PEDOMAN TATA KELOLA LEMBAGA WALI AMANAT MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT INDONESIA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka mendukung program penurunan tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Perjanjian Hibah Millennium Challenge Compact antara Pemerintah Amerika Serikat melalui the Millennium Challenge Corporation dan Pemerintah Republik Indonesia (Compact), yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Ruang lingkup program yang akan dilaksanakan dalam Program Compact tersebut adalah kegiatan lintas sektoral yang terdiri dari: (1)
Kegiatan Green Prosperity yang merupakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan;
(2)
Kegiatan nutrisi yang merupakan kegiatan untuk mengurangi dan mencegah bayi lahir dengan berat badan rendah, serta mengurangi kekerdilan dan kekurangan gizi anak dan meningkatkan pendapatan rumah tangga; dan
(3)
Kegiatan modernisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang merupakan kegiatan untuk meningkatkan penghematan pengeluaran secara signifikan dalam pengadaan barang dan jasa.
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, dalam hal Dana Perwalian digunakan oleh lebih dari satu Kementerian/Lembaga atau lintas sektoral, pembentukan Lembaga Wali Amanat oleh salah satu menteri/ pimpinan lembaga terkait, dilaksanakan berdasarkan penunjukan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, dan untuk menindaklanjuti proses penandatangan Hibah Compact telah dibentuk Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia melalui Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2012. Dalam rangka menjabarkan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut terutama ketentuan tentang pengelolaan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan anggaran perlu ditetapkan Pedoman Tata Kelola Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia.
1
B. Tujuan Pedoman Tata Kelola Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia ditetapkan dengan tujuan memberikan pedoman bagi organ Millennium Challenge Account-Indonesia dalam melaksanakan tugas mengelola Program Compact. C. Ruang Lingkup Ketentuan tentang Kedudukan Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia;
1. Ketentuan tentang Majelis Wali Amanat; 2. Ketentuan tentang Unit Pelaksana Program; 3. Ketentuan tentang Kelompok Pemangku Kepentingan; 4. Ketentuan tentang Unit Pendukung Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 5. Ketentuan tentang Kebijakan MCA-Indonesia; dan 6. Ketentuan lain-lain D. Ketentuan Hukum Terkait 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
3.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5.
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Perwalian;
6.
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
7.
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia;
2
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation;
9.
Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.82/M.PPN/HK/2012 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia;
E. Definisi dan Pengertian Dalam Pedoman Tata Kelola ini yang dimaksud dengan:
1. Millennium Challenge Corporation Amerika Serikat, yang selanjutnya disingkat “MCC”, adalah sebuah lembaga yang dibentuk Pemerintah Amerika Serikat untuk menyalurkan hibah dengan misi mengurangi kemiskinan global melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Program Compact adalah program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan MCC untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana disepakati dalam Millennium Challenge Compact antara Amerika Serikat melalui the Millennium Challenge Corporation dan Republik Indonesia
3. Millennium Challenge Compact antara Amerika Serikat melalui the Millennium Challenge Corporation dan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Compact, adalah perjanjian tertulis tentang pelaksanaan Program Compact antara Pemerintah Indonesia dengan MCC yang ditandatangani pada tanggal 19 November 2011, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal efektif.
4. Millennium Challenge Account-Indonesia, yang selanjutnya disingkat “MCA-Indonesia” adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Program Compact sesuai dengan Compact.
5. Pedoman Tata Kelola MCA-Indonesia adalah dokumen yang berisi tentang pengaturan mekanisme pelaksanaan Program Compact.
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut “Menteri Perencanaan”, adalah menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
yang
7. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
8. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut “Satker”, adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.
9. Lembaga Wali Amanat adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga untuk mengelola Dana Perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah.
10. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disebut “MWA”, adalah bagian dari Lembaga Wali Amanat yang dipersamakan dengan Satker
11. Dasar Hukum Pembentukan (Establishment Regulations) adalah produk hukum berupa peraturan dan keputusan yang terdiri atas Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian, Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
3
Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation
12. Entitas Pelaksana (Implementing Entity) adalah suatu badan/Kementerian/bukan Kementerian yang dilibatkan oleh pemerintah untuk menerapkan dan melaksanakan kegiatan dalam pelaksanaan Program Compact.
13. Perjanjian Pelaksanaan Program (Program Implementation Agreement) , yang selanjutnya disingkat “PIA”, adalah kesepakatan yang memberikan penjelasan rinci mengenai tata laksana implementasi, akuntabilitas fiskal, pencairan, penggunaan Dana MCC, dan hal lain yang terkait.
14. Kelompok Pemangku Kepentingan (Stakeholder Group) adalah lembaga yang dibentuk MWA untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Program Compact.
15. Transfer Agreement adalah perjanjian antara MCA-Indonesia dan Bank Dunia (World Bank) yang berisi ketentuan dan persyaratan mengenai pendanaan dan partisipasi MCA-Indonesia dalam program nasional Fasilitas Pendukung Pemberdayaan Masyarakat.
16. Perjanjian Pelengkap (Supplemental Agreement) adalah perjanjian antara: (a) Pemerintah (atau afiliasi Pemerintah) dan MCC (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, PIA); atau (b) MCC dan/atau Pemerintah (atau afiliasi Pemerintah), di satu pihak, dan pihak ketiga, di lain pihak, termasuk penyedia apapun, yang dalam setiap kasus, akan menguraikan perincian pendanaan, pelaksanaan atau pengaturan lainnya guna memajukan dan mematuhi Compact.
17. Personil Inti (Key Staff) adalah unsur dari Unit Pelaksana Program, yang terdiri atas satu atau beberapa Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.
18. Pendanaan MCC (MCC Funding) adalah pendanaan Program Compact dan Pendanaan Pelaksanaan Compact sebagaimana dimaksud dalam Bagian 2.3 Compact.
19. Material Agreement adalah perjanjian-perjanjian antara Pemerintah dan MCA-Indonesia, dan perjanjian-perjanjian yang mengangkat, mempekerjakan atau mengikat (i) Auditor atau Pemeriksa, (ii) Fiscal Agent, (iii) Procurement Agent, (iv) Bank, (v) Entitas Pelaksana, (vi) Manajer Proyek Luar (termasuk Manajer Fasilitas Green Prosperity) dan (vii) Anggota MWA (termasuk setiap Pemantau) atau Pejabat MCA-Indonesia (termasuk perjanjian mengenai kompensasi atas orang tersebut).
20. Pedoman Pengadaan MCC (MCC Procurement Guidelines) adalah pedoman pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh MCC.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut “APBN”, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
22. Perjanjian Bank (Bank Agreement) adalah perjanjian antara MWA atas nama MCA-Indonesia dengan lembaga keuangan yang disetujui oleh MCC untuk mengelola Permitted Accounts yang mengatur ketentuan dan persyaratan sesuai dengan Compact.
23. Direktur Eksekutif (Executive Director) adalah Pejabat yang memimpin Unit Pelaksana Program. 24. Dokumen Rencana Pelaksanaan (Implementation Plan Document) adalah dokumen yang terdiri dari (i) Rencana Kerja, (ii) Rencana Rinci Keuangan, (iii) Rencana Audit dan (iv) Rencana Pengadaan dengan bentuk dan isi yang disetujui oleh MCC.
25. Perjanjian Entitas Pelaksana (Implementing Entity Agreement) adalah perjanjian antara MCAIndonesia dengan Entitas Pelaksana yang ditunjuk dan yang menguraikan peran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang bentuk dan isinya disetujui oleh MCC.
4
26. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut “KPA”, adalah Kepala Satker atau pejabat yang ditunjuk pada Satker yang mengelola dana hibah MCC yang penetapannya dilakukan oleh Menteri Perencanaan.
27. Rencana Pemantauan dan Evaluasi adalah rencana yang menguraikan komponen-komponen rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Compact.
28. Situs web MCA-Indonesia adalah situs yang dikelola oleh MCA-Indonesia yang memuat informasi mengenai pelaksanaan Program Compact.
29. Laporan Periodik (Periodic Report) adalah laporan yang dibuat oleh MCA-Indonesia kepada MCC sesuai yang disyaratkan dalam pedoman laporan (Reporting Guidelines).
30. Permitted Accounts adalah satu atau beberapa rekening bank yang dibuka oleh MCA-Indonesia dengan persetujuan MCC.
31. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut sebagai “PPK”, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
32. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut sebagai “PPSPM”, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran atau KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
33. Perwakilan
Non Pemerintah Kementerian/Lembaga.
adalah
Anggota
MWA
yang
bukan
berasal
dari
34. Tim Pelaksana adalah unit kerja yang di bawah pengarahan dan pengawasan MWA untuk melaksanakan dan mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari dalam melaksanakan Program Compact, dan terdiri dari Unit Pelaksana Program yang dibantu oleh Fiscal Agent, Procurement Agent, dan Unit Pendukung KPA.
35. Fiscal Agent adalah lembaga profesional dalam bidang manajemen keuangan yang dipilih oleh MWA melalui seleksi terbuka untuk mendukung tugas Tim Pelaksana.
36. Procurement Agent adalah lembaga profesional yang dipilih oleh MWA melalui seleksi terbuka untuk mendukung tugas Tim Pelaksana dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
37. Aset Program (Program Assets) adalah semua aset, barang atau properti (nyata, berwujud atau tidak berwujud) yang dibeli atau dibiayai secara keseluruhan atau sebagian (langsung atau tidak langsung) dari Dana MCC.
38. Pedoman Program (Program Guidelines) adalah dokumen-dokumen yang terdiri dari Audit Guidelines, MCC Enviromental Guidelines, MCC Gender Policy, Governance Guidelines, MCC Policy for Monitoring and Evaluation of Compacts and Threshold Programs, MCC Cost Principles for Government Affiliates Involved in Compact Implementation (termasuk penggantian dari yang disebutkan di atas) dan pedoman dan kebijakan lain yang berhubungan dengan administrasi dana hibah MCC yang dari waktu ke waktu dimuat pada situs web MCC.
39. Dana Rupiah Murni adalah dana yang diberikan Pemerintah untuk membiayai kegiatan Unit Pendukung KPA dan membayar penggantian (reimbursement) pajak.
40. Pengelola Dana Amanat adalah lembaga keuangan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh MWA untuk mengadministrasikan penggunaan dana perwalian yang ditampung dalam Permitted Accounts sesuai dengan Compact.
41. Perwakilan Pemerintah adalah Anggota MWA yang berasal dari Kementerian/Badan.
5
BAB II LEMBAGA WALI AMANAT A.
Kedudukan 1. Organ pelaksana MCA-Indonesia terdiri dari: a.
MWA;
b.
Pengelola Dana Amanat yang diangkat oleh MWA;
c.
Tim Pelaksana yang terdiri atas Unit Pelaksana Program (Program Implementation Unit) yang dibantu oleh Fiscal Agent dan Procurement Agent, dan Unit Pendukung KPA
2. MWA bertindak sebagai pengarah program dan sebagai satuan kerja 3. Dalam melaksanakan tugasnya, MCA-Indonesia dapat dibantu oleh satu atau lebih Kelompok Pemangku Kepentingan (Stakeholder Group) yang bertugas memberi nasehat dan masukan serta melakukan diseminasi informasi tentang pelaksanaan Program Compact kepada masyarakat. 4. MCA-Indonesia didirikan untuk jangka waktu paling kurang enam puluh empat bulan sejak Compact berlaku efektif B.
C.
Tujuan dan Kewenangan 1.
Pembentukan MCA-Indonesia ditujukan untuk bertindak sebagai lembaga akuntabel yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana Program Compact sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dalam Compact.
2.
MCA-Indonesia merupakan agen utama untuk melaksanakan Program Compact dan melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah Indonesia untuk mengawasi, mengelola dan melaksanakan Program Compact, termasuk namun tidak terbatas, untuk mengelola pelaksanaan berbagai proyek dan kegiatannya serta mengalokasikan sumber daya dan mengelola pengadaan barang/jasa.
3.
MCA-Indonesia diberi kewenangan oleh Compact, PIA dan Dasar Hukum Pembentukan (Establishment Regulation) untuk melaksanakan berbagai kewajiban Pemerintah berdasarkan Compact secara independen, transparan dan akuntabel.
Tugas 1.
MCA-Indonesia bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan Program Compact sesuai dengan ketentuan Compact.
2.
MCA-Indonesia mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 jo Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2012, sebagai berikut: a.
koordinasi dengan lembaga terkait dalam penyiapan Program Compact;
6
3.
4.
b.
koordinasi dengan lembaga terkait dalam pelaksanaan kebijakan operasional Program Compact serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan tugas;
c.
perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa, manajemen keuangan, pengendalian pengawasan dan pelaporan pelaksanaan Program Compact, termasuk melakukan Transfer Agreement sebagaimana diatur dalam Compact;
d.
mewakili Pemerintah Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan lembaga keuangan dalam rangka pelaksanaan Program Compact; dan
e.
melaksanakan fungsi lainnya untuk pelaksanaan Program Compact sesuai dengan Compact.
Dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang/jasa, manajemen keuangan, pengendalian pengawasan dan pelaporan Program Compact, termasuk pelaksanaan Transfer Agreement yang telah diatur dalam Compact sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, dijabarkan sebagai berikut: a.
melaksanakan hak dan tanggung-jawab yang ditetapkan dalam Compact dan dalam perjanjian terkait lainnya, yang mengikat Pemerintah secara penuh atas hak dan tanggung jawab tersebut;
b.
menyusun anggarannya sendiri (DIPA) dan melaksanakan semua keputusan MWA;
c.
melakukan pembayaran dengan Dana MCC;
d.
memperoleh, memiliki, mempunyai dan melepaskan kepemilikan atas nama MCAIndonesia;
e.
memiliki kapasitas hukum untuk menuntut dan untuk dituntut di muka pengadilan;
f.
mengikatkan diri dan melaksanakan kontrak atas nama MCA-Indonesia dengan badan hukum private, badan hukum publik termasuk MCC, berbagai instansi Pemerintah serta berbagai unit-unit lainnya (seperti unit-unit pelaksana program, profesional, penyedia jasa lainnya dan konsultan);
g.
mengikatkan diri atas nama MCA-Indonesia dalam perjanjian hibah dengan badan hukum private, badan hukum publik termasuk MCC, berbagai instansi Pemerintah serta berbagai unit-unit lainnya (misalnya unit-unit pelaksana program), profesional, penyedia jasa lainnya dan konsultan;
h.
melaksanakan hubungan dengan berbagai Entitas Pelaksana (Implementing Entities), melalui Perjanjian Entitas Pelaksana (Implementing Entity Agreement) termasuk memberikan kewenangan tertentu sesuai dengan Compact dengan persetujuan MCC;
i.
melaksanakan berbagai kewajibannya sebagaimana diatur dalam Transfer Agreement;
j.
mengasuransikan semua risiko komersial yang berlaku umum terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
k.
membuka rekening bank atas nama MCA-Indonesia; dan
l.
melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya selaku lembaga akuntabel (accountable entity) sebagaimana diatur dalam Compact, PIA, dan Pedoman Program (Program Guidelines).
MCA-Indonesia dilarang melakukan kegiatan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang melanggar Compact.
7
BAB III MAJELIS WALI AMANAT A.
B.
Peran Majelis Wali Amanat 1.
MCA-Indonesia diarahkan oleh MWA.
2.
Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 jo Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2012, MWA memiliki kewenangan membuat keputusan secara independen.
3.
MWA akan memiliki kewenangan dan tanggung jawab pokok, sebagai berikut: a)
pengawasan, pengarahan dan pembuatan keputusan MCA-Indonesia;
b)
pelaksanaan keseluruhan Program Compact sesuai dengan Compact, PIA dan perjanjian tambahan lainnya (Supplemental Agreement);
4.
MWA bertindak independen dan menjadi pembuat keputusan akhir tentang hal-hal yang menyangkut Compact, dengan persetujuan dari MCC sebagaimana dinyatakan dalam Compact dan dalam PIA.
5.
Keputusan MWA tidak dapat diganggu gugat ataupun dibatalkan oleh badan atau pejabat Pemerintah manapun, selain oleh lembaga peradilan yang melaksanakan kewenangan yuridiksi.
Tugas dan Tanggung Jawab Majelis Wali Amanat 1. Ketentuan Umum a.
MWA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk: 1) menaati seluruh dokumen pengaturan antara lain surat keputusan, peraturan, piagam, kesepakatan, termasuk melaksanakan Compact; 2) berpartisipasi aktif dalam mengawasi pengelolaan MCA-Indonesia, termasuk evaluasi laporan kinerja dari Personil Intinya (Key Staff); 3) mengawasi, memonitor, mengevaluasi, dan memberi arahan kepada Unit Pelaksana Program, dan memastikan bahwa Unit Pelaksana Program terdiri atas pegawai yang memenuhi syarat baik dari sektor publik maupun swasta, dan telah melalui proses penerimaan dan seleksi yang terbuka dan kompetitif; 4) melindungi, memelihara, dan mengelola Aset Program yang berasal dari dana MCC dan menjamin bahwa Dana MCC digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan; 5) membuat catatan tertulis/notulensi dari setiap pertemuan yang dilaksanakan MWA, yang menggambarkan semua pengambilan keputusan dan semua tindakan yang diambil; 6) memastikan bahwa semua data dan informasi MCA-Indonesia akurat dan lengkap; 7) menjamin bahwa audit atas MCA-Indonesia dilakukan oleh auditor independen setiap enam bulan;
8
8) menyerahkan kepada MCC laporan akuntabilitas periodik yang telah disetujui MWA, terkait penggunaan anggaran, neraca, arus kas, dan berbagai catatan tentang laporan keuangan dan laporan kinerja dari MCA-Indonesia sesuai dengan Compact; 9) mengundang dan menilai usulan pengadaan barang/jasa dan/atau usulan hibah sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf C angka 3.f dan g untuk kegiatan yang telah diatur dalam Program Compact serta apabila diperlukan dapat memberikan persetujuan berdasarkan MCC Procurement Guidelines dan berdasarkan Bagian 3.6(b) dari Compact; 10) menyerahkan dokumen pengesahan APBN kepada Kementerian Keuangan, menyerahkan dokumen pengesahan realisasi penerimaan dan pengeluaran kepada Kementerian Keuangan, dan menyerahkan laporan keuangan kepada Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan; 11) menyampaikan laporan semesteran kemajuan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Perwalian kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan MCC; 12) secara aktif bekerjasama dan memertimbangkan berbagai rekomendasi dan nasehat dari Unit Pelaksana Program, apabila diperlukan dapat meminta Kelompok Pemangku Kepentingan (Stakeholders Groups) menyampaikan informasi yang responsif dan dokumen yang diperlukan kepada MWA; dan 13) mengangkat dan menetapkan Pengelola Dana Amanat, sebagaimana dituangkan dalam Bank Agreement, dengan persetujuan MCC. b.
Tugas dan tanggung jawab MWA sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak mengurangi tanggung jawab umum MWA sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, serta tanggung jawab MWA yang tidak dapat didelegasikan sebagaimana disebut pada angka 2 di bawah ini, serta tugas MWA lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 16 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011.
2. Tanggung Jawab yang Tidak Dapat Didelegasikan Tanggung jawab MWA yang tidak dapat didelegasikan kepada Unit Pelaksana Program atau unit lainnya adalah sehubungan dengan tanggung jawab untuk mempertimbangkan, menyetujui atau tidak menyetujui : a.
setiap Rencana Pengadaan, Fiscal Accountability Plan, dan Rencana Pemantauan dan Evaluasi maupun setiap perubahan secara substansial yang terkait padanya;
b.
setiap Material Agreement atau setiap modifikasi, pengakhiran, atau penundaan darinya, atau setiap tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu modifikasi, pengakhiran atau penundaan dari suatu Material Agreement, setiap pembebanan atas Dana MCC atau Aset Program, tindakan yang menimbulkan utang atau penjaminan, baik langsung maupun tidak langsung, dari setiap tindakan atau perjanjian utang;
c.
setiap pelepasan, baik seluruhnya atau sebagian, likuidasi, pembubaran, penutupan, reorganisasi atau perubahan lain, dari MCA-Indonesia, termasuk pencabutan, atau perubahan atau tambahan pada, setiap Dokumen Pelaksanaan;
d.
setiap perubahan anggota MWA (termasuk anggota bukan pemilik suara), perubahan anggota yang berperan sebagai ketua MWA, perubahan komposisi atau jumlah anggota MWA, dan pengisian jabatan dari MWA (termasuk setiap anggota bukan pemilik suara);
e.
mempekerjakan, dengan persetujuan MCC, sebagaimana dimaksud pada Bab IV huruf C, memberhentikan atau mengisi jabatan Direktur Eksekutif yang memimpin Unit Pelaksana
9
Program, dan setiap perubahan dalam komposisi atau jumlah personil Unit Pelaksana Program; f.
setiap pembentukan atau akuisisi sub-agen atau afiliasi dari MCA-Indonesia;
g.
setiap keputusan untuk merubah, menambah, penggantian, mengakhiri, atau perubahan dari setiap hal yang disebut di atas;
h.
kelayakan dari usulan program dan kegiatan (dalam rangka melaksanakan proyek serta kegiatan yang ditentukan dalam Compact) yang direkomendasikan oleh Unit Pelaksana Program, dengan pertimbangan, persetujuan atau ketidaksetujuannya harus dicatat dalam notulen tertulis dari MWA; dan
i.
setiap dokumen, perjanjian, atau usulan lain manapun yang disebut pada Pedoman Program (Program Guideline) sebagai dokumen, perjanjian atau tindakan yang harus mendapat persetujuan MWA.
3. Komite Eksekutif.
a. MWA dapat membentuk Komite Eksekutif sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Tata Kelola ini yang para anggotanya terdiri dari beberapa anggota MWA yang diberi wewenang untuk mengambil berbagai tindakan tertentu.
b. Dalam hal MWA membentuk Komite Eksekutif, maka harus memenuhi komposisi sebagai berikut: 1) mayoritas anggotanya berasal dari anggota pemilik suara; 2) paling sedikit satu anggotanya berasal dari Perwakilan Non Pemerintah; dan 3) Direktur Eksekutif.
c. Anggota MWA mempunyai hak untuk memperoleh seluruh dokumen yang disiapkan untuk Komite Eksekutif dan, dapat berperan sebagai pengamat dalam pertemuan Komite Eksekutif dengan sebelumnya mengajukan permohonan.
d. MWA wajib memeriksa seluruh tindakan dari Komite Eksekutif untuk menjamin konsistensinya dengan Compact, Dokumen Pelaksanaan, dan semua pelaksanaan program, pada pertemuan berkala MWA.
e. Pemberitahuan dari setiap tindakan yang diambil dan salinan dari setiap dokumen yang telah disetujui oleh Komite Eksekutif akan diberikan kepada semua anggota MWA dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diambilnya tindakan tersebut.
f. Komite Eksekutif dengan kewenangan yang diberikan oleh MWA dapat memeriksa dan menyetujui dokumen-dokumen di bawah ini: 1) setiap permintaan Pembayaran (Disbursement); 2) dokumen Rencana Pelaksanaan selain rencana pengadaan dan semua perubahannya; 3) Rencana Audit dan setiap perubahannya; dan 4) Laporan Berkala.
g. Dalam hal Komite Eksekutif tidak dibentuk atau tugas sebagaimana diatur pada huruf f tidak didelegasikan kepada Komite Eksekutif oleh suatu Keputusan MWA, maka wewenang atas tindakan dan persetujuan tersebut dapat didelegasikan kepada Direktur Eksekutif.
10
4. Komite Lain a.
MWA dapat membentuk Komite lain untuk memberi rekomendasi kepada MWA pada saat diperlukan;
b.
Komite tersebut dapat terdiri atas para anggota pemilik suara, anggota bukan pemilik suara, dan pihak lain yang mempunyai keahlian khusus yang diperlukan untuk Komite ini;
c.
MWA dapat menggunakan informasi, pendapat, laporan dan sejenisnya yang telah dipersiapkan oleh Komite yang telah dibentuk oleh MWA, namun anggota MWA, yang telah menggunakan informasi, pendapat, laporan dan sejenisnya tersebut tetap bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuatnya mengenai berbagai hal yang telah disampaikan oleh Komite tersebut, atau yang dalam hal lainnya diperlukan atau bermanfaat atas nama MCA-Indonesia dan untuk lancarnya pelaksanaan Program ini.
5. Tugas MWA selaku Penerima Amanat (Fiduciary Duties)
a. semua anggota dari MWA akan menjalankan tugas selaku penerima amanat dari MCAIndonesia, kecuali untuk Wakil MCC yang merupakan Anggota Bukan Pemilik Suara pada MWA;
b. Anggota MWA akan melaksanakan tugas dengan mengikuti setiap perkembangan dan informasi, melaksanakan pengawasan, dan melaksanakan pertemuan rutin dalam rangka memberikan pertimbangan dan persetujuan kegiatan MCA-Indonesia selama diperlukan;
c. Anggota MWA harus melaksanakan penilaiannya secara obyektif dan independen dan melaksanakan kewajibannya yang mencerminkan kepentingan terbaik dari Program Compact dan dari MCA-Indonesia. 6. Keanggotaan MWA. a.
MWA terdiri atas 7 (tujuh) anggota pemilik suara, dan 2 (dua) anggota bukan pemilik suara. 1) Anggota pemilik suara berasal dari Perwakilan Pemerintah dan Perwakilan Non Pemerintah: (a) Perwakilan Pemerintah
(1) dua orang perwakilan Kementerian Perencanaan; (2) satu orang perwakilan Kementerian Keuangan; (3) satu orang perwakilan Kementerian Dalam Negeri. (b) Perwakilan Non Pemerintah (1) satu orang perwakilan organisasi masyarakat sipil; (2) satu orang perwakilan sektor swasta; (3) satu orang perwakilan dari akademisi 2) Anggota Bukan Pemilik Suara (a) Direktur Eksekutif; (b) Perwakilan MCC.
11
3) Anggota Bukan Pemilik Suara mempunyai hak untuk menghadiri dan mengikuti semua pertemuan MWA dan menerima semua surat-menyurat dan dokumentasi yang disampaikan kepada MWA. 4) Direktur Eksekutif dikecualikan dari ketentuan di atas dalam hal pertemuan dan surat menyurat tersebut berkaitan dengan pembahasan kinerjanya. 7. Anggota Pengganti
C.
a.
anggota pengganti adalah pihak yang ditunjuk Anggota Pemilik Suara dalam hal anggota tersebut berhalangan hadir dalam suatu pertemuan;
b.
setiap Anggota Pemilik Suara memiliki masing-masing satu orang anggota pengganti yang diusulkan pada pertemuan MWA yang agendanya membahas mengenai penetapan anggota pengganti, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua MWA;
c.
anggota pengganti dari Perwakilan Pemerintah paling kurang merupakan pejabat yang eselonisasinya satu tingkat dibawah eselonisasi anggota pemilik suara yang digantikan;
d.
Anggota pengganti dari Perwakilan Non Pemerintah diusulkan oleh Perwakilan Non Pemerintah, dan disepakati oleh seluruh anggota MWA dalam pertemuan yang agendanya membahas mengenai penetapan anggota pengganti.
Seleksi, Pengangkatan, dan Masa Jabatan
1.
Anggota Perwakilan Pemerintah dipilih oleh pimpinan Kementerian yang bersangkutan.
2.
Anggota Perwakilan Pemerintah memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama dan mengikat Kementerian yang ia wakili.
3.
Ketua MWA merangkap anggota, paling kurang merupakan Pejabat Eselon I di Kementerian PPN/Bappenas
4.
Anggota Perwakilan Pemerintah paling kurang merupakan Pejabat Eselon I
5.
Setiap anggota Perwakilan Pemerintah menjabat dalam kapasitanya sebagai pejabat Pemerintah dan bukan dalam kapasitas pribadinya (ex officio).
6.
Jika seorang yang menjabat sebagai anggota Perwakilan Pemerintah mengundurkan diri atau diberhentikan dari lembaga Pemerintah tersebut, maka jabatan orang tersebut di MWA akan diambil alih oleh pejabat yang menggantikan dalam kapasitas Pemerintah tersebut.
7.
Perwakilan Non Pemerintah harus diseleksi melalui proses yang transparan, obyektif, tidak diskriminatif dan akuntabel dan disetujui oleh MCC. Pemilihan perwakilan dilaksanakan oleh masing-masing organisasi tersebut.
8.
Masa jabatan Perwakilan Non Pemerintah adalah 18 (delapan belas) bulan, dimana masa jabatan tersebut dapat diperpanjang kembali selama 18 (delapan belas) bulan.
9.
Perpanjangan masa jabatan bagi Perwakilan Non Pemerintah ditentukan oleh MWA dengan persetujuan MCC.
10. Dalam hal terjadi kekosongan dari satu atau lebih Perwakilan Non Pemerintah, dilakukan kembali pemilihan sebagaimana diatur pada angka 7.
12
D.
Kompensasi/Penggantian. 1.
Anggota MWA tidak berhak menerima remunerasi dari Dana MCC dalam melaksanakan tugas MWA;
2.
Anggota MWA hanya berhak mendapatkan penggantian atas biaya dalam jumlah wajar yang timbul dari kehadirannya pada pertemuan berkala atau khusus atau biaya perjalanan resmi untuk kepentingan MCA-Indonesia; Ketentuan pemberian penggantian biaya bagi Anggota MWA adalah sebagai berikut:
E.
a.
sesuai dengan Compact dan rincian anggaran Program Compact;
b.
dibuat atas dasar persetujuan terlebih dahulu dari MCC;
c.
sesuai dengan Cost Principles for Government Affiliates Involved in Compact Implementation, yang dapat dilihat pada situs web MCC; dan
3.
Perwakilan Pemerintah dilarang untuk menerima remunerasi dari Pemerintah atau dari sumber manapun sebagai MWA kinerjanya dalam melaksanakan tugas-tugas nya sebagai Anggota MWA.
4.
Berdasarkan PIA, maka Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi dan tidak menuntut setiap Anggota MWA, dengan ketentuan Pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk memberi ganti rugi kepada setiap anggota jika dan dalam hal tuntutan ganti rugi, kerugian, tindakan, utang, biaya, kerusakan atau pengeluaran yang disebabkan oleh penipuan, kelalaian, atau kelakuan bersalah dari anggota tersebut.
Ketua Majelis Wali Amanat 1.
Ketua MWA (Ketua) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan, yang merupakan jabatan yang bersifat tetap.
2.
Ketua sekaligus merangkap jabatan sebagai KPA, dan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan hubungan kerja antara Unit Pendukung KPA dan Unit Pelaksana Program untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program Compact.
3.
Ketua bertanggung jawab untuk :
4.
a.
menyatakan bahwa semua dokumen dan laporan yang disampaikan kepada MCC oleh MWA telah sesuai dengan Pedoman Tata Kelola atau Compact serta telah disetujui oleh MWA; dan
b.
menyatakan bahwa yang disampaikan tersebut adalah benar, akurat dan lengkap.
Ketua bertugas untuk: a.
memfasilitasi proses pengambilan keputusan MWA;
b.
menandatangani seluruh keputusan MWA; dan
c.
menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Program dan pengelolaan dana MCAIndonesia kepada Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
13
F.
Sekretaris Majelis Wali Amanat 1. Sekretaris MWA (Sekretaris) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan, yang merupakan suatu jabatan yang bersifat tetap. 2. Sekretaris bertanggung jawab untuk : a.
mengelola dokumen dan catatan MCA-Indonesia di kantor MCA-Indonesia;
b.
menyampaikan pemberitahuan/undangan pertemuan MWA;
c.
menyiapkan, menghadiri dan menyimpan notulensi pertemuan MWA;
d.
menandatangani semua dokumen yang memerlukan tanda tangan Sekretaris;
e.
memberi kesaksian tentang keabsahan setiap dokumen yang dibuat MCA-Indonesia;
f.
menyiapkan bahan-bahan penunjang untuk pengambilan keputusan MWA;
g.
mengkoordinasi persiapan penyusunan laporan MWA dan melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya yang dianggap perlu dan layak.
3. Sekretaris akan menyiapkan notulensi yang setidaknya memuat agenda dan informasi mengenai waktu pemberitahuan/ undangan disampaikan kepada para Anggota MWA, daftar anggota yang hadir dan tidak hadir, serta ringkasan pembahasan butir-butir agenda dan keputusan yang diambil oleh MWA. 4. Keputusan dari setiap pertemuan MWA dipublikasikan pada situs web MCA-Indonesia dalam waktu dua minggu sebelum pertemuan MWA berikutnya dilaksanakan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Bab VII huruf C angka 3. 5. Notulensi dibuat dan dipublikasikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 6. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dapat dibantu oleh Direktur pada Unit Pelaksana Program yang tugas fungsinya di bidang hukum dan perjanjian; 7. Direktur sebagaimana dimaksud pada angka 6, bertugas membantu Sekretaris dalam mempersiapkan dan mengkoordinasikan seluruh dokumen yang terkait dalam ruang lingkup tugas-tugas Sekretaris. G.
Pertemuan dan Pengambilan Keputusan 1.
MWA akan menyelenggarakan pertemuan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibankewajibannya dan untuk memastikan pelaksanaan Compact secara efektif pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dari waktu ke waktu oleh MWA.
2.
MWA paling kurang akan melaksanakan pertemuan rutin setiap tiga bulan.
3.
Setiap pertemuan MWA harus memenuhi persyaratan minimum tertentu agar dapat dinyatakan sah sehingga tindakan yang diambil oleh MWA menjadi sah dan efektif.
4.
Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada angka 3, mencakup hal sebagai berikut: a.
Pemberitahuan 1) Setiap Anggota MWA akan mendapatkan pemberitahuan pada saat akan dilaksanakan pertemuan.
14
2) Pemberitahuan untuk pertemuan rutin disampaikan kepada setiap Anggota MWA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan. 3) Pemberitahuan untuk pertemuan khusus disampaikan kepada setiap Anggota MWA selambat-lambatnya 48 (empat puluh delapan) jam sebelum pelaksanaan. 4) Ketentuan mengenai Pemberitahuan/undangan adalah sebagai berikut: a.
disampaikan kepada seluruh Anggota MWA, baik anggota pemilik suara maupun bukan pemilik suara;
b.
memuat rincian tanggal, waktu dan tempat pertemuan; dan
c.
memuat agenda pertemuan, serta salinan dokumen yang sekiranya diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam pertemuan tersebut.
5) Dengan mengesampingkan ketentuan di atas, (i) setiap anggota MWA, dapat mengesampingkan secara tertulis persyaratan, untuk menerima pemberitahuan, sehubungan dengan setiap adanya pertemuan, dan (ii) kehadiran anggota MWA pada setiap pertemuan tersebut, merupakan suatu pengesampingan atas persyaratan untuk menerima pemberitahuan tersebut. Pertemuan MWA yang sah, tidak dapat diselenggarakan, kecuali masing-masing anggota MWA menerima pemberitahuan (atau mengesampingkan, atau dianggap telah mengesampingkan pemberitahuan) atas adanya pertemuan tersebut. b.
Kuorum. 1) Kuorum untuk setiap pertemuan MWA adalah, jika dihadiri oleh 4 (empat) Anggota Pemilik Suara yang terdiri atas: a) dua Perwakilan Pemerintah; b) satu Perwakilan Non Pemerintah; dan c) satu Perwakilan Pemerintah atau Non-Pemerintah. 2) Para Anggota Pemilik Suara yang berhalangan hadir diwakili oleh anggota pengganti sebagaimana diatur dalam Bab III B angka 7. 3) Apabila kuorum tidak terpenuhi, maka pertemuan ditunda sampai dengan dipenuhinya kuorum dalam pertemuan tersebut.
c.
Pemungutan Suara 1) Kecuali dinyatakan seperti pada ayat (2) tersebut di bawah dan pada Bab VI, keputusan MWA diambil oleh mayoritas Anggota Pemilik Suara yang hadir pada pertemuan yang memenuhi kuorum. 2) Keputusan untuk melepaskan, seluruh atau sebagian, melikuidasi, membubarkan, menutup, reorganisasi atau menyebabkan perubahan besar pada MCA-Indonesia harus disepakati oleh 75% (tujuhpuluh lima persen) dari anggota pemilik suara yang hadir pada pertemuan yang telah memenuhi kuorum. 3) Seorang pemilik suara memiliki satu suara. 4) Dalam hal terjadi jumlah suara yang sama, maka Ketua yang memimpin pertemuan berhak memberi suara yang menentukan pengambilan keputusan tersebut. 5) Setiap keputusan, pemilihan, pengangkatan atau tindakan MWA, baik secara khusus ditentukan di dalam Pedoman Tata Kelola ini ataupun tidak, dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Bab III huruf G angka 4.
15
d.
Keputusan Tanpa Pertemuan. Keputusan penting dapat diambil oleh MWA tanpa melalui pertemuan, dengan ketentuan: 1) konsep tertulis keputusan/agenda diedarkan kepada seluruh Anggota MWA; dan 2) paling kurang empat Anggota Pemilik Suara menyetujui secara tertulis konsep putusan/agenda yang akan diputuskan tersebut, dengan komposisi suara yang setuju adalah paling kurang satu suara dari Perwakilan Pemerintah, dan paling sedikit satu suara berasal dari Perwakilan Non Pemerintah.
e.
Pertemuan Melalui Konferensi Telepon 1) Anggota MWA dapat berpartisipasi dalam suatu pertemuan melalui konferensi telepon atau dengan peralatan komunikasi sejenis yang memungkinkan seluruh anggota yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut dapat mendengar dan berbicara satu sama lain. 2) Partisipasi dalam pertemuan MWA sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) dianggap hadir pada pertemuan. 3) Ketua akan memimpin setiap pertemuan MWA, dan dalam hal Ketua berhalangan hadir, pertemuan akan dipimpin oleh Sekretaris MWA. 4) Ketua akan memfasilitasi proses pengambilan keputusan atas suatu agenda tertentu dan memfasilitasi pengambilan tindakan/ keputusan MWA untuk menyetujui, tidak menyetujui atau menunda keputusannya mengenai agenda atau dokumen tertentu. 5) MWA akan menjamin bahwa MCA-Indonesia tidak akan mengambil tindakan apapun tanpa persetujuan MCC sesuai dengan Compact, PIA, Dokumen Rencana Implementasi, dan perjanjian tambahan lainnya, atau Pedoman Program dimana setiap kasus harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari MCC (secara tertulis kecuali ditetapkan lain).
5.
Wakil MCC
a. MCC Resident Country Director untuk Indonesia (Wakil MCC), atau orang lain orang yang diangkat MCC untuk mewakili MCC dalam MWA, harus berpartisipasi pada setiap pertemuan MWA.
b. Wakil MCC berhak menghadiri seluruh pertemuan MWA, berpartisipasi dalam pembahasan-pembahasan MWA, dan menyetujui serta meninjau seluruh surat menyurat dan dokumentasi yang disampaikan kepada MWA.
c. Wakil MCC mewakili kepentingan MCC yang menyangkut pelaksanaan, kepatuhan terhadap Compact, dan tidak memiliki tanggung jawab fidusia (fiduciary duty) kepada MCA-Indonesia.
BAB IV UNIT PELAKSANA PROGRAM A. Peran dan Tugas Unit Pelaksana Program 1.
Unit Pelaksana Program mempunyai tugas utama (tunduk pada arahan dan hasil pengawasan MWA dan pada semua persetujuan terkait atau hak-hak dari MCC) untuk pelaksanaan
16
pengelolaan Program Compact, termasuk peran-peran dan tugas yang secara khusus ditetapkan dalam PIA. 2.
Secara khusus, tugas-tugas dari Unit Pelaksana Program adalah:
a. pengelolaan dan pengurusan administrasi keuangan, pengadaan barang/jasa, pemantauan dan evaluasi, akuntabilitas fiskal , rencana pekerjaan, audit dan personalia;
b. pengelolaan pembukuan (accounting records) Program Compact dan semua Proyeknya; c. penyiapan, penilaian dan penyerahan semua laporan menyangkut keuangan, akuntansi, audit, pemantauan dan evaluasi, pengadaan dan kinerja MCA-Indonesia dan Program Compact, termasuk semua laporan kepatuhan yang dipersyaratkan oleh Compact, PIA dan peraturan perundang-undangan, dan lain-lain laporan serupa dan dokumen sebagaimana dapat dipersyaratkan oleh MWA, termasuk laporan pelaksanaan Program dan laporan realisasi keuangan yang dikeluarkan setiap triwulan (laporan realisasi penyerapan) yang akan disampaikan kepada MWA.
d. pengkoordinasian pelaksanaan Program Compact dan Proyek-Proyeknya agar konsisten dengan Compact, PIA, dan seluruh Supplemental Agreements;
e. pengelolaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian semua komponen dari rencana pemantauan dan evaluasi;
f.
penyiapan dan pengelolaan semua Permintaan Pembayaran (sebagaimana didefinisikan di dalam PIA) untuk disampaikan kepada MCC;
g. pengawasan dan pengelolaan rutin seluruh pengadaan dan semua kegiatan yang terkait dengan pengadaan sesuai dengan MCC Procurement Guideline sebagaimana dipersyaratkan oleh Compact dan oleh PIA, termasuk mengkoordinasikan dan mengelola Procurement Agent;
h. penyiapan dan penyerahan semua dokumentasi terkait pengecualian pajak dari Dana MCC sebagaimana dipersyaratkan dalam Bagian 2.8 dari Compact, berkoordinasi dengan Unit Pendukung KPA;
i.
pengadaan sistem manajemen informasi agar dapat menelusuri secara sistematis semua pelaksanaan program dan keuangan dari dan penerapan berdasarkan Compact, termasuk untuk masing-masing Proyek;
j.
pengelolaan administrasi situs web MCA-Indonesia untuk mengunggah informasi terkini tentang kegiatan-kegiatan Compact, laporan Rencana Pemantauan dan Evaluasi, laporan keuangan dan tentang semua pengadaan yang terkait dengan Compact;
k. pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan berbagai kebijakan dan prosedur yang diperlukan, untuk memfasilitasi pelaksanaan Compact secara efektif dan mungkin dibutuhkan, sehubungan dengan setiap Supplemental Agreements, dan kebijakan lainnya, prosedur atau kegiatan yang diperlukan oleh MWA dalam rangka melaksanakan Compact;
l.
penyiapan masukan dan rekomendasi tertulis kepada MWA menyangkut hal-hal yang memerlukan keputusan/arahan MWA;
m. penyiapan dan penyerahan kepada MWA semua perjanjian terkait, dokumen ataupun tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan, bersama-sama dengan rekomendasi tertulis kepada MWA tentang bagaimana langkah-langkah selanjutnya atas perjanjianperjanjian, dokumen-dokumen ataupun tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mendukung rekomendasi tersebut.
17
n. penyiapan dan penyerahan kepada MWA laporan-laporan, dokumen, perjanjian atau tindakan lain yang dipersyaratkan Compact, PIA atau Supplemental Agreements lainnya, atau sebagaimana ditunjuk atau diminta oleh MWA sewaktu-waktu, bersamaan dengan rekomendasi tertulis kepada MWA tentang bagaimana menindaklanjutinya;
o. melaporkan dan melaksanakan pertemuan dengan Kelompok Pemangku Kepentingan sekurang-kurangnya setiap tiga bulan mengenai kemajuan pelaksanaan Program Compact;
p. pengelolaan dan pengkoordinasian dana Program Compact yang dikelola Pengelola Dana Amanat yang terdapat dalam Permited Account;
q. membantu Unit Pendukung KPA dalam mempersiapkan pengesahan dokumen realisasi penerimaan dan pengeluaran MCA-Indonesia, serta laporan keuangan pencairan dana MCA-Indonesia (financial report of MCA-Indonesia expenditure funds);
r.
memberikan bantuan teknis kepada Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
s.
melaksanakan tugas lain dalam ruang lingkup pelaksanaan Program Compact yang diminta oleh MWA, dan tugas-tugas lain sesuai Compact, PIA, atau perjanjian tambahan lainnya.
3.
Seluruh rencana, laporan, dan dokumen lain yang disampaikan kepada MWA dari MCAIndonesia akan disampaikan oleh Unit Pelaksana Program kepada MCC.
4.
Setiap anggota Unit Pelaksana Program wajib melaksanakan seluruh tugasnya semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi MCA-Indonesia, Program Compact, tujuan Compact dan tujuan kegiatan;
5.
Setiap anggota Unit Pelaksana Program tidak diperbolehkan melakukan tindakan apapun yang bertentangan dengan kepentingan sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 di atas, atau melakukan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan manfaat pribadi atau melakukan tindakan menimbulkan konflik kepentingan.
B. Komposisi 1.
Komposisi Unit Pelaksana Program antara lain akan terdiri dari jabatan-jabatan (Pejabat) sebagai berikut: a.
Direktur Eksekutif;
b.
Asisten Direktur Eksekutif;
c.
Direktur Keuangan;
d.
Direktur Hukum dan Perjanjian/Direktur yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang hukum;
e.
Direktur Pengadaan/Direktur yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang pengadaan;
f.
Direktur Penelitian Sosial dan Lingkungan Hidup;
g.
Direktur Monitoring dan Evaluasi;
h.
Direktur Bidang Green Prosperity;
i.
Direktur Bidang Pemberdayaan Kesehatan dan Nutrisi Masyarakat;
j.
Direktur Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
18
k.
Personil Inti lain yang dapat disepakati oleh Pemerintah dan MCC.
2.
Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh Asisten Direktur Eksekutif akan mengelola kegiatan MCA-Indonesia sehari-hari.
3.
Direktur Eksekutif menandatangani kontrak atas nama MCA-Indonesia bersama dengan PPK.
4.
Direktur Eksekutif melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada Bab III huruf B 3. huruf f;
5.
Dalam hal dipersyaratkan dalam Compact, perjanjian tambahan lainnya atau Pedoman Program maka penandatanganan kontrak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari MWA dan MCC;
6.
Unit Pelaksana Program dimungkinkan mendapatkan delegasi kewenangan dari MWA melalui Surat Keputusan MWA, untuk menyetujui dokumen sebagaimana dimaksud pada Bab III huruf B 3. huruf f.
7.
Dalam hal Unit Pelaksana Program mendapatkan delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 6, seluruh salinan dokumen yang telah mendapat persetujuan harus disampaikan kepada MWA dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak memperoleh diberikannya persetujuan.
8.
Pejabat akan didukung oleh staf administrasi dan staf lain yang diperlukan, sesuai dengan rencana kepegawaian yang disepakati oleh MCC dan sesuai dengan Rencana Keuangan Detail.
C. Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian 1.
Direktur Eksekutif akan dipilih dan dipekerjakan dengan persetujuan MCC, melalui keputusan MWA setelah melalui proses seleksi yang terbuka dan kompetitif.
2.
Pejabat selain Direktur Eksekutif akan ditunjuk dan dipekerjakan, dengan persetujuan MCC, oleh Direktur Eksekutif setelah melalui proses seleksi yang terbuka dan kompetitif.
3.
Staf non-Pejabat Satuan Pelaksana Program diseleksi dan dipekerjakan oleh Direktur Eksekutif setelah dilaksanakan proses seleksi yang terbuka dan kompetitif.
4.
MCA-Indonesia hanya akan mempekerjakan staf yang memenuhi syarat dan berpengalaman untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Compact, PIA dan perjanjian tambahan lainnya.
5.
MCA-Indonesia bertanggung jawab dan akan mengambil segala tindakan yang diperlukan terhadap kesalahan atau kegagalan dari staf yang dipekerjakan MCA-Indonesia, baik Pejabat maupun non-Pejabat.
6.
Ketentuan kepegawaian bagi Pejabat dan profesional lainnya akan diatur dalam perjanjian jasa profesional (professional service agreement), yang disetujui MCC, yang akan dibuat antara MCA-Indonesia dan masing-masing calon profesional, dengan ketentuan, bahwa setiap Pejabat dapat diputus hubungan kerjanya oleh Direktur Eksekutif.
7.
MCC secara langsung ataupun tidak langsung tidak akan bertanggung jawab terhadap perjanjian atau pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8.
Pengangkatan dan pemecatan setiap Pejabat serta ketentuan dalam setiap perjanjian jasa profesional (professional service agreement), harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan MCC.
19
9.
Direktur Eksekutif, Pejabat dan profesional lainnya dari Unit Pelaksana Program merupakan warga Negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia.
10. Mereka sebagaimana dimaksud pada angka 9, tidak akan dianggap sebagai pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pegawai negeri sipil. D. Remunerasi 1. Gaji atau segala bentuk remunerasi lainnya untuk setiap anggota dari Unit Pelaksana Program, termasuk staf pendukungnya, harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh MWA. 2. Gaji dan segala bentuk remunerasi sebagaimana disebut pada angka 1, harus disetujui terlebih dahulu oleh MCC dan sesuai dengan Detailed Financial Plan dan standar-standar yang dimuat dalam Cost Principles for Government Affiliates Involved in Compact Implementation, yang dapat diperoleh di situs MCC. E. Direktur Eksekutif 1.
Direktur Eksekutif bertanggung jawab, terhadap setiap kontrak yang dibuat MCA-Indonesia terkait dengan pengadaan barang dan/atau jasa, untuk persiapan, pelaksanaan dan persyaratan sertifikasi/pernyataan kepada PPK yang menyatakan bahwa proses pengadaan yang akan diakhiri dengan kontrak telah dilaksanakan sesuai dengan Program Guidelines dan telah tersedia dana untuk pengadaan barang dan/atau jasa tersebut.
2.
Sertifikasi/pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka1, akan dibuat oleh Direktur Eksekutif sesuai dengan bentuk yang ditentukan dalam keputusan KPA, dengan pengertian bahwa PPK dapat memberikan persetujuannya berdasarkan sertifikasi/pernyataan tersebut.
3.
Direktur Eksekutif wajib menyampaikan bukti-bukti pembayaran terhadap setiap pelaksanaan pekerjaan kepada PPK. BAB V KELOMPOK PEMANGKU KEPENTINGAN
A. Peran Kelompok Pemangku Kepentingan 1.
Kelompok Pemangku Kepentingan akan dibentuk dengan persetujuan MCC, untuk mewakili masing-masing konstituen pada tiap-tiap kegiatan.
2.
MCA-Indonesia akan memanfaatkan Kelompok Pemangku Kepentingan dalam rangka proses konsultasi selama pelaksanaan Compact.
3.
Kelompok Pemangku Kepentingan dibentuk dengan tujuan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok konstituen tentang pelaksanaan Program Compact dan untuk memberi nasehat dan masukan kepada MCA-Indonesia terkait dengan Program Compact, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi.
4.
Untuk mencapai tujuan tersebut maka: a.
Project Directors MCA-Indonesia, akan memberikan berbagai hal yang terkait dengan Program kepada masing-masing Kelompok Pemangku Kepentingan dan melaporkan
20
kembali kepada MWA mengenai nasehat yang telah diberikan, dan menjaga interaksi secara rutin dan periodik antara MCA-Indonesia dan para Kelompok Pemangku Kepentingan; dan b.
Kelompok Pemangku Kepentingan akan: (1) berhubungan dengan berbagai konstituen dan semua pihak sebagai penerima manfaat dari pelaksanaan Program Compact; dan (2) memberikan nasehat, bimbingan dan rekomendasi kepada MCA-Indonesia terkait dengan pelaksanaan Program Compact.
5.
Atas permintaan MWA, maka Kelompok Pemangku Kepentingan bertanggung jawab untuk menilai berbagai laporan, perjanjian dan dokumen, termasuk Dokumen Rencana Pelaksanaan, dan Rencana Pemantauan dan Evaluasi, dan memberikan berbagai rekomendasi kepada MWA mengenai pelaksanaan Program Compact.
6.
Dengan kewenangannya, MWA akan memilih dokumen, perjanjian dan laporan yang akan disampaikan kepada Kelompok Pemangku Kepentingan untuk dinilai.
7.
MWA dapat menentukan perlakuan khusus terhadap dokumen yang akan dinilai yang pada umumnya mencakup semua dokumen, perjanjian, dan laporan, yang dikecualikan bagi Kelompok Pemangku Kepentingan yang telah menghambat pelaksanaan Program Compact atau yang telah melanggar aturan kerahasiaan.
8.
Para anggota Kelompok Pemangku Kepentingan mempunyai kesempatan untuk menyampaikan seluruh pandangannya dan rekomendasinya kepada Unit Pelaksana Program dan kepada MWA.
9.
Para anggota Kelompok Pemangku Kepentingan dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang mereka wakili untuk memberikan tanggapan atau saran mereka tentang Program Compact.
10. Unit Pelaksana Program dapat menyusun pedoman pengoperasian yang mengatur mengenai ukuran, komposisi dan cara seleksi anggota Kelompok Pemangku Kepentingan. 11. Unit Pelaksana Program akan mempertimbangkan rasio yang wajar atas perwakilan gender dan kepentingan khusus dan keahlian sehubungan dengan pelaksanaan Program Compact ketika menentukan komposisi Kelompok Pemangku Kepentingan. 12. Anggota Kelompok Pemangku Kepentingan akan diseleksi dan kekosongan jabatan akan diisi sesuai dengan cara dan kriteria dalam pedoman operasional yang disusun oleh Unit Pelaksana Program. 13. Pedoman juga akan mengatur mengenai proses pertemuan kelompok-kelompok tersebut. 14. MWA dan MCC menyetujui Pedoman yang disusun oleh Unit Pelaksana Program. 15. Pedoman sebagaimana dimaksud di atas dapat diperbarui sebagaimana diperlukan setelah konsultasi dengan Kelompok Pemangku Kepentingan, untuk memastikan, antara lain, suatu cross-section yang mewakili kehendak para penerima manfaat. B. Kompensasi 1. Para anggota Kelompok Pemangku Kepentingan tidak berhak untuk menerima remunerasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai anggota. 2. Para anggota Kelompok Pemangku Kepentingan berhak mendapat penggantian untuk berbagai pengeluaran wajar yang timbul dari kehadiran mereka dalam pertemuan yang telah
21
dianggarkan dan disetujui oleh MWA, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari MCC. BAB VI UNIT PENDUKUNG KPA 1.
Peran Unit Pendukung KPA Unit Pendukung KPA berkewajiban untuk mengelola Dana Rupiah Murni yang terkait dengan mekanisme penggantian pajak dan biaya operasi Unit Pendukung KPA sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation.
2.
Unit Pendukung KPA terdiri atas: a. Koordinator Unit Pendukung KPA; b. PPK; c. PPSPM; dan d. Bendahara;
3.
Para anggota Unit Pendukung KPA tidak mempunyai hak untuk memberikan persetujuan selain sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.05/2012 dan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 2 tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2012.
4.
Tugas-tugas khusus dari Unit Pendukung KPA ditetapkan dalam Keputusan KPA (Keputusan KPA diperlakukan sebagai Dokumen Pengaturan), termasuk untuk mempersiapkan, menilai dan menyampaikan: a.
laporan pelaksanaan Program dan laporan realisasi anggaran triwulanan yang disampaikan kepada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh individu dari Unit Pelaksana Program Kementerian Perencanaan dan pemerintah daerah terkait; dan
b.
laporan perkembangan pelaksanaan kinerja setahun mengenai pengelolaan Program yang disampaikan kepada Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan MCC;
5.
Unit Pendukung KPA dikelola oleh Koordinator Unit Pendukung KPA.
6.
Koordinator Unit Pendukung KPA didukung oleh staf administrasi dan/atau staf lain yang diperlukan.
7.
KPA bertanggung jawab atas kinerja dari semua tugas sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan pengangkatan KPA, termasuk dan tidak terbatas pada tugas-tugas dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation.
8.
Tugas masing-masing Unit Pendukung KPA adalah sebagai berikut: a.
Koordinator Unit Pendukung KPA 1)
membantu KPA mengkoordinasikan pelaksanaan tugas PPK, PPSPM, Bendahara;
2)
membantu KPA dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif; dan
22
3)
b.
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh KPA.
PPK 1)
PPK berwenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dari APBN.
2)
Dalam melaksanakan kewenangannya terkait dengan Dana Rupiah Murni, PPK memiliki fungsi sebagai berikut: a)
mempersiapkan suatu rencana pelaksanaan yang terkait dengan pelaksanaan dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan barang/jasa;
b) menerbitkan surat penunjukan kepada penyedia barang dan jasa; c)
menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan penyedia barang/jasa;
d) Melaksanakan kegiatan secara swakelola. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh MCA-Indonesia sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. e)
melaporkan perjanjian yang dibuat dengan penyedia barang/jasa kepada Kementerian Keuangan;
f)
mengelola pelaksanaan perjanjian-perjanjian dengan penyedia barang/jasa;
g) melakukan pemeriksaan Pemerintah;
dan
menandatangani
bukti
penagihan
kepada
h) mempersiapkan dan menandatangani surat permintaan pembayaran atau surat lain yang setara; i)
berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Program untuk melaporkan kepada KPA tentang pelaksanaan dan/atau penyelesaian dari pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa;
j)
menyampaikan laporan hasil dari seluruh pengadaan barang/jasa kepada KPA; dan
k) menyimpan dan memelihara semua dokumen dan catatan terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
c.
3)
PPK bersama Direktur Eksekutif akan menandatangani semua perjanjian dengan para penyedia barang/jasa yang berasal dari Dana Hibah MCC.
4)
Tanda tangan PPK hanya akan didasarkan atas sertifikasi/pernyataan Direktur Ekskutif sebagaimana format yang dikeluarkan oleh Keputusan KPA. Selanjutnya, PPK tidak akan mengelola perjanjian-perjanjian dengan penyedia barang dan jasa yang berasal dari Dana MCC.
5)
PPK dapat dibantu oleh seorang atau lebih anggota staf yang mempunyai keahlian dalam bidang pengadaan barang/jasa dan bidang pengelolaan keuangan.
6)
KPA wajib mendelegasikan tugas-tugas dan wewenang tertentu dari PPK kepada Unit Pelaksana Program.
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 1) Terkait dengan Dana Rupiah Murni, PPSPM berwewenang:
23
a)
melakukan evaluasi atas setiap permintaan pembayaran dari PPK terkait dengan pengeluaran atas kegiatan Program Compact yang dananya bersumber dari Dana Rupiah Murni;
b) mengeluarkan perintah pembayaran bagi pengeluaran untuk kegiatan Program Compact yang dananya bersumber dari Dana Rupiah Murni; dan c)
berwenang mengeluarkan surat permintaan pengesahan Hibah Langsung untuk dana Hibah MCC.
2) PPSPM dapat dibantu oleh satu atau lebih staf yang mempunyai keahlian di bidang pengelolaan keuangan d.
Bendahara Pengeluaran 1)
Bendahara Pengeluaran bertugas menerima, memelihara, mengadministrasikan, membayar/menyimpan dan melaporkan dana yang berada di bawah pengelolaannya yang berasal dari Dana Rupiah Murni.
2)
Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh satu atau lebih staf yang mempunyai keahlian dalam bidang pengelolaan keuangan BAB VII KEBIJAKAN MCA-INDONESIA
A. Kebijakan Terkait Konflik Kepentingan 1.
MCA-Indonesia akan mengembangkan kebijakan tentang konflik kepentingan.
2.
Kebijakan tentang konflik kepentingan dimaksudkan untuk menjamin bahwa tak seorangpun dari para direktur, pejabat, profesional, sub-kontraktor, badan yang terafiliasi, agen, penasehat/konsultan atau perwakilan MCA-Indonesia akan mengikuti seleksi, memenangkan atau menjalankan kontrak, hibah sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf C angka 3.f dan g, atau manfaat lain, atau transaksi yang dibiayai secara keseluruhan atau sebagian baik langsung maupun tidak langsung dari Dana MCC
3.
Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam hal: a. badan/entitas, perorangan, anggota keluarga terdekat atau mitra usahanya, atau organisasi dikuasai atau yang secara substansial terlibat dari seseorang atau entitas, memiliki kepentingan finansial; atau b. orang tersebut sedang bernegosiasi atau merencanakan pertemuan tentang kemungkinan mendapat pekerjaan jasa profesional, kecuali orang atau badan tersebut telah terlebih dahulu menyatakan secara tertulis kepada MCA-Indonesia dan MCC bahwa ada konflik kepentingan, dan setelah pernyataan tersebut, MCA-Indonesia dan MCC sepakat secara tertulis untuk melanjutkannya proses walaupun adanya konflik kepentingan.
4.
Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, adalah mereka yang memiliki hubungan darah secara horizontal dan vertikal sampai dengan tiga tingkatan atau memiliki hubungan perkawinan atau mereka yang berada di bawah pengampuannya
5.
Para direktur, pejabat, profesional, kontraktor, sub-kontraktor, afiliasi, agen, penasehat/konsultan dan wakil dari MCA-Indonesia tidak diperkenankan, (i) terlibat dalam seleksi, memenangkan dan melaksanakan kontrak, hibah sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf C angka 3.f dan g, atau transaksi manapun yang dibiayai secara keseluruhan atau
24
sebagian, baik langsung atau tidak langsung oleh Dana MCC, dan (ii) melamar, menerima atau menawarkan kepada pihak ketiga, atau mengupayakan, atau menjanjikan secara langsung maupun tidak langsung untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, atau badan, suatu hadiah, gratifikasi, manfaat, kecuali hal-hal dengan nilai de minimus atau yang konsisten dengan pedoman yang dikeluarkan MCC dari waktu ke waktu. 6.
MCA-Indonesia akan menjamin bahwa tak seorang atau badan yang terlibat dalam seleksi, memenangkan, administrasi, atau melaksanakan kontrak, hibah sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf C angka 3.f dan g, atau manfaat lain, hibah manapun, atau transaksi manapun yang dibiayai secara keseluruhan atau sebagian baik langsung atau tidak langsung dari Dana MCC, akan melamar, menerima atau menawarkan kepada pihak ketiga atau mengupayakan atau dijanjikan secara langsung maupun tidak langsung untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, atau badan, suatu hadiah, gratifikasi, manfaat, kecuali hal-hal dengan nilai de minimus atau yang konsisten dengan pedoman yang dikeluarkan MCC dari waktu ke waktu.
7.
Tak seorangpun dari para direktur, pejabat, profesional, kontraktor, sub-kontraktor, afiliasi, agen, penasehat/konsultan, dan representasi aktif MCA-Indonesia dalam Program Compact, akan melakukan kegiatan atau menampilkan seakan-akan sebagai suatu konflik kepentingan.
8.
Kecuali untuk Wakil MCC di MWA, semua Anggota MWA, Pejabat, profesional dan agen dari MCA-Indonesia akan menjalankan tugas dengan loyalitas tinggi kepada MCA-Indonesia ketika membuat keputusan yang mempengaruhi atau terkait dengan MCA-Indonesia.
9.
MWA akan merumuskan dan memberlakukan kebijakan konflik kepentingan, dengan persetujuan MCC, untuk melindungi dan memelihara integritas dari proses pengambilan keputusan internal MCA-Indonesia dan untuk mencegah adanya kepentingan perorangan dari orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut, untuk mengkompromikan kinerjanya pada MCA-Indonesia.
10. Kebijakan konflik kepentingan akan mengatur, antara lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab V, huruf A, angka 1-3 dan akan mengharuskan semua Anggota MWA, Pejabat, profesional, anggota Kelompok Pemangku Kepentingan dan agen dari MCA-Indonesia untuk mengungkapkan adanya potensi konflik kepentingan sebelum memutuskan atau menangani suatu transaksi yang berpotensi mengandung konflik kepentingan. 11. Potensi konflik kepentingan mencakup tidak hanya berbagai situasi di mana seorang yang berhubungan dengan kebijakan tersebut terlibat, tetapi juga berbagai keputusan dimana anggota keluarga, para mitra usaha orang tersebut, badan/organisasi yang dikuasai atau orang yang secara signifikan terlibat dalam badan/organisasi tersebut baik langsung atau tidak langsung, atau dalam mana orang tersebut, nampak/terbukti memiliki kepentingan. 12. Jika orang tersebut mempunyai atau memperoleh kepentingan keuangan, secara langsung atau tidak langsung, dalam hal apapun dan hadir pada pertemuan MWA atau perundingan Unit Pelaksana Program, ketika hal tersebut merupakan subyek yang menjadi bahan pembahasan, maka yang bersangkutan harus segera setelah dimulainya pertemuan, mengungkapkan semua fakta material, dan tidak akan ikut serta dalam pertimbangan atau pembahasan dari hal tersebut atau memberikan suara pada isu apapun yang terkait dengan subyek bahasan tersebut. 13. Para Anggota MWA, Pejabat, profesional, anggota Kelompok Pemangku Kepentingan dan agen MCA-Indonesia harus patuh pada kebijakan konflik kepentingan yang akan ditetapkan oleh MWA, dan untuk para Pejabat dan profesional, kebijakan ini akan dilembagakan dalam perjanjian kerja (professional service agreement) yang dibuat antara MCA-Indonesia dan masing-masing profesional tersebut. 14. Kebijakan konflik kepentingan berlaku untuk para anggota dari Kelompok-Kelompok Pemangku Kepentingan jika orang-orang tersebut menghadiri dua atau lebih pertemuan dari Kelompok Pemangku Kepentingan yang sama.
25
B. Kebijakan Kerahasiaan 1.
Dengan memperhatikan ketentuan Bab V.A huruf d, semua dokumen, laporan, perkiraan biaya, data teknis dan informasi tentang Program Compact yang tidak dibuka untuk umum akan ditentukan oleh MWA, Unit Pelaksana Program dan Kelompok Pemangku Kepentingan, secara rahasia dengan cara yang layak dan sesuai dengan standar professional yang berlaku, kecuali semua dokumen, laporan, perkiraan biaya, data teknis dan informasi lain tersebut dapat disediakan oleh MCC kepada setiap profesional, kontraktor, agen, wakil dari MCC, inspektur jenderal Amerika Serikat, Kantor Akuntan Publik Amerika Serikat, atau pihak lain yang ditetapkan oleh MCC.
2.
MWA dan Unit Pelaksana Program akan memastikan bahwa hanya bagi mereka yang perlu mengetahui dan tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang sama, yang mempunyai akses pada setiap dan seluruh dokumen, laporan, perkiraan biaya, data teknis dan informasi lain yang diberikan kepada pihak tersebut atau sebaliknya, dihasilkan dalam hubungannya dengan Pedoman Tata Kelola maupun dengan Program Compact.
3.
Anggota MWA, Pejabat dan profesional, agen MCA-Indonesia dan anggota Kelompok Pemangku Kepentingan harus mematuhi kebijakan kerahasiaan yang sebagaimana diatur Bab V huruf A angka 8, atau dalam Kebijakan Kerahasiaan yang diberlakukan MWA, dan para Pejabat dan profesional, kebijakan ini akan dilembagakan sebagai referensi pada semua professional service agreement yang dibuat antara MCA-Indonesia dan masing-masing profesional.
C. Kebijakan Transparansi 1. Transparansi dan akuntabilitas dari Program Compact merupakan aspek yang sangat penting bagi MCC dan bagi semua penerima manfaat. 2. Transparansi sangat penting untuk mencapai akuntabilitas. 3. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan memenuhi persyaratan Compact dan PIA, MCA-Indonesia akan: a. membangun dan mengembangkan situs web MCA-Indonesia secara mutakhir, akurat, dan komprehesif. b. dokumen-dokumen penting dari Program Compact, termasuk Compact, keputusan pertemuan dan perjanjian lain yang disebutkan dalam Compact, PIA atau Pedoman Tata Kelola harus dapat diakses pada situs MCA-Indonesia; dan c. membangun email kotak saran sebagai sarana untuk menyampaikan tanggapan tertulis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan ide-ide, saran-saran atau memberikan masukan kepada MCA-Indonesia. D. Kebijakan Audit Audit kepada MCA-Indonesia akan dilakukan oleh auditor independen eksternal yang diangkat oleh MCA-Indonesia dan disetujui oleh MCC, dan sesuai dengan persyaratan Compact dan PIA.
26
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN 1.
Perubahan Pedoman Tata Kelola a. Perubahan atau pencabutan Pedoman Tata kelola dapat dilakukan pada pertemuan rutin atau pertemuan khusus MWA melalui pemungutan yang disetujui oleh paling sedikit 75% (tujuhpuluh lima persen) dari jumlah Anggota Pemilik Suara yang hadir pada pertemuanpertemuan tersebut dengan memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Bab III huruf G angka 4.b, dengan kondisi, setiap perubahan, penambahan atau pengurangan harus mendapat persetujuan MCC. b. Pemberitahuan terlebih dahulu tentang tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dikirim kepada MCC melalui Wakil MCC. c. MWA tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah atau mencabut Pedoman Tata Kelola ini yang menyebabkan terjadinya pertentangan atau konflik dengan Compact, PIA atau Perjanjian tambahan lainnya.
2.
Ketentuan yang Bertentangan Dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan dalam Pedoman Tata Kelola ini dengan Compact, PIA atau Pedoman Program (Program Guidelines), maka yang akan berlaku adalah ketentuan-ketentuan Compact, PIA atau Pedoman Program (Program Guidelines).
3.
Pengadaan Barang/Jasa dan Hibah a. MCC Procurement Guidelines memuat persyaratan, antara lain sebagai berikut: 1) prosedur yang terbuka, adil, dan kompetitif harus digunakan untuk menawarkan, memberikan dan untuk mengadministrasi kontrak dan untuk pengadaan barang, pekerjaan dan jasa. 2) penawaran untuk memperoleh barang, pekerjaan, dan jasa harus didasarkan atas deskripsi yang jelas dan akurat dari barang, pekerjaan dan jasa yang akan diperoleh. 3) kontrak harus diberikan hanya pada kontraktor yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kontrak tersebut sesuai dengan persyaratan yang paling rendah biayanya dan yang dapat menyerahkan dalam waktu yang tepat, dan 4) pihak yang akan dibayar untuk pengadaan barang, jasa, pekerjaan dan jasa, tidak lebih dari harga yang wajar, yang ditentukan, misalnya, dengan membandingkan harga yang ditawarkan dengan harga pasar. b. MCA-Indonesia akan menjamin bahwa hibah sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf C angka 3.g diseleksi, dilaksanakan dan diadministrasi berdasarkan prosedur yang terbuka, adil, dan kompetitif, yang diadministrasikan secara transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip MCC Procurement Guidelines.
4.
Mekanisme dan Kebijakan Tentang Dana MCC a. Mengenai Dana MCC : 1.
ketentuan dan mekanisme mengenai kontrak antara MCA-Indonesia dan pihak ketiga ditetapkan di dalam MCC Procurement Guidelines dan dalam Fiscal Accountability Plan.
2.
ketentuan dan mekanisme tentang pengelolaan keuangan dan akuntabilitas, termasuk mekanisme pembayaran kontrak, ditetapkan dalam Fiscal Accountability Plan.
27
b. Mengenai Dana Rupiah Murni : ketentuan dan mekanisme tentang pengelolan keuangan dan akuntabilitas, termasuk mekanisme pembayaran suatu kontrak dan pihak penyedia barangjasa ditentukan dalam PMK Nomor 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge corporation.
BAB IX PENUTUP Dengan disusumya pedoman ini diharapkan pelaksanaan dan pengeloaan organ Millennium Challenge Account-Indonesia dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, transparan, akuntabel, bertanggung jawab. dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Compact, PIA serta dokumen-dokumen pelaksanaan Compact.
KETUA MAJELIS WALI AMANAT
LUKITA D. TUWO
