Millennium Challenge Account-Indonesia Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Millennium Challenge Account-Indonesia

Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Studi Penyusunan Definisi Resmi Usaha Milik Perempuan di Indonesia

STUDI PENYUSUNAN DEFINISI RESMI USAHA MILIK PEREMPUAN DI INDONESIA

4

KATA PENGANTAR Upaya peningkatan keadilan dan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan di Indonesia telah menjadi komitmen pemerintah sejak diterbitkannya Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Untuk itu, kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 diarahkan kepada berbagai upaya untuk memastikan laki-laki dan perempuan memiliki akses, kontrol, partisipasi, serta memperoleh manfaat yang adil dan setara dari berbagai kebijakan dan program pembangunan. Secara khusus, sasaran pengarusutamaan gender (PUG) dalam RPMJN 2015-2019 antara lain adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dinilai dari status kesehatan ibu, rasio Angka Melek Huruf lakilaki dan perempuan, rasio rata-rata lama sekolah lakilaki dan perempuan, rasio partisipasi sekolah laki-laki dan perempuan, sumbangan pendapatan penduduk perempuan di sektor non pertanian, serta persentase perempuan sebagai pengambil keputusan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk mencapai sasaran tersebut, tentu saja diperlukan ketersediaan data terpilah dan sumber daya manusia yang terlatih tentang PUG dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).

DR. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas


Walaupun saat ini sudah ada data terpilah mengenai angkatan kerja serta jumlah pengusaha, namun Pemerintah Indonesia belum memiliki data nasional terkait jumlah usaha milik perempuan serta konsep baku untuk mendefinisikan kepemilikan usaha, terutama yang dibuat dengan mempertimbangkan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat perempuan pemilik usaha terhadap berbagai program pemerintah, termasuk keterlibatan perempuan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk itu, Bappenas sangat mendukung inisiatif MCA–Indonesia dalam meningkatkan ketersediaan data melalui penyusunan definisi resmi usaha milik perempuan. Definisi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya mendokumentasikan partisipasi dan kontribusi usaha milik perempuan dalam perekonomian Indonesia sehingga peran perempuan dalam pembangunan akan dapat lebih terukur. Kami berharap definisi ini dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh Pemerintah Indonesia tetapi juga berbagai pihak lain yang memiliki perhatian terhadap pengembangan wirausaha milik perempuan di Indonesia.

5


6

KATA PENGANTAR Kami sangat bersyukur Publikasi Studi Penyusunan Definisi Resmi Usaha Milik Perempuan dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Studi ini merupakan bagian dari komitmen MCA–Indonesia untuk mengintegrasikan sosial dan gender ke dalam program Compact Indonesia sekaligus sebagai kegiatan lanjutan dari Survei Gender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilaksanakan pada tahun 2014. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menyusun definisi resmi usaha milik perempuan yang inklusif dan mampu menggambarkan situasi terkini perempuan pemilik usaha di Indonesia. Diharapkan definisi ini nantinya dapat dijadikan acuan dalam pengumpulan data mengenai jumlah dan dinamika usaha milik perempuan di Indonesia serta dapat membantu berbagai pihak dalam mengidentifikasikan usaha milik perempuan dalam program, kebijakan serta penelitian terkait. Ketersediaan data lebih jauh lagi akan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai partisipasi dan kontribusi perempuan sebagai pelaku

Kami berharap secara khusus studi ini dapat memberikan informasi yang mendalam untuk programprogram pemberdayaan perempuan pemilik bisnis di berbagai area seperti misalnya partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami berharap dengan disusunnya publikasi ini, informasi mengenai penyusunan definisi usaha milik perempuan akan dapat tersampaikan dengan baik kepada semua pihak terkait serta memberikan kontribusi positif bagi pemikiran tentang pemberdayaan perempuan di Indonesia.


bisnis, sehingga peran perempuan dalam bisnis dan wirausaha dapat lebih terlihat dan terdokumentasikan.

7

Bonaria Siahaan Direktur Eksekutif Millennium Challenge Account - Indonesia


DAFTAR ISI 4 6 8 9 10 13 20 20 24

Kata Pengantar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Kata Pengantar Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) Daftar Isi Daftar Gambar dan Tabel Ringkasan Eksekutif I. Latar Belakang II. Tujuan III. Kegiatan IV. Hasil a. Permasalahan yang Dihadapi Perempuan Pengusaha b. Ketersediaan Program Pendukung dan Data Terpilah c. Definisi Usaha Milik Perempuan d. Penggunaan Definisi Usaha Milik Perempuan

8

36 37

V. Kesimpulan

39 41

Referensi

44

VI. Rekomendasi

Lampiran 1: Daftar Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Nasional dan Daerah Lampiran 2: Daftar Ahli dan Pakar dalam Konsultasi Strategis

14 15

Gambar 1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Berdasarkan Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha, 2013 Gambar 2. Persentase Pengusaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Kelamin, 2013

18

Gambar 3. Dasar Permasalahan dari Penyusunan Definisi Resmi Usaha Milik Perempuan

20

Gambar 4. Alur Kegiatan Studi Penyusunan Definisi Resmi Usaha Milik Perempuan

29

Gambar 5. Aspek/Kriteria dari Kepemilikan Usaha oleh Perempuan di Indonesia

34

Gambar 6. Penggunaan Definisi Resmi Usaha Milik Perempuan di Indonesia

17

Tabel 1. Rata-Rata Upah Pekerja Menurut Jenis Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013


Daftar Gambar dan Tabel

9


10

Ringkasan Eksekutif Studi penyusunan definisi resmi usaha milik perempuan merupakan kegiatan lanjutan dari survei “Gender dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia”, yang telah dilakukan oleh MCA-Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2014. Studi ini bertujuan untuk menyusun sebuah definisi resmi usaha milik perempuan yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam pengumpulan data mengenai partisipasi dan kontribusi perempuan dalam ekonomi, bisnis dan wirausaha. Pada akhirnya, data tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun nonpemerintah dalam menyusun program dan kebijakan terkait penguatan ekonomi dan pengembangan wirausaha perempuan, khususnya sebagai mitra pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Hasil dari studi ini antara lain menggambarkan ciri khas usaha milik perempuan yang biasanya lebih banyak bergelut pada skala mikro dan kecil. Hal ini terutama disebabkan perempuan memiliki kecenderungan untuk memilih jenis usaha yang mudah dijalankan, tidak berisiko, serta tidak membutuhkan modal besar agar mereka dapat dengan mudah membagi waktu antara mengelola usaha dan mengurus keluarga. Tantangan internal yang kerap dihadapi perempuan pengusaha yaitu kurangnya rasa percaya diri dan motivasi dalam mengembangkan usahanya. Hal ini pada akhirnya berakibat pada kurangnya kapasitas perempuan dalam pengelolaan dan perencanaan bisnis walaupun disebutkan bahwa pada dasarnya perempuan memiliki potensi bisnis yang seimbang dengan laki-laki. Kendala

Untuk itu, berbagai pihak baik pemerintah maupun nonpemerintah telah melakukan pendekatan untuk meningkatkan kapasitas perempuan pelaku usaha dan mengembangkan wirausaha perempuan, mulai dari program pelatihan dan pendampingan, bantuan permodalan dan peralatan usaha, serta peningkatan akses informasi dan pemasaran. Namun upaya-upaya tersebut terlihat belum dibarengi dengan penyelarasan konsep dan ketersediaan data. Saat ini, belum ada data nasional yang komprehensif mengenai jumlah dan dinamika unit-unit usaha milik perempuan di berbagai skala dan sektor usaha. Indonesia juga belum memiliki konsep baku kepemilikan usaha, selain dari nama yang tertera dalam surat ijin usaha, yang dapat dijadikan acuan berbagai pihak dalam mengumpulkan data. Hasil studi menemukan bahwa sebuah definisi resmi yang menggambarkan usaha milik perempuan dapat memberikan manfaat sebagai acuan untuk (1) pengumpulan data mengenai partisipasi dan kontribusi perempuan dalam ekonomi, bisnis dan kewirausahaan yang pada gilirannya nanti dapat digunakan juga sebagai dasar perencanaan program dan kebijakan terkait, (2) mengidentifikasi unit-unit usaha milik perempuan untuk digunakan dalam kebijakan dan program untuk mengembangkan usaha milik perempuan, dan (3) penelitian atau studi terkait. Studi ini menemukan bahwa dalam mendefinisikan usaha milik perempuan di Indonesia penting untuk memasukkan beberapa aspek yaitu (1) kepemilikan modal/input, (2) pengelolaan usaha, (3) tenaga kerja, dan (4) kontrol/pengambilan keputusan. Walaupun secara umum semua pihak baik


lain yang sering ditemukan oleh perempuan pengusaha dalam mengembangkan usahanya adalah kesulitan mendapatkan pasar dan permodalan serta perizinan usaha.

11


12

pemerintah maupun nonpemerintah termasuk LKPP dapat ikut memanfaatkan definisi tersebut namun Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disebutkan sebagai pihak yang paling relevan untuk mengadopsi definisi tersebut dan kemudian mengintegrasikannya dalam program dan kebijakan terkait.

Perempuan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional baik dalam kapasitasnya sebagai pekerja maupun pengusaha. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mendokumentasikan peranan tersebut melalui pengumpulan dan penerbitan berbagai data statistik mengenai peran perempuan dalam pasar tenaga kerja dan dunia wirausaha. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 -2019 dan Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2015 – 2019 yang menyoroti pentingnya ketersediaan data dan analisa ketimpangan gender terutama dalam sektor industri, perdagangan dan UKM, untuk dijadikan dasar dalam menciptakan, memantau dan mengevaluasi program dan kebijakan pembangunan terkait. Dalam pasar tenaga kerja, data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2013,


I. Latar Belakang

13


Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan mencapai 50,26%. Angka ini menggambarkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dekade sebelumnya di mana pada tahun 1980 dan 1990 TPAK perempuan tercatat masing-masing hanya 32,43% dan 38,79%. Pada tahun 2013, dari 100 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai pegawai/buruh/ karyawan, 34 orang adalah perempuan dan 66 orang adalah laki-laki. Berdasarkan lapangan usaha, lebih dari 40 persen pekerja di sektor industri dan jasa di tahun yang sama adalah perempuan, sementara jumlah pekerja perempuan dan laki-laki di sektor perdagangan menunjukkan angka yang seimbang. Data ini semakin mengukuhkan fakta bahwa perempuan juga merupakan aktor penting dalam pasar kerja Indonesia.

63,84

59,56

49,16

53,94

36,84

40,44

50,84

46,06

Perdagangan

Jasa

14

Pertanian

Industri Perempuan

Laki-laki

Gambar 1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Berdasarkan Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha, 2013 Sumber: BPS, 2014

41,44

Perempuan

58,56

Laki-laki

Gambar 2. Persentase Pengusaha MiIkro dan Kecil Menurut Jenis Kelamin, 2013 Sumber: BPS, 2014


Sementara itu dalam dunia bisnis dan wirausaha menurut status pekerjaannya sebagai pengusaha, pada tahun 2013, dari 100 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dengan status berusaha sendiri, 37 orang adalah perempuan dan 63 orang adalah laki-laki (BPS, 2014). Sedangkan dari 100 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dengan status berusaha dengan dibantu buruh, 23 orang adalah perempuan dan 77 orang adalah laki-laki. Perbedaan pencapaian ini menunjukkan kecenderungan perempuan untuk lebih terlibat dalam usaha yang dilakukan sendiri yang biasanya menjadi ciri usaha mikro dan kecil. Pada industri mikro dan kecil sendiri, persentase perempuan sebagai pengusaha adalah 41,44 persen dan laki-laki sebesar 58,56 persen. World Bank memperkirakan bahwa terdapat partisipasi perempuan pada status kepemilikan dari sekitar 42,8 persen dari perusahaan di Indonesia. International Finance Corporation (IFC) dalam studinya juga menambahkan bahwa sepertiga dari total jumlah UKM di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Data statistik ini merupakan bukti nyata bahwa perempuan Indonesia semakin menunjukkan perannya dalam dunia ekonomi, bisnis dan wirausaha baik sebagai pekerja maupun pengusaha.

15


16

Namun masih terdapat beberapa gap dalam upaya pendokumentasian ini. Walaupun sudah diketahui berapa jumlah perempuan yang berprofesi sebagai pekerja dan pengusaha, saat ini belum ada data nasional yang menggunakan besaran unit usaha untuk mendokumentasikan jumlah usaha yang dimiliki oleh perempuan. Tidak adanya data yang komprehensif mengenai usaha yang dimiliki perempuan dalam berbagai skala dan sektor usaha membuat partisipasi dan kontribusi perempuan dalam bisnis dan wirausaha kurang mendapatkan pengakuan. Lebih jauh lagi, tanpa adanya data mengenai unit-unit usaha milik perempuan, sulit untuk mendapatkan informasi mengenai profil usaha milik perempuan, baik trend bisnis, potensi, kendala, maupun risikonya, yang dapat dijadikan acuan penting dalam penyusunan program dan kebijakan terkait. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga belum memiliki konsep baku mengenai kepemilikan usaha yang dapat mengakibatkan data yang diambil memiliki kemungkinan bias serta berkurang tingkat validitas dan reliabilitasnya. Kurangnya pengakuan terhadap peran perempuan dalam ekonomi dan wirausaha sebagaimana disebutkan di atas dapat dikaitkan dengan pelabelan gender (gender stereotyping) dalam masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan hanyalah ibu rumah tangga yang tidak mampu bekerja dan berbisnis secara profesional. Hal ini lebih jauh lagi dapat berdampak pada timbulnya berbagai perlakuan diskriminatif berbasis gender. Di antaranya, masih tingginya kesenjangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki sebesar 22,26% untuk sektor non pertanian dan 38,93% untuk sektor pertanian. Angka ini memiliki arti bahwa untuk jenis pekerjaan dan kualifikasi yang sama, perempuan hanya menerima upah 77,74 persen dari upah yang diterima oleh laki-laki pada sektor non-pertanian, dan

Jenis Kelamin

Lapangan Pekerjaan Utama Perempuan

(1) Pertanian

Laki-laki

(2)

(3)

Perempuan+ Laki-laki

(4)

Rasio Upah

(5)

823 649

1 348 722

1 231 925

61,07

Non Pertanian

1 666 514

2 143 673

1 976 203

77,74

Total

1 622 863

2 069 280

1 917 152

78,43

Tabel 1. Rata-Rata Upah Pekerja Menurut Jenis Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 Sumber: BPS, 2014

Selain itu, kurangnya pengakuan terhadap peran perempuan sebagai pekerja dan pengusaha juga menimbulkan beban ganda yang mengharuskan perempuan bekerja sambil mengerjakan urusan domestik rumah tangga. Mengasuh anak, memasak, dan membersihkan rumah masih menjadi tugas yang sebagian besar dibebankan kepada perempuan, terlepas dari statusnya yang juga sebagai pekerja dan pengusaha. Sebagaimana didokumentasikan oleh Asia Foundation sebelumnya dan MCA-Indonesia dalam studi penyusunan definisi resmi usaha milik perempuan ini, beban ganda tersebut membatasi perempuan untuk berpartisipasi secara optimal dalam dunia bisnis dan wirausaha. Kendala lainnya adalah perempuan pengusaha masih mengalami kesulitan


61,07 persen dari upah yang diterima laki-laki pada sektor pertanian. Perempuan juga mendominasi jumlah pekerja dengan status pekerja keluarga tidak dibayar. Menurut data yang dihimpun oleh BPS, pada tahun 2013 dari 100 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar, 73 orang adalah perempuan dan 27 orang adalah laki-laki. Hal ini dikarenakan tenaga kerja perempuan tidak mendapat pengakuan yang setara dengan laki-laki sehingga dianggap tidak pantas menerima upah atas pekerjaan yang dilakukannya

17


dalam mendaftarkan usahanya dan mendapatkan akses pembiayaan. Hal ini dikarenakan dokumen-dokumen yang diperlukan biasanya didaftarkan bukan atas nama perempuan yang bersangkutan, tetapi atas nama suami yang dianggap sebagai kepala keluarga atau saudara laki-lakinya yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan. Diperlukan intervensi khusus untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya adalah dengan meningkatkan ketersediaan data mengenai partisipasi dan kontribusi perempuan dalam bisnis dan wirausaha sehingga peran perempuan akan lebih terlihat dan mampu memicu pengakuan yang lebih terhadap kiprah perempuan selama ini. Melalui penyusunan definisi resmi usaha milik perempuan, diharapkan pengumpulan data menjadi lebih mudah dan sistematis sehingga data nasional untuk menggambarkan posisi perempuan saat ini dalam dunia ekonomi, bisnis dan wirausaha dapat tersaji dengan lengkap. Data ini nantinya diharapkan mampu menjadi referensi penting yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam menyusun program dan kebijakan terkait.

18 Belum adanya konsep kepemilikan usaha dan usaha milik perempuan di Indonesia

Belum adanya pendataan komprehensif usaha milik perempuan di Indonesia

Definisi Usaha Milik perempuan

Gambar 3. Dasar Permasalahan dari Penyusunan Definisi Resmi Usaha Milik Perempuan


II. Tujuan Tujuan utama dari kegiatan studi ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Menyusun definisi resmi usaha milik perempuan di Indonesia sebagai acuan untuk mendata dan mendokumentasikan partisipasi dan kontribusi perempuan dalam bisnis dan wirausaha; 2. Mengidentifikasi rencana penggunaan definisi yang menjawab kebutuhan unit-unit usaha milik perempuan serta sesuai dengan arah kebijakan nasional Indonesia; 3. Mendapatkan dukungan dari pemerintah dan lembaga nonpemerintah lainnya untuk menggunakan dan mengadopsi definisi usaha milik perempuan ke dalam program dan kebijakan terkait.

III. Kegiatan

20

Studi Pustaka

Konsultasi Nasional dan Daerah

Semiloka Nasional

Penyusunan Publikasi dan Policy Brief

Seminar Nasional

Gambar 4. Alur Kegiatan Studi Penyusunan Definisi Resmi Usaha Milik Perempuan

1. Studi Pustaka Studi pustaka dilaksanakan pada permulaan studi untuk mengumpulkan informasi mengenai praktik terbaik penyusunan definisi usaha atau perusahaan milik perempuan dan pemanfaatannya serta mengidentifikasi pihak-pihak terkait di Indonesia, baik pemerintah maupun nonpemerintah, yang dinilai dapat berkontribusi pada kegiatan studi selanjutnya. 2. Konsultasi Nasional dan Daerah Konsultasi ini bertujuan untuk meminta masukan dari pihak terkait untuk menyusun definisi resmi usaha milik perempuan dan mengidentifikasi penggunaannya yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan pengusaha di Indonesia. Kegiatan konsultasi melibatkan pemerintah tingkat pusat dan daerah serta perwakilan dari organisasi nonpemerintah, pusat studi wanita, universitas, lembaga penelitian, asosiasi pengusaha serta perempuan pengusaha sendiri di kotakota besar mewakili Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur, yaitu Jakarta, Surabaya, Malang, Aceh, Medan, Makassar dan Kendari. Daftar lengkap pihak pemangku kepentingan pada Konsultasi Nasional dan Daerah dapat dilihat di lampiran 1. 3. Semiloka Nasional

Kegiatan Semiloka Nasional ini menjadi ajang bagi para pihak yang telah terlibat dalam Konsultasi sebelumnya untuk bertemu dan berdikusi lebih lanjut mengenai definisi yang paling sesuai dalam menggambarkan usaha atau perusahaan milik perempuan serta penggunaannya di Indonesia.


Keseluruhan kegiatan dalam studi penyusunan definisi resmi usaha milik perempuan dapat dirangkum sebagai berikut:

21


4. Konsultasi Strategis

22

Konsultasi Strategis dilakukan dengan para ahli melalui kegiatan diskusi pakar dan validasi untuk memperdalam temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dari konsultasi sebelumnya. Rekomendasi dari konsultasi strategis selanjutnya dijadikan dasar bagi finalisasi definisi resmi usaha milik perempuan. Daftar lengkap para ahli dan pakar yang terlibat dalam Konsultasi Strategis dapat dilihat di lampiran 2.

5. Penyusunan Publikasi dan Policy Brief

Kegiatan studi dan hasilnya didokumentasikan dalam bentuk publikasi visual dan cetak untuk memberikan informasi kepada publik tentang permasalahan gender dalam bisnis dan wirausaha serta pentingnya penyusunan definisi usaha milik perempuan sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketersediaan data. Policy Brief yang memuat saran dan rekomendasi pemanfaatan definisi juga disusun dan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia, yang diwakilkan oleh BPS, Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA).

6. Seminar Nasional

Seminar Nasional bertujuan untuk meluncurkan secara resmi temuan kunci dari studi definisi usaha milik perempuan yang telah disusun sekaligus sebagai ajang bertemunya para praktisi dan pakar baik dari pemerintah, lembaga nonpemerintah maupun pengusaha untuk membahas model-model yang dapat digunakan untuk pemberdayaanperempuan dalam bisnis dan wirausaha dengan menggunakan temuan dari studi.


24

IV. Hasil Seluruh kegiatan konsultasi yang dilaksanakan telah menghasilkan sebuah definisi usaha milik perempuan yang dinilai mampu menggambarkan kepemilikan usaha oleh perempuan di Indonesia. Studi ini juga memberikan rekomendasi beberapa alternatif pemanfaatan definisi yang sesuai dengan arah kebijakan nasional dan dianggap mampu menjawab kebutuhan yang ada. Secara khusus, hasil dari studi penyusunan definisi resmi usaha milik perempuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut: A. Permasalahan yang Dihadapi Perempuan Pengusaha Hasil studi menemukan bahwa usaha milik perempuan di Indonesia biasanya memiliki ciri sebagai berikut: o Jenis usahanya tidak membutuhkan modal besar dan keahlian bisnis yang spesifik serta fleksibel di mana perempuan dapat membagi waktunya antara mengerjakan usaha dan mengurus keluarga. o Usaha berbentuk informal pada industri rumahan, skala mikro dan kecil. o Sektor usaha biasanya berkisar pada produk olahan makanan, kerajinan tangan, pakaian/ konveksi. Pada industri menengah dan besar, perempuan bergelut di bidang usaha fashion, kecantikan, katering, dan restoran. o Umumnya usaha yang digeluti oleh perempuan dimulai karena kebutuhan dan kondisi untuk mendapatkan penghasilan (kemiskinan). o Perempuan lebih percaya diri jika memulai usahanya dalam kelompok dan meminjam uang dari lembaga keuangan mikro seperti koperasi dibandingkan bank umum untuk menghindari bunga tinggi dan risiko tidak mampu membayar.

Dalam memulai dan mengembangkan usahanya, secara umum perempuan pengusaha saat ini masih menghadapi berbagai kendala, baik secara internal maupun eksternal. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, perempuan pengusaha memikul beban ganda antara urusan pekerjaan dan rumah tangga sehingga menyulitkan mereka untuk mengembangkan usahanya secara optimal. Kuatnya budaya patriarki yang membagi-bagi peran gender perempuan dan lakilaki ke dalam ranah domestik dan publik serta gender stereotyping yang menganggap tugas perempuan hanyalah sebagai ibu rumah tangga, sedikit banyak mempengaruhi perempuan dalam berbisnis sehingga terlihat tidak percaya diri, kurang motivasi dan tidak berani mengambil risiko. Dibandingkan laki-laki, secara umum kapasitas perempuan dalam mengelola bisnis pun dinilai lebih rendah. Kendala eksternal yang dihadapi perempuan pengusaha pun beragam mulai dari sulitnya mendapatkan dukungan permodalan, akses pemasaran serta dokumen usaha sampai kurangnya dukungan dari suami dan keluarga. Hasil ini sejalan dengan temuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di mana di dalam laporannya kurangnya akses pemasaran dan permodalan disebutkan sebagai tantangan terbesar bagi perempuan dalam berbisnis. Menurut hasil wawancara dengan perempuan pelaku usaha, masih adanya anggapan dari suami maupun keluarga bahwa usaha yang dirintis hanya sekedar hobi, tambahan penghasilan keluarga dan tidak perlu ditekuni secara serius lagi-lagi membatasi perempuan dalam mengembangkan bisnisnya. Terlebih lagi jika suami menuntut istri untuk mengutamakan pekerjaan rumah tangga dibanding usahanya sehingga berujung pada beban ganda yang tidak ada habisnya.


o Tidak terdaftar pada asosiasi pengusaha.

25


Kendala Internal

26

o

Beban ganda antara pekerjaan dan urusan domestik rumah tangga.

o o o

Kurangnya percaya diri dan motivasi dalam berbisnis. Tidak berani mengambil risiko. Kurangnya kapasitas dalam mengelola keuangan dan manajemen bisnis sehingga

menimbulkan kesulitan dalam mengontrol

bisnis dan mengembangkan skala usaha menjadi lebih besar. Kendala Eksternal o o o

Sulit mendapatkan dukungan permodalan. Sulit mendapatkan akses pemasaran. Sulit mendapatkan dokumen usaha (SIUP, SITU, NPWP) atas nama perempuan.

o

Kurangnya dukungan dari suami dan keluarga.

B. Ketersediaan Program Pendukung dan Data Terpilah Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, berbagai pihak baik pemerintah maupun nonpemerintah telah melakukan pendekatan untuk meningkatkan kapasitas perempuan pelaku usaha dan mengembangkan wirausaha perempuan, mulai dari program pelatihan dan pendampingan, bantuan permodalan dan peralatan usaha, serta peningkatan akses informasi dan pemasaran. Salah satunya adalah Klinik Konsultasi UMKM yang didirikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur di mana pelaku usaha kecil bisa datang dan berkonsultasi mengenai berbagai permasalahan seputar pengembangan usaha kecil. Klinik tersebut juga menyediakan waktu khusus untuk perempuan pelaku usaha untuk membicarakan permasalahan khas yang dihadapi perempuan dalam memulai bisnisnya.

Terkait dengan ketersediaan data, data terpilah mengenai partisipasi ekonomi perempuan masih sangat terbatas. Di tingkat nasional, misalnya, data jumlah industri mikro, kecil, menengah dan besar belum terpilah. Saat ini, data terpilah yang tersedia secara nasional adalah status pekerjaan di mana dapat diketahui jumlah perempuan yang berprofesi sebagai pekerja atau pengusaha pada rentang waktu tertentu. Belum semua Kementerian dan pemerintah daerah mengembangkan data yang valid dan komprehensif mengenai jumlah usaha milik perempuan dalam berbagai skala dan sektor usaha. Hal ini diakui oleh pemerintah maupun nonpemerintah sebagai salah satu kendala. Namun, upaya untuk mengumpulkan data perempuan pelaku usaha sudah terlihat di antaranya di Kementerian PP-PA di mana pendataan mengenai usaha milik perempuan di industri rumahan sudah mulai dilakukan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah mendata usaha milik perempuan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai produksi.


Selain pemerintah, lembaga nonpemerintah dan asosiasi pengusaha juga memiliki program khusus untuk perempuan pengusaha berupa pendampingan teknis yaitu pelatihan dan fasilitasi pembentukan koperasi, serta bantuan permodalan baik yang berbentuk hibah, dana bergulir, maupun pinjaman. Sebagai contoh, UKM Center Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) bersama Citi rutin mengadakan Micro-Entrepreneurship Award sebagai ajang pemberian penghargaan bagi para perempuan usaha kecil sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) memiliki program UKM Kreatif APINDO (UKEA) untuk memberikan dukungan business matchmaking kepada UKM.

27


C. Definisi Usaha Milik Perempuan

28

Dari berbagai diskusi yang dilakukan, diketahui bahwa saat ini tidak tidak ada definisi formal usaha atau perusahaan milik perempuan yang diadopsi oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Namun, secara informal, usaha atau perusahaan milik perempuan dipahami sebagai: •

Usaha yang dikelola secara aktif oleh perempuan atau kelompok perempuan.

•

Usaha di mana perempuan atau sekelompok perempuan memiliki tanggung jawab atas manajemen bisnis dari usaha tersebut.

•

Perusahaan di mana perempuan duduk di posisi pengambil keputusan tertinggi seperti Direktur Utama atau CEO.

Konsep pendefinisian usaha milik perempuan tersebut sejalan dengan definisi yang dikembangkan di negara lain, seperti Amerika Serikat, Kanada dan India, di mana aspek pengelolaan/manajemen bisnis serta pengambilan keputusan menjadi salah satu kriteria penting dalam menggambarkan kepemilikan usaha oleh perempuan. Walaupun pada akhirnya ketiga negara tersebut juga menambahkan satu aspek penting lainnya yaitu kepemilikan modal usaha. Sesuai dengan tujuan utama yaitu melakukan pendataan usaha milik perempuan di berbagai skala dan sektor usaha, dalam menyusun sebuah definisi yang menggambarkan usaha milik perempuan di Indonesia perlu mempertimbangkan beberapa prinsip yaitu: •

Definisi yang disusun diharapkan bisa fleksibel, tidak rigid, strategis dan inklusif.

Definisi yang disusun tidak memberatkan perempuan dan tidak diskriminatif.

•

Definisi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia serta diadopsi dan diformalisasi oleh pemerintah.

Prinsip-prinsip di atas penting untuk dijadikan acuan dalam mengembangkan konsep yang dapat menangkap realita yang dihadapi oleh unit-unit usaha yang dimiliki oleh perempuan di Indonesia, menjawab kebutuhan perempuan pelaku usaha dan usaha milik perempuan dan dapat mencakup semua usaha milik perempuan di berbagai sektor dan skala usaha, baik individu maupun secara kelompok.

Kepemilikan modal/ input usaha

Kontrol/ pengambilan keputusan


•

29

Tenaga kerja

Manajemen/ pengelolaan usaha

Gambar 5. Aspek/Kriteria dari Kepemilikan Usaha oleh Perempuan di Indonesia


30

Sebagaimana terlihat pada Gambar 5, 4 (empat) faktor utama yang dinilai penting dalam mendefinisikan kepemilikan usaha oleh perempuan, yaitu: 1. Kepemilikan modal/input usaha Aspek kepemilikan modal merupakan aspek yang paling sering diperdebatkan di dalam studi. Merujuk pada kenyataan bahwa banyak perempuan pelaku usaha di Indonesia yang tidak memiliki modal sendiri dalam memulai usahanya, memasukkan aspek kepemilikan modal sebagai salah satu kriteria kepemilikan usaha oleh perempuan bisa berakibat kepada tidak teridentifikasinya sebagian besar usaha milik perempuan di Indonesia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan modal menjadi salah satu prasyarat penting bagi seorang pelaku usaha untuk bisa memimpin dan membuat keputusan penting dalam menjalankan bisnisnya. Aspek ini juga digunakan oleh Amerika Serikat, Kanada dan India dalam mendefinisikan perusahaan milik perempuan serta kerap digunakan oleh organisasi internasional seperti International Finance Coorporation (IFC) dalam studinya mengenai usaha milik perempuan. Untuk itu, aspek kepemilikan dalam penyusunan definisi usaha milik perempuan ini perlu diperluas cakupannya, tidak hanya modal tetapi juga input usaha, yang bisa diartikan sebagai kepemilikan atas sumber-sumber penting untuk pendirian dan pengembangan bisnis (seperti keuangan, sumber daya manusia, bahan baku, teknologi, energi, informasi, strategi, desain dan jejaring) oleh perempuan. Diharapkan dengan memasukkan kedua unsur modal dan input usaha, definisi ini akan lebih fleksibel dan mampu meliputi usaha milik perempuan di mana kontribusi perempuan

2. Manajemen/pengelolaan usaha Aspek manajemen/pengelolaan usaha merujuk pada keterlibatan perempuan secara aktif dalam kegiatan sehari-hari pengelolaan usaha/ bisnis. Aspek ini penting untuk dimasukkan untuk memastikan perempuan terlibat langsung dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengelolaan bisnis. 3. Tenaga kerja Tenaga kerja diartikan sebagai seorang atau sekelompok perempuan yang bekerja pada orang lain atau lembaga/kantor/perusahaan dan memperoleh uang/tunai atau barang sebagai upah/gaji, baik dengan status tidak tetap maupun permanen. Tujuan dari dimasukkannya aspek tenaga kerja sebagai salah satu kriteria usaha milik perempuan adalah untuk memastikan bahwa usaha – usaha yang digeluti oleh perempuan mampu memberikan manfaat kepada perempuan lain melalui penyerapan tenaga kerja. Sebagai referensi, aspek ini digunakan oleh India dalam mendefinisikan perusahaan milik perempuan di mana selain modal utama harus dimiliki oleh perempuan perusahaan tersebut juga harus memperkerjakan perempuan dengan jumlah paling sedikit 51 persen dari total tenaga kerja. 4. Kontrol/pengambilan keputusan Aspek kontrol/pengambilan keputusan menjadi kriteria paling penting dalam mendefinisikan usaha milik perempuan sebab tanpa perempuan


tidak dalam bentuk modal keuangan, tetapi dalam bentuk lain seperti strategi maupun teknologi untuk memajukan usahanya.

31


aktif terlibat dalam kontrol bisnis dan proses pengambilan keputusan, sulit untuk menyimpulkan bahwa usaha atau perusahaan yang dimaksud adalah benar dimiliki oleh perempuan. Aspek kontrol/pengambilan keputusan dapat dinilai dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: (i) perempuan mampu membuat keputusan terkait bisnis yang dijalankan; (ii) seorang atau sekelompok perempuan memimpin jalannya usaha dan memegang posisi pengambil keputusan tertinggi dalam usaha (contoh, CEO, Presiden Direktur, Direktur Eksekutif, etc).

Berdasarkan keempat kriteria di atas, melalui studi ini usaha milik perempuan didefinisikan sebagai: Usaha di mana seorang atau sekelompok perempuan memegang sebagian besar peran dan posisi penting1 dalam (1) kepemilikan modal/input usaha, (2) pengelolaan usaha, (3) sumber daya manusia/ tenaga kerja, dan/atau (4) kontrol usaha.

32

1

Peran dan posisi penting diartikan sebagai peran dan posisi yang memberikan pengaruh kuat terhadap jalannya usaha.


D. Penggunaan Definisi Usaha Milik Perempuan Setelah menyusun sebuah definisi, lalu bagaimanakah penggunaannya? Definisi usaha milik perempuan yang telah disusun dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan yang berhubungan dengan kepemilikan usaha dan pengembangan wirausaha perempuan walaupun fokus utama tetap diarahkan kepada pengumpulan data yang lebih sistematis dan komprehensif.

Pengumpulan / Analisis Data

Program & Kebijakan Afirmasi

Penelitian atau Studi terkait

Definisi Usaha Milik Perempuan

34 Gambar 6. Penggunaan Definisi Resmi Usaha Milik Perempuan di Indonesia

Secara umum, definisi resmi usaha milik perempuan dapat digunakan sebagai acuan dalam: o Pengumpulan data untuk mendokumentasikan partisipasi dan kontribusi perempuan dalam dunia usaha yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan program dan kebijakan terkait.

o Penelitian atau studi terkait pengembangan usaha milik perempuan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, definisi usaha milik perempuan yang disusun memiliki tujuan utama untuk memudahkan pengumpulan data terkait peran perempuan dalam bisnis dan wirausaha. Definisi ini memperkenalkan aspek dan kriteria kepemilikan usaha yang sebelumnya tidak ada di Indonesia. Definisi usaha milik perempuan yang telah disusun dapat digunakan oleh BPS sebagai badan pemerintah yang mengelola pendataan nasional serta dimanfaatkan oleh LKPP dalam upayanya melacak akses perempuan terhadap peluang kontrak pemerintah sebagaimana disebutkan dalam survei Gender dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh MCA – Indonesia. Selanjutnya, Bappenas, BPS dan KPP-PA teridentifikasi sebagai instansi pemerintah yang dapat mengadopsi definisi resmi usaha milik perempuan serta dapat mengintegrasikannya ke dalam program dan kebijakan terkait. Definisi yang telah disusun tersebut juga dapat dimanfaatkan secara langsung oleh program-program yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Penggunaan definisi tersebut pun terbuka untuk pihak terkait lainnya seperti lembaga nonpemerintah, lembaga penelitian serta universitas.


o Upaya mengidentifikasi unit-unit usaha milik perempuan untuk digunakan dalam kebijakan dan program pengembangan usaha milik perempuan.

35


36

V. Kesimpulan • Perempuan pengusaha masih mengalami kendala yang khas dalam memulai dan mengembangkan usahanya. Kendala-kendala ini bervariasi dari yang tergolong internal seperti kurangnya rasa percaya diri, motivasi dan kapasitas dalam berbisnis sampai yang bersumber dari faktor eksternal seperti kesulitan dalam mendapatkan akses keuangan dan pemasaran serta kurangnya dukungan dari suami dan keluarga. • Saat ini tidak ada data nasional yang menggambarkan jumlah dan dinamika usaha-usaha yang dimiliki oleh perempuan secara menyeluruh. Selain itu, belum ada konsep formal yang baku dalam menggambarkan kepemilikan usaha di Indonesia, begitu juga dengan usaha milik perempuan. Pemerintah dan pihak terkait lainnya memiliki definisi informal yang berbeda-beda dalam mengumpulkan data, sehingga menyulitkan untuk membandingkan dan melakukan validasi terhadap data yang dikumpulkan. • Hasil studi merekomendasikan empat aspek/kriteria penting untuk menggambarkan kepemilikan usaha oleh perempuan, yaitu: (1) kepemilikan modal/input usaha, (2) pengelolaan usaha, (3) tenaga kerja dan (4) kontrol usaha. • Definisi resmi usaha milik perempuan diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengumpulan data mengenai partisipasi dan kontribusi perempuan dalam bisnis dan wirausaha baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah, untuk penyusunan program dan kebijakan dalam membantu usaha milik perempuan serta untuk penelitian dalam bidang terkait. • Definisi usaha milik perempuan yang telah dirumuskan bersifat terbuka untuk digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan isu terkait. Akan tetapi

VI. Rekomendasi • Pemanfaatan utama definisi sebagai acuan dalam mengumpulkan data yang valid dan dapat dibandingkan antara satu dengan yang lainnya (comparable) dapat diwujudkan dalam pengintegrasiannya ke dalam mekanisme pengumpulan data milik BPS seperti Sensus Ekonomi, Profil Industri Mikro dan Kecil, Survei Angkatan Kerja Nasional atau survei terkait lainnya. • Definisi juga dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan pihak lainnya untuk pengumpulan data atau program lain terkait lain sebagai bagian dari komitmen mereka untuk mengembangkan usaha yang dimiliki dan dilaksanakan oleh perempuan. Dalam hal ini, KPP-PA dapat menggunakan definisi usaha milik perempuan yang telah disusun untuk digunakan sebagai acuan dalam pengumpulan data industri rumahan perempuan serta program pengembangan wirausaha lainnya. LKPP dapat memanfaatkannya pula ke dalam sistem pendataan perusahaan perempuan dalam peluang kontrak pemerintah. Hal yang sama juga dapat dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Ketenagakerjaan serta instansi pemerintah lain yang memiliki program atau kebijakan yang senada. • Selain dari fungsi spesifiknya untuk mendokumentasikan partisipasi dan kontribusi perempuan dalam bisnis dan wirausaha melalui pengumpulan data nasional yang sistematis dan


BPS, Bappenas dan KPP-PA dinilai sebagai instansi pemerintah yang paling tepat untuk mengadopsi dan mengintegrasikan definisi tersebut ke dalam berbagai program dan kebijakan pemerintah.

37


38

menyeluruh, penyusunan definisi ini juga merupakan terobosan baru yang dilakukan untuk mendefinisikan kepemilikan usaha secara umum yang saat ini belum ada di Indonesia. Jika diperlukan, definisi ini juga bisa digunakan untuk memberikan definisi terhadap kepemilikan usaha secara umum, tidak hanya oleh perempuan, dengan mengacu pada empat aspek yaitu kepemilikan modal/input usaha, pengelolaan usaha, tenaga kerja dan kontrol usaha. • Walaupun studi ini telah menyimpulkan aspekaspek yang dinilai penting dan relevan dalam menggambarkan kepemilikan usaha, adalah penting untuk diketahui bahwa studi ini adalah satu dari serangkaian langkah yang diperlukan untuk menghasilkan definisi yang formal dan baku. Sebagai tindak lanjut, diperlukan investigasi menyeluruh melalui kajian tersendiri (scoping study) untuk mengukur bobot dari masing-masing aspek serta mengevaluasi apakah aspek-aspek tersebut dapat diukur dan diaplikasikan dalam pengumpulan data melalui sebuah penelitian lanjutan.

Badan Pusat Statistik. (2014). Survei Angkatan Kerja Nasional 2014 Triwulan 1. Jakarta: Badan Pusat Statistik. International Finance Corporation (IFC). (2011). Strengthtening access to finance by women-owned enterprises in developing countries. Washington, DC: IFC. International Labour Organization. (2015). Tren tenaga kerja dan sosial di Indonesia 2014-2015. Jakarta: ILO. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2012). Kebijakan dan strategi: peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (PPEP). Jakarta: KPPPA. Retrieved from http://menegpp.go.id/ MCA – Indonesia, LKPP, Bappenas. (2014). Gender in government procurement in indonesia: summary of survey findings on access to procurement opportunities, key barriers and trends. Jakarta: MCA – Indonesia McClelland, E., Swail, J., Bell.J. & Ibbotson, P. (2005) Following the pathway of female entrepreneurs: A six-country investigation, International Journal of Entrepreneurial Behaviour &Research, vol. 11, no. 2, pp.84-107 Rahayu, A.W. (2015, January 29). Perempuan dan belenggu peran kultural. Jurnal Perempuan. Retrieved from http://www.jurnalperempuan.org/ Singh, A. D. Raina, M. (2013). Women enterpreneurs in micro, small and medium enterprises. International Journal of Management and Social Science Research (IJMSSR). Volume 2, No. 8.


Referensi

39


40

Supriyanto, S. (2014). Perempuan dan laki-laki di Indonesia 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik. The Asia Foundation. (2013). Access to trade and growth of women’s SMEs in APEC developing countries: evaluating the business environment in Indonesia World Bank. (2009). Enterprise surveys: what businesses experience. Retrieved from http://www. enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2009/ indonesia#gender

Daftar Pihak Pemangku Kepentingan dalam Konsultasi Nasional dan Daerah Pemerintah Pusat: 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 4. Kementerian Ketenagakerjaan 5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 6. Badan Pusat Statistik (BPS) 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Pemerintah Daerah: 1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur 4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur 5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Jawa Timur 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Aceh 7. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk Provinsi Aceh 8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh


Lampiran 1

41


9. BPS Provinsi Sumatera Utara

42

10. Biro Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara 11. Biro Ekonomi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sulawesi Selatan 13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan 14. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan 15. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan 16. BPS Provinsi Sulawesi Selatan 17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara 18. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara 19. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara 20. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Sukabumi 21. ULP Kabutan Minahasa Utara 22. ULP Kabupaten Maros Lembaga Nonpemerintah: 1. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) 2. Sekretariat Nasional Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) 3. Ruang Mitra Perempuan (RUMPUN) 4. Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Sumatera 5. Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) 6. Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara (ALPEN Sultra)

8. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) 9. The Asia Foundation 10. UKM Center- Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Pusat Studi Wanita (PSW): 1. Pusat Studi Gender (PSG) – Universitas Brawijaya, Malang 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Gender (P3KG), Universitas Hasanuddin, Makassar Asosiasi Pengusaha: 1. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Pusat 2. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur 3. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Pusat


7. Yayasan AKATIGA

43


Lampiran 2

44

Daftar Ahli dan Pakar dalam Konsultasi Strategis Pakar dalam Bidang Gender, Ekonomi dan Pengolahan Data Terpilah 1. Dr. Tulus Tambunan, Kepala Pusat Kajian Industri, Usaha Kecil dan Kompetisi Bisnis Universitas Trisakti 2. Dr. Soedarti Surbakti, Mantan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pakar Statistik dan Gender 3. Mia Siscawati, Ph.D, Ketua Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia 4. Zumrotin K. Susilo, Pakar Gender dan Anggota Majelis Wali Amanat MCA – Indonesia 5. Tini Hadad, Pakar Gender dan Anggota Majelis Wali Amanat MCA – Indonesia 6. Lelly Andriasanti, Kordinator dan Peneliti Gender, Megawati Institute 7. Athia Yumna, Senior Researcher Gender dan Ekonomi, SMERU Research Institute 8. Rubin Japtha, International Finance Coorporation (IFC) – Indonesia 9. Cynthia Clarita R. Kusharto dan Tim, Monitoring and Evaluation Specialist, World Bank - Indonesia Instansi Pemerintah 1. Biro Perencanaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) 5. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing UKM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 6. Biro Perencanaan, Kementerian Koperasi dan UKM 7. Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan, dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan.


3. Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

45

Studi Penyusunan Definisi Resmi Usaha Milik Perempuan di Indonesia

Millennium Challenge Account-Indonesia

Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Millennium Challenge Account-Indonesia Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Recommend Documents