TUGAS AKHIR PERKULIAHAN PANCASILA
MENGENTASKAN MASALAH KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA
DISUSUN OLEH: NAMA
: SULISTIYOWATI
NIM
: 11.02.8068
KELOMPOK
:A
JURUSAN
: D3 – MI
DOSEN
: KHALIS PURWANTO
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA T.A. 2011/2012
ABSTRAK
Ekonomi Indonesia pada Pelita ketujuh mengalami kehancuran sehinggga praktis GBHN tidak dapat direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah digariskan oleh MPR, terutama yang berkaitan dengan dana yang mengalami tekanan yang sangat hebat. Hal ini adalah sebagai akibat praktek kehidupan pemerintahan selama Orba yang penuh dengan KKN, ditambah lagi dengan pengaruh global sehingga krisis politik dan ekonomi tidak dapat dilepaskan dengan pengaruh global baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya hutang luar negeri. Akibat lain dari adanya krisis ekonomi adalah bertambah banyaknya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Kemiskinan baik dalam arti absolute maupun dalam arti relatif, senantiasa merupakan factor ketidakpuasan dan kegelisahan masyarakat. Kondisi kemiskinan ini merupakan factor kerapuhan politik dalam suatu Negara. Oleh karena itu dalam reformasi dewasa ini agenda utama yang harus diselesaikan adalah kemiskinan dan pengangguran rakyat yang semakin parah, karena sudah menyangkut kebutuhan fisik minimum (KFM) antara lain sembako. Pada dasarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran yang selama ini menjadi masalah yang sangat sulit. Program bantuan selalu diberikan kepada semua rakyat yang membutuhkan. Dengan adanya bantuanbantuan tersebut dimaksudkan agar dapat meringankan beban rakyat. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai yang telah diharapkan bersama. Dalam kenyataannya programprogram yang dilakukan pemerintah tidak lantas dapat mengatasi semua masalah ekonomi. Misalkan adanya KKN yang dapat mengakibatkan kesenjangan sosial ekonomi yang membuat rakyat kecil semakin menderita dan masalah-masalah lainnya yang berkembang dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan secara adil, bijaksana dan memiliki moral etik.
BAB l PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Tujuan akhir pembangunan nasional adalah “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Karena ini merupakan sila terakhir pancasila, maka kita selalu menekankan bahwa setiap upaya pembangunan harus selalu merupakan upaya pengamalan pancasila. Mengamalkan pancasila sebagai ideology bangsa berarti bahwa setiap sila harus dapat kita amalkan yaitu: sila pertama dan kedua sebagai landasan moralnya, sila ketiga dan sila keempat sebagai cara atau metode kerjanya, dan sila kelima sebagai tujuan akhir dari pengamalannya. Tidak diragukan bahwa pembangunan nasional kita dewasa ini memang masih belum sampai pada tujuan akhir yaitu keadilan sosial, karena kemakmuran (nominal) masyarakat yang meskipun rata-rata sudah meningkat 10-15 kali dalam periode hamper 30 tahun, belum dinikmati oleh semua orang secara benar-benar merata. Bahkan ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang besar antara mereka yang kaya, yang sudah mampu menikmati kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi, dengan mereka yang masih pada tahap rata-rata atau bahkan dibawah rata-rata. Dan di bawah tingkat pendapatan rata-rata ini masih cukup banyak warga bangsa kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Demokrasi ekonomi bukanlah sekedar cara mengatur sistem perekonomian tetapi sekaligus pada tercapainya hasil akhir pelaksanaan sistem ekonomi (yang berdasar atas asas) kekeluargaan. Artinya, pelaksanaan sistem ekonomi kekeluargaan yang bermoral pancasila harus menghasilkan kemakmuran masyarakat seluruhnya secara merata. Inilah yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang makmur dan sekaligus pembagiannya merata (adil dan makmur). Penilaian atas keberhasilan pembangunan nasional kita dapat dilakukan dengan mengadakan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan Trilogo Pembangunan yaitu pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Namun pada kenyataannya masalah-masalah seperti kemiskinan dan pengangguran atau kesempatan kerja belum dapat di atasi dengan baik oleh pemerintah. Dalam undang-undang telah disebutkan bahwa sistem perekonomian berdasar atas asas kekeluargaan, yang berarti bahwa sumber daya alam yang merupakan “pokok-pokok
kemakmuran rakyat” dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Banyak program-program yang sudah dilakukan pemerintah namun masalah-masalah terutama masalah ekonomi belum juga dapat teratasi dengan baik. Melihat masalah-masalah diatas penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul “mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia”.
B. RUMUSAN MASALAH Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut ; 1. Apa definisi kemiskinan dan pengangguran? 2. Bagaimana keadaan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia? 3. Apa yang menjadi masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia? 4. Bagaimana keadaan kesempatan kerja di Indonesia? 5. Program apakah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia? 6. Bagaimana program yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran, apakah berjalan secara efektif?
3. PENDEKATAN Pemerintah harus lebih tanggap dalam mengatasi masalah ekonomi yang selama ini melilit bangsa Indonesia. Masalah-masalah seperti ini haruslah di atasi secara langsung dengan bersosialisasi dengan rakyat secara langsung. Tidak hanya bergantung pada orangorang yang telah dipercaya untuk mengatasi masalah ekonomi Negara, namun juga harus dilakukan peninjauan secara langsung mengenai proyek atau program yang akan dilaksanakan. Pemerintah telah mempercayai sejumlah pihak untuk menangani sejumlah program yang
dilakukan
pemerintah.
Namun
banyak
sebagian
dari
mereka
yang
telah
menyelewengkan kepercayaan yang telah diberikan, misalnya banyak korupsi dimana-mana. Inilah yang membuat Negara menjadi miskin. Bagi para korupsi Negara, seharusnya ia malu dengan tindakan yang dilakukannya. Apakah gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang telah diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama keluarganya. Seharusnya mereka merasa bersyukur akan keadaan yang telah mereka dapat. Banyak sekali disekeliling mereka yang tidak seberuntung mereka.
Di Indonesia banyak sekali jumlah pengangguran bahkan sarjana sekalipun juga banyak yang menganggur. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seharusnya dapat dimanfaaatkan dengan tepat guna, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia memerlukan komitmen yang sangat tinggi dan jangka waktu yang panjang. Proses pengembangan itu merupakan proses pemberdayaan yang sangat sulit, harus dilakukan secara bertahap dan diikuti oleh semua yang terlibat, terutama para peserta yang dibangun, tanpa bisa diwakilkan. Karena kualitas keluarga indonesiayang relative rendah, maka pemberdayaan SDM itu dilakukan dengan pertama-tama, atau minimal sekaligus, memberdayakan keluarga sebagai lembaga yang pertama dan utama dari setiap insan anggotanya. Dalam proses pengembangan anggota keluarganya, maka keluarga akan memegang peranan yang sangat menentukan.
BAB ll PEMBAHASAN
A. Definisi Kemiskinan dan Pengangguran Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluative, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Sedangkan pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja yang tidak bekerja baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan aktif dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling utama. Kemiskinan memang menjadi problem serius yang membelit bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Ketimpangan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, serta penguasaan aset-aset ekonomi oleh kalangan tertentu, adalah sebagian penyebab kemiskinan. Pertanyaan sekarang, apa yang bisa dilakukan pemerintah maupun perusahaan untuk mengurangi angka kemiskinan? Mampukah program tanggung jawab sosial pemerintah maupun perusahaan menjadi salah satu solusi penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan?. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran adalah tugas semua pemangku kepentingan (stakeholder), yaitu pemerintah termasuk pemda, perusahaan, masyarakat, akademisi, dan lain-lain sebagainya. Program ini akan berjalan efektif jika semua pihak duduk bersama tanpa ada kecurigaan. Yang selama ini terjadi, kurang adanya koordinasi diantara lembaga-lembaga tersebut. Setiap departemen pemerintah, mempunyai program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Namun tidak ada koordinasi yang jelas. Akibatnya mereka seakan berjalan sendiri-sendiri. Kalau ada yang mengkoordinir, seperti perusahaan holding misalnya, maka hasilnya akan lebih efektif.
Untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yang perlu dilakukan adalah memberdayakan masyarakat. Ini akan lebih efektif dibandingkan hanya memberikan bantuan yang sifatnya sesaat. Yang dibutuhkan adalah pemberian akses kepada masyarakat tersebut. Ini kurang dilakukan pemerintah, pemerintah perlu diberi akses kepada masyarakat dibanding ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Mereka harus dibantu untuk bisa mencari makan sendiri. Jadi jangan hanya diberi makan. Intinya adalah buatlah program-program pemberdayaan yang berkesinambungan. Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Seharusnya tidak semua masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab pemerintah. Rasanya tidak fair kalau seluruhnya dibebankan hanya kepada pemerintah. Masyarakat, terutama golongan yang mampu juga secara sukarela diharapkan dapat berkontribusi mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di negeri ini. Progam mengatasi kemiskinan yang paling murah adalah si kaya membantu si miskin atau si pandai membantu yang bodoh. Idealisme dan pengorbanan yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan di negeri ini bukan sesuatu yang berada di menara gading dan bukan pula yang diada-adakan. Idealisme dan pengorbanan tersebut sesungguhnya adalah sebuah realita yang sudah terjadi di masyarakat. Masalahnya mungkin, progam-programnya tidak pernah terpublikasikan dan bisa juga para pihak memang tidak suka untuk dipublikasikan, apalagi sekedar untuk pencitraan. Idealisme dan pengorbanan sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan progam pengentasan kemiskinan. Konsepsinya tidak dapat bersifat ad hoc dan jangka waktunya pendek. Selama kemiskinan masih ada, maka progam-program antibodinya harus tetap berjalan dan di saat itu pula, idealisme dan pengorbanan tetap diperlukan kehadirannya untuk ikut mengatasi masalah kemiskinan. Percayalah, pemerintah tak akan pernah bisa menyelesaikan sendiri persoalan kemiskinan ini tanpa melibatkan para sang idealis dan sang pengorban termasuk sekelompok masyarakat yang tergolong kaya dan mampu. Sudah waktunya pemerintah berkolaborasi dengan para tokoh. Jangan lagi kerja sendiri-sendiri untuk mengatasi kemiskinan.
B. Penyebab Masalah Pengangguran Dan Kemiskinan Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah lainnya. Dinegara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung, dimana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga sedikit dilakukan oleh lebih banyak orang. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar pendapatanrelatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan anggota keluarganya. Pengangguran di Indonesia terjadi disebabkan antara lain yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga karena efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja disebabkan antara lain; perusahaan menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor impor. Padahal perang melawan kemiskinan sudah ditabuh sejak lama di negri ini. Di Orde Baru misalnya, pemerintah menggalangberbagai sarana dan cara untuk mengatasi kemiskinan. Pembangunan fisik digenjot diberbagai bidang, pertumbuhan ekonomi menjadi fokus perhatian, investasi asing digalakkan, berbagai jenis skema kredit investasi kecil dan kredit
modal kerja digelar, bahkan hutang luar negri pun ditempuh sebagai altrnatif untuk menopang idea of progress bernama pembangunan. Akan tetapi karena keberpihakan ideologis pemerintah tidak jelas, pembangunan ala Orde Baru itu tidak bisa sepenuhnya bisa dirasakan rakyat lapis bawah. Masalahnya sekarang apakah para elite, politisi, dan birokrat kita mempunyai keberpihakan ideologis untuk melawan kemiskinan? Adakah komitmen tegas dari para penentu kebijakan Negara untuk memberantas KKN secara radikal? Jika Negara tidak sanggup menyatakan perang terhadap kemiskinan, gagal dalm memerangi korupsi, dan tetap malas melaksanakan agenda reformasi sebagai perintah konstitusi maka kemiskinan bangsa mungkin akan menjadi simbol abadi negeri ini. C. Program Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran Krisis ekonomi saat ini telah menggugah pemerintah dan berbagai lembaga pembangunan internasional seperti Bank Dunia dan lain-lain untuk berperan aktif mengentaskan kemiskinan dan pengagguran rakyat melalui berbagai program baru seperti padat karya. Jaring pengaman sosial/JPS (Social Safety Net), proyek penanggulangan kemiskinan diperkotaan (Urban Poverty Crisis Alleviation), program untuk anak jalanan, dan masih banyak bantuan-bantuan dari pemerintah kepada rakyat, seperti BLT (bantuan langsung tunai) , BOS (bantuan operasional sekolah) yang dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, karena anak-anak Indonesia diwajibkan mengenyam pendidikan minimal 9 tahun yang biasanya dikenal sebagai wajib belajar 9 tahun. Koperasi banyak di dirikan oleh pemerintah di daerah-daerah dengan tujuan agar rakyat mampu membuat usaha mikro ataupun makro dilingkungan tempat tinggalnya. Selain itu program yang lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan JAMPERSAL (jaminan persalinan) diberbagai puskesmas dengan tujuan untuk memudahkan proses persalinan pada warga yang kurang mampu. Pemerintah juga memberlakukan program KB dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kepadatan penduduk di Indonesia. Dan masih banyak lainnya program yang diberikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi terutama mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah yang sulit untuk diberantas.
D. Tanggapan Terhadap Program Yang Dilakukan Pemerintah Meskipun pemerintah telah menyadiakan berbagai program untuk mengatasi masalah perekonomian Indonesia terutama masalah kemiskinan dan pengangguran, namun pada kenyataannya kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang sangat sulit untuk diatasi karena banyaknya masalah dan hambatan. Misalnya bantuan BLT diberikan kepada masyarakat miskin pada kenyataannya bantuan tersebut banyak disalahgunakan oleh oknum atau orang yang telah diberikan kepercayaan untuk mengelola dana tersebut, banyaknya korupsi dan banyak bantuan yang diberikan tidak tepat pada sasaran. Bantuan BOS, Koperasi, program KB,JAMPERSAL, dan lain sebagainya yang diharapkan mampu mengatasi sedikit masalah mengenai kemiskinan, namun pada penerapannya tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah: Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain. Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.
BAB lll KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang dapat dipetik dari masalah diatas adalah sebagai berikut ; 1. Banyak program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian yakni mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran namun pada kenyataannya hasil yang dicapai tidak sesuai yang diharapkan. 2. Banyak pengangguran yang ada di Indonesia karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada dan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia yang menyebabkan bertambahnya kemiskinan di Indonesia. 3. Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. 4. Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu Negara tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu Negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakatdan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran disuatu Negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran antara lain ; 1. Program pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebaiknya tidak dikerjakan oleh pemerintah sendiri, namun golongan yang mampu juga secara sukarela diharapkan dapat berkontribusi mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di negeri ini. 2. Untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yang perlu dilakukan adalah memberdayakan masyarakat . ini akan lebih efektif dibandingkan hanya memberi bantuan yang sifatnya sesaat.
REFERENSI
Mubyanto , 1997. Ekonomi Pancasila. Yogyakarta: Aditya Media. The World Bank, 2007, Understanding Poverty Prof. Dr. Suyono,Haryono,2002. Menyongsong Kiat Baru Pemberdayaan Keluarga Di Indonesia. Jakarta: Damandiri. DRS.Kaelan,M.S, 1998.Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan.Yogyakarta:Paradigma. HCB Dharmawan, 2004. Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan. Jakarta:KOMPAS.
