PERJALANAN MENUJU PERUBAHAN Millennium Challenge Account - Indonesia

PERJALANAN MENUJU PERUBAHAN Millennium Challenge Account - Indonesia

DAFTAR ISI 1

KISAH INSPIRATIF MENUJU PERUBAHAN

2

PROYEK KEMAKMURAN HIJAU

16

Infografik | 3 Yang Benderang dari Kalumpang | 4 Cara Lestari Menggenjot Produksi Kakao | 6 BRG Gandeng MCA-Indonesia untuk Restorasi Gambut |8 Semangat Baru dari Hangatnya Olahan Jahe Mekarsari | 10 Menggagas Terang untuk Masyarakat | 12 Bertukar Pengetahuan Hijau Di Green Prosperity Knowledge Fair | 14

PROYEK KESEHATAN DAN GIZI BERBASIS MASYARAKAT UNTUK MENGURANGI STANTING Infografik | 17 Asih, “Bidan Stanting” dari Kuala Behe | 18 Posyandu Apung Penyelamat Gizi Balita di Mandau Telawang | 20 Pegiat ASI Tularkan Semangat Keajaiban Menyusui | 22 Dari Arisan Ayam Ke Arisan Jamban | 24

26

PROYEK MODERNISASI PENGADAAN Infografik | Sumber Daya Manusia Profesional, Kunci Sukses Modernisasi Pengadaan | Pihak Swasta akan Diundang Kelola Sampah di Jawa Barat | Bone Bolango, Kemandirian Pengadaan demi Transparansi dan Akuntabilitas | Peningkatan Pengadaan di Kota Sukabumi, Komitmen Lestari untuk Pusat Pembelajaran |

36

27 28 30 32 34

KEGIATAN LINTAS PROYEK Sekilas | 37 Kementerian PPPA dan MCA-Indonesia Sepakat Akhiri Kesenjangan Akses Ekonomi terhadap Perempuan | 38 Ayah Hebat, Keluarga Sehat: Mendukung Peran Ayah untuk Kesehatan dan Gizi Keluarga | 40 Hindari Korupsi dalam Pengadaan, FP4i Menggandeng KPK | 42 Upaya Agar Perempuan Lebih Berdaya | 44

SUBJECT

Kisah Inspiratif Menuju Perubahan Tak terasa, Compact Indonesia telah empat tahun dilaksanakan. Misi pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi diterjemahkan ke dalam kerja nyata yang fokus pada isu pengembangan ekonomi rendah karbon, pencegahan stanting, dan modernisasi pengadaan. Sejumlah cerita dari lapangan memberi kita harapan bahwa Compact Indonesia telah mulai meningkatkan kesejahteraan dan perikehidupan para penerima manfaat. Kisah-kisah inspiratif yang sebagiannya terangkum di sini menunjukkan bagaimana Compact Indonesia berkontribusi mengubah hidup saudara-saudara kita menjadi lebih baik, serta mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Implementasi Hibah Compact tak sepi dari tantangan, namun kerja sama erat dengan para pemangku kepentingan – mulai dari lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sipil, hingga sektor swasta – memberi kami semangat untuk mengatasinya. Tanpa dukungan mereka, tanpa dukungan Anda, mustahil kami dapat menanggulangi tantangan tersebut. Dalam setahun terakhir pelaksanaan program ini, kami akan berupaya sekuat tenaga menuntaskan tugas, sekaligus menjalin lebih erat lagi kolaborasi dengan pemangku kepentingan agar manfaat investasi dapat terus lestari meski Compact Indonesia berakhir pada April 2018. Dengan dukungan begitu tinggi dari para pemangku kepentingan, kami percaya Compact Indonesia dapat berkontribusi lebih banyak lagi dan membawa perubahan yang bermakna demi kesejahteraan bangsa. Bersama-sama, mari kita terus mengawal investasi Compact untuk Indonesia. Selamat membaca.

Bonaria Siahaan Direktur Eksekutif MCA-Indonesia

PERJALANAN MENUJU PERUBAHAN

1

SUBJECT

PROYEK

KEMAKMURAN HIJAU

2



INFOGRAFIK Proyek ini berupaya mengatasi tantangan penting bagi pertumbuhan ekonomi, serta mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi intensitas emisi karbon dan meraih masa depan yang lebih lestari.

60

KABUPATEN

15

PROVINSI

untuk mendukung program pemerintah meningkatkan kapasitas listrik dan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, intervensi diberikan untuk mendorong pembangunan fasilitas energi terbarukan berbasis masyarakat di luar jaringan PLN maupun yang melibatkan investor swasta dan tersambung ke jaringan PLN.

> 7.715

rumah tangga akan diterangi denmgan sumber energi: surya, air, biomassa, biogas

21

12

proyek pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat bekerja dalam portofolio ini

penerima hibah energi terbarukan berbasis masyarakat sudah menandatangani perjanjian. Masyarakat terlibat penuh dalam operasional dan perawatan fasilitas, sehingga keberlanjutannya lebih terjamin

19

27.317 kW

penerima hibah pendanaan bersama energi terbarukan telah menandatangani perjanjian.

luas wilayah kelola

27

proyek pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat bekerja dalam portofolio ini

ENERGI TERBARUKAN

PERHUTANAN SOSIAL

PENGETAHUAN HIJAU

Kegiatan ini mengumpulkan, merangkum, dan menyebarkan informasi tentang pembangunan rendah karbon, termasuk pembelajaran dan praktik cerdas dari Proyek Kemakmuran Hijau. Perguruan Tinggi membentuk Pusat Keunggulan (Center of Excellence) dan mengembangkan sistem informasi manajemen pengetahuan hijau

Penyebaran pengetahuan hijau pada masyarakat umum melalui multimedia dan acara yang melibatkan jurnalis beragam media massa

114

Desa telah didukung untuk pemetaan partisipatif

Total kapasitas terpasang

Selaras dengan program perhutanan sosial pemerintah, portofolio ini bertujuan mengembangkan model pengelolaan hutan berbasis komunitas yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi, sekaligus mengurangi aktivitas ekstraktif pada hutan

120.00 hektar

Mendukung pendekatan partisipatif dalam perencanaan tata ruang lokal dan memberikan informasi geospasial yang akurat. Kegiatan ini berupaya memberikan kepastian tata ruang bagi proyek-proyek yang didanai Proyek Kemakmuran Hijau, sekaligus berkontribusi pada Kebijakan Satu Peta pemerintah.

Pengambil Kebijakan -- advokasi dan pelatihan tentang penganggaran hijau dan pengelolaan kawasan pesisir

Pengembangan keterampilan tenaga kerja energi terbarukan

PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN PARTISIPATIF

KOMODITAS LESTARI

LAHAN GAMBUT

1.596 orang telah dilatih

13

Kabupaten telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Geospasial yang mengintegrasikan proses perijinan dengan Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten.

Indonesia memiliki sumber daya alam potensial yang jika dikembangkan secara berkelanjutan akan sangat meningkatkan perikehidupan masyarakat dan pendapatan nasional, seperti kakao, kopi, dan karet.

43.013

orang petani kakao telah dilatih untuk meningkatkan produktivitasnya dengan cara berkelanjutan

32

proyek pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas bekerja di portofolio ini

Dengan lahan gambut tropis terluas di dunia, Indonesia sangat berkepentingan menjaganya, karena kerusakan gambut dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca. MCA-Indonesia mendukung langkah pemerintah dengan bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut dan menyalurkan dana hibah ke sejumlah proyek terkait gambut. Lokasi portofolio gambut MCA-Indonesia: Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah.


3

Bekerja sama dengan BRG; MCA-Indonesia akan memberikan bantuan teknis untuk mendukung penguatan kelembagaan BRG dan perangkat daerah, serta mendukung perbaikan lahan gambut


YANG BENDERANG DARI KALUMPANG

Sebelum program penetapan batas desa ini, batas desa di Kecamatan Kalumpang tak begitu jelas. Batas itu berasal dari cerita yang diwariskan oleh leluhur mereka.

4



“Ibaratnya kita mau masak, tapi kita tidak tahu berapa besar piringnya. Berapa banyak yang mau makan? Kan susah, kita tidak tahu harus masak seberapa banyak,” kata Soleman, Kepala Desa Siraun, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Analogi itu diucapkannya sebagai gambaran sulitnya para aparat desa melakukan perencanaan desa tanpa data desa yang memadai. Mereka tidak tahu seberapa luas desa mereka sebenarnya dan apa potensi desa mereka secara riil. “Makanya, saya senang sekali dengan adanya program ini,” ucapnya lagi. Program yang dimaksud Soleman adalah program penetapan batas desa, bagian dari kegiatan Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia. Melalui kegiatan ini, MCA-Indonesia mendukung upaya pemerintah untuk tata kelola lahan lebih baik, yang memberikan kepastian bagi investasi ekonomi dan mencegah konflik sosial. Desa Siraun termasuk satu dari 13 desa di Kecamatan Kalumpang. Desa yang terdiri dari 11 dusun dan dihuni sekitar 300 keluarga ini agak terpencil. Tidak ada akses memadai, hanya ada motor ojek yang sudah dimodifikasi yang bisa mengantar warga dan tamu keluar-masuk desa. Medan yang berat ditambah ketiadaan jaringan komunikasi memang jadi tantangantersendiri bagi Tim Pelaksana Desa (TPD) di Kecamatan Kalumpang. Anggota tim ini diusulkan oleh tiap dusun, lalu dipilih melalui forum musyawarah desa. Sebelum program penetapan batas desa ini, batas desa di Kecamatan Kalumpang tak begitu jelas. Batas itu berasal dari cerita yang diwariskan oleh leluhur mereka. Ada yang menggunakan

batas alam semisal gunung atau sungai, namun ada juga batas yang ditentukan hanya karena leluhur mereka dulu pernah membuka lahan di sana. Batas tak tetap itu menjadi potensi konflik antar desa. Selain itu,batas yang tidak jelas membuat aparat desa kesulitan membuat profil desa dan mengurus administrasi desa. Hal lain dari kegiatan MCAIndonesia ini yang juga disambut baik oleh para kepala desa tersebut adalah metode program yang partisipatif, bukan sekadar perintah dari atas. Warga dapat memberi masukan sesuai kebutuhan mereka dan bisa memantau seluruh proses penetapan batas desa. Sebelumnya, penetapan batas lahan di Mamuju lazimnya dilakukan dengan metode topdown atau berdasar perintah dari atas, tanpa melibatkan masyarakat. Akibatnya, banyak batas lahan yang potensial menjadi masalah di kemudian hari.

“Tanpa metode partisipatif, itu akan jadi semacam bom waktu. Penetapan batas wilayah tanpa metode partisipatif seakan-akan tidak ada masalah lagi, semua selesai. Padahal bisa jadi masalah di belakang,” kata Muhammad Fauzan, anggota Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBD). Menurutnya, dalam proses penetapan batas desa dengan metode partisipatif tak bebas dari masalah, namun hal tersebut merupakan dinamika yang wajar. Misalnya, dalam hal batas desa di Kalumpang, para kepala desa sempat beradu pendapat saat bertemu. Pangkalnya adalah kekhawatiran bahwa kegiatan


ini akan menetapkan batas baru, menghapus batas lama. Ada pula kesalahan persepsi bahwa dengan ditetapkannya batas desa, penghuni suatu desa tak bisa lagi menggarap ladangnya di tanah desa sebelah. “Padahal kan tidak seperti itu. Kita hanya menetapkan batas yang sudah ada. Mereka tetap bisa berladang, ini hanya soal kejelasan administrasi saja,” ujar Camat Kalumpang, Irwan Wahid. Setelah merasakan pentingnya program ini, muncul keinginan untuk melanjutkannya di kecamatan lain di Kabupaten Mamuju. Camat Tommo yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kalumpang bahkan sudah mulai menginstruksikan kepala desanya untuk menganggarkan biaya penegasan batas desa dengan metode partisipatif ini. Asisten I Kabupaten Mamuju Bidang Pemerintahan, H.M. Syahrir, mengaku sangat mendukung keinginan warga tersebut. H.M. Syahrir bahkan menghimbau para camat di Kabupaten Mamuju agar menganggarkan dana desa untuk program penetapan batas desa dengan metode partisipatif ini. Disadur dari BaKTINews edisi 128, Agustus-September 2016.

5


CARA LESTARI MENGGENJOT PRODUKSI KAKAO

Saya menjadi lebih paham tentang ekosistem pertanian dan kesadaran tentang praktik ramah lingkungan. Sekarang saya bisa membuat kompos sendiri dan menyuburkan pohon dengan pupuk organik buatan sendiri.

6



Pada Agustus 2016, Petrus Pedro Corebima mendaftar sebagai peserta Sekolah Lapang Swisscontact, yang dilaksanakan oleh Veco dan telah aktif di Flores sejak 2010. Program ini memperluas operasionalnya melalui Program Produksi Kakao Lestari Kemakmuran Hijau (GP-SCPP), kemitraan antara Konsorsium Swisscontact dan MCA-Indonesia yang mempromosikan praktik berkelanjutan dalam pertanian dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani kakao. Setelah menghadiri Sekolah Lapang, pria berusia 63 tahun itu menerapkan Praktik Lingkungan yang Baik (Good Environmental Practices/GEP) pada lahan kakao seluas 2 hektar. Hasilnya, pohon kakaonya terlihat lebih sehat serta terserang lebih sedikit hama dan penyakit. Sepanjang 2016, ia berhasil memproduksi 1.208 kilogram biji kakao. “Saya menjadi lebih paham tentang ekosistem pertanian dan kesadaran tentang praktik ramah lingkungan. Sekarang saya bisa membuat kompos sendiri dan menyuburkan pohon dengan pupuk organik buatan sendiri,” ujarnya saat ditemui di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur. Tumpang sari, yakni menanam sejumlah tanaman pada saat bersamaan, adalah praktik yang dapat meningkatkan produktivitas petani. Seperti yang disarankan kepadanya, Petrus melakukan tumpang sari dengan menanam pohon kelapa dan gamal sebagai peneduh pohon kakaonya. Ia juga menanam tumbuhan rendah seperti nanas, ubi, dan talas yang dapat cepat dipanen dan dikonsumsi keluarganya. Selain itu, Petrus juga beternak babi dan kambing di lahannya. Sehingga, Petrus dapat

menerapkan sistem nirsampah (zero waste system), mengurangi biaya untuk mengontrol hama, serta dapat mengkonsumsi daging dan susu. Kulit buah kakao mengandung serat, protein, lemak, dan asam organik yang cocok digunakan sebagai pakan ternak. Sedangkan kotoran ternak dapat diolah menjadi pupuk organik, sehingga mengurangi biaya pertaniannya. Petrus pun menjual produk sampingan pohon kakao seperti biji kakao kering, entres/ batang atas, dan bibit kakao untuk pendapatan tambahan. Kemampuan mumpuninya dalam memperbanyak bibit dengan cara sambung pucuk membuat Petrus sukses membuat usaha pembibitan kakao. Bibitnya dipasarkan tak cuma di Flores Timur, tapi juga ke kabupaten lainnya di Flores. Pembibitan ini menyumbang Rp 7,5 juta dari pendapatan Petrus yang mencapai Rp 43,9 juta pada 2016.

“Kakao adalah tumbuhan yang sangat menguntungkan, terlebih kesempatan bisnis alternatifnya bisa menghasilkan tambahan pendapatan bagi keluarga saya,” ucapnya. Pria yang memiliki 800 pohon kakao produktif itu meraup Rp 35,3 juta dari penjualan biji kakao ke Koperasi Serba Usaha (KSU) Jantan, di mana Petrus merupakan salah satu


anggotanya. KSU Jantan memproduksi pula olahan kakao seperti mentega kakao dan kakao bubuk. Koperasi ini paham akan pentingnya keberlanjutan dan Petrus ingin agar kerja sama GP-SCPP dan KSU Jantan terjalin lebih erat. Petrus tak pelit berbagi ilmu. Ia membantu memfasilitasi pelatihan Praktik Pertanian Baik (Good Agricultural Practices/GAP) dan GEP yang dilaksanakan GP-SCPP. Dia juga berniat mewariskan pengetahuan budidaya berkelanjutan yang dimilikinya kepada anak-anaknya. “Anak saya menunjukkan minat untuk melanjutkan kebun kakao ini, dia bahkan sarjana pertanian di universitas lokal. Sementara itu, saya akan terus mengembangkan perkebunan saya dan membuatnya lebih lestari,” katanya. Pelatihan GEP adalah salah satu langkah untuk menjadi petani tersertifikasi. Mitra swasta Swisscontact kini sedang mengeksplorasi sejumlah pilihan untuk memberikan harga lebih tinggi bagi kakao tersertifikasi asal Flores. Ini akan memberi imbalan bagi petani seperti Petrus atas kerja keras dan ketekunannya dalam melestarikan ekosistem, serta menawarkan insentif bagi petani lain untuk mengikuti jejaknya. Disadur dari Success Stories Swisscontact

7


BRG GANDENG MCA-INDONESIA UNTUK RESTORASI GAMBUT

Kerja sama ini bertujuan mendukung penguatan institusi kelembagaan Tim Restorasi Gambut di daerah, serta mendukung kegiatan konstruksi perbaikan lahan gambut.

8



Badan Restorasi Gambut (BRG) dan MCA-Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama pada 6 Maret 2017. BRG dibentuk Pemerintah Indonesia untuk menangani gambut, yang merupakan prioritas nasional sekaligus isu penting di tingkat global. Sedangkan MCAIndonesia sebagai pelaksana Hibah Compact dari Millennium Challenge Corporation juga melaksanakan penanganan terpadu konservasi gambut yang turut mendukung fungsi BRG. Kerja sama dengan nilai hingga Rp 53,4 miliar (US$ 4 juta) dari MCA-Indonesia tersebut bertujuan mendukung pencapaian target-target BRG. “Kerja sama ini bertujuan mendukung penguatan institusi kelembagaan Tim Restorasi Gambut di daerah, serta mendukung kegiatan konstruksi perbaikan lahan gambut,” ujar Kepala BRG, Nazir Foead. BRG akan mendapatkan manfaat dari asistensi MCA-Indonesia untuk sejumlah kegiatan. Antara lain, peningkatan kapasitas Tim Restorasi Gambut di pusat dan daerah, portal pengetahuan tentang lahan gambut, dukungan bagi penelitian terkait restorasi dan manajemen gambut, serta pengembangan sistem pemantauan posisi air dan tumbuhan dengan dukungan piranti keras (hardware) dan lunak (software). BRG juga akan memanfaatkan peta lahan gambut berisi informasi biofisik, sosial, hukum, dan administratif di Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Provinsi Jambi), serta Kubu Raya (Provinsi Kalimantan Barat) yang disusun MCAIndonesia. Selain itu, BRG akan terlibat dalam dukungan teknis untuk sekat kanal lahan gambut di Pulang Pisau (Provinsi Kalimantan Tengah), Ogan Komering Ilir

(Provinsi Sumatera Selatan), dan Kubu Raya (Provinsi Kalimantan Barat), serta pembelajaran dan praktik cerdas dari pelaksanaan program Desa Peduli Gambut dan model penanganan terpadu konservasi gambut Proyek Kemakmuran Hijau MCAIndonesia yang melibatkan masyarakat.

“BRG merupakan lembaga pemerintah yang memiliki mandat untuk merestorasi gambut, sedangkan MCA-Indonesia juga melaksanakan proyek terkait gambut. Bantuan teknis ini diharapkan dapat memberikan model pengelolaan lahan gambut yang terintegrasi sehingga dapat mendukung rencana kerja BRG,” ujar Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, Bonaria Siahaan.


Sebagai informasi, sejumlah penerima hibah MCA-Indonesia sedang mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan Hijau, yang mengumpulkan pembelajaran tentang strategi pembangunan rendah karbon, termasuk dari pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia. BRG nantinya akan mendukung Portal Lahan Gambut yang ada dalam Sistem Informasi tersebut.

9


SEMANGAT BARU DARI HANGATNYA OLAHAN JAHE MEKARSARI

Mun maraq mene jaq, bau jari peromboq hasil, wah bahan na araq, karingan ita kumbeke ta sara ngolah akekna maiq. (Artinya, ini bisa mendatangkan tambahan penghasilan, bahannya gampang didapatkan, sekarang tinggal bagaimana kita mengolahnya).

10



Udara sejuk meruap di Desa Mekarsari, tak jauh dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Terletak di ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, desa di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, itu sepanjang hari diselimuti hawa dingin. Sebagai penawar sejuk, jahe hangat bisa dijadikan andalan. Jahe merupakan salah satu komoditas unggulan Desa Mekarsari. Produksi budidaya jahe gajah Mekarsari mencapai lebih dari 100 ton per tahun, dan dikelola setidaknya 30 orang. Pada 17 Maret 2017, para penduduk desa berkumpul sembari menyesap minuman jahe. Mereka hadir untuk menggali lebih dalam tentang pengetahuan pengelolaan pangan lokal, khususnya bagaimana mengolah hasil hutan bukan kayu. Pertemuan ini diinisiasi oleh Rimbawan Muda Indonesia (RMI) bersama Gerakan Masyarakat Cinta Alam (Gema Alam), salah satu penerima Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat MCAIndonesia. RMI mengusung konsep ekowisata berbasis masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan di lokasi kerjanya. Mekarsari dan lima desa lainnya dipandu menjadi desa wisata, dengan memberdayakan potensi sumber daya alamnya.

Di sekitar Mekarsari, terdapat hutan seluas 375 hektar yang dikelola Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Puncak Semaring. Di dalam Gapoktan tersebut, tergabung sembilan kelompok tani dan satu kelompok wanita. Di desa ini juga terbentuk kelompok sadar wisata alam budaya Puncak Semaring. Tingginya hasil panen jahe menuntut masyarakat untuk

melakukan terobosan dan inovasi agar hasil pertaniannya memiliki nilai jual. Inovasi yang diupayakan meliputi pengolahan menjadi komoditas yang memiliki nilai jual tinggi. Misalnya, jahe diproses menjadi ekstrak jahe, kopi jahe, sirup jahe, permen jahe, dan berbagai macam olahan. Potensi jahe dengan berbagai macam olahan diharapkan nantinya mampu membawa desa Mekarsari menjadi sentral olahan jahe yang memiliki cita rasa dan keunikan khas. Pertambahan nilai bagi jahe akan turut meningkatkan kesejahteraan perempuan, yang memegang peran penting dalam proses pengolahannya. Peluang pasar dari olahan jahe ini cukup besar dan sangat memungkinkan untuk dipasarkan ke beragam pasar. Secara lokal, olahan jahe dapat disajikan sebagai “minuman selamat datang” alias welcome drink bagi tamu yang datang di lokasi ekowisata, ataupun maupun program pariwisata halal yang sedang dikembangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salah seorang Kepala Dusun mengatakan, masyarakat perlu membiasakan diri mengolah dan mengkonsumsi produk pangan lokal. Ini dapat dimulai dengan hal sederhana, seperti tidak lagi menghidangkan minuman seperti kopi instan dalam acara desa. Ia menuturkan, “Daerah kita memiliki peluang yang bisa dikembangkan dan memiliki rasa yang tidak bisa diragukan, semisal kopi jahe atau minuman jahe seperti yang PERJALANAN MENUJU PERUBAHAN

dihidangkan saat pertemuan hari ini. Kalau masyarakat sudah terbiasa dan mencintai produk lokalnya, maka kita akan lebih yakin untuk mengembangkannya.” Siti Hijriani dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur menyatakan pemerintah sangat mendukung program seperti ini. “Kami memberi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensinya. Gubernur NTB telah menegaskan perlu ada upaya untuk terus mengembangkan produk olahan dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan semua hasil inovasi masyarakat akan selalu mendapatkan perhatian. Bentuk perhatian Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa adanya program pelatihan, hingga upaya pelabelan suatu produk,” ucapnya. Rasa hangat sirup jahe menambah semangat perempuan yang keseharianya menggantungkan hidup menjadi petani dan pengelola hutan yang ada. Terlihat senyuman setelah mencicipi rasa olahan yang dibuat. Tidak sedikit dari mereka mengatakan, “Mun maraq mene jaq, bau jari peromboq hasil, wah bahan na araq, karingan ita kumbeke ta sara ngolah akekna maiq.” Artinya, ini bisa mendatangkan tambahan penghasilan, bahannya gampang didapatkan, sekarang tinggal bagaimana kita mengolahnya. Disadur dari pengetahuanhijau.org

11


MENGGAGAS TERANG UNTUK MASYARAKAT

Hibah ini bertujuan mempercepat akses listrik masyarakat di pedesaan dan wilayah terpencil melalui pembangunan fasilitas pembangkit dan jaringan tenaga listrik dari energi terbarukan.

12



Tak lama lagi, makin banyak masyarakat dapat menikmati aliran listrik yang lebih stabil dan ramah lingkungan. Sebab, MCAIndonesia telah menandatangani perjanjian Hibah Energi Terbarukan Komunitas dengan empat pelaksana hibah pada Februari-Maret 2017. Mereka adalah PT Sky Energy Indonesia, PT Akuo Energy Indonesia, PT Charta Putra Indonesia, dan Konsorsium Anekatek.

“Kami berharap model ini dapat berhasil dan berkelanjutan, karena Bappenas sedang mencari model kerja sama energi terbarukan terbaik untuk direplikasi dengan anggaran negara,” ucap Hari Kristijo, Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja MCC Bappenas. “Listrik ini nantinya akan sangat berguna bagi masyarakat, serta bisa menciptakan lapangan kerja dan bisnis baru.”

Hibah ini bertujuan mempercepat akses listrik masyarakat di pedesaan dan wilayah terpencil melalui pembangunan fasilitas pembangkit dan jaringan tenaga listrik dari energi terbarukan. Fasilitas ini nantinya dimiliki, dipelihara dan dioperasikan oleh lembaga pengelola milik masyarakat yang bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan listik bagi konsumsi dan kegiatan ekonomi produktif masyarakat setempat.

Sky Energy akan membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 598 kWp di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Pembangkit ini akan menyalurkan listrik untuk 3.317 orang dalam 784 rumah tangga, yang sebelumnya hanya mendapat listrik sekadarnya dari generator diesel berkapasitas 150 kW.

“Ini adalah model kerja sama yang ditunggu-tunggu, saat investor swasta dan masyarakat jadi bagian penting dalam proyek energi terbarukan,” ujar Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, Bonaria Siahaan, dalam acara penandatanganan pertama, 10 Februari 2017. Dalam kajian MCA-Indonesia, telah banyak proyek energi terbarukan yang kurang berhasil karena tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan, perawatan, dan penggunaannya. Akibatnya, selepas konstruksi, fasilitas pembangkit listrik perlahan rusak dan tak berfungsi. MCA-Indonesia berharap dengan model partisipatif yang diusungnya, pembangkit listrik akan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat setempat. Sehingga, pembangunan ekonomi lokal dapat terdorong dan terus meningkat melalui cara berkelanjutan.

Direktur Sky Energy, Hengky Loa, optimistis proyeknya akan lekas rampung dan dapat beroperasi. “Kami menargetkan pada 17 Agustus 2017, saat Hari Kemerdekaan, penduduk Karampuang sudah bisa menikmati listrik dari energi terbarukan,” katanya. Sedangkan Akuo Energy akan membangun pembangkit listrik tenaga surya kapasitas 1,2 MW di Berau, Kalimantan Timur, yakni di desa Merabu, Long Beliu, dan Teluk Sumbang. Akuo juga akan memperbaiki pembangkit mikrohidro berkapasitas 30 kW. Pembangkit listrik yang ditargetkan beroperasi pada Desember 2017 itu akan menerangi 463 rumah tangga.

mengatakan pembangkit listrik yang dibangunnya handal dan mudah dirawat. Dengan pelatihan yang cukup, masyarakat setempat diharapkan bisa mengoperasikan dan merawatnya, sehingga listrik yang disalurkan akan lebih berkesinambungan. Sementara itu, pembangkit listrik biomassa 700 kW yang akan dibangun Charta Putra di Kabupaten Mentawai dirancang untuk memasok listrik pada 1.200 rumah tangga dan 35 usaha lokal di Desa Madobag, Matotonan, dan Saliguma. Proyek yang mengandalkan bambu untuk sumber listriknya ini dijadwalkan rampung pada Februari 2018. Adapun Konsorsium Anekatek akan membangun pembangkit tenaga surya yang akan menerangi 909 rumah tangga di lima desa di Sumba Timur. Dengan kapasitas terpasang 492 kWp, Anekatek menggunakan sistem panel surya inovatif, yakni dipasang di atas pada tiang individual sehingga secara signifikan mengurangi luas tanah yang diperlukan. Sistem prabayar yang tersambung dengan telepon seluler juga akan memudahkan masyarakat dalam menggunakannya. Pembangkit listrik yang dibangun keempat pelaksana hibah ini juga akan menerangi fasilitas umum seperti sekolah dasar, Puskesmas, Kantor Desa, dan penerangan jalan.

Direktur Utama Akuo Energy, Christophe Jean Paul Moyon,


13


BERTUKAR PENGETAHUAN HIJAU DI GREEN PROSPERITY KNOWLEDGE FAIR

Melalui kegiatan ini, kita dapat mengajak praktisi di luar Proyek Kemakmuran Hijau berpartisipasi dan berjejaring agar pengetahuan dari program ini dapat dimanfaatkan lebih jauh.

14



Berbagai inisiatif telah dilakukan beragam pihak di Indonesia untuk masa depan yang lebih lestari. Pemerintah Indonesia pun telah berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 29% pada 2030 dan melaksanakan beragam langkah untuk mewujudkannya. Pembelajaran dari aksi multipihak tersebut tentu lebih berarti jika dapat disebarkan dan dipraktikkan oleh lebih banyak orang. Green Prosperity (GP) Knowledge Fair yang diorganisir oleh Yayasan BaKTI, salah satu pelaksana Hibah Pengetahuan Hijau pada 13-14 Desember 2016, menjadi wadah untuk pertukaran pengetahuan terkait strategi pembangunan rendah karbon.

“Acara ini melihat pembelajaran dalam pengentasan kemiskinan melalui ekonomi hijau. Banyak diskusi tentang pengalaman berbagai pihak, termasuk desa yang memanfaatkan energi terbarukan, yang sangat penting untuk disimak. Saya senang melihat banyak peserta masih muda dan energik, sehingga bisa melanjutkan ide-ide ini,” tutur Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pendanaan Pembangunan Kennedy Simanjuntak saat membuka acara. Menurut Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, Bonaria Siahaan, MCA-Indonesia memfasilitasi penggalian dan penyebaran praktik cerdas, pengalaman, serta pengetahuan mengenai strategi pembangunan rendah karbon di negeri ini. “Melalui kegiatan ini, kita dapat mengajak praktisi di luar Proyek Kemakmuran Hijau berpartisipasi dan berjejaring agar pengetahuan dari program ini dapat dimanfaatkan lebih jauh,” ucapnya. Ajang bertukar pengetahuan ini dibagi dalam tiga bentuk,

yakni Diskusi Komunitas Praktisi, Galeri Informasi, dan Forum Inspirasi. Diskusi dihadiri oleh komunitas praktisi dari berbagai isu yang menjadi portofolio Proyek Kemakmuran Hijau, yaitu data spasial dan kebijakan satu peta, energi terbarukan, kakao, perhutanan sosial, pengelolaan lahan gambut, dan pengelolaan pengetahuan hijau. Anggota komunitas praktisi ini memiliki latar belakang beragam, mulai dari pembuat kebijakan, lembaga swasta, pelaku di kalangan akar rumput, hingga akademisi. Diskusi ini menjadi gerbang utama untuk kolaborasi dan pertemuan berikutnya bagi komunitas praktisi tersebut. Di Galeri Informasi, tersaji profil kegiatan Proyek Kemakmuran Hijau dan penerima hibah yang disalurkan MCA-Indonesia. Di galeri ini, peserta acara akan dapat langsung berinteraksi dengan pelaku praktik cerdas. Galeri ini menjadi ajang peserta untuk mempromosikan kegiatan, bertukar pengetahuan, serta mendapatkan atau meningkatkan peluang kerja sama. Adapun Forum Inspirasi menampilkan sepuluh orang yang telah mewujudkan ide menjadi


kenyataan, serta rela berpeluh untuk perubahan. Ada Nilawaty mewakili Yayasan Mitra Aksi yang mengembangkan pertanian berkelanjutan di lahan gambut di Jambi. Berikutnya, Armin Salassa dari Komunitas Swabina Petani Salassae yang mendampingi petani beralih ke pertanian organik yang lebih ramah lingkungan, namun menghasilkan produk berkualitas tinggi yang meningkatkan pendapatan petani. Ada pula Umbu Hinggu dan Teo, pengelola Koperasi Jasa Peduli Kasih yang sukses mengelola pembangkit listrik mikrohidro dan angin. Basri dan Haryadi dari Pesantren Istidaduddarain, Lombok Utara, berbagi kisahnya memanfaatkan kotoran manusia menjadi gas dan listrik melalui reactor biogas. Sedangkan Ozy dan dua rekannya mewakili GEN Oil, bercerita tentang perjuangan memproses minyak jelantah menjadi bahan bakar perahu bagi nelayan di pesisir Makassar. Pertukaran informasi dan pengetahuan dalam dua hari tersebut membawa harapan besar bagi banyak pihak, yakni harapan agar pengetahuan bisa digunakan untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

15

PROYEK KESEHATAN DAN GIZI BERBASIS MASYARAKAT UNTUK MENGURANGI STANTING

PROYEK

KESEHATAN DAN GIZI BERBASIS MASYARAKAT UNTUK MENGURANGI STANTING

16



INFOGRAFIK Proyek ini bertujuan mengurangi dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah dan anak stanting, serta kekurangan gizi pada anak-anak. Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan serta program Generasi Sehat Cerdas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

499 KECAMATAN

11

PROVINSI

US$ 62 juta

36% ~ 9

telah disalurkan sebagai hibah pemberdayaan masyarakat melalui program Generasi Sehat Cerdas. Intervensi terjadi di tingkat desa. Bidan dan kader kesehatan lebih paham soal stanting dan dapat menyampaikannya kepada masyarakat. Ibu hamil dan ibu dengan anak bawah dua tahun lebih mengerti tentang pentingnya gizi dan sanitasi dalam pencegahan stanting. Inovasi wirausaha dan teknologi tepat guna untuk jamban pun terjadi. Kampanye komunikasi menyatukan semuanya.

Juta

Anak Stanting

25

di Indonesia

Tinggi badan balita tidak sesuai umurnya

Kabupaten telah mereplikasi PKGBM dengan dananya sendiri, baik APBD maupun Dana Alokasi Umum

11.832

8.484 1.824 1.355 138 kader Posyandu

bidan desa

staf Puskesmas

orang telah mengikuti pelatihan konseling pemberian makanan bagi bayi dan anak

orang telah ikut pelatihan pemantauan pertumbuhan

GIZI

104

orang telah mengikuti pelatihan Monitoring & Evaluation STBM

47

Juta penonton Peningkatan peserta Kelas Ibu di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Landak, dan Kapuas

2.163 orang Juni 2016

3.866

KA NI KAM MU PANYE KO

1.429

Spot iklan telah disiarkan,

Staf Dinkes Kabupaten & Provinsi

1.506

orang telah mengikuti pelatihan pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

SI DA NM

A NI TA SI

64

KABUPATEN

&E

6

desa telah dideklarasikan Bebas Buang Air Besar Sembarangan

S

orang sudah menjalani pelatihan Wirausahawan Sanitasi

100

desa telah mendapatkan pemicuan STBM

2.736 orang Januari 2017


207

17


ASIH, “BIDAN STANTING” DARI KUALA BEHE

Hampir tidak ada akses ke desa-desa. Tidak ada angkot, yang ada hanya ojek khusus atau mobil double gardan.

18



“Jarak (Posyandu) jauh, di pedalaman, dan jalan berlumpur serta tidak dapat dilalui kalo hujan turun,” cerita Asih mengawali kisahnya. ”Anak saya terpaksa ikut pindah kemari agar lebih dekat.” Bidan stanting, begitu masyarakat Kuala Behe, memanggilnya. Julukan bidan stanting bukan tanpa sebab, hal ini karena kegigihannya melakukan kegiatan dan penyuluhan mengenai stanting di Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak. Asih adalah salah seorang fasilitator kecamatan, yang merupakan ujung tombak program Kampanye Gizi Nasional (KGN) yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Asih bertugas di Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, yang terdiri dari sebelas desa, dengan enam belas jumlah posyandu dan tujuh bidan. “Hampir tidak ada akses ke desa-desa. Tidak ada angkot, yang ada hanya ojek khusus atau mobil double gardan,” ujar Asih melanjutkan cerita. Ia menyampaikan, saat hujan turun, jalan antar desa dan kecamatan wilayah kerjanya berubah menjadi kubangan besar, dan hampir tidak bisa dilalui.

Akses jalan yang sulit dan keterbatasan tenaga kesehatan adalah salah satu kendala utama dalam memberikan pelayanan kesehatan di Kecamatan ini. Tercatat sebanyak 1 dari 3 balita mengalami stanting. “Perlu 4-5 jam perjalanan, dari desa sampai ke kota kecamatan,” lanjutnya lagi. ”Mitos lokal dan terbatasnya informasi kesehatan pada masyarakat memperparah situasi kesehatan di sini.”

Namun, tantangan ini tidak menjadikan Asih surut. Semua cara dilakukan, semua pendekatan dijalankan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang stanting. Kini kegiatan aktivasi posyandu dengan melibatkan 16 Posyandu di wilayah tersebut sudah mulai berjalan, 11 kelas ibu hamil dan kelas ibu dengan balita digalakkan yang bekerjasama dengan pada kader dan bidan, dan tidak lupa melibatkan para ayah dalam kegiatan keagaman yang membahas tentang isu stanting. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus selama kurun waktu hampir setahun.


Awalnya, masyarakat tidak memberikan perhatian lebih. Namun kesungguhan dan kerja yang tulus perlahan mulai membuahkan hasil. Saat ini program kampanye mulai mendapatkan dukungan lebih luas, baik dari pemerintah dan masyarakat. “Mungkin karena saya sering ke desa bersama bidan, dan membicarakan pencegahan stanting, jadi saya dijuluki bidan stanting oleh masyarakat. Padahal saya sebenarnya bukan bidan. Sudah saya jelaskan, tapi mereka (masyarakat) tetap memanggil saya bidan stanting,” ujar Asih mengakhiri ceritanya.

19


POSYANDU APUNG PENYELAMAT GIZI BALITA DI MANDAU TELAWANG

Posyandu keliling dilakukan cara rutin dan mengunjungi desa – desa terpencil setiap bulannya. Dua orang bidan dan dua orang perawat, fasilitator KGN dan GSC ikut serta dalam kegiatan tersebut. Obat-obatan, vaksin dan peralatan medis juga dibawa setiap kunjungan ke desa.

20



Istilah rumah Rumah Sakit Apung, mungkin sudah biasa Anda dengar. Namun bagaimana dengan Posyandu Apung? Pasti jarang terdengar. Namun bagi masyarakat di Mandau Telawang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Posyandu Apung ini adalah penyelamat gizi Balita. Mandau Telawang terletak di Kabupaten Kapuas. Kecamatan ini terbagi menjadi 10 desa, dengan jumlah penduduk sekitar 30 ribu jiwa. Kondisi sarana kesehatan di Kecamatan ini dapat dikatakan jauh dari cukup, jumlah bidan yang tersedia hanya 5 orang, dan tanpa ada tenaga dokter di wilayah tersebut. Kondisi geografis desa-desa di kecamatan Mandau Telawang memberikan tantangan tersediri bagi pemberian layanan kesehatan pada masyarakat. Hampir semua desa di kecamatan ini belokasi di wilayah terpencil dan hanya bisa dijangkau melalui transportasi sungai. Misalnya untuk menuju Desa Masupa Ria, harus 6 jam berperahu dari Sei Pinang, ibu kota kecamatan Mandau Telawang. Biaya yang dibutuhkan juga besar hingga sampai enam juta rupiah untuk biaya sewa perahu di luar biaya untuk supir perahu, bahan bakar dan makanan. “Kami harus bermalam dua sampai tiga hari, hanya untuk melakukan satu kegiatan posyandu di desa,” ucap Bidan Yuni. “Bahkan sering kali kami tidak bisa pulang, karena air surut dan perahu tidak bisa berjalan.” Ini adalah gambaran wilayah Indonesia, setelah 72 tahun merdeka masih banyak masyarakat yang belum bisa menikmati layanan kesehatan dasar. Kendala jarak, sarana transporatasi, biaya, tenaga kesehatan dan waktu membuat kondisi sulit tersebut semakin sempurna.

Situasi ini menjadi perhatian dari Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mencegah Stanting yang di prakarsai oleh Kementerian Kesehatan dan MCA-Indonesia. Inisiasi pertama kali dilakukan pertemuan multipihak (Puskesmas, GSC – Gerakan Sehat Cerdas, Program KGNKampanye Gizi Nasional, dan perusahaan swasta). Tujuan utama dari pertemuan tersebut adalah menyiapkan sarana agar dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat di desa – desa terpencil. Salah satu ide brilian yang lahir dari pertemuan ini adalah menyiapkan “Posyandu Apung”.

“Konsep Posyandu Apung merupakan cara memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di desa (terpencil), yang menggunakan perahu,” ujar Ferdi, Fasilitator KGN Kecamatan Mandau Telawang. “Posyandu dipilih sebagai sarana terdekat bagi masyarakat desa untuk mendapat layanan kesehatan.” Posyandu keliling dilakukan cara rutin dan mengunjungi desa – desa terpencil setiap bulannya. Dua orang bidan dan dua orang perawat, fasilitator KGN dan GSC ikut serta dalam kegiatan tersebut. Obat-obatan, vaksin dan peralatan


medis juga dibawa setiap kunjungan ke desa. Posyandu Apung melakukan layanan kesehatan, seperti: Aktivasi kegiatan posyandu, konseling bagi ibu hamil dan menyusui, pelayanan kesehatan dasar, imuniasi dan pemberian vitamin seperti yang dijadwalkan. “Kesadaran masyarakat tentang kesehatan masih rendah,“ ujar Bidan Kristina, Bidan Koordinator Sei Pinang. “Kita (tenaga kesehatan), harus aktif mengunjungi masyarakat. Maka sarana ini (Posyandu Apung), sangat membantu sekali.” Kunci keberhasilan dari pelaksanaan Posyandu Apung terletak pada kolaborasi dan kesepakatan antara semua pihak yang bekerja sama dengan baik, seperti: Puskesmas, GSC, KGN, Pihak Swasta, Masyarakat, dan Kecamatan. Sehingga, mereka mampu menyediakan layanan kesehatan untuk masyarakat di daerah terpencil dan mengatasi kendala yang ada. Semoga Posyandu Apung menjadi inspirasi bagi wilayah lain yang mengalami masalah serupa. Disadur dari gizitinggi.org

21


PEGIAT ASI TULARKAN SEMANGAT KEAJAIBAN MENYUSUI

Setelah dibantu oleh suami dalam mencari informasi mengenai pemberian ASI eksklusif, akhirnya saya tahu bahwa agar dapat memberikan ASI yang optimal, sang ibu haruslah merasa bahagia. Dan setelah dipraktikkan, itu memang benar. ASI saya keluar dengan lancar.

22



Komunitas pegiat ASI, mahasiswa yang bergelut di bidang kesehatan dan gizi, jurnalis, serta masyarakat umum dengan antusias memenuhi kursi audiens di studio @america. Mereka hadir untuk mengikuti acara bincang-bincang bertajuk Keajaiban Menyusui yang diselenggarakan oleh MCAIndonesia. Acara dalam rangka perayaan Pekan ASI Sedunia tersebut mengundang sejumlah selebritas Indonesia sekaligus pegiat ASI, yakni model Sigi Wimala dan komedian Sogi Indra Dhuaja untuk membagikan pengalaman mereka dalam memberi dan mendukung pemberian ASI. Hadir pula dr. Falla Adinda, seorang dokter konselor laktasi dan blogger, untuk membahas ASI dari sisi medis, serta Iing Mursalin, Wakil Direktur Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stanting (PKGBM) MCA-Indonesia. Model dan pelari Melanie Putria didapuk sebagai moderator yang juga ikut berbagi pengalamannya dalam memberikan ASI bagi sang anak. Dalam paparannya, Iing Mursalin menyebutkan bahwa tema pekan ASI sedunia, Menyusui sebagai Kunci untuk Pembangunan Berkelanjutan, sangat sejalan dengan tujuan PKGBM dalam mengurangi angka stanting di Indonesia. ASI berperan penting dalam memastikan asupan gizi yang seimbang selama 1000 hari pertama perkembangan anak. Jika kebutuhan gizi anak terpenuhi dan sanitasi lingkungannya terjaga, maka stanting pada anak dapat dicegah. “Faktor keturunan hanya berperan kecil dalam menyebabkan tinggi anak di bawah rata-rata umurnya. Stanting lebih dipengaruhi oleh kurangnya asupan gizi yang seimbang dan kondisi sanitasi yang buruk,” jelasnya.

Sebagian besar hadirin terlihat mengangguk-angguk mendengar penjelasan tersebut. Mereka, termasuk Sigi Wimala dan Sogi Indra Dhuaja, baru memahami stanting serta kaitannya dengan ASI, gizi, dan sanitasi.

Sementara itu, dr. Falla Adinda menjelaskan jumlah orang tua Indonesia yang memberikan ASI pada anaknya hanya sebesar 42%, masih jauh dari target pemerintah, yaitu 80%. Kekurangtahuan para orang tua akan pentingnya kandungan ASI bagi anak serta masih tingginya kepercayaan mereka pada mitos dirasa dr Falla sebagai kendala dalam pemberian ASI yang baik. “Saya pernah mendapat kasus orang tua yang ingin memberikan kopi kepada bayinya yang demam. Waduh, kopi?” tutur dr. Falla sambil memeragakan kebingungan serta rasa terkejutnya terhadap sang orang tua saat itu. “Ternyata, ada kepercayaan yang berkembang di masyarakat bahwa kalau bayi demam itu harus diberi kopi. Padahal, itu sama sekali tidak benar. Ini menjadi tugas kita semua dalam memberikan informasi yang benar mengenai ASI,” ajak dr. Falla kepada hadirin. Kendala pemberian ASI yang optimal juga bisa datang dari kondisi psikis ibu yang kurang bahagia atau stress. Ini pernah dirasakan oleh Sigi Wimala, seorang model dan penggiat ASI yang mengajak bayi perempuannya, Alex, ke atas panggung. “Di bulan pertama pasca melahirkan, saya cukup stres karena lelah mengurus bayi dan sempat bingung karena ASI tidak keluar,” keluh Sigi ketika teringat kembali momen-momen baby blues, rasa sedih mendalam


yang kerap dirasakan perempuan setelah melahirkan akibat drastisnya perubahan hormon . “Setelah dibantu oleh suami dalam mencari informasi mengenai pemberian ASI eksklusif, akhirnya saya tahu bahwa agar dapat memberikan ASI yang optimal, sang ibu haruslah merasa bahagia. Dan setelah dipraktikkan, itu memang benar. ASI saya keluar dengan lancar,” ungkapnya senang. Ia juga menambahkan, dukungan dan motivasi dari keluarga terdekat terhadap ibu menyusui amatlah penting karena dapat membantu melancarkan ASI sang ibu. Sogi Indra Dhuaja memahami betul kesulitan dan baby blues yang dialami Sigi. Ketika istrinya mengalami hal yang serupa selepas melahirkan anak pertama, Sogi sempat kebingungan. “Sebenarnya ketika istri saya hamil, saya sudah diberi bahan bacaan mengenai ASI dan pengasuhan anak oleh istri saya. Tapi apakah saya membacanya? Tidak, karena pria seperti itu ya ternyata,” ungkapnya dengan gelak tawa. Sogi bersama sejumlah kawannya mendirikan komunitas Ayah ASI pada 2011, dengan tujuan agar para ayah belajar dan bisa berbagi info seputar pemberian ASI. Sebagai aktivis Ayah ASI, ia berpendapat salah satu tugas ayah ASI adalah menjaga suasana hati istri agar tetap senang sehingga produksi ASI lancar. Seorang Ayah ASI juga harus bisa diajak bekerja sama dalam urusan pengasuhan anak. “Di komunitas Ayah ASI, kami memiliki prinsip: Bikin anaknya berdua, maka mengurus anaknya juga harus berdua!” seru Sogi penuh semangat sambil mengacungkan dua jari tangannya di dada. Para hadirin setuju dengan pernyataan Sogi dan memberi tepuk tangan yang meriah untuknya.

23


DARI ARISAN AYAM KE ARISAN JAMBAN

Penyebab utama tingginya kasus BABS, adalah karena banyak warga desa yang belum mempunyai jamban. Mengapa hal ini terjadi? Karena pertama, ekonomi keluarga yang tidak memadai untuk membuat jamban, dan kedua adalah rendahnya kesadaran tentang sanitasi lingkungan.

24



Desa Air Hitam, adalah salah satu desa di kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir di Sumatra Selatan. Sebagian besar desa ini berlokasi di dekat sungai dan perairan yang mengandung banyak sekali sumber makanan seperti ikan. Tetapi, ada juga rahasia umum pula, bahwa hampir lebih dari separuh warga di desa ini masih berperilaku tidak sehat. Salah satu perilaku yang susah dirubah adalah buang air besar sembarangan atau BABS. Perilaku BABS ini biasanya dilakukan di kebun atau lebih buruk lagi, di sungai yang berada di sekitar tempat tinggal mereka. Penyebab utama tingginya kasus BABS, adalah karena banyak warga desa yang belum mempunyai jamban. Mengapa hal ini terjadi? Karena pertama, ekonomi keluarga yang tidak memadai untuk membuat jamban, dan kedua adalah rendahnya kesadaran tentang sanitasi lingkungan.

Banyaknya masyarakat yang masih BABS, membuat Ibu Bidan Saleha secara gencar mempromosikan masalah sanitasi di lingkungannya, dan dibantu oleh kader kesehatan Ibu Umi dan Ibu Badriah. Perilaku sehat utama yang mereka gencarkan tentunya adalah untuk tidak melakukan BABS karena banyak sekali kuman yang akan tersebar serta menyebabkan kasus diare. Inipun menjadi sangat berbahaya bagi anak karena semua asupan gizinya akan terbuang karena diare. Salah satu proses sosialisasi adalah dengan kegiatan pertemuan rutin dasa wisma di desa. Di desa Air Hitam sendiri,

terdapat 10 kelompok dasa wisma yang terdiri dari sekitar 60 orang per kelompok. Kegiatan penyuluhan ini disambut oleh para anggota. Namun, kendala selanjutnya adalah terbentur pada biaya pembuatan jamban yang relatife mahal dan tidak terjangkau oleh keluarga yang berpendapatan rendah. Untuk mengatasi kendala ini, salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan memulai kegiatan arisan jamban. Arisan jamban ini mirip dengan arisan ayam yang sedang berjalan di kelompok dasa wisma. Pada kegiatan arisan ayam ini, setiap anggota dasa wirsma mengumpulkan uang sebulan sekali saat pertemuan dasa wisma. Dari 60 orang di kelompok, terkumpul dana sebesar Rp. 1,200,000 yang akan dipergunakan oleh anggota


arisan yang nomor arisannya terpilih. Biasanya, uang tersebut dipergunakan untuk membeli daging ayam bagi keluarga saat hajatan atau kegiatan konsumtif lainnya. Kerjasama yang baik antara bidan, kader, dan Firman Saputra (25) seorang fasilitator Kampanye Gizi Nasional di Kecamatan Jejawi telah berhasil meyakinkan satu kelompok dasa wisma untuk menggunakan uang dari arisan tersebut untuk membangun jamban. Biaya pembangunan jamban murah dan sehat tersebut sekitar Rp 1 juta. Pengerjaan jamban ini sebagian dilakukan berdasarkan gotong royong dengan masyarakat. Hasilnya, jamban pertama telah dibangun pada bulan Januari 2017.

25

PROYEK MODERNISASI PENGADAAN

PROYEK

MODERNISASI PENGADAAN

26



INFOGRAFIK

Proyek ini mendukung upaya pemerintah untuk melakukan penghematan biaya dan efisiensi pengadaan barang dan jasa yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan publik.

29 ULP

Percontohan dari Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi Pemerintah (K/L/ Pemda/I) terpilih berhasil mentransformasi kelembagaan menjadi permanen dan bersifat struktural organisasi pemerintah sehingga independensi ULP, tertib administrasi, profesionalisme serta jenjang karir personil pengadaan dapat lebih dipastikan

Kajian Riset Pasar Telah diselesaikan

Kajian Kebijakan dan Regulasi

Telah rampung disusun

PENGADAAN PUBLIK BERKELANJUTAN

4

Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara penanggung jawab proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan LKPP untuk asistensi penyusunan Dokumen Pengadaan Proyek KPBU telah ditandatangani.

dapat dihemat berbagai lembaga pemerintah pusat dan lokal melalui pengadaan peralatan teknologi informasi komunikasi dalam kontrak katalog.

Rp 10,3 miliar Pemprov DKI Jakarta berhasil menghemat 30% dari anggaran pengadaan seragam kerja

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PPJB) dalam struktur 44 ULP percontohan.

PENGUATAN KELEMBAGAAN ULP

229 staf ULP

KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA

Telah menyelesaikan Pelatihan Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KONTRAK KATALOG

Rp 2,3 miliar

219

16

Nota Kesepahaman telah ditanda tangani, terdiri dari 9 kontrak katalog nasional (antara lain kategori teknologi informasi komunikasi dan bahan kimia) dan 7 kontrak katalog lokal, (antara lain peralatan kerja dan seragam kerja dan e-ticketing).

142 staf ULP

Telah menyelesaikan Pelatihan Pengembangan Kelembagaan dan Organisasi

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGADAAN (PMIS)

Integrasi modul sistem pre-katalog dengan e-katalog

telah terlaksana dan terimplementasi. Data warehouse dan business intelligence, yang menjadi dasar pembentukan dashboard pemantauan indikator kinerja ULP percontohan secara aktual, telah diimplementasikan dan berfungsi di LKPP.


27


SUMBER DAYA MANUSIA PROFESIONAL, KUNCI SUKSES MODERNISASI PENGADAAN

Materi pelatihan ini diharapkan dapat memicu perubahan positif dalam pengadaan publik. Maka pengadaan dapat lebih hemat dan kualitasnya sesuai dengan kepentingan publik, sehingga kesejahteraan rakyat serta perekonomian Indonesia akan meningkat.

28



Sumber daya manusia yang profesional adalah salah satu kunci suksesnya modernisasi pengadaan publik. Sebab, mereka menjadi penggerak utama proses pengadaan di berbagai institusi pemerintah. Proyek Modernisasi Pengadaan, sebuah kerja sama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan MCAIndonesia, telah melaksanakan sejumlah pelatihan bagi staf dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Percontohan untuk meningkatkan keterampilan pengadaan mereka. Untuk pertama kalinya, 90 orang staf permanen ULP Percontohan Proyek Modernisasi Pengadaan lulus Pelatihan Keahlian Pengadaan pada Tingkat Mahir. Mereka telah mempelajari 18 modul selama 15 minggu pelatihan dan mempelajari beragam hal penting dalam pengadaan yang modern. Topik dalam modul yang telah mereka dapatkan terentang dari prinsip pengadaan dasar dan kompleks, perencanaan pengadaan, penerimaan dan evaluasi lelang, pengelolaan dokumentasi pengadaan dan berkas kontrak, hingga penerapan dan pengelolaan kontrak. Mereka juga mempelajari cara mengenali dan mengelola risiko dalam pengadaan.

“Hampir semua modul pelatihan berguna bagi kami. Tapi yang paling bermanfaat adalah manajemen risiko, karena kita menjadi dapat memitigasi risiko pengadaan. Sehingga, risiko itu tidak berubah menjadi masalah,” ujar I Made Sudarsana dari ULP Kabupaten Badung. Ia berharap pelatihan tersebut memberikan kepercayaan diri

bagi professional pengadaan dalam melakukan pekerjaannya. Dia juga berharap pelatihan dapat berkontribusi membuat pengadaan publik lebih transparan, sehat, dan aman. Menurut Kepala LKPP, Agus Prabowo, program pelatihan itu penting untuk diadakan. “Kita mempersiapkan SDM supaya paham betul aturanaturan pengadaan, agar sejalan dengan cita-cita membangun kelembagaan yang tertata dan kredibel. Karena pemerintah ini, melalui LKPP, mempunyai cita-cita besar ingin menjadikan dunia pengadaan ini dunia yang profesional.” Adapun Direktur Eksekutif MCAIndonesia, Bonaria Siahaan, mengatakan para lulusan pelatihan merupakan pengambil kebijakan yang penting dalam proses pengadaan di lembaganya. “Materi pelatihan ini diharapkan dapat memicu perubahan positif dalam pengadaan publik. Maka pengadaan dapat lebih hemat dan kualitasnya sesuai dengan kepentingan publik, sehingga kesejahteraan rakyat serta perekonomian Indonesia akan meningkat,” tuturnya. Proyek Modernisasi Pengadaan yang diikuti oleh 44 ULP


Percontohan ini menargetkan akan ada lagi 210 orang yang lulus Pelatihan Keahlian Pengadaan Tingkat Mahir. Sehingga pada saat Program Compact Indonesia berakhir pada April 2018, secara total telah ada 300 orang yang lulus pelatihan tersebut. Proyek Modernisasi Pengadaan dirancang untuk mempercepat reformasi dan transformasi operasional sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tujuan proyek ini adalah menghemat biaya dan mencapai efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa, memastikan kualitasnya sesuai dengan kepentingan masyarakat dan sesuai waktu yang direncanakan. Penghematan ini akan bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

29


PIHAK SWASTA AKAN DIUNDANG KELOLA SAMPAH DI JAWA BARAT

KPBU ini metode membangun infrastruktur yang mengajak investor (pihak swasta) karena keterbatasan dana pemerintah. Tantangannya antara lain regulasi, kelembagaan, pembebasan tanah, dan pergantian kepala daerah.

30



Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (LKPP) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengembangkan dokumen pengadaan yang dapat melibatkan investasi pihak swasta dalam pengadaan infrastruktur publik. Dokumen yang disebut Badan Usaha Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini akan digunakan dalam pengadaan Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka. Komitmen tersebut diwujudkan dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani kedua belah pihak pada Kamis, 22 Desember 2016. “KPBU ini metode membangun infrastruktur yang mengajak investor (pihak swasta) karena keterbatasan dana pemerintah. Tantangannya antara lain regulasi, kelembagaan, pembebasan tanah, dan pergantian kepala daerah,” ujar Kepala LKPP, Agus Prabowo.

TPPAS Regional Legok Nangka disiapkan Jawa Barat sebagai pengganti TPPAS Regional Sementara Sarimukti. TPPAS Regional Legok Nangka ini akan melayani pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dari wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut.

Mengingat beragam tantangan tersebut harus dihadapi agar infrastruktur penting segera terbangun, ia berpesan agar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan jajarannya bahumembahu dalam penyusunan dokumen KPBU. “Saya titip, jangan sampai kendor. Harus ada personil yang mengawal,” ucapnya.

Nilai investasi yang dibutuhkan untuk TPPAS Legok Nangka ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 2 triliun. TPPAS ini direncanakan tiap harinya akan mengolah minimal 1.500 ton sampah dan menghasilkan listrik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurut Ahmad Heryawan, pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka sangat dibutuhkan Jawa Barat agar ada pemrosesan sampah yang terpadu, ramah lingkungan, modern, sekaligus berdampak pada pembangunan berkelanjutan. “Untuk itu kita harus utuh menelaah dokumen, pastikan seluruh proses pengadaan patuh hukum dan pemenangnya benar-benar punya modal. Kami harap LKPP bisa membimbing dalam tender ini,” tuturnya.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha, LKPP bertugas mengembangkan tata cara pengadaannya. LKPP bersama dengan Proyek KPBU terpilih akan mengembangkan dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan yang telah diuji coba tersebut akan dikembangkan menjadi model dokumen pengadaan berbasis sektor yang bertujuan memberikan panduan teknis secara lebih mendetail baik


dari sisi personil Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) maupun sisi investor. Kini ada 4 Proyek KPBU yang mendapatkan asistensi LKPP dalam pengembangan dokumen pengadaan proyek. Sebelumnya, nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama telah ditandatangani LKPP dan Pemerintah Kota Bekasi untuk Proyek Sistem Penyediaan Air Minum Pondok Gede-Jati Asih Bekasi pada Juli 2016. Pada awal Desember 2016, LKPP dan Pemerintah Kota Bandung menjalin kesepakatan serupa untuk Proyek Penerangan Jalan Umum Kota Bandung. Sedangkan pada Maret 2017, Badan Pengusahaan (BP) Batam sepakat bekerja sama untuk pengadaan Proyek Pengembangan Bandara Hang Nadim. Kegiatan ini merupakan bagian dari program modernisasi pengadaan yang dilaksanakan LKPP bekerja sama dengan MCAIndonesia. Selain asistensi dalam penyusunan dokumen pengadaan badan usaha KPBU, aktivitas lain yang didukung oleh MCAIndonesia adalah pengembangan kapasitas personil PJPK dalam KPBU, khususnya pada aspek pengadaan.

31


BONE BOLANGO, KEMANDIRIAN PENGADAAN DEMI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

ULP Bone Bolango yang permanen dan independen terbukti berhasil dalam membuat pengadaan berlangsung lebih efisien dan efektif. Tujuh (7) staf penuhwaktu ULP Bone Bolango sekarang mengelola nilai pengadaan yang dulu ditangani oleh dua puluh lima (25) staf paruh-waktu di ULP ad hoc. Empat (4) dari staf ULP Bone Bolango kini sedang menjalani proses untuk menjadi pejabat fungsional.

32



ULP Bone Bolango yang permanen dan independen terbukti berhasil dalam membuat pengadaan berlangsung lebih efisien dan efektif. Tujuh (7) staf penuh-waktu ULP Bone Bolango sekarang mengelola nilai pengadaan yang dulu ditangani oleh dua puluh lima (25) staf paruh-waktu di ULP ad hoc. Empat (4) dari staf ULP Bone Bolango kini sedang menjalani proses untuk menjadi pejabat fungsional.

Kabupaten Bone Bolango mengutamakan transparansi dan akuntabilitas anggaran dengan mendirikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang independen, permanen, dan diawaki oleh staf profesional penuh-waktu. ULP permanen menjadi lebih berarti jika kami juga bisa mandiri. Dua faktor ini memastikan kami bisa mencapai transparansi dan akuntabilitas lebih besar, yang berdampak pada efisiensi anggaran, ujar Kepala ULP Bone Bolango, Nirwan, pada 4 Maret 2015. Menurut Nirwan, ULP Bone Bolango didirikan sebagai lembaga pengadaan permanen pada Januari 2014, setelah berhasil meyakinkan pihak eksekutif dan legislatif bahwa ULP permanen dan mandiri akan menguntungkan Kabupaten tersebut. Pada awalnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone Bolango bertanya apa guna ULP permanen. Nirwan dan timnya menjelaskan, staf ULP ad hoc harus membagi perhatiannya untuk pengadaan dan tugas utamanya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga menyebabkan pengadaan kurang efisien dan efektif. Akibatnya, kinerja pelayanan dan investasi secara keseluruhan di Kabupaten Bone Bolango berpotensi terhambat

pula. Lobi intensif di DPRD menghasilkan disahkannya Peraturan Kabupaten untuk pendirikan ULP permanen dan mandiri, yang bernama resmi Kantor Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bolango. Bertanggung jawab langsung kepada Bupati, ULP permanen tersebut mendapatkan independensi lebih tinggi ketimbang saat ULP masih bersifat ad hoc dan diawaki pegawai SKPD.

“Dulu, banyak pihak ketiga ke kantor SKPD untuk bertanya tentang paket pengadaan dan mencoba mengarahkan hasilnya. Sekarang banyak Kepala SKPD mengatakan mereka senang bisa meninggalkan praktik ad hoc dan secara signifikan mengurangi pengaruh aktor luar,” ucap Nirwan. “Beberapa dari mereka sekarang mencoba datang ke kantor ULP, tapi kami bilang saja tidak ada yang bisa kami bantu. Hanya mereka yang bisa membantu diri sendiri dengan mengajukan penawaran yang baik melalui sistem pengadaan elektronik,” tuturnya.


Dalam Lokakarya Nasional Rencana Aksi Pembentukan Organisasi Permanen dan Peta Jalan Pengembangan Organisasi ULP di Wilayah Percontohan yang diadakan LKPP dengan dukungan MCA-Indonesia, ULP Bone Bolango bertekad mengembangkan pendekatan manajemen dan perencanaan terintegrasi untuk pengadaan. ULP tersebut juga merencanakan pengukuran dan manajemen kinerja, serta pengembangan Prosedur Operasional Standar untuk jenjang karir staf ULP. Kabupaten Bone Bolango adalah salah satu dari 44 Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/ Instansi lainnya yang ikut serta sebagai Percontohan dalam Proyek Modernisasi Pengadaan. Staf ULP Bone Bolango, bersama 43 Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Instansi lainnya, telah berpartisipasi dalam peningkatan profesionalitas pengadaan seperti pelatihan kemampuan pengadaan, pengembangan organisasi, dan penguatan kelembagaan. Dalam tiga tahun terakhir, tiap tahun ULP Bone Bolango menangani sekitar 100-120 paket pengadaan dengan nilai total sekitar Rp 150 miliar.

33


PENINGKATAN PENGADAAN DI KOTA SUKABUMI, KOMITMEN LESTARI UNTUK PUSAT PEMBELAJARAN

Dengan fasilitasi dari mentor Proyek Modernisasi Pengadaan, Kota Sukabumi kini dalam proses menetapkan jabatan fungsional bagi staf ULP, yang akan bermanfaat bagi jenjang karir mereka sebagai profesional pengadaan.

34



Difasilitasi oleh Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), Kota Sukabumi terus meningkatkan kinerja pengadaannya melalui pengembangan kelembagaan pengadaan. Sebagai satu dari 29 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Percontohan pada Proyek Modernisasi Pengadaan MCAIndonesia, ULP Kota Sukabumi secara berkesinambungan meningkatkan kinerjanya dengan memapankan pusat pembelajaran (center of excellence) sebagai bagian dari lembaga tersebut. Setelah sejumlah pertemuan dengan jajaran petinggi Kota Sukabumi dan para staf ULP, tim Proyek Modernisasi Pengadaan melihat kepemimpinan Kota Sukabumi memainkan peran penting dalam menjadikan pengadaan sebagai fungsi strategis pemerintahan kota. Meski telah ada sejumlah suksesi kepemimpinan, ULP yang bernama resmi Unit Pelaksana Teknis Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Sukabumi tersebut telah menjadi bagian dari budaya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Sukabumi. Baru-baru ini, Walikota Sukabumi Mohamad Muraz dan Wakil Walikota Sukabumi Achmad Fahmi melibatkan staf pengadaan dalam pengambilan kebijakan strategis sumber daya dan anggaran sepanjang tahun, untuk memastikan investasi dan pelayanan terlaksana seefisien dan seefektif mungkin. Yang tak kalah penting dengan mempertahankan kinerja pemerintah kota yang baik adalah langkah para pemimpin yang sering mempromosikan manajemen dan staf ULP ke posisi strategis dalam pemerintahan, karena mereka dinilai memiliki

kemampuan perencanaan dan investasi yang menyeluruh, serta pemahaman luas tentang pengoperasian kota, persyaratan layanan, dan kebutuhan pengeluaran. Dengan fasilitasi dari mentor Proyek Modernisasi Pengadaan, Kota Sukabumi kini dalam proses menetapkan jabatan fungsional bagi staf ULP, yang akan bermanfaat bagi jenjang karir mereka sebagai professional pengadaan. Paralel dengan komitmen para pemimpin Kota Sukabumi, manajemen dan staf ULP memainkan peran aktif dalam meningkatkan pelayanan pengadaan dengan menyediakan konsultasi pengadaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bertekad menjadi pusat pembelajaran pengadaan bagi instansi dan pemerintah daerah lainnya. Selain mengadakan pertemuan rutin untuk menyebarkan informasi terbaru soal pengadaan kepada SKPD, ULP Kota Sukabumi juga menyediakan kesempatan bagi SKPD untuk bertanya dan belajar tentang pengadaan. Bersama konsultan Proyek Modernisasi Pengadaan, ULP Kota Sukabumi akan terus menyempurnakan konsep dan praktik untuk menjadi pusat pembelajaran pengadaan di Kota Sukabumi, serta diharapkan menjadi lembaga yang dapat dicontoh bagi ULP lainnya di Indonesia. “Proyek Modernisasi Pengadaan telah membantu kami memperkuat pengembangan kelembagaan serta mendokumentasikan konsep yang sudah terlaksana seperti klinik pengadaan dan kebijakan konsultasi terbuka untuk pengadaan. Sebelum kami bergabung dengan Proyek tersebut, kami sudah menerapkan


sejumlah praktik yang baik, tapi belum tercatat dalam dokumen administrasi. Sekarang kami memiliki pengadaan yang lebih sistematis, yang memastikan praktik baik pengadaan dapat terus berlangsung meski personil ULP berganti,” ujar Kepala ULP Kota Sukabumi, Reni Rosyida Muthmainnah, pada Jumat, 13 Februari 2015. “Proyek ini juga membantu kami meningkatkan kapasitas staf ULP melalui sejumlah pelatihan, sehingga kami dapat melaksanakan pengadaan yang lebih efektif dan efisien untuk Sukabumi.”

Komitmen pemimpin Kota Sukabumi dan ULP Kota Sukabumi untuk terus meningkatkan kinerja di atas landasan yang solid adalah salah satu karakteristik utama yang menjadikan ULP tersebut salah satu yang terbaik di antara 29 ULP Percontohan. Dengan komitmen dan tersedianya pelatihan pengadaan dan manajemen untuk staf, serta mentor kelas dunia untuk pengembangan kelembagaan melalui Proyek Modernisasi Pengadaan, Kota Sukabumi memiliki masa depan yang cerah. Kota Sukabumi adalah satu dari 44 lembaga pemerintah yang bergabung sebagai percontohan Proyek Modernisasi Pengadaan MCA-Indonesia. Sejak November 2013, staf ULP Kota Sukabumi bersama ULP lain ikut serta dalam kegiatan profesionalisasi pengadaan, antara lain pelatihan kemampuan pengadaan, pengembangan organisasi, dan penguatan kelembagaan.

35

KEGIATAN LINTAS PROYEK

CROSSCUTTING/ MCA-INDONESIA KEGIATAN LINTAS PROYEK

36



SEKILAS

Program Compact juga menyelenggarakan kegiatan lintas proyek sebagai pendukung pelaksanaan tiga proyek utama. Fokusnya adalah integrasi sosial dan gender, akuntabilitas sosial dan lingkungan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi masing-masing proyek. Kegiatan lintas proyek adalah bagian tak terpisahkan dari setiap proyek utama.


37


KEMENTERIAN PPPA DAN MCA-INDONESIA SEPAKAT AKHIRI KESENJANGAN AKSES EKONOMI TERHADAP PEREMPUAN

Kesetaraan gender dalam perekonomian sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan global yang adil bagi semua. Maka kerja sama ini diharapkan akan menjadi momentum penting untuk lebih meningkatkan koordinasi secara lebih sinergis dan optimal untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

38



Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan MCA-Indonesia membangun dialog kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan masyarakat yang mendukung pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Ini adalah langkah strategis KPPA bersama MCAIndonesia dalam mewujudkan program unggulan Kemen PPPA ‘Three Ends’ yang ketiga, yakni akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan yang sejalan dengan misi MCA-Indonesia mengentaskan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

“Kerja sama dengan MCAIndonesia ini mendukung implementasi pasca keterlibatan Indonesia pada rangkaian acara Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women – CSW) 13-17 Maret lalu, di New York. Sebagai upaya peningkatan peran dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, demi mewujudkan pembangunan yang responsif gender serta berkomitmen dalam pemberdayaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise. Menteri Yohana menambahkan kesetaraan gender dalam perekonomian sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan global yang adil bagi semua. Maka kerja sama ini diharapkan akan menjadi momentum penting untuk lebih meningkatkan koordinasi secara lebih sinergis dan optimal untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan kebijakan pembangunan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dengan mengetengahkan pemberdayaan ekonomi perempuan untuk menjawab tantangan dan peluang baru sebagai titik awal kerja sama. Dalam kegiatan ini, Kemen PPPA dan MCA-Indonesia menyusun kertas kebijakan tentang kesempatan ekonomi perempuan dalam ekonomi rendah karbon, mendukung pengarusutamaan gender dalam strategi perubahan iklim, dan merancang strategi nasional pelibatan laki-laki untuk peningkatan status kesehatan dan gizi keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), serta melakukan pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan pembuat kebijakan dan masyarakat sipil terkait peningkatan kapasitas kewirausahaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam. “Kesetaraan gender dan inklusi sosial adalah nilai yang diintegrasikan oleh MCAIndonesia dalam melaksanakan seluruh kegiatannya sebagai pilar penting dalam strategi investasi yang berkesinambungan. Melalui kerja sama dengan Kemen PPPA, kami berkomitmen agar kesetaraan gender dapat menjadi


bagian dari kebijakan pemerintah sehingga perempuan dan lakilaki memiliki kesempatan setara untuk memperoleh manfaat dari pemberdayaan ekonomi. Isu kesetaraan ini semakin menjadi lebih krusial khususnya bila kita lihat tema IWD tahun ini ‘Changing World Of Work’ dan bagaimana perempuan dapat meresponnya secara positif,” ucap Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, Bonaria Siahaan. Dalam acara peringatan ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2011-2014, Mari Elka Pangestu memberikan pidato tentang strategi baru pemberdayaan ekonomi perempuan dalam dinamika nasional, regional, dan global. Akan ada pula diskusi panel interaktif tentang tantangan dan peluang bagi pemberdayaan ekonomi perempuan. Para panelisnya adalah Helianti Hilman (CEO dan Pendiri Javara Indigenous Indonesia), Shinta Widjaja Kamdani (CEO Sintesa Group dan Penggagas Indonesia Business Coalition for Women Empowerment), Petty Fatimah (Pemimpin Redaksi Majalah Femina), dan Nani Zulminarni (Koordinator Nasional Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga).

39


AYAH HEBAT, KELUARGA SEHAT: MENDUKUNG PERAN AYAH UNTUK KESEHATAN DAN GIZI KELUARGA

Peran ayah dan ibu sama penting dalam upaya menjaga kesehatan anak. Ayah bisa menjadi penyedia dan pengolah makanan, juga pendukung utama agar ibu dan anak sehat.

40



Peran kedua orang tua, baik ibu maupun ayah, sangat penting bagi kesehatan dan gizi keluarga. Namun di banyak keluarga, kesehatan dan gizi sering dianggap merupakan urusan para ibu, sedangkan ayah cenderung jarang terlibat maupun dilibatkan. Untuk mendukung peran ayah dan ibu agar keluarga sehat, MCA-Indonesia menyelenggarakan acara bincang-bincang bertajuk “Ayah Hebat, Keluarga Sehat” pada 11 November 2016 di @america. Acara ini diselenggarakan dalam rangkaian peringatan Hari Ayah dan Hari Kesehatan Nasional, yang jatuh bersamaan pada tanggal 12 November.

“Peran ayah sangat penting dalam mendukung kesehatan ibu dan anak, sehingga generasi mendatang lebih sehat daripada generasi kita sekarang,” ujar Direktur Inklusi Sosial dan Gender MCA-Indonesia, Dwi Rahayu Yuliawati-Faiz. Melalui acara ini, MCA-Indonesia berupaya membangun kesadaran peran ayah akan pentingnya kesehatan dan gizi untuk tumbuh kembang anak. Bersama Dwi, sejumlah pembicara juga akan berbagi cerita dan ilmu, antara lain Galopong Sianturi, Kepala Subdirektorat Bina Kewaspadaan Gizi Kementerian Kesehatan; Farri Icksan Wibisana, ayah satu anak dan gitaris band The SIGIT; serta Nur Hasyim dari Aliansi Laki-laki Baru. Dwi menambahkan, “Peran ayah dan ibu sama penting dalam upaya menjaga kesehatan anak. Ayah bisa menjadi penyedia dan pengolah makanan, juga pendukung utama agar ibu dan anak sehat.”

Peran ayah dimulai bukan saat anak lahir, tapi ketika sang ibu merencanakan kehamilan dan mulai hamil Ayah dapat memberi dukungan penuh agar ibu dan janin sehat, yakni dengan asupan gizi seimbang, cukup istirahat, dan berolahraga. Ketika anak lahir, ayah kembali berperan penting untuk memastikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama umur si bayi. Untuk memperlancar ASI, ibu butuh asupan gizi lebih banyak ketimbang saat hamil, serta rileks dan bahagia, yang tentu juga memerlukan dukungan ayah. Peningkatan peran ayah diharapkan akan mencegah stanting dan mendukung pertumbuhan anak sehat dan cerdas di Indonesia. Mereka adalah generasi penerus yang akan membantu menyejahterakan keluarga, meningkatkan ekonomi, dan membangun Indonesia. Stanting adalah kondisi tinggi badan di bawah standar umur yang disebabkan kekurangan gizi kronis. Stanting menghambat perkembangan fisik dan kecerdasan anak, serta mengurangi daya saing anak saat dewasa dan meningkatkan risiko mereka terkena penyakit. Riset Kesehatan Dasar Kementerian


Kesehatan pada 2013 mencatat prevalensi anak stanting di Indonesia ialah 37%. Artinya, ada sekitar 9 juta anak Indonesia yang pertumbuhannya tidak optimal akibat kekurangan gizi kronis. Upaya mengurangi prevalensi stanting adalah salah satu fokus MCA-Indonesia melalui Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mencegah Stanting. MCA-Indonesia mendukung target penurunan prevalensi stanting dari 32% pada 2013 menjadi 28% pada 2019, seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia. Dalam rangkaian acara ini, MCA-Indonesia juga sedang menyelenggarakan kompetisi foto bagi para ayah di tiga media sosialnya, yakni Instagram (@ MCA_Indonesia), Twitter (@ MCA_Indonesia), dan Facebook (facebook.com/MCA.Indonesia. page). Sebelumnya, pada 5 November 2016, acara bincangbincang, demonstrasi memasak oleh Chef Andrew Titaley, dan kompetisi memasak bagi para ayah pun telah dilaksanakan di Kapuas, Kalimantan Tengah.

41


HINDARI KORUPSI DALAM PENGADAAN, FP4I MENGGANDENG KPK

Ini merupakan langkah untuk menguatkan FP4I, melebarkan sayap dan meningkatkan kemampuan mereka untuk secara total mengemban kewajiban sebagai pelaksana pengadaan. Menghindarkan diri dari praktik korupsi adalah bekal utamanya.

42



Bekerja dalam bidang pengadaan rawan berhadapan dengan tindakan maupun tuduhan korupsi. Untuk menghindarinya, Forum Perempuan Pelaksana Pengadaan di Indonesia (FP4I) melalui dukungan MCA-Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melaksanakan pelatihan fasilitator gerakan “Saya, Perempuan Anti Korupsi” (SPAK) pada 9-11 November 2016 di Lombok. Gerakan ini digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). “Ini merupakan langkah untuk menguatkan FP4I, melebarkan sayap dan meningkatkan kemampuan mereka untuk secara total mengemban kewajiban sebagai pelaksana pengadaan. Menghindarkan diri dari praktik korupsi adalah bekal utamanya,” ujar Direktur Inklusi Sosial dan Gender MCA-Indonesia, Dwi Yuliawati-Faiz, saat membuka pelatihan.

Menurut Komisioner KPK, Basaria Panjaitan, perempuan memiliki peran penting dalam gerakan melawan korupsi, baik sebagai profesional pengadaan maupun sebagai ibu. “Pengadaan barang/jasa ada di peringkat kedua terbanyak dalam perkara korupsi yang ditangani KPK. Modusnya bisa suap, mark up (penggelembungan nilai), atau penyalahgunaan wewenang. Pengadaan adalah lahan yang basah, sehingga perlu agen antikorupsi seperti Anda,” tuturnya. “Sebagai salah satu orang tua, bersama para ayah, ibu juga sangat berperan mendidik anak dalam keluarga. Didiklah mereka agar jujur dan menjauhi korupsi.” Selama tiga hari, peserta pelatihan mendapat beragam materi. Antara lain, pemahaman tentang delik korupsi, cara menangkal godaan dan tekanan untuk korupsi, bagaimana mempertahankan prinsip di tengah lingkungan yang koruptif, serta alat bantu seperti permainan yang dapat dipakai


untuk “menularkan” sikap antikorupsi.

Dengan pelatihan ini, FP4I diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sekaligus berjejaring dengan kelompok perempuan. “Semoga anggota FP4I dapat memberi inspirasi bagi perempuan pelaksana pengadaan di ULP (Unit Layanan Pengadaan) percontohan Modernisasi Pengadaan, dan menjadi champion di ULP masing-masing dalam meningkatkan profesionalismenya,” kata Anggota Majelis Wali Amanat MCA-Indonesia, Tini Hadad. Tini menambahkan, kegiatan ini ialah bagian dari strategi keberlanjutan FP4I agar tetap aktif setelah Program Compact dan MCA-Indonesia berakhir pada April 2018.

43


UPAYA AGAR PEREMPUAN LEBIH BERDAYA

Produk olahan ini rencananya akan kami pasarkan ke hotel-hotel, yang ada ratusan di Lombok Utara. Jika 1-2 hotel saja bisa dipasok puluhan botol tiap hari, hasilnya tentu akan sangat membantu para perempuan pengolahnya. Bupati juga telah berkomitmen memfasilitasi pemasaran produk kami.

44



Para perempuan yang tinggal di lereng gunung di Kerujuk, Lombok Utara, dulu kerap merambah hutan untuk mencari kayu bakar. Langkah itu mereka tempuh demi menghemat biaya agar tak usah membeli gas untuk dapurnya. Tentu hal tersebut turut memperparah laju pengurangan luas hutan Indonesia, yang kini sedang diupayakan pemerintah untuk diredam.

“Kami dampingi mereka untuk mengolah potensi sumber daya alam di sekitarnya, agar ada penghasilan tambahan. Sehingga, mereka bisa menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan tidak perlu lagi merambah hutan,” ujar Nursida Syam, Manajer Proyek Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Terpadu, pada Rabu, 7 September 2016. Binaan KSU Karya Terpadu di delapan desa kini mengolah beragam hasil pertanian, seperti pisang, nira, jahe, kacang, dan kopi. Menurut Nursida, komoditas tersebut dulu dijual mentah dengan murah atau malah diabaikan karena dianggap tidak punya nilai ekonomis. Begitu diolah oleh perempuan yang lazimnya merupakan buruh tani atau tak punya penghasilan tetap, nilainya jadi berlipat ganda. Misalnya, 1,5 liter nira dulu hanya dihargai Rp 5.000. Saat dipadukan dengan jahe dan dibuat jadi sirup, sebotol isi 250 ml yang siap minum bisa dibandrol Rp 25.000. “Produk olahan ini rencananya akan kami pasarkan ke hotel-hotel, yang ada ratusan di Lombok Utara. Jika 1-2 hotel saja bisa dipasok puluhan botol tiap hari, hasilnya tentu akan sangat membantu

para perempuan pengolahnya. Bupati juga telah berkomitmen memfasilitasi pemasaran produk kami,” ucap Nursida. KSU Karya Terpadu adalah satu dari lima penerima Hibah Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, yang disalurkan sebagai bagian Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat MCAIndonesia. Hibah ini, kata Nursida, akan digunakan lembaganya untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian para perempuan. Antara lain, sirup nira jahe akan diperbaiki kemasannya dan diolah lebih lanjut agar masa kedaluwarsanya lebih lama. Hibah juga bakal dipakai untuk memperkuat kelembagaan usaha dan koperasi perempuan, membentuk sentra belajar perempuan, dan membuka jaringan pasar hasil produk perempuan. Hibah Pemberdayaan Ekonomi Perempuan mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan produktivitas, kewirausahaan, dan pengembangan rantai nilai komoditas. Hibah ini juga bertujuan mengintegrasikan pertanian berkelanjutan dan energi terbarukan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memperbaiki gizi anak-anak. “Ini salah satu upaya MCAIndonesia dalam integrasi gender dan inklusi sosial, yakni dalam menjawab masalah kurangnya perwakilan perempuan dalam organisasi pengelola sumber daya alam, dan minimnya akses perempuan dan kelompok rentan untuk menerima manfaat dari ekonomi rendah karbon,” tutur Direktur Kajian Sosial dan Gender MCA-Indonesia, Dwi Rahayu Yuliawati-Faiz.


Menurut Dwi, dampak deforestasi seperti perubahan lingkungan hidup dan pencemaran sumber air menghadapkan perempuan pada dua lapisan tekanan. Pertama, mereka harus menghadapi tekanan pihak luar yang mengambil alih wilayah kelola komunitasnya. Kedua, karena budaya patriarki masih kental dalam sebagian komunitas, perempuan mendapatkan ketidak adilan domestik yang acap kali tercipta jauh sebelum proyek pembangunan kehutanan datang. Dampaknya, perempuan berpotensi mengalami kekerasan serta tambahan beban kerja reproduktif dan produktif yang semakin berat. Sementara itu, inisiatif program kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam cenderung difokuskan pada masyarakat secara umum, yang lazimnya didominasi lelaki. Sering terlupakan, proses penyelesaian masalah pengelolaan sumber daya alam juga menyangkut persoalan perempuan. Salah satu terobosan Proyek Kemakmuran Hijau MCAIndonesia adalah peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok ekonomi perempuan, melalui inovasi kegiatan yang berorientasi rantai nilai komoditas hutan dan pertanian berkelanjutan. Untuk itu, tiap penerima hibah yang disalurkan MCA-Indonesia wajib membuat dan menerapkan Rencana Integrasi Sosial dan Gender dalam pelaksanaan proyeknya.

45

Millennium Challenge Account-Indonesia

Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

PERJALANAN MENUJU PERUBAHAN Millennium Challenge Account - Indonesia

Recommend Documents