannya sekarang cukup, dan 3% menyatakan kehidupannya sekarang berlebih. Dengan kondisi musim rame ikan yang hanya sekitar tiga bulan dalam setahun, memang sulit berharap keluarga nelayan tradisional bisa memperoleh penghasilan rutin yang memadai, apalagi menabung. Tabel 1 Kondisi Ekonomi dan Pemilikan Pekerjaan Sampingan Kondisi Ekonomi Sehari-hari

Kondisi Kesejahteraan Setahun Terakhir Pemilikan Pekerjaan Sampingan

Sangat kurang Relatif kurang

16,0% 17,5%

Pas-pasan Cukup Berlebih

28,5% 35,0% 3,0%

Membaik Relatif sama saja Memburuk

18,5% 42,5% 39,0%

Tidak memiliki pekerjaan sampingan Ya, memiliki pekerjaan sampingan tetap Ya, memiliki tapi tidak tetap

64,0% 20,0% 16,0%

Tidak memiliki pekerjaan Pekerjaan Sampingan sampingan yang Ditekuni Pedagang Pracanagan Buruh bangunan Tukang ojek Sektor informal Sektor industri kecil Serabutan'

64,0% 3,5% 2,5% 1,5% 3,5% 1,0% 3,0% 21,0%

Bagi juragan kapal dan nelayan modern yang 36


memiliki banyak perahu, asset produksi lebih, memiliki sumber pemasukan alternatif di luar sektor perikanan yang bisa diandalkan, dan ditambah lagi dengan pemilikan tabungan yang cukup, memang kondisi ekonomi mereka relatif tidak akan terpengaruh musim. Tetapi, orangorang seperti ini di wilayah desa pantai umumnya bisa dihitung dengan jari. Seperti ditemukan dalam penelitian ini, dari 200 keluarga nelayan tradisional yang diwawancarai, sekitar tiga perempatnya mengaku kehidupan sehari-hari mereka relatif pas-pasan. Dalam struktur sosial di desa pantai, keluarga nelayan tradisional ini umumnya tergolong keluarga miskin, atau maksimal mereka berada sedikit di atas garis kemiskinan atau near poor. Bisa dibayangkan, apa yang dapat dilakukan keluarga nelayan tradisional jika hasil sehari-hari yang mereka peroleh tidak menentu, sementara kebutuhan sehari-hari terus melambung tak terkendali? Jika selama ini banyak kajian menyatakan bahwa nelayan pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang tergolong paling miskin (Mubyarto, 1984; Kusnadi, 2002), maka yang namanya keluarga nelayan tradisional boleh jadi adalah lapisan yang lebih miskin lagi: mereka adalah korban pertama yang paling menderita dan mengalami marjinalisasi akibat proses 37


modernisasi perikanan dan tekanan krisis. Seperti diakui responden penelitian ini, bahwa dalam setahun terakhir kondisi ekonomi mereka cenderung memburuk (39%) atau sekurangkurangnya tetap miskin seperti yang sudah-sudah. Dari 200 nelayan tradisional yang diteliti hanya 18,5% yang menyatakan kondisi kesejahteraannya setahun terakhir cenderung membaik. Bagi warga masyarakat di desa pantai seperti keluarga nelayan tradisional, tekanan krisis dan memang terasa makin berat tatkala jumlah ikan yang ada di perairan sekitar mereka makin lama makin langka. Di perairan sekitar Pulau Jawa, kondisi sumber daya laut umumnya sudah over exploited. Nelayan tradisional yang hanya mengandalkan teknologi sederhana, sebagian besar mengaku hasil tangkapan mereka makin lama makin menurun (Suyanto, 2003). Sebagian besar informan yang diwawancarai menyatakan bahwa sejak satu atau dua tahun terakhir pendapatan kaum nelayan memang tidak lagi bisa diandalkan, kecuali juragan kapal yang memiliki jaring dan me sin yang mampu membawa awaknya mencari ikan jauh ke tengah laut. Cuma, masalahnya berapa jumlah warga desa pantai yang termasuk juragan kapal? Model-Model Pemberdayaan Masyarakat

Untuk saat ini, di desa pantai yang diteliti me38

j

f |

Pemberdayaan Nelayan Tradisional mang cukup banyak nelayan modern, dan mereka .

I

.

mengaku telah memiliki perahu bermotor sebagai i alat untuk mendukung/mencari ikan di laut, atau [ secara ringkas mereka dikategorikan nelayan modern. Akan tetapi, ukuran modernitas nelayan sen| diri sebetulnya bukan semata-mata karena mengf gunakan motor untuk menggerakkan perahu, j melainkan juga pada besar-kecilnya motor yang f digunakan, serta tingkat eksploitasi dari alat tangf kap yang digunakan (Sawit, 1988:67-68). Selain | itu, wilayah tangkap juga menentukan ukuran modernitas suatu alat. Teknologi penangkapan ikan yang modem akan cenderung memiliki kemampuan jelajah sampai di lepas pantai (offshore), sebaliknya untuk nelayan tradisional wilayah tangkapnya biasanya hanya sebatas pada perairan pantai. Tabel 2 Kemampuan Keluarga Nelayan Tradisional Memenuhi Berbagai Kebutuhan Kondisi Saat Ini

Selalu Mampu

Jumlah

Mampu 4,5%

92,5%

100%

47,5%

35%

17,5%

100%

Kebutuhan kesehatan

32%

39%

29%

100%

Biaya sosial lingkungan

42,5%

30%

27,5%

100%

Bentuk Tekanan

Memenuhi kebutuhan seharihari

Sering

Terkadang

Tidak

Tidak

Mampu 3%

Kebutuhan pendidikan anak

Kebutuhan Hidup (Dalam %, N=200) 39


Bagi nelayan tradisional, jelas dengan tidak memiliki alat tangkap ikan yang modern akan menyebabkan kehidupan mereka makin terpuruk tatkala sumber daya laut makin langka. Nelayan tradisional ini, mereka umumnya adalah kelompok masyarakat desa pantai yang paling miskin, dan tidak berdaya. Dikatakan tidak berdaya karena mereka rawan menjadi korban eksploitasi para tengkulak dan pengijon. Dikatakan miskin, karena perbulan penghasilan mereka sekeluarga rata-rata hanya berkisar antara 250-500 ribu. Bisa dibayangkan, apa yang dapat dilakukan keluarga nelayan tradisional jika penghasilan mereka hanya sekecil itu? Dengan jumlah anak rata-rata lebih dari 2-3 orang, mungkinkah mereka dapat menghidupi keluarganya secara layak? Seseorang yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan tradisional saja, kondisi ekonominya bisa dipastikan kurang-lebih sama dengan buruh nelayan. Hanya bedanya, jika buruh nelayan berpenghasilan kecil akibat sistem bagi hasil yang timpang, maka untuk nelayan tradisional penghasilan mereka pas-pasan karena hasil tangkapan ikan setiap harinya memang sedikit atau bahkan sama sekali kosong tatkala musim paceklik ikan tiba. Menurut pengakuan nelayan tradisional yang diteliti, memang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari sampai saat ini relatif tidak menjadi masalah meski mungkin dalam ukuran yang sangat sederhana. Tetapi, lain soal bila 40


responden ditanya tentang kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar lain di luar kebutuhan pangan. Ketika responden ditanya tentang kebutuhan pendidikan anak, misalnya hampir separuh responden (47,5%) menyatakan sering kali tidak mampu, dan 35% responden menyatakan terkadang tidak mampu. Hal yang sama juga terjadi ketika responden ditanya tentang kemampuannya memenuhi kebutuhan kesehatan dan biaya sosial lingkungan. Hampir separuh responden menya-

41


takan mereka sering kali tidak mampu ketika ada salah satu anggota keluarganya yang jatuh sakit. Dengan besar penghasilan yng sangat minimal dan pas-pasan untuk makan sehari-hari, memang berat jika keluarga nelayan tradisional yang miskin itu harus mengeluarkan biaya ekstra untuk berobat ke dokter, atau membeli obat di apotik yang menurut ukuran mereka relatif mahal. Kalau berbicara idealnya, memang sebuah keluarga yang tidak lagi bisa mengandalkan kelangsungan hidupnya hanya dari satu mata pencaharian di sektor perikanan, maka pilihan yang paling realistis adalah berusaha mencari sumber pendapatan alternatif, terutama pekerjaan di sektor non-perikanan yang tidak terpengaruh musim. Tetapi, untuk mewujudkan hal ini tentu tidaklah semudah membaik telapak tangan. Ada sejumlah faktor yang sering kali mempersulit kemungkinan responden untuk melakukan deversifikasi usaha atau mencari pekerjaan lain di luar sektor perikanan. Pertama, berkaitan dengan persoalan tingkat pendidikan responden yang rata-rata rendah. Bagi warga masyarakat desa pantai yang memiliki keahlian khusus dan berpendidikan tinggi, jika pada satu titik hasil dari sektor perikanan tidak lagi bisa mereka harapkan,-kemungkinan untuk beralih profesi paling-tidak di atas kertas masih terbuka. 42


Seseorang yang berpendidikan sarjana, misalnya masih mungkin ia mengadu nasib ke kota besar dengan berbekal ijazah yang dimiliki. Tetapi, bagi nelayan tradisional yang tidak berpendidikan dan tidak memiliki ketrampilan alternatif, maka matihidup mereka sebetulnya mudak tergantung pada hasil dari sektor perikanan. Kedua, berkaitan dengan penguasaan ketrampilan alternatif yang dimiliki responden. Selama ini, sebetulnya sudah segala cara ditempuh dan dikembangkan penduduk desa pantai untuk mencari sumber alternatif, namun tidak sekalidua kali responden yang diteliti mengaku seolaholah selalu menemui jalan buntu. Akibat tidak memiliki ketrampilan yang memadai dan juga karena tidak dimilikinya aset produksi yang cukup layak, maka upaya untuk mencari pekerjaan baru bagi seorang nelayan tradisional yang miskin jelas bukan hal yang mudah dilakukan. Dari tabel 13 bisa kita lihat, bahwa sebagian besar responden umumnya tidak memiliki atau menguasai variasi ketrampilan yang memadai. Ketrampilan di bidang kerajinan atau industri kecil, misalnya sebanyak 86% responden mengaku tidak menguasainya. Demikian pula ketrampilan di sektor pertanian (75,5%), pertukangan (86,5%), buruh bangunan (85%) atau ketrampilan mengemudi kendaraan roda empat (93%), semuanya rata-rata tidak dikuasai 43


oleh nelayan tradisional. Jadi, sekali pun ke tengah-tengah mereka belakangan ini telah dikucurkan dana program pemberdayaan desa pantai yang besar, tetapi jika tidak didukung dengan kemampuan untuk mengembangkan alternatif usaha, maka bisa dipastikan program itu akan gagal di tengah jalan. Ketiga, berkaitan dengan dukungan asset produksi yang dimiliki responden. Kalau pun responden memiliki dan mengusai jenis ketrampilan tertentu, pertanyaan berikutnya adalah: mungkinkah mereka mengembangkan sebuah usaha baru atau kegiatan produktif yang prospektif, jika yang namanya aset produksi ternyata hanya sebagian kecil responden yang memiliki. Modal uang di atas 1 juta (82,5%) atau sepeda motor (75%) untuk mendukung kelancaran mobilitas keluarga nelayan tradisional dalam mengembangkan usaha baru, ternyata bagi sebagian besar responden masih merupakan hal yang langka. Demikian juga ketika responden ditanya apakah memiliki mesin sederhana untuk mendukung pengmbangan usaha industri kecil di sektor perikanan, ternyata 96,5% responden menyatakan tidak memilikinya. Dengan demikian, akibat tidak memiliki dukungan sumber daya yang cukup, maka nyaris mustahil sebuah keluarga nelayan miskin yang hidupnya pas-pasan dan tidak berketrampilan akan dapat mengembangkan usaha alternatif dengan mak-

44


simal. Dalam penelitian ini, ketika ditanya tentang pekerjaan alternatif apa yang dimiliki, sebagian besar responden menjawab tidak memiliki (64%). Dari 200 keluarga yang diteliti, hanya 20% yang secara terus terang mengaku memiliki pekerjaan alternatif atau sampingan yang sifatnya tetap, dalam arti dari segi pemasukan sudah bisa secara rutin diandalkan. Sementara itu, sebanyak 16% responden mengaku hingga kini masih belum memiliki pekerjaan sampingan yang tetap: masih bersifat sambilan dan tidak bisa diandalkan sebagai salah satu sumber pemasukan rutin bagi keluarganya. Bagi keluarga miskin di komunitas desa pantai, lantas apa yang mereka lakukan untuk bertahan dan melangsungkan hidupnya? Di kalangan keluarga nelayan tradisional, sudah lazim terjadi kiat pertama dan yang paling mudah, meski sebenarnya sangat terpaksa mereka lakukan, untuk menyiasati krisis adalah dengan melakukan berbagai pnyederhanaan kegiatan konsumsi seharihari atau dalam bentuk mengurangi frekuensi makan, khususnya bagi orang tua yang sudah terbiasa menahan lapar (Suyanto dan Karnaji, 2001). Sudah menjadi cara paling umum, apabila kondisi keuangan memang tidak memungkinkan, maka cara yang paling mudah dilakukan keluargakeluarga miskin adalah makan seadanya, menye45


derhanakan menu makanan, dan sejenisnya yang penting setiap hari pengeluaran bisa lebih diirit. Jadi, ketika tekanan kemiskinan dirasa makin kuat, maka yang dilakukan keluarga nelayan tradisional adalah mencoba mengikat sabuk lebih kencang, dengan jalan makan sekali sehari atau beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah. Bila kiat pertama yang dilakukan masih belum mencukupi, usaha yang dikembangkan keluarga-keluarga miskin untuk tetap bertahan hidup adalah dengan menggadaikan atau menjual barang, utang ke sana-sini, dan yang tak kalah penting dengan mengandalkan pada dukungandukungan kerabat: semacam mekanisme bertahan hidup dengan cara mencari asuransi sosial dari kerabat yang difungsikan sebagai semacam patron. Seperti diakui sebagian besar keluarga nelayan tradisional, bahwa salah satu strategi yang acapkali mereka kembangkah untuk mengatasi tekanan kebutuhan hidup sehari-hari adalah dengan mengandalkan dukungan dari kerabat. Kendati tidak dijelaskan bantuan apa yang dapat mereka peroleh dari kerabat, tetapi menurut penuturan responden, keberadaan kerabat sesungguhnya adalah semacam asuransi sosial yang sifatnya sangat fungsional untuk tempat melakukan sambatan. Berbeda dengan keluarga di kota yang kebanyakan bertipe keluarga batih (nuclearfamily), di

46


daerah desa pantai keluarga-keluarga yang tinggal umumnya lebih berpola somah [extended family), di mana hubungan personal antaranggota kerabat masih sangat erat satu dengan yang lainnya. Peter von Blakenburg dan Reinhold Sachs, misalnya menyatakan bahwa bagi keluarga miskin, fungsi kerabat pada dasarnya memang bukan hanya sebagai tempat untuk mensosialisasikan anak-anak, tetapi kerabat juga berfungsi sebagai kelompok primer yang menopang dan memberikan jaminan sosialekonomi bagi anggota kerabat- nya (Planck, 1993). Masalahnya sekarang: sejauh mana peran kerabat seperti ini dapat terus diper- tahankan oleh masyarakat di desa pantai yang kehidupannya belakangan ini makin kontraktual dan komersial?

3. Riwayat Usaha

Bagi masyarakat desa pantai, nelayan tradisional boleh jadi adalah lapisan atau kelas sosial yang berada pada posisi terbawah, terutama dari segi ekonomi. Banyak studi telah membuktikan bahwa, keluarga nelayan tradisional umumnya lebih miskin daripada keluarga petani, pengrajin, dan bahkan pekerja di sektor informal (Suyanto, 2003; Kusnadi, 2004; Satria, 2002). Bagi para nelayan tradisional, khususnya mereka'yang diwawancarai dalam penelitian ini, sering kali hidup memang tidak terlalu menawar47


kan banyak pilihan. Sekali pun disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari hasil dari melaut acapkali tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi karena pekerjaan itu sudah mereka tekuni bertahun-tahun, bahkan merupakan usaha warisan secara turun-temurun, maka tidak bisa lain, yang dilakukan adalah menjalani dan menerimanya sebagai takdir. Tidak sedikit responden yang diteliti mengaku sudah menekuni pekerjaan sebagai nelayan tradisional lebih dari 25 tahun. Paling tidak hampir dua pertiga responden mengaku sudah menekuni pekerjaannya sekarang lebih dari satu dasawarsa. Dari 200 nelayan tradisional yang diteliti, sebanyak 14% mengaku baru menekuni pekerjaan ini kurang dari 6 tahun. Responden yang tergolong pemain baru dalam dunia perikanan laut ini, umumnya adalah anak-anak muda yang melanjutkan tradisi pekerjaan orang tuanya: menjadi nelayan tradisional. Berbeda dengan anak-anak muda di daerah pertanian yang sebagian nekat mengadu nasib menjadi migran atau TKI/TKW luar negeri, untuk anak-anak muda di lingkungan komunitas pesisir, sebagian dari mereka tetap memilih mengadu nasib di laut: menjaring atau menjala ikan tanpa ada sedikit pun keinginan untuk memutus mata rantai takdirnya. Kalau berbicara di atas kertas, memang secara rasional sebuah pekerjaan yang tidak lagi men-

48


janjikan, bahkan acapkali hasilnya nihil karena sumber daya laut yang makin langka, logikanya pekerjaan itu harus segera ditinggalkan dan kemudian mencari pekerjaan alternatif yang lebih menjanjikan. Tetapi, yang menarik adalah: kendati nasib sebagian besar nelayan tradisional acapkali berkutat dengan tekanan kemiskinan dan bahkan mengalami marjinalisasi karena proses modernisasi perikanan, temyata masih banyak orang-orang di desa pantai yang tetap memilih menekuni pekerjaan ini. Tekanan dari berbagai sisi termasuk kemiskinan, struktur sosial yang rigid, lemahnya persaingan berebut sumber daya alam di lautan, dan lemahnya posisi bargaining mereka di hadapan tengkulak, anehnya tidak menjadi penyebab hengkangnya orang-orang yang menekuni bidang ini untuk kemudian mencari pekerjaan di sektor non-perikanan. Studi ini menemukan, alasan utama responden menekuni pekerjaan sebagai nelayan tradisional adalah karena tidak ada alternatif pekerjaan lain yang dapat mereka akses (38%). Berbeda dengan lingkungan kota besar yang dalam banyak hal lebih menawarkan kemudahan, dan memiliki kemampuan involuif yang luar biasa untuk menyerap setiap penambahan migran dan tenaga kerja baru. Untuk daerah pantai, kesempatan bagi warga untuk mencari pekerjaan alternatif acapkali seperti menemui jalan buntu. 49


Bagi warga masyarakat yang tinggal di desa atau daerah dengan sumber daya ekonomi yang mencukupi dan relatif bervariasi di luar sektor perikanan, sebetulnya di sana ada banyak kesempatan yang memungkinkan penduduk desa setempat menekuni bidang lain di luar nelayan. Cuma, sayangnya dalam kenyataan tidak semua daerah pantai memiliki potensi sumber daya alam yang dapat mendukung nelayan tradisional atau buruh nelayan yang miskin untuk mencari pekerja-a? an di luar sektor perikanan. Bisa dibayangkan, bagaimana mungkin warga desa pantai dapat mencari pekerjaan alternatif lain di luar sektor perikanan jika mereka tinggal di daerah tandus yang tidak memiliki areal pertanian yang dapat didaya- gunakan. Kondisi alam yang tandus dan kering jelas akan mengakibatkan kesempatan bagi penduduk untuk mengeksplorasi sumber daya alam di sekitarnya menjadi terbatas. Dari 200 nelayan tradisional yang diteliti, sebanyak 22,5% responden menyatakan alasan utama mereka menekuni pekerjaannya sekarang adalah karena sesuai dengan keahlian. Responden yang memberi alasan seperti ini antara lain dikarenakan sejak usia anak-anak telah dikenalkan dan ikut terlibat langsung dengan pekerjaan orang tuanya. Seperti sudah dikaji Suyanto dkk.

50


(2003), bahwa keterlibatan anak-anak dalam pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan tradisional atau buruh nelayan umumnya lebih banyak didasarkan pada kebutuhan ekonomi keluarga yang kekurangan, sehingga mereka kemudian memutuskan untuk melibatkan anak-anak dalam kegiatan produktif. Bagi keluarga nelayan tradisional, sehemat apa pun mereka menyiasati kebutuhan hidup, disadari bahwa semata hanya mengandalkan mata pencaharian sebagai nelayan jelas tidak akan pernah mencukupi. Seperti keluarga miskin lain, untuk menyiasati kebutuhan hidup cara yang dikembangkan keluarga-keluarga nelayan tradisional biasanya adalah dengan mendayagunakan sumber daya keluarga yang masih tersedia, khususnya istri dan anak. Tabel 3 Anggota Keluarga di Luar Kepala Keluarga yang Ikut Bekerja Anggota-Keluarga

Ya F

Tidak %

F

%

Isteri

130

65,0

70

35,0

Anak

91

45,5

109

54,5

Orang Tua

25

12,5

175

87,5

Jumlah F % 100. 200 0 100. 200 0 100. 200 0

Dari 200 responden yang diteliti, 65% menyatakan bahwa saat ini istri mereka bekerja di sektor non-perikanan untuk memenuhi kebutuhan 51


hidup, terutama di musim paceklik ikan. Hasil studi ini sama seperti hasil kajian yang dilakukan Nurland (1987) bahwa para istri nelayan umumnya aktif bekerja dengan cara berdagang ikan, menjual hasil tangkapan suaminya atau menyiapkan kebutuhan bahan baku usaha keluarga. Sementara itu, studi yang dilakukan Andriati (1992) yang dilakukan di daerah pantai Kenjeran Surabaya menemukan bahwa para istri ikut terlibat aktif mengatasi kesulitan ekonomi keluarga dengan cara membantu menjual ikan hasil tangkapan suaminya. Studi yang dilakukan Indrawasih (1985) juga menemukan hasil yang kurang lebih sama: sebagian besar istri nelayan terlibat dalam pekerjaan berdagang ikan hasil tangkapan suaminya atau membeli dari nelayan lainnya. Selain itu istri-istri nelayan juga berdagang membuka warung yang menjual makanan kecil atau kebutuhan sehari-hari di sekitar rumahnya. Selain istri, anggota keluarga lainnya yang juga ikut bekerja membantu orang tua mereka mencari nafkah adalah anak-anak. Dari 200 responden yang diteliti, hampir separuh (45,5%) menyatakan bahwa anak-anak mereka terpaksa ikut bekerja membantu orang tua karena penghasilan orang tuanya tidak mencukupi. Seperti hasil studi Susilowati (1987), di lapangan penelitian ini menemukan anak-anak

52


perempuan biasanya membantu ibunya yang bekerja di industri-industri pengolahan ikan. Sedangkan studi yang dilakukan Kasim (1985) menemukan bahwa anak laki-laki usia sekolah telah ikut terlibat membantu orang tuanya yang bekerja sebagai buruh nelayan atau pandega. Anak-anak ini ikut mengangkut ikan dari perahu ke tempat pelelangan ikan atau pasar terdekat. Pendek kata, bagi komunitas desa pantai keterlibatan perempuan dan anak dalam kegiatan produktif bukanlah hal yang baru. Di pendaratan perahu atau di tepi pantai, bisa dilihat setiap hari para istri bekerja mengangkut ikan dari perahu yang baru datang. Di tempat lain para istri juga terlihat bekerja membersihkan perahu yang baru saja datang dari melaut. Di pasar-pasar ikan atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dipenuhi para istri nelayan yang menjadi pedagang ikan hasil tangkapan suaminya, atau menjadi perantara nelayan dan juragan lain untuk menjualkan hasil tangkapan dengan memperoleh sejumlah komisi. Biasanya besar komisi yang diperoleh pedagang perantara yang menjualkan ikan nelayan lainnya sekitar 10% dari jumlah yang berhasil dijual. Di industri kecil yang masih berkaitan dengan sektor perikanan, seperti pembuatan trasi atau krupuk ikan, tak sulit menemukan para istri nelayan dan sebagian anak perempuan aktif bekerja. Para istri nelayan acapkali terlihat menjemur 53


udang-udang kecil di tempat penjemuran. Di sisi lain terlihat istri nelayan dan anak-anak dengan cekatan tangannya sedang menggiling, memotong, dan mencetak bahan trasi membentuk kotak-kotak seukuran seperempat kilogram. Di tempat lain acapkali juga terlihat para istri ini sedang sibuk menjernyr trasi yang sudah dicetak dengan ukuran seberat seperempat kilogram berbentuk kotak-kotak di bawah terik panas matahari. Di tempat industri pembuatan ikan asin yang banyak terdapat di sekitar pantai, kelompok perempuan juga terlibat dalam pembuatan ikan kering. Para istri terlibat dalam semua tahap pekerjaan mulai pemilahan ikan, mengolah, menjemur, dan pengepakan. Ikan-ikan yang telah dibelah dan kemudian dilumuri garam dijemur di tempatnya yang terbuat dari bambu. Di lingkungan desa pantai, baik anak laki- laki maupun anak perempuan sudah biasa turut aktif bekerja membantu orang tuanya, bahkan terkadang dalam usia yang tergolong dini. Anak lakilaki biasanya ikut melaut ketika tidak sekolah atau membantu mengangkut ikan hasil tangkapan dari perahu ke daratan. Selain itu anak laki-laki biasanya juga terlihat meminta ikan kepada nelayan yang baru saja datang dari laut. Biasanya nelayan yang menjadi tempat meminta anak-anak adalah nelayan yang masih ada hubungan kerabat. Ikanikan pemberian nelayan ini kemudian dijual di

54


pasar sehingga mendapatkan sedikit tambahan uang. Di lingkungan komunitas masyarakat desa pantai, peran istri dan anak-anak dalam membantu ekonomi keluarga umumnya besar, dan bahkan tidak jarang menjadi sumber utama pemasukan keluarga. Di tengah situasi yang tidak menentu dan kecilnya pendapatan yang diperoleh nelayan, terutama pada musim paceklik ikan, maka peran istri dan anak menjadi sangat strategis. Apalagi pendapatan nelayan akhir-akhir ini dirasakan semakin berkurang karena terkurasnya sumber daya laut oleh kapal-kapal besar (trawl) yang tanpa pandang bulu menjaring ikan dari ukuran apa pun. Tabel 4 Kondisi Usaha yang Digiati NelayanTradisional Jumlah tangkapan ikan setahun terakhir Pemasaran ikan setahun terakhir

Pemanfaatan ikan hasil tangkapan

70,0% 22,0 % 8 0% Makin sulit Sama saja 48,0% Makin mudah 37,0% 15,0% Berkurang Sama saja Bertambah

Sebagian besar dijual 47,0% 53,0% Semua dijual

Bagi nelayan tradisional, sangat mereka sadari bahwa dari tahun ke tahun laut tampaknya tidak lagi terlalu bisa diandalkan. Berbeda pada saat kekayaan laut masih berlimpah, sejak kebijakan modernisasi perikanan dicanangkan, maka 55


sejak itu pula mulai ruang gerak nelayan tradisional menjadi makin sempit. Daerah sekitar perairan pantai yang dulu-menjadi tempat mereka menjaring ikan, kini makin sepi. Dari 200 nelayan tradisional yang diwawancarai, 70% menyatakan bahwa dalam setahun terakhir jumlah ikan hasil tangkapan mereka cenderung berkurang, bahkan sebagian pengurangan yang terjadi berlangsung drastis. Hanya 8% nelayan tradisional yang mengaku hasil tangkapan mereka belakangan ini justru bertambah, dan itu pun karena mereka nekat memperluas daya jelajah perahu kecilnya agak ke tengah laut. Iklim persaingan yang makin ketat, dan agresivitas nelayan modern dalam menangkap ikan di laut maupun pada saat memasarkannya di daratan, bagi nelayan tradisional jelas menjadi ancaman serius. Bahkan menurut responden, akibat modernisasi perikanan, yang mereka alami bukan hanya terkurasnya sumber daya laut secara drastis, tetapi ruang gerak mereka untuk memasarkan hasil tangkapannya juga terpengaruh. Bisa dibayangkan, betapa berat beban yang mesti ditangung nelayan tradisional jika yang dihadapi bukan saja jumlah tangkapan ikan yang berkurang, tetapi juga pemasaran ikan yang makin sulit. Studi ini menemukan sebanyak 48% responden mengaku saat ini usaha mereka untuk memasarkan ikan relatif makin sulit. Hanya 15%

56


responden yang mengaku lebih mudah, dan 37% menyatakan sama saja. Berbeda dengan petani kecil yang acapkali mengembangkan pola konsumsi yang subsisten, di kalangan nelayan tradisional separo lebih responden lebih memilih menjual semua ikan hasil tangkapan ke pasar daripada mengkonsumsinya sendiri untuk makan sehari-hari (53%). Seperti layaknya masyarakat perkebunan, bagi nelayan tradisional tampaknya mereka cenderung lebih mengembangkan perekonomian yang sifatnya komersial daripada bersikap subsisten. Dengan menjual ikan dan kemudian memperoleh uang dari sana, menurut responden pengaturannya menjadi lebih fleksibel. Hanya saja, diakui responden bahwa dengan menjual semua hasil tangkapannya, terkadang risiko yang harus ditanggung adalah ulah tengkulak yang cenderung membeli ikan dari nelayan tradisional dengan harga yang tidak terlalu tinggi, atau bahkan dengan harga yang rendah. Pada musim paceklik, di mana ikan sedang langka dan alam laut juga tidak terlalu bersahabat karena musim gelombang besar, kebanyakan keluarga nelayan tradisional hany bisa pasrah. Bagi nelayan tradisional yang memiliki alternatif pekerjaan sampingan, memang meski mereka tidak dapat melaut, tetapi umumnya masih dapat diatasi dengan menekuni pekerjaan di luar 57


nelayan. Tetapi bagi nelayan tradisional yang tidak me-

58


miliki alternatif pekerjaan di luar nelayan, jelas musim paceklik akan sangat mengganggu kondisi ekonomi keluarganya. Kalau dicoba untuk dirinci, dalam setahun sebenarnya musim panen bagi masyarakat desa pantai hanya tiga bulan. Sedangkan sembilan bulan sisanya dapat di katakan sebagai musim paceklik. Pada musim paceklik seperti ini hasil tangkapan ikan nelayan niscaya akan turun drastis. Bahkan tak jarang nelayan tradisional tidak mendapatkan hasil sama sekali. Tidak adanya ikan yang dapat ditangkap berarti para nelayan tradisional juga tidak memperoleh pendapatan. Dengan kata lain pada saat musim paceklik yang relatif panjang, nelayan tradisional akan menghadapi masalah penurunan pendapatan yang serius. Ketika musim paceklik tiba, jika para nelayan memaksa diri pergi ke laut untuk menangkap ikan, maka tidak mustahil mereka akan menghadapi kemungkinan kerugian lebih besar. Ketika musim angin timur datang, para nelayan biasanya jarang bisa melaut akibat gelombang laut yang sangat besar. Nelayan umumnya lebih memilih beristirahat atau menunda melaut dengan menambatkan perahunya di sejumlah tempat, sehingga akibatnya kemudian mereka nyaris tidak memperoleh penghasilan. Dalam kondisi itu, untuk memenuhi keutuhan hidup sehari-hari mereka biasanya akan menggadaikan barang-

59


barang berharga miliknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu alternatif mendapatkan uang segar memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang tak dapat dihindari. Biasanya, barang yang digadaikan nelayan tradisional akan diambil kembali setelah mereka mempunyai uang. Menjaminkan barang-barang berharga baik di pegadaian, koperasi (KUD), maupun ke tetangga, bagi masyarakat di desa pantai merupakan hal yang biasa. Terlebih pada musim paceklik sehubungan dengan datangnya musim angin timur. Barang yang digadaikan pun bermacam-macam, seperti tape recorder, VCD player, dan TV. Bahkan, ada juga yang menggadaikan sepeda motor.

60


Tabel 5 Mekanisme Survival Nelayan Tradisional di Musim Paceklik (Dalam %, N=200) Mekanisme Survival

Mencari pekerjaan di luar sektor perikanan Bekeija sebagai buruh nelayan di nelayan modem Hidup dari tabungan Hidup dari utang

Jumlah

Sering

Intensitas Jarang

32,5%

24,5%

43,0%

100%

39,0%

26,5%

34,5%

100%

44,0% 17,0%

20,0% 15,5%

36,0% 67,5%

100% 100%

Tidak Pernah

Menurut responden, bentuk-bentuk mekanisme survival yang biasa mereka kembangkan untuk menyiasati tekanan kebutuhan hidup selama musim paceklik adalah: Pertama, mengandalkan pada tabungan yang masih tersisa untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, bekerja sebagai buruh nelayan di kapal besar yang modern. Ketiga, hidup dari tabungan, dan keempat, hidup dari hutang serta uluran tangan orang lain. Di mata responden semua pilihan ini tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tetapi, karena sudah puluhan tahun terlatih hidup serba kekurangan, maka sekeras apa pun tekanan kemiskinan yang harus dihadapi, hal itu biasanya tidak lagi mengagetkan nelayan tradisional. Bagi keluarga nelayan tradisional, kemiskinan dalam beberapa hal memang terasa menyakitkan, tetapi ketika

61


tekanan kemiskinan itu terus-menerus terjadi dan dialami, maka pelan-pelan mereka pun lebih dapat menyesuaikan dengan keadaan. 4. Modernisasi Perikanan

Seperti halnya “Revolusi Hijau” atau modernisasi di bidang pertanian, kebijakan “Revolusi Biru” (blue revolutioti) berupa program motorisasi perahu nelayan dan modernisasi peralatan tangkap sebetulnya telah lama menuai kecaman. Kebij akan modernisasi perikanan ini, terbukti mendorong timbulnya gejala lebih tangkap (overfishing) dan pengurasan sumber daya perikanan secara eks- ploitatif di perairan pantai (inshore) maupun di perairan lepas pantai (offshore). Alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, selama seperempat abad kebijakan modernisasi perikanan dilaksanakan, tingkat kesejahteraan hidup masyarakat nelayan boleh dikata nyaris tidak banyak berubah secara substantif. Bahkan ironisnya yang terjadi justru sebaliknya, yakni makin melebarnya kesenjangan sosialekonomi antarkelompok sosial dalam masyarakat nelayan dan meluasnya kemiskinan. Studi sebagaimana dilaporkan menemukan banyak bukti bahwa berbagai program intervensi yang dilakukan pemerintah, khususnya dalam bentuk program motorisasi ternyata sebagian

62


justru melahirkan polarisasi sosial-ekonomi antara nelayan modern dan nelayan tradisional. Kendati harus diakui bahwa modernisasi di sektor perikanan secara kuantitas memang telah berhasil meningkatkan jumlah total tangkapan nelayan, tetapi di sisi lain modernisasi perikanan sesungguhnya juga menimbulkan sejumlah masalah. Program motorisasi perahu nelayan, bukan saja mengakibatkan pengurasan ikan yang serius di daerah pesisir, serta menyebabkan perahu layar tradisional mengalami penurunan yang cukup besar dalam tangkapan perperahu. Lebih dari itu, modernisasi perikanan pada akhirnya juga semakin mempertegas jurang polarisasi antara nelayan modern dengan nelayan tradisional. Tabel 6 Perbandingan NelayanTradisional dengan Nelayan Modern Perbandingan ikan tradisional

harga Lebih murah nelayan tradisional nelayan Relatif sama Lebih mahal nelayan tradisional

23,0% 75,0% 2,0%

Jumlah tangkapan ikan Jauh lebih sedikit nelayan nelayan tradisional tradisional Lebih sedikit nelayan tradisional Relatif sama saja

51,5% 36,0% 12,5%

Pengaruh nelayan mod- Sangat mempengaruhi em terhadap mempengaruhi Relatif pendapatan nelayan mempengaruhi tradisional

41,0% 25,0% 34,0%

Cukup tidak

Seperti diakui sebagian besar responden (51,5%) bahwa dibandingkan nelayan modern, jumlah ikan yang setiap harinya mereka peroleh

63


umumnya jauh lebih sedikit. Dari 200 nelayan tradisional yang diteliti hanya 12,5% yang menyatakan jumlah tangkapan ikan mereka sama saja dengan nelayan modern, dan 36% responden menyatakan lebih sedikit. Bagi nelayan tradisional yang hanya bermodal perahu layar dan jaring yang sederhana, memang sudah sewajarnya jika mereka tidak bisa berharap dapat memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak nelayan modern yang memiliki jaring yang lebih besar dan awak perahu yang lebih banyak. Seperti diakui nelayan tradisional yang diwawancarai, dalam sekali melaut biasanya mereka hanya mampu memperoleh hasil tangkapan berupa 2-6 kilogram rajungan, 5-10 kilogram ikan gembung, 1-5 kilogram udang, sekitar 5-10 kilogram ikan layur, dan beberapa kilogram jenis ikan lain. Dibandingkan 5-10 tahun yang lalu, jumlah tangkapan ikan nelayan tradisional sekarang ini, menurut mereka sudah turun drastis, dan bahkan dalam musim paceklik nyaris tidak ada yang bisa diambil nelayan tradisional dari laut. Dalam situasi paceklik, terutama, kesenjangan penghasilan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern biasanya akan makin menyolok. Di musim paceklik atau pada saat sumber daya laut makin langka, nelayan yang bisa bertahan umumnya hanyalah nelayan bermodal besar atau nelayan modern yang kemampuan jelajah pe-

64


nangkapannya hingga ke lepas pantai (off-shore) (Kusnadi, 2003: 17). Sementara itu, untuk nelayan tradisional mereka biasanya akan menerima nasib sembari menunggu musim paceklik berlalu dengan cara mencoba mencari sumber penghasilan lain di luar sektor perikanan. Bagi nelayan tradisional, musim paceklik benar-benar dalam artian yang harfiah, karena perahu dan jaring yang dimiliki memang tidak memungkinkan mereka mencari ikan ke perairan lain yang sedang musim ikan, sehingga hampir-hampir tidak ada lagi penghasilan yang bisa mereka harapkan dari kekayaan laut, kecuali untuk sekadar makan. Di desa-desa pasisir, ketika musim paceklik tiba para nelayan tradisional biasanya mencoba bertahan hidup dengan cara mencari kerja di darat. Ketika biaya operasional untuk melaut terus meningkat, sementara sumber daya perikanan yang bisa dijangkau alat tangkap mereka yang sederhana makin berkurang, maka bisa dipahami jika nelayan tradisional akhirnya lebih memilih untuk sementara waktu berhenti melaut. Sebagian besar responden (41%) penelitian ini menyatakan bahwa kehadiran nelayan modern, bagaimanapun memang sangat mempengaruhi kelangsungan usaha mereka, dan

65


25% responden lain menyatakan cukup mempengaruhi. Pada musim paceklik, sudah bukan rahasia lagi jika para nelayan tradisional terpaksa harus menggadaikan barang-barang yang dimiliki, atau bahkan terpaksa menjualnya karena tidak ada lagi penyangga ekonomi yang dapat dipergunakan untuk bertahan hidup selama musim paceklik. Menurut nelayan tradisional yang diwawancarai, mereka sebetulnya bukan tidak menyadari berbagai kelemahan dan kerugian yang mesti ditanggung akibat keterbatasan teknologi penangkapan ikan yang dimiliki. Hampir semua responden menyatakan bahwa sebagai nelayan tradisional, mereka bukan saja harus puas hanya dengan hasil tangkapan ikan yang makin sedikit (97%), tetapi juga areal jelajah perahu terbatas (94%) dan jenis ikan yang ditangkap pun ikut terbatas pula (95%). Berbeda dengan nelayan modem yang bisa menjelajah laut hingga ke tengah samudra dan mencari ikan di wilayah perairan yang lain yang sedang musim rame ikan, untuk nelayan tradisional mereka mau tidak mau harus puas dengan segala keterbatasannya. Dengan hanya bermodal perahu kecil dan layar tanpa bantuan mesin yang memadai, jelas mustahil para nelayan tradisional dapat mencari ikan hingga lepas pantai.

66


Kalau diperbolehkan dapat memilih, para nelayan tradisional sebetulnya juga berkeinginan memiliki perahu yang besar dan mengubah status mereka menjadi nelayan modern layaknya tetangga mereka yang rata-rata kehidupan ekonominya lebih sejahtera. Tetapi, untuk membeli perahu besar dan jaring modern dengan harga puluhan atau bahkan seratus juta lebih, jelas bagi mereka adalah hal yang nyaris mustahil. Seperti diakui 92,5% responden penelitian ini, bahwa faktor penyebab mereka tidak mempergunakan teknologi modern dalam penangkapan ikan adalah karena mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya. Bahkan, jikalau pun ada pinjaman atau bantuan untuk membeli perahu besar, sebagian responden menyatakan gamang untuk mengambilnya karena berbagai alasan. Menurut nelayan tradisional yang diwawancarai, diakui bahwa salah satu kesulitan atau perubahan baru yang harus dihadapi jika mereka berubah status menjadi nelayan modern adalah hilangnya, atau paling tidak berkurangnya kemandirian dalam bekerja. Seperti dikatakan 62,5% responden, bahwa yang menjadi pertimbangan mereka jika menjadi nelayan modern adalah meningkatnya ketergantungan pada orang lain dalam pengoperasian kapal atau perahu modem. Di luar itu, sebanyak 45,5% responden juga mengaku 67


mereka sebetulnya juga kurang menguasai atau kutzngfamiliar dengan cara pengoperasian perahu modem. Sekali pun disadari bahwa dengan berubah status menjadi nelayan modern berarti kans mereka untuk melakukan mobilitas menjadi lebih terbuka. Tetapi, para nelayan tradisional yang diteliti juga mengakui bahwa untuk mengubah status dan memperbaiki nasib tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dengan latar belakang pendidikan yang rendah, ketrampilan yang terbatas, dan modal yang nyaris tidak nol, mereka pun akhirnya mau tidak mau harus berpikir realistis: pasrah menerima nasib dan berpikir bagaimana bertahan hidup daripada berpikir bagaimana memperbaiki taraf kehidupan mereka. 5. Strategi Pemberdayaan

Dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan memberi peluang kepada nelayan tradisional agar dapat melakukan mobilitas vertikal, paling-tidak ada dua jalan yang bisa ditempuh. Pertama, adalah dengan cara mendorong pergeseran status nelayan tradisional menjadi nelayan modern. Kedua, dengan cara tetap membiarkan nelayan tradisional dalam status “tradisional”, tetapi memfasilitasi mereka agar lebih berdaya dan memiliki kemampuan penyangga ekonomi

68


keluarga yang kenyal terhadap tekanan krisis. Pilihan mana yang diambil dari dua jalan di atas, sudah barang tentu sangat tergantung pada kemampuan sumber daya pemerintah, dan kondisi internal nelayan tradisional yang bersangkutan. Yang jelas, pilihan apa pun yang bakal diambil, pertimbangan utama yang semestinya dijadikan dasar pengambilan keputusan adalah kepentingan dan nasib nelayan tradisional itu sendiri sebagai subjek pembangunan. Berikut ini, beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan program pemberantasan kemiskinan struktural nelayan tradisional adalah: Pertama, sejak awal harus disadari bahwa upaya pemberdayaan nelayan tradisional tidak mungkin dilakukan hanya dengan cara mentransplantasikan teknologi modern kepada kelompok nelayan tradisional itu secara top-down. Pemberdayaan nelayan tradisional seyogianya mempertimbangkan, dan bahkan harus bertumpu pada keberadaan pranata sosial-budaya di masingmasing komunitas lokal nelayan tradisional. Dalam proses pembentukan kelompok usaha bersama di kalangan nelayan tradisional, misalnya niscaya akan jauh lebih efektif dan berkelanjutan jika bertumpu pada potensi sosial-budaya masyarakat setempat. Di kalangan nelayan tradisional,

69


studi ini menemukan bahwa organisasi penangkapan ikan yang berkembang di Jawa Timur umumnya bersifat sederhana dan personal: lebih banyak melibatkan anggota keluarga sendiri atau kerabat daripada bekerja dalam tatanan yang sifatnya impersonal. Jadi, program apa pun yang digulirkan atas nama program pemberdayaan masyarakat pantai atau masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional alangkah bijak jika dalam pelaksanaannya tidak mencoba membentuk kelompok-kelompok target di luar organisasi penangkapan ikan yang sudah sekian lama eksis. Tabel 7 Strategi Pemberantasan Kemiskinan Struktural Nelayan Tradisional Strategi Modernisasi nelayan tradisional

Revitalisasi nelayan tradisional

70

Tujuan

Program

Memberi kesempatan Bantuan modal usaha nelayan tradisional ber- Bantuan teknologi modem ubah status menjadi alat tangkap ikan Pelatihan manajemen nelayan modem usaha perikanan Memperkuat penyangga Deversifikasi usaha nonekonomi dan posisi perikanan tawar nelayan Bantuan m odal usaha dan tradisional kebutuhan konsumsi di musim paceklik melalui kelompok-kelompok lokal yang sudah terbentuk Pemberdayaan perempuan dan lansia keluarga nelayan tradisional


Kedua, apa pun bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan tradisional seyogianya tidak berorientasi pada kepentingan jangka pendek, sekadar menekankan pada kepentingan efisiensi pengembalian dana. Padahal semestinya, harus lebih berorientasi pada pemupukan investasi sosial yang berjangka panjang dan bersifat strategis. Program bantuan modal yang berusaha memfasilitasi proses pemilikan asset produksi kepada nelayan miskin, pemupukan tabungan yang dapat memperkuat penyangga ekonomi keluarga nelayan tradisional, dan sejenisnya adalah contoh-contoh program yang dapat dijadikan modal sosial oleh nelayan tradisional. Ketiga, mencoba memberdayakan dan meningkatkan kadar kekenyalan, serta sekaligus mengurangi kadar kerentanan nelayan tradisional yang miskin dengan cara mendorong terjadinya proses deversifikasi hasil tangkapan dan deversifikasi usaha non-perikanan. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa makin lama, areal penangkapan ikan nelayan tradisional makin terbatas akibat terjadinya overfishing dan keterbatasan teknologi penangkapan yang dimiliki. Untuk mencari sumber-sumber pemasukan subtitutif, dua hal yang bisa dilakukan nelayan tradisional adalah: (1) mendorong terjadinya deversifikasi hasil tangkapan ikan dengan cara mengembangkan alat tangkap

71


alternatif di luar kebiasaan yang selama ini mereka lakukan; (2) memfasilitasi proses deversifikasi usaha atau pencarian pekerjaan alternatif di ranah perekonomian darat, khususnya pada masa paceklik yang sering kali memberatkan kehidupan nelayan tradisional. Keempat, berusaha mengurangi kadar kerentanan keluarga nelayan tradisional dengan cara meningkatkan daya tahan dan nilai tawar dari produk yang mereka hasilkan. Di satu sisi, benar bahwa pola subsistensi yang dikembangkan keluarga nelayan tradisional akan dapat mengurangi kadar tekanan kebutuhan hidup sehari-hari yang terus melambung, tetapi sebagian hasil tangkapan ikan yang lain akan lebih baik jika tidak dipasarkan dalam bentuk mentahan langsung sepulang dari melaut. Harga jual produk nelayan tradisional, niscaya akan lebih meningkat jika mereka dapat mengembangkan produk-produk alternatif yang berasal dari hasil pengolahan ikan mentah menjadi krupuk, petis, makanan alternatif, atau menjadi produk yang dapat dijadikan buah tangan warga masyarakat yng lain. Kelima, pemberdayaan perempuan dan lansia untuk mendukung proses penguatan penyangga ekonomi keluarga nelayan tradisional. Di lingkungan komunitas nelayan, sudah lazim terjadi ada semacam pembagian kerja, bahwa lelaki bertugas mencari ikan di laut, sedangkan peran pe-

72


rempuan cenderung pada tahap pengolahan dan pemasaran ikan hasil tangkapan. Untuk ke depan, baik di tahap proses produksi maupun pemasaran, ada baiknya jika peran lansia lebih dikedepankan, sementara peran perempuan dapat difasilitasi untuk mencari peluang-peluang kegiatan ekonomi lain yang lebih mandiri dan menguntungkan. Keenam, bagaimana memutus mata rantai eksploitasi yang selama ini merugikan posisi nelayan tradisional. Caranya tidak semata-mata mengandalkan kebijakan regulatif dari pemerintah atau pemerintah daerah, tetapi yang utama harus bertumpu pada pemberdayaan komunitas nelayan tradisional itu sendiri sebagai sebuah kelompok sosial. Alangkah baiknya, jika sebagai sebuah kelompok sosial, nelayan tradisional mampu mengembangkan progam-program mandiri yang dapat menjalankan fungsi sebagai garansi atau asuransi sosial jika anggotanya mengalami tekanan atau krisis, Pada musim paceklik, misalnya sering terjadi nelayan tradisional menjadi korban jerat hutang yang biasanya ditawarkan rentenir atau tengkulak, yang ujungujungnya tidak memungkinkan nelayan tradisional menjual produk tangkapannya ke pihak lain meski harganya lebih menjanjikan. Jika dari nelayan tradisional itu sendiri bisa

73


dibentuk kelompok sosial yang mampu menjalankan peran sebagaimana layaknya rentenir, tetapi dengan lebih manusiawi dan didukung solidaritas kelompok yang kuat, niscaya kemungkinan nelayan tradisional menjadi korban eksploitasi rentenir akan dapat dieliminasi. Ketujuh, perlu disadari bahwa yang namanya nelayan atau komunitas desa pantai sebetulnya bukanlah kelompok yang homogen. Buruh nelayan dan nelayan tradisional umumnya adalah golongan masyarakat pesisir yang berada pada lapisan sosial paling bawah, yang dalam banyak hal memiliki kadar keretanan, ketidakberdayaan, kelemahan jasmani, kemiskinan, dan keterisolasian yang lebih parah dibandingkan nelayan modern. Untuk mencegah agar program intervensi dan berbagai bantuan yang disalurkan tidak bersifat meritokratis (kelihatan di awal menghargai persamaan atau egaliter, tetapi menghasilkan sesuatu yang tidak adil), oleh karena itu yang dibutuhkan adalah spesifikasi program, terutama program yang bertujuan untuk memberdayakan nelayan tradisional. Selain program-program yang bertujuan untuk perbaikan teknis dan manajemen usaha perikanan, yang tak kalah penting bagi nelayan tradisional adalah program pemberdayaan masyarakatnya atau program yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia

74


nelayan tradisional. Untuk jangka pendek, bahkan mungkin diperlukan kebijakan serta programpro-

75


gram yang lebih memihak, dan bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada nelayan tradisional agar tidak menjadi objek eksploitasi kelompok sosial-ekonomi yang di atasnya. Kedelapan, sebagai tindak lanjut dari program perlindungan dan pemberdayaan keluarga nelayan tradisional melalui program pengembangan diversifikasi usaha, tahap berikutnya yang tak kalah penting untuk dikembangkan di lingkungan komunitas pesisir adalah bagaimana mendorong nelayan tradisional agar dapat lebih produktif, efisien, dan lebih mampu berkompetisi di sektor perikanan atau sektor non-perikanan yang ditekuninya. Pada satu titik ketika nelayan tradisional sudah makin kenyal dan memiliki beberapa alternatif sumber penghasilan, maka ada baiknya jika dijajaki kemungkinan mendorong mereka untuk bekerja lebih profesional, dan pelan-pelan mulai mengakses perkembangan teknologi modern penangkapan ikan agar secara kuantitatif produktivitas kerja mereka dapat meningkat lebih pesat dan lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Satria, 2001. Dinamika Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan. Bandung: HUP. , 2002.PengantarSosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta: Pustaka Cidesindo. 76 I;


Bagong Suyanto, 1993. Dampak Motorisasi dan Komersialisasi Perikanan Terhadap Perubahan Tingkat Pendapatan, Pola Bagi Hasil dan Munculnya Polarisasi Sosial- TLkonomi di Kalangan Nelayan Tradisional dan Modern. Ker jasama YIIS dan Toyota Foundation. , 2003.Kajian Model Pemberdayaan Ukonomi Rakyat di Desa Pantai Madura dan Kawasan Selatan Jawa Timur. K.er jasama Lemlit Unair dengan Balitbang Propinsijatim. Chambers, Robert, 1987. Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang. Jakarta: LP3ES. Imron, Masyhuri, 2003. “Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan”, dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 5/No. 1/ 2003. Izzedin Bakhit (ed.). 2001. M.enggempury\.kar~yikar Kemiskinan. Jakarta: Yakoma-PGI. Kusnadi, 2002. Nelayan: Strategi s\daptasi dan Jaringan Sosial. Bandung: Humaniora Utama Press. , 2002. Konflik SosialNelayan, Kemiskinan, dan Perebutan Sumber Daya Perikanan. Yogyakarta: LKiS. ,2003. yikar Kemiskinan Nelayan. 77

Yogyakarta: LKiS. Mubyarto, Loekman Soetrisno & Michael Dove, 1984. Nelayan dan Kemiskinan, Studi Ekonomi slntrvpologi di Dua Desa Pantai. Jakarta: Rajawali Press. Mubyarto dkk., 1993. Duapuluh Tahun Penelitian Pedesaan. Yogyakarta: Aditya media. Nikijuluw, Victor PH., 2002. Reîm Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. J akarta: Pustaka Cidesindo bekerjasama dengan Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R).

PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERBASIS KOMUNITAS (PSBK):

Suatu Alternatif Model Pemberdayaan Masyarakat H. Nur Syam

1. Pendahuluan

Luas wilayah maritim Indonesia diperkirakan mencapai 5,8 juta Km2 (75,3%) dan untuk wilayah daratan mencapai 1,9 juta Km2 (24,7%).

78

Berdasarkan potensi tersebut, sumber daya kelautan akan menjadi tumpuan harapan bagi bangsa di masa depan. 1 Perlu diketahui bahwa wilayah laut dan pesisir terkandung sejumlah potensi pembangunan yang besar dan beragam, antara lain: (1) sumber daya yang dapat diperbarui, seperti ikan, udang moluska, kerang mutiara, kepiting, rumput laut, hutan mangrove, hewan karang, lamun, dan biota laut lainnya. (2) sumber daya tak dapat diperbarui, seperti minyak bumi dan gas, bauksit, timah, bijih besi, mangan, fosfor, dan mineral lainnya. (3) energi kelautan, seperti energi gelombang, pasang surut, angin, dan lainnya. (4) jasa-jasa lingkungan, misalnya tempat habitat yang indah untuk lokasi pariwisata dan rekreasi, media transportasi dan komunikasi, pengatur lklim, penampung limbah, dan sebagainya 2. 1

2

Hal ini yang mengilhami dibentuknya suatu departemen baru yang memiliki fungsi khusus di bidang pengembangan sumber daya dan pemanfaatan laut kita di era kabinet reformasi. Pada tahap awal memang banyak orang meragukan departemen baru ini, terutama di dalam kerangka fungsi dan wewenangnya di dalam sumbangannya terhadap perekonomian nasional. Akan tetapi senyatanya bahwa departemen baru ini sangat prospektif di masa depan berkenaan dengan pengembangan sumber daya kelautan yang memang memiliki asset ekonomi yang luar biasa besarnya. Laporan pendahuiuan dalam Perencanaan Pengelolaan Sumber

Daya Perikanan Berbasis Komunitas di Prigi Trenggalek dan Muncar Banyuwangi Untuk Proyek PMP2SP Jawa Timur (Bagpro Pembangunan Masyarakat Pantai Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Jawa Timur dan Komisi Riset Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Malang), him. 1.

79


Selaras dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengar Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, maka di sektor pembangunan kelautan dan perikanan akan diarahkan untuk penguatan

80

Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis

kelembagaan dan meningkatkan kapasitas di bidang ekonomi, sehingga sumbangannya bagi pemerintah daerah dan pusat menjadi signifikan. Dalam hal ini maka pengembangan kelautan dan perikanan memperoleh momentum yang tepat di tengah usaha untuk memperoleh masukan sebesar-besarnya bagi pembangunan masyarakat. Namun demikian, pengelolaan pembangunan kelautan dan perikanan menghadapi masalah krusial yaitu: kerusakan sumber daya habitat; indikasi penurunan ukuran persediaan sumber daya perikanan, dan lemahnya kesadaran hukum pada tingkat masyarakat, dan belum optimalnya peranan kinerja dari lembaga-lembaga yang berfungsi dalam pengawasan terhadap peraturan 3 perikanan. Problema ini tak pelak menjadi kendala bagi pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga akan menjadi penyebab bagi kurang maksimalnya masukan (input) bagi pendanaan pembangunan di masa datang. Indikator itu ialah semakin menurunnya jumlah tangkapan ikan dari nelayan, sehingga selain mengakibatkan kecilnya masukan bagi pemerintah lewat (BPPI), juga menyebabkan semakin rentannya kesejahteraan masyarakat nelayan di sisi lain. Selain itu

3

Laporan Pendahuluan, Perencanaan Pengelolaan..., 3.


juga, semakin berkurangnya hutan bakau sebagai sarana pengembangan biota laut yang sangat penting bagi kelestarian sumber daya habitat. Jumlah hutan mangrove (bakau) dari tahun ke tahun semakin mengecil, dewasa ini luas hutan mangrove hanya sekitar 1,5 juta hektar. Berdasarkan studi sumber daya ekologi (REA) yang dilakukan oleh Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang 4 bekerja sama dengan Co-Fish Project menunjukkan bahwa kerusakan habitat disebabkan oleh penggunaan bom/dinamit, dan juga kerusakan hutan bakau (mangrove) karena dilakukan penebangan oleh masyarakat nelayan. Berdasar studi ini, maka diperlukan sebuah model pengembangan dan pemberdayaan sumber daya perikanan yang berbasis komunitas. Artinya melibatkan masyarakat di dalam program pengelolaan sumber daya perikanan, sehingga ancangan program, pelaksanaan dan evaluasi dilakukan oleh masyarakat sendiri sesuai dengan kapasitasnya. 2. Gambaran Kondisi Lokal

Kabupaten Banyuwangi terletak pada ketinggian 0-1000 M di atas permukaan laut, yang terdiri dari daerah dataran rendah, sedikit miring di 4

Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang, Penyusunan

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pantai di Prigi dan Muncar

(Surabaya: Bapro-PMP2SP, 1998/1999)

86

Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis .

arah barat laut ke tenggara. Sedangkan di wilayah bagian timur, utara dan selatan ialah daerah persawahan, dan wilayah barat-utara merupakan daerah berpegunungan. Di wilayah ini terdapat sebanyak 39 sungai dengan panjang keseluruhan 735 Km yang berfungsi untuk pertanian, perikanan, air minum, dan lain-lain. Dilihat dari jumlah penduduknya, pada tahun 1999 ialah berjumlah 1.453.048 jiwa dengan mata pencaharian 0,6 % berprofesi sebagai petani ikan dan 1,4% sebagai nelayan. Konsentrasi penduduk yang bermata pencaharian nelayan ialah di sembilan kecamatan berpantai, sedangkan untuk petani tambak payau berada di delapan kecamatan. Jumlah penduduk terbesar ialah di Muncar sebesar 115.440 jiwa dengan komposisi 10.468 jiwa sebagai nelayan. Wilayah Banyuwangi dibatasi oleh sebelah timur selat Bali dan samudra Indonesia di sebelah selatan yang merupakan daerah perikanan utama di Jawa Timur. Wilayah selat Bali seluas 960 mil merupakan daerah penghasil lemuru dengan potensi penangkapan sebesar 36.000 pertahun. Selain itu juga merupakan perairan yang potensial untuk ikan hias, nener, benur, dan sebagainya. Sedangkan untuk samudra Indonesia yang luasnya 2000 mil dengan basis utamanya Pancer dan Grajagan, maka potensi lestari setiap tahun ialah 212.500 ton. 87


Jumlah nelayan pada tahun 1999 sebanyak 22.188 orang dengan sebagian besar berada di Muncar. Produksi perikanannya ialah 61.274.846 kg, dibanding produksi tahun 1988 sebesar 57.967.229 atau mengalami kenaikan sebesar 5,7%. 3. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Kelautan

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya Malang di Muncar tahun 1988, dan kemudian divalidasi oleh Tim Komisi Riset Pengembangan wilayah dan Sumber Daya Manusia Malang, maka ada empat permasalahan pokok yang dihadapi oleh pengembangan sumber daya kelautan. Pertama, permasalahan Sumber Daya Habitat (SOH). Sumber Daya Habitat yang rusak akibat ulah manusia yang tidak bertanggungjawab ialah semakin mengecilnya jumlah hutan bakau. Di kabupaten Banyuwangi, kerusakan hutan bakau itu terdapat di dusun Tratas, Kabatman- tren, Krajan, dan Tegalpare. Namun demikian, dewasa ini telah dilakukan replantasi tanaman bakau melalui proyek silvofisheries atau minawana melalui kegiatan reboisasi hutan bakau oleh kelompok PSBK. Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menanam bakau baik secara individual dan

88


kelompok juga telah tumbuh misalnya di Kedung- wringin dan Wringinputih. Kerusakan terumbu karang terjadi di pantai Sumbersewu dan Tanjung Sembulungan sebagai dampak dari penggunaan potasium, pengambilan kerang, dan karang. Terumbu karang secara alami adalah tempat untuk pengasuhan dan pembesaran ikan karang, udang, dan ikan hias serta keragaman ekologis lingkungan pesisir lainnya. Perusakan ini tentunya akan berdampak bagi kelestarian ikan di masa yang akan datang. Penggunaan potasium akan berakibat terhadap kerusakan Sumber Daya Habitat, sumber daya ikan dan sumber daya lingkungan. Kedua, permasalahan Sumber Daya Lingkungan (SDL). Ada beberapa faktor kerusakan lingkungan yang dapat dicermati di wilayah Banyuwangi, ialah tekanan pendudukan dan penataan pemukiman penduduk yang tidak mempertimbangkan keselarasan lingkungan. Hal ini juga terkait dengan rendahnya kesadaran membuat MCK dan sanitasi lingkungan yang ramah terhadap lingkungan. Kondisi seperti ini akan mempercepat peningkatan kandungan coliform di pesisir pantai. Faktor lain ialah industri pengolahan ikan yang menyebabkan kandungan soda api yang pada gilirannya akan merusak ekosistem kelautan. Hal lain yang menjadi faktor kerusakan habitat lingkungan ialah ketiadaan sempadan 89


pantai di daerah Muncar (6-7 km) belum terlindung oleh tanaman pelindung pantai, sehingga memudahkan terjadinya abrasi, kerusakan pantai, dan kelestarian lingkungan pesisir. Ketiga, permasalahan Sumber Daya Ikan (SDI). Akhir-akhir ini terjadi penurunan populasi beberapa jenis ikan di wilayah perairan Banyuwangi. Penurunan itu terjadi pada jenis ikan lemuru dan udang gragu. Penurunan populasi ikan itu salah satu di antaranya disebabkan oleh penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sehingga ikan di sekitar tempat tersebut akan mati, dan penangkapan ikan yang belum matang benar.5 Jika hal ini terus berlangsung maka dapat dipastikan bahwa sumber daya ikan akan menurun, dan akibatnya ialah rendahnya hasil tangkapan ikan, serta akan berakibat lebih lanjut menurunnya penghasilan nelayan. K.eempat, permasalahan Manajemen Perikanan. Salah satu di antara faktor penting terjadinya konflik di antara para nelayan ialah disebabkan oleh rendahnya kesadaran batas wilayah penangkapan, mana wilayah alat tangkap purse sein sejauh 3 mil diluar garis pantai dengan nelayan yang 5

Ikan belum matang gonat untuk jenis lemuru ialah jenis lemuru sempenit dan protolan, yang pada tahun 1997 hasil tangkapannya mencapai 93,5%. Penangkapan ikan kategori ini terus terjadi sebab tersedianya pengepul ikan untuk kepentingan pembuatan tepung ikan.

90


menggunakan alat tangkap lain. Di wilayah sering terjadi konflik antara nelayan banjang dan nelayan jaring. Konflik ini tentunya akan berakibat terhadap keselarasan sosial sebagai salah satu modal kehidupan di dalam masyarakat. 4. PSBK: Antara Partisipasi, Legislasi, dan Personal Judgment

Salah satu dan ciri pengembangan masyarakat berbasis komunitas ialah penumbuhan partisipasi masyarakat. Partisipasi atau peran serta masyarakat pada dasamya ialah suatu usaha untuk menumbuhkan semangat dan rasa memiliki terhadap berbagai kegiatan pembangunan masyarakat berdasar atas keterlibatannya di dalam perencana pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Yang penting di dalam partisipasi itu ialah penyadaran diri {self conciousness) dan penumbuhan semangat untuk terlibat di dalam berbagai proyek pemberdayaan mereka sendiri. Di dalam pertemuan stakeholder, yang dihadiri oleh banyak pihak, maka dapat diketahui seberapa tingkat partisipasi warga masyarakat terhadap program perencanaan pengelolaan sumber daya perikanan berbasis komunitas ini. Ada beberapa indikator untuk memahami tingkat partisipasi mereka, antara lain ialah: (1) jumlah peserta yang datang di dalam setiap pertemuan stake91


holder, yeng berdasarkan pengalaman lapangan dapat diidentifikasi berkisar di antara angka 25 sampai 30 peserta; (2) dinamika kelompok yang relatif hidup, yang ditandai dengan berbagai usulan, dan pernyataan yang terkait dengan berbagai pengembangan program dimaksud; (3) keterbukaan di antara para anggota stakeholder yang ditandai dengan pemyataan-pemyataan, dan ungkapanungkapan yang langsung tanpa terkesan menutupi apa yang diketahui dan dirasakan; (4) keakraban di antara para peserta dengan lainnya yang ditandai dengan saling meledek, bergurau, dan sebagainya yang menandakan bahwa keakraban itu telah tercipta sedemikian rupa. Proyek PSBK, memang merupakan pilot proyek untuk mengembangkan masyarakat dan perikanan di Indonesia. Pemilihan Muncar sebagai wilayah pilot proyek tentunya didasari oleh kenyataan bahwa wilayah ini memiliki kemampuan berkembang secara ekonomis yang sangat tinggi. Program ini didahului dengan pemetaan potensi dan masalah yang akan dijadikan sebagai dasar pengembangan sumber daya perikanan. Pemetaan dilakukan untuk memahami apa yang sebenarnya menjadi potensi sumber daya perikanan di wilayah Muncar dan masalah apa yang dominan sebagai penghambat pengembangan sumber daya perikanan tersebut.Kegiatan dilanjutkan dengan pen-

92


dampingan terhadap pengelolaan kelompok, yang disebut sebagai PSBK dimaksud. Orientasi pendampingan pada dasarnya ialah agar masyarakat mengenal siapa dirinya, dan apa yang dilakukannya terhadap pengembangan sumber daya perikanan. Kemudian pada tahap berikutnya ialah menyusun rencana pengelolaan sumber daya perikanan berbasis komunitas. Dari rencana inilah akan dilanjutkan dengan program pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian, keberadaan tim dari luar LSM hakikatnya hanyalah sebagai fasilitator perubahan, sedangkan subjek pelaku perubahan pada dasarnya ialah masyarakat sendiri. Tanpa kesadaran dari masyarakat, maka perubahan yang diperoleh hanyalah perubahan semu yang tak langgeng sifatnya. Di sinilah arti pentingnya kebersamaan antara faktor eksternal dengan internal di dalam mengelola perubahan secara terencana. Sampai saat ini, masyarakat telah menyadari bahwa mereka bermasalah dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Di dalam hal ini, maka segala keputusan untuk memberdayakan diri sangat tergantung pada bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya. Inilah arti pentingnya legislasi, atau proses menjadikan aturan sebagai dasar pijak secara bersama untuk

93


kepentingan bersama. Memang, telah banyak aturan yang terkait dengan pengembangan sumber daya perikanan, apakah itu berupa undang-undang, surat keputusan atau aturanaturan hukum lain yang memiliki kekuatan mengikat. Akan tetapi karena aturan itu tidak dibuat dari bawah maka terkadang aturan itu hanyalah “kata tanpa makna”. Ada banyak aturan tetapi juga semakin banyak pelanggaran. Hal ini tak lain ialah karena aturan itu tidak dirasakan sebagai milik bersama yang mengikat secara bersama. Oleh karena itu, di dalam pertemuan stakeholder itulah diputuskan beberapa aturan dasar yang dianggap penting bagi masyarakat. Sebagai contoh bisa disebutkan: (1) Aturan yang terkait dengan kerusakan sumber daya habitat (terumbu karang dan hutan bakau) yang disebabkan oleh perilaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan penebangan hutan bakau, maka menurut mereka perlu diberi sanksi. Bagi yang melakukan pemotasan, maka diberi sanksi denda sebesar satu juta rupiah, alat tangkapnya disita, dan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi yang menebang bakau, maka didenda sebesar satu juta rupiah atau jika menebang satu batang harus menanam 100 batang, dan merawatnya, dan atau dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. (2) Aturan yang terkait dengan ke-

94


rusakan sumber daya perikanan (penangkapan ikan belum matang dan penurunan udang gragu) maka dikenai sanksi ialah alat tangkap ditahan, dan didenda sesuai dengan kesepakatan, dan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. (3) Permasalahan manajemen perikanan (perselisihan antarnelayan karena sumber daya perikanan) maka diberi sanksi alat tangkapnya disita jika melanggar wilayah bebas tangkap, dan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, inilah yang sekurang-kurangnya disepakati oleh stakeholder di dalam pertemuan mereka. Selanjutnya, bagaimana mekanisme pengembangan berikutnya, maka dilakukanlah kegiatan sosialisasi melalui Information, Education and Champaign (1EC) di dalam berbagai pertemuan yang memungkinkan bagi pelaksanaan IEC tersebut. Misalnya melalui jam’iyah yasinan, tahlilan, organisasi sosial-keagamaan NU dan Muhammadiyah, dan pembuatan brosur-brosur, window display, integrasi dengan kurikulum sekolah, dan seterusnya. Di dalam kerangka tindakan bersama, maka juga dilibatkan berbagai pihak yang terkait atau Local Project of -Advisory Committee (LPAC) yang terdiri dari lembaga pemerintah dan masyarakat. Masing-masing komponeri LPAC memiliki wewe- nang dan tanggung jawab yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan. Contohnya, 95


Bappeda bertanggung jawab menyusun pengembangan program kelautan, AIRUD bertanggung jawab terhadap pengawasan dan keamanan di perairan laut, Dinas Perikanan bertanggung jawab terhadap program perikanan, Dinas Kehutanan dan konservasi tanah bertugas membantu penghutanan bakau, PSBK bertugas untuk merancang, melaksanakan dan mengawasi secara langsung terhadap mekanisme pengembangan sumber daya perikanan.

96


Dengan dibantu oleh tim ahli dan berbagai sudut pandang keilmuan (personaljudgmenf) maka berbagai perencanaan program akan dapat diketahui kekuatan dan kelemahannya, sehingga apiikasinya akan dapat diefektifkan. Oleh karena itu, keterlibatan semua komponen di dalam pengembangan masyarakat dirasakan sebagai sesuatu yang penting di dalam kerangka membangun masyarakat seutuhnya. Tradisi melakukan penebangan hutan bakau telah terjadi secara turun menurun. Sehingga kalaupun tradisi ini harus dipotong, maka memerlukan waktu yang cukup panjang. Artinya, memotong bakau sudah menjadi kelaziman masyarakat setempat yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan arti pentingnya hutan bakau bagi kelestarian Sumber Daya Habitat. Kerusakan hutan bakau akan menyebabkan pengasuhan habitat ikan dan biota laut lainnya akan terganggu, dan belum lagi akan terjadinya abrasi pantai sebagai akibat lemahnya penyangga pantai. Di sisi lain, kecenderungan melakukan pemotasan sebagai jalan pintas untuk memperoleh ikan dalam jumlah banyak, sebenarnya didasari oleh mental “menerabas”, yaitu tanpa bekerja keras mendapatkan hasil yang banyak. Mereka tidak menyadari bahwa pemotasan akan merusak sumber daya perikanan dan sumber daya ling-

97


kungan. Lemahnya kesadaran ini telah berjalan dalam kurun waktu yang panjang, dan meskipun hal tersebut disadari akan tetapi mereka tetap melakukannya karena dorongan egoisme yang tinggi. lnilah sebabnya, pengembangan dan pengelolaan sumber daya perikanan ini membutuhkan waktu yang panjang, disebabkan yang akan diubah adalah faktor mental yang membutuhkan “penyadaran” dan “penyembuhan”. Karenanya, untuk ini memerlukan pendekatan yang tepat, sesuai dengan masalah yang dihadapi. Di dalam kerangka ini keterpaduan atau sinkronisasi dari berbagai komponen masyarakat, baik individual maupun kelembagaan menjadi penting di dalam menyelesaikan dan mengentas persoalan dimaksud. Dengan demikian, PSBK dapat digunakan sebagai salah satu alternatif di dalam pengembangan masyarakat.

Bagian III

98

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN HUTAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH RAWAN LONGSOR Sri Soehartatie Pradoto Iman Santoso

1. Pendahuluan

Makna Pengelolaan Hutan, sebagai unsur penting sumber daya alam nasional, memiliki arti dan peran yang sangat besar pengaruhnya pada aspek kehidupan sosial, lingkungan hidup, dan pembangunan. Hutan sebagai salah satu penentu ekosistem, pengelolaannya perlu ditingkatkan secara terpadu dan berwawasan lingkungan. Di samping itu, pengelolaan hutan sangat membantu pendapatan dan penerimaan devisa bagi negara dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Munculnya berbagai aspek dan kepentingan dari kegiatan pengelolaan hutan, menimbulkan adanya sejumlah persepsi dari jarak penginderaan masing-masing. Pengertian pengelolaan hutan yang bersifat plural adalah sesuai dengan fungsi dan peranan hutan di dalam proses interaksi kehidupan makhluk bumi. Pengelolaan hutan adalah suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka mem99


peroleh manfaat hutan dan hasil hutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk pengelolaan hutan dibagi ke dalam dua bagian: a. Pengelolaan hutan negara Bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau badan hukum yang ditunjuk dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan di kawasan hutan hutan negara, berdasarkan pengaturan-pengaturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pengelolaan hutan rakyat Suatu bentuk kegiatan usaha yang dilakukan orang atau badan hukum dalam rangka memperoleh manfaat hutan dan hasil hutan, di atas tanah milik atau hak lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

100

Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan

2. Tujuan dan Peran pembangunan kehutanan

Pengelolaan pembangunan kehutanan adalah kelestarian hutan dan manfaat yang progresif optimal. Hal ini dapat pula diklasifikasikan sebagai pembangunan kehutanan yang berorientasi tata lingkungan hidup manusia. Atas dasar dan orientasi itu tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan kehutanan adalah manfaat yang sebesar-besamya secara serbaguna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung, dalam usaha turut membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan asas dan tujuan tersebut, maka pembangunan kehutanan meliputi, antara lain: a. Pembangunan Ideologi/Politik Pancasila sebagai tujuan hidup bangsa Indonesia, menganut asas keseimbangan dan keselarasan antara manusia dengan penciptanya yaitu Tuhan Yang maha Esa, antara manusia dengan alam semesta (antara lain hutan yang kaya raya dengan flora dan fauna) ciptaan Tuhan, dan antara manusia dengan manusia lainnya. Manfaat hutan secara seimbang dan serasi, merupakan pencerminan rasa syukur bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan upaya Pembangunan 101


manusia Pancasila seutuhnya yang mencintai Tanah Air. b. Sosial Ekonomi Dalam bidang sosial ekonomi, pembangunan kehutanan mempunyai peranan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat dicapai melalui: (1) Peran pembangunan kehutanan di dalam bidang produksi untuk meningkatkan pendapatan negara (dalam negeri dan untuk devisa), serta menyediakan kayu dan hasil hutan lainnya untuk industri dan masyarakat. (2) Peranan kehutanan yang berfungsi lindung antara lain: pengaturan tata air dan pencegahan penghayutan tanah (hidrologis), pengaturan klimatologi dan lingkungan hidup yang memberikan dampak pada terpeliharanya kesuburan tanah, peningkatan produktivitas tanah, pengaturan debit air untuk penyediaan pengairan sawah, perikanan, air minum, dan sebagainya. c. Sosial Budaya Peranan hutan yang tercerminkan dalam bentuk kekayaan flora dan fauna serta keindahan alam dalam pengembangan budaya bangsa, dan berproyeksi menurut kurun waktu. Pada masa lalu, hutan merupakan tempat lahirnya inspirasi dan penggemblengan fisik maupun 102


maupun mental manusia untuk mempertahankan eksis- tensinya dalam menghadapi tantangan dalam dan lingkungan, sehingga secara seimbang manusia merupakan bagian dari luar alam sekeli- lingnya. Masa sekarang dan masa yang akan datang, hutan merupakan sarana untuk meningkatkan kehidupan manusia, baik secara fisik maupun mental, langsung maupun tidak langsung. Dari uraian tersebut nyatalah bahwa hutan merupakan bagian dari/atau yang dikuasai oleh manusia. Dalam hal ini, peranan hutan terhadap perkembangan budaya manusia dapat dibuktikan dengan lahirnya berbagai jenis seni, lagu, tarian, lukisan, pahatan, baik nasional maupun daerah yang m’enggambarkan keindahan, kekayaan dan kegunaan dari hutan tersebut.

103


3. Asas - Asas Pengelolaan Kehutanan

Pengelolaan kehutanan dideklarasikan ke dalam 3 asas pokok, yaitu: a. Asas Kesejahteraan Sosial. maksudnya asas ke- utamaan yang menitikberatkan perhatian pada realitas kesejahteraan di sektor kehidupan masyarakat bawah/miskin. Dalam pengelolaan hutan, penduduk asli dan anggota masyarakat yang bermukin di dalam dan di sekitar hutan memiliki peranan penting untuk melestarikan hutan. Mereka mempunyai potensi; pengetahuan, pengalaman, dan kebiasaan tradisional yang bermanfaat bagi pengelolaan dan pelestarian hutan. Masyarakat ini perlu diberikan peranan ngunan hutan berkelanjutan. Di samping berhak untuk mendapatkan sesuatu kehidupan yang baik, dan produktif serta harmonis dengan lingkungan pemukimannya. b. Asas Keuntungan Ekonomi. Ia disebut juga asas profitabilitas, yakni suatu prinsip pengelolaan hutan yang berorientasi pada perolehan laba dalam rangka peningkatan pendapatan dan kemajuan usaha. Hal ini ditujukan pada hutan produksi yang mempunyai fungsi utama

104


sebagai salah satu sumber pendapatan negara dalam rangka peningkatan perekonomian nasional. c. Asas Kelestarian Lingkungan. Ini disebut prinsip Ekologi, yaitu suatu prinsip pengelolaan hutan yang berorientasi pada usaha pemanfaatan hutan lestari dengan sistem silvikultur. Sistem ini merupakan proses penanaman, pemeliharaan, penebangan, dan penggantian suatu tegakan hutan untuk menghasilkan produksi kayu atau hasil hutan lainnya dalam bentuk tertentu. Penerapan sistem silvikultur di kawasan hutan produksi dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu : Tebang Pilih Tanam, Tebang Habis dengan Permudaan Alam, Tebang Habis dengan Permudaan Buatan. 4. Landasan Pembangunan Bidang Kehutanan

Pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai landasan filosofis, konstitusional dan konsepsional, yang ketiganya telah ditetapkan secara nasional. Di samping tiga landasan tersebut menjadi dasar pembangunan kehutanan, dan landasan yang bersifat teknis operasional juga menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan. Rencana pembangunan kehutanan (RUK) merupakan dasar arahan pembangunan bidang 105


kehutanan, yakni dalam melaksanakan semua kegiatan mempunyai jangka waktu tertentu (lima belas tahun) dan setiap lima tahun disempumakan. UU No. 5 Tahun 1967 tentang ketentuanketentuan pokok kehutanan berbunyi antara lain: “Pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai peruntukan penyediaan, pengadaan dan penggunaan hutan semacam serba guna dan lestari di seluruh wilayah Republik Indonesia ...” Penjelasan atas landasan-landasan tersebut dapat disebutkan sbb.: a. Landasan Filosofis Dalam landasan filosofis dijelaskan bahwa pembangunan kehutanan merupakan suatu bagian dari pembangunan nasional, maka harus pula menunjukkan rangkaian usaha yang mencerminkan pengalaman Pancasila. Dengan ber- pegang teguh pada Pancasila, bangsa Indonesia dalam membangun kehutanan akan tetap terjaga dan selalu berada dalam rangkuman kiprah pembangunan nasional. b. Landasan Konsititusional Sudah barang tentu secara keseluruhan, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konsititusional bagi setiap bidang pembangunan nasional, termasuk pengelolaan pembangunan kehutanan. 106


Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa hutan sebagai salah satu kekayaan alam dengan keanekaragaman fungsinya yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. c. Landasan Konsepsional Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan dalam Tap MPR pada hakikatnya adalah Pola Umum Pembangunan Nasional yang merupakan rangkaian program pembangunan secara menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus. Pengelolaan pembangunan kehutanan menurut UUD 1945, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera berdasarkan Pancasila yang merupakan landasan konsepsional untuk pembangunan kehutanan telah ditunjukkan arahnya yaitu: “Dalam melaksanakan pembangunan, sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. ’’Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan (penyangga sumber air dan plasma nutfah) yang me-

107


nyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Wawasan Nusantara menegaskan tentang perwujudan Kepulauan Nusantara, yang antara lain sebagai salah satu kesatuan politik, dalam arti bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi kekayaannya termasuk sumber daya alam hutan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, dan sebagai kesatuan ekonomi dalam arti bahwa kekayaan hutan di Wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Manfaatnya harus dirasakan merata di seluruh tanah air secara seimbang dan serasi. d. Landasan Operasional Sebagai landasan operasional dalam pembangunan bidang kehutanan antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok kehutanan. (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan. (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian

108


(5)Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. (5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. (6) Undanng-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Departemen Kehutanan, 1986: 14-19). (7) Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. (8) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan hutan dan kehutanan seperti Undang-Undang Pertambangan dan sebagainya.

5. Modal Dasar Pembangunan Kehutanan

a. Sumber Daya Alam Hutan (1) Hutan Alam Sumber daya alam tropika dengan berbagai tipe hutan yang dimiliki berbagai macam jenis flora dan fauna sebagai kekayaan negara Republik Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan salah satu benteng terakhir dari hutan tropika basah di dunia.

I ll


Dengan memperoleh keuntungan dari pengaruh faktor geografi, hidrografi, geologi, topografi dan klimatologi serta penyebaran jenis tumbuhan yang khas, hutan alam Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. (2) Hutan Tanaman Hutan tanaman di Jawa yang sudah mulai dibuat sejak dua abad yang lalu seluas ± 1.5 juta hektar, di antaranya seluas 0,8 juta hektar berupa tanaman jati. Hal ini merupakan poensi yang dapat diandalkan sebagai pendukung pokok ekspor nonmigas. Selain itu terdapat 0.3 juta hektar hutan tanaman sebagai hasil reboisasi di sekitar pulau Jawa. b. Sumber Daya Manusia Jumlah penduduk yang sangat besar dapat dibina dan dikembangkan sebagai tenaga kerja yang efektif dan merupakan modal pembangunan yang sangat besar dan sangat menguntungkan bagi pembangunan kehutanan. Dengan meningkatnya jumlah olah kejuruan serta pendidikan latihan kerja, akan meningkat pula mutu tenaga kerja yang tersedia. Penambahan perguruan Tinggi Kehutanan, penigasan pegawai kehutanan dalam pendidikan D-3, S-2 dan S-3 akan lebih menjamin sasaran tujuan kehutanan

112


c.

Peraturan Perundang-undangan Secara teknis spesifik, telah cukup tersedia Undang-Undang sebagai landasan pembangunan kehutanan. Telah cukup pula penjabaran dalam bentuk peraturan pemerintah dan surat keputusan yanng mengatur pelaksanaannya. Dengan menambah beberapa peraturan perundang-undangan baru dan menyempurnakan yang sudah ada. Penyelenggaraan pembangunan kehutanan akan menjadi lebih mantap. d. Ilmu dan Teknologi Berbagai disiplin ilmu dan teknologi yang sudah ada, dan diharapkan berkembang di Indonesia telah cukup memadai untuk menunjang pembangunan kehutanan. Peningkatan tenaga ahli serta sarana penelitian dan pengembangan akan meningkatkan pengembangan teknologi terapan yang sangat diperlukan. e. Stabilitas dan Iklim Usaha Kebijaksanaan dan pendekatan nasional untuk mengembangkan dunia usaha, menempatkan sektor swasta untuk berperan serta dalam pembangunan. Ikut sertanya penanaman modal perseorangan, modal koperasi, modal kecil dan menengah dalam menyerasikan keseimbangan dan pemerataan pembangunan, memang sangat diperlukan. 113


£ TNI Sebagai Kekuatan Sosial Di samping adanya kekuatan-kekuatan sosial, TNI sebagai kekuatan sosial dan kekuatan pertahanan, dan keamananan yang tumbuh dari rakyat dan bersama rakyat merupakan kekuatan stabilisator pembangunan. TNI pada sedap saat untuk terjun sebagai penunjang berbagai kegiatan pembangunan kehutanan, antara lain dalam kegiatan reboisasi, pencegahan dan penanggulangan kebakaranan hutan serta keamanan hutan dan hasil hutan. 6. Upaya Pokok Pengelolaan Pembangunan Kehutanan

Beberapa kegiatan yang mendukung arah dan tujuan pengelolaan pembangunan kehutanan telah ditetapkan dalam buku Rencana Umum Kehutanan Departemen Kehutanan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 191/Kpts-II/1986, tanggal 14 Juli 1986 yang dilakukan dengan upaya-upaya pokok, sebagai berikut:

114

Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan .

a.

Inventarisasi Hutan Inventarisasi hutan bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi merencanakan pemanfaatan secara lestari. Inventarisasi hutan dilaksanakan secara periodik, yaitu setiap lima tahun dan setiap sepuluh tahun sekali. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan oleh keadaan hutannya sendiri, baik karena faktor alami maupun faktor buatan. Sasaran inventarisasi hutan tersebut adalah hutan di seluruh Indonesia seluas ±143 juta hektar. Mengingat sangat luasnya hutan, maka inventarisasi hutan seluas itu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi mutakhir di bidang pengindraan jarak jauh. Cara ini menerapkan multi-stage) dan didukung verifikasi lapangan yang memadai. Dalam rangka penggunaan hasil teknologi pengindraan jarak jauh ini sampai dengan pelita II telah dilaksanakan inventarisasi hutan melalui penafsiran citra satelit seluas 17, 2 juta hektar, penafsiran potret udara dengan berbagai skala seluas 81 juta hektar. b. Penatagunaan Hutan Penatagunaan hutan bertujuan untuk menjamin kepastian kawasan hutan tersebut dengan fungsinya, baik secara fisik di lapangan maupun secara hukum. Sasaran penatagunaan hutan adalah kawasan hutan tetap seluas ± 113 juta hektar, terdiri dari kawasan hutan lindung ± 115


30 juta hektar, kawasan hutan suaka dan hutan wisata ±19 juta hektar, dan kawasan hutan produksi ± 64 juta hektar. Sampai dengan pada pelita IV dengan pembuatan batas luar sepanjang ± 52.800 km dan batas fungsi kawasan hutan sepanjang ± 76,600 km, sisanya sepanjang ± 79,200 km batas luar dan sepanjang ± 2,000 km batas fungsi kawasan hutan. Kemudian pada pelita V dilaksanakan rekonstruksi batas hutan sepanjang ± 30,000 km. Khususnya di pulau Jawa diupayakan pemugaran dan perluasan hutan dari ± 20 % luas wilayah pada akhir pelita IV menjadi ± 30% luas wilayah pada akhir Pelita VI, baik melalui kegiatan perluasan kawasan hutan maupun perluasan kegiatan penghijauan tanah kritis di luar kawasan hutan. Dalam rangka penyiapan lahan hutan untuk pembangunan sektor bukan kehutanan, perlu dilakukan perencanaan dalam Pelita IV untuk penyediaan lahan transmigrasi seluas ± 3 juta hektar, sedangkan pada Pelita V dan VI perencanaan pemanfaatan areal hutan produksi yang dapat dikonversi disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan sektor bukan kehutanan tersebut.

116


c. Pengukuran dan Perpetaan Kehutanan Pengembangan pengukuran dan perpetaan kehutanan bertujuan untuk mempersiapkan dan menyajikan peta baku kehutanan yang mampu memberi data dan informasi secara lengkap, baru, dan tepat. d. Konservasi Sumber Daya Alam Kon_servasi sumber daya alam bertujuan melindungi proses ekologi yang menunjang sistem penyangga kehidupan, mengawetkan keanekaragaman jenis dan ekosistem, serta melestarikan pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan umat manusia. Adapun untuk mencapai tujuan ini akan dilakukan kegiatan sebagai berikut: (l) Penunjukan Kawasan Konservasi Tipe Ekosistem Hasil penunjukan kawasan konservasi yang terdiri dari suaka alam, hutan wisata, taman nasional, hutan lindung, suaka alam laut, sampai akhir pelita III seluas 23,6 juta hektar. Pada Pelita IV akan ditunjuk kawasan konservasi darat yang terdiri dari suaka alam dan hutan wisata (taman Wisata dan taman Buru) seluas 6,7 juta hektar, dan hutan lindung seluas 19,5 juta hektar. Di samping itu pula kawasan konservasi laut seluas 9.3 juta hektar. 117


(2)

Penataan batas Pada pelita IV dan Pelita V, penataan batas suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan hutan lindung diprioritaskan. Penataan batas suaka lama laut dimulai penanganan- nya pada Pelita V dan dilanjutkan pada Pelita VI. (3) Penataan Kawasan Penataan kawasan baru mencapai tahap perencanaan zonasi. (4) Pembukaan Wilayah Dilakukan pembuatan jalan di dalam taman nasional dan hutan wisata sepanjang 275 km, sedangkan pada Pelita V dan Pelita VI masingmasing sepanjang 250 km. (5) Inventarisasai potensi Inventarisasi potensi flora langka dan satwa akan dilakukan terhadap areal tambahan dan areal yang sudah dikukuhkan secara definitif. Diiventarisasikan areal tambahannya, baik kawasan konservasi darat maupun kawasan konservasi laut. (6) Perpetaan Peta tematik dari hasil iventarisasi potensi untuk mengetahui jumlah jenis dan penyebaran flora dan fauna dengan prioritas flora dan fauna langka serta daerah rawan, dengan skala yang sesuai untuk berbagai keperluan (7) Intensifikasi pengelolaan Upaya pokok ini meliputi pembentukan unit 118


kesatuan pemangkuan Taman Nasional, kesatuan pemangkuan Hutan Wisata, kesatuan pemangkuan suaka alam, Kesatuan pemangkuan Hutan Lindung dan Pembentukan organisasai pengelolaan taman nasional. Pembentukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam akan diselesaikan termasuk intensifikasi pengelolaan dan pemanfaatannya. (8) Pengembangan dan Pembinaan Kawasan Konservasi dan Areal Pengungsian Satwa Untuk memantapkan kawasan konservasi yang ada antara lain akan dibangun dan dibina Taman Nasional, suaka alam hutan wisata (taman wisata dan taman berburu), hutan lindung, daerah penyangga, serta daerah perlindungan dan pengungsian. (9) Pengembangan Wisata Alam dan Wisata Buru. Kegiatan produksi jasa konservasi berupa wisata alam dan wisata buru akan dikembangkan dan dibina, baik untuk kegiatan yang berada dalam taman wisata dan taman buru serta kawasan hutan lainnya, maupun yang berada di luar kegiatan ini, dikaitkan pula dengan daerah tujuan wisata yang telah ditetapkan oleh Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomonunikasi. (10) Pembinaan Habitat/Pembinaan Populasi Dalam rangka memulihkan kembali fungsi kawasan konservasi, perlu dilakukan pem119


binaan habitat dan pembinaan populasi. (11) Konservasi di Luar Kawasan Upaya pokok konservasi di luar kawasan meliputi kegiatan pembinaan pemanfaatan flora dan fauna, penangkaran dan domes- tika jenis, pembinaan terhadap kebun binatang, kebun botani, arboretum, serta pengendalian lalu lintas flora dan fauna, dimaksudkan untuk menentukan status dan jatah pemungutan, antara lain untuk ekspor dan keperluan ilmu pengetahuan. (12) Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sebagai penegasan hak-hak negara atas hutan, merupakan upaya yang sangat penting untuk mengamankan kawasan hutan dari gangguan, yang berupa pencurian kayu, perambahan kawasan, pembakaran hutan, perladangan liar, penggembalaan liar, penggalian bahan tambang liar, hama, dan penyakit. (13) Reboisasi Reboisasi bertujuan mewujudkan fungsi hidrologis, dan tata lingkungan kawasan hutan, serta meningkatkan produksi hasil hutan. (14) Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah bertujuan untuk memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan kondisi lahan sehingga dapat berfungsi secara optimal sebagai unsur 120


produksi, media pengatur tata air, dan perlindungan alam lingkungan. (15) Pembinaan dan pengaturan Sumber Pembinaan dan pengaturan sumber bertujuan menertibkan dan memantapkan pembinaan hutan produksi dalam rangka meningkatkan produktivitasnya. Sehubungan dengan itu dilakukan kegiatan yang meliputi: pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan pendataan bidang pengusahaan hutan, penataan batas, pembukaan wilayah hutan produksi, pembangunan unit-unit Kesatuan Pemangku Hutan Produksi (KPHP), dan pemantapan rencana karya pengusahaan, serta pembinaan hutan. (16) Pemanfaatan Sumber Pemanfaatan sumber bertujuan meningkatkan efisiensi pemungutan dan pengolahan hasil hutan kayu dan non-kayu. 7. Kebijakan Program Pembangunan Kehutanan Ke Depan

Sejak eksploitasi hutan dikenal oleh masyarakat, pembangunan bidang kehutanan ikut serta mengiringi laju eksploitasi hutan yang tidak lain sebagai sarana menyeimbangkan antara kegiatan eksploitasi hutan dengan upaya mempertahankan fungsi hutan. 121


Pembangunan kehutanan merupakan salah satu subsektor Pembangunan Nasional di mana Garis-garis Besar Haluan Negara, telah mengamanatkan agar Pembangunan Kehutanan diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan sebagai penyangga sumber daya air, antara lain: a. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Peningkatan Produktivitas Hutan Alam. Tujuan utama program ini untuk meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan tetap dan untuk meningkatkan produktivitas hutan alam yang mencakup produksi kayu dan hasil hutan non-kayu, memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri akan hasil hutan secara lestari. Di samping itu dikembangkan pula penatagunaan hutan konservasi secara terpadu untuk meningkatkan nilai tanah kawasan hutan tersebut. Dilakukan pula peningkatan efisiensi dan produktivitas hutan alam melalui penyempurnaan manajemen pengusahaan hutan produksi. Melalui program ini akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan: percepatan pemantapan kawasan hutan, pemeliharaan dan peningkatan mutu hutan alam serta rehabilitasi, peningkatan efisiensi pembakalan dan produktivitas hutan 122


alam, pengembangan produksi hasil hutan non- kayu, pengembangan sistem manajemen hutan lestari, perkembangan kelembagaan HPH, peningkatan peran serta aktif masyarakat, dan upaya pengembangan ekoturisme. b. Program Pembangunan Hutan Tanaman Baru Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan potensi hutan tanaman yang dibangun di dalam kawasan hutan produksi dalam rangka meningkatkan produksi hasil hutan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan hutan. c. Program Pembangunan Usaha Perhutanan Rakyat Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman dan rehabilitasinya pada lahan milik rakyat, milik warga, dan hutan konversi yang tidak berhutan, sehingga potensi hutan meningkat, dan masyarakat memperoleh manfaat dari program ini. Untuk keberhasilan program ini mutlak dibutuhkan partisipasi masyarakat dengan menumbuhkembangkan kelompok tani, sebagai pelaku utama pembangunan hutan rakyat tersebut. d. Program Pengembangan Usaha Penge123


lolaan Hasil Hutan Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil hutan, baik hasil hutan berupa kayu maupun non-kayu dalam rangka efisiensi pemanfaatan bahan baku yang semakin terbatas. Di samping itu hasil hutan yang bersifat jasa akan dikembangkan terutama jasa ekoturisme dengan pemanfaatan objek wisata alam. Untuk keberhasilan ini, maka perlu pengembangan kemampuan rakyat dalam mengolah hasil hutan. e. Program Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah dan mutu informasi sumber daya alam serta mengembangkan neraca dan tataguna sumber alam dan lingkungan hidup untuk mengetahui daya dukung dan menjamin kesediaan sumber alam yang berkelanjutan. Beberapa kegiatan pendukung program ini, yaitu: (l) Inventarisasi jumlah mutu sumber daya hutan dan keanekaragaman hayati secara terpadu, yang hasilnya digunakan dasar untuk pemantapan kawasan hutan, dan peningkatan produktivitas hutan alam. (2) Pemetaan sumber daya alam hutan dan keanekaragaman hayati secara terpadu. Hasil kegiatan ini dituangkan dalam peta tematik 124


sesuai dengan jenis data yang diperoleh. Peta ini digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan kehutanan. (3)Pengembangan sistem informasi neraca sumber daya hutan. Sebagai barometer untuk menilai adanya perubahan lingkungan alam dan sekaligus menilai sejauh mana perubahan itu masih berada dalam batas toleransi. £ Program Penyelamatan Hutan dan Air Tujuan program ini adalah untuk melestarikan fungsi dan kemampuan sumber alam hayati, non-hayati dan lingkungan hidup, terutama diperuntukkan untuk memulihkan kondisi hutan, tanah, dan air sebagai bagian kekayaan alam, agar dapat berfiingsi secara optimal dalam memelihara, dan mendukung peningkatan daya dukung lingkungan. Kegiatan pendukung program ini seperti: Pengelolaan dan pengembangan kawasan suaka alam, pembangunan 31 unit Taman Nasional dan pembentukkan 9 Taman Nasional Baru, pengelolaan dan pengembangan hutan lindung, dan engembangan Tanaman Hutan Raya (Tahura). g. Program Rehabilitasi Lahan Kritis. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kembali kemampuan hutan dan tanah 125


yang sudah rusak agar dapat berfungsi kembali dalam produksi kelestarian lingkungan hidup, erosi, dan sedimentasi semakin menurun, banjir, dan kekeringan dapat terkendali, yang didukung dengan kegiatan pokok: (1) Reboisasi hutan lindung dan suaka alam. (2) Penghijauan dan konservasi tanah di luar kawasan dan lingkungan perkantoran. (3) Pengembangan pengelolaan daerah aliran sungai. h. Program Penataan Ruang Tujuan program ini adalah untuk menyusun dan mengembangkan pola tataruang dan mekanisme pengelolaan yang dapat menyerasikan berbagai kegiatan pemanfaatan air, tanah, dan sumber daya alam lainnya, serta untuk meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan tata guna air, tataguna lahan, dan kehutanan. i. Program Penataan Pertanahan Tujuan program ini adalah untuk mengupayakan peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan pertanahan yang terpakai sehingga pemanfaatannya sesuai dengan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup. j. Program Pengarahan dan Pembinaan Transmigrasi dan Perambahan Hutan Program ini mempunyai tujuan untuk menyiapkan permukiman transmigrasi baru 126


termasuk untuk para peladang berpindah dan perambah hutan, serta mengembangkan permukiman transmigrasi yang ada. k. Program Pembangunan Usaha Menengah dan Keeil Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha menengah, usaha kecil dan tradisional dalam berusaha dalam jangka peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas pembangunan ekonomi. 8. Kesimpulan

Meskipun aturan dan kebijakan tentang Pengelolaan Hutan telah ditetapkan, namun dalam mengimplementasikan semua aturan dan kebijakan tesebut perlu dukungan penuh dari masyarakat, sejak mulai dari sosialisasi aturan dan kebijakan dan perencanaan, sampai pada monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menumbuhkan rasa ikut memiliki (sense of belonging terhadap hutan dan pengelolaannya juga sumber daya air dan pengelolaannya, serta memanfaatkannya untuk usaha-usaha produktif (peningkatan ekonomi dan kesejahteraan) dengan tidak mengorbankan pelestarian hutan dan sumber daya air.

127


PENDEKATAN SOSIOKULTURAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT H. Moh. Ali Aziz

1. Apa yang Dimaksud dengan Pendekatan SosioKultural Itu?

Pendekatan sosio-kultural adalah salah satu pendekatan yang dilakukan sebagai upaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhinya. Di samping pendekatan sosio-kultural ini, sering kali terjadi perubahan itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan struktural, yaitu pendekatan dari atas ke bawah. 2.

Aspek Apa Saja yang Mempengaruhi Kehidupan Sosial Masyarakat Itu?

Di antara beberapa aspek yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat itu adalah aga128

ma, budaya, pendidikan, adat istiadat, ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Aspek-aspek itulah yang dalam proses perubahan sosial sering disebut dengan dimensi sosio-kultural. 3. Aspek Mana yang Dominan Mempengaruhi Kehidupan Masyarakat?

dalam Sosial

Aspek yang paling dominan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat biasanya tergantung pada sistem nilai yang dipegang oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya pada masyarakat perkotaan yang paling berpengaruh adalah dimensi ekonomi dan pendidikan, sedangkan pada masyarakat desa biasanya adalah adat istiadat atau budaya setempat dan agama. Sedangkan pada masyarakat santri, nilai yang paling dominan berpengaruh adalah agama.

Pendekatan Sosio-Ku!turaI dalam Pemberdayaan

4. Bila Demikian, Apa Fungsi Agama dalam Proses Perubahan Sosial Itu?

Fungsi agama dalam proses perubahan sosial adalah sebagai pemersatu nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, pengontrol perilaku sosial, dan penggerak perubahan. Di samping itu, agama juga berfungsi sebagai penguat adat setempat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri, seperti semangat gotong royong, kerukunan, toleransi, pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya. Dengan demikian agama juga berfungsi sebagai pemelihara ikatan bersama yang mendasari sistem-sistem kewajiban sosial yang harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. 5. Apa Hubungan antara Perubahan Sosial, Pembangunan, dan Pemberdayaan?

Istilah perubahan sosial sesungguhnya mempunyai arti yang sama dengan pembangunan dan pemberdayaan. Hanya saja istilah pembangunan biasanya menggunakan strategi top down yang berarti masyarakat hanya sebagai objek dan sasaran dari pembangunan itu, sedangkan pemberdayaan biasanya menggunakan strategi bottom up. Artinya, masyarakat sejak awal dilibatkan dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan 130

Pendekatan Sosio-Kultural dalam Pemberdayaan

pemeliharaan hasil-hasil pembangunan itu. Dengan demikian di samping menjadi objek, masyarakat juga menjadi subjek dan pelaku pembangunan. Antara pembangunan dan pemberdayaan itu, ke- duanya merupakan bagian dari proses perubahan sosial. 6.

Bila Demikian, Siapa yang Berperan dalam Proses Pemberdayaan Itu?

Dengan memperhatikan salah satu ciri utama pemberdayaan yang menitikberatkan pada peran dan partisipasi masyarakat sejak perencanaan sampai pelaksanaan dan pemeliharaan, maka yang paling berperan dalam proses pemberdayaan adalah masyarakat itu sendiri. Artinya, proses pemberdayaan itu terjadi atas dasar kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan segala bentuk potensi yang dimilikinya, seperti: potensi agama, ekonomi, kekuatan budaya, dan sebagainya. 7.

Mengapa Demikian?

Hal itu terjadi karena masyarakat itu sendiri yang paling mengetahui tentang kebutuhannya dan bagaimana memenuhinya. Dengan demikian pihak luar hanyalah berfungsi sebagai motivator dan fasilitator dalam proses perubahan dan pemberdayaan masyarakat tersebut. Karena itulah 131


maka agen-agen perubahan itu harus dari kalangan masyarakat itu sendiri. 8. Bagaimana Pemberdayaan Itu Dilakukan oleh Masyarakat Secara Mandiri?

Ada beberapa tahapan yang seharusnya dilalui dalam melakukan pemberdayaan. Pertama, membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya. Kedua, melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahan tersebut secara mandiri (partisipatif). Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompokkelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara periodik (terus menerus). Ketiga, menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah dan memilih tiap masalah yang paling mendesak untuk diselesaikan. K.eempat, mencari cara penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosiokultural yang ada dalam masyarakat. K.elima, melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Keenam, mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya.

132

DIMENSI JENDER DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH RAWAN LONGSOR Hj. Rr. Suhartini

1. Pendahuluan

Pengelolaan daerah rawan longsor membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak, utamanya masyarakat setempat. Baik individu maupun kelompok secara bersama-sama berusaha mencari akar permasalahan apa yang menyebab kannya rawan longsor, dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut. Secara fisik, kondisi “rawan longsor” telah dapat diketahui dengan mudah oleh orang awam, karena pengalaman dan dapat diketahui secara teknis oleh para ahli dalam bidang itu. Karenanya, tidak ada satu alasan pun yang dapat dibenarkan, kalau tidak ada perhatian pada daerah berkecen- derungan rawan longsor. Hanya saja, secara non-fisik perlu ada suatu motivasi kepedulian masyarakat pada lingkungannya, antara lain: melalui bimbingan sosial dalam berbagai forum. Alternatif yang dapat ditawarkan untuk membangun kepedulian masyarakat dalam

133


dimensi jender adalah perempuan terlibat dalam transformasi sosial. Perempuan terlibat dalam pembangunan sosial dan bukan menjadi objek pembangunan sosial, sehingga seluruh potensinya dapat berkembang secara wajar tanpa diskriminasi jender. Sebagaimana dikemukakan Midgley (1995: 103138) bahwa terdapat 3 strategi besar dalam pembangunan sosial, yaitu: a. Melalui individu (tanpa menunjuk jenis kelamin). Individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. b. Melalui komunitas kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. c. Melalui pemerintah, di mana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah. 2. Mengapa Jender

Untuk dapat menjelaskan mengapa relasi jender dimunculkan dalam setiap usaha pemberdayaan masyarakat/transformasi sosial/pembangunan sosial, perlu ada kejelasan terlebih dahulu “sosok jender“ itu sendiri. Jender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku (Webster’s New World Dictionary). Jender merupakan konsep kultural yang berupaya membuat 134

Dimensi Jender dalam Pemberdayaan Masyarabat

pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki- laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Women s Studies l i n y elope did). Jender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan lakilaki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif, yang akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan (H.T. Wilson dalam Sex and Gender). Sedangkan, pada saat phalic stage, perkembangan kepribadian anak laki-laki dan perempuan mulai berbeda. Perbedaan inilah yang melahirkan perbedaan formasi sosial. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan bersifat kodrati (Teori Nature), ditentukan oleh konstruksi masyarakat. (Teori Nurture). Yang jelas, perspektif jender dalam Al-Qur’an tidak sekadar mengatur keserasian relasi jender (hubungan lakilaki dan perempuan dalam masyarakat) tetapi juga mengatur keserasian pola relasi antara mikrokosmos (manusia), makrokosmos (alam), dan Tuhan. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah sebagai pembagian peran untuk melestarikan harmoni dan stabilitas di dalam masyarakat (Parsons). Oleh karena itu relasi jender sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Kelamin laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban yang sama untuk memberikan kepeduliannya pada kondisi lingkungan di mana ia 135


berada, mengkontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka bersama. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dikatakan Parsons sebagai pembagian peran untuk melestarikan harmoni dan stabilitas didalam masyarakat. Oleh karena itu, relasi jender sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Kembali pada permasalahan awal, mengapa pertimbangan jender menjadi salah satu pembahasan dalam program pemberdayaan masyarakat, hal ini lebih disebabkan (secara statistik) jumlah perempuan lebih besar daripada laki-laki. Sebaliknya, dalam mengatasi permasalahan pembangunan dan transformasi sosial justru tidak perempuan mendapatkan kesempatan (terlupakan) terlibat langsung, (maupun tidak langsung) dalam proses pembangunan sosial itu sendiri. Apalagi proses pembangunan sosial itu bukanlah suatu bentuk perubahan yang bersifat cepat dan langsung jadi. Tidak jarang pembangunan masih merupakan bentuk perubahan antargenerasi, di mana perubahan yang diharapkan tidak dapat langsung jadi satu atau dua bulan kemudian, tetapi mungkin baru dapat dirasakan beberapa generasi. Ada beberapa kendala mengapa perempuan terlupakan (Johnson) dalam pembangunan, antara lain: 136


a.

Kendala Struktur Sosial Dalam hal ini perempuan masih diperhadapkan dengan laki-laki, bahwa lakilaki berada dalam wilayah publik dan perempuan dalam wilayah domestik. Karenanya, kontrol budaya pada perempuan masih sangat kuat. b. Kendala Minoritas Unik Posisi lemah perempuan kurang disadan oleh perempuan sendiri. Di samping itu ada juga kelompok perempuan tenang walaupun kelompok perempuan lain prihatin. Ada juga yang melihat terdapat kelompok perempuan yang meresahkan, dan pada saat itu pula ada yang memandang tidak meresahkan. c. KendalaMitos Yang telah mengendap sekian lama sehingga perempuan menerima kenyataan dirinya ter subordinasi, misalnya mitos tulang rusuk, menstruasi, dsb. Selain itu, kaum perempuan dianggap sebagai masalah ekonomi modern. Keterbelakangannya adalah akibat dari kebodohan dan sikap irrasional, serta teguh pada nilai-nilai tradisional. Perbedaan antara laki-laki, dan perempuan bukanlah menjadi pembeda yang hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi perbedaan tersebut adalah untuk mendukung obsesi Al-Qur’an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang, sehingga cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu 137


negeri yang damai penuh ampunan (lihat AI-Qur’an surat 30 ayat 21). 3. Pendekatan Jender dalam Mengatasi Permasalahan Masyarakat di Daerah Rawan Longsor

Dengan melihat kenyataan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan tidak untuk dalam rangka melakukan diskriminasi, maka keterlibatan perempuan dalam pembangunan sosial/transformasi sosial/perubahan sosial juga mempunyai posisi sentral. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur’an bahwa perempuan dibenarkan menyuarakan ke- benaran dan melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai kebobrokan (Al-Qur’an surat 9 ay at 71). Perempuan memiliki kemandirian politik (Al- Qur’an surat 60 ayat 12, 27 dan 23), perempuan memiliki kemandirian ekonomi (Al-Qur’an surat 16 ayat 97, 28, dan 23). Perempuan memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya: menghadapi suami bagi perempuan yang telah menikah (Al-Qur’an surat 66 ayat 11), dan menentang opini publik bagi perempuan belum menikah (Al-Qur’an surat 66 ayat 12). Dengan kemerdekaan berpendapat, perempuan dapat menyuarakan ide-ide kecerdasannya untuk terlibat langsung dalam memunculkan maupun mengatasi permasalahan yang ada di ■wilayah daerah rawan longsor. Lalu apa yang harus dilakukan oleh 138


kaum perempuan? Yang pertama adalah membuat (laporan) analisis kebutuhan dalam mengatasi dampak tanah longsor, atau menganti- sipasi jangan sampai terjadi tanah longsor dalam “kaca mata” perempuan. Dalam analisis kebutuhan ini Goodin (1990: 1229) berpandangan bahwa ada dua komponen pokok yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu prioritas dan kerelatifan. Metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan menurut Green (1987) antara lain: melalui tinjauan pustaka; menggunakan metode Delbecq; menggunakan metode Delphi; menggunakan metode Curah Pendapat (brainstorming dan menggunakan metode diskusi kelompok terfokus. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasikan masalah dan kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat. Dalam tulisan ini, metode yang dianjurkan kepada para pengembang mayarakat daerah rawan longsor dengan mempertimbangkan dimensi jender untuk mengidentifikasikan dan menyusun kerangka prioritas masalah adalah metode Delbecq, dengan tahapan sebagai berikut: a. Membentuk National Group Process. Adalah mengatur agar dalam setiap pertemuan jumlah peserta tidak melebihi 8 orang. (antara 6-8 orang), dengan melalui seleksi (tentang pemahaman mereka terhadap komunitasnya). Peserta adalah merupakan perwakilan dari unsur positif dan negatif dalam masyarakat (misalnya: kelompok 139


kaya, miskin, dsb.). Pertemuan Nominal Group Process (NGP) dilakukan beberapa kali, dengan komposisiyang berbeda- beda komposisi berubah-ubah, sehingga dapat diperoleh suatu informasi yang merata. Kalau pertemuan NGP dipandang telah cukup (yaitu telah diperoleh informasi yang semakin mengerucut, maka selanjutnya dibuat kesimpulan tentang prioritas permasalahan masyarakat yang ada di desa wilayah tersebut. b. Menyediakan selembar kertas untuk mencatat 3 masalah utama yang dihadapi desa/ wilayah tersebut menurut masing-masing peserta, di samping juga ditulis di papan tulis (sehingga semua orang tahu). Pertanyaan yang diajukan oleh peserta haruslah sesuai dengan tujuan dari pertemuan itu sendiri. Pertemuan ini dipimpin oleh moderator diskusi (yaitu pengembang masyarakat). c. Memberikan kesempatan kepada masing- masing peserta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Jawaban peserta ditulis pada kertas yang telah disediakan dan tidak dibenarkan berkatakata dengan peserta lain. Kemu- dian jawaban peserta itu ditulis di papan tulis d. Memulai proses pencatatan jawaban peserta/ partisipan. Setiap peserta membacakan jawaban yang ia berikan, moderator menuliskannya

140


di papan tulis sampai seluruh jawaban peserta/ partisipan selesai dipresentasikan. Selama proses ini, diskusi belum dilakukan. Klarifikasi jawaban partisipan. Masing-masing peserta diberi kesempatan untuk mengklarifi- kasikan jawabannya pada partisipan lain. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi klarifikasi, moderator diskusi harus dapat meng- arahkan secara tegas dan lugas. Melaksanakan pemungutan suara pertama. Masingmasing partisipan diminta untuk memilih sekitar 7 jawaban yang mereka anggap penting. Kemudian diadakan penilaian yang dianggap paling penting dengan skor 7 dan yang paling tidak penting dengan skor 1. Moderator mencatat dan menjumlahkan nilai peringkat yang diberikan oleh masing-masing partisipan. Jumlah nilai terbesar adalah peringkat pertama, dst. Mendiskusikan hasil pemungutan suara pertama. Pada saat ini adalah memperjelas jawaban yang terpilih pada peringkat utama, sehingga seluruh partisipan dapat memperoleh pemahaman yang sama mengenai jawaban- jawaban tersebut.


h. Melaksanakan proses penilaian suara yang terakhir. Peringkat jawaban yang telah ada diuji lagi dalam penilaian suara, yaitu memberikan nilai 10 pada jawaban paling penting, dan memberikan nilai 0 pada jawaban yang kurang penting. Kemudian dibuat nilai rata-rata setiap jawaban. i. Melakukan kalkulasi suara secara keseluruhan. Jawaban dari masing-masing kelompok disatukan dan diatur dalam satu kategori baru. Kemudian dilakukan penghitungan suara berdasarkan hasil rata-rata jawaban masing-masing kelompok, dan jawaban dengan nilai yang paling tinggi menjadi prioritas untuk dibahas. Dari metode Delbecq ini, dimensi jender dapat melalui komposisi peserta atau partisipan secara proporsional. Walaupun dalam kenyataannya (mungkin) sulit mencari banyak kaum perempuan yang bersedia aktif dalam kegiatan ini.

&AFTAR PUSTAKA

Fauzil Ridjal, Lusi Margiani, Agus Fachri Husein (ed.), 1993. Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana. Goodin, Rovbert, E., 1990. “Relative Needs in Ware”, Robert E. Goodin (eds.), Needs and Welfare. London: Sage Publications Ltd. HA.R. Tilaar, 1997. Pengembangan STDM dalam Era Globalisasi1Yisi, Misi, dan Program s\ksi Pendidikan dan Pelatihan Menuju 2020. Jakarta: Grasindo. 147


Isbandi Rukminto Adi, 2003. Pemberdayaan Pengembangm Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis). Jakarta:UI. Mansour Faqih, V-)96.sl nalisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Nasaruddin Umar, 2000. s\ rgumen Kesetaraan Jender PerspekdifSil-Qur’an. j akarta: Paramadina.

PENGELOLAAN EKOSISTEM KAWASAN UNTUK KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAN PLASMA NUTFAH Imam Khambali

1. Pendahuluan

Ekosistem adalah sistem yang berlaku dalam lingkungan di mana subsistem yang satu berinteraksi dengan subsistem yang lain membentuk suatu keadaan yang menjamin terselenggaranya kehidupan bagi semua mahluk hidup yang ada dalam lingkungan tersebut. Manusia, sebagai makhluk yang berakal, sering kali menggunakan akalnya untuk memenuhi kebutuhannya tanpa mengindahkan ekosistem ini. Karenanya, kerusakan lingkungan lebih sering terjadi karena perbuatan manusia . 148

Semua air, baik yang di permukaan tanah maupun yang di lautan, karena terik matahari akan

149


menguap ke udara. Hasil penguapan ini ditambah dengan hasil-hasil penguapan dari tumbuhan, hewan, dan manusia akan terkumpul di udara menjadi awan, yang apabila temperaturnya mencapai titik cair akan turun ke bumi sebagai air hujan. Air hujan ini sebagian akan meresap ke dalam tanah, sebagian lainnya akan mengalir di permukaan tanah menjadi sungai dan bermuara di lautan. Penguapan air yang kemudian berubah menjadi awan dan turun menjadi air hujan ini disebut sebagai siklus air. Siklus air yang terjadi secara alamiah (sunatullah) ini akan berjalan baik dan menjadi rahmat bagi semua mahluk hidup apabila tidak terganggu oleh perbuatan manusia. Plasma nutfah adalah semua jenis mahluk hidup asli di suatu lingkungan yang bernilai tertentu bagi lingkungannya, yang kadang-kadang tidak dipahami manfaatnya oleh manusia, tetapi harus dijaga kelestariannya, agar lingkungan tersebut tidak menjadi gangguan bagi manusia. Contoh akar tanaman dan humus yang selain menjaga stabilitas tanah, juga menahan air hujan yang meresap ke dalam tanah untuk tidak cepat mengalir ke sungai atau ke tempat rendah lainnya. Barangkali masih banyak fungsi akar tanaman dan humus lainnya yang belum diketahui manusia akan manfaatnya, sehingga manusia menjadi kurang peduli terhadap keberadaan mereka. Manusia diciptakan Allah SWT. sebagai khalifah di bumi ini. Khalifah yang baik hendaknya memiliki kearifan dan kemampuan yang tinggi untuk mengelola bumi dan isinya ini, termasuk di dalamnya 150

Pengelolaan Ekosistem kawasan untuk Konservasi

adalah menjaga (mengkonsetvasi) sumber daya air dan plasma nutfah tersebut. Ber- ikut ini kita bahas bagaimana kita mengkonservasi sumber daya air dan plasma nutfah dalam suatu kawasan atau lingkungan hidup tertentu. 2. Konservasi Sumber Daya Air

Konservasi sumber daya air adalah pengelolaan sumber daya air yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan kuantitas keberadaannya. Terdapat 3 aspek yang terkandung dalam pengertian konservasi sumber daya ini, yaitu: aspek kearifan dalam pemanfaatan (supaya lestari); aspek perlindungan sistem penyangganya; dan aspek pengawetan dan pemeliharaan atas keberadaannya. Pemanfaatan lahan pertanian untuk industri dan perumahan karena pertumbuhan penduduk yang pesat serta pemeliharaan kebutuhannya yang makin berkembang, akan mendesak lahan hutan di atasnya untuk kegiatan pertanian dan peternakan (lihat gambar 1) serta sumber mata pencaharian lainnya. Hutan sebagai penyangga keberadaan sumber daya air menjadi terancam keber- adaanya. Secara teoretis, untuk menyangga keberadaan sumber daya air hutan lingkup pada ketinggian 400 m dari muka laut, minimum harus diper- tahankan 151


pada 35 % dari keseluruhan lahan yang ada. Sedangkan untuk lokasi-lokasi tertentu, misalnya di daerah hulu pengaliran sungai, harus lebih besar dari 35 %. Akibat dari perkembangan yang disebutkan di atas, prosentase hutan lindung tersebut tinggal 12 DID (hasil studi 1972). Pada- hal kondisi sistem tata air pada suatu kawasan, ditentukan oleh 4 faktor berikut ini: tumbuhan penutup tanah (mengurangi surface run-ojf)\ topografi; iklim; dan geologi. Pemanfaatan yang arif dari sumber daya air akan terjadi bila manusia tetap berprinsip “menanam tidak melebihi kemampuan daya autoregenerasinya”. Pendekatan ekosistem perlu dilakukan agar pemanfaatan air untuk berbagai keperluan selalu dilihat dalam proporsi yang luas dan menyeluruh, sehingga aspek-aspek sampingan yang merugikan dapat dihindari. Apabila kita mengalami banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, ini adalah petanda bahwa kita tidak arif dalam memanfaatkan sumber daya alam, dan tidak menggunakan pendekatan ekosistem dalam menjalani kehidupan. Selain ini, koordinasi kegiatan yang diberita- kan untuk melindungi sumber daya air, selalu berkisar antarlembaga pemerintah dan industri swasta. Tidak pernah diungkap betapa besar peran masyarakat (utamanya masyarakat kehutanan) dalam menyukseskan upaya melindungi sumber daya air tersebut. Baru-baru ini (2 Juli 2003 di Palangkaraya) 152


Menteri Kehutanan RI mencanangkan pemberdayaan masyarakat kehutanan agar dapat menekan illegal loging (pembabatan hutan secara liar). Prinsip pemberdayaan tersebut adalah membangun masyarakat kehutanan sebagai subjek pembangunan yang perlu mendapat perhatian lebih, sehingga tidak saja menjadi pelaku pembangunan hutan, pemanfaat hutan, tetapi sekaligus juga pengawas hutan. Pada saat masyarakat telah berfungsi sebagai pembangun, pemanfaat, dan pengawas hutan, maka sumber daya air akan lestari, dan bahkan meningkat dari segi kualitas nilai maupun kuantitas keberadaannya. Berikut ini kegiatan yang perlu dilakukan masyarakat kehutanan, dengan turut menkonservasi sumber daya air. 3. Menjaga Kawasan Hutan Lindung, Agar Tanahnya Selalu Tertutup oleh Tanaman (Tidak Membiarkan Tanah Terbuka Tanpa Tanaman)

Perhatikan data air larian berikut ini: Tabel 1 Kondisi Air Lapisan Menurut Jenis Penutup Tanah

153

Model-Model Pemberdayaan Masyarakat Jenis penutup tanah Erosi % air hujan yang

dalam

tiap

ha/tahun

mengalir di atas tanah

Hutan rimba

0.8

20

Hutan terbakar

2.6

470

Tanah berumput

1.51

540

Tanah ditanami jagung

17.59

41500

Tanah ditanami kapas

19.97

46900

49

514000

Tanah gundul

Sumber: Hadi Poemomo: masalah pengendalian airdidaerah aliran sungai Solo Hulu dalam Seminar Pengelolaan Sumber daya Air, 27-29. Maret 1974

4. Apabila Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Hutan, Apakah yang Harus Diperhatikan?

a. Hutan Lindung mudak. Hutan ini benar-benar dikhususkan fungsinya untuk melindungi dan dibebaskan dari fungsi produksi. b. Hutan lindung dengan fungsi terbatas. Di sini hutan berperanan utama melindungi dan masih mempunyai fungsi produksi walaupun sangat terbatas. Ketentuan tersebut membatasi pemanfaatan vegetasi sebagai salah satu sumber daya hutan yang keberadaannya berfungsi sebagai pelindung atas tanah dan sumber daya lainnya. Hal ini didasarkan pada pedoman pelaksanaan prioritas berikut ini: a. Pada ketinggian di atas 500 m dari muka laut dengan lereng lebih dari 15% merupakan hutan lindung mudak. b. Pada ketinggian di atas 500 m dari muka laut 154


dengan lereng lebih kecil dari 15% adalah hutan lindung dengan fungsi terbatas. c. Pada ketinggian di bawah 500 m dari muka laut dengan lereng lebih dari 25% merupakan hutan lindung mudak. Walaupun pedoman tersebut dibuat untuk melindungi sumber daya air, namun penetapan- nya juga masih harus mempertimbangkan faktor topografi, iklim, tanah, dan kepadatan penduduk. Kebijaksanaan membangun peran serta aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya air dengan memberikan peluang masyarakat mengambil manfaat hutan, perlu disertai penanaman pemahaman tentang keuntungan dan kerugian dari keberadaan vegetasi dan sumber daya air di hutan kawasan aliran sungai. Selain itu, perlu juga diatur kesepakatan-kesepakatan dengan masyarakat pemanfaat hasil hutan dengan segala sanksi yang diterapkan bagi setiap pelanggaran atas kesepakatan tersebut.

5. Konservasi Plasma Nutfah

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan permintaan akan sumber daya alam yang meningkat pula. Sementara itu kemampuan untuk mengelola lingkungan hidup masih tertinggal, sehingga terjadi kemerosotan kualitas lingkungan yang besar. Pengelolaan memerlukan pemahaman akan kerja sama yang baik 155


antara semua yang berkepentingan dengan lingkungan hidup, tidak hanya antarlembaga pemerintah dan swasta saja, tetapi juga antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup bagi kepentingan manusia dan generasi selanjutnya, menjadi sangat penting untuk diselenggarakan. Undang-undang tentang lingkungan hidup menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup bertujuan sebagai berikut: a. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya. b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. c. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup. d. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. e. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Tujuan seperti ini hanya akan terwujud bila disertai peran serta aktif manusia Indonesia, baik

156


sebagai individu maupun sebagai masyarakat secara bersama. Pemerintah berkewajiban mengatur agar antara peran serta masyarakat dengan kepentingan/kesejahteraan mereka mendapat perhatian yang seimbang. Plasma nutfah, sebagaimana disebutkan di muka, adalah mahluk hidup asli yang berinteraksi dalam suatu lingkungan hidup (kawasan) yang keberadaannya menentukan kelestarian dari lingkungan hidup tersebut. Karena itu perlu dijaga agar keberadaannya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan walaupun telah terjadi perubahan akibat adanya pembangunan. Pemanfaatan hutan dan lingkungannya dengan sekecil mungkin menimbulkan gangguan terhadap plasma nutfah adalah wujud dari tujuan butir a dan b di atas. Undang-undang tentang lingkungan hidup juga menjelaskan tentang konservasi sumber daya alam. Plasma nutfah sebagai sumber daya alam perlu dikonservasi, artinya dikelola dengan menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keseragamannya. Konservasi plasma nutfah dapat dilakukan dengan tindakan atau usaha sebagai berikut: a. Perlindungan sistem kehidupan. b. Pengawetan keragaman jenis. c. Pelestarian pemanfaatan plasma nutfah dan tata lingkungannya. 157

Model-Model Pemberdayaan Masyarafeat

Tindakan ini dapat diselenggarakan dengan mencegah terjadinya erosi, mencegah terjadinya penebangan hutan secara tidak terkendali, dan menjaga tata air dan ekosistemnya. Wujudnya dapat dilakukan dengan menjaga kestabilan sistem tata air melalui usaha reboisasi dan penghijauan di daerahdaerah kritis. Selain itu dapat pula dilakukan kegiatan berikut ini: a. Terassering bukit/lereng gundul. b. Cara bercocok tanam di lereng secara contour farming atau contour plowing. c. Penanaman tanaman ground covers dan tanamantanaman yang dapat mencegah atau mengurangi erosi. d. Pembuatan waduk di sungai-sungai, dengan tujuan utamanya untuk menampung air di musim hujan dan menyediakan air untuk irigasi maupun untuk keperluan lainnya di musim kemarau. e. Pengaturan dan perbaikan sungai. f. Pencegahan penebangan hutan secara liar (tidak berencana). Agar semua usaha dan tindakan tersebut dapat terselenggara dengan baik, perlu disusun rencananya secara cermat, dilaksanakan dengan baik, dan diawasi pelaksanaannya secara rutin sehingga tidak akan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA 158


K Hardjasoemantri, 1983. Hukum Tata Ung- kungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Otto Soemarowto, dkk., 1997. “Ekologi dan Pembangunan” No. 5, Juli 1977. Dalam Seminar Pengelolaan Sumber Daya Air, Kumpulan Kertas Kerja danKertas Kerja Tambahan. bandung: Lembaga Ekologi Universitas Pajajaran. Otto Soemarwoto, 1985. Ekologi, Ungkungan Ylidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan. Salvato, JAJr, 1972. EnvironmentalEngineering and Sanitation. New York: Wiley-Interscience. Supriharyono, dkk., Ekologi Sistem, Suatu Pengantar. Semarang: Universitas Diponegoro.

159

PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT KEHUTANAN DI DAERAH RAW AN LONGSOR A . Halim

1.

Pendahuluan

Sumber Daya Hutan (SDH) selama hampir tiga dasa warsa terakhir ini telah memberikan sumbangan yang cukup signifikan bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun pemanfaatan SDH secara bijaksana dan berkelanjutan telah dituangkan dalam konsep GBHN, tetapi dalam praktiknya justru terjadi pengrusakan hutan yang tidak terkendali dengan segala bentuk kerusakan lingkungan (banjir, erosi, kekeringan, dan tanah longsor) yang sangat mengkhawatirkan, termasuk merosotnya fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS). Oleh karena itu, Departemen Kehutanan telah meletakkan paradigma baru pembangunan kehutanan dengan pendekatan ekosistem resource based management yang berbasis pada forest community based development (FCBO). Dengan demikian pembangunan kehutanan harus memperhatikan daya dukung ekosistem Sumber Daya Hutan (SDH), sehingga fungsi ekonomi, ekologi, 160

Penyuluhan Kepada Masyarabat Kehutanan

dan sosial SDH dapat berfungsi optimal, selaras, dan seimbang. Pembangunan kehutanan ke depan juga harus mengakomodir berbagai isu sehubungan dengan era globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, antara lain: sorotan internasional terhadap kerusakan lingkungan, perdagangan bebas (AFTA dan APEC), kemerosotan biodiversitas, illegal logging, kebakaran hutan, pengelolaan SDA oleh pemerintah daerah, perimbangan pendapatan SDA pusat dan daerah, serta masalah kemiskinan dan hak asasi manusia. Dengan adanya pergeseran paradigma pembangunan kehutanan, menghadapi tantangan era globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu dipersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM)/ masyarakat yang berkualitas, mandiri, dan berperan aktif sebagai pelaku pembangunan kehutanan. Dalam rangka itu penyuluhan kehutanan memiliki peran strategis, baik dalam upaya meningkatkan kualitas, kemandirian, dan pemberdayaan masyarakat, maupun dalam upaya pelestarian SDH dan pengelolaan DAS. Oleh karena itu, perlu dilakukan orientasi konsep/paradigma penyuluhan kehutanan, kebijaksanaan, strategi, program, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan prioritasnya. Sebagai bagian dari pembangunan kehutanan, penyuluhan kehutanan mendukung terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan peningkatan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara 161


partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi. Mengingat peranan penyuluhan kehutanan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan, pengembangan kapasitas dan keberdayaan masyarakat, maka penyelenggaraan kegiatan operasional penyuluhan kehutanan harus tetap menjadi prioritas pembangunan kehutanan di masa mendatang. Caranya dengan melalui koordinasi penyelenggaraannya yang lebih baik lagi antar- dinas/instansi terkait, swasta kelompok/lembaga masyarakat dan dunia usaha, agar penyelenggaraan kegiatan penyuluhan. kehutanan dan pember-

162


dayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 2.

Maksud

Model penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dimaksudkan sebagai acuan dasar untuk memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan oleh lembaga yang mempunyai fungsi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. 3.

Pengertian

a. Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan/keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya. b. Penyuluhan kehutanan adalah proses perubahan perilaku masyarkat, dunia usaha, dan aparat pemerintah mengarah pada pemahaman tentang manfaat pembangunan kehutanan agar terdorong untuk berperan aktif dan berdaya dalam posisinya sebagai pelaku maupun pendukung pembangunan kehutanan.

163

I I

i

i


c. Penyuluh kehutanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewe- nang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi yang memiliki kewe- nangan di bidang penyuluhan kehutanan. d. Penyuluhan kehutanan swadaya masyarakat adalah anggota masyarakat, baik individu maupun kelompok yang secara swadaya aktif berperan dalam upaya penyuluhan kehutanan. e. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun, menguatkan dan mengembangkan kelembagaannya serta dilakukan pendampingan secara berkelanjutan menuju ke arah kemandirian. f. Materi penyuluhan kehutanan adalah materi- materi yang berasal dari institusi Departemen Kehutanan, dunia usaha dan kelompok masyarakat yang terkait bidang kehutanan. g. Metoda penyuluhan kehutanan adalah cara mempertemukan penyuluh dengan masyarakat sasaran penyuluhan yang dapat dikelompokkan dengan tiga pendekatan yaitu: pendekatan perorangan; pendekatan kelompok; dan pendekatan massal. 4.

Keadaan dan Permasalahan

a. Keadaan/Kondisi Saat Ini

(1) Ketergantungan masyarakat di sekitar hutan terhadap pemanfaatan sumber daya hutan sebagai mata pencaharian untuk menopang kelangsungan 164


hidupnya masih dominan. (2) Kelembagaan masyarakat yang berbasis kehutanan umumnya masih lemah, baik di bidang pengorganisasian, manajerial maupun aturan pengikatnya. (3) Keadaan rendahnya kualitas SDM masyarakat sekitar hutan, masalah permodalan, dan tidak adanya akses pasar, juga menjadi faktor yang kurang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. (4) Keadaan jumlah dan penyebaran Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh kehutanan yang ada masih belum mencukupi sehingga penyebarannya belum merata sesuai dengan keadaan wilayah binaan yang ada. (5) Perkembangan penyelenggaraan Kegiatan penyuluhan kehutanan sampai saat ini yang menyangkut dengan peningkatan kemampuan kelembagaan (penyusunan rencana dan program, kerja sama dengan lembaga terkait), SDM penyuluh (kualitas maupun kuantitasnya), dan pengembangan metoda/materi (media cetak, audio visual, dan rapat regional), masih belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan. b. Permasalahan

(1) Lemahnya kelembangaan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan masyarakat sekitar hutan merupakan permasalahan fundamental yangperlu ditangani secara terpadu 165


dan sebagai bagian integral dari pembanguan kehutanan. (2) Potensi sumber daya masyarakat, dunia usaha, LSM dan pihak swasta dalam pelaksanaan penyuluhan kehutanan belum ter- salurkan secara optimal, sehingga intensifikasi program penyuluhan kehutanan secara nasional maupun regional belum sesuai harapan. (3) Pendekatan metoda dan sistem peyuluhan kehutanan dipandang sudah kurang sesuai lagi, sehingga ke depan perlu dilakukan reorientasi konsep penyelenggaraan penyuluhan kehutanan sesuai dengan era demokrasi dan otonomi daerah. (4) Organisasi dan Tata Hubungan Kerja kelembagaan penyuluhan kehutanan antara pemerintah, pemerintah propinsi dan kabupaten/kota setelah berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 tahun 2000 belum ditata secara mantap, sehingga penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di tingkat kabupaten/kota masih belum bisa berjalan secara optimal. (5)Penggalian sumber dana dari pemerintah, pemerintah propinsi, kabupaten/kota, swasta/dunia usaha, kelompok masyarakat dan bantuan luar negeri (BLN) untuk pembinaan dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan belum optimal.

166


5.

Dasar Hukum dan Organisasi

a. Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum penyelenggaraan penyuluhan kehutanan adalah tertuang dalam: (l) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, tentang kehutanan: (a) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan sehingga terwujud masyarakat mandiri yang berbasis kehutanan. (b) Sedangkan sasaran penyuluhan kehutanan adalah: - Masyarakat yang berbeda di dalam dan di luar kawasan hutan yang berkaitan dengan pembangunan kehutanan. - Kegiatan pembangunan kehutanan yang meliputi: pengelolaan hutan alam, pembangunan hutan tanaman, HKM, hutan desa/adat, aneka usaha kehutanan, perbenihan, pengelolaan Taman Nasional, kegiatan konservasi SDA, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan DAS. (c) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. (d) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggarannya kegiatan penyuluhan kehutanan. 167


(2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1998, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000. b. Organisasi

Organisasi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan diatur sebagai berikut: (1) Pemerintah (a) Pemerintah pusat. (b) Kegiatan penyuluhan kehutanan diselenggarakan oleh Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan bersama-sama dengan kelompok Fungsional Penyuluhan Kehutanan Ahli (PKA). (c) Pemerintah Propinsi. (d) Pada pemerintah propinsi kegiatan penyuluhan kehutanan diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Propinsi. (e) Di samping itu juga sebagai pendukung penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan juga oleh UPT Departefnen Kehutanan yang mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat antara lain: Balai Pengelolaan (BP) DAS, Balai Taman Nasional (BTN), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSD). (2) Pemerintah Kabupaten/Kota Pada pemerintah Kabupaten/kota penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kehutanan diselenggarakan oleh 168


Dinas Kehutanan, Kehutanan, dan Dinas Perkebunan/Pertanian. (3) Dunia Usaha Penyuluhan kehutanan pada dunia usaha dilaksanakan oleh pelaku-pelaku usaha di bidang kehutanan yang mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat antara lain: PT. PERHUTANI Unit II. (4) Masayarakat Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan oleh masyarakat dilaksanakan secara: - Perorangan, yang didasarkan atas kesadaran dan kemampuan individu antara lain: Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat ( PKSM), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), petani pembantu, kader Konservasi dll. - Kelompok yang umumnya terbentuk dengan satu usaha bersama atau kebutuhan yang sama, antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ), KPSA, Kelompok Pecinta Alam ( KPA ), Karang Taruna dll.

169

/


6.

Visi, Misi, Kebijakan, dan Strategi

a. Visi

Sejalan dengan perkembangan peraturan perundangundangan kehutanan, otonomi daerah, dan kebijakan program Departemen Kehutanan, maka penyuluhan kehutanan ke depan mengem- ban visi: 'Tenvujudnya Penyuluhan Kehutanan Nlrnuju M.asyarakatM.andiri Berbasis Kehutanan. Masyarakat mandiri berbasis kehutanan mengandung arti bahwa masyarakat telah memiliki kelembagaan yang kuat, kemampuan, dan kemandirian secara ekonomi-sosial dengan berbasis pada SDH dan lahan, serta pemahaman fungsi dan manfaatnya sebagai lestari penyangga kehidupan, sehingga berpartisipasi aktif dalam pelestarian SDH dan pengelolaan DAS. b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka misi penyuluhan kehutanan adalah sebagai berikut: (1) Mengembangkan dan memantapkan program pembagunan kehutanan secara kemitraan dengan para stakeholders dan masyarakat.

170


(2) Mengembangkan metode dan materi penyuluhan kehutanan sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. (3)Meningkatkan pembinaan dan pelayanan kehutanan secara profesional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. (4)Mengembangkan akses pelayanan penyuluhan kehutanan kepada seluruh lapisan masyarakat. c. Kebijakan

Kebijakan operasional penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang akan ditempuh sebagai berikut: (1)Pengembangan sistem perencanaan dan program penyuluhan kehutanan dengan pendekatan bottom uptop down yang melibatkan semua instansi dan stakeholders yang terkait. (2)Peningkatan fungsi kelembagaan penyuluhan kehutanan, baik di tingkat pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan kelompok masyarakat. (3)Peningkatan peran penyuluhan kehutanan dalam pembangunan kehutanan dengan pendekatan sistem penyuluhan yang berorientasi pada paradigma penyuluhan sebagai “proses pemberdayaan masyarakat” sesuai kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, informasi pasar, dan tuntutan era otonomi daerah. (4)Desentaralisasi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dititikberatkan pada pemerintah 171


kabupaten/kota untuk mendorong partisipasi aktif dunia usaha dan kelompok masyarakat dalam kegiatan penyuluhan kehutanan (5)Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penyuluh, sarana, prasarana, dan pendanaan sesuai dengan kebutuhan, sehingga penyuluhan kehutanan dapat dilaksanakan secara profesional, efektif, dan efesien 7. Strategi Pelaksanaan a. Reorientasi sistem dan metode penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang semula berparadigmaproses alih informasi dan teknologi menjadi prosespemberdayaan mayarakat. (1) Reorientasi kebijaksanaan penyelenggaraan penyuluhan berparadigma baru dengan pendekatan “ kemitraan” bersama swasta/ BUMN/LSM. (2) Meningkatkan peran penyuluhan dalam pembangunan kehutanan melalui pemberdayaan masyarakat. (3)Pengembangan metode dan materi penyuluhan kehutanan sesuai dengan perkembangan teknologi dengan pendekatan antara lain: metode penggalian teknologi kearifan lokal melalui learningprocess, kerja sama teknik luar negeri, dengan Perguruan Tinggi dan LSM. b. Mengembangkan Forum Koordinasi Program (FKP) penyuluhan kehutanan secara nasional dan regional, serta networking antara pemerintah, DPR, DPRD, dan para pihak/stakeholders yang terkait. 172


c. Memantapkan kelembagaan (organisasi dan tata hubungan kerja) penyuluhan kehutanan: (1)Pemantapan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan (2) Penguatan kelembagaan masyarakat melalui pendekatan “pendampingan “ d. Meningkat jumlah tenaga dan kemampuan SDM penyuluh kehutanan melalui pendidikan dan latihan/training dalam dan luar negeri, serta penjenjangan tenaga fungsional penyuluh. e. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM ), penyuluhan kehutanan, sosialisasi, dan penyebaran informasi.

173


f. Meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan sesuai dengan kebutuhan dan, penggalian sumber dana pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan sumber dana dari Bantuan Luar Negeri (BLN) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 8.

Program dan Sasaran Kegiatan Penyuluhan

a. Program dan Kegiatan Pokok Penyuluhan Kehutanan

(1) Program pengembangan jaringan kelembagaan dan kemitraan penyuluhan dalam rangka otonomi daerah. Tujuan: Untuk memantapkan sistem perencanaan bottom up-top down, koordinasi, dan mengembangkan komunikasi dua arah antara penyelenggara penyuluhan kehutanan dengan stakeholders/ masyarakat. Kegiatanpokok: - Pengembangan dan penguatan kelembagaan dan kemitraan penyuluhan kehutanan. - Fasilitas dialog dan networking penyuluhan kehutanan antara pemerintah (pusat, pem-

174


prop, dan pemkab/kota), dunia usaha, dan masyarakat. (2) Program pengembangan sistem, metode, dan materi penyuluhan kehutanan. Tujuan: Untuk memantapkan sistem, metode, dan materi penyuluhan kehutanan sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pembangunan kehutanan serta kondisi spesifik lokal. Kegiatanpokok: - Pengembangan metode dan materi penyuluhan kehutanan dalam rangka konservasi dan rehabilitasi SDA. - Pengembagnan model pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan Taman Nasional dan Daerah Aliran Sungai. - Sosialisasi pembinaan generasi muda terhadap pelestarian hutan dan lingkungan pendidikan luar sekolah. (3) Program penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam penanggulangan illegal loging, kebakaran hutan, rehabilitasi, dan konservasi hutan.

t

t 175


Tujuan: Untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan dan kemandirian masyarakat sehingga berfungsi sebagai penggerak utama dalam pengembangan perekonomian masyarakat berbasis aneka usaha kehutanan secara berkelanjutan dan pelestarian SDA. Kegiatan pokok: - Pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan penyuluhan kehutanan di daerah ( propinsi, kabupaten/kota). - Penguatan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. - Penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan DAS terpadu. (4)Program pengembangan akses pelayanan informasi dan kampanye penyuluhan rehabilitasi serta konservasi SDA. Tujuan: Untuk meningkatkan pelayanan dan akses informasi penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat secara aktual, tepat, dan cepat. Kegiatan pokok: - Pengembangan SIM dan peta data base penyuluhan kehutanan. - Penyelenggaraan PPKAN tingkat propinsi. - Kampanye penyuluhan penanggulangan illegal logging dan kebakaran hutan, konservasi, dan rehabilitasi lahan/SDA melalui media elektronik 176


dan cetak. (5) Program peningkatan profesionalisme SDM penyuluhan dan pengembangan sumber dana serta sarana prasarana. Tujuan: Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme SDM penyuluhan, penggalian sumber pendanaan, pemenuhan sarana, serta prasarana sesuai kebutuhan dan perkembangan pembangunan kehutanan. Kegiatan Pokok: - Peningkatan profesionalisme SDM penyuluhan kehutanan. - Pembinaan SDM penyuluh swadaya. - Pengembangan sarana dan prasarana serta peralatan penyuluhan kehutanan. b. Sasaran Kegiatan Penyuluhan Kehutanan

Kelompok sasaran penyuluhan kehutanan, pada dasamya adalah penerima manfaat atau beneficiaries pembangunan kehutanan yang terdiri dari individu atau kelompok masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pembagunan kehutanan. Adapun yang termasuk penerima manfaat pembangunan kehutanan ini adalah masyarakat desa hutan baik yang tinggal di dalam maupun di luar kawasan hutan, aparat pemerintah dinas/ instansi terkait, peneliti, Perguruan Tinggi, dan lembaga pelayanan/jasa yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam 177


kegiatan pembangunan kehutanan. Dilihat dari cakupan wilayahnya kelompok sasaran penyuluhan kehutanan adalah mencakup seluruh warga masyarakat penerima manfaat pembangunan kehutanan. Di dalamnya, baik yang tinggal di dalam maupun yang tinggal di sekitar kawasan hutan, dan mereka yang hidup/menggantungkan kehidupannya secara langsung dari usaha kehutanan (komoditas kayu maupun nonkayu, flora, fauna, dan keragaman hayati lainnya). Dalam hal ini pemanfaatan hutan seyogianya tidaklah berdasarkan pada suatu persepsi yang melihat bahwa hutan adalah sebagai sumber keuntungan. Sebaliknya, itu semua harus berdasarkan pada suatu pengertian bahwa hutan adalah sumber kehidupan manusia, khususnya manusia yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kelompok sasaran penyuluhan kehutanan dibedakan: (l) Masyarakat desa hutan sebagai kelompok. sasaran utama Seperti telah diketahui bersama bahwa sebagian besar dari masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan adalah bermata pencaharian pertanian, akan tetapi berbeda dengan pertanian yang berada di daerah dataran rendah. Hal itu disebabkan para petani yang tinggal di sekitar kawasan hutan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, sebab menurutnya hutan adalah jaminan terhadap ketahanan makanan atau food security. 178


Berkaitan dengan penyelenggaraan program penyuluhan kehutanan pada masyarakat desa hutan, ada 3 (tiga) target group dengan masingmasing mempunyai permasalahan, yaitu: (a) Kelompok petani hutan dengan usaha tani subsistem. Adalah kelompok petani yang tidak memiliki lahan, atau memiliki lahan sempit yang hanya cukup untuk usaha tani subsistem. Usaha taninya dikelola dengan teknologi sederhana tanpa masukan sarana produksi baru yang berasal dari luar lokalitas usaha tani tersebut, dan komoditi yang diusahakan terbatas berupa komoditi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan subsistensi masyarakat setempat, yakni dikerjakan oleh tenaga kerja keluarga sendiri, dan seluruh produknya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. Peran penyuluhan kehutanan terhadap sasaran ini mencakup 3 (tiga) kegiatan utama yaitu: Pengorganisasian. - Penyediaan sumberya, sasaran, prasarana, produksi, dll. Peningkatan motivasi. (b) Kelompok remaja pedesaan Yang termasuk kelompok ini adalah para remaja berumur antara 12-18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kelompok ini merupakan kelompok yang terbesar jumlahnya dari masyarakat desa hutan. Peran penyuluh kehutanan terhadap sasaran ini adalah melalui pembentukan kelompokkelompok 179


remaja: karang taruna, pramuka, santri penghijauan, pelatihan, karya wisata, dll. (c) Kelompok wanita pedesaan Peran penyuluh kehutanan terhadap sasaran ini adalah bekerja sama dengan penyuluh lain (PLKB, Jupen, PPI, dll.), khususnya dalam meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan pedesaan. (2) Kelompok sasaran penentu dalam penyuluhan kehutanan. Yang dimaksud dengan sasaran penentu adalah kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan wilayah, dan pembangunan kehutanan, termasuk juga pengambilan keputusan tentang kebijaksanaan strategis, program, dan kegiatan penyuluhan kehutanan. Termasuk kelompok ini adalah: penguasa/ pemimpin wilayah beserta aparat jajarannya; tokoh-tokoh informal sebagai panutan masyarakat; masyarakat Perguruan Tinggi; dan tokoh-tokoh swasta, dll. (3) Kelompok sasaran pendukung penyuluhan kehutanan. Yang dimaksud dengan sasaran pendukung adalah pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, tidak memiliki hubungan kegiatan dengan pembangunan kehutanan, tetapi dapat diminta bantuannya guna melancarkan kegiatan penyuluhan kehutanan. Termasuk dalam kelompok ini adalah: para 180


pekerja sosial (LSM, Kontak Tani, dll.); seniman (ludruk, dalang, ketoprak, dll.); konsumen hasil/produk aneka usaha kehutanan; dan biro iklan, jasa pelayanan wisata, media cetak maupun elektronika, dll. 9.

Metode dan Teknik Penyelenggaraan

a. Metode dan Materi (1) Metode dan materi penyuluhan kehutanan disesuaikan dengan 5 (lima) kebijakan prioritas Departemen Kehutanan. (2) Metode dan materi penyuluhan kehutanan difokuskan pada masalah pokok yang dihadapi pada daerah tersebut. (3)Metode dan materi yang harus dikuasai penyuluh kehutanan adalah teknologi penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, substansi kehutanan, dan sistem agro sylvo bisnis. b. Metode (1)Pendekatan Perorangan Pendekatan perorangan dilakukan khususnya untuk mencapai sasaran yang diperkirakan akan mendorong atau menghambat kegiatan pembangunan kehutanan. Pendekatan perorangan terhadap pihak-pihak tertentu, seperti pemuka masyarakat dan pengusaha, bertujuan untuk menyakinkan mereka tentang informasi inovasi yang akan disampaikan. Biasanya jika pihak-pihak tertentu ini diyakinkan tentang manfaat inovasi 181


tersebut, maka penduduk lainnya juga akan terpengaruh. Kelemahan pendekatan ini adalah memerlukan tenaga penyuluh yang handal dan waktu yang lama. Hal itu disebabkan penentuan “sasaran penyuluh strategis” harus selektif. Pendekatan perorangan dilaksanakan dengan teknik: kunjungan dari rumah ke rumah atau tempat usaha; dan magang. (2) Pendekatan Kelompok Pendekatan kelompok ini lebih cepat dan praktis. Adapun persoalannya adalah banyaknya kelompok (strategis ) yang akan dijadikan sasaran penyuluhan kehutanan. Di sini, kelompok tani adalah salah satu dari berbagai kelompok di masyarakat yang dapat dijadikan kelompok sasaran strategis. Kelompk tani, LSM, pecinta alam, kelompok remaja, dan pramuka perlu didekati untuk mempersamakan pengertian dan pandangan tentang arti, hakikat, dan manfaat penyuluhan kehutanan. Pendekatan kelompok dilaksanakan dengan teknik: lomba; demonstrasi/peragaan; kursus/pelatihan; pertemuan diskusi; temu wicara; dan widyawisata/karya wisata (3) Pendekatan Massal Pendekatan massal dalam penyuluhan kehutanan biasanya dilakukan jika tujuan penyuluhan sekadar bersifat memberi informasi atau penerangan pendahuluan saja tanpa memperhatikan pihak-pihak strategis. Akan tetapi jika sudah menyangkut pemembujukan, dan mendorong sasaran untuk ber- buat 182


maka pendekatan perorangan dan pendekatan kelompok yang harus dilakukan agar penyuluhan tersebut berdaya guna dan berhasil guna. Pendekatan massal dilaksanakan dengan teknik: ceramah; pameran; siaran pedesaan melalui media televisi/radio; penyebaran poster; penyebaran brosur, booklet/leaflet, folder dan majalah 10.

Materi

Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah menyusun materi penyuluhan yang disusun dalam suatu dokumen tertulis yang jelas dan terinci. Materi disusun dan disyahkan bersama-sama dengan tokoh masyarakat formal maupun informal, petani, kontak group,dan penyuluh sendiri. Pada prinsipnya materi penyuluhan mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Penetapan Tujuan Penyuluhan Kehutanan

Secara umum pengertian tujuan adalah keinginan dan harapan yang ingin dicapai. Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan penyuluhan kehutanan di sini adalah perbaikan kondisi sosial ekonomi yang diharapkan terwujud yang diupayakam melaui kegiatan pembangunan, melalui dukungan kegiatan penyuluhan kehutanan. Tujuan penyuluhan kehutanan dapat dinya-

183


takan dalam bentuk pernyataan yang sederhana, antara lain seperti: tersedianya kayu bakar yang cukup bagi masyarakat; terkontrolnya erosi tanah pada lahan-lahan kritis; dan tersedianya pakan temak pada musim kemarau. Tujuan tersebut sebagian besar dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan pada suatu wilayah kerja. b. Penetapan “Sasaran Antara” untuk Mencapai Tujuan

Sasaran antara untuk mencapai tujuan adalah merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan penyuluhan kehutanan yang telah ditetapkan. Misalnya tujuan penyuluhan adalah terkontrolnya erosi tanah pada lahanlahan kritis, maka sasarannya antara lain: upayaupaya perlindungan lahan dari bahaya erosi tanah (pembangunan trasering, penghijauan, dll.), dan pelatihanan mengenai pengendalian erosi tanah. c. Penetapan dan Pembagian Tugas serta Penyusunan Rencana Kerja

Selanjutnya adalah tentang penetapan dan pembagian tugas atas rincian kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut yang disusun dalam bentuk bagan-bagan yang disebut Rencana Definitif Kelompok (RDK) dengan isian tentang - Kapan dan bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan ? - Rincian kegiatan apakah yang diperlukan 184


untuk melaksanakan tujuan? - Siapakah yang bertangung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut? d. Penetapan Kebutuhan Sasaran Prasarana

Sarana prasarana kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut disusun dan dirinci dalam sebuah daftar kebutuhan yang disebut dengan Rincian Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan estimasi yang realistik dan tidak terlalu berlebihan. e. Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Tani Hutan

Sasaran pengembangan dan pembinaan kelompok adalah terwujudnya kelompokkelompok tani hutan yang memiliki disiplin tanggung jawab dan terampil dalam mengelola usahanya dengan materi pembinaan meliputi: - Pembinaan kerja sama yang mencakup pemilihan kegiatan sebagai sarana untuk menjalin kerja sama, pembagian tugas yang adil, dan pemupukan rasa keakraban di antara anggota, dll. 11.Penutup Model penyelenggaraan penyuluhan kehutanan adalah sebagai acuan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian. 185

TINGKAT KERAWANAN DAN PENGUKURAN INDIKATOR RAWAN LONSSOR Imam Khambali

1. Pendahuluan

Degtadasi/kerusakan hutan dan lahan yang terjadi pada saat ini sudah sangat menghawatir- kan. Hal ini sebagai akibat pengunaan lahan dalam jangka pendek yang kurang memperhatikan teknikteknik konservasi tanah dan air, yang menyebabkan terjadinya proses pengikisan tanah yang melebihi laju pembentukan, yang dengan kata lain disebut erosi. Akibat lebih lanjut apabila proses erosi yang berkepanjangan tersebut dibiarkan, maka akan menyebabkan terjadinya lahan-lahan kritis dan tanah longsor. Di samping itu, kebutuhan kayu pada saat ini semakin meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk maupun laju kemajuan teknologi pengolahan kayu. Kerusakan ini sudah sangat mengkhawatirkan karena berdampak pada ketidakseimbangan dan kerusakan ekosistem dalam tatanan Daerah Aliran

186

Tingbat Kerawanan dan Penguburan Indifeator

Sungai (DAS), serta terganggunya masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Apabila hal ini tidak dapat diatasi secara cepat dan tepat, maka sumber daya alam hutan dan lahan tersebut akan bertambah rusak dan kelangsungan pembangunan akan tergganggu. Apabila permasalahan kemiskinan, erosi, tanah longsor, dan sedimentasi terus berlanjut, maka akan terjadi kerusakan sumber daya alam hutan, tanah, dan air: dapat merugikan bagi daerah yang tererosi [on- farm), maupun daerah yang berada pada daerah hilir {off- farm). Selain itu kondisi sosial ekonomi dan masih kurangnya pengetahuan penduduk terhadap teknik-teknik konservasi tanah, serta perilaku penduduk dalam menggunakan lahannya untuk keperluan jangka pendek akan semakin memperburuk kondisi lahan, sehingga terjadinya degradasi hutan, dan lahan sebagai akibat adanya erosi dan sedimentasi yang cenderung meningkat. 2. Deskripsi Permasalahan a.

Analisis Masalah

Tingginya tingkat erosi rata-rata yang terjadi (ton/ha/th) dan tingkat sedimentasi (mm/th) sebagai akibat terjadinya erosi tersebut, telah mengakibatkan makin luasnya lahan kritis dan tidak produktif. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kekeringan, serta kerusakan lingkungan hidup yang pada akhimya akan membentuk kantong-kantong

187


kemiskinan. Penyebab utama terjadinya erosi tersebut adalah masih kurang rapatnya penutupan lahan dan belum sempurnanya kondisi konservasi tanah pada lahan tegalan, sehingga masih besar aliran permukaan yang dapat menyebabkan terjadinya erosi, banjir, dan tanah longsor. b.

Erosi

Erosi adalah peristiwa pelepasan, pengikisan, dan pengangkatan partikel tanah dari satu tempat ke tempat lain, ter utama oleh air hujan dan juga oleh angin. c. Faktor Penentu

Faktor-faktor penentu terjadinya erosi, adalah: erosivitas hujan (lama dan intensitas hujan); erodibilitas hujan (daya tahan tanah terhadap erosi); panjang dan kepanjangan lereng; penutupan lahan oleh vegetasi; dan konservasi tanah yang dipergunakan. d. Bentuk Erosi

Bentuk erosi terdiri dari berbagai macam meliputi: - Erosi percikan adalah erosi yang ditimbulkan oleh pukulan butir- butir air hujan. - Erosi limpasan permukaan adalah erosi di permukaan lahan secara merata yang terjadi karena

188


limpasan permukaan {overland/low/run off). - Erosi parit adalah erosi nyang terjadi karena terkumpalnya limpasan permukaan sehingga daya kikisnya besar. Alur parit ini masih dapat ditanggulangi pada saat pengolahan tanah. - Erosi jurang adalah erosi parit yang membesar sehingga tidak dapat dihilangkan pada saat pengolahan. - Erosi tepi sungai adalah erosi yang terjadi di pinggiran sungai. - Tanah longsor adalah sebagai akibat terjadinya erosi yang berkelanjutan. 3. Tingkat Bahaya Erosi a. Perhitungan Bahaya Erosi

Bahaya erosi ditentukan berdasarkan jumlah tanah yang hilang maksimum (ton) dari lahan seluas 1 hektar dalam kurun waktu 1 tahun. Adapun untuk memperhitungkan bahaya erosi dipergunakan rumus USLE (UniversalSoil I jjss liquation) dari Smith and Wischmeier sebagai berikut: A = RxKxLxSxCxP A: Jumlah tanah hilang maksimum (ton/ha/th). R: Faktor erosivitas hujan. K: Faktor erodibilitas tanah. L: Indeks faktor panjang.

189


S: Indeks faktor kemiringan. C: Indeks faktor pengolahan. P: Indeks faktor teknik konservasi tanah. Jumlah tanah yang hilang maksimum (A) yang telah dihitung kemudian di kelompokkan dalam kelas I sampai V disebut: kelas Bahaya Erosi seperti pada tabel di bawah ini: Tabel 1: Kelas Bahaya Erosi No.

Kelas

2

1

Bahaya Erosi (ton/ha/th) < 15

3

8

150 - 60

4 5

III IV

60 -180 180 - 480

6

V

>480

b. Tingkat Bahaya Erosi

Tingkat Bahaya Erosi (TBE) dihitung berdasarkan pada Bahaya Erosi (BE) dengan mempertimbangkan kedalaman solum tanah. Perhitungan kelas Tingkat Bahaya Erosi sebagai mana tabel di bawah ini:

190


Tabel 2 Perhitungan Kelas Tingkat Bahaya Erosi

No

Solum Tanah(cm) Kelas Erosi I

II

III

IV

V

Erosi (ton/tia/th ) <16

15....60

60-180

180-480

>480

Dalam > 90

SR

R I

S II

B III

SB IV

2.

Sedang 60-90

R II

S II

B III

SB IV

SB IV

3.

Dangkal 30-60

S II

B III

SB IV

SB IV

S IV

4.

Sangat Dangkal <30

B III

SB IV

SB IV

SB IV

SB IV

1.

0

Keterangan: 0 - SR = Sangat Ringan II - S = Sedang 1 -R = Ringan IV - SB = Sangat Berat c. Erosi Yang Dibolehkan/Diperkenankan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengamatan lapangan dapat ditetapkan besarnya nilai erosi yang diperbolehkan/diperkenankan untuk tanah- tanah di Indonesia sebagaimana tabel berikut: Tabel 3: Penilaian Erosi Dibolehkan (At)

191

Model-Model Pemberdayaan Masyarafeat No

Sifat Tanah Dan Sub Stratum Nilai

At

(mm/th) 1.

Tanah sangat dangkal di atas batuan induk

0,0

2. Tanah sangat dangkal di atas bahan induk yang telah melapuk (bahan tertonsilidast)

0,4

3.

0,8

4.

Tanah dangkal di atas batuan induk yang telah melapuk Tanah dengan kedalaman sedang di atas batuan yang telah melapuk

5. Tanah dalam dengan lapisan bawah kedap air, di atas substrata yang telah melapuk 6. Tanah dalam dengan lapisan bawah berpermeabilitas rendah di atas substrata yang telah melapuk 7. Tanah dalam dengan lapisan bawah berpermeabilitas tinggi di atas substrata yang telah melapuk

1,2 1,6 2,0 2,5

4. Kesimpulan

Dengan mengetahui kelas Tingkat Bahaya Erosi dan erosi yang diperkenankan pada setiap unit lahan dasar berdasarkan hasil perhitungan dan pengamatan di lapangan, maka akan dapat diketahui tingkat kerawanan dan indikator rawan longsor pada suatu wilayah/daerah, dan selanjutnya dapat ditentukan diperlakukan/kegiatan yang akan direncanakan dan dilaksanakan untuk menurunkan laju erosi sampai dengan tingkat erosi yang diperkenankan. Di samping itu juga perlakuan/kegiatan pada wilayah/daerah yang tingkat erosinya masih dalam batas diperkenankan berupa pemeliharaan,

192

Tingkat Kerawanan dan Pengukuran Indikator ...

pengaturan, dan lain sebagainya.

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH RAWAN LONGSOR A. Halim Imam Khambali

Hasil kegiatan konsultasi dan advokasi publik dalam tangka implementasi program pemberdayaan masyarakat di daerah rawan longsor dan hulu sungai yang diikuti oleh warga desa/masyarakat sekitar kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo Jawa Timur adalah sebagai berikut: 1. Masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa organisasi kemasyarakatan di daerahnya perlu dibentuk (ada) dengan alasan: a. Dapat mengumpulkan gagasan dinamis sesuai misi dan yisi kesejahteraan. b. Masyarakat/kelompok lebih meningkat. c. Pelestarian lingkungan. d. Untuk pengelolaan dan pemanfaatan alam (hutan). e. Meningkatkan pengetahuan/kemampuan dengan baik. 193


f. Dapat menggali potensi lokal yang arif. g. Untuk melindungi hutan dan sumber mata air. h. Membina dan menjalin kerukunan warga desa (anggotanya). i. Menjembatani keinginan masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan instansi terkait. j. Menggali potensi lokal sesuai dengan akar budaya yang berkelanjutan. 2. Bidang garapan yang ada dan diikuti masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan dan merupakan kegiatan rutin yang telah direncanakan pada saat ini adalah: reboisasi; terasering; pembuatan bibit (pembibitan); pembuatan pupuk (kompos); dan obat-obatan organik; pelestarian sumber air; pertanian berkelanjutan; wisata alam; penjagaan kawasan hutan; menanam Tanaman Umur Panjang (TUP); tanaman tumpang sari; sosialisasi dan penguatan kelompok; kemasyarakatan; irigasi; simpan pinjam; kebersihan lingkungan di kawasan wisata air panas; dan pembuatan warung/kios. 3. Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan tersebut, hambatan yang sering ditemui adalah sebagai berikut: permodalan (dana); sumber mata air kecil (debit keeil ter-

194

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat.

utama pada musim kemarau); jaringan perpipaan kurang memadai; adanya pertanian kontrakan di sekitar mata air; kesadaran dan partisipasi masyarakat/anggota kurang; fasilitas pendukung kurang; sosialisasi masyarakat kurang; masalah medan cukup berat; advokasi belum optimal; perlindungan hukum terhadap kesadaran masyarakat peduli alam lestari belum terlaksana dengan optimal; dan masyarakat umumnya malas melakukan kerja bakti. 4. Untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas, hal-hal yang telah diperbuat masyarakat di antaranya adalah: menggali partisipasi masyarakat (donatur) dan instansi terkait; mencari pinjaman lunak; mengadakan iuran; mengadakan rapat dengan semua pengurus; membangun jaringan kekutan bersama; memberi penyuluhan tingkat bawah; mengajukan bantuan pemerintah dalam pembinaan; swadaya kelompok, membuka jaringan pendanaan, dan advokasi; dan konsultasi pada instansi terkait/ LSM yang membidangi. 5. Dalam pelaksanaan kegiatannya, organisasi kemasyarakatan yang ada telah dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Namun masyarakat merasa perlu untuk menambahkan/ memperkuat bidang garapan organisasi tersebut sehingga dapat memenuhi seluruh 195


kebutuhan masyarakat, yaitu: ekonomi/materi; pemberdayaan SDM pada masyarakat; keamanan lingkungan sekitar mata air (penggundulan hutan); peternakan; dan penyuluhan hukum; pembuatan bibit perlu ditambahkan; jaringan pendanaan advokasi Masyarakat di sekitar kawasan hutan menyatakan bahwa hulu sungai/sumber air tidak bersifat abadi, sehingga perlu dipelihara dan dilestarikan dengan cara sebagai berikut: a. Menanami pohon (kayu yang banyak mengandung air). b. Melindungi kawasan hutan dan hulu sungai tersebut dari kegundulan agar tidak terjadi kelongsoran yang akhimya menutup sumber air tersebut atau mencegah dari kerusakan lingkungan. c. Memelihara lingkungan mata air dengan radius 50 meter dari sumber air (kayu tidak boleh ditebang).

196

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat.

d. Mengganti pohon yang ditebang dengan pohon baru. 7. Tanpa disadari, kegiatan sebagian orang atau kelompok tertentu yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam kehutanan justru akan menyebabkan pengrusakan hutan. Kegiatan tersebut yang sering ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut: a. Penebangan pohon secara besar-besaran tanpa diimbangi penanaman lebih dahulu. b. Terjadi kebakaran, baik disengaja/tidak, yang mempengaruhi ekosistem kehutanan. c. Pembangunan kehutanan tanpa mempertimbangkan dampak logis/negatif, yang menyebabkan kerusakan ekosistem kehutanan. d. Pembukaan lahan baru yang merugikan ekosistem kehutanan. 8. Untuk menghindari/mencegah rusaknya kawasan mata air sungai dan bencana longsor di kawasan kehutanan adalah sebagai berikut: a. Melibatkan semua komponen masyarakat yang ada dalam pengelolaan kehutanan (mulai dari perencanaan hingga penentuan akhir kegiatan serta pengawasan pelaksanaan kegiatan), sehingga masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab dalam 197


pelestarian kehutanan. b. Penghijauan/reboisasi. c. Penyuluhan/pelatihan untuk menanamkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. d. Meningkatkan keamanan kawasan hutan. 9. Selama ini pihak-pihak yang terkait dan ikut serta berperan dalam kegitan untuk mencegah pengrusakan ekosisitem kawasan hutan dan bencana longsor adalah: kepala desa; donatur perorangan; PT. Perhutani; dan swasta (termasuk LSM). 10. Hutan dan kawasan hulu sungai sesungguhnya dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan penghasilan/kesejahteraan masyarakat sekitar tanpa merusak kelestarian hutan, dengan cara: a. Menanami bambu dan tanaman produktif (rambutan, kemiri, durian, nangka, apokat, dll.), dan tanpa membuka lahan baru. b. Memanfaatakan sebagai obyek wisata. c. Memanfaatkan sebagai sumber air baku untuk air minum kemasan. 11. Dalam kegiatan pemanfaatan dan pelestarian hutan perlu digagas/digalang kerja sama lintas

198

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarabat

sektor. Bentuk bantuan/kerja sama yang diperlukan pada saat ini yaitu: bantuan peningkatan kemampuan dan ketrampilan/teknis (pendidikan dan latihan); bantuan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengelolaan organisasi (pendidikan dan latihan); bantuan permodalan; bantuan pendampingan (advokasi dan konsultasi); perlunya akses informasi yang berkaitan dengan pelestarian hutan lindung guna menambah wawasan tentang hutan lindung; studi banding; transportasi; dan peralatan komunikasi.

199 gH


Bagian IV

200

i

I;

MODEL PEMBELAJARAN


MASYARAKAT: MEMBERDAYAKAN BANGUNAN AKUIFER BUATAN SIMPANAN AIR HUJAN (ABSAH)

1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang

Upaya pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak yang meliputi aspek perberdayaan ekonomi, sosial, dan politik. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat, lembaga, dan organisasi masyarakat dengan memperoleh/memamfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kualitas kehidupannya, karena penyebab ketidakberdayaan masyarakat disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta adanya kondisi kimiskinan yang dialami sebagian masyarakat. Melihat kegagalan pembangunan masyarakat pada masa lalu, dikarenakan pelaksanaan program pembangunan yang tidak berdasar pada partisipasi masyarakat. Karenanya, pemerintah saat ini lebih mengupayakan pada pelaksanaan program pembangunan yang memberikan porsi terbesar pada upaya pemberdayaan masyarakat, agar dapat 212

Model Pembelajaran Masyarakat: Memberdayakan

meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungannya secara mandiri-berkesimbungan. Pola ini mengharuskan untuk menggunakan pendekatan bottom up di mana pada tataran pelaksanaan di lapangan, dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat. Paradigma inilah yang mengisya- ratkan perlunya memampukan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri. Balai Pemberdayaan Kimpraswil Surabaya mempunyai tugas pokok yang salah satunya adalah melaksanakan pembelajaran masyarakat. Salah satu program kegiatan pada tahun anggaran 2003 adalah melaksanakan kerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air. Berdasarkan hal tersebut, Balai Pemberdayaan Kimpraswil Surabaya memprogramkan satu kegiatan penyusunan silabus/kurikulum pembelajaran masyarakat, dan memberdayakan prototif bangunan Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (ABSAH) di daerah bergambut, dan daerah karts, di mana bangunan fisiknya telah dibangun oleh Puslitbang Sumber Daya Air, dan terletak di desa Sugihwaras Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Sesuai tahapan pembelajaran masyarakat, maka pelaksanakan kegiatan ini, diawali dengan penyusunan silabus/kurikulum yang meliputi semiloka (lokakarya). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendapat masukan materi, survey lokasi dan 213


penyusunan materi. Tahapan selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran masyarakat agar memberdayakan bangunan Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (ABSAH), yang dilaksanakan di lokasi ABSAH tersebut, yakni di desa Sugihwaras Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. 1.2. Tujuan Pembelajaran

a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat agar mengenal keberadaan air di alam, sehingga masyarakat mampu memilih air sesuai kuantitas dan kualitasnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. b. Meningkatkan pengertian dan motivasi masyarakat untuk melakukan upaya bersama dalam penyediaan air bersih untuk kebutuhannya. c. Mendorong dan meningkatkan aktivitas, kreativitas, prestasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber air guna memenuhi air bersihnya. d. Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan ABSAH. e. Menciptakan kehidupan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat. f. Meningkatkan dan memanfaatkan peranan lembaga-lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat pengelolaan 214


dan pemanfatan, dan pemeliharaan bangunan ABSAH. g. Mendorong terciptanya kesadaran dan kepedulian akan kelestarian alam guna menyangga ketersediaan air. 1.3. Manfaat Pembelajaran

a. Terjadinya transfer/diperolehnya pengetahuan dan ketrampilan oleh masyarakat tentang penyediaan air bersihnya. b. Diperolehnya kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau kualitas air bersinya, sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki secara partisipatif. c. Terjadi sharingpcngalaman antarpeserta dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya dalam menumbuhkan dasardasar untuk hidup sehat dan produktif atas kemampuannya sendiri. d. Terjadi penguatan kelembagaan organisasi masyarakat, sehingga kegiatan ini mampu menimbulkan daya ungkit terhadap performen masyarakat tentang air dan pemanfaatannya sesuai pengetahuan, keilmuan, dan ketrampilan masyarakat. Ini semua berguna bagi kelangsungan program kesehatan, dan secara khusus kesehatan lingkungan sebagai modal dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan man diri. 215


e. Diperolehnya masukan-masukan dari masyarakat dalam penyempurnaan substansi modul pembelajaran masyarakat untuk memanfaatan bangunan Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (ABSAH). 2. Metode Pembelajaran 2.1. Latar Belakang

Metode pelatihan ini menggunakan Metode Pembinaan untuk Orang Dewasa (Andragogi). Pertimbangan dalam penggunaan metode ini adalah didasarkan pada pencapaian tujuan kurikulum dari pembelajaran masyarakat dengan memberdayakan bangunan ABSAH dalam menghadapi dan memecahkan masalah air bersih, dan perlindungan air bersih, sehingga dengan pelatihan ini akan dapat dilihat bagaimana cara memecahkan permasalahannya secara sistematis, praktis, dan berkesinambungan yang berkaitan dengan memenuhi kerbutuhan air bersih. Ada tiga prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran pada masyarakat untuk memberdayakan bangunan ABSAH yang meliputi yaitu: a. Orang dewasa akan belajar dengan lebih baik apabila sekaligus langsung mempraktikkannya. b. Dalam diri orang dewasa harus senantiasa tumbuh keinginan untuk menambah pengetahuan, guna meningkatkan kemampuan, serta untuk 216


mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam pelatihan. c. Orang dewasa mampu belajar dengan baik melalui pengalaman, sehingga keberhasilan pelatihan ini tergantung pada prakarsa, dan partisipasi peserta di samping narasumber/fasilitator/ instruktur yang mumpuni dan berpengalaman. Seperti yang telah diutarakan di atas mengenai pendekatan dan prinsip pembinaan, maka metode pembelajaran yang digunakan dalam pelatihan ini adalah sebagaimana di bawah ini. 2.2. Metode Pembelajaran

a. Ceramah dan Tanggung jawab Merupakan pembekalan materi yang lebih menekankan pada pengenalan dan pemahaman konsep/materi pelatihan pembelajaran masyarakat dalam memberdayakan bangunan ABSAH. b. Diskusi Terstruktur Adalah tahap pemantapan pemahaman konsep/materi pembinaan dan penyamaan pemahaman antarpeserta, sehingga diperoleh satu persepsi dalam memahami setiap materi pelatihan (pembelajaran masyarakat guna memberdayakan bangunan ABSAH). Hal ini mengingat pengetahuan dan kemampuan setiap peserta pada awal pelatihan ini tidak sama (lihat hasil pretest peserta). 217


c.

218

Simulasi dan Praktik Adalah tahap pemantapan sebuah pemahaman dan ketrampilan peserta dalam mengidentifikasi, membuat rencana, dan melaksanakan kegiatan pemecahan masalah/persoalan yang di~ hadapi oleh masyarakat sekitar kawasan hutan.

Model Pembelajaran Masyarabat: Memberdayaban .

d. Praktik Lapangan Metode ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar langsung kepada peserta pelatihan, dan meningkatkan interaksi antarpeserta, peserta dengan instruktur/pelatih dalam memahami, meningkatkan ketrampilan berkaitan dengan objek pembelajaran. Karena- nya, dalam penerapan metode peserta diharapkan terangsang untuk mengaitkan atau menghubungkan pengalaman belajamya dalam satu kehidupan nyata. 3. Kurikulum Model Pembelajaran Masyarakat untuk Memberdayakan Bangunan ABSAH 3.1. Pendekatan Sosio-Religius terhadap ABSAH

a. Deskripsi Air dan sumber air adalah karunia Allah kepada umat manusia yang keberadaannya perlu dijaga, dilestarikan, dan dibudayakan untuk kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan atau norma yang berbasis kebersamaan agar pelestarian air tersebut dapat dilakukan. Di dalam kerangka ini, peran serta masyarakat dalam bentuk konsensus atau kesepakatan kiranya menjadi modalitas penting di dalam proses pelestarian air dimaksud. Konsensus dalam kehidupan sosial sudah menjadi kelaziman, hanya saja sering terdapat kendala dan tantangan yang tidak sedikit, yang 219


bisa datang dari kalangan dalam atau kalangan luar. Dari kalangan dalam, biasanya terkait dengan perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan air tersebut, sedangkan dari kalangan luar bisa saja terjadi karena rivalitas, perten- tangan dan konflik di seputar pemanfaatan air. Karena kebutuhan bersama, maka diperlukan program yang berbasis pada kepentingan bersama, kebutuhan bersama, dan akses bersama. Di dalam hal ini, kiranya diperlukan perencanaan program aksi untuk kepentingan pelestarian air sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. b. Tujuan (1) Tujuan Umum: Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana fungsi dan peranan masyarakat dalam memanfaatkan air, terutama bagi kesejahteraan sosial. (2) Tujuan Khusus: (a) Memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam rangka pelestarian air untuk kepentinganjDersama. (b) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya konsensus dan kerjasama dalam pelestarian sumber daya air. (c) Memberikan pemahaman kepada masya220


rakat agar dapat membuat program pelestarian air berbasis kebutuhan, kebersamaan dan kepentingan bersama. c. Materi: (1) Fungsi agama terhadap pendayagunaan air. (2) Fungsi sosial terhadap pendayagunaan air. (3) Air dan pembangunan masyarakat. (4) Air dan kesejahteraan masyarakat. 3.2. Pendekatan Kultural Religius terhadap ABSAH

a. Deskripsi Air sebagai sumber kehidupan memiliki makna penting di dalam kehidupan masyarakat. Makna itu tidak hanya bersifat fisikal, tetapi juga spiritual. Secara fisikal air digunakan untuk pemenuhan fisik-biologis, sedangkan dalam makna spiritual air adalah sarana untuk menyucikan diri dari berbagai kotoran atau najis yang di- sandang oleh manusia. Posisi air yang sentral menyebabkan air menjadi faktor utama dalam kehidupan masyarakat.

221


Di dalam pelestarian air, setiap masyarakat memiliki cara dan tradisinya sendiri yang selama ini diambil dari berbagai kebijakan lokal yang berbasis tradisi. Kebijakan lokal itu, selama ini sering kali tidak lagi mengikat disebabkan oleh kuatnya daya tarikan kepentingan akan air, baik bagi pemenuhan fisik maupun lainnya. Tarikantarikan itu tidak ayal juga dapat menyebabkan terjadinya berbagai konflik yang tajam. Oleh karena itu, penguatan tradisi lokal untuk pelestarian air kiranya menempati posisi penting di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu cara dan strategi itu ialah dengan menggali dan merumuskan tradisi yang berbasis nilai lokal, dan hal itu dijadikan pijak- an untuk merumuskan kebijakan yang menge- depankan kebersamaan. Di dalam hal ini, kiranya diperlukan penyusunan program pelestarian dan pemanfaatan air yang berbasis pada nilai lokal dan kebijakan lokal, sehingga masyarakat merasa apa yang dihasilkan melalui kebijakan-kebijakan lokal itu sebagian dari apa yang seharusnya dipelihara dan dikembangkan. b. Tujuan: (l) Tujuan Umum: Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentan^penguatan tradisi di dalam pelestarian air dalam kerangka peningkatan kesajahteraan masyarakat. 222


(2)Tujuan Khusus: (a) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi penguatan tradisi dalam pelestarian air. (b) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna air bagi kesejahteraan masyarakat. (c) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya local wisdom, atau kebijakan lokal untuk memperkuat basis tradisi pelestarian air. (d) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penyusunan program pelestarian air berbasis tradisi masyarakat. c. Materi: (1) Makna air bagi lingkungan alam. (2) Makna air bagi kehidupan manusia. (3) Tradisi pemanfaatan air dalam kehidupan manusia (4) Perlunya pelestarian tradisi pemanfaatan air.

3.3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Air ABSAH

a. Deskripsi: Dalam pandangan hukum Islam, air ditinjau dari kondisinya, terbagi menjadi empat macam, yaitu: pertama, air muthlaq fair suci dan mensucikan). Termasuk kategori ini adalah tujuh macam air, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air 223


mata air (sumber air), air es yang sudah hancur, dan air embun. Kedua, air suci tetapi tidak dapat difungsikan sebagai alat bersuci, baik untuk menghilangkan najis atau hadats. Ada tiga macam air yang termasuk kategori ini, yaitu: (1) Air yang telah berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan sesuatu benda suci, kecuali ikan, seperti kopi, teh, gula, dan sebagainya. (2) Air yang jumlahnya kurang dari dua qullah, yaitu jumlah air yang kurang dari ukuran volume 60 x 60 x 60 cm, sudah terpakai untuk menghilangkan najis atau hadats. Air jenis ini biasa disebut airmusta’mal. (3) Air pepohonan atau buah, seperti air kelapa. Ketiga, air yang mengandung najis, yaitu air sedikit jumlahnya kurang dari dua qullah yang terkena najis, biasa disebut dengan air mutanajjis. Air jenis ini tidak boleh dipakai lagi, dan hukumnya sama dengan najis. Meskipun demikian, apabila jumlah air tersebut lebih dari dua qullab, hukumnya tetap suci mensucikan. K.eempat, air suci mensucikan namun makruh dipakai (lebih baik tidak dipakai), yaitu air yang terjemur oleh panas matahari dalam bejana selain emas dan perak. Air jenis ini makruh dipakai untuk badan, tetapi tidak makruh untuk pakaian. Dilihat dari hukum Islam, air dalam ABSAH pada awalnya dikategorikan sebagai air musta ’mal, 224


tetapi karena volume air yang diproses dalam ABSAH ini jumlahnya lebih dari dua qullah (diatas 60 x 60 x 60 cm), maka air yang tertampung di dalamnya secara oto- matis menjadi airmuthlaq yang suci mensucikan tanpa melalui proses penyaringan. Sedangkan air dalam ABSAH yang berasal dari bekas air wudhu, yang berarti musta’mal, agar menjadi suci dan mensucikan, maka di samping volumenya harus lebih dari dua qullab (lebih dari 60 x 60 x 60 cm) sebaiknya diproses terlebih dahulu dengan alat penyaring yang memiliki fungsi seperti fungsi tanah, yakni menyimpan (mengendap), atau dengan menyalurkan air tanah seperti ait sumber. Dengan demikian, air yang mengalir ke dalam penampungan akhir bisa dianggap (dihukumi) sama dengan air yang keluar dari sumber baru. Melalui proses dan penyaringan seperti itulah, air dalam ABSAH, selain suci dan mensucikan (karenannya bisa dipakai untuk bersuci), sekaligus juga bersih dan higienis. b. Tujuan (1) Tujuan Umum Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang macam-macam air, macam-macam hukum air, dan penggunaannya. (2) Tujuan Khusus (a) Masyarakat dapat menyebutkan macammacam air dan sumbernya. 225


(b) Masyarakat dapat menyebutkan macammacam hukum air dan penggunaannya. (c) Masyarakat dapat menyebutkan jenis dan kondisi air dalam ABSAH. (d) Masyarakat dapat menyebutkan hukum air dalam ABSAH dan penggunaannya. (e) Meningkatkan pengertian dan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya- upaya penghematan dan penggunaan air bersih, higienis, suci, dan mensucikan. c. Materi (1) Macam-macam air. (2) Macam-macam hukum air. (3) Pemakaian air. (4) Kondisi air ABSAH. (5)Tinjauan hukum Islam terhadap air ABSAH. 3.4. Air dan Kesehatan

a. Deskripsi Program penyediaan air bersih bagi masyarakat, yaitu membantu penyediaan air bersih yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi seluruh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang ada di pedesaan. Pelaksanaan program penyediaan air bersih di Indonesia, dilaksanakan melalui lintas sektor; 226


yakni sektor kesehatan bertanggungjawab atas penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan kualitas air; sektor KIMPRASWIL bertanggung jawab atas pembinaan teknis dan konstruksi sarana air bersih; dan sektor dalam negeri bertanggung jawab atas pembinaan kelembagaan. Ketiga sektor tersebut juga bertanggung jawab atas peningkatan peran serta melalui pemberdayaan masyarakat. Modul ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keterkaitan air dan kesehatan, khususnya penyehatan air, sarana penyediaan air bersih, pengawasan kualitas, dan pengamanan kualitas dalam kaitannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. b. Tujuan (1) Tujuan Umum Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam pengamanan kualitas air/penyehatan air untuk berbagai kebutuhan dan kehidupan manusia. (2) Tujuan Khusus (a) Masyarakat dapat menyebutkan sumber air dan mengidentifikasi kualitasnya. (b) Masyarakat dapat menjelaskan jenis sarana penyediaan air bagi masyarakat. (c) Masyarakat dapat menyebutkan penya227


kit-penyakit bawaan air. (d) Masyarakat mampu melakukan upaya pengawasan kualitas dan melaksanakan upaya perbaikan. (e) Meningkatkan pengertian dan kesadaran untuk melakukan upaya pengamanan kualitas air. c. Materi (1) Sumber air dan kualitasnya. (2) Sarana air bersih. (3) Penyakit bawaan air. (4) Pengawasan kualitas air. 3.5. Opsi Teknologi Penyediaan Air Bersih

a. Deskripsi Penetapan mengenai opsi (pemilihan) Teknologi Penyediaan Air Bersih bagi masyarakat harus dipertimbangkan dari berbagai faktor. Faktorfaktor tersebut berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, seperti kemampuan masyarakat, kondisi daerah, dan tingkat kebutuhan masyarakat akan air bersih. Modul ini akan memberikan uraian yang mengajak kepada masyarakat agar dapat memilih dan mencocokkan kebutuhannya dengan opsi teknis, kemampuan, kemauan, dan tingkat kebutuhannya sendiri akan air bersih. Hal yang perlu dikaji mencakup kesetaraan dan partisipasi 228


masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan, meningkatkan kesinambungan

229

Model Pembelajaran Masyarabat-. Memberdayafean ...

sarana, perubahan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, dan memberikan prioritas pada keragaman kebutuhan masyarakat. b. Tujuan (1) Tujuan Umum Mendapatkan gambaran dan informasi terhadap kemampuan/kemauan dan kebutuhan masyarakat akan pilihan teknologi/teknis penyediaan air bersih bagi masyarakat. (2) Tujuan Khusus (a) Masyarakat dapat menilai tingkat kebutuhan air bersih yang sesuai dengan pilihan teknis yang ada. (b) Masyarakat mampu mengkaji atau menerapkan opsi/pilihan teknis penyediaan air bersih sesuai kebutuhannya. (c) Meningkatkan kemampuan, kesadaran, kemauan masyarakat dalam perencanaan, dan pengelolaan sehingga menjadi program berkesinambungan. c. Materi (1) Pemutusan penyebaran penyakit. (2) Pilihan teknis. (3) Tangga air (opsi).


(4) Tangga simulasi (opsi). (5)Pilihan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (opsi). 3.6. Aspek Teknis Penerapan ABSAH

a. Deskripsi Bangunan ABSAH (Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan) adalah bangunan penyediaan air baku mandiri yang terlepas dari sistem penyediaan air umum. Bangunan ini dibuat dengan memanfaatkan air hujan, yang dialirkan dari talang bangunan ke dalam akuifer atau lapisan air tanah buatan (yaitu kerikil, pasir, hancuran bata merah, arang, sedikit batu gamping, pasir laut jika ada, ijuk, dan bantalan- bantalan pasir), yang kemudian disimpan di dalam reservoir,; dan merupakan modifikasi terhadap bangunan PAH (Penampungan Air Hujan). Modul ini akan menjelaskan tentang as- pekaspek teknis dan pertimbangan teknologi ABSAH (Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan) yang akan diterapkan, mencakup: kriteria desain, unit proses, dan pengoperasian ABSAH, dan pemeliharaan sarana ABSAH. Penerapan aspek teknis ABSAH ini tetap mengacu pada kemampuan, kemauan, dan potensi lokal yang tersedia, sehingga mempunyai daya ungkit terhadap kemandirian masyarakat dalam penyediaan air bersih. b. Tujuan 230


(1) Tujuan Umum Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengoperasikan pilihan sarana penyediaan air bersih. (2) Tujuan Khusus (a) Masyarakat dapat menjelaskan desain dan prasyarat teknis yang ada. (b) Masyarakat dapat memilih dan menetapkan material yang sesuai dengan yang dibutuhkan. (c) Masyarakat dapat mengoperasikan dan memelihara sarana yang tersedia. c. Materi (1) Kriteria desain. (2) Unit proses dan operasi. (3) Operasi dan pemeliharaan. 3.7. Penerapan ABSAH

a. Deskripsi Bangunan Penampung Air Hujan (PAH) saat ini masih berukuran kecil dengan kualitas air yang miskin mineral, dan kadang-kadang sering retak akibat tidak adanya sistem pembasahan yang terus-menerus terhadap bahan bangun- annya. Dengan curah hujan yang tinggi dan dengan penguapan alami yang bisa ditiadakan untuk skala lokal, maka volume air hujan yang dikumpulkan bisa diperbesar dan cukup memadai. Dalam bangunan 231


ABSAH, ukuran reservoir penyimpanan air hujan disesuaikan dengan melakukan perhitungan neraca hidro- logi, dengan memperhatikan besar curah hujan dan luas atap bangunan. Kualitas air yang diperoleh bisa ditingkatkan mutunya, dan konstruksi bangunan dibuat tahan terhadap retakan. Bangunan ABSAH merupakan bangunan kombinasi yang terdiri dari: (1) Bak pemasukan air dengan penyaringan bantalan air. (2) Bak pengambilan air dengan penyaringan bantalan air. (3) Bak akuifer buatan berisi material berupa pasir, pasir laut, kerikil, hancuran bata merah, arang, kapur, bantalan pasir, dan ijuk.

232


Bak penyimpanan air atau reservoir Bangunan tampungan dan akuifer digabungkan sedemikian rupa sehingga berbentuk persegi panjang atau empat persegi panjang. Bagian tembok pada sisi terluar maupun di bagian dalam dinding ditanam anyaman besi ukuran 6-8 mm dengan jarak 40 cm dari satu sisi ke sisi lainnya, dan dari atas ke bawah sehingga berbentuk seperti jala dan harus disemen dengan adukan semen standar yang berlaku untuk pengerjaan bangunan di dalam air. Demikian pula dengan bagian sisi dalam dinding dan alasnya. Modul ini memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penetapan lokasi, desain bak akuifer buatan, desain bak penyimpanan air, pelaksanaan kegiatan, dan pengorganisasian masyarakat (pembentukan tim kerja masyarakat) dalam mengelola sarana penyediaan air bersih. b. Tujuan (l) Tujuan Umum Masyarakat dapat menerapkan ABSAH sebagai sarana penyediaan air bersih. (2) Tujuan Khusus (a) Masyarakat dapat memilih dan membentuk tim kerja masyarakat. (4)

(b) Masyarakat dan tim kerja masyarakat dapat menentukan kebutuhan sarana air bersih yang diinginkan. (c) Masyarakat dan tim kerja masyarakat dapat 233


memilih desain ABSAH dan lokasi pembangunan sarana penyediaan air bersih. (d)Masyarakat dan tim kerja masyarakat dapat mengelola keberadaan ABSAH. c. Materi (1) Pemilihan lokasi. (2) Penetapan dosen, perhitungan kapasitas. kebutuhan air, dan kebutuhan material. (3) Pelaksanaan kegiatan. (4) Pengorganisasian masyarakat dan pembentukan TKM. 4. Proses Pembelajaran Masyarakat untuk Memberdayakan Bangunan ABSAH Materi 1: Penguatan Pengenalan ABSAH Hj. Rr. Suhartini A. Halim

1. Ringkasan Materi

Pengenalan bangunan ABSAH selain dilakukan dengan kunjungan lapangan secara langsung, juga ditayangkan slide film (LCD) tentang ABSAH. Inti pokok penayangan ini adalah memberikan gambaran secara visual tentang bangunan ABSAH yang ada di desa Sugih Waras. Dimulai dengan menjelaskan dasar pemikiran dibangunnya ABSAH 234

Mode! Pembelajaran Masyarakat: Memberdayaban .

ini, material yang dibutuhkan, hingga pada pengelolaan dan perawatannya. Dari sini masyarakat mendapatkan gambaran secara utuh, tentang kondisi alam, kondisi masyarakat, kondisi sarana penyediaan air bersih semula yang ada, dan gambaran secara lengkap tentang bangunan ABSAH. Proses pemilihan lokasi, pembuatan, pengisian media, pengoperasian, dan pemeliharaan bangunan ABSAH tergambar secara jelas pada penayangan slide tersebut. Setelah penayangan berlangsung selama lebih kurang 15 menit, kemudian diberikan penjelasan/

235


penguatan lebih detail tentang bangunan ABSAH tersebut. Kelebihan dan kekurangan bangunan ABSAH dibandingkan dengan sarana yang telah ada, menunjukkan bahwa bangunan ABSAH lebih menghasilkan kualitas air dengan kandungan mineral lebih baik. Hal ini juga tergantung dari susunan dan jenis media yang digunakan dalam bangunan ABSAH tersebut. 2. Proses Pembelajaran

•

Peserta oleh instruktur dibagi menjadi beberapa kelompok (3 kelompok). • Setelah dibagi perkelompok, masing-masing kelompok diminta duduk melingkar. • Instruktur membagi form isian kepada masing- masing kelompok. • Untuk dapat mengisi form tersebut, masingmasing kelompok diperkenankan untuk melihat bangunan ABSAH yang ada di lokasi. (target yang ingin dicapai adalah masing-masing kelompok dapat lebih mengerti dan paham apa yang ada di bangunan ABSAH tersebut. Dengan demikian, ke depan masingmasing warga dan peserta, terpacu untuk membuat bangunan yang sama dengan kondisi yang seder- Yiana tetapi metnenuYu standat). • Masing-masing kelompok mendiskusikan form


isian yang telah dibagikan oleh instruktur. • Setelah form diisi, masing-masing kelompok menyerahkan ke instruktur. • Instruktur membahas form isian yang telah diisi masing-masing kelompok per item pertanyaan. • Peserta diajak mendiskusikan keberadaan bangunan ABSAH (kondisi di dalam bangunan, berapa sekat, dan berapa ruang). Target yang ingin dicapai adalah peserta menjadi paham bagaimana sebenarnya bangunan ABSAH yang benar dan sesuai standar itu (konstruksi dan bahan material yang ada di dalamnya). 3. Konfirmasi Instuktur 8

Keberadaan ABSAH sebenarnya merupakan jawaban riil atas kenyataan lapangan yang ada di Pacitan di mana secara geografis wilayah ini relatif sulit untuk melakukan penyimpanan air. • Dengan kondisi seperti itu, maka keberadaan akuifer ini pada hakikatnya merupakan alat penyimpan air modifikatif di mana kondisi air yang ada di dalamnya diupayakan (seakan- akan) mervyempai aslmya.


•

•

•

•

•

Lalu dari mana sumber-sumber air itu? Secara global sumber air itu berasal dari hujan, permukaan, dan tanah. Melihat kondisi geografis wilayah Pacitan, maka sumber air yang dapat dimanfaatkan adalah air yang berasal dari hujan. Untuk mendapatkan “rasa” keaslian air, maka air hujan yang rasanya ampyang tersebut dimodifikasi dengan cara memasukkannya pada bangunan ABSAH (ingat dalam bangunan itu terdapat berbagai material yang dapat “mengubah” rasa air hujan, misalnya penambahan mineral air). Pengembangan pengelolaan air model ABSAH ini, tidak hanya dilakukan pada air yang berasal dari hujan, tapi dapat juga menggunakan sisa air wudhu. Melalui berbagai modifikasi air yang terkategori musta’maltersebut diolah sedemikian rupa (tidak hanya layak, tetapi juga suci dari berbagai najis), sehingga dapat digunakan untuk wudhu lagi. Secara kualitas air dikatakan bersih dan layak untuk diminum, apabila air tersebut bebas dari beberapa bahan kimia seperti Fe (besi) dan Mn (mangan), di samping tidak bolah mengandung kuman. Untuk menyerap kuman dalam air maka diperlukan zat karbon aktif. Ada beberapa cara memperbaiki dan meningkatkan kualitas air, misalnya dengan modal ABSAH. Karena itulah dibutuhkan kesadaran 238


seseorang untuk merawat dan menjaga kondisi bangunan tersebut, agar bangunan tersebut awet dan airnya tidak tercemar. • Satu hal yang perlu diketahui bahwa sebenarnya kualitas air dapat menurun. Misalnya secara alamiah disebabkan oleh debu, kotoran, dan lainlain. Secara tidak alamiah kualitas air akan menurun jika kita sendiri mengabaikan kebersihannya. Di samping itu perlu memperhatikan teknik penyusunannya (tidak asal nyusun, karena akan berkonsekuensi pada kualitas air yang di hasilkan). 4. Penguatan Materi

Untuk menguatkan materi, bisa dengan menggunakan beberapa hal di bawah ini. Pertanyaan (Pak Kades): • Menurut saya, air ABSAH memiliki kelebihan. Oleh karena itu, perlu disampaikan kelebihankelebihan air ABSAH ini, dan bagaimana pengelolaannya. • Menurut bapak, waktu yang tepat untuk melakukan perawatan itu kapan? Apakah memungkinkan di saat awal musim hujan kita melakukan pembersihan. Jawaban. • Keberadaan bangunan ABSAH ini memang dirancang untuk meningkatkan kualitas air yang 239


kita inginkan. Jika kita hanya mengandalkan air yang berasal dari alam (apa adanya), maka kualitasnya belum tentu baik, mengapa? Karena air (khususnya yang ada di wilayah ini) mengandung zat kapur yang begitu tinggi. Akan tetapi sebenarnya juga kandungan kapur dalam air itu dapat diturunkan dengan batu dan pasir marmer sebagai media filtrasi. • Memang kita harus tahu bagaimana kondisi bak tersebut apakah bersih atau tidak. Untuk itu perlu dilakukan pembersihan terhadap bak tersebut. Sangat tidak mungkin melakukan pembersihan total terhadap bak tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana cara pembersihan yang efektif, misalnya bak penampung air (yang merupakan hasil akhir) untuk kali pertama dikeluarkan, setelah itu ditampung kembali. Tentang waktunya bisa dilakukan pada saat musim penghujan. Pertanyaan. Apakah air setelah masuk bangunan ABSAH sudah siap untuk diminum? Jawab. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, air pada bangunan ABSAH telah memenuhi persyaratan fisik dan kimiawi. Mineral yang di240


butuhkan oleh tubuh kita memang dapat terpenuhi, namun dari persyaratan mikrobiologi, menunjukkan bahwa air dari bangunan ABSAH masih belum memenuhi persyaratan sebagai air minum. Untuk itu air dari bangunan ABSAH tidak siap untuk diminum secara langsung. Dalam penggunaannya sebagai air minum harus dilakukan proses sterilisasi/pemanasan dengan cara memasak air sampai mendidih. Pertanyaan Bagaimana cara pemeliharaan bangunan ABSAH agar tetap awet (tidak rusak)? Jawak Untuk memelihara bangunan ABSAH agar tidak mudah rusak (pecah/retak), perlu meng- kondisikan bangunan tersebut agar tetap menyisakan air dalam bangunan tersebut. Konstruksi bangunan ini telah didesain (dibuat) untuk tetap menyisakan air di dalamnya yang cukup jumlahnya untuk membuat kelembaban dalam bangunan agar tetap berada pada kondisi yang diinginkan (tidak panas). Hal ini dapat menjaga bangunan sipil (beton) yang digunakan untuk menyimpan air tersebut. Pemanfaatan lahan di sekeliling bangunan untuk kolam ikan juga dapat mendukung pemeliharaan bangunan ABSAH ini. Pertanyaan. 241


Apakah fungsi penggunaan arang dalam bangunan ABSAH tersebut? Jawab. Arang digunakan sebagai media untuk menyerap (mengabsorbsi) air hujan yang kemungkinan mengandung bahan-bahan yang bersifat toksik (racun) dari udara yang terlarut oleh air hujan. Di samping itu media arang juga dapat menyerap bau yang mungkin ada dalam air hujan tersebut.

MATERI 2: Mengenali Daur Air dan Akuifer Alam Pradoto Iman Santoso Moch. Choirul Arif

1. Ringkasan Materi

Daur air di alam terjadi secara alamiah sesuai dengan kondisi lingkungan tersebut. Lingkungan, sebagai media transfer air, ikut menentukan kondisi kualitas air selanjutnya. Kondisi udara yang tercemar (gas, asap, dan debu) akan berpengaruh terhadap kualitas air yang turun sebagai hujan di tanah. Demikian juga jenis dan susunan batuan yang ada dalam tanah turut berperan dalam meningkatkan kualitas air yang masuk/meresap ke dalamnya. Siklus air secara umum tidak dapat diketahui dengan jelas dari mana asalnya. Air berputar secara alamiah dalam jumlah yang tetap. Proses perpindahan materi zat cair dari tanah ke udara melalui proses evaporasi/penguapan, baik dari sungai, laut, rawa, dan telaga, maupun hasil res242


pirasi manusia/binatang. Kondisi air dari hasil penguapan akan terkondensasi/terkumpul dan apabila telah cukup jumlah dan beratnya akan turun sebagai air hujan. Hujan yang turun di bumi (tanah) di samping kembali ke badan air seperti sungai, laut, rawa, dan sebagainya, juga terjadi proses peresapan (meresap) dalam tanah. Air meresap ke dalam tanah yang berlapis-lapis, baik jenis maupun pori-pori yang terkandung di dalamnya. Hingga pada kedalaman dan lapisan tanah tertentu air tersebut sudah tidak dapat meresap lagi, dan akhimya akan terkumpul sebagai simpanan air dalam tanah (air tanah). Simpanan air dalam tanah di atas lapisan yang kedap air (tidak tembus air) disebut sebagai akuifer alam. Air dalam akuifer ini dapat dimanfaatkan dengan cara pengambilan secara langsung (pemompaan/pembuatan sumur) ke dalam tanah. Pengambilan dan penggunaan air juga akan mengembalikan air tersebut di atas tanah, sebagai air permukaan dan akhirnya akan menguap ke angkasa. Demikian siklus ini terjadi secara terus menerus, tanpa mengurangi jumlah air yang ada di alam sekitarnya. Secara kuantitas jumlah air cenderung tetap, namun secara kualitas kondisi air akan semakin menurun kualitasnya, karena penggunaannya yang menghasilkan buangan/ limbah.

243


2. Penguatan Materi

Ada bebetapa pertanyaan dan jawaban untuk bisa dijadikan untuk mengutkan materi. Pertanyaan. Bagaimanakah proses pelarutan mineral dalam tanah? Jawab. Secara alamiah, tanah mengandung mineral yang dibutuhkan kehadirannya dalam air bersih. Air hujan yang miskin mineral, akan bertambah jumlah mineralnya bila meresap ke dalam tanah. Air yang meresap ke dalam tanah akan mentransfer mineral yang dikandung oleh lapisan tanah tersebut. Semakin panjang per- jalanan air tersebut ke dalam tanah, maka semakin banyak jumlah mineral yang dapat diserap oleh air tersebut. Hanya saja, pada kondisi tertentu (jenuh), air tersebut sudah tidak dapat menyerap lagi mineral dalam tanah tersebut. Pertanyaan. Bagaimanakah kondisi air tanah rata-rata di Pacitan. Jawab. Tanah di Pacitan rata-rata kondisinya porous air (mudah meloloskan air ke dalam tanah). Lapisan tanah (batuan) di daerah ini cenderung tidak dapat menahan air yang meresap dari atas, karena tidak mengandung batuan yang kedap air yang mampu 244


menahan dan mengumpulkan air dalam tanah. Resapan air dalam tanah secara terus menerus diloloskan dan dialirkan ke tempat lain berdasarkan perbedaan tekanan. Namun tanah di Pacitan mampu menyimpan air sebatas pada pori-pori di antara materi tanah tersebut, yang hanya bisa mengalir secara kapiler, dan hanya dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan, di daerah tersebut. Pertanyaan. Mengapa air hujan kandungan mineralnya rendah dibanding dengan air tanah? Jawab. Air hujan berasal dari hasil penguapan/evaporasi air di bumi. Pada proses penguapan ini hanya air murni saja (H 2 0) yang dapat menguap naik sampai di atas. Sedangkan kandungan mineral yang ada dalam air tersebut ditinggalkan (contoh pembuatan garam). Dengan demikian yang jatuh sebagai hujan adalah air yang miskin mineral. MATERI 3: Pengenalan Sumber dan Sarana Air Bersih H. Moh. Ali Aziz

245

1. Ringkasan Materi


Secara umum sumber air berasal dari 3 tempat: air angkasa, yaitu air hujan; air permukaan, yaitu sungai, laut, danau, rawa, dan lain-lain; dan air tanah yaitu sumur gali, sumur bor, dan sumur pompa tangan. Dari masing-masing asal air tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Air hujan dari segi kualitas lebih baik, dibanding air permukaan, namun dari segi kuantitas dan kontinuitas, air permukaan lebih terjamin. Demikian juga dengan air tanah, dari segi kualitas lebih baik, namun dari segi kuantitas cukup terbatas. Penggunaan air tanah secara besarbesaran, terutama di daerah dekat pantai akan menyebabkan menurunnya kualitas air tanah tersebut. Hal ini disebabkan oleh masuknya (proses intrusi) air laut ke dalam tanah. Pemulihan kualitas air pada kondisi seperti ini, memerlukan waktu yang cukup lama, atau teknologi yang sangat mahal. Ada beberapa macam sarana yang digunakan untuk mendapatkan air bersih. Untuk pengambilan air tanah, yang secara umum memberikan kualitas air bersih yang lebih baik, maka proses pengambilannya pun juga lebih mudah. Sumur gali, dan sumur pompa tangan merupakan sarana penyediaan air bersih yang digunakan untuk mengambil air tanah dangkal. Sumur bor dan sumur pompa tangan dalam adalah sarana yang digunakan untuk 246


pengambilan air tanah dalam. Kualitas dan kuantitas air tanah dalam biasanya lebih baik dibanding air tanah dangkal. Pada air tanah ini, biasanya bisa digunakan secara langsung sebagai air bersih. Untuk air permukaan, penggunaannya memerlukan proses pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan bisa dilakukan dari teknologi yang paling sederhana hingga yang mutakhir. Hal ini

247

Model Pembelajaran Masyarabat-. Memberdayaban

tergantung dari kualitas air permukaan tersebut. Semakin baik kualitas air permukaan, maka teknologi pengolahan yang digunakan akan semakin sederhana, dan biaya yang lebih murah. Pengolahan dapat dilakukan baik secara fisik (pengendapan, penyaringan, dan filtrasi), maupun secara kimia (penambahan bahan kimia seperti tawas). Penggunaan air hujan sebagai sumber air bersih, memerlukan sarana penampung tertentu. Kualitas air hujan yang miskin mineral ini, juga dipengaruhi oleh kondisi udara di daerah tersebut, yang relatif ikut menentukan kualitas airnya. Dari bak penampung tanpa pengolahan apa pun yang digunakan pada masing-masing rumah tangga, sarana penampungan air hujan (PAH) dengan proses filtrasi saja, hingga bangunan ABSAH, masing-masing akan memberikan kondisi air yang berbeda kualitasnya. 2. Penguatan Materi

Untuk menguatkan secara materi bisa didalami dengan beberapa pertanyaan dan jawaban di bawah ini.


Pertanyaan. Apakah kelebihan bangunan ABSAH dengan PAH yang telah banyak digunakan di daerah- daerah. Jawab. Bangunan ABSAH didesain untuk mendapatkan air secara alamiah, sehingga air yang dihasilkan kualitasnya menyerupai kualitas air tanah yang cukup mineral. Dengan menggunakan beberapa jenis media secara berlapis- lapis dan waktu kontak yang cukup, akan membantu kelarutan mineral dari media tersebut ke dalam air. Sedangkan PAH hanya menampung air hujan sama pada reservoir (tandon) sesuai dengan kebutuhannya. Kualitas air PAH masih sama dengan kualitas air hujan murni (miskin mineral). Pertanyaan. Dapatkah bangunan seperti ABSAH diterapkan dengan menggunakan air baku dari sungai? Jawab. Prinsip pengolahan dengan bangunan ABSAH adalah proses penyaringan multimedia (media beragam) yang mengalir secara horisontal (lurus/mendatar). Hal ini dapat diterapkan dengan menggunakan air baku dari sungai, namun harus dilihat kualitas kekeruhannya. Bila air sungai tersebut terlalu keruh, maka sebelum masuk bangunan ini hendaknya diendapkan terlebih dahulu (membuat bak pengendapan), sehingga 250


kekeruhan air tersebut dapat terkurangi. Hal ini perlu dilakukan karena untuk mencegah terjadinya penyumbatan pada pori-pori media penyaring tersebut. Biasanya pencucian media lebih sering dilakukan bila menggunakan air baku dari sungai. Pertanyaan. Mengapa air tanah lebih baik kualitasnya dari air hujan? Jawab. Air tanah kualitasnya relatif lebih baik dari air hujan. Karena air tanah tersedia dalam lapisan tanah, telah melalui proses penyaringan, dan pelarutan mineral dalam tanah. Namun pada daerah-daerah tertentu seperti kualitas air hujan mungkin lebih baik, karena air tanah tersebut telah tercemar, baik oleh limbah, maupun terintrusi air laut.

MATERI 4: Penyimpangan Kualitas Air dan Dampak yang Ditimbulkan Imam Khambali

1. Ringkasan Materi

Standar kualitas air bersih telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 tahun 1992. Ada beberapa parameter yang dipersyaratkan harus ada dan maksimal yang 251


diperbolehkan konsentrasinya di dalam air bersih. Parameter-parameter tersebut meliputi parameter fisik, kimia, maupun mikrobiologis. Dari beberapa parameter yang dipersyarakatkan untuk air bersih tersebut, di samping bertujuan untuk menjaga kesehatan bagi pemakainya (bila memenuhi persyaratan), juga untuk menjaga dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan air bersih itu sendiri, bila kondisinya tidak memenuhi persyaratan standar tersebut. Penyediaan air bersih di samping bermanfaat bagi masyarakat juga dapat menyebabkan media pertumbuhan agen penyakit bila penangannya kurang baik. Ada beberapa jenis penyakit yang penularannya melalui penggunaan air bersih yang tidak memenuhi syarat kesehatan, misalnya desentri, tipus, diare, dan lain-lain. Di samping dari segi kualitas, maka kuandtas air bersih juga penting untuk dipenuhi, karena penggunaan air bersih yang secara kuantitias tidak terpenuhi dapat menyebabkan beberapa penyakit, seperti: gatal-gatal pada kulit. 2. Penguatan Materi

Penguatan materi bisa dilakukan dengan mendalami beberapa pertanyaan dan jawaban di bawah ini.

252


Pertanyaan Apakah air hasil pengolahan dari bangunan ABSAH telah memenuhi persyaratan sebagai air bersih, sebagaimana peraturan yang ada? Jawab. Berdasarkan hasil pemeriksaan sampel (contoh air) di laboratorium yang telah diambil pada bangunan tersebut, menunjukkan bahwa beberapa parameter telah memenuhi persyaratan sebagai air bersih. Secara umum air tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai air bersih. Namun bilamana digunakan untuk minum, harus dimasak dahulu sampai mendidih.

.

Pertanyaan.

Apakah air yang sudah tampak jernih, memenuhi persyaratan sebagai air bersih? Jaivak Harusnya air bersih itu jernih, namun bukan berarti air yang jernih telah memenuhi persyaratan sebagai air bersih. Persyaratan secara fisik dapat diukur secara visual (dilihat dengan indera kita), namun persyaratan kimiawi dan mikrobiologis, harus dibuktikan dengan pemeriksaan pada laboratorium. Pertanyaan. 253


Air dari mata air (air tanah) adakalanya masyarakat mengkonsumsi secara langsung untuk diminum tanpa dimasak terlebih dahulu. Bagai- mana hal ini bisa terjadi? Jaivab. Mengkonsumsi air yang berasal dari sumber mata air (air tanah) untuk minum secara langsung memang telah banyak kita ketemukan di berbagai daerah. Sepanjang kualitas air tersebut baik, tidak tercemar dan tubuh mampu menerimanya, hal ini tidak menjadi masalah. Memang biasanya air dari mata air (air tanah) dari beberapa sumber mata air, kualitasnya sebagai air bersih jauh lebih baik dibandingkan dengan kualitas air bersih hasil olahan. Bila kondisinya demikian maka air tersebut aman untuk diminum. MATERI 5: Pengawasan Kualitas Air Imam Khambali

1. Ringkasan Materi

Pengawasan kualitas air dapat dilakukan dengan cara memelihara dan melindungi sumber air yang ada dari pengaruh pencemaran dari luar. Pencemaran tersebut dapat diakibatkan oleh pemeliharaan sarana yang kurang baik, misalnya sarana tersebut tidak dilindungi dari pengaruh 254


pencemaran oleh binatang. Pembuatan pagar pembatas untuk melindungi sumber air sangat diperlukan. Penggunaan air yang tidak terkontrol, misalnya penggunaan secara besar-besaran tanpa diperhitungkan debit yang dihasilkannya, akan menyebabkan tercemamya sumber air atau hilangnya mata air tersebut, yang biasanya ditandai dengan berkurangnya debit air yang dihasilkan. Pengawasan juga perlu dilakukan pada setiap periode tertentu dengan mengambil sampel/ contoh air pada sumber tersebut, untuk dilakukan analisis laboratorium. Hal ini perlu dilakukan, mengingat pencemaran dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Tindakan anti- sipasi terhadap pencemaran yang akan terjadai, perlu dilakukan sedini mungkin. Bila air bersih tersebut didapatkan dengan menggunakan sarana berupa bangunan sipil, maka bangunan sipil ini harus selalu dipantau, baik kondisinya secara umum, maupun proses pengolahan yang terjadi. Penambalan dan perbaikan dari masalah yang paling kecil perlu dibenahi untuk kelangsungan proses penyediaan air bersih tersebut. 2. Penguatan Materi

Untuk menguatkan dan memperdalam materi bisa dilakukan dengan melihat beberapa pertanyaan dan jawaban di bawah ini. Pertanyaan. 255


Untuk menjaga agar kualitas air dalam bangunan ABSAH tetap terjaga, tindakan apa yang harus dilakukan? Jawab. Bangunan tersebut harus dilindungi dari pengaruh binatang dari luar dan lingkungan yang tidak sehat di sekitarnya. Karena keberadaan binatang dan kondisi lingkungan yang tidak sehat di sekitarnya tersebut memungkinkan meiicemari air yang ada di dalamnya. Untuk itu pembuatan pagar di sekeliling bangunan sangat diperlukan. Semua lubang yang memungkinkan masukknya binatang, seperti katak, tikus, dan serangga lain ke dalam bangunan tersebut, harusnya ditutup dengan kasa, dan menjaga kebersihan di luar bangunan ABSAH harus selalu diperhatikan. Pertanyaan. Pemeriksaan sampel air pada laboratorium apakah wajib hukumnya? Jawab. Untuk pertama kali unit tersebut dioperasionalkan, sangat diperlukan hasil analisis laboratorium. Namun setelah beberapa waktu dioperasionalkan, bilamana pemeliharaan kebersihan bangunan terjamin dan cara pengambilan air dilakukan dengan benar dan saniter, maka pemeriksaan sampel pada laboratorium bisa ditekan. 256


Pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan debit? Jawab. Yang dimaksud debit adalah debit air, yaitu jumlah air yang dihasilkan persatuan waktu tertentu. Satuan dari debit ini adalah liter/detik, liter/hari, m3/hari, dan seterusnya. MATERI 6: Perbaikan Kualitas Air Imam Khambali

1. Ringkasan Materi

Perbaikan kualitas air diperlukan bilamana kondisi air yang tersedia di daerah tersebut tidak memenuhi persyaratan, baik dari segi fisik, kimiawi maupun bakteriologi. Hal ini perlu dilakukan

257


di samping untuk memenuhi syarat kesehatan, juga untuk memenuhi dari segi estetika air tersebut agar dapat diterima keberadaannya di masyarakat. Pengolahan yang paling sederhana dilakukan adalah pengolahan secara fisik, yaitu proses pengendapan dan peyaringan sederhana. Hal ini dapat dilakukan bilamana padatan yang menyebabkan kekotoran air tersebut ukurannya lebih besar, dan dapat dipisahkan melalui proses pengendapan dan peyaringan. Proses pengendapan memerlukan waktu tertentu untuk memberikan kesempatan zat pengotor tersebut mengendap secara alami. Untuk proses penyaringan memerlukan media saringan, misalnya pasir dengan diameter tertentu (0,5-1 mm) dengan ketebalan media minimal 60 cm. Bilamana zat pengotornya berupa padatan yang ukurannya lebih kecil lagi, sehingga perlu waktu pengendapan yang lebih lama, maka untuk mempercepat proses pemisahan zat pengotor tersebut adalah menggunakan bahan koagulan (tawas) dengan dosis tertentu. Untuk air badan air (sungai) biasanya penggunaan tawas tersebut sebesar 1 sendok makan setiap 1 m’’ air yang akan diolah. Setelah diberi tawas yang telah dilarutkan dengan air bersih, maka dilakukan pengadukan secara merata lebih kurang 1 menit. Setelah itu didiamkan untuk proses pengendapan selama 30 menit. Pada bagian air yang bersih (bagian atas) dipisahkan dari endapan di dasar bak. Endapan dibuang/dikeringkan. 258

Model Pembelajaran Masyarabat: Memberdayaban

Sedangkan airnya dapat disaring dengan menggunakan saringan pasir seperti di atas. Untuk memenuhi kualitas secara bakterio- logis, maka pengolahan dapat dilanjutkan dengan membubuhkan kaporit pada air setelah dilakukan penyaringan. Dosis kaporit yang dibubuhkan biasanya sebesar 1 sendok teh setiap 1 m3 air yang akan diolah. Penggunaan air sebagai air bersih dapat dilakukan setelah 30 menit dari waktu pembubuhan kaporit tersebut. Untuk keperluan konsumsi sebaiknya dilakukan proses sterilisasi dengan melakukan pemanasan air tersebut sampai mendidih. 2. Penguatan Materi:

Untuk penguatan materi bisa dilihat dalam pertanyaan dan jawaban di bawah ini. Pertanyaan. Mengapa dalam pengolahan air tersebut diperlukan tawas? Jawab. Penambahan tawas dalam pengolahan air bersih diperlukan untuk membantu proses pengendapan zat pengotor dalam air. Tawas mempunyai sifat dapat menyatukan partikel pengotor dalam air, sehingga kotoran tersebut menjadi lebih besar ukurannya dan lebih berat, dengan demikian dapat 259 I


mengendap dengan cepat. Selain tawas dapat juga menggunakan bahan seperti dukem dan lain-lain. Pertanyaan. Pengolahan air bersih itu apakah tidak cukup dengan proses penyaringan saja (penyaringan pasir)? Jawab. Apabila langsung dilakukan penyaringan tanpa diendapkan terlebih dahulu, maka yang terjadi saringan pasir tersebut akan cepat buntu, karena masuknya zat-zat pengotor di sela-sela saringan tersebut. Untuk menghindari hal ini maka sebelum disaring sebaiknya air tersebut diendapkan terlebih dahulu, sehingga proses pencucian media penyaring (pasir) akan lebih lama.

260

1


Pertanyaan. Penggunaan kaporit biasanya menimbulkan bau yang kurang disukai masyarakat, sehingga enggan menggunakannya. Bagaimana cara menghilangkan bau tersebut? Jawab. Untuk keperluan air bersih sebenarnya air yang sedikit berbau kaporit tidak membahayakan bagi kesehatan. Untuk keperluan konsumsi sehari-hari, bau kaporit dapat dihilangkan dengan cara pemanasan, kaporit akan menguap. Atau dapat menggunakan arang aktif (arang) sebagai media penyerap bau (absorbsi). Pertanyaan. Apakah air laut dapat diolah menjadi air bersih? Jawab. Pengolahan air laut dilakukan dengan cara memisah kadar garam yang terkandung di dalamnya. Karena ukuran partikel garam sangat kecil, maka dengan penyaring biasa (pasir) tidak mampu memisahkan kadar garam yang larut dalam air. Proses pengolahannya hanya dapat dilakukan dengan cara destilasi (penyulingan) atau menggunakan teknologi mikrofiltrasi, seperti proses osmosis balik. Untuk melakukan hal ini semua dalam kapasitas yang besar memerlukan biaya yang cukup mahal.

261


MATERI 7: Jenis Sarana Perbaikan Kualitas Air Imam Khambali

1. Ringkasan Materi

Untuk melakukan pengolahan dalam rangka memperbaiki kualitas air, diperlukan sarana- sarana tertentu. Jenis sarana tersebut disesuaikan dengan air baku yang akan diolah, serta disesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut. Pada daerah seperti di Pacitan yang mengandalkan sumber air bersih dari angkasa (hujan), sarana penyediaan air bersih yang dapat dikembangkan adalah PAH (penampungan air hujan), atau bangunan ABSAH. Kedua bangunan ini dibuat dan diperhitungkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan seharihari selama periode tertentu (1 tahun) sesuai dengan kondisi curah hujan pada daerah tersebut. Bangunan ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari- hari. Untuk daerah yang curah hujannya kecil, dan terdapat badan air (sungai), maka pengolahan yang diperlukan adalah berupa bak pengendapan dan bak penyaringan pasir. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas air semula sehingga lebih bisa diterima baik secara fisik maupun secara estetika. Sedangkan untuk daerah yang menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih, maka sarana air 262


bersih dari segi konstruksi maupun proses pengambilannya memerlukan desain tertentu sehingga kualitas air tetap terjaga kemurniannya. Tidak meresapkan air buangan pada jarak tertentu (<11 meter) merupakan tindakan pencegahan terhadap sumber air yang digunakan. Tindakan pemanasan air hingga mendidih sebelum dikonsumsi merupakan tindakan yang paling baik dalam mencegah terjadinya penyakit akibat penggunaan air bersih. 2. Penguatan Materi

Penguatan materi bisa didalami dengan beberapa pertanyaan dan jawaban di bawah ini. Pertanyaan. Bagaimanakah cara menghitung kebutuhan air dalam masyarakat? Jawab. Kebutuhan air bersih dapat dihitung berdasarkan kebutuhan air bersih setiap orang setiap hari. Misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 5 anggota keluarga dan setiap orang memerlukan 100 liter air bersih setiap harinya, maka kebutuhan air bersih untuk keluarga tersebut setiap harinya adalah 5 orang x 100 liter=500 liter. Dengan demikian air bersih yang harus tersedia pada keluarga tersebut setiap harinya adalah 500 liter. 263


Pertanyaan. Mengapa pembuangan air kotor/limbah harus memenuhi jarak minimal 11 meter dari sumber air bersih? Jawab. Dengan jarak tersebut bakteri yang ada dalam air limbah akan mati karena kehabisan makanan dan tidak dapat menjangkau sumber air bersih tersebut. Pertanyaan. Apakah bangunan PAH bisa dijadikan bangunan ABSAH? Jawab.

Kedua jenis bangunan ini didesain sangat berbeda, sehingga bangunan PAH tidak bisa dijadikan bangunan ABSAH. Pada bangunan PAH lebih dominan berfungsi sebagai penampungan air hujan saja. Sedangkan pada bangunan ABSAH selain penampungan juga terjadi proses pengolahan (penambahan mineral) pada air hujan tersebut, sehingga hasilnya akan lebih baik dari pada hanya ditampung saja seperti pada PAH. MATERI 8: Operasi dan Pemeliharaan Bangunan ABSAH Ferry Kriswandana

264


1. Ringkasan Materi

• Kebutuhan air bersih untuk dimasak (makan dan minum) secara normal dalam sebuah rumah tangga 40 liter/hari/4-5 orang. • Yang menentukan ketersediaan air hujan yang digunakan sebenarnya didasarkan pada intensitas hujan yang turun dalam suatu daerah (diukur dalam 1 tahun). Sebagai contoh daerah Pacitan curah hujan setiap tahunnya sekitar 1000 mm (1 meter). • Untuk mengetahui kebutuhan air bersih dalam 1 tahun bisa menggunakan ukuran intensitas curah hujan dalam suatu daerah. Dengan demikian kebutuhan air bersih dalam 1 tahun di sebuah wilayah dapat dihitung dari kebutuhan air bersih perhari dikalikan dengan jumlah hari selama 1 tahun (40 lt/hari x 365 hari/tahun) diperoleh 14.600 liter/tahun atau sekitar 15 m3/tahun. • Mengacu kebutuhan air bersih dalam satu keluarga selama 1 tahun, jika dibuatkan bak penampung air dengan ukuran sekitar 2 x 3 x 2,5 m, maka volumenya mencukupi, yaitu 15 m3. • Lalu bagaimana dengan kebutuhan tangkapan air yang dapat menangkap air hujan dengan volume tersebut. Karenanya, luas atap tangkapan air hujan yang dibangun atau digunakan adalah sekitar 15 m2 (luas atap=kebutuhan air bersih dibagi dengan curah hujan pertahun:15 m3: 1 m = 15 meter persegi. Dengan demikian diperlukan 265


•

•

•

•

luas atap sebagai tangkapan air hujan seluar 15 m2 atau 3 m x 5 m luas atap. Mengingat kebutuhan air yang kita inginkan adalah air yang memenuhi syarat dalam arti layak minum, maka penggunaannya harus diminimalkan atau dihilangkan kuman yang ada di air itu. Sebagai bentuk upaya perbaikan kualitas air tersebut, dapat dilakukan dengan cara membangun bangunan ABSAH (metode rekayasa yang didasarkan pada proses penjernihan air secara alamiah). Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan air hujan adalah keberadaan alat filter (saringan media). Dalam konteks ABSAH, maka media penyaring berada pada material pasir halus, sementara dakron atau ijuk lebih difokuskan pada penyaringan terhadap bendabenda yang kasar. Salah satu manfaat yang ada pada media pasir halus adalah dapat memberikan tambahan suplai mineral dalam air. Sementara itu untuk menyerap bahan-bahan yang tidak dikehendaki dalam air, misalnya keracunan, atau terpolusi maka perlu diberikan material arang aktif. Kemudian untuk menahan agar material arang masuk ke tandon, perlu diberikan material kerikil.

266

Model Pembelajaran Masyarabat-. Memberdayaban

2. Penguatan Materi

Penguatan materi bisa dilihat dari beberapa pertanyaan dan jawaban di bawah ini. Pertanyaan. Apakah dengan kondisi bak yang kecil tersebut, menentukan tingkat kebersihan air tersebut? Jawaban. Bak yang ada sama sekali tidak dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas air hujan menjadi lebih bersih dan layak minum, melainkan hanya sebagai media penampung saja. Karena itu, jika air yang ada di bak tersebut akan digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari dalam sebuah keluarga, maka perlu diolah lagi, apakah dengan model ABSAH atau model yang lain (PAH). Model ABSAH yang sampai sekarang lebih baik dibandingkan dengan model penyaring langsung (PAH), dan sebagai contoh adalah dari sisi perawatan dan cara membersihkan alat tersebut. Oleh sebab itu kesadaran untuk menjaga kebersihan bangunan atau alat itu menjadi penting untuk diperhatikan.

267

Bagian V

■

MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI USAHA TERNAK DOMBA TANPA RUMPUT Fatkur Rohman

1. Pendahuluan

Mencermati terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang berlangsung hingga saat ini, ternyata membuktikan bahwa telah terjadi kerapuhan sendi-sendi perekonomian Indonesia secara glo-

bal yang berujung terhadap tingginya tingkat kemiskinan, 6 yang juga akan menjadi ancaman terjadinya konflik sosial masyarakat dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, secara individuindividu masyarakat harus mulai kita arahkan dengan cara mendorong dan membangun untuk mencari alternatif-alternatif strategi pemberdayaan masyarakat, sebab mencari peluang usaha pada era global sekarang ini bukanlah pekerjaan mudah, tetapi membutuhkan kecerdasan, kejelian, dan daya kreativitas yang tinggi. Lebih-lebih bagi masyarakat pedesaan yang pada umumnya lebih bersifat pasif dan menerima realitas hidup yang serba apa adanya (baca: nrimo ingpandom). Sementara tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup seharihari mudak tidak bisa ditangguhkan barang sehari pun karena menyangkut kelangsungan hidup hari berikutnya. Sebenarnya kalau kita mau jeli dan cerdas, potensi sumber daya alam di Indonesia secara umum adalah sangat subur. Hanya persoalannya mungkin kualitas sumber daya manusia dan sumber dana yang jadi persoalan, sehingga berapa pun besarnya potensi sumber daya alam yang kita miliki kalau tidak memiliki kualitas sumber daya manusia, maka dapat dipastikan kita tidak mampu 6

Tingginya tingkat kemiskinan menurut pengamat ekonomi salah satunya disebabkan masih besarnya tingkat korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Hal ini disampaikan oleh Direktur Bank Dunia Bert Hofman dalam Harian Kompas, Sabtu, 21 Juni (2003).

273


mengelola dengan baik. Misalnya saja paket-paket program baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Bentuknya melalui Dolog dengan paket beras murah Jaring Pengaman

274

Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Sosial-Operasi Pasar Khusus (JPS-OPK), JPSPendidikan, JPS-Kesehatan dsb., dan juga melalui LSM-LSM7. Masih sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), makanya model paketpaket program semacam ini tidak mujarab dan belum mampu merubah kondisi mereka secara berkelanjutan. Artinya, paket program maupun bantuan bersifat temporer dan habis pakai. Bukan pada inti permasalahan yang dituju, yakni mencetak seseorang bagaimana dia dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga bisa menghasilkan keuntungan secara materiil di samping dapat merekrut tenaga-tenaga baru. Tulisan ini merupakan salah satu bagian kecil yang mencoba menawarkan model pemberdayaan masyarakat melalui usaha ternak domba tanpa rumput. Bicara soal ternak hewan (baca: domba) barangkali bukan hal baru di kalangan masyarakat, karena memang secara historis masyarakat Indonesia sebagian besar juga hidup dari sektor peternakan. Secara umum orang ketika bicara persoalan ternak hewan (domba) tergambar di benak mereka, bahwa domba adalah sebuah hewan kotor, kumuh, dan bahkan menjijikkan, dan istilah jelek lainnya. 7

Paket-paket program semacam ini dalam praktiknya sering dimanfaatkan sebagai ajang untuk menghamburkan-hamburkan kepentingan sebagian orang dan tidak tepat sasaran. Ini terbukti dari hasil Evaluasi Tim LPM IAIN Sunan Ampel Surabaya kerjasama dengan Dolog Jawa Timur dalam Evaluasi JPS-OPK. 275 Baca Laporan Evaluasi Program JPS-OPK Jawa Timur tahun 2000.


Padahal domba adalah salah satu hewan yang sejak awal adanya sampai sekarang menjadi bagian kebutuhan masyarakat untuk dikonsumsi yang berupa daging. Bahkan pada tataran nasional 8 dan internasional, permintaan daging masih relatif tinggi dan mantap dengan harga yang menguntungkan para peternak lokal 9. Besarnya permintaan pasar (baik ekspor ataupun pasar dalam negeri) memberikan angin segar bagi para petani ternak untuk mengembangkan jumlah dan mutu ternaknya. Sebagai salah satu jenis ternak yang cukup potensial untuk dikembangkan dalam rangka menjawab tuntutan pasar adalah ternak kambing dan domba, karena jika dibandingkan dengan ternak lain (ayam, sapi, dan 8

Ternak domba masih menjadi salah satu penghasii daging yang bisa diandalkan. Ini dapat dilihat sejak Pelita I, pemerintah telah menyebarkan ternak domba kepada petani kecil yang sampai pada tahun 1996 sebanyak 3.334.512 ekor domba. Kenyataan ini diperkuat oleh Departemen Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan setelah tahun 1995 mengembangkan proyek domba yang disebut Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan Domba (SPAKU Ternak Domba) di Sumatra Utara (Kab.Langkat) dan Jawa Barat (Kab. Garut) yang bertujuan untuk mengembangkan sentra-sentra produksi yang berorientasi agrobisnis modern. Proyek pengembangan ternak domba ini dilakukan melalui dua bentuk, yakni Gerbang Rukan (Gerakan Pengembangan Rumah Kandang) dan Gerbang Anak Desa (Gerakan Pengembangan Areal Peternakan Pedesaan). Untuk lebih jelas baca : “Prospek Mendirikan Proyek Kemitraan Terpadu Pemeliharaan Domba”, (Online) http://www.bi.go.id/sipuk/lm/ind/ domba/pendahuluan.htm. 17 Juni (2003). 9 Baca : http://www.bi.go.id/sipuk/lm/ind/domba/pendahuluan.htm. tanggal 17 Juni (2003).

276

Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat...

kerbau) ternak kambing dan domba memiliki keuntungan-keuntungan sebagai berikut: a. Risiko kerugian dan kematian sangat kecil. b. Biaya yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan ternak sapi. c. Tidak memerlukan lahan yang terlalu luas. d. Polusi yang ditimbulkan lebih kecil daripada ternak ayam, sapi, atau kerbau. e. Kotorannya dapat dipergunakan sebagai pupuk. £. Mudah berkembang biak. g. Di dalam pemeliharaan tidak banyak membutuhkan tenaga dan waktu. h. Mudah adaptasi terhadap berbagai keadaan lingkungan. i. Penjualannya lebih mudah (setiap waktu dapat dipasarkan) karena dari segi harga sangat ter- jangkau oleh masyarakat bawah. j. Ternak kambing lebih banyak diminati oleh sebagian besar bangsa Indonesia, karena dilihat dari segi sosio-kultural religius mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat temporer seperti perayaan hari raya kurban, meng- akikahi anak dan sebagainya, kambing menjadi pilihan yang tepat.10 10

Balai Informasi Pertanian Jawa Timur, Bertemak Kambing, (Surabaya: Balai Pertanian Jawa Timur, 1990), him. 7.

277


Namun demikian kalau kita cermati, ternyata usaha ternak kambing dan domba semacam ini hanya menjadi usaha sampingan bagi para petani. Hal ini misalnya bisa kita lihat hasil penelitian yang dilakukan Mathius dan Subandriyo yang me- nyimpulkan bahwa pada umumnya kambing atau domba dipelihara petani ternak sebagai usaha sambilan dengan kepemilikan ternak yang sedikit, antara 2 sampai 4 ekor (rata-rata 3,3 ekor/peternak). Lebih dari 69% populasi ternak kambing dan domba terdapat di pulau Jawa, dan 80% di antaranya tersebar di wilayah pedesaan. Sebagai- mana tergambar dalam tabel 1 berikut ini adalah distribusi ternak kambing dan domba di Indonesia tahun 1988. 11 Tabel 1 Distribusi Ternak Kambing/Domba di Indonesia Tahun 1988 Daerah Penyebaran Pulau Jawa Luar Jawa

Jumlah

Kambing 6.296.619

Domba 4.792.244

Total 11.088.863

4.258.381

652.756

4.911.137

10.555.000

5.445.000

16.000.000

Walaupun dilaksanakan sebagai usaha sambilan, namun sumbangannya terhadap pendapatan keluarga cukup besar, yaitu antara 14-25%. 11

Mathius Mathius. I. W., “Pokok-Pokok Pikiran Budidaya Kambing Domba di Pedasaan”. Dalam Jumal Penelitian dan Pengembangan Pertanian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Jakarta, Vol: X, No. 4, Oktober (1991).

278


Sedangkan secara nasional ternak kambing dan domba berhasil memberikan sumbangan sebesar 10,1 % atau 93.600 kg dari total kebutuhan daging nasional sebesar 928.800 kg (data tahun 1988). Jumlah daging kambing domba tersebut berasal dari pemotongan sejumlah 1.757.201 ekor. Dari angka ini terlihat bahwa sumbangan kambing dan domba terhadap penyediaan daging cukup kecil, namun mempunyai arti ekonomis yang cukup besar bagi peternak-peternak kecil. Di sisi lain perkembangan populasi kambing dan domba menunjukkan kenaikan angka yang kecil namun demikian ternak ini tetap dipelihara oleh petani-peternak. Dalam upaya pengembangan kambing dan domba, telah ditetapkan paket teknologi intensifikasi kambing dan domba (Inkado) yaitu: pemilihan bibit yang baik, sistem perkandangan yang baik, pemberian pakan (ransum) yang tepat, pengendalian penyakit ternak, dan penanganan usaha (manajemen usaha) yang baik. Sedangkan faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan pengembangan usaha ternak kambing dan domba ada tiga hal: bibit {breed), pakan (feed), dan manajemen.12 Bibit yang baik, memiliki ciri-ciri antara lain: 12

Departemen Pertanian, “Kita Sukses Berternak Domba”. Liputan. No.2 12/1991, edisi September (1991).

279


sehat, lincah, umur antara 6-10 bulan dengan berat tubuh antara 15-20 kg. Dengan pemilihan bibit yang benar, berat badan domba dapat mencapai 0,15 kg perhari atau 4,50 kg perbulan. Sementara jika pemilihan bibit kurang diperhatikan (tidak benar), kenaikan bobot badan domba hanya mencapai 0,020-0,030 kg perhari atau 0,6 kg perbulan. 13 Pakan ternak yang baik adalah yang memenuhi kandungan serat kasar, karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi, protein, vitamin, dan mineral. 14 Sedangkan yang dimaksudkan dengan pengelolaan meliputi sistem perkandangan, pengobatan penyakit ternak serta penanganan hasil produksi ternak, termasuk cara penjualannya. Dalam hubungan dengan pakan ternak, sebenarnya kita dapat membuat formula atau menu sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan lain sebagai pengganti rumput. Bahan-bahan tersebut cukup banyak tersedia, misalnya ampas tepung tapioca atau ampas tahu (gamblong) sebagai sumber serat kasar, dan dedak atau katul sebagai sumber energi dan protein. Sedangkan untuk lemak, vitamin, dan mineral dapat kita berikan sebagai 13

Mathius. I. W., “Pokok-pokok Pikiran Budidaya Kambing Domba di Pedasaan", dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Jakarta, Vol: X, No. 4, Oktober (1991). 14 Tillman, dkk., Ilmu Pakan Ternak Dasar, (Yogyakarta: Fak. Peternakan UGM, 1984).

280


makanan tambahan atau aditif sesuai kebutuhan ternak. Dengan demikian, upaya pengembangan ternak (khususnya domba) dapat dilakukan di wilayah manapun dan pada saat kapan pun, baik pada musim hujan ataupun musim kemarau pada saat rumput sulit didapatkan. Apabila hal ini dapat dilaksanakan, tentu akan meningkatan penghasilan keluarga, meningkatkan ketersediaan daging sebagai sumber gizi masyarakat, meningkatkan produksi pertanian melalui ketersediaan pupuk kandang, dan secara nasional akan meningkatkan pendapatan (income) negara sebagai hasil meningkatnya ekspor daging domba. Apa yang penulis suguhkan dalam tulisan ini terinspirasi dari hasil observasi dan penelitian kami di Grati Pasuruan Jawa Timur, di rumah salah seorang pengusaha ternak domba tanpa rumput. Harapan penulis mungkin usaha semacam ini bisa menjadi virus yang menggugah semangat untuk berusaha dan berkarya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa domba merupakan salah satu jenis ternak yang banyak dipelihara oleh petani, sebab secara geografis hewan tersebut banyak hidup di daerah persawahan, dan di situlah terdapat banyak ladang rerumputan yang memang makanan sehari-harinya. Di samping itu usaha ini sangat cocok dengan kondisi petani yang memiliki keterbatasan dalam permodalan, serta lahan 281


yang tidak terlalu luas. Usaha perternakan domba juga sangat membantu dalam upaya peningkatan modal petani (sebagai investasi) dan pupuk kandang yang dihasilkannya sangat berguna bagi peningkatan hasil produksi pertanian. Memelihara domba lebih digemari petani/ peternak karena risikonya lebih kecil daripada memelihara ternak yang lain (ayam atau sapi). Modal yang diperlukan juga tidak begitu besar dan penjualannya lebih mudah daripada ternak sapi, sehingga pada saat petani/peternak memerlukan modal yang tidak terlalu besar, dapat segera didapatkan dengan menjual ternak dombanya. Salah satu faktor pembatas di dalam usaha memelihara domba adalah ketersediaan pakan yang cukup, dan cara pemeliharaan yang masih sangat sederhana. Pada saat ini, pemeliharaan domba masih dilaksanakan sebagai usaha sampingan dengan skala pemilikan antara 2-5 ekor dengan teknologi sangat sederhana, sehingga pertumbuhan dan produk- tifitasnya masih rendah.15 Selama ini dengan usaha domba secara sampingan, petani cukup mengandalkan pakan 15

Musofie, dkk., “Pengaruh Perbaikan Pakan Pada Induk Domba Ekor Gemuk Terhadap Pertumbuhan Anak hingga Dipisah”, dalam Jumal llmiah Penelitian Temak Grati, Vol. 1, No. 1, edisi Juli, (1990).

282


ternaknya dari sisa-sisa hasil pertanian (misalnya batang jagung, daun ketela pohon, kacang atau kedelai) maka untuk keberhasilan pengembangan usaha ternak domba, masalah jaminan ketersediaan pakan tersebut harus menjadi pertimbangan utama. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya daya beli masyarakat, dan meningkatnya kesadaran terhadap kebutuhan gizi, mengakibatkan peningkatan kebutuhan pangan bergizi termasuk daging. Untuk menjawab kondisi tersebut, perlu dilaksanakan upaya pengembangan usaha ternak domba yang dikelola secara lebih intensif. Apabila di dalam usaha ternak domba kita hanya mengandalkan pakan hijauan (baik rumput atau rambanan),16 maka usaha tersebut akan menghadapi masalah pada saat musim kering (musim kemarau) di mana pada saat tersebut sulit didapatkan rumput atau rambanan. Di samping itu pengembangannya tidak akan dapat menyentuh daerah yang lebih luas lagi. Karena itu perlu diupayakan suatu formula (menu) pakan domba yang tidak lagi mengandalkan rumput segar sebagai satu-satunya pakan, seperti yang dilaksanakan oleh banyak peternak pada saat ini. Karenanya, formula menu sebagai alternatif pakan ternak tersebut yang penting harus tetap memenuhi 16

Istilah bahasa Jawa yang mengandung arti sebagian jenis dedaunan yang bisa dimakan hewan herbivora.

283


kebutuhan gizi dasar (karbohidrat, serat kasar, protein, lemak, dan vitamin) bagi ternak domba yang kita pelihara, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana yang kita harapkan. Dilihat dari segi efektivitas dan efisiensi waktu, cara pemeliharaan domba tanpa rumput (menggunakan pakan jadi) lebih mudah dibandingkan pemeliharaan domba dengan pakan rumput (pakan hijau-hijauan atau rambanan). Apalagi jika usaha ternak tersebut berskala besar dengan jumlah ternak yang cukup banyak, tentunya akan semakin merepotkan pemiliknya maupun penggembalanya, khususnya ketika mencari pakan ternak. Untuk mengetahui lebih jelas keuntungan memelihara ternak domba dengan rumput dan tanpa rumput (pakan jadi) dapat dilihat dalam tabel 2 sebagai berikut. Tabel 2 Perbedaan Keuntungan Memelihara Ternak Domba Dengan Rumput dan Tanpa Rumput

284


Pakan Jadi

an Rumput (Pakan Hijauan)

Hanya cocok untuk skala usaha kecil karena

tidak

memerlu-

kan

biaya

Mudah penyediaannya, baik untuk skala pembelian pakan. usaha kecil maupun besar, untuk waktu dan lokasi manapun.

Sulit dilaksanakan untuk skala usaha yang

apat dilakukan untuk usaha lebih besar, lebih karena

tidak

besar,

karena

sulit

penyediaan

pada pakannya.

bergantung

ketersediaan rumput (pakan hijauan). Tidak

menimbulkan

penyakit

cacing Kemungkinan terserang penyakit cacing, berat badan

sehingga pertambahan berat badan lebih sehingga pertambahan domba kurang cepat. cepat.

Kandang lebih kotor oleh sisa- sisa pakan Kandang lebih bersih, karena pakan dan dan

feses

yang

basah

sehingga

feses-nya kering sehingga tidak terlalu menimbulkan bau. menimbulkan polusi/bau.

___

3

_

2. Temuan di Lapangan

Dalam proses usaha ternak kambing dan domba tersebut ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan, untuk menghindari risiko yang paling buruk (rugi) sehingga hasil yang diharapkan dapat maksimal. Langkah-langkah yang harus diperhad- kan: a. Pemilihan Bibit

Pemilihan bibit ini menjadi faktor utama dalam proses pertumbuhan seekor kambing dan domba karena kalau salah memilih bibit akan berakibat fatal, yakni mengalami kerugian. Bibit yang baik, memiliki ciri-ciri antara lain: sehat, lincah, dan umur antara 6-10 bulan dengan berat 285


tubuh antara 15-20 kg. Dengan pemilihan bibit yang benar, berat badan domba dapat mencapai 0,15 kg perhari atau 4,50 kg perbulan, sementara jika pemilihan bibit kurang diperhatikan (tidak benar), kenaikan bobot badan domba hanya mencapai 0,020-0,030 kg perhari atau 0,6 kg perbulan. Namun dari sekian ciri-ciri tersebut, yang paling harus diperhatikan adalah kambing dan domba tersebut terbebas dari segala macam penyakit. Untuk menghindari kesalahan dalam memilih bibit, sebaiknya pemilihan bibit ternak domba menyesuaikan dengan pedoman peternakan, dengan umur antara 6-8 bulan dengan berat badan 15-20 kg. Pada awal pemeliharaan, bibit segera diberi obat cacing untuk memastikan bahwa domba tersebut terbebas dari berbagai penyakit cacing, sebab salah satu penyakit yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas daging adalah cacing. Untuk mengetahui bahwa ternak domba tersebut benar-benar terbebas dari penyakit cacing biasanya ditandai dengan keringnyafeces (kotoran yang dihasilkan). Sebaliknya apabila domba masih mengandung cacing, biasanya feces menggumpal dan basah sehingga kotor dan baunya sangat me- nyengat. Penyakit lain yang mesti diwaspadai adalah penyakit kulit yang bisa dilakukan dengan selalu memperhatikan bulu 286


domba, misalnya dengan mencukur dan memandikan. Memandikan itu pun tidak harus dilakukan setiap hari tetapi cukup sekali dalam sebulan. b. Kandang

Kandang ini juga sangat pen ting dalam proses perkembangbiakan karena memiliki beberapa fungsi, antara lain: (1) Melindungi ternak dari panas matahari, kedinginan, kehujanan, pencurian, dan lain-lain. (2)Memudahkan di dalam pemeliharaan, pemberian pakan, air minum, dan pengontrolan terhadap penyakit. (3)Memudahkan di dalam pengambilan kotoran. Kalau pada umumnya ternak kambing dan domba itu letak kandang berjauhan dengan rumah, maka dalam usaha ini kandang bisa diletakkan tidak terlalu jauh dengan rumah. Karena tidak menimbulkan bau yang kurang sedap. Dalam proses pembuatan kandang, menggunakan sistem kandang panggung, yang disekatsekat dengan ukuran 1,0 m X 1,10 m. Setiap sekat atau petak, diisi 3 ekor domba, dan masingmasing domba diberi tempat pakan dan minum masing-masing. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kandang berasal dari bambu dan kayu, sehingga biayanya relatif murah dan untuk 287


atap digunakan genteng atau alang-alang. c. Makanan

Pakan yang digunakan adalah pakan lengkap tanpa menggunakan rumput atau pakan hijauan. Pakan yang diperlukan sebanyak 1 kg perhari untuk setiap ekor domba dengan pemberian air minum secukupnya (kira-kira 1,5-2,5 liter perekor setiap hari). Sama halnya dengan manusia, tidak semua domba memiliki nafsu makan yang sama. Artinya, ada juga yang membutuhkan makanan tambahan (suplemen) sehingga dapat menambah nafsu makan domba tersebut. Nah, untuk menambah nafsu makan domba bisa dilakukan dengan memberikan zat aditif berupa jamu, dan perasan temu lawak (curcuma). Sedangkan untuk menyempurnakan pencemaan, dan mengurangi bau feces digunakan bakteri rumen yang fungsinya dapat mengurangi amoniaknya, yang dicampurkan pada makanan dengan takaran 1 kg untuk 400 kg pakan (ini bisa dilakukan paling tidak satu kali dan dapat diulangi apabila dianggap perlu). d. Perkembangbiakan

Untuk perkembangbiakan, masa pemeliharaan setiap periode adalah 4 bulan, sehingga setiap tahun dapat dilaksanakan 3 periode pemeliharaan. Yang harus dilakukan dalam perkembangbiakan 288


tersebut adalah melakukan penimbangan terhadap ternak domba, yang tujuanya adalah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan berat badan domba tersebut. Penimbangan pertama dilaksanakan pada saat pembelian bakalan dan dianggap sebagai berat awal. Penimbangan selanjutnya dilaksanakan setiap 2 minggu untuk mengetahui penambahan berat badan yang didapatkan. Hasil penambahan berat badan keseluruhan yang didapatkan dibagi menjadi 24 (jumlahpengamatan) merupakan rata-rata penambahan berat badan per ekor. (l) Penambahan berat badan harian Dengan penggunaan pakan jadi (tanpa rumput) menghasilkan pertambahan berat badan harian (PBBH) yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan pakan rumput (pakan hijauan). Untuk membandingkan hasil pertambahan berat badan harian dengan penggunaan pakan jadi vs pakan rumput (pakan hijauan) dapat dilihat dalam tabel 3 berikut ini. Tabel 3 Perbandingan Hasil Pertambahan Berat Harian Pakan Jadi dengan Pakan Rumput (Pakan Hijauan)

289


Perlakuan Pakan Jadi Pakan 17 Rumput

(2)

17

Hasil penimbangan dalam (kg) pada minggu ke

Rata-rata(kg)

Awal

2

4

6

8

10

12

14

16

19

20

22

24

27

27

29

31

34

1,86

30

1,0

20

Biaya pemeliharaan Sebagaimana yang sudah dikemukakan di muka bahwa pemeliharaan ternak domba dengan model seperti ini bisa diawali dengan tidak memerlukan modal/pembiayaan yang besar, dan sangat mudah dilakukan oleh semua orang bahkan sampai pada tingkatan masyarakat yang paling rendah (buruh tani). Terkecuali kalau usaha semacam ini sudah menjadi komoditas ekspor dalam par- tai besar, tentunya biaya yang dibutuhkan juga sangat besar. Sebagai gambaran modal awal untuk pembelian 1 ekor kambing, hanya membutuhkan biaya kurang lebih Rp.400.000,- biaya ini sudah termasuk pembelian bibit ternak domba dan biaya pemeliharaan sampai pada saat penjualan. Untuk mengetahui lebih jelas berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa keuntungan yang dihasilkan dapat tersaji dalam tabel 4 sebagai berikut. Tabel 4

Data tidak lengkap, tetapi untuk pemeliharaan selama 4 buian (16 minggu) menghasilkan berat kurang dari 30 kg.

290


Rincian Biaya dan Pendapatan Usaha Ternak Domba Tanpa Rumput Perekor No Uraian Jumlah Rp 1. -Biaya pembelian bakalan/bibit umur 6-8 bulan 250.000,Biaya kandang (Rp. 25.000,-/ekor/ 5 kali 5.0, peliharaan) -Biaya pakan (1 kg/hari/ekor) smp 75.000,120 hr @Rp,625, -Biaya obat cacing (Rp. 600,150.000/1 untuk 250 ekor) -Pembelian bahan 1.0, aditif 5.000,Tenaga kerja untuk pemberian pakan dan Jumlah modal yang dibutuhkan 336.000,2.

Masil penjualan domba (berat 30-35 kq) 18

3.

Keuntungan usaha (2-1)

420.000,83.400,-

Dari tabel tersebut, tampak bahwa dengan penggunaan pakan jadi, diperoleh keuntungan minimal Rp.83.400,-/ekor selama jangka waktu empat bulan atau sekitar Rp.20.000,-/ ekor/bulan. Keuntungan tersebut dapat lebih tinggi pada saat hari raya Idul Qurban, karena pada saat tersebut harga per-kg domba hidup dapat mencapai Rp. 17.000,- bahkan bisa lebih.

° Harga di atas adalah harga standar di pasaran pada umumnya, tetapi harga itu bisa menjadi tinggi pada saat pelaksanaan hari raya Idul Qurban, karena permintaan yang besar dari para konsumen sehingga keuntungannya pun bisa mencapai 2-3 kali lipat dari hari-hari biasa.

291

Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

e. Penyakit dan Pencegahannya

Sama seperti makhluk lainnya, hewan ternak kambing dan domba ini juga rawan dengan berbagai macam penyakit. Oleh sebab itu, sejak awal harus dilakukan tindakan preventif sehingga pada pertumbuhan berikutnya tidak mengalami penyakit. Salah satu penyakit yang sering menjangkiti hewan ini adalah cacing. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa ternak domba kita terbebas dari penyakit cacing, pada saat awal pemeliharaan perlu diberikan obat cacing yang kita berikan melalui mulut, dengan dosis 3-4 cc/ekor. Dua hari setelah pemberian obat cacing tersebut, biasanya feces yang dihasilkan oleh domba kita langsung kering, dan itu merupakan petanda bahwa di dalam tubuh domba tersebut tidak lagi mengandung cacing. Hal lain yang harus diwaspadai adalah kemungkinan terjangkitnya penyakit mata pada ternak kita, yang disebabkan oleh debu-debu yang berasal dari pakan yang kita berikan. Mungkin juga keadaan ini tidak terjadi, karena hal itu sangat bergantung pada daya tahan tubuh domba masing-masing. Jika hal itu terjadi, pengobatannya sangat mudah, yaitu dengan menggunakan air garam dapur beryodium yang disemprotkan ke mata ternak kita. Dalam waktu 3-4 hari ternak


akan sembuh kembali dan tidak akan terkena penyakit tersebut untuk yang kedua kalinya, karena sudah kebal. 19 Untuk mengurangi bau kotoran ternak domba, dapat dilakukan dengan memberikan zat aditif berupa bakteri rumen (saluran kotoran) yang dikemas dalam bentuk bubuk sebagai campuran pakan, atau micro organisme lain yang dikemas berupa cairan yang dapat dicampurkan ke dalam air minum. Zat aditif tersebut pada dasarnya adalah mempercepat penghancuran bahan pakan di dalam rumen, dan meningkatkan serapan pakan, sehingga meningkatkan konversi atau pembentukan daging pada ternak kita dan mengurangi pembentukan amoniak, sehingga mengurangi bau yang ditimbulkan oleh kotoran ternak kita. 3. Penutup

Dari apa yang tergambar di atas jelas bahwa usaha ternak kambing dan domba tanpa rumput menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan untuk menopang kebutuhan ekonominya, sehingga dalam suasana apa pun tetap bisa bertahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa keseriusan menjadi suatu hal 19

Pengalaman tersebut dibuktikan oleh bapak A.R. Afandy di Grati Pasuruan Jawa Timur.

294


yang wajib dimiliki oleh siapa pun yang akan mencoba, sebab tanpa keseriusan impossible usaha apa pun tidak akan dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Mudah-mudahan harapan penulis, tulisan ini menjadi virus yang dapat menebarkan semangat baru dalam berusaha dan berkarya yang pada giliranya akan ditemukan alernative-alternatif lain dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Harian Kampas. 21 /6/2003. Pengaruh Korupsi Pada Tingkat Kemiskinan Rakyat. Hasil Evaluasi Tim LPM IAIN Sunan Ampel Surabaya kerjasama dengan Dolog Jawa Timur, 2000. Dalam Evaluasi Jaringan Pengaman Sosial- Operasi Pasar Khusus Jawa Timur. Prospek Mendirikan Proyek Kemitraan Terpadu Pemeliharaan Domba. Dalam http:// wwn>. bi.go. id/sipuk/ Im/ ind/ domba/ pendahuluan.htm.,diakses 17 Juni (2003). Balai Informasi Pertanian Jawa Timur, 1990. Be ternak Kambing. Surabaya: Dinas Pertanian Jawa Timur. Mathius Mathius. I. W., 1991. “Pokok-pokok Pikiran Budidaya Kambing Domba di Pedesaan”. Dalam JumalPenelitian dan Pengembangan Pertanian oleh Badan Penelitian dan Pengem295


bangan Pertanian Jakarta, 4 (10). Departemen Pertanian, 1991. “Kita Sukses Berternak Domba”. Dalam LJptan, 2 (12). Tillman, dkk., 1984. Ilmu Pakan Ternak Dasar. Yogyakarta: Fak. Peternakan UGM. Musofie, dkk., 1990. “Pengaruh Perbaikan Pakan pada Induk Domba Ekor Gemuk terhadap Pertumbuhan Anak hingga Dipisah”. Dalam Jumal IlmiahPenelitian Ternak Grati, Vol. l,No. 1.

296

PEMBUATAN MESIN ULESAN DAN MESIN PILIN/TAMPAR PELEPAH POHON PISANS DI DESA SUKO KECAMATAN WRIN6INANOM KABUPATEN SRESIK Abdul Qolik

1. Analisis Situasi

Usaha kerajinan kecil yang menghasilkan barang seni terbuat dari pelepah pohon pisang banyak dijumpai di desa Suko, kecamatan Wringinanom, kabupaten Gresik yang berupa wadah tisu, tas ten- teng, keranjang mas, tempat koran yang dilapis dengan pelepah pisang, dan bahkan perabot rumah tangga yang berupa set meja kursi yang di kombinasi dengan pelepah pohon pisang, dan pelepah pohon pisang dikombinasikan dalam bentuk lembaranlembaran yang disusun dengan rapi, atau dalam bentuk dipilin menjadi tampar. Sebagai bentuk usaha ekonomi produktif, 297


tingkat produktivitas usaha ini relatif tinggi. Apalagi dengan adanya mitra usaha yang dapat menampung produk-produk kerajinan yang berkualitas untuk dijadikan komoditas ekspor, membuat pengrajin di daerah Suko ini semakin berupaya untuk meningkatkan produknya, baik kualitas maupun kuantitas produknya. Di desa ini selain adanya pengrajin didukung juga adanya ketersediaan bahan baku pohon pisang yang tumbuh ditanam di areal perkebunan dan pematang sawah/tambak yang dapat dipanen pada waktuwaktu tertentu. Pengrajin sudah berorientasi pasar. Komitmen atas pengembangan usaha relatif ringgi. Hal itu teramati dari keanekaragaman upaya untuk memberikan sentuhan pada produk yang dihasilkan, seperti mencoba menghasilkan berbagai jenis ukuran pilinan tampar, yaitu besar, kecil atau menengah, atau bahkan memilih bahan baku yang bermotif. Permasalahan pokoknya adalah sebagian proses produksi dilaksanakan secara tradisional, belum ada sentuhan teknologi, termasuk dalam mengules dan menampar pelepah pohon pisang, sehingga menyebabkan kualitas dan kuantitas produk rendah. Mengules dan menampar/pilin adalah pekerjaan yang memakan waktu jika 298

Pembuatan Mesin Ulesan dan Mesin Pilin/Tampar

dilakukan seeara manual. Oleh karena itu, masalah ini menjadi prioritas untuk dipecahkan dan ditangani agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, termasuk di dalamnya adalah keseragaman pilinan pada tampar yang dibuat. Penerapan teknologi terpilih yakni ditekankan pada lini produksi yang berupa pembuatan mesin ules dan mesin penampar/pemilin. 2. Spesifikasi Alat

Mesin Ulesan adalah berfungsi untuk menjadikan serpihan pelepah pohon pisang yang masih lembaran menjadi terpilin yang siap dipintal pada klos pengikal yang dipersiapkan untuk dipilin pada mesin penampar. Mesin ini terdiri dari tiang penyangga yang terbuat dari baja siku 40 x 40 x 4 mm, dengan dimensi tinggi 70 cm, lebar 20 cm, panjang 30 cm, poros putar 3/4 dim yang ditumpu dengan 2 bantalan poros seri P204, yang dilengkapi dengan pulei baja tuang diameter 180 mm. Maksimum putaran poros klos 650 rpm, dilengkapi pedal gas kecepatan putar. Mesin pemilin/tampar mesin pemilin tampar adalah berfungsi sebagai penyatu ulesan yang keluar dari klos pengikal yang dipasang pada rumah klos, kemudian ditarik oleh rol karet sebagai

299


penggerak jalannya tampar yang sudah terbentuk. Panjang atau pendeknya belitan tapar diatur melalui pengencangan atau pengendoran baut pengikat klos. Spesifikasi selengkapnya sebagai berikut: Dimensi rangka utama: pipa besi kotak 40 x 40 x 2 mm, lebar 90 cm, dan tinggi 60 cm, serta panjang 130 cm. Dimensi rumah klos: besi kotak 30 x 30 x 2 mm, panjang 58 cm, lebar 40 cm. Poros penggerak 3/4 dim, putaran akhir poros tergerak 140 rpm, yang diperoleh dari penurunan bertingkat 2 dengan menggunakan puli dari putaran penggerak utama motor. Motor penggerak 1/4 Hp, putaran 1400 rpm. 3. Potensi Mesin Ules dan Pilin

Jika dilihat secara fiingsional kegunaan mesin, maka mesin pilin tersebut sangat potensial digunakan dalam pengembangan berbagai jenis industri kerajinan basis serat. Selain yang utama digunakan untuk pengolahan pelepah pisang, mesin tersebut dapat digunakan untuk membuat tempat dari bahan lain seperti: a. Mendong, yang saat sekarang banyak digunakan sebagai variasi dalam industri furniture skala ekspor.

300

Pembuatan Mesin Ulesan dan Mesin Pilin/Tampar

b. Daun enceng gondok, yang banyak digunakan untuk kerajinan tas. c. Tapas atau sejenis bahan dari daun palma yang banyak digunakan untuk kerajinan tas dan topi di Bali. d. Serat rami dan agave, yang kini mulai dikembangkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan mesin pilin adalah preparasi awal bahan untuk ulesan dengan menggunakan mesin ules. Hal tersebut disebabkan untuk bahan berserat memerlukan tenaga yang khusus dan telaten dibandingkan pelepah pisang dan mendong.

301

TEKNOLOGI KERUPUK PADA INDUSTRI SKALA UKM Susinggih Wijana

1. Pendahuluan

Kerupuk merupakan salah satu produk pangan yang telah banyak diusahakan oleh industri kecil dan rumah tangga di Indonesia. Produk tersebut mempunyai kelebihan, dapat dikembangkan dengan berbagai bentuk dan aneka rasa sehingga mempunyai prospek yang tinggi untuk dikembangkan. Beberapa hal lain yang menunjang industri kerupuk dapat dikembangkan, karena produk ini tidak memerlukan investasi dan peralatan yang terlalu rumit, akan tetapi dapat dikembangkan secara bertahap. Mulai dari skala industri mikro dengan menggunakan peralatan dapur, dan bila telah berkembang dapat ditingkatkan dengan menggunakan peralatan TTG, dan selanjutnya berkembang dengan menggunakan mesin yang lebih modern. 302

Teknologi Kerupuk Pada Industri Skala UKM

Bila dilihat dari kualitasnya, produk kerupuk dapat diklasifikasikan menjadi berbagai tingkatan kualitas, mulai dari kerupuk kualitas rendah sebagai lauk untuk makan, hingga makanan camilan seperti halnya kerupuk puli dan kerupuk ikan. Hampir semua kerupuk mengandalkan bahan baku pada pari, baik dari tapioka atau bahan lain yang dapat diolah dari berbagai bahan, di antaranya adalah ubi kayu, ubi jalar, beras, sagu, terigu, tapioka, dan talas. Akan tetapi sebagian besar menggunakan pati dari tepung tapioka, karena di samping harga yang murah, mudah didapat, dan juga kualitasnya sangat bagus. 2. Aneka Jenis Kerupuk

Kerupuk adalah bahan pangan kering berupa lempengan tipis yang terbuat dari adonan yang bahan utamanya adalah pati. Pada umumnya pembuatan kerupuk adalah sebagai berikut: bahan berpati dilumatkan bersama atau tanpa bumbu, kemudian dimasak (direbus atau dikukus) dan dicetak berupa lempengan tipis yang disebut kerupuk kering. Sebelum dikonsumsi, kerupuk kering digoreng atau dipanggang terlebih dahulu. Untuk memperbaiki kualitas, biasanya ditambahkan ikan, telur dan daging sebagai bahan penyedap yang dapat digunakan pada pembuatan kerupuk. Sedangakan merica, bawang putih, bawang merah, dan garam merupakan bumbu utama. 303


Secara umum bahan yang digunakan dalam proses produksi kerupuk meliputi: umbi ubi kayu, garam, bawang putih, dan bubuk merica. Sedangkan peralatan yang digunakan meliputi: pisau dan telenan, kukusan, penggiling adonan, pembuat lembaran tipis kerupuk, gelang pemotong, pengering, wajan, dan tungku atau kompor. Tahapan proses pembuatan kerupuk secara umum meliputi: persiapan bahan, pembuatan adonan, pencetakan dan pengukusan, pendinginan, pengeringan, dan penggorengan. a. Kerupuk Puli

Kerupuk puli adalah sejenis kerupuk yang dibuat dari beras sebagai bahan utama, dan bahanbahan lainnya sebagai penyedap. Kerupuk puli lebih banyak digunakan sebagai produk makanan atau camilan, jarang digunakan untuk lauk pauk. Bahan yang digunakan meliputi: betas (1 kg); udang saih kering (0,1 kg); bawang putih (50 gram); garam (40 gram); merica (20 gram); dan minyak goring plus gula (20 gram). Peralatam (1) Penggiling nasi, di mana alat ini digunakan untuk menggiling nasi sehingga menjadi adonan yang dapat dicetak. Pada usaha rumah tangga, adonan dapat dibuat dengan menumbuk nasi di dalam lesung. 304


(2) Wajan untuk penggorengan. (3) Pisau dan talenan. (4) Panci, alat ini digunakan untuk memasak beras menjadi nasi Carapembuatan: (1) Pencucian dan pemasakan beras. Beras dicuci hingga air bilasannya agak jernih. Setelah itu dimasak sampai menjadi nasi. Setiap 1 kg beras dimasak dengan 2 liter air. (2) Penyiapan bumbu. Bumbu yang digunakan adalah udang saih kering, bawang putih, garam, dan gula. Setiap 1 kg beras memerlukan 50 gram bawang putih, 50 gram udang saih kering, 20 gram gula pasir halus, dan 20 gram garam. (a) Udang masih kering disanghai sampai kering tapi tidak sampai gosong. Kemudian udang digiling atau diblender sampai halus. (b) Gula pasir digiling atau diblender sampai halus. (c) Bawang putih dan garam digiling sampai halus, kemudian dicampur dengan udang dan gula pasir yang sebelumnya telah diha- luskan. Campura ini disebut dengan bumbu kerupuk. (d)Pemberian bumbu dan penggilingan. Nasi yang baru masak dan masih panas dicampur sampai rata dengan bumbu kerupuk. Setelah itu, nasi digiling atau ditumbuk sampai menjadi adonan yang rata dan halus. Hasil yang diperoleh 305


disebut adonan kerupuk. (3) Pembentukan dodolan dan penjemuran. (4)Adonan tersebut dibentuk seperti silinder (panjang 20 cm dan diameter 6 cm) yang disebut dodolan mentah. (5) Dodolan mentah diangin-anginkan sampai setengah kering dan dapat diiris. (6)Pengirisan dodolan. Dodolan yang telah dianginanginkan tersebut diiris-iris dengan ketebalan 2-3 mm. Hasil pengirisan ini disebut dengan kerupuk puli basah. (7)Penjemuran kerupuk puli basah. Kerupuk puli basah dijemur dan dikeringkan dengan alat pengering sampai kadar air di bawah 9 %. Hasil pengeringan ini disebut kerupuk puli kering. (8)Pengemasan. Kerupuk puli kering dikemas di dalam kantong plastik atau di dalam kotak kaleng yang tertutup rapat. (9)Penggorengan. Kerupuk puli kering yang akan dikonsumsi harus digoreng sebelum dikonsumsi. Penggorengan dilakukan di dalam minyak panas dengan suhu 170°c dengan menggunakan wajan. b. Kerupuk Udang atau Ikan

Ikan merupakan bahan makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat selain sebagai komoditi ekspor. Ikan cepat mengalami proses pembusukan dibandingkan dengan bahan makanan lain. Bak- teri 306


dan perubahan kimiawi yang ada pada ikan mad, menyebabkan pembusukan. Mutu olahan ikan sangat tergantung pada mutu bahan mentah- nya. Tanda ikan yang sudah membusuk: mata suram dan tenggelam; sisik suram dan mudah lepas; warna kulit suram dengan lendir tebal; insang berwarna kelabu dengan lendir tebal; dinding perut lembek; dan warna keseluruhan suram dan berbau busuk. Sedangkan tanda ikan yang masih segar: daging kenyal; mata jernih menonjol; sisik kuat dan mengkilat; sirip kuat; warna keseluruhan termasuk kulit cemerlang; insang berwarna merah; dinding perut kuat; dan bau ikan segar. Ikan merupakan sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat, mudah untuk mendapatkanya dan harganya murah. Namun ikan cepat mengalami pembusukan. Oleh sebab itu pengawetan ikan perlu diketahui semua lapisan masyarakat. Pengawetan ikan secara tradisional bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam tubuh ikan, sehingga tidak memberikan kesempatan bagi bakteri untuk berkembang biak. Untuk mendapatkan hasil awetan yang bermutu tinggi diperlukan perlakuan yang baik selama proses pengawetan ikan, seperti: menjaga kebersihan bahan dan alat yang digunakan, menggunakan ikan yang masih segar, serta gara yang bersih. Ada bermacam-macam cara pengawetan ikan, 307


antara lain dengan cara: penggaraman, pengeringan, pemindangan, pengasapan, peragian, dan pendinginan ikan. Nilai gizi ikan seperti bisa dilihat pada tabel 1. Tabel 1 Nilai Gizi Ikan (Per 100 gram) NO . 01.

KOMPONEN Air

KANDUNGAN 76 gram

02. 03.

Protein Lemak

17 gram 4,5 gram

04.

Mineral

2,52 gram

05.

Vitamin

4,50 gram

Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa ikan mempunyai nilai protein tinggi, dan kandungan lemaknya rendah sehingga banyak memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh manusia. Manfaat makan ikan sudah banyak diketahui orang, seperti di negara Jepang dan Taiwan ikan merupakan makanan utama dalam lauk sehari-hari yang memberikan efek awet muda, dan harapan hidup lebih tinggi dari negara lainnya. Pengolahan ikan dengan ber-' bagai cara dan rasa menyebabkan orang mengonsumsi ikan lebih banyak. Kerupuk udang atau ikan adalah produk makanan kering yang berasal dari udang atau ikan yang dicampur dengan tepung tapioka atau tepung terigu. Limbah kulit dan kepala udang dapat digunakan untuk bahan pembuat petis dan 308


terasi. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk ikan terdiri dari: (1) Udang segar 3A % (2) Tepung terigu 3 kg. (3) Tepung tapioka V4 %• (4) Bawang putih 60 gram (12 siung). (5) Garam dapur 3 sendok makan. (6) Bleng 3 sendok makan. Alat yang digunakan dalam pembuatan kerupuk udang terdiri dari: (1) Baskom. (2) Dandang. (3) Alat penghancur bumbu (cobek). (4) Pisau. (5) Tampah (nyiru). (6) Kompor. (7) Loyang. (8) Sendok kayu. (9) Sendok makan. Sedangkan tahapan pembuatan adalah: (1) Kupas udang, kemudian buang kepala dan kulitnya. Selanjutnya cuci dengan air bersih. (2) Tumbuk udang sampai halus. (3)Haluskan bawang putih dan garam, kemudian campurkan dengan udang yang telah dihalus- kan. Aduk-aduk dan remas-remas sampai adonan 309


bercampur menjadi satu. (4)Larutkan bleng dengan air panas, kemudian campurkan dengan adonan tadi. (5)Setelah tercampur rata, tambahkan tepung terigu, tepung tapioka dan air. Aduk-aduk adonan sampai kental. (6)Tuangkan adonan ke dalam loyang, kemudian kukus sampai matang lalu dinginkan. (7)Iris-iris adonan dengan tebal 0,1 s/d 0,2 mm, kemudian jemur sampai kering; Tabel 2 Komposisi Kerupuk Ikan dan Udang (Per-100 gram) NO. 01.

KOMPONEN Air Karbohidrat

KANDUNGAN 16,6 - 12,0 gram 65,6 - 68,0 gram

Protein

16,0 - 17,2 gram

04.

Lemak

0,4 - 0,6 gram

05.

Vitamin A

0 - 50,0 (lU)

06.

Vitamin B-1

0,04 mgr

02. 03.

310


c. Kerupuk Noodle/Uyel

Kerupuk ini disebut juga kerupuk Bandung, berbentuk seperti mie instant karena dalam proses pembuatannya menggunakan tekanan tinggi, dilewatkan pada lubang kecil, dan di belok-belokkan. Kelebihan dari kerupuk ini adalah dari bahan yang sedikit menjadi produk jadi yang banyak, akan tetapi memerlukan alat proses yang cukup seperti pada gambar. 3. Standar Kualitas Kerupuk

Kualitas kerupuk yang diperdagangkan secara resmi diatur oleh pemerintah tentang persyaratan minimal yang harus dipenuhi, seperd disajikan pada tabel 3, sedangkan khusus untuk kerupuk yang mengandung (diperkaya) protein yang berasal dari ikan atau udang standar mutunya seperd disajikan pada tabel 4. Selain standar mutu yang telah ditentukan seperti pada tabel 3 dan 4, produk kerupuk ddak diperbolehkan mengandung bahan pengawet seperti Borak, karena pada prinsipnya bila kadar air kerupuk tidak melebihi 12 % produk tersebut relatif tahan lama hingga berbulan-bulan jika dikemas dalam plastik yang tertutup rapat. Tabel 3 Syarat Mutu Kerupuk Menurut SII No. 0272- 90

311

Model-Model Pemberdayaan Masyarabat No KRITERIA

PERSYARATAN

1. Keadaan: Bau Rasa Wama

Kerupuk tak bersumber protein

Kerupuk bersumber protein

Normal Normal Normal

Normal Normal Normal

Minimal 95 Minimal 95 2. Keutuhan (% bib) 3. Benda-benda asing, serangga, dan potongan-potongannya. Tidak ternyata Tidak ternyata 4. Kadar air (% bib) Maksimal 12 Maksimal 12 5. Abu tanpa garam (% bib)

Maksimal 1 -

6. Protein (% bib)

Maksimal 1 Minimal 5

Tabel 4 Syarat Mutu Kerupuk Udang dan Ikan Standar Mutu 1

KARAKTERISTIK Kadar Air (%), Maksimum Kadar Protein (%), Minimum Kadar Abu (%), Maksimum Benda Asing (%), Maksimum Bau

Standar Mutu 2

Udang

Ikan

Udang

Ikan

12,0

12,0

12,0

12,0

4,0

5,0

2,0

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0 Khas

1,0 Khas

1,0 Khas

1,0 Khas

TTG DALAM PENGEMBANGAN UKM-KERAJINAN DI JAWA TIMUR Susinggih Wijana

312

1. Pendahuluan

Industri kerajinan di Indonesia pada saat sekarang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Sebagai contoh, usaha kerajinan kayu bagi masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di daerah pariwisata umumnya merupakan usaha yang telah lama ditekuni dan merupakan usaha turun temurun dari generasi sebelumnya. Sentra kerajinan kayu dari daerah kunjungan wisata yang menonjol antara lain dari Bali, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Papua dan Nusa Tenggara. Barang-barang kerajinan kayu tersebut diminati oleh wisatawan asing yang berkunjungke Indonesia. Malahan ada beberapa produk mainan yang sudah diekspor ke manca negara,

313


meskipun secara volume dan nilai ekspor belum dapat bersaing dengan volume dan nilai ekspor komoditi andalan yang lainnya, baik di sektor migas maupun non-migas. Khususnya barang- barang ekspor Indonesia di luar non-migas yang berbahan kayu, lebih didominasi oleh ekspor kayu lapis dan kayu olahan lainnya. Oleh karena itu, data ekspor yang khusus kerajinan kayu dari BPS belum dapat diobservasi secara langsung, karena masih dikaitkan dengan ekspor barang-barang dari kayu lainnya. Dengan melihat prospek pengembangan usaha kerajinan kayu yang baik tersebut disertai pertimbangan local content dari produknya yang tinggi, serta banyaknya pertimbangan tenaga kerja yang dibutuhkan, cukup menjadi pertimbangan bagi perbankan untuk membiayai sektor usaha kecil dimaksud. Selain produk kerajinan kayu, di Indonesia banyak ditemui industri kerajinan basis pertanian yang lain seperti halnya kerajinan dari tempurung kelapa (P. Tonduk, Raas), kerajinan enceng gondok (Lamongan), mendong (Malang), dan kerajinan tikar (P. Bawean). Pro- duk-produk kerajinan tersebut sangat potensial dikembangkan dengan mengikuti pola pengembangan yang terjadi pada kerajinan basis kayu.

TTG dalam Pengembangan UKM-Kerajinan di Jawa Timur

Dalam upaya pengembangan industri kerajinan tersebut pemerintah telah memfasilitasi melalui berbagai program. Salah satu program yang intensif adalah adanya Program Kemitraan Terpadu. Pada program tersebut jaminan keamanan dari pembiayaannya dapat ditingkatkan dengan melibatkan peranan pemasaran, bantuan teknis produksi, bantuan pengadaan bahan baku, dan penyediaan jaminan tambahan dari Perusahaan Mitra Usaha Besar yang menjadi mitra kerjanya. Disamping itu, tentu peran pihak perusahaan Penjamin Kredit juga cukup potensial untuk dimanfaatkan. Bahan baku kayu bagi industri kerajinan dapat dikatakan hampir tidak mempunyai batasan jenis dan ukuran, bahkan limbah kayu pun dapat dimanfaatkan sehingga secara nasional pengembangan usaha ini akan memberikan dampak positif terhadap kenaikan efisiensi sumber daya alam Indonesia dan Jawa Timur pada khususnya Dengan tulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk: (a) Memberikan informasi bagi perbankan mengenai model kemitraan yang layak untuk di biayai, khususnya usaha kerajinan kayu. (b) Memberikan informasi dan acuan yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil maupun usaha besar yang berminat mengembangkan kemitraan usaha kerajinan kayu.

319


2. Perkembangan UKM di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai wilayah hutan penghasil aneka kayu yang cukup luas. Hasil produksi hutan Indonesia merupakan produk unggulan komparatif di mana sebagian besar hasil produksi hutan berupa kayu dan produk agro lain dalam segala bentuknya di ekspor ke manca negara. Indonesia juga merupakan penghasil devisa unggulan sektor non-migas. Sebagai referensi, data statistik industri dan perdagangan tahun 1998 menunjukkan perkembangan volume dan nilai ekspor barang-barang dari kayu seperti terlihat pada tabel 1 di bawah ini. Tabel 1 Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor BarangBarang dari Kayu di Indonesia

320

TTG dalam Pengembangan UKM-Kerajinan di Jawa Timur Jenis Barang

Tahun

Volume/ton

Nilai/USD

Plywood,

1993

6.488748,12

4.585.604,47

triplek,

1994

6.192.426,98

4.125.224,85

verners, wood worked

1995

5,740.009,92

3.826.965,36

1996

5.321.971,06

3.991.449,03

1997

5.321.971,06

3.742.789,22

1998 (Juli)

2.997.740,56

1.287.102,97

1993

512.402,08

534.411,35

1994

703.147,20

707.656,35

1995

638.498,21

836.051,29

1996

632.476,46

851.361,29

1997

574.811,65

711.820,79

1998 (Juli)

263.438,64

283.864,20

Barang-barang kerajinan kayu

Pada tabel 1. tampak belum dapat memberikan informasi mengenai volume dan nilai ekspor kerajinan kayu, sehingga belum dapat dijadikan patokan menilai perkembangan peluang usaha kerajinan kayu. Untuk itu perlu di lihat juga perkembangan produksi dari kerajian kayu daerah setempat. Sebagai contoh dapat dilihat perkembangan industri kerajinan kayu di daerah Bali, menurut data Kanwil Deperindag Propinsi Bali nilai ekspor kerajinan kayu {wood craft) tahun 1993-1997 seperti terlihat pada tabel 2. Dengan metoda linear didapat perkiraan pertumbuhan ekspor seperti terlihat pada tabel 3. Tabel 2 321


Perkembangan Nilai Ekspor Kerajinan Kayu Propinsi Bali Tahun 1993-1997 Tahun

Nilai/USD

1993 1994 1995 1996 1997

35,306,000 40,443,000 61,910,000 64,500,000 86,881,000

Tabel 3 Perkiraan Pertumbuhan Ekspor Kerajinan Kayu Propinsi Bali Tahun 1998-2000 Tahun 1998 1999 2000 2001 2002

Nilai/USD 94,954,100 106,670,800 118,387,500 130,104,200 141,820,900

Kecenderungan perkembangan industri kerajinan kayu tersebut menunjukkan kecenderungan produksi yang meningkat, dengan perkataan lain usaha tersebut berkembang dengan baik. Ini berarti bahwa peluang usaha kerajinan kayu utamanya untuk ekspor masih terus berkembang dan mempunyai prospek yang baik. Perkembangan tersebut akan lebih baik apabila diimbangi dengan pengembangan bentuk dan aneka desain kerajinan yang berbasis pada kayu.

322


3. TTG Penunjang UKM-Kerajinan

Sarana produksi yang kebanyakan digunakan oleh UKM kerajinan adalah mesin dan peralatan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan kayu dalam setiap tahapan sebagai berikut: a. T ahap penyiapan bahan baku kayu umumnya menggunakan mesin potong kayu (band saw) dan alat pengering {dry kliti). b. Tahap pembentukan dibantu oleh band saw kecil dan mesin potong handy seperti gergaji dan pahat. c. Tahap pembentukan halus atau pengukiran dengan menggunakan pahat. d. Tahap penghalusan biasanya menggunakan amplas dan banyak menggunakan tenaga manusia. e. Tahap finishing biasanya dibantu dengan mesin semprot cat dan kuas untuk mewarnai. f. Tahap pengepakan untuk keperluan pengirim- an. Selain peralatan di atas yang sifatnya umum, untuk kerajinan kayu dan bambu diperlukan juga berbagai alat yang sifatnya spesifik, dan dalam pengadaannya sulit didapatkan di pasaran. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang selama ini komitmen dengan pengembangan UKM, terutama yang kaya akan inovasi alat dan mesin yang dapat menunjang UKM kerajinan di Indonesia. Beberapa peralatan lain yang diperlukan dalam industri kerajinan antara lain: a. Mesin pelintir (ulesan) untuk bahan pelepah pisang, mendong, daun enceng gondok dan 323


bahan berserat lain. b. Mesin pembuat tampar (double atau triple) untuk membuat tampar dari bahan berserat yang telah mengalami pelintiran. c. Mesin poles tusuk gigi dari bambu. d. Mesin pembuat kawat perak untuk kerajinan perak. e. Mesin cetakan industri kerajinan tembaga dan kuningan, dll. Bentuk bangunan produksi dan ukurannya bervariasi, tergantung pada jenis produk yang dibuat, ada yang memanfaatkan ruang di rumah, tetapi ada juga yang membuat bangunan khusus berbentuk gudang. Ketersediaan listrik bagi peralatan dan penerangan merupakan sarana yang sangat menunjang proses produksi kerajinan kayu. Dalam hal finishing menggunakan cat/pli- tur, umumnya proses produksi memerlukan rak- rak tempat pengeringan. Jenis dan jumlah mesin/ peralatan yang diperlukan tentu saja tergantung pada jenis produk dan skala produksinya, dan umumnya peralatan tersebut dapat diperoleh di dalam negeri. 4. Model Pemberdayaan UKM Kerajinan

Hingga saat ini pemerintah telah meluncur- kan berbagai program pembinaan bagi UKM kerajinan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas. Hal tersebut terutama dengan diberlakukannya 324


perdagangan global yang menuntut pembinaan manajemen bagi UKM di Indonesia, yang sebagian besar masih rentan terhadap persaingan internasional. Salah satu model kemitraan yang digulirkan adalah kemitraan terpadu, yang melibatkan perusahaan inti (swasta/eksportir), UKM kerjainan, dan peran pemerintah melalui pembinaan koperasi. Kemitraan antara perajin/kelompok tani/koperasi dengan perusahaan mitra, dapat dibuat menurut dua pola yaitu: a. Perajin yang tergabung dalam kelompokkelompok tani mengadakan perjanjian kerjasama langsung kepada Perusahaan Perkebunan/Pengolahan Eksportir. Bila dibuat gambar seperti di bawah ini. KOPERASI

Petani Kelompok Tani/Usaha Kecil

/\

Perusahaan Inti

Dengan bentuk kerjasama seperti ini, pemberian kredit yang berupa KKPA kepada perajin plasma dilakukan dengan kedudukan koperasi sebagai Channeling stgent, dan pengelolaannya langsung ditangani oleh Kelompok tani. Sedangkan 325


masalah pembinaan harus bisa diberikan oleh Perusahaan Mitra. b. Perajin yang tergabung dalarn kelompokkelompok perajin, melalui koperasinya mengadakan perjanjian yang dibuat antara koperasi (mewakili anggotanya) dengan perusahaan perkebunan/pengolahan/eksportir. Bila digambar seperti di bawah ini.

Dalam bentuk kerja sama seperti ini, pemberian KKPA kepada perajin plasma dilakukan dengan kedudukan koperasi sebagai Executing Agent. Masalah pembinaan teknis produksi/ pengelolaan usaha, apabila tidak dapat dilaksanakan oleh pihak Perusahaan Mitra, akan menjadi tanggung jawab koperasi. Adanya model kemitraan terpadu seperti yang diuraikan di atas sangat bagus untuk mengembangkan UKM kerajinan yang ada di Indonesia, karena peran pembinaan akan dilakukan bersamasama oleh pemerintah dan pelaku ekspor atau industri inti yang langsung berkepentingan dengan perkembangan UKM kerajinan.

326


5. Potensi dan Kendala Pengembangan UKM Kerajinan

Dari berbagai jenis aneka kerajinan yang tersebar di berbagai daerah, seperti halnya furniture berbasis pelapah pisang dan perak (Gresik), furniture kayu jati (Probolinggo), kerajinan mendong (Malang), kerajinan enceng gondok (Lamongan), tempurung kelapa (P/Tonduk Raas), kerajinan tas dan topi dari tapas (Kangean), kerajinan kayu seni (Blitar), dan Onyx (Tulungagung) menunjukkan peluang pengembangan industri kerajinan di propinsi Jawa Timur. Pada dasamya desain dan bahan baku kerajinan kayu Indonesia bersifat spesifik, sehingga umumnya pesaing datang dari dalam negeri, bukan dari luar negeri. Persaingan dalam negeri ini umumnya usaha kecil juga, sehingga karakteristik usaha di sektor ini antara lain adalah: a. Mitra UK tidak mempunyai kemampuan ekspor langsung, tetapi melalui eksportir. b. Dalam hal desain yang sama, baku mutu produk agak sulit untuk diterapkan, sehingga pe- sanan dalam jumlah besar agak sulit untuk dipenuhi. c. Banyak di antara eksportir adalah orang asing yang langsung membawa desain sendiri yang diminati konsumen luar negeri, sehingga produk yang dihasilkan menjadi tidak spesifik lagi dan kehilangan sebagian keunggulan kompe- titifnya 327


dalam jangka panjang, dan kondisi ini secara nasional tidak menguntungkan d. Karena eksportir (terutama orang asing) dapat berhubungan secara langsung dengan mitra UK, maka jika di antara Mitra UK tidak ada ikatan persatuan yang kuat bargainingposition menjadi melemah. Faktor karekteristik usaha kerajinan tersebut di atas perlu dikaji lebih mendalam apabila pemerintah daerah ingin mengembangkan sektor UKM kerajinan dimaksud. Selain itu juga perlu ditata strategi pembinaan/pendampingan yang melibatkan multisektor, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara menyeluruh. 6. Karaktersitik UKM Kerajinan

Ada beberapa karakteristik umum yang dapat dicermati dalam mengembangkan UKM kerajinan di Indonesia, di antaranya adalah: bentuk produk, desain produk, tingkat ketrampilan, bahan baku dan pembantu, dan proses produksi secara umum. a. Bentuk Produk Secara umum jenis produk kerajinan kayu terdiri dari 2 jenis, yaitu: art product (sebagian besar pengerjaan tangan/seni), mass product (sebagian besar pengerjaan mesin dan seni). Jenis-jenis pokok produk kerajinan kayu tersebut bentuk dan 328


jenisnya sangat variatif dengan jumlah yang relatif banyak. Jenis-jenis

329


produk tersebut ada yang berbentuk binatang, bunga-bungaan, buah-buahan, ikanikanan, perabot rumah tangga, aksesoris, mainan anak, dan jenis lainnya. Dari sisi fungsinya dapat dibedakan dua jenis, yaitu untuk barang seni (pajangan) dan barang seni sekaligus fungsional seperti untuk perabotan rumah tangga. b. Desain Produk Desain produk kerajinan kayu memerlukan inovasi dan kreativitas yang dinamis, karena dari waktu ke waktu desain produk kerajinan kayu sangat cepat berubah sesuai dengan selera pasar, khususnya dengan pasar orientasi ekspor. Desain kerajinan kayu dengan tujuan ekspor bisa berasal dari order importir atau atas kreativitas seniman/ pengrajin kayu lokal. Dalam model pembinaan Program Kemitraan Terpadu, jenis produk kerajinan kayu yang diproduksi sebaiknya adalah mass dan art product berbentuk binatang (kodok), dan alat rumah tangga (kursi matahari dan cermin), dan lain- lain produk cinderamata yang bercirikan khas kedaerahan di Indonesia. c. Ketrampilan UK Kerajinan Kayu Ketrampilan UK Kerajinan Kayu memproduksi kerajinan kayu yang umumnya diperoleh secara turun temurun dari orang tua maupun tetangga di sekitarnya, tetapi ketram-


pilan menciptakan desain baru hanya dimiliki oleh orang/seniman tertentu. Karenanya, ketrampilan memproduksi dan finishing UK Kerajinan Kayu tidak perlu diragukan lagi, tetapi yang perlu diperhatikan adalah kemampuan menciptakan desain baru yang memenuhi selera konsumen. Kerja sama dengan Dewan Kerajinan serta Rumah Desain perlu dikembangkan untuk menciptakan alternatif produk yang lebih baik dan mempunyai prospek pasar yang lebih menguntungkan. Di samping itu perlu diinformasikan pada UK Kerajinan Kayu tentang perlunya memperhatikan dan mendaftar- kan hak paten desain baru. d.

Bahan Baku dan Bahan Pembantu Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan berbagai macam jenis produk kerajinan kayu diantaranya adalah kayu sengon, jabon, dan jati. Sumber bahan baku tersebut didapatkan

secata lokal atau didatangkan dan luar da-


erah.Bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatan berbagai macam jenis kerajinan kayu terdiri dari berbagai jenis cat tembok, pe- warna, dan senur. e. Proses Produksi Proses pembuatan kerajinan kayu merupakan gabungan proses mekanik (pemotongan dan pemolaan kayu), dan pengerjaan seni tradisional (pembentukan produk jadi secara manual). Kerajinan kayu yang dihasilkan merupakan hasil kerajinan yang mempunyai kandungan seni (art) dan fungsional. Dalam proses pembuatannya dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu; pemotongan kayu gelondongan, pemotongan kayu sesuai dengan ukuran model produk, pembentukan model- model produk dengan mesin bubut, pengukiran (pembentukan produk jadi), pengamplasan, pewaman danfinishing. Aliran proses pembuatan berbagai macam jenis kayu tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. Gambar 1 Tahapan Proses Pembuatan Kerajinan Kayu

332


7.

Manfaat Pengembangan UKM Kerajinan

Melihat kenyataan sejarah yang menunjukan bahwa adanya krisis ekonomi pada tahun 1998 menyebabkan banyaknya industri manufakur yang mengalami kebangkrutan, dan kemampuan bertahan dari UKM hingga kini maka pengembangan UKM kerajinan di Indonesia umumnya dan wilayah Jawa Timur khususnya, maka sangat relevan untuk dikembangkan. Ada beberapa manfaat industri kerajinan 333


kayu bagi daerah setempat berupa: peningkatan pendapatan daerah/retribusi; penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat; peningkatan pengembangan usaha di bagian hulu dan hilir sebagai multiplier effect yang positif seperti terhadap pengembangan industri parawisata dan pemanfaatan limbah kayu; peningkatan pendapatan para pengusaha kerajinan kayu; dan peningkatan pembangunan daerah. Secara nasional industri kerajinan kayu yang bersifat padat karya dan banyak memanfaatkan limbah akan membantu usaha pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan hasil hutan berupa kayu. Dalam hal produk kerajinan kayu diekspor, maka secara nasional industri dimaksud akan menambah devisa nasional dan membantu mempromosikan pariwisata.

8.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa UKM kerajinan di Indonesia mempunyai prospek yang sangat baik untuk dikembangkan pada era perdagangan global saat sekarang, karena kerajinan mempunyai karakteristik khas daerah yang tidak dapat direproduksi oleh pesaing luar negeri. Persaingan yang paling besar dalam pengembangan UKM kerajinan adalah persaingan antar334


UKM (bukan dari luar negeri). Oleh sebab itu, diperlukan upaya pemberdayaan sikap mental kewirausahaan, dan pembinaan kerja sama ke arah asosiasi dengan model kemitraan terpadu. Perlunya inventarisasi dan produk Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk memenuhi berbagai kebutuhan mesin dan peralatan yang belum diproduksi oleh industri peralatan (belum ada di pasaran), karena setiap jenis produk kerajinan memerlukan sarana pengolahan yangt berbeda-beda. Perguruan Tinggi di Jawa Timur yang mempunyai inovasi TTG mempunyai peluang yang cukup besar untuk bersinergi dengan UKM kerajinan dan pemerintah daerah dalam pengembangan UKM di Indonesia pada umumnya, dan Jawa Timur pada khususnya.

335

Bagian VI

j ■

MODEL PEN6EMBAN6AN MASYARAKAT PEDESAAN M. Yohya Mansyur

Berdasarkan laporan Philip H. Combs dan Manzoor Ahmed (1985: 41-174), tipologi pengembangan masyarakat ada empat model pendekatan, yaitu model: pendekatan penyuluhan; pendekatan pelatihan; pendekatan koperasi swadaya; dan pendekatan pembangunan terpadu. Tipologi yang dikemukakan oleh Combs dan Ahmed ini merupakan contoh-contoh dari model pengembangan masyarakat di luar negeri. Adapun contoh-contoh tipologi pengembangan masyarakat pedesaan tentang desa tertinggal, diambil- kan dari laporan Prof. Dr. Mubyarto (1994), sebagai percontohan pembangunan pedesaan di dalam negeri.

Modef-Modef Pemberdayaan Masyarakat Bagian akhir dari pembahasan bab ini dikemukakan gagasan ripologi pengembangan masyarakat pedesaan.

1. Contoh Model Pengembangan Masyarakat Luar dan Dalam Negeri a. Contoh Model Pengembangan Masyarakat Luar Negeri 1) Pendekatan Penyuluhan

(a) Model Konvensional Dengan beberapa modifikasi pada tiap negara, model ini mempunyai ciri-ciri umum: Tujuanyang dicapair. *) "Tujuan utama, menggairahkan dan membantu kaum tani meningkatkan produksi dengan menerapkan cara-cara kerja teknis yang sempurna. *) Tujuan lain, diikhtiarkan memperbaiki kesejahteraan keluarga penduduk pedesaan dengan memberi pendidikan kesejahteraan rumah tangga kepada kaum ibu. *) Tujuan lain lagi ialah membina kaum petani muda yang modern dengan mendirikan klub pemuda gaya 4-H, yaitu kelompokkelompok pemuda pedesaan yang menyediakan pendidikan dalam bidang 340

Model Pengembangan Masyarabat Pedesaan

pertanian dan ilmu rumah tangga. (4-H artinya: Head/Kepala; Heart/Hati; Hand/Tangan; dan Health /Kesehatan). Golongan sasaran. Kelompok sasaran utama dan semula adalah kaum tani. Selanjutnya, para wanita (para istri petani) dan anak muda (termasuk yang dewasa). Akan tetapi yang diutamakan kaum tani yang berladang atau berlahan, berjiwa progresif, di wilayah geografis tertentu, dengan budidaya tanaman tertentu. Organisasi dan struktur Orgmsasi biasanya dikaitkan dengan dinasdinas pertanian. Adapun strukturnya sebagai berikut: Tabel I Garis Komando Dinas Penyuluhan di Kenya, Nigeria, dan India. Kenya! Nigeria 1

India 3

341


Keterangan: 1. E.R. Watts, “Agricultural Extension in Embu District of Kenya”, dalam Journal of Rural Development, (1969), p. 69. 2. James M. Kincaid, Jr., Strategies for Improvement of AgriculturalExtension Work and Non- Degree Agricultural 'Training in Nigeria, CSNRD-13, (East Lansing: Michigan State University, September 1968), p. 18. 3. Dosald C. Green, Relating Education and Training to Agricultural Development, ICED Background Paper No. 2 (Essex, Conn, May, 1972). 342


* Sumber: Philip H. Comba & Manzoor Ahmed, NLemerangi Yjimiskinan di Pedesaan ISAelahd Pendidikan Non-Formal, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), him. 45. Tenaga keif a Tenaga kerjanya, terutama terdiri dari karyawan yang telah memperoleh pendidkan dasar pertanian atau teknologi produksi, dan dilengkapi dengan keahlian teori dan metode penyuluhan. Hal-hal lain diatur tersendiri. Bahanpendidikan Dikhususkan pada teknologi produksi. Lain-lain adalah soal ekonomi logistik, perencanaan dan pengelolaan usaha pertanian, pemanfaatan kredit, dan pengadaan input dan pemasaran produksi. NLetode-metode metodenya adalah kombinasi dari ilmu pendidikan, ilmu komunkasi, ilmu dakwah, dan ilmu perniagaan. Sedangkan dalam penyuluhan ada 5 (lima) tahap: memupuk kesadaran, (radio dianggap media yang tepat untuk tujuan ini); membangkitkan minat (motivasi) melalui rapat setempat, poster, pameran, 343


dan sebagainya; informasi dan persuasi, termasuk kunjungan kelompok binaan ke kebun peragaan; percobaan oleh kaum tani di ladang milik sendiri, sambutan kaum tani yang telah diyakinkan. Biaya dan dana Usaha ini padat karya, perlu biaya. Biaya satuan dihitung perpetani yang diberi berbagai macam pelayanan, tergantung syarat-syarat pelatihan dan skala gaji petugas lapangan. Sumber dana bisa dari pusat, propinsi, atau negara bagian, atau sumber lain. Model ini, contohnya dilakukan oleh Office of Rural Development atau ORD di Korea Selatan. 2) Model Konvensional Versi Mutakhir Tujuan Lembaga pelaksana adalah ORD, dan kegiatannya di Korea Selatan. Lembaga ini banyak menerima bantuan teknis dari Amerika Serikat. *) Tujuan utama ialah tercapainya kenaikan produk dengan menggunakan cara kerja teknis yang telah disempurnakan. *) Usaha membantu keluarga-keluarga di pedesaan untuk menambah pendapatannya melalui: peningkatan hasil budidaya tradisional; 344


dan memperkenalkan budidaya baru seperti buah-buahan dan sayuran. *) Mengadakan usaha pertanian sembilan seperti: ternak babi (tentu saja untuk masyarakat muslim, tidak diperkenankan); dan ternak ayam. Kesemuanya ini untuk pasar di perkotaan. *) Aneka ragam kerajinan untuk waktu senggang, seperti membuat wig, barang-barang sulaman; dan untuk pasar luar negeri yang memberikan tambahan pendapatan untuk musim salju. Gobngan sasaran *) Sasaran utama adalah kaum tani bersama istri dan anak-anaknya yang telah dewasa di seluruh negeri. Bantuan yang diberikan pada kaum tani ialah: membuka ladang baru; melakukan usaha pelestarian tanah; dan menggairahkan dan menunjang usaha penyempurnaan ladang dan rumah tangga. Para istri petani diberi pengetahuan ke- rumah-tanggaan. Kaum pria diberi pengetahuan untuk menjadi tukangyang serba bisa, seperti pekerjaan kayu, batu, dan lain-lain. *) Sasaran kaum muda, dan titik beratnya adalah cara-cara kerja pertanian modem; gerakan kelompok 4-H; dan pusat latihan khusus untuk pengajar 4-H. Organisasi

345


ORD sebagai alat pelaksana dari kementerian pertanian dan kehutanan dengan otonomi yang luas, dipimpin seorang direktur. Sedangkan struktur dibagi dengan tingkattingkat (eselon): tingkat nasional, propinsi, kabupaten, dan cabang tingkat lokal di mana tempat proyek diselenggarakan. Tenagi Kerja *) Ada 60.000 petugas penyuluhan: 2/3-nya bertugas di lapangan, 1/3-nya bertugas di kabupaten dan di kantor cabang lokal. *) Ada 100.000 sukarelawan yang memimpin tiga jenis kelompok lokal: kelompok pemuda 4-H; kelompok penyempurnaan ladang; dan para petani pria. *) Kelompok kesejahteraan rumah tangga di kalangan wanita; dan fungsi tambahan sebagai pemelihara atau pelestari hubungan erat antara jawatan penyuluhan dengan masyarakat petani. Partisipasi penduduk digambarkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2 Partisipasi Penduduk dalam Penyuluhan ORD*

346

Model Pengembangan Masyarabat Pedesaan Jenis Perkumpulan

Perkumpulan untuk perbaikan tanah pertanian

Jumlah Jumlah Anggota Perkumpulan Jumlah Perkumpulan Pemimpin Sukarela dalam Perkumpulan

28.949

356.140

32.582

Perkumpulan untuk perbaikan rumah tangga Perkumpulan 4H

18.189

266.468

19.962

29.803

633.481

63.208

Jumlah

76.941

1.256.269

115.752

Catatan:

Data tersebut, menurut penulis, memberi gambaran cukup mengesankan tentang jumlah orang yang terlibat dalam penyuluhan. Tetapi data di atas belum dibedakan kuantitas hasil mobilisasi dan partisipasi. * Sumber: Philip Combs & Manzoor Ahmed, Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non Formal, (Jakarta: CV. Rajawali 1985), him. 48. Meiode-Metode *) Segala metode konvensional penyuluhan dipakai. *) Penggunaan media massa: radio, film, dan kartu bolak-balik (flip cards). *) Pemakaian buletin dan majalah pertanian, serta perpustakaan keliling bagi m asyarakat yang tingkat melek hurufnya tinggi.

347


Penilaian Evaluasi yang dilakukan Combs & Ahmed (1985) pada tahun 1974 demikian: bahwa kelebihan pola ORD sangat maju dibanding dengan jawatan penyuluhan nasional gaya lama. Kegiatannya yang disaksikan oleh regu ICED (International Council for E ducation Development) pada akhir tahun 1971 rupanya jauh lebih sempurna dibanding dengan yang disaksikan di wilayah lain (kecuali beberapa contoh istimewa di daerah Tagor-India, dan daerah Jombang di Indonesia). Di samping itu, ORD juga mempunyai masalah dan kelemahan. Ada yang diakibatkan oleh keterbatasan dana yang tersedia, namun ada juga yang berakar lebih mendalam. Suatu masalah pokok ialah masalah tenaga kerja. Beberapa tahun berselang pegawai baru ORD 90% terdiri atas tenaga sarjana, dan selebihnya berpendidikan sekolah lanjutan. Pada tahun 1971 perbandingan itu malah terbalik, dan juga mutasinya sangat banyak. Sedangkan banyak pegawai baru hanya memandang ORD sebagai batu loncatan untuk menjadi pegawai pemerintah, dan pada kesempatan pertama mereka pindah ke jawatan lain. Sementara itu, pendidikan prakarya/prajabatan dan jawatan untuk petugas lapangan banyak dikurangi, suatu tindakan penghematan yang kurang cermat. Para petugas penyuluhan di lapangan 348


mengeluh bahwa mereka ditugaskan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pekerjaan kantor yang tiada berkaitan dengan tugas pokoknya, sehingga berkurang kesempatan untuk menghubungkaan dengan kaum tani. 3) Model SATEC (Societe d’Aid Tehnique et de Cooperation) atau Himpunan Bantuan Teknik dan Kerjasama di Senegal luitarbelakang Setelah Senegal mencapai kemerdeka- annya, subsidi Prancis untuk harga-harga salah satu budidaya utamanya akan dicabut dalam masa singkat. Setelah itu mayoritas terbesar petani kacang tanah di Senegal menghadapi pilihan: apakah meningkatkan produksi kacang yang dijual dengan harga rendah, atau mengalami turunnya pendapatan. SATEC, menurut Combs & Ahmed (1985), adalah suatu organisasi bantuan teknik semi- swasta yang ditugaskan membantu para petani dalam masa peralihan itu. Badan tersebut didirikan pada tahun 1964 dengan bantuan bersama dari FED {Fund of Europe Development) atau Dana Pembangunan Eropa, dan FAC (Fund forSisistence and Cooperation) atau Dana Bantuan dan Kerjasama dari Prancis. Rencana SATEC mencakup daerah-daerah produksi kacang tanah yang utama di Senegal Tengah. Rencana itu digagaskan sebagai suatu

349


intervensi pendidikan kejujuran yang bertujuan melengkapi dan mengokohkan kegiatan pengembangan masyarakat pedesaan yang diselenggarakan sebelumnya, termasuk program Animation Rurale (penggairahan daerah pedesaan). Organisasi Organisasi SATEC yang baru didirikan pada hakikatnya bertindak selaku sumber penyediaan nasihat dan pengetahuan, serta sebagai koordinator dan pemacu untuk organisasi-organisasi yang sudah berjalan. Fungsi- fungsi penyediaan kredit dan pemasaran tetap diselenggarakan oleh badan-badan koperasi (di antaranya terdapat 1.500 yang melayani petani kacang tanah). Penyediaan alat-alat pertanian yang mutakhir diselenggarakan oleh CISCOMA, suatu perusahaan swasta yang mempunyai pabrik sendiri di dekat Dakar. Usaha penelitian khas mengenai budidaya kacang tanah tetap merupakan tugas Pusat Penelitian Pertanian Nasional di Bambey, yang menyelenggarakan enam pusat penelitian daerah dan ladang peragaan (demonstration field) untuk penelitian adaptif, dan pengujian cara-cara bercocok tanam yang dianjurkan. Tujuan SATEC memulai usahanya berdasarkan asumsi bahwa segala masalah teknik berkenaan dengan 350


peningkatan produksi kacang tanah dan sekoi (millet, semacam padi-padian) sudah dipecahkan dengan sempurna oleh usaha penelitian terdahulu, namun disadari pula bahwa penelitian lanjutan mungkin dapat menghasilkan penyempurnaan pemecahan yang lama. Katenanya, anggapan yang merupakan masalah hanyalah menyempurnakan penyaluran pengetahuan/ketrampilan kepada para peladang, membantu mereka untuk memilih input dan alat-alat pertanian yang tepat, dan menerapkan cara kerja yang lebih efisien, serta untuk memperluas areal ladangnya. Golongan sasaran Program pendidikan SATEC dipersiapkan untuk dua golongan petani: pertama, program “berat” untuk petani besar (10 ha ke atas) yang menggunakan hewan penghela dan yang diharapkan memberi sumbangan besar dan tercepat untuk mencapai target produksi (10 % kenaikan produksi setiap tahun). Kedua program “ringan” untuk kaum petani lainnya. Bahanpendidikan Dalam rangka usaha ini unsur-unsur pendidikannya digabungkan dalam paket anjuran- anjuran berkenaan dengan benih unggul dan campuran pupuk, dengan petunjuk-petunjuk mengenai 351


pengelolaan tanah, rapatnya penanaman, cara-cara menyiang dan penggunaan insektisida. Semuanya dituangkan dalam petunjuk-petunjuk untuk dipahami mengenai urutan langkah-langkah yang harus dikerjakan pada setiap kegiatan. Vimpinan danpersonel Untuk menjamin kelancar pelaksanaan program, telah diadakan struktur pimpinan dan personel yang dipimpin oleh satu kelompok manajemen (termasuk juga ahli komunikasi dan informasi) di Dakar. Tiga kantor penyuluhan dipimpin oleh manajer lapangan (tingkat ahli agronomi) yang mencakup 29 zona penyuluhan. Sementara itu, staf tenaga lapangan berjumlah: 62 pejabat dan pembantu pada tingkat ahli teknis pertanian (di antaranya 20 orang siswa bangsa Sinegal); dan 700 orang petugas lapangan yang dikerahkan dari kalangan keluarga petani di pedesaan yang harus paling sedikit pernah memperoleh pendidikan formal dan pandai berbahasa Prancis. Ini untuk mempermudah komunikasi dengan para pejabat yang umumnya berbahasa Prancis. Pada mulanya dimaksudkan agar para petugas lapangan hanya bekerja sebagai petugas sambilan, di samping tetap menggarap ladangnya masiang-masing, dengan imbalan sederhana ($35 perbulan) dari program SATEC. 352


Namun lama kelamaan banyak di antara mereka bekerja sebagai pekerja penuh. Para pejabat teknis, yang kebanyakan sudah berpengalaman kerja pada proyek-proyek penyempurnaan pertanian di Afrika, hanya diberi latihan kerja saja. Sedang para petugas penyuluhan harus menempuh latihan intensif yang singkat mengenai usaha penyaluran paket cara kerja yang dianjurkan pada kaum petani. Fasilitas modal hanya diperlukan untuk kantor manajemen senior, direktur wilayah, dan pejabatpejabat atasan. Maksudnya ialah supaya segala kegiatan berlangsung di lapangan. Untuk keperluan pengangkutan disediakan anggaran cukup besar. Masilguna Program SATEC merupakan suatu kampanye yang matang perencanaannya dan sempurna pengelolaannya, dengan sasaran yang terinci, jadwal waktu tepat, dan dengan instruksi tegas untuk segala pihak yang bersangkutan, serta dengan kebebasan maksimal dari pihak biro- krasi. Rencana itu pada mulanya berjalan baik: produktivitas dan jumlah produksi meningkat dengan pesat selama dua tahun permulaan (19641965 dan 1965-1966). Namun dalam dua tahun berikutnya hujan tidak turun, produksi merosot dan para petani kecewa dan hilang kepercayaannya pada rencana tersebut. Belum dapat dipastikan di mana letak kesalah- annya. Tetapi seluruh pendekatan ini 353


ditinjau kembali, dan selanjutnya diputuskan untuk diadakan reorganisasi yang drastis. Kedua kasus, ORD dan SATEC adalah sekadar contoh tentang berbagai pengalaman dan pendekatan penyuluhan dalam rangka pembangunan pertanian di negara-negara berkembang. Kedua program tersebut mencerminkan dasar pemikiran dan teknik pendekatan penyuluhan, serta menyingkapkan kesulitan- kesulitan utama yang dialami oleh jawatanjawatan penyuluhan hampir di seluruh dunia. Kesulitan-kesulitan itu, terutama mengenai: (1) kekutangan anggatan belanja; (2) masalah pengerahan, pendidikan, dan manfaat tenaga kerja; (3) kekurangan dukungan usaha penelitian dan kewajaran anjuran-anjuran mengenai cara kerja yang sempurna; (4) soal urutan prioritas di antara berbagai tujuan; dan (5) soal koordinasi usaha pendidikan dengan penyediaan input dan jasa-jasa pelengkap. b. Pendekatan Diktat

Menurut Combs dan Ahmed (1985) pengembangan masyarakat pedesaan dengan “pendekatan diklat” atau pendidikan dan pelatihan, dilakukan sebagai proyek-proyek yang sifatnya intemasional, seperti di Kenya, Senegal, Filipina, dan Kolumbia. 1) Model FTC atau Farmer Training Centres, atau 354


Pusat-Pusat Pelatihan Petani di Kenya (Afrika) Tatar be la hang FTC gaya Kenya bersumber dari sekolah Jeanes, suatu lembaga pendidikan non-formal berasrama, yang mulai menyelenggarakan kursus-kursus untuk petani muda bersama istri masing-masing sejak tahun 1934, Pen- didikan kaum petani tetap merupakan ciri- ciri khas Program Sekolah Jeanes, sampai saatnya sekolah itu ditutup pada tahun 1961, dan hasil bagus yang dicapainya banyak mempengaruhi cara pendekatan Kementerian Pertanian Kenya terhadap usaha pendidikan petani. Dalam beberapa tahun sesuah PD II, juga dalam rangka usaha yang memungkinkan kembalinya bekas prajurit Afrika, Jawatan Pertanian Pemerintah Inggris mengadakan usaha menciptakan suatu sistem ladang kelompok keluarga. Dalam rangka itu Jawatan itu menyelenggarakan suatu kursus pendidikan petani satu tahunan pada sebuah pusat pelatihan petugas lapangan di Kenya bagian Barat. Percobaan dengan “ladang kelompok keluarga” itu telah gagal, dan pusat pendidikan itu diubah polanya menjadi satu Lembaga Pertanian, yang khusus menyelenggarakan kursus pendidikan petani saja, yang dipersingkat hanya setahun saja. Karena kursus semacam itu terbukti menjadi tenar, dan juga karena terjadi pemberontakan gerakan Mau- Mau, antara tahun 1951 dan 1954, telah 355


dibuka dua pusat pendidikan tambahan di Kenya Barat.

Tjguan

Karena sistem pusat pendidikan berasrama ini sukses, maka diadakan ikhtiar pertama dari Pemerintah Kolonial Inggris pada tahun 1954 untuk mengajak kaum petani Afrika mengadakan usaha perkebunan, yang sebelumnya merupakan bidang yang belum terbuka bagi mereka. Untuk dapat melaksanakan kebijakan gaya baru ini, diadakan langkah serentak menciptakan suatu Dinas Penyuluhan Pertanian yang luas, sambil menambah jumlah lembaga- lembaga pertanian, dan membuka kesempatan bagi kaum petani Afrika untuk memperoleh kredit produksi dengan menggunakan sarana-sarana swasta. Usaha besar- besaran untuk melepaskan beribu-ribu petani Afrika dari cara-cara bercocok tanam subsistensi yang tradisional, ternyata menimbulkan suatu tantangan dalam bidang pendidikan yang jauh lebih berat dan rumit daripada memperkenalkan teknologi mutakhir kepada kaum petani yang sudah berpengalaman dalam usaha pertanian gaya kolonial. Stmktur Program pendidikan petani yang diselenggarakan untuk menghadapi tantangan tersebut memerlukan pembentukan suatu prasarana administrasi dan kelembagaan yang sangat memperlancar perkembangan secara pesat setelah 356


dicapai kemerdekaan. Pada tahun 1961 sudah terdapat 13 pusat pendidikan petani yang kebanyakan bertempat di wilayah Kenya Tengah dan daerah-daerah Kenya Barat yang subur. NCCK atau National Christian Council of Kenya dalam kerjasama yang agak longgar dengan pihak pemerintah, memulai programnya sendiri dengan mendirikan pusat- pusat pendidikan di pedesaan. Pusat-pusat pendidikan NCCK itu dimaksudkan untuk melayani daerah pertanian yang luas dengan areal dua juta acre, di daerah dataran tinggi yang dahulu merupakan daerah orang kulit putih, yang tanahnya sudah dipotong-potong dan dibagikan kepada penduduk Afrika yang tidak memiliki tanah. Sementara itu pihak pemerintah membuka delapan pusat pendidikan, termasuk satu pusat pendidikan khusus untuk kaum petani Afrika yang mengambil alih perkebunan milik bangsa Eropa dalam keadaan utuh; sebuah pusat pendidikan khas untuk budidaya teh, dan sebuah lagi untuk ilmu kedokteran hewan. Pada tahun 1967 sudah terdapat 27 Pusat Pendidikan Petani, termasuk 21 yang diselenggarakan oleh pemerintah dan enam oleh pihak NCCK, seluruhnya dilengkapi tempat tidur untuk 1.500 orang. Menjelang tahun 1971 jumlahnya tetap sama, namun dibuka beberapa yang baru dan ditump yang lama. Lazimnya, sebuah FTC melayani 50- 60 orang 357


petani (atau petani beserta istri masing-masing). Tiap FTC meliputi satu atau dua gedung asrama, kantor, ruang kelas, dapur, dan sebuah aula merangkap ruang makan. Biasanya di sana terdapat ladang komersial berukuran 100 acre atau lebih. Tujuannya untuk menghasilkan dana untuk pembiayaan pusat yang bersangkutan. Selain itu juga dibuat sebuah kebun peraga, dan sebidang kebun rakyat. Disediakan pula kendaraan truk atau bis untuk mengangkut para siswa dari dan ke berbagai kursus serta untuk darmawisata. Lazimnya staf pengajar dari sebuah FTC terdiri atas seorang direktur (dengan pangkat asisten pejabat pertanian, dengan pendidikan SL-4 tahun serta ijazah pertanian), dua asisten pertanian pria dan seorang asisten pertanian wanita untuk memberi pelajaran ilmu rumah tangga. Kebanyakan tenaga pengajar ini terdiri atas ahli-ahli produksi pertanian, dengan hanya sedikit atau sama sekali tanpa pendidikan dalam bidang penyuluhan atau pelatihan. Mereka termasuk suatu jawatan atau dinas lapangan pertanian umum yang diperbantukan kepada FTC. Direktur FTC itu melapor kepada kepala distrik pertanian serta pemimpin Bagian Pelatihan Petani pada Kementerian Pertanian di Nairobi. Direktur FTC juga mengadakan hubungan dengan tenaga penyuluh di lapangan dengan perantaraan kepala distrik pertanian. Setiap kursus dirancang 358


dengan konsultasi dengan kepala distrik pertanian tersebut, dan dialah yang wajib mengusahakan pengerahan calon siswa. Kegiatanpelatihan Dari tahun ke tahun kursus-kursus petani itu semakin dipersingkat, dan akhirnya dari masa setahun pada pertengahan dasawarsa 50-an dipersingkat umumnya hanya seminggu saja. Bahan pelatihannya juga mengalami perubahan, bertambah menjadi lebih khusus, dan semakin dipusat- kan pada suatu aspek tunggal berkenaan dengan produksi tanaman komersial atau peternakan hewan. Namun tidak jarang pula diadakan kursus yang bersifat lebih umum. Pokok kursus lazimnya ditentukan sesuai dengan kebutuhan khas dari sekelompok petani di daerah bersangkutan, dan dibeda- bedakan daerah demi daerah. Tetapi metode pelatihannya seragam, yaitu suatu rangkap- an, ceramah di ruang kelas, dan bergantian dengan kerja praktik di lapangan. Selain itu juga dimanfaatkan untuk mengadakan penataran petugas lapangan pertanian. Departemen dan instansi pemerintah lain juga memanfaatkan lembaga ini untuk keperluan pendidikan, termasuk kelompok 4-H dan badan-badan kooperasi, serta juga untuk para pemimpin, kepala daerah, dan petugas pembangunan pedesaan. Kegiatan luar biasanya dilakukan pada waktu senggang dari kegiatan FTC, pada musim menanam atau menuai.

359


Pembiayaan Dari kaum petani dipungut uang iuran sejumlah kira-kira US $2 seminggu. Iuran ini tidak cukup untuk menutup biaya penyelenggaraan, dan sulit sekali untuk menentukan biaya penyelenggaraan yang sebenarnya. Anggarannya dikuasai oleh kepala distrik pertanian dan umumnya tidak disediakan mata anggaran khusus untuk pembiayaan FTC. Biaya perdaerah berbeda satu dengan yang lain, dan bisa diperoleh dari beberapa sumber, termasuk pendapatan ladang komersial milik FTC. Biaya investasi untuk FTC yang baru meningkat dengan pesat dengan bertambah sulit memilih gedung yang diperlukan. Perkiraan modal untuk sebuah FTC pada tahun 1970 mencapai sejumlah US $250,000 (kira-kira 100.000 poundsterling Kenya). Semakin banyak diterima bantuan dari lembaga- lembaga bantuan luar negeri untuk biaya pembangunan FTC, dan dengan penyediaan beasiswa untuk menutup kekurangan biaya penyelenggaraan. NLasalah-masalah terakhir Dalam tahun-tahun terakhir ini dialami berbagai masalah berkenaan dengan sistem FTC. (1) Kapasitas FTC sangat kurang dimanfaatkan. Misalnya pada tahun 1971,40% dari tempat FTC tidak terisi, dan 30% dari seluruh kursus terpaksa dibatalkan.

360


(2) Partisipan petani sangat merosot. Keha- diran para petani beserta istri mereka merosot 1/3 antara tahun 1970-1971, dan lebih dari 45% merosot antara tahun 1966 dan 1977. (3) Kesulitan memperoleh dana untuk biaya rutin. Karena kesulitan ini banyak satuan FTC terpaksa ditutup untuk beberapa lama. Dalam tahun 1971 ada yang terpaksa ditutup selama 6 bulan. (4) Banyak sekali mutasi staf pengajar. Dalam tahun 1967 hanya 7 satuan FTC pemerintah yang tidak berganti direktur, sedangkan dalam tahun 1971 hanya 6 tidak berganti direktur. (5)Rendahnya semangat kerja pada staf FTC. Masalah ini senantiasa disebut- sebut dalam berbagai laporan resmi, studi bebas, dan tulisan resmi lainnya. (6)Meningkatnya pemanfaatan fasilitas FTC oleh pihak luar. Berdasarkan daftar kehadiran siswa, ternyata pada tahun 1963 hanya 6% bukan peserta kursus bidang pertanian. Pada tahun 1966 meningkat menjadi 28%, dan pada tahun 1971 mencapai hampir 60%. Pemanfaatn fasilitas FTC untuk keperluan non-pertanian tidaklah buruk, tetapi pasti tidak dikehendaki bila pemanfaatan itu harus mengorbankan program bidang pertanian yang menjadi tujuan utama FTC. Gejala ini dapat dipandang sebagai indikator kemerosotan minat di kalangan kaum tani. Penilaian 361


Keterangan-keterangan yang tersedia untuk mengadakan penelitian, sungguh pun jumlah terbatas dan kurang jelas sifatnya, memberi kesan seakan-akan hasil-hasil FTC cukup memuaskan, walaupun beberapa tahun terakhir mungkin agak kurang. Beberapa studi penilaian, yang kurang lengkap, pada umumnya membenarkan bahwa: (1) kaum tani bekas siswa FTC lebih banyak menerapkan cara kerja yang dianjurkan dibanding dengan kaum tani lainnya; (2) suatu prosentase tinggi dari petani bekas FTC menyebut FTC sebagai sumber informasi utama mengenai cara kerja yang mutakhir; (3) petani bekas FTC rupanya mempunyai pengaruh terhadap petani tetangganya untuk lebih cepat menerapkan cara kerja yang sempurna; (4) sebagian besar menyatakan hasrat akan kembali mengunjungi FTC untuk pendidikan lanjutan. Hal ini rupanya bertentangan dengan kenyataan tentang merosotnya minat di kalangan petani; dan (5) kaum petani bekas FTC menerima pendapatan uang dan taraf kehidupan yang lebih tinggi daripada petani lainnya. 2) Model RTC atau Rura/Training Centres, atau Pusat-Pusat Pelatihan Pedesaan di Senegal (Afrika)

362


Latar belakang.perencanaan untuk proyek perintis RTC di Senegal dimulai pada tahun 1960, dan pada tahun 1963 tercapai persetujuan dengan pihak UNDP (UnitedNations Development Programmes) yang akan memben dukungan kepada proyek ini selama tahap lima tahun permulaan (1963-1967). Titik beratnya selama kurun ini ialah pembangunan fasilitas, pengerahan tenaga ahli internasional dan latihan staf pribumi, tetapi sasaran yang diterapkan untuk anak didik kelompok pertama sangat tinggi juga. Demikian laporan Combs dan Ahmed (1985). Selanjutnya, menjelang tahun 1971 sudah ada 8 pusat yang berjalan untuk pelatihan petani, 4 untuk pelatihan pertukangan, dan satu pusat untuk pendidikan kaum wanita pedesaan. Setiap pusat pendidikan petani perintis dapat menampung 40 siswa. Setiap pusat dilengkapi secukupnya dengan asrama, ruang pengajaran, kantor-kantor, perumahan guru, dan ladang praktik. Kelompok sasaran Para peserta (siswa) di pusat-pusat pelatihan ini terdiri atas petani usia muda yang telah beristri, yang mempunyai lahan paling sedikit dua hektar, dan ditunjuk oleh pejabat lokal dari /1 nimation Kurale atau Penggairahan Masyarakat Pedesaan, berdasarkan sifat-sifat kecerdasan dan kepemimpinan calon 363


peserta, agar pelatihan mereka menghasilkan efek ganda setelah mereka pulang ke desanya. Alasan untuk pengajaran melek huruf (pengetahuan umum) ialah untuk mengim- bangi perbedaan dalam tingkat kecerdasan masing-masing. Kegiatanpelatihan Ada empat ciri khas isi program pelatihan ini yang perlu disoroti. Pertama, sedapat mungkin diusahakan menyesuaikan bahan pelatihan dengan pola budidaya dan keadaan lingkungan di kampung halaman para peserta. Kedua, seluruh latihan (kursus) diselenggarakan menurut siklus sepenuhnya untuk budidaya bersangkutan, dan setiap bagian pelatihan disesuaikan degan tahap tertentu dalam siklus budidaya tersebut. Ketiga, bagian terbanyak dari masa pelajaran disediakan untuk kerja praktik di ladang, 25-33 sesi pelatihan dari jumlah keseluruhan: 48 sesi. Keempat, pelajaran di ruang kelas lebih difokuskan pada diskusi dalam kelompokkelompok kecil daripada menggunakan metode ceramah. Di samping itu, juga diselenggarakan kursus-kursus singkat atas dasar bahan pengajaran khusus. Mula-mula dimaksudkan banyak menggunakan alat-alat bantu mengajar atau audio visual aids, khususnya film pendidikan. Namun temyata filmfilm yang tersedia kurang sesuai, maka sekarang kurang diutamakan penggunaan alat-alat tersebut. Di 364


samping itu disediakan juga bahan-bahan bacaan, dan setiap peserta diberi ikhtisar atau ringkasan dari tiap bahan pengajaran. Tenagapengajar atau instruktur Kebanyakan staf pengajar adalah bangsa Senegal, berumur paling kurang 18 tahun dan mempunyai ijazah Akademi Pertanian atau yang setaraf. Bagi orang yang tidak memilikinya harus menempuh pendidikan khusus selama setahun. Pada tiap pusat pelatihan terdapat tiga tenaga ahli bangsa asing dan 6 instruktur bangsa Senegal. Para peserta dibagi dalam kelompok-kelompok, masing-masing terdiri dari 8 peserta dengan tugas mengadakan latihan praktik dan diskusi yang “dimotivasi” oleh seorang monitor. Setiap kursus pada masing- masing pusat pelatihan diikuti paling banyak 40 orang peserta. Hasilgma Sepanjang yang diamati oleh regu peneliti ICED usaha pelatihan RTC berjalan dengan lancar, tetapi programnya mengalami berbagai kesulitan yang tak terduga. Jumlah seluruh peserta yang tamat kursus selama tahap pertama jauh dari sasaran (382 orang yang tamat, dari sasaran sebanyak 700 orang), mungkin terlam- bat tersedianya instruktur atau tenaga pengajar dan tersedianya fasilitas, di samping 365


kesulitan usaha pengerahan calon peserta. Ada 17 orang calon guru atau instruktur bangsa Senegal diberi latihan khusus. Sedangkan sasarannya sebanyak 20 orang, tetapi beberapa di antaranya berhenti bekerja untuk pindah ke jawatan pemerintah yang lebih menyenangkan. Suatu penilaian proyek yang dilakukan pada tahun 1970 menunjukkan bahwa hasil panen perhektar pada ladang bekas peserta telah meningkat antara 50-100%, bahkan ada juga yang lebih. Akan tetapi ada pula keterangan yang membuktikan berbagai kesulitan yang dialami oleh bekas peserta sepulang ke kampung halaman. Pertama, karena mereka merupakan golongan elit yang baru, mereka kurang disenangi oleh para tetangga. Kedua, karena tak ada jasa-jasa tindak lanjut yang disediakan bagi mereka, termasuk jasa-jasa penasihat teknik dan kredit untuk pembelian saran produksi {input) dan alat-alat pertanian yang sempurna, maka mereka tak dapat dengan sempurna menerapkan teknologi baru yang telah mereka pelajari. Akibatnya timbul rasa kecewa dan jengkel di kalangan bekas peserta terhadap sistem RTC. Dalam pada itu, sampai pada tahun 1971 pihak pemerintah Senegal rupanya masih yakin akan faedah program RTC dan telah memutuskan untuk melanjutkan, bahkan memperluas penyelenggaraan RTC.

366


3) Model IRRI atau International Rice Research Institute atau Lembaga Penelitian Padi Intema- sional di Philipina (Asia). LMIOT belakang Dengan berhasilnya pengembangan varietas padi unggul baru pada pertengahan pertama dasawarsa 60-an oleh IRRI, selutuh jawatan penyuluhan pertanian dihadapkan pada suatu tantangan berat. Varietas padi unggul ini memberi harapan akan memperoleh hasil panen yang jauh lebih besar pada setiap hektar di negara-negara berkembang di wilayah Asia Tenggara. Tetapi bagaimanakah kabar ini dapat disampaikan kepada berjuta-juta kaum tani penanam padi kecil-kecilan yang berada di seluruh Asia Tenggara, dan bahkan ke seluruh wilayah penanam padi di belahan dunia yang lain? Tak mungkin dicapai hanya dengan menyebarkan benih padi unggul ke wilayah penanam padi tersebut dengan dibiarkan menggunakan cara menanam yang tradisional. Benih varietas padi unggul memerlukan penggarapa dan penanganan khusus, jarak, dalamnya, penjadwalan pembibitan secara khusus, pemupukan lebih banyak, pengairan secara ter- atur, dan kewaspadaan terhadap gangguan hama dan penyakit tetumbuhan, karena benih padi varietas unggul ini kurang kebal terhadap segala hama dan penyakit biasa. Jika terdapat gangguan, diperlukan pula pengobatan khusus dengan menggunakan 367


bahan kimiawi yang tepat untuk menyelamatkan tanamannya. Masalah yang lebih sulit ialah varietas padi unggul ini dikembangkan dalam situasi khusus yang terdapat di Philipina, dan mungkin perlakuannya akan berbeda dalam situasi lingkungan lain. Karena itu diperlukan pula usaha penelitian khusus untuk mengembangkan varietas serta teknik penanaman dan peng- garapan khusus yang sesuai dengan keadaan di setiap negara. Ini merupakan tantangan bagi usaha penelitian pada masing-masing negara, di samping tantangan untuk jawatan penyuluhan pertanian masing-masing. Demikian masa- lahmasalah yang dirumuskan oleh Combs & Ahmed (1985: 67-68). Selanjutnya mereka menerangkan bahwa sekalipun IRRI dimaksudkan khusus untuk melakukan penelitian saja, tetapi para pimpinan dan petugasnya segera menyadari bahwa mereka terpaksa akan menyelenggarakan usaha pelatihan (pendidikan) pula untuk menjamin agar hasil penelitian mereka dapat dimanfaatkan secepat mungkin. Pada tahun 1964 IRRI memulai suatu program untuk melatih petugas penyuluhan di Philipina, dan menjelang tahun 1967 diselenggarakan pula program pelatihan intensif selama 6 bulan untuk pejabat senior Dinas Penyuluhan dari berbagai negara Asia, lalu seterusnya di wilayah-wilayah luar 368


Asia. Tabel di bawah ini memberikan informasi tentang negara-negara mana yang menguamkan peserta untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh IRRI, dan ternyata ada juga para peserta yang dari Indonesia.. Tabel 8 Peserta Pelatihan Produksi Padi IRRI Menurut Negara Asal 1964-1971*

369

Model-Model Pemberdayaan Masyarabat Negara

Jumtah Peserta

Philipina India

66 23

Sri Langka Indonesia

22 19

Pakistan

13

Vietnam Selatan (sekarang: Vietnam) Thailand (Muangthai)

10 9

Amerika Serikat

9

Laos Birma (sekarang: Myanmar)

8

Fiji Malaysia Lain-lain 20 Jumlah

6 5 3 18 211

Tujuan Oleh pihak IRRI diharapkan, para bekas peserta pelatihan IRRI sekembali di Tanah Air masingmasing akan menyelenggarakan pelatihan untuk petugas lapangan dinas penyuluhan, dengan menggunakan bahan-bahan dan metode dari pelatihan IRRI untuk pelatihan di negara masingmasing. Dengan cara demikian pelatihan IRRI akan mempunyai efek ganda yang lebih besar untuk meningkatkan programprogram penyuluhan padi 20

Negara-negara yang mengirim peserta seorang atau dua, yaitu Afganistan, Kamboja, Ghana, Irak, Jepang, Kenya, Korea (selatan), Nepal, Nigeria, Sierra Leone, Sudan, dan Tanzania. * Sumber: Philip H. Combs & Manzoor Ahmed (1985: 69), dimodifikasi. 370


secara nasional di tiap negara. Dengan demikian, investasi modal besar berkenaan dengan program ini dapat dipertanggungjawabkan. Bahan-bahan dan metodepelatihan Ciri khas dari program pelatihan IRRI, yang perlu dikemukakan ada tiga. Pertama, jadwal pelatihan disesuaikan dengan siklus lengkap penanaman padi sampai pada masa panen. Para peserta, yang pada mulanya enggan, diha- ruskan melakukan sendiri semua kegiatan ini. Dengan demikian, belajar bagi sebagian peserta berarti untuk pertama kalinya adalah mempe- ragakan pada kaum petani cara bekerja nyata di sawah. Kerja praktik di lapangan diselingi

371


dengan ceramah dan diskusi di ruang kelas dipimpin oleh kelompok yang terdiri daii gabungan dari ahli penyuluhan dan ahli peneliti IRRI. Kedua, para peserta ditugaskan melakukan percobaan sendiri di sawah, sesuai dengan penelitian untuk penyesuaian yang perlu dilakukan kelak di Tanah Air masing-masing. Sering kali diperlukan percobaan bandingan dengan menggunakan varietas padi asli yang dibawa dari masing-masing negara. Ketiga, pada pelatihan ini juga diletakkan teknik komunikasi dan pendidikan: tiap peserta harus menyusun suatu program pelatihan dua mingguan, lalu secara nayata harus melatih suatu kelompok peserta latihan singkat dari berbagai badan pertanian. Hasilguna Sampai berapa jauhkah daya-guna dari program pelatihan IRRI ini untuk mencapai tujuannya, yaitu mempercepat pemanfaatan varietas padi unggul dengan melatih tokoh- tokoh utama dari berbagai jawatan penyuluhan pertanian suatu negara? Khususnya, berapa banyak di antara peserta pelatihan IRRI secara nyata kembali ke Tanah Air mereka, dan me- limpahkan segala apa yang telah mereka pelajari kepada sejumlah besar petugas penyuluhan, untuk diteruskan lagi kepada kaum petani? Ketika para penyelidik ICED mengunjungi 372


IRRI pada tahun 1971 kurang sekali keterangan yang dapat dipakai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pihak IRRI tidak menyelenggarakan studi tindak lanjut, adakah dan dengan cara bagaimanakah 200 orang bekas peserta pelatihan IRRI itu memanfaatkan pelatihan yang diperoleh dari pelatihan IRRI itu. Diduga bahwa yang dinyatakan oleh seorang pejabat senior IRRI bahwa kurang dari 30% dari para bekas peserta itu sungguh-sungguh memanfaatkan pelatihan itu seperti yang dimaksudkan, sebagian besar telah diberi tugas lain. Keterangan-keterangan yang dikumpulkan secara mandiri oleh Regu ICED mengenai bekas peserta dari India, bahkan memperoleh angka yang lebih rendah lagi. Sebaliknya, di Sri Langka diadakan ikhtiar sungguh-sungguh untuk memanfaatkan hampir seluruh bekas peserta didikan IRRI guna memperkuat jawatan Penyuluhan Pertanian di negara tersebut. Keadaan agak mulai betubah membaik setelah pihak IRRI lebih bersungguh-sungguh mengerahkan dan menyaring calon peserta yang tepat, dan setelah lebih banyak negara menyadari betapa perlunya ditingkatkan ke- pandaian dan ketrampilan para petugas penyuluhan sebagai upaya utama utuk menyebar- luaskan penggunaan padi varietas unggul.

373


4) Model SENA (Servicio National de y\pprendiâje) atau Pelayanan (Pelatihan) Permagangan Nasional di Kolumbia (Amerika Latin) Tatar be lahang SENA telah didirikan oleh pemerintah Kolumbia pada tahun 1957 untuk menyediakan pelatihan ketrampilan bagi kaum dewasa yang sudah bekerja, dan pendidikan magang (apprentice) bagi kaum remaja (usia 14-20 tahun). Secara administratif SENA merupakan bagian adri Kementerian Perburuan dengan otonomi yang amat luas. Direktur SENA langsung diangkat oleh Presiden Republik Kolumbia. Dana pembiayaan diperoleh langsung dari suatu pajakupah khusus, bukan dari anggaran belanja rutin. SENA tumbuh secara pesat dan menjelang tahun 1970 sudah terdaftar 268.000 orang peserta pada sebagian besar lembaga pelatihan untuk kejuruan dalam bidang industri, perniagaan, dan pertanian. Selama dasawarsa pertama, SENA memusatkan kegiatannya pada pelatihan bidang perindustrian, khususnya penataran kelompok kerja yang telah bekerja dengan fasilitas dan sarana yang lengkap di daerah perkotaan dengan menerapkan teknik pelatihan kejuruan yang baku. Pada waktu itu juga telah diselenggarakan kegiatan bidang perniagaan dan pertanian (Combs & Ahmed, 1985: 72). 374


Seterusnya, Combs & Ahmed menerangkan bahwa pada tahun 1967 SENA memulai suatu program baru, yaitu program PPP-R, kepanjangan dari Promotion ProfesionalPopular Kurale, atau Peningkatan Kejuruan untuk Penduduk Pedesaan. Maksudnya, menyelenggarakan pelatihan ketrampilan biaya-rendah, masa singkat, bagi para petani, buruh tani, tukang, dan pengusaha kecil di pedesaan. Bentuk kegia ta nnya berupa: Unit Pelatihan Keliling yang di dalamnya terdapat para instruktur (guru) dan sarana yang diperlukan. Unit-Keliling ini adalah ikhtiar meletakkan (on the spot) pelatihan SDM sampai ke pelosok-pelosok yang sangat terpencil sekalipun di Kolumbia. Tujuan Tujuan utama program tersebut (termasuk cabang untuk perkotaan, yang disingkat PPP- U, yaitu Promotion Profesional Popular Urban) adalah peningkatan ketrampilan dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum buruh yang menganggur (unemployment) atau setengah- menganggur (disguised unemployment). Tujuan sampingan adalah menekan ants urbanisasi yang menyebabkan kota-kota besar di Kolumbia menjadi membengkak populasinya, yang selanjutnya berakibat timbulnya pengangguran yang gawat, serta kekurangan perumahan dan prasarana umum di daerah perkotaan. 375


Kelompok sasaran Sasaran pelatihan PPP-R adalah golongan buruh, dewasa dan remaja, pria dan wanita, baik bidang pertanian maupun di luar itu. Fokusnya adalah ketrampilan yang berfaedah untuk usaha pertanian. Kelompok kerja pertanian yang dikerahkan adalah petani-pemilik tanah (kecuali tuan-tuan besar), petani bagi hasil, dan buruh tani yang tidak memiliki tanah. Pengikut pelatihan ini tanpa syarat-syarat pendidikan formal. Struktur dan ruang lingkuppelatihan Program pelatihan PPP-R diselenggarakan secara desentralisasi, dengan 14 Kantor wilayah yang tersebar di seluruh negara. Pada umumnya, kantor-kantor PPP-R ditempatkan pada suatu Pusat Pelatihan SENA, kalau di dalam wilayah yang bersangkutan terdapat SENA. Tetapi pelajaran diberikan di tempat fasilitas sementara di pedesaan. Kegiatan PPP- R, menurut angka-angka statistik, merupakan program yang terbesar dalam lingkungan SENA, atas dasar jumlah peserta yang terdaftar. pada tahunl970 peserta yang terdaftar sebanyak 105.000 orang, sama dengan 39% dari seluruh peserta. Tetapi perlu dicatat, bahwa waktu pelatihan bagi tiap peserta dan biaya satuan pelatihan rata-rata, temyata lebih rendah pada PPP-R dibanding dengan angka- angka pada kursus kejuruan di daerah perkotaan. Sebagai contoh, pada 376


program PPP-R, termasuk 47.000 buruh keliling {migrant workers), masing-masing hanya diberi waktu latihan memetik bunga kapas selama 20 jam saja, bila di tempat lain tentu saja lebih lama dari itu. fimlitas “Unit berkeliling” yang dipakai untuk mendidik penduduk pedesaan, ada yang terdiri atas seorang tenaga pengajar yang membawa kendaraan yang dilengkapi dengan alat-alat dan sarana pengajaran. Akan tetapi ada juga yang terdiri atas seorang guru, yang membawa seperangkat bahan pengajaran, termasuk peralatan dan sarana audio-visual. Untuk “unit berkeliling” itu SENA memakai aneka ragam kendaraan, bahkan juga bagal atau sampan, yang perlu dan cocok untuk mencapai pelosok- pelosok yang terjauh. Di sejumlah besar pemukiman diusahakan untuk memanfaatkan sarana yang sudah tersedia, umpamanya ruang sekolah. Tetapi juga sudah dilakukan percobaan dengan memakai ruangkelas rakitan, yang dapat dipasang dan dibongkar dengan mudah ditempat yang dikehendaki. Metodepelatihan Pelatihan lebih banyak bersifat praktik daripada teori, dan jarang sekali diadakan ceramah. Para pelatih lebih banyak mengandalkan peragaan dan para peserta ditugaskan meniru dan menerapkan 377


unjuk kerja {performance) yang dilakukan instruktur. Para instruktur, sebanyak mungkin menggunakan alat-alat yang tersedia di daerah yang bersangkutan, agar para peserta dapat melanjutkan pendidikannya sehabis masa pelatihan. Bahanpelatihan Bahan pelatihan beraneka ragam. Bagian terbesar meliputi kelompok budidaya pertanian, peternakan hewan, perusahaan pertanian seperti peternakan lebah, kelinci atau unggas, dan kerajinan tangan. Juga diadakan kusus membangun rumah, melayani, dan memelihara mesin-mesin dan bahanbahan yang bersiat lebih umum, seperti PPPK dan hubungan antarmanusia {human relation). Setiap latihan dipandang sebagai suatu satuan lengkap, dengan bahan pengajaran secukupnya yang dapat dipelajari dalam masa yang disediakan. Lama pelatihan ada yang 40 jam dan paling lama 120 jam. Rata-rata lama pelatihan ialah 73 jam, tidak terhitung pelatihan singkat untuk buruh kebun berkeliling. Pada umumnya, masanya kurang dari sebulan, dan tidak ada yang lebih dari 3 bulan. Jam pelatihan berkisar anatara 2-6 jam sehari. Untuk pelatihan PPP-R tidak dipungut biaya, dan jam pelajaran diatur agar diadakan pada musim sepi dan pada jam sengggang-kerja, yang paling cocok untuk penduduk 378


daerah yang bersangkutan. Tenantkerja

Lebih dari 300 orang tenaga-penuh dipekerjakan pada program PPP-R. Di samping itu ada juga tenaga pengajar dari 11 Pusat Pendidikan Pertanian SENA yang sewaktu-waktu diperbantukan pada PPP-R untuk mengajar 1 atau 2 pelatihan penuh. Untuk menjadi staf-pelatihan syaratnya ialah mempunyai ljazah sekolah teknik lanjutan atau ijazah guru sekolah pertanian dengan spesialisasi selama setahun atau pengalaman praktik dua tahun, atau pelatihan khusus yang dianggap setaraf. Akan tetapi dalam kenyataannya, sebagian pengajar tidak mempunyai pendidikan akademis lengkap. Segala tenaga pengajar atau instruktur harus menempuh pelatihan 3 atau 6 bulan pada Pusat Pelatihan Nasional SENA. Bahan pelatihan itu berupa ilmu pendidikan dan spesialisasi teknik dan tugas khusus sebagai pengajar PPP-R sebagai agen perubahan sosial di daerah pedesaan yang terpencil. Penilaian Program PPP-R ini membuktikan bahwa, secara logistik, mungkin saja diselenggarakan suatu program pelatihan berkeliling skala-besar yang dapat

379


menjangkau daerah pedesaan yang terpencil dengan biaya yang relatif rendah. Tetapi, negara-negara lain yang hendak men- contoh pengalaman PPP-R ini perlu memperhatikan beberapa ciri-khas dan berbagai masalah yang telah dialami pada masa permulaan, dan sedang diusahakan penanggulangannya. PPP-R telah dikembangkan sebagai suatu cabang dari organisasi nasional yang mantap landasannya, mempunyai dana yang cukup, dan sudah cukup berpengalaman dalam bidang pelatihan kejuruan. SENA dari semula dan kirn pun masih tetap memberi dukungan administratif dan teknik pada program PPP-R, dan program PPP-R banyak ditunjang oleh kewi- bawaan SENA di seluruh Kolumbia. Biaya tambahan yang diperlukan untuk pelaksanaan program cabang pendidikan keliling yang telah berjalan lancar mungkin jauh lebih rendah daripada jika membuat program baru pendidikan keliling yang dimulai dari tata permulaan. Keterangan terbatas yang dapat dikumpulkan oleh regu ICED dari lapangan untuk keperluan evaluasi memberikan kesan bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh SENA, dalam keadaan tertentu, kurang besar pengaruhnya, dan dalam keadaan yang lain jauh berkurang pengaruhnya. Pengaruh yang paling besar rupanya terjadi bila pelatihan-pelatihan SENA diselenggarakan dalam kerja sama dengan suatu badan atau organisasi lain 380


yang telah membina suatu rancangan pembangunan daerah yang lebih luas, yang cocok untuk digabungkan dengan pelatihan SENA. Sayang sekali keadaan khusus semacam ini jarang sekali terjadi. Di samping itu, masalah yang di alam i juga berkenaan dengan pemeliharaan staf tenaga yang bermutu, yang bersedia bepergian dalam masa cukup lama ke daerah dengan kondisi yang serba “primitif”. Suatu masalah yang tidak kalah peliknya ialah memilih dan merancang pelatihan-pelatihan yang tepat untuk setiap bidang. Para pejabat SENA juga menyadari adanya berbagai kelemahan dalam programnya yang relatif baru, termasuk juga kekurangan patokan untuk evaluasi, dan sudah mulai berusaha untuk menanggulanginya. 5) Model MITS zt&u Mobile Trade Trainingschools atau Sekolah Keliling untuk Pendidikan Kejuruan di Muangthai atau Thailand (Asia Tenggara) Didirikan tahun 1960-an, untuk menyediakan pendidikan ketrampilan dan perbaikan kesempatan kerja bagi kaum pemuda di luar sistem persekolahan, dan kaum dewasa golongan muda, dengan maksud memenuhi kebutuhan akan pekerja setengah trampil dan yang trampil, yang diduga akan meningkat sejalan dengan kemajuan rencana pembangunan nasional. 381


Semula diutamakan “daerah rawan” tertentu sebagai tempat kegiatan-kegiatan kelompok antipemerintah, tetapi kemudian programnya diperluas meliputi daerah-daerah lain pula. Menjelang tahun 1972 sudah terdapat 34 satuan MTTS di pelbagai kota pedesaan, dan ibukota propinsi di seluruh Muangthai. 6) Model VIC atau Vocational Improvement Centers atau Pusat-Pusat Peningkatan Kejuruan di Nigeria Afrika Didirikan di enam negara bagian Nigeria Utara sebagai hasil dari suatu diagnosis pemerintah, bahwa hambatan utama bagi pembinaan industri kecil, kenyataannya, terletak pada rendahnya taraf ketrampilan dan kurangnya kesempatan pendidikan bagi kaum tukang dan pengrajin. Pada tahun 1965 dengan bantuan Ford Foundation telah dibuka suatu Pusat Pendidikan Magang Pemiagaan di Kaduna. Semenjak itu ada enam pemerintah negara bagian yang mendirikan pusat-pusat semacam ini, dan sekarang sudah ada 12 pusat, dengan masing- masing dari enam negara bagian terdapat dua buah pusat, yang diselenggarakan di berbagai kota di wilayah Nigeria Utara. Tujuan VIC adalah peningkatan ketrampilan para tukang dan pembantu tukang yang sudah bekerja.

382


7) Model RATP atau Rural y\rtisant 'Training Programme atau Program Pelatihan Tukang Pedesaan di Senegal Afrika. Tujuan program ini ialah membina suatu kader elit dari pengusaha pertukangan yang akan mampu melayani kebutuhan penduduk kaum petani berkaitan dengan produksi dan reparasi alat-alat pertanian, dan juga pembangunan perumahan. Program ini tidak dimaksudkan untuk mengembangkan ketrampilan gaya perkotaan yang merangsang para tukang itu untuk meninggalkan kampung halaman. Calon peserta terdiri atas kaum tukang muda yang sudah bekerja, khususnya para tukang kayu dan pandai besi, dari masyarakat pedesaan, yang berhasrat memperbaiki nasib dan sang- gup meninggalkan rumah dan perusahaannya untuk masa lebih dari setengah tahun, untuk mengikuti program peningkatan ketrampilan pada suatu pusat pendidikan regional sepenuhnya {fulltime). 8) Model India berupa Program-Program untuk Kaum Tukang dan Pengusaha Kecil (Combs & Ahmed, 1985: 91-100). *) Program Industri Skala Kecil Program yang paling luas dan lama (dimulai tahun 1954), dan program ini juga paling beraneka ragam. Program ini dise383


lenggarakan di bawah pengayoman Organisasi Pengembangan Industri Skala Kecil atau SSIDO, yaitu Small Scale Industry Development Organisation, dalam lingkungan Kementrian Pembinaan Industri, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, yang juga mengawasi Program RIP (Rural Industries Project). SSIDO menyediakan pendidikan bagi kaum majikan dan karyawan dari beraneka ragam perusahaan kecil, mendidik tenaga kerja bagi organisasi itu sendiri dan pihak luar, serta menyediakan aneka ragam jasa untuk perusahaan kecil. Pemerintah negara bagian memegang saham besar dalam penyelenggaraan program ini. Sebagian tujuan program ini dinyatakan: (1) segera menciptakan lapangan kerja luas dengan biaya modal serendah-rendahnya; (2) memperlancar pengerahan dana dan daya yang mungkin kurang dimanfaatkan; (3) mengusahakan integrasi industri skala kecil dalam dunia perekonomian di daerah pedesaan di satu pihak dengan industri besar di lain pihak; (4) meningkatkan produktivitas karyawan dan mutu produksi industri kecil; dan (5) mengusahakan pemerataan

384


pendapatan serta pemerataan pembinaan industri di berbagai wilayah untuk meletakkan dasar bagi masyarakat yang desentralisasi. *) Rura/Industries Prv/ect/BIP (Proyek Industti- Industri Pedesaan) Tujuan program RIP ini ialah untuk memupuk pertumbuhan perusahaan pedesaan yang amat kecil dan lapangan kerja di luar pertanian. Caranya dengan meladh dan memodernisasi ketrampilan para tukang tradisional anak laki-laki mereka; mendidik pendatang baru dalam kelompok atau baris- an angkatan kerja; menyediakan kredit dan bengkelbengkel untuk dimanfaatkan bersama-sama; dan juga dengan mengadakan jasa-jasa penyuluhan dan tindak lanjut untuk kepentingan para usahawan kecil. *) Program Pelatihan untuk Pengusaha Baru di Gujarat Pada tahun 1970 tiga organisasi pemkarsai suatu program mutakhir untuk mendidik calon-calon wiraswasta atau wirausahawan, dan membantu mereka memulai usahanya. Dalam tahun itu juga pihak pemerintah India memulai suatu program

385


yang serupa, tetapi secara lebih luas bertujuan membantu para insinyur dan tenaga teknik yang menganggur untuk dididik menjadi wiraswastawan industri yang berdiri sendiri. Para calon yang ingin ikut serta pada Pusat Pelatihan di Ahmedabad yang baru, harus bertekat sungguh-sungguh untuk menjadi wiraswastawan atau wirausahawan yang mandiri, dan sudah mempunyai gagasan yang tegas dan layak tentang jenis barang yang hendak diproduksi. Pendidikan formal bukan merupakan syarat utama. Di antara 55 peserta yang pertama, hanya kira-kira seperdua memiliki ijazah sekolah teknik atau gelar sarjana muda, dan selebihnya hanyalah tamatan SD atau SL. Hal yang diutamakan ialah pengalaman kerja, dan peserta rombongan semua sudah berpengalaman paling sedikit setahun, serta ada yang sudah berpengalaman kerja selama enam tahun atau lebih. Dengan sengaja diusahakan agar rombongan pertama terdiri atas peserta-peserta dengan pengalaman beraneka ragam, berdasarkan teori bahwa mereka mungkin akan dapat saling belajar, dan tukar pengalaman masing-masing. Program MTTS di Thailand dan sistem pelatihan tukang-tukang di pedesaan di Senegal, semata-mata terbatas pada fungsi pendidikan saja. Sedangkan semua program di India mengaitkan pendidikan dengan aneka jasa pelengkap. Program MTTS, terutama,

386


memberikan pendidikan ketrampilan prakarya. Sedangkan program di Gujarat ditujuakn kepada calon usahawan, dan programprogram yang lain ditujukan, terutama kepada pelatihan ketrampilan kaum tukang yang sudah bekerja atau berusaha sendiri. Programprogram di India banyak sekali memperhatikan pembinaan keahlian manajemen, di samping keahlian teknik yang diperlukan oleh seorang usahawan. Sedangkan di Tahiland dan Senegal, khusus hanya mengembangkan ketrampilan teknik saja, sekalipun sebagian pesertanya sudah atau bakal menjadi pengusaha kecil. c. Pendekatan Swadaya Kooperatif

Philip Combs dan Manzoor Ahmed (1985: 107140) menjelaskan bahwa sekalipun programprogram yang menjunjung pendekatan swadaya ini bersumber pada filsafat pembangunan atau pengembangan masyarakat yang sama, tetapi dalam beberapa segi mereka saling berbeda. 1) Model CD atau Community Development Adalah pengembangan atau pembangunan masayarakat di India, dan Ânimation Rurale atau Penggairahan Pedesaan di Senegal. Kedua program tersebut merupakan kegitana nasional yang luas, dan disponsori oleh pemerintah. Tujuannya membangkitkan semangat serta hasrat pembangunan di kalangan penduduk 387


pedesaan, dan untuk mencetuskan gairah/daya kerja agar dapat membantu mencapai tujuan dan kebijakan nasional dengan dibantu oleh jawatan teknik yang berwenang. Program CD di India Program CD ini pada mulanya diselenggarakan sebagai suatu proyek perintis dengan pola sempurna dengan bantuan Ford Foundation. Akan tetapi karena kuatnya desakan harapan rakyat yang meningkat, maka proyek perintis ini dengan tergesa-gesa diperluas menjadi skala nasional yang menyeluruh dalam rangka Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (1952-1956), sebelum sempat dibahas dan dinilai hasil-hasil dari proyek perintis ters. Pada saat yang sama telah didirikan juga Jawatan Penyuluhan Nasional. Tujuannya, menyediakan jasa-jasa keahlian dari Kemen- terian Pertanian, Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Koperasi, dan Industri Kecil, untuk menunjang usaha pengembangan masyarakat. Maksudnya juga agar mudah dijangkau oleh penduduk daerah pedesaan. Program Animation Rurale Gerakan A. nimation Rurale (AR) di Afrika wilayah bekas jajahan Prancis (Franciphone Africa), seperti halnya gerakan pengembangan masyarakat (CD) telah digairahkan oleh keya- kinan bahwa 388


pembangkitan hasrat dan semangat penduduk pedesaan merupakan syarat mudak untuk setiap usaha pembangunan pedesaan. Gerakan AR ini pun muncul sebagai suatu gerakan nasional dengan maksud melaksanakan sasaran dan rencana pembangunan nasional yang luas. Akan tetapi, berlainan dengan gerakan CD, AR ini memusatkan usahanya pada identifikasi dan pendidikan secara sistematis untuk suatu kelompok perintis atau animateurs. Mereka ini harus bertindak selaku perintis/katalisator pembaruan di daerah pedesaan, dan juga sebagai tokoh penghubung antara pihak pemerintah dengan penduduk pedesaan. Cjerakanyl R di Senegal. Kabamya suatu himpunan bantuan teknik swasta Prancis telah mencetuskan gagasan AR dan menguji gagasan ini di Maroko pada dasawarsa 50an. Intisari AR ini adalah suatu padu- an gagasan sosiologi dan politik dengan sedikit bumbu ekonomi. Anggapannya adalah kaum petani di pedesaan harus digairahkan oleh te- man sekampung agar mereka mampu menyadari dan mengungkapkan harsat akan perbaikan nasib sendiri; berprakarsa untuk mengadakan tindakan swakarya dan meminta bantuan/ jasa-jasa yang dibutukannya dari pihak pemerintah pusat atau dinas-dinas teknik lainnya; dan untuk memperlancar usaha swakarya itu agar bisa menjamin tercapainya cita-cita dan sasaran nasional.

389


Orang yang menjadi tokoh perintis perubahan dalam proses ini, yang disebut animateurs haruslah terdiri atas kaum petani yang ditunjuk oleh temanteman sekampung, dan diberi pendidikan khusus agar mereka dapat bertindak selaku pembimbing, dan penggairah untuk penduduk desanya. Di samping itu mereka bertindak pula sebagai penghubung dengan sumber-sumber bantuan teknik dan material. 2) Model PRRM/Philippine Rural Reconstruction Movement/ Gerakan Pembangunan Pedesaan Philipina Gerakan ini dimulai sebagai suatu gerakan sukarela dalam wilayah geografi terbatas di Philipina, namun kemudian menjalar tersebar mencakup negara-negara berkembang lainnya. Gerakan ini mencerminkan suatu pola baru dalam usaha mengantar kaum petani tradisional ke dalam dunia modem, khususnya melalui usaha pendidikan. Keadaan daerah pedesaan Philipina pada pertengahan pertama dasawarsa 50-an, terutama di wilayah Luzon Tengah, sangat rusuh. Kebanyakan penduduk daerah hidupnya sengsara. Badan-badan pemerintah yang harus memberi jasa-jasa kepada penduduk sangat kurang sempurna, bahkan sering tidak hadir sama sekali. Sementara beberapa daerah dikuasai oleh gerakan Huk Blahap, suatu gerakan gerilya yang bekerja di bawah tanah, yang umumnya dianggap dikuasai oleh golongan ko- munis. Karenanya, pejabat-pejabat pemerintah dengan 390


gembira merestui dan menjanjikan bantuannya ketika Y.C. “Jimmy” Yen, seorang tokoh dengan sifat-sifat perikemanusiaan dan kepemimpinan unggul, yang sudah banyak berpengalaman dalam kegiatan pembangunan pedesaan di Tiongkok masa sebelum perang, menyatakan kesediaan untuk menyelenggarakan suatu proyek pengembangan pedesaan di Philipina. Dari situ pada tahun 1952 didirikan Gerakan Pembangunan Pedesaan Philipina (PRRM) sebagai suatu organisasi penyantun swasta. Setelah itu mulai dilaksanakan berbagai proyek di beberapa desa di propinsi Nueva Ecija Luzon. 3) Sistem Pendidikan Koperasi di Tanzania Sistem pendidikan ini telah didirikan dan mempunyai kegiatan yang disetujui pemerintah pusat, tetapi bukan merupakan bagian dari sistem pendidikan formal. Model ini telah mengadakan kegiatan untuk memperkuat gerakan kooperasi di setiap tingkat. Sistem ini dipandang sebagai suatu lembaga ekonomi dan sosial yang utama untuk merombak masyarakat agraris menuju sistem sosiolisme gaya Afrika. Kepada gerakan koperasi diserahkan peranan utama dalam strategi asli negara Tanzania yang bertujuan mengubah daerah pedesaan yang amat luas untuk menjelma menjadi suatu masyarakat agraris Afrika gaya baru yang didasarkan pada asas-asas 391


sosialisme. Segera setelah dicapai kemerdekaan maka diambil keputusan untuk mengganti golongan pedagang swasta dengan suatu “sistem pemasaran saluran tunggal” untuk segala hasil bumi di bawah naungan sejumlah badan-badan pemasaran nasional dengan organisasi “koperasi primer” setempat dengan “gabungan” koperasi sedaerah yang bertindak selaku agen pemasaran. Untuk menyediakan sarana pendidikan yang dibutuhkan karena kebijakan baru yang bersifat sangat luas ini, di Tanzania dibentuk satu jaringan pendidikan non-formal yang khusus ditujukan untuk mendidik para anggota dan karyawan koperasi pada setiap tingkat, mengenai asas-asas dan cara kerja berkenaan dengan penyelenggaraan koperasi serbaguna. 4) Proyek Comilladi Bangladesh Proyek ini secara kontras merupakan suatu percobaan perintis yang non-konvensional dan bersifat semi-otonom dalam suatu daerah geografis terbatas yang berganti-ganti disetujui atau dicurigai oleh pihak yang berkuasa. Ciri-ciri inovasi proyek Comilla di Bangladesh pada mulanya adalah penduduk desa sendiri memilih seorang warga untuk bertindak sebagai penghubung urusan pendidikan dengan berbagai sumber pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan 392


mereka, menurut pandangan mereka sendiri. Kegiatan ini merupakan bagian dari suatu rangkaian prosedur mengenai pembentukan pengurus dan penyelenggara berbagai koperasi lokal yang dibina pada waktu bersamaan oleh pihak Aka- demi Pembangunan Pedesaan bersama dengan penduduk desa. Berdasarkan persetujuan ini, para penduduk desa menyatakan kesediaan: (1) membentuk koperasi resmi dengan memilih seorang ketua; (2) mengadakan rapat setiap minggu yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota; dan (3) menunjuk seorang warga koperasi yang harus mengunjungi akademi seminggu sekali untuk mengikuti latihan supaya dapat bertindak sebagai pembimbing dan guru bagi kelompoknya; (4) memelihara ketelitian dan catatan; (5) menggunakan kredit produksi dengan diawasi oleh pihak yang berwajib (berkewajiban); (6) menerapkan cara-kerja dan teknologi pertanian yang mutakhir; (7) secara berkala menabung uang tunai dan bahan naturcr, (8) ikut serta pada gabungan sentral koperasi dalam wilayah “thana” (suatu nama koperasi di Bangladesh dari Asosiasi Pusat Koperasi Thana atau TCCA; dzn (9) menyelenggarakan sidang pendidikan berkala untuk para anggota. 5) Model ACPO (A.ction Cultural Popular) atau Gerakan Kebudayaan Rakyat di Kolumbia Gerakan ini termasuk suatu kelompok tersendiri karena merupakan badan pendidikan nasional dan swasta yang didukung oleh gereja, yang banyak 393


sekali menggunakan media komunikasi mutakhir. Tujuannya mendidik kaum campe- sino, yaitu orangorang yang terlantar dan miskin, agar dapat menjelma sebagai “manusia Amerika Latin gaya baru”, yang diberi semangat dan sarana untuk memperbaiki nasib atas kemampuan sendiri. ACPO ini sebenarnya hanya didukung oleh Gereja Katholik, tetapi tidak dikelolanya. Usaha gerakan ini dimulai sejak tahun 1947 dengan siaran pendidikan dari suatu pemancar radio. Kemudian, sejak itu telah dikembangkan menjadi suatu sistem pendidikan aneka-media yang bekerja siang-malam yang ditujukan kepada seluruh pendudk daerah pedesaan Kolumbia. Adapun sasaran utama adalah anggota masyarakat yang paling melarat. Proyek kegiatan ACPO dalam rangka kampanye pembangunan pedesaan tergambar dalam tabel di bawah ini. Tabel 3 Bentuk Proyek Kampanye Pembangunan Desa ACPO Masa Pelaksanaan 1954-1968*

394

Model Pengembangan Masyarabat Pedesaan Kategori Proyek

f-Proyek terlaksana

Perbaikan rumah Rumah baru

93.440 29.271

Air pipa Jamban

32.257 50.457

Taman bunga Tanaman pohon

85.702 4.469.106

Kebun sayur

108.058

Timbunan kompos Vaksinasi hewan

136.509 99.977

Kandang sapi/kuda

29.078

Kandang babi Kandang ayam

37.507 44.241

Sarang lebah

24.481

Penyemprotan tanaman dengan insektisida

88.606

Pembentukan dewan rukun tetangga Pembangunan jembatan

18.397 6.635

Perbaikan jalan-desa

37.348

Pembuatan lapangan olah raga Kelompok musik

14.279 10.306

Kelompok teater desa

14.121

* Sumber: Philip H. Combs & Manzoor Ahmed (1985:126), telah dimodofikasi. d. Pendekatan Pembangunan Terpadu

Di kalangan para ahli pada lembaga-lembaga taraf international, bilateral, dan nasional terjadi- lah semacam konsensus yang lebih menyukai pendekatan yang komprehensif dan lebih terpadu penuju ke arah pengembangan pertanian. Pendekatan terpadu berbeda dengan pendekatan “parsial” yang dianut sebelumnya.

395


1) Model TADP/Intensive y\gricultural District Progamrne/Program Distrik Intensifikasi Pertanian di India Program CD yang diselenggarakan di India, segera setelah negeri itu merdeka, bertujuan mencapai peningkatan produksi pertanian dan sekaligus mencapai kemajuan sosial. Selama dasawarsa 50-an situasi penyediaan pangan di India menghadapi pesatnya pertumbuhan penduduk. Sekira- nya tidak diadakan impor bahan pangan secara besar-besaran dari negara-negara Barat, pasti akan terjadi bahaya kelaparan yang gawat pada musim gersang tahuntahun 1957 dan 1958. Suatu tdm ahli intemasional memperingatkan bahwa krisis pangan itu bukan suatu gejala sementara saja, tetapi bisa bertambah gawat lagi sekalipun pada musim penghujan yang lebat, kecuali jika diadakan tindakan yang tegas untuk menanggulanginya. Tim ahli intemasional mengajukan “program paket” berisi sepuluh pokok anjuran. Paket ini diterima oleh pemerintah India dengan beberapa penyesuaian dan dijadikan dasar IADP. Program paket itu terdiri dari: (1) penyediaan kredit yang memadai bagi petani dengan melalui koperasi; (2) penyediaan sejumlah sarana produksi yang cukup melalui koperasi jasa yang kokoh; (3) insentif harga untuk merangsang ikut sertanya petani dalam kegiatan pembangunan; (4) tersedianya sarana dan 396


jasa pemasaran untuk menjamin agar petani dapat menikmati harga hasil buminya dengan pantas; (5) jasa-jasa pendidikan, teknik, dan pengelolaan intensif harus tersedia di tiap desa atau distrik; (6) mengusahakan agar seluruh petani, besar atau kecil, diikutsertakan dalam perencanaan peningkatan produksi; (7) perencanaan yang melibatkan seluruh desa dalam setiap program peningkatan produksi atau penyempurnaan kondisi desa, dapat mengokohkan organisasi dan kepemimpinan di lingkungan pedesaan; (8) mem- pekerjakan penduduk desa untuk melaksanakan program pekerjaan umum seperti penyaluran limpahan air, tanggul-tanggul, konservasi tanah, irigasi kecilkecilan, pembangunan jalan dan sarana lain yang langsung berfaedah untuk usaha peningkatan produksi; (9) analisis dan penilaian program dari sejak awal; dan (10) koordinasi yang didasarkan pada urutan prioritas pada setiap desa. 2) Model CADU atau Chilalo Agricultural Development Unit/Unit Pengembangan Pertanian Chilalo di Etiopia IADP, bersama proyek Comilla dan eksperimen Israel dalam usaha pengembangan pertanian terpadu banyak pengaruhnya terhadap: desain untuk proyek CADU di Etiopia; dan keputusan badan bantuan bilateral Swedia (SIDA= Swedish International Development Âgency atau Agen Pembangunan Intemasional 397


Swedia) untuk memberikan dukungan besar dan dalam waktu lama terhadap proyek tersebut. Dari pengalaman sendin berkenaan dengan proyekproyek kecil-kecilan dalam bidang pertanian di Aljazair dan Tunisia, serta dari hasil penyelidikan tentang pengalaman pihak lain, maka para pejabat bantuan Swedia menarik kesimpulan bahwa untuk memberikan dorongan kuat kepada pengembangan pertanian sebagai prasyarat untuk memperbaiki nasib petani dalam masyarakat yang miskin, diperlukan pendekatan yang komprehensif, dan lebih terko- ordinasi agar pertaniannya dapat didorong maju. Di antara beberapa negara telah dipilih, misalnya adalah Etiopia. Di samping memang negara ini telah minta bantuan Swedia. Sasaran proyek tersebut ialah: (1) melaksanakan pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh wilayah yang dijadikan proyek; (2) membangkitkan kesadaran dan rasa tanggungjawab penduduk berkenaan dengan usaha pembangunan; dan (3) menguji kesepadanan berbagai metode pengembangan pertanian; dan (4) mendidik tenaga pribumi Etiopia untuk kemudian ditugaskan dalam usaha pembangunan pedesaan. 3) ModelPACCA (Programme on Agricultural Credit and Cooperation in Afghanistan) atau Program Kredit dan Koperasi Pertanian di Afghanistan Program tersebut tumbuh berkat adanya minat 398


bersama FAO (Food and Agriculture Organisation dari PBB) dan SIDA, untuk mengembangkan gerakan kooperasi sebagai upaya untuk menanggulangi hambatan kredit pertanian. Secara lebih luas adalah mengadakan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terpadu terhadap usaha pengembangan pertanian, dengan memberikan peranan lebih penting kepada organisasi kaum petani sendiri. Afghanistan, karena pemerintahnya telah meminta bantuan untuk memperkokoh lembagalembaga pedesaannya, telah dipilih sebagai negara tempat mencoba pendekatan tersebut. Memang tidak dikhayalkan, bahwa pendekatan semacam ini dapat diterapkan dengan mudah di salah satu negara yang paling terpencil, paling miskin, dan paling terbelakang dilihat dari sudut modernisasi. Para utusan penjajakannya berkata jelas: “Di Afghanistan tidak dapat diharapkan keberhasilan dengan mudah. Tetapi setiap metode yang berhasil, dalam keadaan sulit seperti itu, dapat dipandang mantap kesehihannya”. 4) Model Proyek Puebla di Mexico Proyek ini bersumber pada keresahan di kalangan peneliti pada CIMMYT (Centro International de M.ejoramiento de Mai%y Trigo atau Pusat Internasional untuk Pemulihan Jagung dan Gandum) yang bertempat di dekat Mexico City. Sebabnya, karena 399


kurang luasnya penerapan teknologi yang disempumakan (termasuk jagung varietas unggul) oleh kaum petani subsistensi (memproduk untuk kebutuhan sendiri, bukan untuk pasar) yang kecilkecil, pada ladang tadah hujan, kalau dibandingkan dengan luasnya penerapan di kalanan petani berladang besar di lingkungan yang lebih menguntungkan. Melalui kerja sama dengan pemerintah nasional dan negara bagian, dan dengan Akademi Pertanian yang berdekatan di Chapingo, sekelompok ahli peneliti menyusun suatu rencana eksperimen dalam rangka ikhtiar menanggulangi aneka kesulitan, yang rupanya telah menghambat penerapan teknologi mutakhir tersebut. Untuk proyek ini mereka pilih suatu daerah bagian Timur Laut Negara bagian Puebla. Tujuan proyek Puebla amat bersahaja dan tegas, yaitu membina suatu metodologi untuk membantu 46.000 orang petani subsistensi kecil- kecilan di daerah ladang tadah hujan tersebut. Selanjutnya disebarkan ke daerah-daerah yang serupa keadaannya, untuk meningkatkan kadar gizi dan jumlah pendapatan mereka dengan meningkatkan hasil bahan pangan, umpan hewan, dan komoditi komersial. 5) Program Pengembangan Tanah Lilongwe di

400


Malawi Program tersebut diselenggarakan di daerah pusat Malawi, luasnya lebih dari 1,1 jura acre dari tanah yang paling subur di seluruh negara Malawi. Di wilayah itu terdapat 52.000 ladang, rata-rata seluas 5 acre. Penduduknya 350.000 jiwa. Kebanyakan para petani di wilayah itu menanam bahan pangan untuk keperluan keluarga (subsistensi). Disamping itu, sejak lama, juga menghasilkan budidaya komersial, terutama jagung, kacang tanah, dan tembakau. Jumlah produksi mereka terbatas, bukan karena kurang tersedia tanah garapan melainkan karena cara kerja yang primitif menggunakan tenaga otot dan kelaziman kolot lainnya. Asalkan mereka dapat memanfaatkan tenaga hewan (yang banyak lembu), input, dan cara kerja yang lebih sempurna, tingkat produktivitas mereka akan dapat naik banyak sekali. Tujuan jangka pendek ialah meningkatkan produksi pertanian dan para petani yang telah mencapai taraf pertanian setengah komersial diarahkan agar memasuki lingkungan ekonomi uang tunai sepenuhnya. Tujuan jangka panjang ialah mengusahakan pembangunan daerah pedesaan dalam arti kata yang luas, untuk me- nyempumakan penyediaan jasa-jasa pengobatan, pemerintahan daerah, pendidikan wanita dan remaja, dan mutu kehidupan pada umumnya di wilayah tersebut.

401


2. Contoh Model Pengembangan Masyarakat Pedesaan dalam Negeri Berbentuk Tipologi Desa dan Berdasarkan Mata-pencaharian

Banyak contoh pengembangan masyarakat pedesaan yang bisa dikemukakan, baik pembangunan dari atas (top-down) seperti tipologi desa swasembada, swakarya, dan swadaya, atau dari bawah (bottom up seperti desa miskin, sedang, dan desa makmur. Juga bisa menggunakan tipologi lain seperti desa rawan, desa tandus, desa subur, atau tipologi desa yang oleh Prof. Dr. Mubyarto (1994) didasarkan pada mata-pencaharian penduduknya. Contoh model pengembangan masyarakat pedesaan yang dikemukakan di sini ialah tipologi pengembangan masyarakat pedesaan yang didasarkan pada mata-pencaharian penduduknya. Alasannya ialah: (1) mata-pencaharian adalah realita yang ada di pedesaan; (2) tidak asing bagi para penduduk dalam arti digeluti dan ditekuni dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi milik penduduk desa dan bersifat indigenous', (3) pengembangannya dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan sehingga geraknya dimulai dari bawah, dan menumbuhkan home industry di pedesaan; dan (4) dan bisa menumbuhkan koperasi yang tepat guna. Karakteristik budaya pedesaan di Indonesia sangat beragam. Hal yang mempengaruhi adalah letak desa serta mata-pencaharian penduduknya. 402


Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, juga menyadari akan hal ini. Kemudian dibuadah tipologi desa atas dasar mata pencaharian penduduknya. Dari situ terdapat tipologi: (1) desa persawahan; (2) desa perkebunan; (3) desa peternakan; (4) desa nelayan; (5) desa jasa dan perdagangan; (6) desa industri kecil dan industri besar; (7) desa perladangan; (8) desa buruh; dan (9) desa hutan. Dalam penulisan buku Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal, Prof. Dr. Mubyarto (1994: 3-13) ahli ekonomi pedesaan, mengambil sampel pedesaan di propinsi Jawa Tengah. Desa Malang Kabupaten Purworejo mewakili desa persawahan\ desa Simego Kabupaten Pekalongan mewakili desa perkebunatr, desa Jenar Kabupaten Sragen mewakili desa perladangan, khususnya perkebunan teh dan tebu lahan kering; desa Lanjaran Kabupaten Boyolali mewakili desa peternakan', desa Jatisari Kabupaten Rembang mewakili desa nelayan\ desa Gunung Gajah Kabupaten Klaten mewakili desa hutarr, desa Jambu Kidul Kabupaten Klaten mewakili desa industri kecil, desa Kawengan Kabupaten Ungaran mewakili desa burub, dan desa Pekiringan Kabupaten Tegal mewakili desa jasa danperdagangan. a. Desa Malang Kec. Ngombol Purworejo Desa ini adalah salah satu desa miskin dari 150 desa miskin di Kabupaten Purworejo. Data403


nya sebagai berikut: sarana transportasi sangat sedikit, tidak memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus, dan drainase; tempatpembuangan sampah tidak memadai dan tidak memenuhi syarat minimum hidup sehat; pertanian tergantung hanya satu jenis tanaman\ permodalan lemah; prvduklivitas rendah; penghaulan di luarpertanian pun (buruh tebu, buruh bangunan, pembantu rumah tangga, mencari ikan) belum dapat mencukupi hidup layak, migrasi ke kota bukan merupakan jalan keluar memecahkan masalah mereka, karena pendidikan rendah, dan ketrampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup di kota juga rendah. Ikatan warga masyarakat di desa Malang Ngombol ini dipelihara melalui kegiatan sinoman, kematian, sambatan, RT, PKK, Karang Taruna, dan kelompok kesenian nDolalak. Hubungan masyarakat melibatkan berbagai lapisan, tetapi belum semua terlibat dalam kegiatan desa. Kelompok di sini adalah kumpulan orang yang bekerja sama dan kumpulan orang yang bekerja bersama-sama. RT dan nDolalak (kelompok kesenian yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan bergerak di bidang shoit>- business) mewakili bentuk swadaya. Kelompok- kelompok inilah yang dapat dijadikan penggerak dinamisasi ekonomi, sosial, budaya, dan agama dalam pengembangan masyarakat yang akan datang.

404


b. Desa Simego di Pekalongan Desa ini adalah desa lahan kering dan miskin. Proses kemiskinan desa Simego terjadi karena tiga hal; ksterisolasian, sulit air, hsbodohan dan keterbatasan sumber daya. Langkah awal mengentas kemiskinan adalah membuka isolasi dengan membangun sarana dan prasarana transportasi. Usaha pemerintah melalui P2WK (Proyek Pengembangan Wilayah Khusus); kegiatan proyek ini memberi insentif petani teh yang mempunyai lahan minimal 2 hektar untuk mengembangkan teh sebagai tanaman perdagangan, dan mendorong munculnya tiga kelompok petani teh. Sayangpetani miskin tidak terlibat program, karena tidak memiliki lahan. Kelompok swadaya yangmelibatkanperan serta orangmiskinialah selapatian tingkatdusun, merupakan akumulasipotensi sebagai alternatif penanggulangan kemiskinan. Jika akan diterapkan kebijakan baruyang menguntungkanpetani miskin perlu dilakukan dm hal, yaitu pengembanganjaringan pemasaran dan mengembangkan tanaman perdagangan lain (selain teh), seperti tembakau untuk menutup kerugian bila pasaran teh merosot. c. Desa Jenar di Sragen Keadaannya sbb: alam sangat berat karena struktur tanahnya batu codas bercampur kapuryang kering; hasil pertaniannya kurang berarti; sarana transportasi belum mampu mengangkat kondisi- kondisi sosial 405


ekonomi; komoditi yang diperdagangkan ialah daun jati, daun pisang, dan yang rendah nilai ekonominya. Akibat kondisi alam yang berat ini, waktu dan tenaga dicurahkan untuk mencukupi kebutuhan primer; pangan, sandang, dan papan; anak bersekolah berarti mengurangi tenaga keluarga dan membutuhkan biaya yang besar, sehingga pendidikan merupakan kebutuhan sekunder. Akibatnya, mutu sumber daya manusia rendah, dan sulit bagi penduduk untuk terlibat berbagai macam kegiatan pembangunan; listrik belum menjangkau desa, radio dan televisi lebih merupakan media intertainment daripada media informasi. Paket mBangun Desa TVRI Yogya kurang mendapat perhatian penduduk. Keswadayaan keluarga sangat tinggi, tetapi banyak kendala kalau dikembangkan menjadi swadaya kelompok dusun. Eksistensi keluarga terasa mendapat beban berat karena rendahnya mutu sumber daya manusia dan terbatas hanya untuk keluarga. Berkembangnya organisasi sosial ekonomi tergantung pada guru dan mantri hutan yang dipandang tinggi di kalangan masyarakat Jenar. d. Desa Lanjaran Musuk Boyolali Sebagian besar pendapatan penduduk desa ini dari peternakan sapi perah. Pendapatan per kapita (1992) Rp. 248,597. Sumbangan dari sektor peternakan mencapai 65,1%. Kemiskinan yang 406


dialami penduduk desa karena faktor lingkungan dan sumber daya alam, terutama kondisi jalan dan air. Topografi wilayah yang berat dzn berbukit-bukit menyebabkan lahanpertanian sulit dikelola secara optimal. Tidak tersedianya sarana transportasi menyebabkan pedesaan sulit dimasuki. Pasar terletak di desa tetangga, jaraknya 3 km, dan ditempuh dengan jalan kaki. Mereka bekerja sebagai peternak petiggaduh, buruh tani, atau serabutatu Tingkatpen- cUcHkan sangat rendah, tidak memiliki lahan pertanian, atau kalau memiliki, sangat sempit, dan tidak memiliki bak PAH (Penampungan Air Hujan). Kehidupan berkelompok, tertampung pada UB Pasir Batu, UB Buruh Macul, dan Kelompok Pemerah Susu. Dasarpengelompokan adalah kepentingan, tetapi ikatan komunal yang didukung kondisi alam berbukit-bukit, maka kelompok yang masih bisa bertahan adalah dusun. Keswadayaan akan efektifbiSa dilakukan perdusun. Problem persusuan adalah pemasaran dan rendahnya kualitas. Akibatnya ialah harga susu rendah, dan pendapatan petemak sapi perah juga rendah. Apabila masalah ini dapat diatasi, diharapkan kesejahteraan penduduk desa Lanjaran juga akan meningkat. e. Desa Jatisari Sluke Rembang Penduduk yang berpencaharian nelayan sebanyak 71 %. Kemiskinan desa ini dapat dilihat dari keadaan saratta dan tempat tinggal. Sebesar 73% 407


rumah penduduk berdinding bambu dan berlantai tanah, tidak memiliki jamban keluarga, dan belum ada sarana kesehatan. Karakte- ristiknya adalah nelayan berbeda dengan petani pada umumnya. Pendapatan nelayan perhari hanya cukup untuk makan hari itu (daily incremerit) dengan jumlah yang sulit ditentukan, bergantung pada musim dan status nelayan. Produk mereka bukan makanan pokok, mudah rusak, dan harus segera dipasarkan, menyebabkan ketergantungan mereka pada pedagang. Ketergan- tungan pada pemilik perahu yang disebutpan- dega, menyebabkan para buruh penangkxip ikan banyak dirugikan. Potensi nelayan tinggi karena mobilitas dalam pembangunan desa. Kelompok ada tiga: (1) karena inisiatif sendiri-, (2) karena dorongan tokoh masyarakat (guru mengaji atau pengurus arisan); (3) bentukzin pemerintah, yaitu PKK. Dari kelompokkelompok ini, kelompok pengajian merupakan kelompok yang relatif berhasil. Dalam konteks pembangunan pedesaan, potensi keswadayaan tersebut berfungsi stretegis sehingga perlu dikembangkan. Selama ini kebijakan pembangunan tingkat makro terbukti kurang mendapat peluang bagi berkembangnya keswadayaan nelayan. Implikasi yang timbul adalah partisipasi semu yang bersifatparsial dari para nelayan, yang tidak mendukung munculnya pembangunan berkelanjutan di pedesaan. Selain itu timbul kesenjangan sosial yang semakin lebar antar kelas 408


nelayan. Situasi demikian itu kurang mendukung bagi berkembangnya keswadayaan nelayan kecil dan juga dapat menghilangkan kemandirian mereka karena semakin tergantung pada nelayan besar. £ Desa Gunung Gajah Bayat Klaten Desa ini termasuk kriteria desa hutan karena letak desa yang dekat dengan hutan dan adanya kegiatan sektor kehutanan yang menyolok. Kegiatan pembangunan hutan melalui sistem agrqfarestry dan pengembangan kebmpok tani hutan atau KTH melalui pendekatan CD. Kegiatan KTH sejak tahun 1988 merupakan cikal kegiatan kelompok masyarakat yang modern. Semula kegiatan KTH hanya di bidang tanaman. Perlahan-lahan berkembang menjadi usaha produksi seperti arisan, pengembangan unit usaha wanita tani seperti unit usaha tenun, membatik, dan ngentung (memperbaiki benang yang rusak). Pengembangan usaha wanita tersebut karena potensi usaha dan keahlian individual yang dimiliki penduduk, dan telah men- datangkan tambahan pendapatan bagi keluarga mereka. Potensi pengembangan usaha ekonomi desa oleh wanita masih terpusat pada dusun II, karena kelompok usaha telah dikelola dengan baik, dan 409


dibantu dana oleh Perum Per- hutani. Kelompok yang dimaksud ialah KTH KWTH. Sementara itu di dusun I dan III, para wanita, mereka sebenamya telah melaksanakan usaha tersebut tetapi belum berhasil. Faktor-faktor penyebabnya ialah banyaknya penduduk miskin, belum ada modal dan pemasaran, serta tidak terkelola. Pemecahannya dibentuk KSM (Kegiatan Swadaya Masyarakat) dengan tujuan peningkatan SDM-nya agar dapat menghilangkan faktor-faktor penyebab tersebut. g. Desa Jambu Kidul Ceper Klaten Desa ini adalah satu-satunya desa miskin dari 18 desa dalam Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dengan tipologi desa industri kecil. Dimasukkan ke dalam kategori desa miskin disebabkan fasilitas desa dan lingkungan yang kurang memadai. Sedangkan keadaan ekonomi penduduk cukup baik. Penduduk yang bergerak pada sektor industri kecil cukup lumayan (23,68%), dan yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (36,57 %). Secara umum, mayoritas penduduknya (57,60%) bekerja sebagai buruh (buruh tani, industri kecil, dan bangunan). Banyak alternatif pekerjaan lain yang dapat dilakukan di- sela-sela tugas memburuh, maka penghasilan mereka cukup baik yang tercermin dari kemampuan mereka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari 410


seperti pangan, sandang, dan papan. Mereka dianggap miskin karena masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan biayapendidikan dan perawatan kesehatan. Tingkat keswadayaan masyarakat desa Jambu Kidul cukup tinggi, yang terbentuk dalam kelompok, baik yang dibentuk oleh pihak pemerintah, atau yang muncul atas inisiatif masyarakat sendiri. Ada kelompok pengusaha industri kecil, dana sosial, koperasiprimer, pengajian, dharma tirta, dan kelompokpenerima program P2LDT (Perbaikan Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu) sebagai bentukan pemerintah. Adanya kelompok-kelompok ini kiranya masih menghadapi kegagalan, dalam arti tidak menjamin kegiatan berkelanjutan dan bermanfaat bagi anggotanya. Sebab-sebabnya, antara lain, kurangnya kesadaran akan artipentingnya keijasama untuk mencapai tujuan bersama, kurang try a hohesivitas kelompok, kurangtya kemampuan dan kemauan memimpin kelomp)ok Secara umum, masyarakat pedesaan Jambu Kidulpotensialuntuk dikembangkan dengan pembenahan kelompok, penyiapan anggota, kaderisasipemimpin kelompok, disertai kebijakan makro untuk menciptak&n iklim kerja yang baik bagi usahausaha masyarakat, terutama industri kecil dan pertanian.

411


h. Desa Kawengen Ungaran Semarang Desa Kawengen adalah satu dari tiga desa miskin di dalam wilayah Kecamatan Ungaran. Jarak desa ke pusat kota (kabupaten) sekitar 18 km melalui jalan beraspal sepanjang 10 km, dan sisanya sepanjang 8 km dalam keadaan rusak. Kemiskinan desa Kawengen ditandai dengan: (1) tanahnya (+ 75%) berupa tanah kering yang tandus. Akibatnya: produktivitas padi (bersifat subsisten) dan tanaman perdagangan sangat rendah; berkembang usaha kecil-kecilan yang disebut eber-eber sebagai upaya penduduk untuk tetap bertahan; dan tidak sedikit yang bermigrasi ke kota-kota besar (Jakarta, Semarang) untuk bekerja sebagai buruh. Sebab kemiskinan yang lain (2) sulitnya mendapat air bersih dan buruknya kondisi prasarana jalan; (3) secara ekonomis posisi masyarakat desa sangat rentan karena: rendahnya produktivitas pertanian; tidak ada organisasi yang dapat meningkatkan daya tawar menawar {bargainingposition) untuk menghadapi pedagang pengumpul; pemilikan tanah rata-rata 0,1 ha per-KK; dan 50% penduduk tidak memiliki lahan garapan. Sebab kemiskinan lain adalah (4) kualitas SDM rendah, di mana sebesar 81,6% penduduk berpendidikan SD, bahkan sebanyak 5% dari penduduk adalah buta huruf, dan sarana kesehatan jauh dari memadai; (5) suasana pemerintahan desa kurang terbuka akibat gaya kepemimpinan elit pedesaan yang akibatnya: timbul 412


kondisi konflik dalam masyarakat sejak tahun 1970an; tumbuh rasa ketidakpuasan secara diam-diam dalam masyarakat; dan kecuri- gaan dalam penggunaan danadana pembangunan desa. Sedangkan dalam solidaritas komunal masyarakat desa Kawengen masihlah cukt-cp tinggi. Hal ini dapat dilihat keikutsertaan masyarakat, baik dari hasil mobilisasi maupun persuasi (dengan bentuk hasilnya adalah partisipasi), dalam penyelenggaraan kegiatankegiatan desa, yang terbagi menjadi tiga kategori: kegiatanyangmuncul karetui bentukanpemerintah, seperti PKK, Dasa Wisma, LKMD, Klompen- capir, PKMD, Kelompok Tani dan sebagainya; kegiatan tradisional seperti selamatan kehamil- an, puputan, selapanan, duk lemah dan samba tan; dun kegiatan yang dilakukan okh sekelampok or- angyang memilikiprofesi sama. Kelompok ini sengaja dibentuk karena adanya bantuan modal uang dari BPD Ungaran, bagi tengkulak-tengkulak kecil, yaitu ebereber. Jika kunci untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan berada pada “kekuatan rakyat sendiri”, maka hal itu sama artinya dengan upaya pemberdayaan rakyat {empoweringpeople). Upaya ini tidak sama atau tidak hanya berupa tindakan memberi bantuan uang, betapa pun besarnya. Praktik pemberdayaan rakyat adalah lebih berupa tindakan-tindakan konkrit yang dapat meningkatkan kualitas SDM. Di sebuah desa yang miskin upaya empoiv413


eringpeopk berbentuk tindakan-tindakan mitumal yang harus dilakukan untuk menghilangkan kendalakendala yang menghalangi kemajuan masyarakat. Tindakan itu diawali berupa pemberian bantuan yang bersifat material. Selanjut- nya, dan ini jauh lebih penting dan harus segera dilakukan, proses perubahan sikap para elit pedesaan dalam melakukan hubungan dengan rakyat menjadi lebih terbuka dan demokratis. Sesudah itu, baru dilakukan proses perubahan SDM (rakyat) ke arah yang lebih baik. Peran LSM dalam kaitan ini jelas sangat besar dengan syarat LSM mampu menempatkan diri sccara proporsional “hanya” sebagai kawan atau mitra semata (sebagai katalisator dan fasilitator pendemokrasian masyarakat pedesaan). LSM tidak boleh terjebak menjadi neo-patron di desa. i. Desa Pekiringan Talang Tegal Dari sudut pencaharian penduduknya, desa ini merupakan desaperdagangan. Ekonomi perdagangan telah dikenal masyarakat di Kecamatan Talang sejak %aman koloniaL Waktu itu sekitar kecamatan Talang didirikan pabrik gula oleh pemerintah kolonial. Adanya pabrik gula ini memerlukan lahan pertanian yang luas, sehingga rakyat tidak lagi memiliki lahan pertanian yang baik untuk bercocok tanam. Itulah sebabnya, mereka kemudian mengusahakan indmtri kecil dan perdagangan sebagai pengganti pencaharian mereka. 414


Tradisi perdagangan ini terus berkembang hingga sekarang dan mewarnai kelompok yang tumbuh dalam masyarakat. Walaupun demikian, masyarakat Pekiringan ternyata tak dapat terhindar dari kondisi kemiskinan. Kemiskinan di desa Pekiringan, terutama bersumber pada kurangnya kesempatan yang bisa dimiliki masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Dapat dikatakan bahwa mereka miskin karena tidak, mereka miliki aset produksi dan kemampuan untuk meningkatkan produksi. Dari gejala yang berkembang dalam masyarakat desa, sejauh ini munculnya gerakan swadaya, dalam bentuk kelompok-kelompok, merupakan reaksi atas kenyataan kemiskinan yang menimpa sebagian masyarakat desa dalam mewujudkan kesejahteraan mereka. Ada dua kategori pengelompokan, yaitu kelompok dengan orientasi ekonomi, dan kelompok sosial kemasjrtakatan. Kelompok orientasi ekonomi terdiri dari kelompokpettgolah ikan, koperasipengolah ikan, kebmpokpengusaha tahu, koperasi tahu, ksbtTtpok bongkarmuat (BM), kelotfjpok tukang becak, dan kelompok delapan (kelompok simpan pinjam yang hanya beranggotakan 8 orang). Kelompok sosial kemasyarakatan terdiri dari kelompok selapanan (bagian dari rembug desa sebagai sarana penjelasan rencana pembangunan desa, dan kelompokjami’ah. 415


Keberadaan kelompok dengan orientasi ekonomi yang didirikan atas dasar rasio dan kepentingan, pada kenyataannya tidak dapat menampung semua orang yang mempunyai kegiatan profesi itu. Bahkan kemudian memisahkan masyarakat menjadi kelompok majikan dan buruh, atau kelompok anggota dan non- anggota yang pada akhirnya merenggangkan ikatan sosial. Dalam keadaan semacam ini kelompok sosial kemasyarakatan, seperti kelompok jami’- ah, menjadi satu-satunya alternatif yang dapat mempertemukan mereka dalam satu kebersamaan. Alasannya adalah kelompok ini terbebas dari rasa persaingan dagang dan perbedaan sosial yang tajam. Dari pengalaman tersebut yang dapat dipetik adalah suatu hikmah bahwa kelompok sosial kemasyarakatan mempunyai akar yang sangat kuat dalam masyarakat untuk menggerakkan sumber daya lokal yang sebenamya bisa dipakai untuk usahausaha peningkatan kesejahteraan. Hanya saja, anggota kelompok kemasyarakatan merasa keberatan seandainya kelompok mereka digunakan untuk kegiatan pengembangan, karena dikhawatirkan akan merusakkan kekerabatan sosial yang mereka miliki. Akan tetapi, paling tidak, kelompok sosial kemasyarakatan ini bisa dipergunakan sebagai model untuk mengembangkan kelompok swadaya masyarakat dalam pengembangan masyarakat pedesaan.

416


— 00O00—

Biodata Penulis

Abd Qolik A. Halim, Drs. M.Ag., lahir di Pati Jawa Tengah pada tanggal 25 Juli 1963. Pendidikan formalnya dilalui dari Madrasah Ibtidaiyah (1974), Madrasah Tsanawiyah (1977), Madrasah Aliyah (1981) di Pondok Pesantren Raudlatul XJlum Pati. Sarjana lengkapnya diperoleh di Fak. Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1989), sedangkan S2nya diperoleh di IAIN Sunan Ampel Surabaya (1997) dengan konsentrasi Pemikiran Politik Islam. Sejak tahun 1991, bapak 2 orang putera yang selalu tampil energik ini tercatat sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan terhitung dari tahun 2001 melaksanakan amanat Pimpinan Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk mengelola Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI). Karena sejak mahasiswa 417


selalu mengaktifkan diri dalam berbagai kegiatan, baik intra maupun ekstra kampus, maka bersamasama dengan pada seniornya di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya: Dr. H. Moh. Ah Aziz, M.Ag (Dekan Fakultas Dakwah), Dr. H. Nur Syam, M.Si, Dra. Hj. Rr Suhartini, M.Si, dan Ir. Imam Khambali, MPPM (Dosen Jurusan PMI dan Poltekkes Surabaya) mendirikan LSM La- SAINS, yang mempunyai visi terwujudnya masyarakat mandiri, produktif, sejahtera dan berakhlak mulia. Sesuai dengan Komitmennya untuk ikut serta memberdayakan masyarakat sekaligus memantapkan diri untuk menjadi motivator dan fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, maka kegiatan yang secara sinergis dilakukan adalah Penelitian dan Pelatihan. Di antaranya penelitian yang telah dilakukan adalah: Par- tisipasi Perempuan Domestik dalam Pemberdayaan Masyarakat Pantai di Situbondo (2001); Pondok Pesantren dan Penghijauan Pesisir: Studi Tentang Peran dan Kiprah Kiyai dalam Penghijauan Panted Melaka Penanaman Mangrove di Situbondo (2002); dan Pesantem dan Pengembagan Ekonomi Kerak- yatan: Studi 'Tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren Melalui Penerapan Tekono/ogi Tepat Guna PengolahAir Minum di Gresik (2003). Sedangkan pelatihan yang selalu dilaksanakan secara berkesinambungan adalah Peningkatan Kualitas SDM Santri dan Pengembangan Potensi Pondok Pesantren dijawa 418

Biodata Penulis

Timur. Program terbaru yang pelaksanaannya Himnlai awal 2005 bekerjasama dengan Garda Budaya Indonesia Jakarta adalah Pengembangan Wira Usaha 100 Pondok Pesantren di Jawa Timur. Sementara itu, program pemberdayaan di luar komunitas pesantren yang telah dilakukan adalah: Advokasi dan Konsultasi Publikpada Masyarakat Korban Tanah Tongsordi PacetMojokerto (2003) ;Pemberdayac mMasyamkatDaerah Tandus Melalui PenerapanAkuiferBuatan SimpananAir Hujan (ABSAH) diPadtan (2004); dan Penguatan Ijembaga Komunitas Desa Binaan Fakultas Dakwah, di Desa Randu Padangan, Gresik (2004). Selain itu, di tengah kesibukannya mengajar, pria berkacamata minus ini juga aktif menjadi Trainer bagi calon pelatih fasilitator pemberdayaan masayarakat di wilayah kerja Balai Pemberdayaan Kimpraswil Surabaya yang ada di 8 Propinsi. Bagong Suyanto Fatkur Rohman, S.Ag., M.Si., lahir di Lamongan, 04 Desember 1973. Pendidikan formalnya diawali dari SD, SMP, SMA di Lamongan mulai tahun 1979-1991. Jenjang pendidikan S-l dan S-2 dengan konsentrasi Sosiologi Agama diperoleh dari Universitas Muhammadiyah Malang tahun 419


1995 dan 2000. Sebagai seorang PNS di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya, beliau aktif dalam kegiatan yang terkait dengan tugasnya, yaitu di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Ampel seperti Pendidikan Islam dalam Perspektif Salaf Ibn Taimiyah, Penelitian Dakwah Kultural Muhammadiyah, Studi fasilitas Tempat Ibadah Masjid di wilayah Surabaya Pusat, Timur, dan Barat. Selain aktivitas tersebut juga terlibat dalam kegiatan ekstra kampus, antara lain menjadi anggota Tim Pemantau Jaring Pengaman Sosial di Jawa Timur. H. Moh. Ali Aziz, Prof., Dr., M.Ag., adalah guru Besar Ilmu Dakwah yang lahir di Lamongan, 09 Juni 1957. Pendidikan formal diawali dari SD merangkap MI di Lamongan (lulus 1969), MTs dan MA Ihyaul Ulum Gresik (1973, 1975), Sarjana Lengkap (Drs.) Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Penerangan dan Penyiaran Agama Islam (PPAI) lulus tahun 1982, S-2 Universitas Islam Malang (lulus 2000), dan S3 dengan konsentrasi manajemen publik diselesaikan di UNTAG Surabaya tahun 2004. Pendidikan non-formal antara lain: National English Course for Lectures di Jakarta (1983/1984), Pelatihan Penelitian Tenaga Edukatif Tingkat Nasional PTAI di Ciawi Bogor 420

Biodata Penulis

(1994), Pelatihan pemandu Orientasi Pengembangan Pem- bimbing Kemahasiswaan Diknas (2000), dan Pelatihan Agamawan Muda Nasional (1998). Karya tulis: Dasar-dasar Nlanajemen (1989), Nlanajemen Dakwah (1990), Ilmu Dakwah (1992), Eogzka (1993), ESP (Engslish for Specific Purpose) tahun 1994, dan Short Introduction of Is lam (2000). Selain sebagai tenaga edukatif di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel dan beberapa PTAI di Jawa Tiinur, beliau juga aktif sebagai Pengasuh Mimbar Islam RRI Svitabaya dan Radio Elvictor (1983-sekarang), Pengasuh Mimbar Islam di TVRI Surabaya dan Jakarta (1985sekarang), Penceramah Islam di Mauritius Afrika (2000), pengasuh Mimbar Islam di JTV (2002), Pengasuh Rubrik Muallaf di Tabloid Nurani (2002-sekarang), dan Penceramah sekaligus Pembina Agama Islam di Hongkong (2004) . Karena kiprah dan prestasinya dalam pengembangan ilmu dan aktivitas dakwah yang demikian inilah, beliau telah memperoleh beberapa piagam penghargaan antara lain: Dosen Favorit (1998), Piagam Tanda Kehormatan Presiden RI “Satya Lencana Karya Satya” (2001), dan Penerima Dosen Award tingkat Nasional dari Departemen Agama (2004).

421


Hj. Rr. Suhartini, Dra. M.Si., lahir di Blitar 13 Januari 1958. Menyelesaikan SI di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya (1985) dengan konsentrasi Bimbingan dan Penyuluhan Agama, sedangkan S2-nya diperoleh dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya tahun (1997) dengan fokus kajian pada Proses Santrinisasi Priyayi. Selain Pendidikan Formal, Ibu 3 orang putera yang sejak tahun 2000-2005 menjadi Pembantu Dekan II Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, juga pernah mengikuti kursus Manajemen pada Senior Manager Program Executive Intitut McGill University Montreal Canada tahun (1998). Sejak tahun 1985 menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan keahlian “Konselor dan Sosial Studies”, serta Gender Poverty and Equity. Karena kepeduliannya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, maka pada tahun 2000 bersama-sama dengan Tim yang selama ini menggeluti Kaiian tentang Fenomena Sosial dalam Proses dan Pengembangan Dakwah, mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat: La- SAINS. Di sini ia sekaligus menjadi pengurus inti pada Lembaga yang secara garis besar bergerak dalam 422

Biodata Penulis

bidang Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu beliau juga aktif menjadi Trainer Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Balai Pemberdayaan Kimpraswil Surabaya yang wilayahnya meliputi 8 propinsi, antara lain: Jawa Timur, NTB, NTT, Bali, dan Kalimantan. Kegiatan lain yang tidak pernah ditinggalkan adalah melakukan Pemberdayaan Pondok Pesantren di Jawa Timur, yang programnya antara lain adalah Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM, Pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi Islam, serta Pembinaan Manajemen dan Komunikasi Pondok Pesantren. Hj. Sri Soehartatie, Ir., lahir di Surabaya 09 April 1951. Pengalaman Pekerjaan: Kepala Seksi Produksi di Balai Produksi Bahan Pelatihan Audio Visual Surabaya Pusdiklat Dep. Pekerjaan Umum (1995 s.d 2001) memproduksi bahan pendidikan dan pelatihan audio visual bidang pekerjaan umum. Pernah menjadi dosen di Lembaga Pendidikan Pekerjaan Umum-Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), dan beberapa perguruan tinggi swasta di Surabaya. Kepala Balai Pemberdayaan Kimpraswil Surabaya, Pusat Pengembangan Peran Masyarakat, Badan Pengembangan Sumber Daya 423


Manusia, Dep. Pekerjaan Umum (2001-sekarang) melaksanakan pemberdayaan masyarakat bidang pekerjaan umum di Propinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Pengalaman Pendidikan: Sarjana Teknik Sipil Isntitut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) tahun 1979. Mengikuti pendidikan singkat produksi bahan pelatihan audio visual di Jepang dan beberapa kali di Surabaya, terakhir mengikuti pelatihan Urban and Regional Development Management and Regional (URDMR) di Surabaya. Imam Khambali, Ir., MPPM., lahir di Lamongan 3 Maret 1962. Pendidikan formalnya ditempuh pada Sekolah Pembantu Penilik Hygiene Surabaya (D-2) tahun 1983. Kemu- dian D-3 Kesehatan Lingkungan pada Aka- demi Kesehatan Ling-kungan Surabaya tahun 1993, SI Teknik Penyehatan Lingkungan dengan gelar insinyur tahun 1995, dan S2 dari University of Southrn California, Los Angeles, USA, lulus tahun 2000 dengan gelar Mag- ister Public Policy and Management (MPPM). Organisasi profesi yang digelutinya adalah 424

Biodata Penulis

pengurus Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan (HAKLI), Sekretaris Koalisi Jawa Timur Sehat (sejak 2000), dan sejak tahun 2000 tercatat sebagai pendiri sekaligus Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) La- SAINS Jawa Timur. Profesi formal yang ditekuninya adalah dosen tetap sekaligus ketua Laboratorium Lingkungan Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Surabaya, juga dosen luar biasa dalam mata kuliah AMDAL, Pengembangan Wilayah dan Permukiman, dan TTG di Jurusan PMI Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selain aktif mengajar beliau juga aktif melakukan penelitian dan memberikan pelatihan. Hasil penelitian yang telah didokumen- tasikan antara lain Penggunaan Effective Microor- gimsms dalam Pengeblaan Sampah Orgtmk untuk, Bokasih di Surabaya (2001); Studi Analisis Peng- angkutan Sampah Kota Surabaya (2002); Pemanfaatan Sludge PT Sier sebagai Media Tanampada Tanaman Budidaya (2002); Penerapan Teknologi Pengolahan Air Bersih Pedesaan di Kabupaten Tamongan (2003); Pemanfaatan Double Ultra Violet sebagai SteriHf^torAirAiinum (2003); Penerapan Teknologi Pengolal)AirSiap Minum untuk Masyarakat (2004). Adapun pelatihan yang sering dilakukan antara lain adalah: Pembinaan dan Penerapan Teknologi Tepat Gunapada Komunitas Pondok Pesantren di Jawa Timur (sejak 425


2000); Pelatihan Tenaga Sanitasi Dasar Kecamatan se-Jawa Timur (2000-2005), Konsultasi dan A dvokasi Publik di daerah Rawan Tongsor (2003); dan Penyehatan Kawasan Permukiman Korban Banjirdi Situbondo dan Probolinggo Jawa Timur (2002-2003). Sejak tahun 2003 tercatat sebagai Koordinator sekaligus Penanggung Jawab Program Sanitasi Dasar Pondok Pesantren di Gresik Jawa Timur, yang dalam tahap awal dimulai dengan Pelatihan dan Penetapan Teknologi Pengolah Air Minum Bahan Baku Lokal. Alat yang diproduksi oleh Laboratorium Poltekkes yang dipimpinnya dalam proses memperoleh hak paten dari lembaga yang berwenang ini telah diterapkan di empat pondok pesantren di Gresik sebagai pilot project. M Yahya Mansur, Drs., lahir 17 Desember 1940. di Gempol-Pasuruan, anak dari H. Mansur Mukri (aim) dan Sitti Rahmah (almarhumah). Pendidikan: Pendidikan Dasar (Umum Ijazah SR Wonorejo,Tahun 1952) dan Diniyyah (Awwaliyah, Tahun 1951); Menengah Pertama (Ijazah SMI Pasuruan, Tahun 1954); Menengah Atas (Ijazah SMA Pasuruan,Tahun 1957); Perguruan Tinggi Agama/Syari’ah (Baccaleuriat 426

Biodata Penulis

Fakultas Syari’ah PTAIN-Yogya- Cabang Surabaya, 1963-1964), Umum/Hukum (Baccaleuriat Fakultas Hukum UNAIR Tahun 1967-1968), Umum/Pendidikan (Ijazah Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan), Pengembangan Masyarakat/CD IKIP (Malang, Tahun 1978; S-2 PLS IKIP Malang 1983-1986; dan Pelatihan Pusat Latihan Penelitan Ilmu-Ilmu Sosial (Aceh, Tahun 1982). Pengalaman Kerja: Guru dan Kepala SMA Tebuireng, tahun 1979-1982 atas Biaya LP3ES Menjadi Ketua Pusat Data Pesantren, di Tebuireng; Mengajar Sejarah Pendidikan di Fakultas Tarbiyah IKAHA Tebuireng, 1979- 1981; Mengajar Penelitian dan Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah Nurul Jadid Paiton Kraksaan-Probolinggo, Tahun 1988-1992; Mengajar Penelitian Agama dan Sejarah Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah Univer- sitas Muhammadiyah Surabaya, 1962-1995; Dosen Patologi Sosial, Psiko & Sosio Terapi, dan Da’wah Pengembangan IAIN SA Surabaya, Tahun 1982-1995; Pengawas Guru Agama Kanwil Depag Jatim, Tahun 1995-1999; dan: Sekretaris Kajian Prilaku Ummat Antar Agama di Sumberpucung/Makng-Kalijaring/JombangPacitan-Lamongan, Tahun 1996 Karya Tulis: Sistem Kekerabatan Masyarakat Aceh, LPIIS Jakarta, 1983; Psiko Terapi dan 427


Sosio Terapi, Biro Penerbitan, Fakulatas Dakwah Surabaya IAIN Sunan Ampel, 1989; Metodologj. Penelitian, Dasar FiIsafat, Jenis Pene- litian, dan Metode Penelitian ¥£pustakaan, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1990; Psiko Terapi, Biro Penerbitan Fakultas Dakwah Surabaya, IAIN SA.Pendidikan Perbandingan, Fakultas Tarbiyah, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 1995; Penelitian I&talitatifXJntuk Pendidikan, Fakultas Tarbiyah Univertas Muhammadiyah Surabaya, 1996; Dakwah dan Perubahan Sosial, Pondok Pesantren Walisongo Ngabar, Pono- rogo, 1997; Patologi Sosial dan Terapi-Terapi Relevan, Lembaga Kajian, Penerapan Ilmu, Pendidikan, dan Penerbitan (LKP3), Surabaya, 1998; dan Teori PoUtik Islam (terjemahan), LIT TRAPIS “Ikhwatul Mu’minin” Sidoarjo, 2000. Moch. Khoirul Arif Nur Syam, Dr. H., M.Si., lahir di Tuban, 7 Agustus 1958. Pendidikan Tinggi (sarjana SI) ditempuh di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sebelum itu, beliau malang melintang di beberapa sekolah menengah atas. Karena dorongan kakeknya, ia sempat sekolah di PGAN selama 4 tahun, walaupun juga pernah 428

Biodata Penulis

menjadi siswa SMEA swasta di kotanya. Selepas PGAN 4 tahun, masuklah ia ke PGAN 6 tahun dan selesai 1977. Keinginan- nya memang menjadi guru, tetapi di IAIN Sunan Ampel Surabaya ia justru masuk ke Fakultas Dakwah yang diselesaikannya dalam waktu yang cukup lama, 6 tahun, tahun 1985. Maklum karena ia menjadi aktifis mahasiswa, baik kegiatan intra maupun ekstra mahasiswa. Jabatan Sekretaris Badan Pelaksana Kegiatan Mahasiswa (BPKM) IAIN Sunan Ampel pun pemah disandangnya, dan itu mengantarkannya bisa ke berbagai forum pelatihan di tingkat nasional, semisal Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Nasional maupun Pelatihan Karya Tulis Mahasiswa Tingkat Nasional. Studi S2 diselesaikan pada tahun 1997 di Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial, PPS UNAIR. Di universitas yang sama, pada tahun 2003 ia menyelesaikan studi S3 dan memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Sosial. Semenjak tahun 1987 hingga seka-rang menjadi Dosen tetap di Almamaternya. Penelitian-penelitian yang telah banyak dilakukan, yaitu Penelitian Kompetetitif De- partemen Agama: Dakwah Islam dalam Meng- ehminasi Tradisi Nyaminpada Alasyarakat Samin Bojonegoro, 1994; Pemilihan Kepala Desa di Pitu Ngnvi: Studi tentangKepemimpitianlôkal Aliansi Golongm 429


dan Motivasi Keagamaan, 1996; Tarekat dan Petani: Studi tentang Penganut Tarekat di Mojosari, Mo/okerto, 1996. Juga melakukan Penelitian Kompetetif Balitbang Depag: Komunitas Islam di tengah Perubahan: Mempetiabankan TradisiTokaldiTengih Gerakan Purifikasipada Komunitas Pesisir Tuban, Jawa Timur, 2001. Juga Penelitian Kompetetif IAIN Sunan Ampel Surabaya Sunan Ampel: Tarekat dan Negara: Studi Dinamika l lubungan Tarekat dan Kekuasaan Politik dalam Kasus Tarekat di Jombang, 1999; Tradisi Keluarga Perempuan Meminang dalam Sistem Perkawinan Tuban Jawa Timur, 2001. Juga melakukan beberapa penelitian kerjasama IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur: Studi Evaluasi Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus bagi Keluarga Pra-sejahtera di Kabupaten Bondowoso dan Probolinggo, 1999; Pemetaan Potensi Ekonomi di Kabupaten Situbondo, 2000. Juga penelitian tesis: Agama dan Politik: Makna Ajiliasi Politik Penganut Tarekat Qadiriyah waNagsyabandiah di Cukir, Jombang, 1997; dan penelitian desertasi: Tradisi Islam Tokal Pesisiran: Studi Konstruksi Sosial XJpacarapada JSAasyarakat Pesisir Palang Tubart Jawa Timur, 2003. Buku yang sudah terbit adalah: Metodologi Penelitian Dakwah: Sketsa Pengembangan Ilmu Dakwah (Ramadhani: Solo, 1991); SosiologiKomunitas Islam (Jenggala Pustaka Utama, 2003), Pembangkangan Kaum Tarikat (Lepkis, 2004); Bukan Dunia Berbeda (Jenggala 430

Biodata Penulis

Pustaka Utama, 2004); dan akan terbit Per-spektif dalams\ntro- pologp E volusionisme, StruktumJisme, Kognitivisme dan Interpretatif Simbolisme (Indra Media Press). Selain menjadi dosen di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, juga mengajar di Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, Institut Agama Islam Ibrahimi, Sukorejo dan Sekretaris Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT). Ia juga salah seorang pendiri sekaligus Tim Ahli di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LaSAINS (Lembaga Swadaya Insan Sejahtera Jawa Timur) dan Tim Ahli Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pradoto Iman Santoso, lahir di Banyuwangi 09 Juni 1956. Pengalaman Pekerjaan Korespon- den Mingguan Buana Minggu di Surabaya (19831990). Kepala Seksi Perencanaan di Balai Diklat Wilayah IV Surabaya, Pusdiklat Departemen Pekerjaan Umum (1998-2002) berpengalaman menyelenggarakan pendidikan pelatihan kedinasan bidang pekerjaan umum. Kepala Seksi Penyelenggaraan di Balai Pemberdayaan Kimpraswil Surabaya, Pusat Pengembangan Peran Masyarakat, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dep. Pekerjaan Umum (2002 s.d sekarang) menyelenggarakan kegiatan 431


pemberdayaan masyarakat bidang pekerjaan umum di Propinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, juga di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Pengalaman Pendidikan: Sarjana Ilmu Komunikasi STIKOSA-AWS tahun 1988, mengikuti pendidikan singkat cinematography di IKJ (dh LPKJ), pendidikan singkat produksi media audio visual dijepang, Jakarta dan beberapa kali di Surabaya, terakhir mengikuti pelatihan untuk melatih fasilitator yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Peran Masyarakat di Bandung. Susinggih Wijana

432

Biodata Penulis

433

Model-Model Pemberdayaan Masyarakat

Recommend Documents