BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang penting saat ini di
Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Kemiskinan merupakan di mana seseorang hidup di bawah standar kebutuhan minimum yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan yang membuat seseorang cukup untuk bekerja dan hidup sehat berdasarkan kebutuhan beras dan gizi (Sajogyo, 1996). Kemiskinan sendiri merupakan masalah multi dimensi yang dihadapi hampir semua negara di dunia. Apabila pertumbuhan di sumbangkan oleh orang kaya, maka masyarakat yang paling mendapat manfaat dari pertumbuhan, sementara kemiskinan dan distribusi pendapatan semakin memburuk. Namun, bila pertumbuhan disumbangkan oleh banyak orang, maka buah pertumbuhan ekonomi dirasakan secara lebih merata (Kuncoro, 2006: 111). Pada tahap-tahap awalnya pembangunan hanya dipandang dari sisi ekonomi, keberhasilan pembangunan di suatu negara hanya diukur dari pertumbuhan pendapatan. Akibatnya banyak negara berusaha meningkatkan pertumbuhan pendapatan setinggi mungkin karena diyakini mampu menciptakan berbagai peluang ekonomi dan distribusi pertumbuhan. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan sosial yang sangat komplek dan harus segera diselesaikan. Indonesia sebagai negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi tidak dapat terhindar dari masalah tersebut. Ini dibuktikan dengan jumlah penduduk miskin yang mayoritas tinggal di daerah pedesaan yang sulit untuk
1
diakses. Kemiskinan di Indonesia telah mengalami proses yang panjang, bahkan jauh sebelum kemerdekaan. Kelaparan, kemelaratan, ketiadaan akses terhadap pendidikan, dan kesehatan telah terjadi zaman penjajahan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan satu dari beberapa persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah dimanapun juga (BPS, 2012). Garis kemiskinan di desa, biasanya lebih rendah dari garis kemiskinan di kota.
Satu dari beberapa penyebabnya bahwa tingkat harga barang pokok
makanan dan nonmakanan yang menjadi patokan dalam mengukur garis kemiskinan tersebut, secara umum lebih rendah di desa dibandingkan dengan di kota. Berikut ini disajikan data garis kemiskinan di Indonesia menurut kota-desa Tahun 2005-2013. Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2013 (Juta Jiwa)
Tahun Perkotaan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Perdesaan 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita?Bln)
Jumlah Penduduk Miskin (Juta)
Persentase Penduduk Miskin (%)
150.799 175.324 187.942 204.896 222.123 232.988 253.016 277.382 289.041
12,40 14,29 13,56 12,77 11,91 11,10 11,05 10,51 10,33
11,37 13,36 12,52 11,65 10,72 9,87 9,23 8,60 8,39
117.259 131.256 146.837 161.831 178.835 192.354 213.395 240.441 235.273
22,70 24,76 23,61 22,19 20,62 19,93 18,97 18,08 17,74
19,51 21,90 20,37 18,37 17,35 16,56 15,72 14,70 14,32
2
Lanjutan Tabel 1.1 Kota+Desa 2005 129.108 35,10 2006 152.847 39,85 2007 166.697 37,17 2008 182.636 34,96 2009 200.626 32,53 2010 211.726 31,02 2011 233.740 30,02 2012 (maret) 248.707 29,13 2012 (sept) 259.250 28,59 2013 (maret) 271.628 28,07 Sumber: BPS (2005-2013 dalam Maipita, 2014: 99)
15,95 17,75 16,58 15,42 14,14 13,33 12,49 11,96 11,66 11,37
Gambar 1.1 Grafik Garis Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2013 (Juta Jiwa)
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia terlihat bahwa pada tahun 2005 total penduduk miskin perkotaan dan perdesaan sebanyak 35,10 juta, tahun 2006 meningkat menjadi sebanyak 39,85 juta, tahun 2007 menurun menjadi 37,17 juta, dan terus menurun sampai pada tahun 2012 sebanyak 28,59 juta dan tahun 2012 sebanyak 28,07 juta. Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah 20 kabupaten/kota dengan luas wilayah 42.297,30 km2 dan jumlah penduduk 4.846.909 jiwa. Dinamika tingkat kemiskinan di Sumatera Barat Tahun 2008-2013 juga dapat dilihat, kemudian
3
dianalisis trend atau perkembangannya. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari Tahun 2008-2013 jumlah penduduk miskin yang tinggi terdapat di Kota Padang yaitu sebanyak 50,90 ribu jiwa dan Padang Pariaman sebanyak 44,63 ribu jiwa dan terendah di Kota Sawalunto sebesar 1,4 ribu jiwa. Penyebaran tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kepulauan Mentawai sebesar 18,85 persen dan tingkat kemiskinan terendah di Kota Sawalunto sebesar 1.4 persen. Tingginya tingkat kemiskinan menggambarkan bahwa beratnya tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2013 (ribu jiwa) No
Kab/Kota
1
Kep. Mentawai Persentase (%) Pesisir Selatan Persentase (%) Solok Persentase (%) Sijunjung Persentase (%) Tanah Datar Persentase (%) Padang Pariaman Persentase (%) Agam Persentase (%) Lima Puluh Kota Persentase (%) Pasaman Persentase (%) Solok Selatan Persentase (%) Dharmasraya Persentase (%) Pasaman Barat Persentase (%) Padang
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2008 14.70 22.86 47.30 11.36 45.00 13.43 21.90 11.51 23.80 7.52 51.50 14.15 45.30 11.20 34.40 11.01 35.00 14.44 16.70 13.41 21.40 12.53 34.40 10.96 51.70
Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan) 2009 2010 2011 2012 13.23 15.1 14.56 13.44 20.54 19.74 18.85 16.70 44.26 44.0 42.42 38.18 10.56 10.22 9.75 8.68 40.81 41.0 39.52 35.75 12.15 11.74 11.19 10.03 18.95 21.1 20.34 18.61 9.80 10.45 9.94 8.79 21.78 23.4 22.56 20.37 6.93 6.90 6.57 5.95 45.15 46.3 44.63 40.38 12.41 11.86 11.26 10.12 39.68 44.9 43.28 39.28 9.86 9.84 9.39 8.43 31.12 36.5 35.19 31.90 9.98 10.47 9.96 8.89 30.46 27.8 26.80 24.33 12.47 10.96 10.42 9.31 14.58 16.1 15.52 14.21 11.66 11.11 10.61 9.37 19.87 20.3 19.57 18.18 11.40 10.56 10.09 8.82 30.38 35.1 33.84 31.07 9.61 9.59 9.14 8.04 46.81 52.8 50.90 45.94
2013 13.27 16.12 38.33 8.64 36.86 10.26 18.39 8.53 19.81 5.77 36.84 9.17 36.12 7.68 29.95 8.26 22.15 8.37 12.56 8.12 16.42 7.74 31.07 7.86 44.21
4
Lanjutan Tabel 1.2
14 15 16 17 18 19 20
Persentase (%) Solok Persentase (%) Sawahlunto Persentase (%) Padang Panjang Persentase (%) Bukittinggi Persentase (%) Payakumbuh Persentase (%) Pariaman Persentase (%) Sumatera Barat Persentase (%)
6.40 4.00 7.32 1.00 1.94 4.20 8.24 7.20 7.20 10.90 10.96 3.50 5.33 473.70 10.57
5.72 3.76 6.76 1.23 2.42 4.01 7.58 6.24 6.19 10.13 10.15 3.62 5.48 426.11 9.45
6.31 4.2 6.99 1.4 2.47 3.6 7.60 7.6 6.82 12.4 10.58 4.7 5.90 458.20 9.44
6.02 4.05 6.72 1.35 2.34 3.47 7.25 7.33 6.49 11.95 10.09 4.53 5.66 441.80 8.99
5.30 3.67 5.87 1.27 2.17 3.18 6.50 6.69 5.73 10.98 9.00 4.10 5.02 401.52 8.00
5.02 2.94 4.60 1.35 2.28 3.31 6.66 6.37 5.36 9.70 7.81 4.44 5.35 384.08 7.56
Sumber: BPS Sumatera Barat, 2008 ̶ 2013
Gambar 1.2 Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 (Juta Jiwa)
Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa secara umum jumlah penduduk miskin Sumatera Barat Tahun 2008-2013 mengalami kenaikan dan penurunan. Jumlah ini masih tergolong cukup tinggi jika dicermati secara absolut kinerja pemerintah mengalami sedikit kemajuan, namun secara relatif masih menunjukkan
5
kemunduran sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel1.2 (BPS Sumatera Barat, 2014 ). Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Barat dengan posisi geografis yang terletak di antara 0o55’00’’–3o21’00’’Lintang Selatan dan 98o35’00’’–100o32’00’’Bujur Timur dengan luas wilayah tercatat 6.011,35 km2 dan garis pantai sepanjang 1.402,66 km. Secara geografis, daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini terpisah kandari Propinsi Sumatera Barat oleh laut, yaitu dengan batas sebelah utara adalah Selat Siberut, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Mentawai, serta sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas gugusan pulau-pulau yakni Siberut, Sipora, Pagai Utara, Pagai Selatan, dan 95 pulau kecil lainnya sesuai dengan UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil. Pada tahun 2011 secara geografis dan administratif, Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas 10 kecamatan, 43 desa dan 266 dusun. Kesepuluh kecamatan tersebut, Kecematan Pagai Selatan luas wilayah seluas 901,08km2 (14,99 persen), Kecamatan Sikakap dengan luas wilayah 278,45km 2 (4,63 persen), Kecamatan Pagai Utara dengan dengan luas wilayah 342,02 km 2 (5,69 persen), Kecamatan Sipora Selatan dengan luas wilayah 268,47km 2 (4,47 persen), Kecamatan Sipora Utara dengan luas wilayah 383,08 km 2 (6,37 persen), Kecamatan Siberut Selatan dengan luas wilayah 508,33 km 2 (8,46 persen), Kecamatan Siberut Barat Daya dengan luas wilayah 649,08 km 2 (10,80 persen),
6
Kecamatan Siberut Utara dengan luas wilayah 816,11 km 2 (13,58 persen), Kecamatan Siberut Barat dengan luas wilayah 1.124,86 km2 (18,71 persen). Berdasarkan kondisi tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah sekitar 13.270 jiwa atau 16.12 persen dari total penduduk sebanyak 76.173 jiwa. Kondisi ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 19.74 persen pada tahun 2010. Dengan demikian hampir sepertiga penduduk Mentawai hidup di bawah standar kebutuhan pokok pangan berdasarkan beras dan gizi. Oleh karena itu, arah kebijakan pengembangan ekonomi sektoral harus bersentuhan langsung dengan aktifitas ekonomi yang ditekuni oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tabel 1.3 Jumlah Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2014 No
Kecamatan
Rumah Tangga Persentase (%) Miskin 1 Pagai Selatan 1.753 17,02 2 Sikakap 1.926 18,69 3 Pagai Utara 973 9,44 4 Sipora Selatan 1.476 14,34 5 Sipora Utara 454 4,41 6 Siberut Selatan 891 8,65 7 Siberut Barat Daya 855 8,31 8 Siberut Tengah 503 4,87 9 Siberut Utara 317 3,08 10 Siberut Barat 1.155 11,21 Jumlah 10.303 100,00 Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2014.
Berdasarkan hasil kegiatan BPMKB, diperoleh jumlah rumah tangga miskin menurut Kecamatan sebanyak 10,303. Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2013 adalah sebanyak 13.27 jiwa atau 16.12 persen dari 76.173 jiwa penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat yang sering dipakai untuk mengukur kinerja makro sebuah perekonomian. Walaupun pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan sebagai ukuran kemampuan pembangunan sepenuhnya, laju pertumbuhan ekonomi memiliki kemampuan mengukur secara tepat apakah sebuah perekonomian sedang tumbuh atau sedang menyusut, sedang ekspansi atau sedang kontraksi. Sudah jelas bahwa pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk terjadinya sebuah proses pembangunan secara berkelanjutan.
1.2
Keaslian Penelitian Penelitian tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan penduduk
di bawah garis kemiskinan telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, baik di Indonesia maupun di luar negeri, tetapi indikator yang digunakan berbeda-beda sehingga menghasilkan kesimpulan yang bervariasi. Sebagai acuan dan pembanding, maka perlu diuraikan beberapa penelitian yang terkait pada tabel berikut ini.
Tabel 1.4 Matrik Keaslian Penelitian N o 1
2
Penulis Siregar dan Wahyuniarti (2013)
Rusdarti dan Lesta (2013)
Topik/Lokasi Damapak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa dan Sumatera. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Jawah Tengah.
Metode Analisis Deskriftif dan Ekonometrik a
Penemuan Hasil penelitian menemukan bahwa Pulau Jawa dan Sumatera masih relatif tinggi angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa dan Sumatera.
Analisis Deskriftif
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin cenderung banyak di Kabupaten dari Padadi Kota Provinsi Jawa Tengah.
8
3
Hakim dan Ahmad (2005)
Dimensi Geografis dan Pengetasan Kemiskinan Perdesaan.
Model Ekonometrik a
4
Dollar Kraay (2002)
dan
Growth is good for the poor.
Regresi dengan Data Panel
5
Fan et all., (2004)
Reforms Investment,and Poverty in Rural China.
Analisis Persamaan Simultan
6
Miranti, and Budy Reksosudars ono (2005)
Understanding Regional Poverty in Indonesia: is poverty worse in the East than in the West.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi geografis harus lebih diperhatikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di perdesaan. Pertumbuhan pendapatan perkapita riil rata-rata penduduk berhubungan searah dengan pertumbuhan pendapatan perkapita riil rata-rata penduduk miskin. Bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif bagi penuruna kemiskinan. Adanya hubungan erat antara pengeluaran publik untuk infrastruktur, riset dan pendidikan terhadap pengentasan kemiskinan yang diarahkan pada sektor pertanian perdesaan. Memiliki dampak yang tinggi terhadap penurunan kemiskinan. Membandingkan kawasan Barat dan Timur Indonesia yaitu kemiskinan lebih dominan di kawasan timur dari pada di kawasan barat, penentu penurunan kemiskinan. Dipengaruhi oleh pertumbuhan regional dan ketimpangan pendapatan merupakan faktor penting penentu kemiskinan wilayah.
Berdasarkan uraian pada Tabel 1.5 ada beberapa perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan berlokasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan penduduk di bawah garis kemiskinan sedangkan variabel indevenden adalah umur, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.
9
1.3
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini
adalah persentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan yang tertinggi di Sumatera Barat sebesar 18,85 persen. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan hasil kegiatan BPMKB, diperoleh jumlah rumah tangga miskin menurut Kecamatan sebanyak 10,303 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2013 adalah sebanyak 13.27 jiwa atau 16.12 persen dari 76.173 jiwa penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
1.4
Pertanyaan Penelitian Pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pendapatan penduduk di bawah garis kemiskinan yang berada di Kecamatan Sikakap dan Kecamatan Pagai Utara? 2. Apakah terdapat perbedaan tingkat pendapatan masyarakat dilihat dari pendapatan masyarakat yang berpenghasilan petani (kelapa, coklat, dan nilam) dan masyarakat non tani (Guru, Pedagang, Swasta, Buruh, Honorer) di Kecamatan Sikakap dan Kecamatan Pagai Utara?
10
1.5
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan penduduk di bawah garis kemiskinan di Kecamatan Sikakap dan Kecamatan Pagai Utara. 2. Mengetahui dan menganalisis perbedaan tingkat pendapatan masyarakat dilihat dari pendapatan masyarakat yang berpenghasilan tani dan masyarakat non tani di Kecamatan Sikakap dan Kecamatan Pagai Utara.
1.6
Manfaat Penelitian
1. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam merumuskan strategi kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan pengetasan kemiskinan. 2. Bahan referensi bagi pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan. 3. Memperkaya ilmu pengetahuan terkait dengan pengetasan kemiskinan. 1.7
Sitematika Penulisan Penulisan tesis ini disajikan secara garis besar yang disusun menjadi 5
(lima) bab. Dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 Pendahuluan yang memuat latar belakang, keaslian penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 Tinjauan Pustaka yang memuat landasan teori, kajian penelitian terdahulu, hipotesis, dan model penelitian. Bab 3 Metode Penelitian, menguraikan
11
tentang desain penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, metode sampling, definisi operasional, instrumen penelitian, dan metode analisis data. Bab 4 Analisis Data dan Pembahasan, menguraikan tentang deskripsi data, uji hipotesis, dan membahasan. Bab 5 Simpulan dan Saran, memuat simpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran.
12
