MODEL INTEGRASI PERMUKIMAN PENGUNGSI KEDALAM SISTEM PERMUKIMAN KOTA Studi kasus di Lingkungan Lamanaga Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Bau-Bau

MODEL INTEGRASI PERMUKIMAN PENGUNGSI KEDALAM SISTEM PERMUKIMAN KOTA Studi kasus di Lingkungan Lamanaga Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Bau-Bau 1. 2. 3.

Muh. Irsyad Cahyadi1), Johan Silas2), Heru Purwadio3) Mahasiswa Jurusan Arsitektur ,email : [email protected] Jurusan Arsitektur FTSP ITS Surabaya Indonesia 60111 Jurusan perencanaan wilayah kota FTSP ITS Surabaya Indonesia 60111

ABSTRAK Pertumbuhan penduduk kota Bau-Bau selain dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian juga dipengaruhi oleh masuknya pengungsi akibat konflik sosial yang terjadi di Ambon pada tahun 1999. Untuk menunjang kehidupannya para pengungsi ditempatkan dibeberapa lokasi penampungan sekitar permukiman kota. Dari komitmen Deklarasi Istanbul dikatakan bahwa seluruh manusia yang hidup dibumi berhak mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan yang layak. Dalam Perkembangannya permukiman pengungsi berintegrasi dengan permukiman kota melalui model integrasi fisik. Permukiman pengungsi merupakan bagian dari sistem permukiman kota dimana sarana prasarana lingkungan yang terbangun saling berhubungan. Makalah ini meneliti bagaimana jalinan hubungan antara permukiman pengungsi terhadap permukiman kota sebagai pusat kota dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan analisa tipologi morfologi yaitu mengidentifikasi struktur keterkaitan dan atau hubungan antara bagian-bagian dari kota. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu model integrasi permukiman pengungsi kedalam sistem permukiman kota dapat dilihat dari pola jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan listrik, sarana air bersih, sarana drainase, dan sarana prasarana sosial. Kata kunci : Permukiman,integrasi,model,sistem,kota,pengungsi ABST RACT Urban population growth Bau-Bau in addition affected by the birth and death rates are also influenced by the entry of refugees due to social conflict in Ambon in 1999. T o support the life of the refugee camps located in several locations around the settlements of the city. Istanbul Declaration of commitment to say that all people who live on earth deserve a place to live and a decent environment. In the refugee settlements and development, integrated with the settlement the city through the physical integration model. Refugee settlements are part of the settlement system of the city where infrastructure built environment are related. This paper examines how relationships between the settlements of refugees to settlements as the center of the city by using analysis of morphological typology of linkages and identify the structure or the relationship between the parts of the city. Results obtained in this study is a model of integration into the refugee settlement settlement system the city can be seen from the pattern of road network, drainage network, electricity,clean water facilities, drainage facilities, and social infrastructure. Ke ywords: Settlement, integration, models, systems, cities, refugee Model integrasi Permukiman Pengungsi Kedalam Sistem Permukiman Kota

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

I. PENDAHULUAN Kota Bau-Bau merupakan suatu kota yang terletak di bagian Selatan Propinsi Sula wesi T enggara berupa wilayah kepulauan, berada di Pulau Buton. Jumlah penduduk Kota Bau-Bau sebanyak 124.609 jiwa, dengan luas wilayah sekitar 221 Km². Perkembangan Kota antara lain disebabkan oleh terbangunnya permukiman-permukiman baru disekitar kota diantaranya permukiman pengungsi di Lingkungan Lamanaga Kelurahan Bukit Wolio Indah. Permukiman ini terbentuk pada tahun 2000. Kerusuhan yang melanda Ambon pada tahun 1999 mengakibatkan terjadinya pengungsian besar-besaran dan Kota Bau-Bau merupakan salah satu daerah tempat mengungsi. Kota ini dijadikan sebagai tempat mengungsi diseba bkan karena asal usul mereka berasal dari Bau-Bau (suku Buton). Penempatan pengungsi di Kota Bau-Bau terdiri beberapa lokasi dan diantaranya berlokasi di Lingkungan Lamanaga, terletak di Kota Bau-Bau bagian atas yaitu daerah perbukitan yang berjarak ± 3 Km dari pusat Kota. Pembangunan perumahan pengungsi di daerah ini dibiayai dari bantuan pemerintah namun untuk status tanah merupakan hak milik pengungsi yang telah dibeli dari penduduk setempat. Penempatan pengungsi dilokasi ini belum ditunjang oleh sarana prasarana lingkungan yang memadai seperti halnya yang ada dipermukiman kota. Oleh karena itu permasalahan utama yang terjadi yaitu tidak tersedianya sarana dan prasarana lingkungan yang tersistem dengan prasarana kota pada permukiman pengungsi lingkungan Lamanaga sehingga menyebabkan ketidak sesuaian terhadap permukiman kota, Oleh karena itu digunakan sebagai dasar kajian dalam proses penelitian selanjutnya yaitu “pertumbuhan kawasan permukiman pengungsi belum terintegrasi kedalam sistem permukiman kota BauBau”, seiring dengan perkembangan kota dalam konteks fisik lingkungan permukimannya. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model permukiman pengungsi yang terintegrasi kedalam sistem permukiman Kota Bau-Bau dengan tiga sasaran yaitu mengidentifikasi permukiman kota, mengidentifikasi permukiman pengungsi dan mengintegrasikan permukiman pengungsi kedalam sistem permukiman kota dengan batasan penelitian pada Lingkungan Lamanaga Kelurahan Bukit Wolio Indah pada tinjauan fisik permukiman.

Gambar 1. Peta wilayah penelitian II. KAJIAN TEORI Empat puluh persen dari wilayah kota adalah milik umum, jalan, taman, sekolah dan berbagai unsure yang digunakan oleh umum. Dalam hal ini pemerintah daerah boleh

Model integrasi Permukiman Pengungsi Kedalam Sistem Permukiman Kota


membentuk jalan-jalan, jalur lalu lintas utama dan ruang terbuka sesuai dengan rancangan yang telah dibuat oleh pejabat perencana. Namun sebagian besar pembangunan kota, 60 % dari seluruh wilayah kota persil demi persil dikembangkan oleh industri, kegiatan usaha, dan pencari rumah yang mencari kesempatan menanam modal. Perkembangan kota mempunyai implikasi adanya suatu tanggung jawab yang terus menerus, dengan semua kekuatan bersatu dalam proses bertindak bersama-sama dan saling berkaitan. T ingkat kesatuan kekuatankekuatan ini mencerminkan aspirasi, ambisi, dan itikad dari suatu masyarakat dan inisiatif serta tanggung ja wab warga kota secara keseluruhan dan masing-masing untuk porsinya sendiri. Oleh karena itu untuk menunjang perkembangan kota diperlukan perencanaan yang baik. Secara umum model dapat berupa model fisik, misalnya suatu replika dari suatu bangunan atau lingkungan dalam bentuk maket atau model tiruannya. Yang lainnya berupa model abstrak yaitu suatu bentuk yang menyatakan suatu realita yang kompleks kedalam simbol-simbol untuk menyederhanakan kompleksitas tersebut. Menurut (Djoko Sujarto,1998) esensi dan tujuannya model-model perencanaan kota dapat dibedakan dalam 3 model 1. Model diskriptif (decriptive model) yaitu model yang dapat dipergunakan untuk mengkaji tingkah laku suatu realita atau gejala sebagaimana adanya. 2. Model penaksiran (predictive model) yaitu model yang dapat dipergunakan untuk menafsirkan sesuatu atau melihat kecenderungan dan kemungkinan dimasa datang. 3. Model perencanaan (planning model) yaitu model yang dapat dipakai untuk membentuk suatu pola atau bentuk untuk masa mendatang berdasarkan anggapan-anggapan dan kendala tertentu. Dari ketiga model diatas maka dalam penelitian ini menggunakan model diskriptif untuk menganalisa realita yang terjadi. Integrasi pe rmukiman Di dalam sistem implementasi pembangunan kota dan permukiman, proses-proses yang bersifat lokal dan yang bersifat luas seyogyanya terakomodasi keberadaan dan keterkaitannya. Akan tetapi,keberadaan dan pelaksanaan kedua proses ini harus atas kejelasan kedudukan dan fungsinya di dalam proses pembangunan permukiman secara keseluruhan. Bagaimana kedua proses ini diakomodasi didalam sistem implementasi pembangunan kota dan permukiman, dan menjadikannya proses pernbangunan. Pembangunan kota menjadi pemersatu dari tujuan-tujuan yang bersifat lokal maupun luas dari proses pembangunan kota, dan mengintegrasikan setiap unsur atau aspek pembangunan kota sehingga permukiman disekitarnya merupakan bagian integral dari keseluruhan tujuan pembangunan kota. Dengan demikian, pembangunan yang bersifat lokal atau memperhatikan suatu kepentingan lokal, tetapi juga memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan publik yang lebih luas. Selain itu,integrasi ini dapat terjadi karena pernbangunan yang bersifat atau berlingkup lokal bukan merupakan suatu proses dan hasil yang berdiri sendiri. Pendekatan Faktor Kawasan Kota yang Te rintegrasi T ujuan pendekatan ini adalah memahami faktor-faktor yang menentukan dalam pengintegrasian kawasan kota berdasarkan pengertian sistem. Kawasan kota adalah sistem yang mengandung pertalian antar unsur pelaku, fungsi dan penghubung. Berdasarkan Model integrasi Permukiman Pengungsi Kedalam Sistem Permukiman Kota


pengertian sistem kawasan kota di atas maka faktor-faktor integrasi akan mencakup faktor norma yang berkaitan dengan unsur pelaku, faktor fungsi yang berkaitan dengan unsur fungsi kegiatan dan faktor fisik yang berkaitan dengan unsure penghubung. v

v

v

Faktor norma memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai pelaku. Masyarakat membentuk kawasan kota sebagai transformasi pemaknaan terhadap alam dan realitas lingkungan (Wiryomartono, 1995: 14 dalam Markus Zahnd) dengan perilaku dan budayanya. Kawasan kota yang dibentuk sesuai norma masyarakat akan lebih imageable atau dapat diterima. Faktor norma berkaitan dengan pola atau standard perilaku masyarakat memiliki komponen-komponen nilai budaya, peraturan dan kelembagaan. Faktor fungsi memperhatikan kepentingan fungsi kegiatan. Kawasan kota berfungsi mewadahi kegiatan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan masyarakat banyak bertalian satu dan lainnya. Berdasarkan aspek ini, kegiatan sosial dan ekonomi serta politik menjadi esensi dalam pembentukan kota. Perubahan dalam kegiatan akan mempengaruhi fungsi kawasan. Faktor fungsi berkaitan dengan fungsi kawasan kota dalam mewadahi kegiatan-kegiatan inhabitasi memiliki komponen-komponen esensi kegiatan, keterkaitan kegiatan dan tingkat kegunaan. Faktor fisik memperhatikan bentuk-bentuk fisik. Pengaturan fisik ruang kota dilakukan untuk menyesuaikan kepada kegiatan yang ditampung dan norma masyarakat. Pengaturan fisik menghasilkan struktur kota serta bentukan fisik lain seperti kualitas visual dan termasuk detail. Faktor fisik berkaitan dengan wuju fisik kawasan kota memiliki komponen-komponen spasial, visual dan detail.

Persyaratan pengintegrasian perlu diketahui untuk melakukan identifikasi terhadap kondisi pengintegrasian suatu kawasan kota. Pendekatan teori berdasarkan integrasi fisik permukiman menggunakan The Figure Ground Theory. T eori ini mempersyaratkan adanya kejelasan struktur dan sekuen dalam ruang kota. Dengan demikian pola komposisi ruang terbuka dan massa bangunan dapat dimanipulasi untuk memperjelas struktur ruang kota. Hirarki misal diciptakan dengan dasar perbandingan ukuran dan bentuk geometri ruangnya (T rancik, 1986: 97). Di sini komponen pewadahan dalam sistem kota harus diperhatikan termasuk aspek spasial, visual dan detail. Kawasan kota yang terintegrasi dengan demikian adalah kawasan yang unsurunsurnya secara fisik membentuk struktur ruang yang teratur dan menyatu. Komponenkomponen pengintegrasiannya pada faktor fisik (spasial, visual dan detail) dipersyaratkan: 1) Ruang ka wasan yang terstruktur dan hirarkis. Semua fragmen dihubungkan dalam kerangka yang berkarakter; menyatu dan seimbang di dalam struktur kawasan (T rancik, 1986: 106; Lang, 1994: 418). 2) Bentuk visual yang fungsional,analogis dan estetis. Unsur-unsur masif harus berfungsi dalam membentuk pola kawasan, menghadirkan ekspresi lokal yang signifikan dengan bentuk visual dan letaknya. (Trancik, 1986: 101). 3) Memperkuat fungsi dan karakter dengan mengolah bentuk dan aksentuasi kawasan misalnya diperjelas struktur dan ordernya (Trancik 1986: 103). Perumahan dan Pe rmukiman Persoalan perumahan dan permukiman diIndonesia tidak terlepas dari dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kebijakan pemerintah dalam mengelolah perumahan dan permukiman. Perkembangan permasalahan yang semakin kompleks yang Model integrasi Permukiman Pengungsi Kedalam Sistem Permukiman Kota


terkait dengan hal diatas melatarbelakangi disusunnya suatu kebijakan dan strategi yang cakupannya dapat meliputi bidang perumahan dan permukiman sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pedoman penataan ruang permukiman di Indonesia dijelaskan pada UU No. 26/2007. Undang-undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan. T ujuan penataan ruang adalah untuk mencapai keterpaduan penggunaan sumberdaya alam dan buatan serta dapat memberi perlindungan terhadap fungsi ruang pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat penataan ruang. Berlandaskan UU No.4/1992 mengenai perumahan dan permukiman, telah dikeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP) pada tahun 1999 sebagai suatu pedoman penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemograman, dan kegiatan yang terkait dengan perumahan dan permukiman. Se bagai perpanjangan dari Deklarasi Istanbul tahun 1996, KSNPP ini memiliki visi,misi dan sasaran yang bertujuan mewujudkan komitmen Habitat Agenda, dimana visi dari KSNPP yaitu berusaha mewujudkan perumahan yang layak dan terjangkau pada lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan dalam upaya terbentuknya masyarakat yang berjatidiri, mandiri dan produktif. Perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejawantahan jati diri. T erwujudnya kesejahteraan rakyat dapat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan papannya. Dengan demikian upaya menempatkan bidang perumahan dan permukiman sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya adalah sangat strategis. Beberapa konsep toeritis tentang permukiman diutarakan pula oleh Kuswartojo bahwa permukiman yang diciptakan dan dikembangkan dapat menjadi sarana bagi kehidupan yang penuh ketakwaan dan keimanan, menimbulkan rasa aman dan nyaman, menjamin kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan keakraban serta menciptakan hubungan sosial dan pergaulan yang bermutu (Kuswartojo, 2005: 8). Namun untuk kepentingan undang-undang perumahan permukiman di Indonesia, berdasarkan beberapa definisi yang didapatkan dan keinginan pengaturan permukiman di Indonesia, maka permukiman didefinisikan sebagai : ”kawasan yang terdiri dari satu atau lebih perumahan, mempunyai infrastruktur dasar terencana ataupun tidak terencana dan mempunyai fasilitas yang mendukung perikehidupan dan penghidupan, dan dapat berbentuk perdesaan maupun perkotaan”. Sistim Pe rmukiman Kota Permukiman yang menempati areal paling luas dalam pemanfaatan ruang kota mengalami perkembangan yang selaras dengan perkembangan penduduk dan mempunyai pola-pola tertentu yang menciptakan bentuk dan struktur suatu kota yang berbeda dengan kota lainnya. Perkembngan permukiman pada bagian-bagian kota tidaklah sama, tergantung pada karakteristik kehidupan masyarakat, potensi sumber daya (kesempatan kerja) yang tersedia, kondisi fisik alami serta fasilitas kota yang terutama berkaitan dengan transportasi dan komunikasi (Bintaro, 1977). Intensitas penggunaan tanah didaerah pusat kota yang tinggi dan mengakibatkan naiknya nilai harga tanah, sementara jumlah penduduk kota bertambah terus dan memerlukan tempat hunian yang pada gilirannya memaksa penduduk kota memilih alternatif mendirikan Model integrasi Permukiman Pengungsi Kedalam Sistem Permukiman Kota


perumahannya kearah pinggiran kota. Kecenderungan alami perkembangan permukiman berlangsung secara bertahap kearah luar (mengalami pemekaran) dan polanya mengikuti prasarana transportasi (jaringan jalan) yang ada. Perkembangan permukiman yang demikian itu mengakibatkan penurunan kerapatan bangunan perumahan secara linear dari daerah pusat kota kearah pinggiran kota, namun pada sisi lain potensi degradasi lingkungan cenderung semakin berkurang kearah luar kota. Hal inilah yang mendorong kelompok ekonomi kuat lebih menyukai tinggal didaerah pinggiran kota, sementara kelompok ekonomi lemah memilih bertempat tinggal didaerah pusat kota yang dekat tempat kerja meskipun dengan kondisi lingkungan yang marginal (Bahr, 1990). Ciri-ciri kota antara lain adalah produk dari berbagai faktor, seperti topografi, sejarah, motif ekonomi, budaya manusia serta aneka kesempatannya. Ciri-ciri tersebut tidak pernah statis melainkan berubah mengikuti tawaran ruang dan waktu. Meski kota nampak kacau balau susunannya, jika diamati seksama akan menunjukan bentuknya yang khas misalnya ada kota yang berbentuk persegi, persegi panjang, bulat, bulat telur ataupun seperti bintang yang terulur disepanjang rute jalan utama. Hal sama dapat dikatakan pula untuk susunan bangunan dalam kota; disitu ada pengelompokan berdasarkan tata guna tanah kota, misalnya dari suatu kota dapat dilihat adanya pembagian zona. Amos Rapoport mengutip Hardoy yang menggunakan 10 kriteria secara lebih spesifik untuk merumuskan kota sebagai berikut : 1. Ukuran dan jumlah pendudukya yang besar terhadap massa dan tempat; 2. Bersifat permanen; 3. Kepadatan minimum terhadap massa dan tempat; 4. Struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditunjukan oleh jalur jalan dan ruangruang perkotaan yang nyata; 5. T empat dimana masyarakat tinggal dan bekerja; 6. Fungsi perkotaan minimum yang diperinci, sebuah pusat militer, sebuah pusat keagamaan, atau sebuah pusat aktifitas intelektual bersama dengan kelembagaan yang sama; 7. Heteroginitas dan pembedaan yang bersifat hierarkis pada masyarakat; 8. Pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan sebuah daerah pertanian di tepi kota dan memproses bahan mentah untuk pemasaran yang lebih luas; 9. Pusat pelayanan (services) bagi daerah-daerah lingkungan setempat 10. Pusat penyebaran, memiliki suatu falsafah hidup perkotaan pada massa dan tempat itu. Arsitektur kota bersifat tiga dimensi yang terbentuk oleh susunan yang sifatnya spasial. Secara teoritis dikenal tiga cara perkembangan dasar didalam kota dengan tiga istilah teknis, yaitu perkembagan horizontal, perkembangan vertikal dan perkembangan interstisial. 1. Perkembangan horizontal mengarah keluar, artinya daerah bertambah, sedangkan ketinggian dan kuantitas lahan terbangun tetap sama. Ini terjadi dipinggiran kota dimana lahan masih lebih murah dan dekat jalan raya yang mengarah ke kota (dimana banyak keramaian). 2. Perkembangan interstisial mengarah kedalam, artinya daerah dan ketinggian bangunanbangunan rata tetap sama, sedangkan kuantitas lahan terbangun bertambah. Ini sering terjadi dipusat kota dan antara pusat dan pinggir kota yang kawasannya sudah dibatasi dan hanya dapat dipadatkan. 3. Perkembangan vertikal mengarah keatas, artinya daerah pembangunan dan kuantitas lahan terbangun tetap sama sedangkan ketinggian bangunan-bangunan bertambah. Ini



biasa terjadi dipusat kota (dimana harga lahan mahal) dan dipusat-pusat perdagangan yang memiliki potensi ekonomi. Prasarana dan Sarana Umum Prasarana dan sarana umum berperan sebagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat luas yang penyediaannya dilakukan secara serentak atau massal . T ingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas tersebut menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Penyediaan prasarana dan sarana umum tersebut antara lain mencakup jaringan jalan, listrik, air minum, saluran drainase, dan jaringan telepon. Fasilitas jalan, baik yang menghubungkan kota itu dengan kota lain atau daerah sekitarnya maupun jaringan jalan yang menghubungkan antar bagian kota, memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran aktifitas penduduk dan perkembangan kota itu sendiri serta sekaligus sebagai kerangka dasar yang membentuk struktur kota (Bintarto, 1977). Jaringan utilitas sebagai bagian utama dari prasarana dan sarana untuk kehidupan pokok sehari-hari seperti listrik, air minum, telepon dan drainase dibangun diatas dan dibawah tanah. Jaringan tersebut biasanya mengikuti atau menumpang pada bentuk jaringan jalan. Sekali utilitas dibangun maka keberadaannya akan berlangsung lama dan akan menarik penduduk untuk menempati dan membangun tanah yang memperoleh akses utilitas tersebut. Jalan merupakan ruang linier yang dibatasi oleh bangunan-bangunan (Rapoport; Moudon, 1987). Untuk merancang jalan tersebut perlu dikenali fungsi utama dari jalan yang dirancang. Jalan sebagai ruang umum utama kota mrupakan elemen yang sangat menentukan wajah kota. Jalan merupakan linier urban space, jika tertutup pada kedua sisinya atau mempunyai beberapa elemen dengan karakter yang mempersatukan, seperti pohon-pohon atau bangunan-bangunan yang serupa. Air bersih merupakan kebutuhan vital setiap manusia sehingga ketersediaan air bersih menentukan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Kebutuhan air bersih diperkotaan perlu ditangani secara massal dalam bentuk penyediaan fasilitas jaringan pipa air minum. Pengelola fasilitas ini umumnya dalam bentuk perusahaan daerah yang disebut PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) . Wajah kota dapat dilihat dari pula dengan keberadaan saluran. Bagi kebanyakan orang saluran merupakan elemen kota yang dominan, walaupun dengan bermacam-macam kepentingan menurut tingkat keakrabannya dengan suatu kota. Saluran yang istimewa bias menjadi ciri-ciri yang penting pada sejumlah jalan. Konsentrasi dari suatu penggunaan dan aktifitas yang spesial disepanjang jalan-jalan dapat memberinya keunggulan dalam benak seorang pengamat. Salah satu energi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam bentuk layanan umum adalah fasilitas listrik. Digunakan untuk penerangan, energi rumah tangga, dan sektor industri. Pelayanan prasarana energi secara massal mencakup penyediaan sumber energi atau pembangkit energi dan kegiatan distribusi pelayanan ke pelanggan mengikuti pola jaringan jalan. Perencanaan penyediaan prasarana energi tersebut terkait dengan perhitungan sisi kebutuhan. Jumlah kebutuhan dalam dimensi waktu menunjukan fluktuasi harian, mingguan, bulanan atau musiman dengan tujuan agar dapat terlayani seluruh kebutuhan masyarakat secara merata. Permukiman Pengungsi Kegiatan penanganan pengungsi meliputi upaya operasional yang bersifat koordinatif dilaksanakan dalam bentuk kegiatan. Sampai dengan saat ini, secara garis besar Model integrasi Permukiman Pengungsi Kedalam Sistem Permukiman Kota


penanganan pengungsi di Dep. Kimpraswil dilakukan dengan pendekatan penanganan sebagai berikut : 1. Kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman dalam rangka penanganan pengungsi, yang dapat dilaksanankan dalam pola sisipan (infill) dan pola terkonsentrasi (massive), pada prinsipnya dapat dilaksanakan baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, serta berprinsip “equal treatment” termasuk bagi masyarakat setempat. 2. Fasilitasi penanganan berupa pembangunan rumah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana permukiman yang diperlukan meliputi: penyediaan rumah, sarana air bersih, sarana lingkungan permukiman, prasarana jalan dan prasarana tata pengairan (saluran). Bantuan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana bidang Kimpraswil tersebut pada dasarnya merupakan program bantuan stimulan, khususnya yang berupa bantuan bahan bangunan untuk perumahan. 3. Pendekatan penanganan dilaksanakan dengan menerapkan konsep holistik, sehingga diperlukan dukungan koordinasi dan keterpaduan dalam penanganan oleh berbagai instansi yang terkait dengan kegiatan relokasi pengungsi, termasuk khsususnya kesiapan Pemerintah Daerah dalam menetapkan lokasi relokasi yang memenuhi persyaratan kelayakan hunian (sosial, ekonomi, lingkungan) bagi relokasi pengungsi tersebut. 4. Dalam penanganannya didasarkan kepada prinsip pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat (community based devlopment); pendekatan T ridaya yang mengacu kepada pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif dan pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan hunian (permukiman) dalam mendukung kemandirian, produktivitas dan kemandirian serta pengembangan jati diri masyarakat sebagai satu kesatuan konsep penanganan yang tidak terpisahkan. Struktur Kota Penggunaan tanah pada suatu kota umumnya berbentuk tertentu dan pola perkembangannya dapat diestimasikan. Keputusan-keputusan pembangunan kota biasanya berkembang bebas tetapi diupayakan sesuai dengan perencanaan penggunaan tanah. Motif penggunaan ekonomi adalah motif yang utama dalam pembentukan struktur penggunaan tanah suatu kota dengan timbulnya pusat-pusat bisnis yang strategis. Selain motif bisnis terdapat pula motif politik, bentuk fisik kota, seperti topografi, dan drainase. Meski struktur kota tampak tidak beraturan, namun kalau dilihat secara seksama memiliki keteraturan pola tertentu. Bangunan-bangunan fisik membentuk zona-zona intern kota. Teori-teori struktur kota yang ada digunakan mengkaji bentuk-bentuk penggunaan lahan yang biasanya terdiri dari penggunaan tanah untuk perumahan, bisnis, industry, pertanian dan jasa. T eori struktur kota antara lain yaitu, teori konsentris, teori sektoral dan teori inti ganda. Te ori Konsentris Penyusunnya adalah Burges pada tahun 1923 yang intinya adalah pembangunan kota yang berkembang keluar dari daerah pusat kota yang polanya akan berbentuk lingkaran. Zona pertama adalah Kawasan Pusat Bisnis (KPB) yang dikelilingi daerah transisi. Dalam teori konsentris, terdapat asumsi bahwa mobilitas fungsi-fungsi dan penduduk mempunyai intensitas yang sama dalam konfigurasi relief kota yang seragam. Oleh karena pada kenyataannya terdapat faktor utama yang mempengaruhi mobilitas ini, maka dalam beberapa hal mesti akan terjadi distorsi model yang dipengaruhi mobilitas yaitu poros transportasi yang menghubungkan kawasan pusat bisnis dengan bagian luarnya.



4 3 2

5

1

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5

: : : : :

Kawasan Pusat Bisnis. Zona Transisi Zona Perumahan. Zona Perumahan Menengah Keatas Zona Pinggiran Kota

Gambar 2. Model Zona Konsentris (Sumber;Sabari Yunus ,Struktur Tata Ruang Kota) Bentuk Morfologi Kota Suatu kota selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan dalam hal ini menyangkut berbagai aspek politik, sosial,budaya, teknologi, ekonomi dan fisik. Khusus mengenai aspek yang berkaitan langsung dengan penggunaan lahan kekotaan maupun penggunaan lahan kedesaan adalah perkembangan fisik, khususnya perubahan arealnya. Beberapa sumber mengemukakan bahwa tinjauan terhadap morfologi kota ditekankan pada bentuk-bentuk fisikal yang antara lain tercermin pada sistim jalan-jalan yang ada, blok-blok bangunan baik daerah hunian ataupun bukan (perdagangan/industry) dan juga bangunanbangunan individual (Herbert, 1973). Sementara itu Smailes (1955) sebelumnya telah memperkenalkan 3 unsur morfologi kota yaitu : 1. Unsur-unsur penggunaan lahan 2. Pola-pola jalan 3. T ipe-tipe bangunan Pola Kota Satelit Berdasarkan pada kenampakan morfologi kotanya serta jenis perembetan areal kekotaan yang ada, Hudson (1970) (dalam Hadi Sa bari Yunus) mengemukakan beberapa alternatif model bentuk-bentuk kota yang didasarkan atas sifat-sifat “ Urban Sprawl” serta kemungkinan “ trend” (kecenderungan ) perkembangan yang akan datang. Salah satu bentuk yang dikemukakan yaitu bentuk satelit dan pusat-pusat baru, dalam hal ini kota utama yang ada dengan kota-kota kecil disekitarnya (kota satelit) akan dijalin hubungannya sedemikian rupa sehingga pertalian fungsional lebih efektif dan efisien. Kota satelit adalah kota kecil yang berada disekitar kota besar dimana kehidupan kotanya sangat ditentukan oleh keberadaan kota besar yang bersangkutan dalam arti ekonomi. Peningkatan sarana prasarana transportasi dan komunikasi antara kota besar dan kota-kota satelit maupun antar kota satelit harus ditingkatkan sedemikian rupa. Pengembangan kota-kota satelit ini dapat berfungsi seba gai penyerap mengalirnya arus urbanit yang sangat besar ke kota utama dengan jalan meningkatkan fungsi-fungsi yang ada dikota-kota satelit sehingga memperluas peluang lapangan kerja.

Kota bsar (pusat Kota) Kota satelit

Gambar 3. Pola Kota Satelit Model integrasi Permukiman Pengungsi Kedalam Sistem Permukiman Kota


III. METO DE T ujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan model permukiman pengungsi yang terintegrasi kedalam sistem permukiman Kota Bau-Bau dalam segi fisik perkembangan kota, data dan informasi yang diprlukan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu, singkatnya penelitian ini hanya ditujukan untuk mencari informasi aktual yang secara detail mencandra gejala yang ada. T eknik analisa yang digunakan adalah analisa tipologi-morfologi (Loeckx dan Ocharoen,1984). Kegiatan utama yang dilakukan dalam proses analisa ini adalah 1. Untuk menemukan adanya kestabilan dan atau perubahan dari hal-hal yang membentuk satu tipe arsitektur. 2. Membuat diskripsi mengenai tipologi yang ditujukan oleh bagian artefak kota yaitu jalan, drainase, dan ruang kota. 3. Mengidentifikasi struktur keterkaitan dan atau hubungan antara bagian-bagian dari kota. 4. Studi mengenai pembentukan dan dinamika dari tipe dan struktur obyek penelitian. Selain itu digunakan pula analisa komparatif yaitu membandingkan antara permukiman pengungsi dengan permukiman kota dalam aspek fisik permukiman berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN Identifikasi permukiman Kota Bau-Bau Kondisi fisik wilayah Kota Bau-Bau secara umum memiliki karakteristik wilayah pesisir. Kota tumbuh pada dataran rendah di sepanjang pinggir pantai dengan limitasi perkembangan berupa kondisi topografi wilayah yang berbukit ke arah dalam. Sedangkan pusat pelayanan saat ini masih memusat di kawasan pusat kegiatan dari berbagai tingkatan skala pelayanan. Pertumbuhan ini cenderung membentuk satu pusat kota dan tiga sub pusat kota. Pola struktur dan morfologi Kota Bau-Bau dapat diidentifikasi merupakan pola konsentris sesuai dengan teori Burgess. Pada permukiman Kota Bau-Bau terdapat beberapa zonasi kawasan dengan pola pemanfaatan, aksesbilitas, sistem pelayanan, dan batasan yang cukup jelas. Zona pertama adalah dominasi fungsi pusat perdagangan dan jasa meliputi kawasan pusat perdagangan di sekitar Pelabuhan Murhum. Zona kedua meliputi kawasan pendukung perdagangan di Betoambari bagian timur. Zonasi ketiga merupakan wilayah transisi meluas dari kawasan Betoambari bagian barat sampai pinggiran Kecamatan Wolio. Zonasi keempat dengan ciri dominasi kegiatan perdesaan berupa kegiatan pertanian dalam arti luas. Beberapa perbedaan pokok struktur konsentris yang dibangun Bur gess dengan kondisi nyata Kota Bau-Bau adalah perbedaan homogenitas kota. Burgess membangun asumsi berdasarkan luasan lahan yang relatif homogen sedangkan kondisi Kota Bau-Bau sangat heterogen ditinjau dari kelerengannya. Demikian pula sistem transportasi yang terbentuk. Kota Bau-Bau dibentuk dari sistem transportasi yang justru pada awal perkembangannya adalah sistem transportasi laut. Pada perkembangan selanjutnya barulah sistem transportasi darat menyusun struktur dan morfologi kota.



Berdasarkan pola pembentukannya, jejak-jejak struktur dan morfologi kota masih terlihat bahwa pola konsentris terlihat jelas sebagai bentuk dasar kota dengan tiga ciri perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah: o

o o

Pola konsentris hanya berbentuk setengah lingkaran. Hal ini sebenarnya merupakan pengaruh sistem transportasi laut yang titik hentinya berupa titik. Berbeda dengan sistem transportasi darat yang pengaruhnya berupa linear. Batasan-batasan alam berupa kelerengan sangat mempengaruhi struktur dan morfologi kota. Arah perkembangan kota mengikuti pola jalan dengan tarikan-tarikan batas sesuai dengan konsep waktu dan biaya (time and cost)

Gambar 4. Pola struktur Kota Bau-Bau Struktur utama kota Bau-Bau dibentuk oleh tiga ruas jalan arteri dengan sumbu Pelabuhan Murhum. Ketiga ruas tersebut menghubungkan guna lahan yang berbeda sehingga memiliki daya mekar kota yang berbeda pula. Kecenderungan pertumbuhan kota saat ini membentuk kota satelit dengan mendorong pertumbuhan pusat-pusat baru melalui perencanaan bagian wilayah kota. Perkembangan kota cenderung mengarah ke kawasan yang masih tersedia lahan yang murah dan mempunyai sarana jalan dan transportasi yang mendukung.

Gambar 5. Struktur jalan Kota Bau-Bau Model integrasi Permukiman Pengungsi Kedalam Sistem Permukiman Kota


Identifikasi Pe rmukiman Pengungsi Pola permukiman yang dibangun oleh pemerintah dilingkungan Lamanaga menggunakan pola jalan sistem grid, dimana bagian-bagian perumahan dibagi dalam blokblok persegi panjang dengan jalan-jalan yang paralel longitudinal dan transversal membentuk sudut siku-siku. Dari gambaran diatas terlihat bahwa pola permukiman di Lingkungan Lamanaga berdasarkan pola jalan yang terbangun menggunakan sistem grid yaitu jalan lingkungan dan jalan setapak yang menghubungkan daerah permukiman dengan daerah yang lain namun kondisi jalan kurang besar tidak sesuai dengan penggunaannya. Jalan lingkungan berfungsi untuk menghubungkan permukiman pengungsi dengan jalan poros provinsi yang berpola linier dimana jalan tersebut menghubungkan kota Bau-Bau dengan Kota-kota satelit di Kecamatan Sorawolio, sedangkan jalan setapak adalah jalan yang menghubungkan perumahan pengungsi dengan jalan lingkungan.

UT ARA

S L TP N E G .12

DN S PA L . 2 EG T A

BTN MED IBRATA

A IG

Gambar 6. Pola permukiman pengungsi

Gambar 7. Kondisi Permukiman pengungsi (sumber survei lapangan September 2009) Hubungan keterkaitan antara permukiman pengungsi dengan permukiman kota dihubungkan oleh jaringan jalan arteri Bau-Bau menuju Pasarwajo (Kabupaten Buton). Sarana prasarana yang terbangun dilingkungan Lamanaga di manfaatkan pula oleh masyarakat kota misalnya fasilitas pendidikan rumah ibadah. Integrasi pe rmukiman Pengungsi ke dalam sistem Permukiman Kota Perkembangan kota mengarah kedaerah-daerah pinggiran yang telah dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru. Pola permukiman pengungsi berbentuk grid berada pada kota bagian atas. Permukiman pengungsi merupakan bagian dari permukiman kota Bau-Bau dan terintegrasi melalui hubungan jaringan jalan yang berbentuk linear Sistem pusat pelayanan Kota Bau-Bau terdiri dari satu pusat dan tiga sub pusat dengan pola pemanfaatan, aksesbilitas sistem pelayanan . Pusat pelayanan kota berada pada Model integrasi Permukiman Pengungsi Kedalam Sistem Permukiman Kota


daerah dataran rendah. Permukiman pengungsi seba gai sub pusat antara permukiman kota dengan daerah pertumbuhan baru kecamatan Sorawolio. Pusat pelayanan permukiman pengungsi merupakan bagian dari pelayanan yang berada pada pusat kota dan terintegrasi melalui hubungan pelayanan sub pusat atas pusat kota Pola jaringan jalan kota Bau-Bau merupakan sistem yang menghubungkan sistem jalan kota dan pinggiran kota. Jaringan jalan yang terbentuk pada permukiman pengungsi berpola grid dan berada pada dataran tinggi yaitu kota bagian atas. Jaringan jalan permukiman pengungsi merupakan bagian dari jaringan jalan kota dan terintegrasi dengan permukiman kota melalui pola jalan linier. Pola jaringan air bersih Kota Bau-Bau dibentuk oleh sistem air bersih dari sungai Bau-Bau dan dari beberapa sumber mata air. Sumber air bersih permukiman pengungsi diperoleh dari dari sungai Bau-Bau melalui sumber mata air wakonti, sehingga Jaringan air bersih permukiman pengungsi terintegrasi dengan jaringan kota melalui sungai Bau-Bau. Sistem drainase Kota Bau-Bau bermuara ke sungai Bau-Bau dan laut. Sistem jaringan drainase permukiman pengungsi merupakan bagian dari sistem drainase kota mengikuti saluran sungai Bau-Bau dan Permukiman pengungsi terintegrasi dengan permukiman kota melalui hubungan jaringan drainase dan sungai Bau-Bau Fasilitas sosial kota terbentuk oleh sistem pusat sosial dan sub pusat di daerah pinggiran sedangkan fasilitas sosial Permukiman pengungsi merupakan bagian dari permukiman kota melalui interaksi kegiatan dan program sehingga permukiman pengungsi terintegrasi kedalam sistem permukiman kota melalui jalur koordinasi kegiatan dan program. Sistem jaringan listrik kota dibentuk oleh jaringan sutem dan sutet yang melayani seluruh ba gian kota dan permukiman pengungsi merupakan bagian sistem jaringan kota yang dihubungkan oleh jaringan saluran udara tegangan menengah (sutem). Jadi Integrasi permukiman pengungsi kedalam permukiman kota dihubungkan oleh Jaringan listrik mengikuti pola jaringan sutem dan menjadi satu kesatuan. V. KESIMPULAN Pola struktur dan morfologi Kota Bau-Bau dapat diidentifikasi merupakan pola konsentris setengah lingkaran dan pola permukiman pusat Kota Bau-Bau berbentuk grid pada daerah datar dan berada dikota bagian bawah dan linear pada arah luar kota serta cenderung membentuk kota satelit sedangkan pola permukiman pengungsi berbentuk grid dimana hubungan keduanya antara lain dihubungkan oleh jaringan jalan yang berbentuk linear. Pusat pelayanan berada pada pusat kota Bau-Bau mengarah pada satu pusat kota dan dalam pusat kota terdiri dari tiga sub pusat kota. Pusat pelayanan permukiman pengungsi merupakan bagian dari pelayanan yang berada pada pusat kota dan terintegrasi melalui hubungan pelayanan sub pusat atas pusat kota.Permukiman pengungsi sebagai sub pusat kota antara daerah pertumbuhan baru di Kecamata Sorawolio dengan pusat Kota Bau-Bau. Sumber air bersih permukiman pengungsi diperoleh dari dari sungai Bau-Bau melalui sumber mata air wakonti dan merupakan Jaringan air kota sehingga permukiman pengungsi terintegrasi dengan jaringan kota melalui sungai Bau-Bau. Sistem drainase Kota Bau-Bau bermuara ke sungai Bau-Bau dan laut. Sistem jaringan drainase permukiman pengungsi merupakan bagian dari sistem drainase kota mengikuti saluran sungai Bau-Bau dan Permukiman pengungsi terintegrasi dengan permukiman kota melalui hubungan jaringan drainase dan sungai Bau-Bau. Fasilitas sosial kota terbentuk oleh sistem pusat sosial dan sub pusat di daerah pinggiran sedangkan fasilitas sosial Permukiman pengungsi merupakan bagian dari Model integrasi Permukiman Pengungsi Kedalam Sistem Permukiman Kota


permukiman kota melalui interaksi kegiatan dan program sehingga permukiman pengungsi terintegrasi kedalam sistem permukiman kota melalui jalur koordinasi kegiatan dan program. Sistem jaringan listrik permukiman pengungsi merupakan bagian sistem jaringan kota yang dihubungkan oleh jaringan saluran udara tegangan menengah (sutem). Integrasi permukiman pengungsi kedalam sistem permukiman kota dihubungkan oleh Jaringan listrik dengan mengikuti pola jaringan sutem sehingga menjadi satu kesatuan. Model integrasi permukiman pengungsi kedalam sistem permukiman kota dalam penelitian ini adalah integrasi fisik dimana Faktor fisik berkaitan dengan wujud fisik kawasan kota dan memiliki komponen-komponen spasial, visual dan detail. Kawasan kota yang terintegrasi dengan demikian adalah kawasan yang unsur-unsurnya secara fungsi terjalin sinergis. VI. DAFTAR PUSTAKA Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau, (2007); Bau-Bau Dalam Angka, BPS Kota Bau-Bau Bintarto. 1983. Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Jakarta : Ghalia Indonesia. Budihardjo,Eko ,1997, T ata Ruang Perkotaan; Bandung, Penerbit Alumni --------------------, 1999 , Kota Berkelanjutan; Bandung, Penerbit Alumni Branch, Melville,(Dalam Wibisono, Bambang H, 1995); Perencanaan Kota Komprehensif; Bandung, Penerbit Gajah Mada University Press Daldjoeni,N , 2003 , Geografi Kota dan Desa, Bandung ; Penerbit Alumni Darjosanjoto, Endang T .S, 2006 , Penelitian Arsitektur diBidang Perumahan dan Permukiman; Surabaya, IT S press Dinas Pekerjaan Umum Kota Bau-Bau (2003-2012); Rencana Program Investasi Jangka Menengah, Dinas PU Kota Bau-Bau Dinas T ata Kota Bau-Bau (2003-2012); Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau, Dinas T ata Kota Bau-Bau Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman (2002). Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997 , Agenda 21 Indonesia Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat, 1997 , Perumahan Rakyat Untuk Kesejahteraan dan Pemerataan; Jakarta, Penerbit Properti Keputusan Sekretaris Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pegungsi Nomor 2 tahun 2001, T entang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Koestoer, Raldi H, dkk, 2001, Dimensi Keruangan Kota; Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press. Lynch, Kevin. Good City form. MIT Press-Cambridge 1981, 514 hlm Rapoport,Amos, 1977, Human Aspect In Urban Design; T oronto, Pergamon University. Sa bari Yunus,hadi, 2000, Struktur T ata Ruang Kota, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar Santoso,Happy Ratna dkk , 2006, Pedoman Penyusunan T esis; Institut T eknologi Sepuluh Nopember Surabaya Program Pascasarjana Sastra M, Suparno, 2006, Perencanaan dan Pengembangan Perumahan, Yogyakarta; Penerbit Andi Sa dyohutomo, Mulyono, 2008, Manajemen Kota dan Wilayah; Jakarta, Penerbit Bumi Aksara Sujarto, Djoko, 1998, Pengantar Planologi, Bandung; Penerbit IT B



Trancik, Roger. Finding Lost Space. T heories of urban design. Van Nostrand ReinholdCompany. New York. 1986 246 hlm T urner, John FC, 1976 , Housing By People: Pantheos – New York, USA Wibowo, Rudi, 2004, Konsep, Teori dan Landasan Analisis Wilayah, Malang; Penerbit Bayumedia Publishing Yudohusodo, Siswono (1991), Rumah Untuk Seluruh Rakyat ; INKOPOL, Unit Bharakerta, Jakarta Yuliastuti, Nany, Perumahan dan Permukiman, Artikel; Jurusan PWK Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang Zahnd,Markus , 1999 , Perancangan Kota secara Terpadu, Semarang; Penerbit Kanisius,Soegijapranata University Press



Paper Seminar Nasional

MODEL INTEGRASI PERMUKIMAN PENGUNGSI KEDALAM SISTEM PERMUKIMAN KOTA

Mahasiswa : Muh.Irsyad Cahyadi Nrp. 32 08 201 822

JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA

2010



MODEL INTEGRASI PERMUKIMAN PENGUNGSI KEDALAM SISTEM PERMUKIMAN KOTA Studi kasus di Lingkungan Lamanaga Kelurahan Bukit Wolio Indah Kota Bau-Bau

Recommend Documents