ffi \€/
I RI \T*{H IC{BUPATEI\ INDRAGIRI HILIR M[''hM :=;"r-URiqN DAERAHKABUPATENINDRAGIRIHILIR N OMORo T T AHUN2008 T E N T A NG PAJAK REKLAME DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
HILIR BUPATIINDRAGIRI bahwa reklamedi KabupatenIndragiriHilir berkembangsangat pesat,sehinggaPeraturanDaerahtentangPajakReklameyangada yang ada dirasakansudahtidaksesuailagi denganperkembangan yang masalah-masalah terjadi; dantidakdapatmenyelesaikan bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpada huruf a, perlu membentuk PeiaturanDaerahKabupatenIndragiri HilirtentangPajakReklame. Undang-UndangNomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan KabupatenDaerahTingkat ll IndragiriHilir (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 1965 Nomor49, TambahanLembaran IndonesiaNomor27\il: NegaraRepublik .) Nomor 34 Tahun 2000 tentangPerubahanAtas Undang-Undang 18 Tahun1997tentangPajakDaerahdan Nomor Undang-undang Tahun2000 RetribusiDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Nclmor246,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4048); { Undang-Undang Nomor17 Tahun2003tentangKeuanganNegara (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4286); Nomor 1 Tahun 2404 tentangPerbendaharaan 4 . Undang-Undang Tahun2004Nomor5, NegaraRepublikIndonesia Negara(Lembaran lndonesia Nomor4355); NegaraRepublik Tambahan Lembaran Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 5. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Perundang-undangan Peraturan IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, TambahanLembaranNegara Nomor4389); lndonesia Republik Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 6. Undang-Undang Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2OA4Nomor 125, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor : NomorI telahdiubahdenganUndang-Undang 4437)sebagaimana Tahun 2005 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPengganti Nomor 3 Tahun 2005 tentang PerubahanAtas Undang-Undang Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan L.
(LembaranNegara Republik Daeran !tlenjadi Undang-Undang indonesiaTahun2005 Nomor108, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor:4548); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20A4 tentang Perimbangan KeuanganAntara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a38); PeraturanPemerintahNomor65 Tahun2001tentangPajakDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor4138); PeraturanPemerintahNomor38 Tahun 2007tentangPembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah,PemerintahanDaerah Provinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2OA7Nomor 82, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4737);
Bersama DenganPersetujuan DEWANPERWAKIIANRAKYATDAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan HILIR BUPATIINDRAGIRI M E M U T U S KA N : PERATUMN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANGPAJAKREKLAME BABI KETENTUANUMUM Pasal1 :e"aturanDaerahiniyangdimaksud dengan: laerah adalahDaerahKabupatenIndragiriHilir. p:rierintahDaerahadalahPemerintah KabupatenIndragiriHilir. [r"natiadalahBupatilndragiri Hilir. lesan PerwakilanRakyat Daerah adalah Dewan PerwakilanRakyat Daerah { "aoupaten Hilir. Indragiri le abatadalahpetugasyangdiberiwewenanguntukmelakukanpenagihanpajak tr:tei.
I nas Pendapatan DaerahadalahDinasPendapatan DaerahKabupatenIndragiri *es DaerahadalahKasDaerahKabupaten Indragiri Hilir. :er"usahaan Jasa Periklananadalah Badan Hukum yang bergerakdibidang :e.klananyangmemenuhipersyaratan sebagaimana di tetapkanolehperaturan yang :'erundang-undangan berlaku.
ilt1flrl i-9 adaian oenca. a a'La'-a-;etuatan yang menurutbentuk,susunandan m m *: : r a k r a g a mn yaya n g crp e l .g " r nakan untuk memper kenalkan, menganjur kan :''emuji atas suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik iillrffi:* mm"r,at ar umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang di rffilrl*'i-lcarakan/ditempatkan atau dapat dilihat,dibaca dan atau di dengar dari ruu,miempatoleh umum. ;ia-; ungilokasi reklameadalah sarana atau tempat pemasangan suatu atau rrlgf€"aDa buah reklame. nry,'*e enggara reklame adalah perorangan atau Badan Hukum yang mm'-.eienggarakan reklamebaik untukdan atas namanyasendiriatau untuk dan -ama pihak lrniffis lain yang menjaditanggungannya. pemasangan reklame adalah batasan-batasanwilayah tertentu 'ur,,6rru'3s31't/Zona ilnms-a dengarr pemanfaatanwilayah tersebut yang dapat dipergunakanuntuk asanganreklame. )rrwr
,iiiriila sewa Reklameadalah biaya yang dikenakankepadawajib pajak yang li1rrr-rg berdasarkan lamapemasangan, lokasi,jenisdan ukuranreklame. rl;u--Jaminanadalahuang yang harusdikeluarkan oleh wajib pajaksebagai iffir-an atas pemasanganreklame(baleho,billboard,miniboard)sebagaibiaya reklametersebutapabilawajiO 'in"-:akan dipergunakanuntuk pembongkaran ru,aqtidakmemperpanjang izindan tidakmembayarpajakreklamepadatahun
(Utnya. :,rt,-
r',r''ias.a Pajakadalah jangkawaktu yang lamanyasama dengan1 (satu)bulan :iukecualiditentukan iffir,,r"r, lain. *;--n Pajakadalahjangkawaktuyang lamanya1 (satu)tahuntakwim,kecuali : ;awajibpajakmenggunakan bukuyangtidaksamadengantahuntakwim, : s,akTerhutangadalahpajakyang harusdibayaroleh wajibpajakpada suatu iid,a:dalam masa pajak atau dalam bagian tahun pajak menurutperaturan :,8*,:'ldang-undangan perpajakan daerah. i -: ek Pajakadalahorangpribadidan atauBadanHukumyangdikenakan pajak perundang': c Pajakadalahorangpribadiataubadayangmenurutperaturan ,-:angan perpajakandaerahdiwajibkanuntuk melakukanpembayaranpajJk '*'"^ rtang, termasukpemungutataupemotongan pajaktertentu. ' ar jual Objek Pajak Reklame adalah KeseluruhanPembayaranatau ::^geluaran biaya-biaya yangdikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara B! ametermasukdalamhal ini adalahbiayahargabelibahanreklame, kontiuksi, - s:alasi listrik, pembayaran ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, i€ray2r]n"n,pengecatan pengangkutan. dan transportasi '* at StrategisTitik Reklameadalahukurannilaiyangditetapkanpadatitik lokasi ;'e"lasangan reklametersebutberdasarkan Kriteria,kepadatanpemanfaatan tata "-angkotauntukberbagai aspekkegiatan dibidangusaha. l-rat Pemberitahuan Pajak Daerahyang selanjutnyadisingkatSpTpD adalah i-rat yang digunakanoleh Wajib Pajak untuk melaporkanpenghitungan dan :embayaranPajak yang terutama menurut PeraturanPerundlng-undangan :erpajakan Daerah. :"rratSetoranPajakD_aerah yangselanjutnya disingkatSSPDadalahSuratyang :'gunakanolehWajibPajakuntukmelakukanPembayaran pajal atauPenyetoran ang terhutang ke Kas daerah atau ketempat yang " lain di tetapkanolLnBupati. !-'at KetetapanPajak Daerahyang selanjutnya disebutSKPD adalahSurat yangmenentukan jumlahpajakyangterhutang. " eputusan besarnya l-.at Ketetapan PajakDaerahKurangBayaryangselanjutnya disingkat SKpDKB aJalahsuratKeputusan yangmenentukan jumlahpaiakyangterhutanq. besarnya
,li]]l]il|r" a- {reo!i Datak ,Lr ai {e{ *!a^'r3a'r!'efFbayaranpokok pajak,besamyasankst ilrffir-i strasrCan;um[arria-€ -as ^ -arus Cibayar. Keieiapan Pajak Daerar Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya Iuu,r-Er ilitunn'ckat SKPDKBTadalah Surat Keputusanyang menentukantambahanatas lllllllrfil.fl;ah cajak yang telah ditetapkan.
Sr,ura: KetetapanPajakDaerahLebihBayaryang selanjutnya disingkatSKPDLB imrmaah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang )nwF:ayaran rrunr atau tidakseharusnya terhutang. -:ang rur;-a: KetetapanPajak DaerahNihil yang selanjutnyadisingkatSKPDNadalah yangmenentukan ir,n"rci Keputusan pajakyangterhutangsamabesarnyadengan ril.rint,.a1 kreditpajakataupajaktidakterhutangdan tidakada kreditpajak. :*,':: TagihanPajakDaerahyangselanjutnya disingkatSTPDadalahSuratuntuk 'q'lera
r3( ame.
ilu.
l; lek Pajakadalahsemuapenyelenggaraan reklame. dimaksudpadaayat(2) meliputi: - ryek pajaksebagaimana i Videotron, Megatron; : LargeElectronic Display(LED) : Reklame Papan/Billboard; ; ReklameKaini$panduUumbul-umbul; s ReklameMelekat(stiker); ' Reklame Selebaran: padakendaraan; ReklameBerjalan, termasuk Reklame Udara; Reklame Suara; ReklameFilm/Slide; ReklamePeragaan. - CakterrmasuksebagaiobyekpajakreklamedalamPeraturanDaerah yakni ini,
; Penyelenggaraan reklamemelaluiinternet,televisi,radio,wartaharian,warta mingguan, wartabulanandansejenisnya; : Penyelenggaraan reklamelainnyayangditetapkan olehBupati. ru Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang -renyelenggarakan pemesananreklame. ataumelakukan rth PajakReklameadalahorangpribadiataubadanyangmenyelenggarakan 'eklame. "iajib BAB III DASARPENGENAAN DANTARIFPAJAK Pasal3 pajakadalahnilaisewareklame. )asar pengenaan Nilaisewareklamesebagaimana dimaksudpadaayat(1) dihitungberdasarkan amapemasangan, nilaistrategis, lokasidan njenisreklame.
I *;:
!€-: l-f j3'
' a
s'€'*r'?:?d.a*e
SgDagamala
c ']]aKS-d paca dfai. ;2t
t "-, 313K3n d a iar-nbenlu'. :a:e $e€aj e-rcI5 -!.
JE N ISR E K I-A ME
2 : C E T R ON ME , GA T R ON
NILAI SEWA KET i LAMA (Rp) PEMASANG AN 5 4 3 480.000/m' 1 Tahun
1 Tahun
400.000/m
= i a k me n g g u n a kaca n h a Y a.
6 bulan 1 Tahun
90.000/m2 120.000/m2
ilenggunakancahaya
6 bulan 1 Tahun
180.000/m2 240.000/m2
I I N S P A N D U KU . MB U L .U MBUL
1 Minggu 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun
36.000/m2 60.000/m2 80.000/m2 120.000/m2 160.000/m2
i"IKERDAIAMBENTUKLABEL
1 Tahun
: R G E E L E C T R ON IC D IS P L AY( LED) NAMA -,3OARD/BALEHO/PAPAN
i=KLAMESELEBAMNDANREKLAME 1 Hari ]ALAMBENTUKKALENDER i.:KLAMEBERJALANPADA IEN D A R MN
1 Hari 1 Tahun
40O/Lbr 4.000/Lbr Kldr 24Q.000tm2 3.500.000
iEKLAMEUDARA 1 Jam
200.000/Jam
1 Jam
200.000/Jam
Tayang
100.000/Taya
iEKLAMESUARA iEKLAMEPEMGAAN nq
iEKLAMEFILM/SLIDE BESARNYANILAISTR.ATEGIS
LOKASI 2 ONA I - Jl. Jend.Sudirmandan sekitarnYa - Jl. Yos Sudarsodan sekitarnYa - J l . Su l ta nS ya ri fQa si m - J l . M. B o ya n u su f - J l Ba h a ru d d iY Ma n a f - J l Ab d u l
NILAI STRATEGIS 3 Rp.8.000.000,-
KET 4
>acri - Balang Tuaka - ,q:am B onjol - ! Arif Seo a njangJembatan Indragiri(Ru mb a i - a /a) !ep a n jang Jembatan Tasik Ge mila n g fflficA fl - : oak termasuk Zona I dan Lokasi ffi,{
u m ":: e r a d ad a l a m
h Kab. lnhil.
Pasal 4 (dua puluhlima persen)dari nilai &es,a.ryatarif pajak ditetapkansebesar25o/o !frP,'{,i!
4r*--.;suntuk produkrokok dan atauminumanberalkohol dikenakan tambahan illillll 10% (sepuluhpersen). eer,esar
Pasal5 {e;a,Jawajibpajakyang menyelenggarakan reklameberkewajiban membayar pembongkaran, untukbiaya Lra-3;aminandan akandipergunakan apabilaizin r,*..3Saflgerlberakhirdan izin tersebuttidak diperpanjanglagi pada tahun :,:-
:A3" tl
Ir,i,asA F,t,.t{' srA; PAJAKTERHUTANG PAJAKDAERAH ] I\ S ,JR A TP E ME E RITAHUAN P asal I a:z e\ angka waktu yang lamanyasama dengan penyelenggaraan
Pasal 9 rorpl"i --r - I ja am masa pajakterjadisejak saat penyelenggaraanreklame.
Pasal10 iinlililnilrlimm " ! : :a1akwajib mengisiSPTPD. ;€:a3armanadimaksudpada ayat (1) harus di isi denganjelas, benar ilffiFlry:: rrlmililmr lp-;.;: serladitandatangani olehwajibpajakatau kuasanya. llfifi-''nflE: :.::ajarmana dimaksudpada ayat (1) harusdisampaikankepadaBupati rililililfiilu. tB 3lat vang ditunjuk selambat-lambatnya15 (lima belas) hari setelah "- -- . : 'rasa pajak. 16prilF,
: :an tata cara pengisianSPTPDditetapkanoleh Bupatiatau oleh iiiumnruu fr" . ;' : ditunjuk. urnrriillnul
_ T -A
BAB VI N PENETAPAN PAJAK C A R AP E R H ITU NG ADAN Pasal11
dimaksuddalamPasal10 ayat(1),Bupatiatau SrTPD sebagaimana pajakterhutang denganmenerbitkan :,:unjukmenetapkan SKPD. Pasal 12 liliin, dimaksuddalam : : araKyang membayarsendiri SPTPDsebagaimana !fts,a :, ayat (1) digunakanuntuk menghitung,memperhitungkan dan (an pajaksendiriyangterhutang. "-rm**,€i33 pajak,Bupati a* .angkawaktu1 (satu)tahunsesudahsaatterhutangnya ; lum, yang : menerbitkan ditunjuk dapat lrrr:* :.e.ecat ; - :- tD K B ; : i'. nD K B T; : I *1)D N . lr :,{ : - \. sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf c diterbitkanapabila yangterhutangsamabesarnyadenganjumlahkreditpajakatau ,rr:- r,a1ak : :ax terhutang dantidakada kreditpajak. :lm,ts{ BAB VII PAJAK TATACARAPEMBAYARAN Pasal 13 x"s,*:313f?rl pajakdilakukanpada BUD atau tempatlain yang ditunjukoleh * *:r,: sesuraiwaktu yang ditentukandalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, i*:](BT dA NS TP D .
:€* !a! aran pajak c €,(r:(Bn ditempat lain yang ditunjuk, hasil ',tluummmruiifr :3.?<:'tars disetorpada BUD selambat-lambatnya ifirlliiltttmi|rrira' 1x24jam atau im'?r-- 'a:E ditentukan Oleh BUpati. lflllilllllilllHlflrr
ffip*mr':m,a,2'2^ :ajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
S S: r illrffirrjrmffi-
Pasal 14 pajakharusdilakukansekaligusatau lunas. ,a.r?:E't rrf,rturilmmr ::ar, pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikanpersetujuankepada tt*ruttuiiiin :.a"ak untuk mengangsur pajak terhutang dalam kurun waktu tertentu, -'r emenuhi persyaratan yang d itentukan. nroru,,ll.Il:,3 ,rr+filiillws'ii-i"3' oembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus utiilliiiimu';rar secara teratur dan terus-menerusdengan dikenakanbunga sebesar g,,l[l', r-a Dersen)sebulandarijumlah pajak yang belum atau kurangdibayar. ifi[luumfffi] aiau pejabatlain yang ditunjukdapat memberikanpersetujuankepada
;alak untuk menundapembayaranpajak sampai batas waktu yang setelahmemenuhipersyaratan yang ditentukandengandikenikan (dua persen)sebulandari jumlah pajak yang befumatau kurang
'111119prrffi $llldM'r'-*an rot!,illtflllrya 2'':
silllllffim*:-
sw,E,* 3'alanuntukdapatmengangsur dan menundapembayaran sertatata cara angsurandan penundaaansebagaimana rmwrn'[,€i3r?n dimaksudpadaayat (2) ilmrT' ;'a: i4) ditetapkan olehBupatiataupejabatlainyangditunjuk. Pasal15 Sma: pembayaranpajak sebagaimanadimaksuddalam Pasal 13 diberikan 1i''lit4t' 'mir.33 0uktipembayaran dan di catatdalambukupenerimaan. nffillSm.':-rienis,isi, ukurantandabuktipembayaran dan buku penerimaanpajak wry,a:aimana dimaksudpadaayat (1) ditetapkanoleh Bupatiatau pejaOaitiin mr,3aitunjuk. BAB VIII TEGUMN DANPENYITMN Pasal 16 i' 5-ra: Teguranatau SuratPeringatan atausuratlain yangsejenissebagaiawal :l-€akanpelaksanaan penagihanpajakdikeluarkan7 (tujuh)frariseteiahsaat fr'ri-.iempopembayaran. ,,liilr le an jangkawaktu7 (tujuh)hari setelahsurat teguranatau suratperingatan snE"r surat lain yang sejenisditerima,wajib pajak harusmelunasipajakyang rffFltang.
Jir S-.atTeguranatau SuratPeringatan atausuratlainyangsejenissebagaimana lraksud padaayat(1) dikeluarkan olehBupatiataupejabatiainyangditunjuk. Pasal 17 inabila jumlahpajakyang masihharusdibayartidak dilunasidalamjangka *aktu sebagaimana ditentukandalamSuratTeguranatau Suratperingalan
pa,iak itrlg lr1ffi"r[sribayarrdt mEufi 6ea'qan ffii- S-rat ian.lan.g SqpnS 1*rflT--,alil trakSa. $,,lu=: ip trar nrenerbrtkan Surat Paksa segera setelah leu/at 21 (dua puluh satu) hari wffiil ianEgal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
Pasal 18 ra;ak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 Surat SuratPaksa,Pejabatsegeramenerbitkan ah tanggatpemberitahuan \!elaksanakanPenyitaan.
Pasal19 I lakukanpenyitaandan wajibpajakbelumjuga melunasiutangpajaknya, ewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaanSurat Perintah -akan Penyitaan,Pejabat mengajukanpermintaanpenetapantanggal r kepadaKantorLelangNegara.
Pasal 20 Kantor Lelang Negara menetapkanhari, tanggal, jam dan tempat dengan segera secara tertulis ^aan lelang, Juru Sita memberitahukan pajak. -vajib Pasal 21 penagihan untukpelaksanaan r .enisdan isi formuliryang dipergunakan olehBupatiataupejabatlainyangditunjuk. ;aerahditetapkan BAB IX PAJAK DANPEMBEBASAN KERINGANAN PENGURANGAN. Pasal 22 d^ &-nariatau pejabatlain yang ditunjukberdasarkanpermohonanwajib pajak pajak. pengurangan, dan pembebasan keringanan uacatmemberikan -xa cara pemberianpengurangan,keringanandan pembebasanpaiak ;ifiilt dimaksudpadaayat (1) ditetapkanoleh Bupatiatau pejabatlain ;ecagaimana ,u,a-'c ditunjuk. BAB X *iU-: CARAPEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PEMBATALAN, SANKSIADMINISTRASI ATAUPENGURANGAN :,{N PENGHAPUSAN Pasal 23 rn 3-cati ataupejabatlainyangditunjukkarenajabatanatauataspermohonan mrna,'b pajak dapat :
a MembetulkanSKPD atau SKPDKBatau SKPDKBTatau STPD yang terdapatkesalahantulis,kesalahanhitungdan atau dalampenerbitannya perpajakan kekeliruandalampenerapanperaturanperundang-undangan daerah.
a?Lj T,B^grt'Bli'r'gtf(etetapan pa.lak yang tidal( benar. ffimtEn1t1l1:'{:,a?,|(ar
(@ rllffin'q:r--3r*.:: atari n'tengnapuskansanksi administrasi berupa bunga, lan i(enaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut tmm,rruc a: karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena djil1{re,*;ap ritlffisfir€-arnya
&- pernbetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan sanksiadministrasi atas SKPD, SKPDKB, - atau pengurangan :arr STPD sebagaimanadimaksudpada ayat (1) harusdisampaikan
wa- :s oleh wajib pajakkepadaBupatiatau pejabatlain yang ditunjuk : selambat-lambatnya 30 (tigapuluh)harisejaktanggalditerimanya 5'n::KB. SKPDKBTdan STPD denganmemberikanalasanyangjelas.
pejabatlain yang ditunjukpaling lama 6 (enam) bulansejak dimaksudpada ayat (2) diterima,sudah harus sebagaimana (eDutusan. seteah lewatwktu6 (enam)bulanBupatiataupejabatlainyangditunjuk '''"erlDerikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, gan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi d ianggap dikabu|kan. idltnfinflrmrnrrm:r:as
BAB XI DANBANDING KEBERATAN Pasal 24 llmr/lum !3 ok dapat mengajukankeberatanhanyakepadaBupatiatau pejabat nEi-'g ditunjukatas : Mililtr' a " 3 (PD : I 3 (PD K B ; :. 3(PDKBT; t S( P D LBdan * SKP D N . apabilajumlahpajakyangterhutangsamabesarnyadengan fitrtF:\ iterbitkan pajak
:engajuanbandingsebagaimanadimaksudpada ayat (1)tidakmenunda pajak. rnembayar r*,vajiban Pasal 26 e pengajuankeberatansebagaimanadimaksuddalam Pasal 23 atau 1J sebagaimanadimaksuddalam Pasal 24 dikabulkansebagianatau pajakdikembalikan denganditambahimbalan *.nya, kelebihanpembayaran 2% (duapersen)per bulanuntukpalinglama24 (duapuluhempat) a seb'esar
BAB XII PAJAK PEMBAYARAN KELEBIHAN PENGEMBALIAN Pasal 27 r',ajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembaliankelebihan :embayaranpajakkepadaBupatiataupejabatlainyangditunjuksecaratertulis memuat: sekurang-kurangnya :€.rganmenyebutkan NamadanAlamatwajibpajak; Masapajak pajak; Besarnyakelebihanpembayaran jelas Alasanyang i-cati ataupejabatlainyangditunjukdalamjangkawaktupalinglama12 (dua :e as) bulan sejak diterimanya permohonan pengembaliankelebihan dimaksudpada ayat (1) harusmemberikan :ernbayaranpajaksebagaimana {e cu tus an. r;abila jangkawaktusebagaimana dimaksudpadaayat (2) dilampauiBupati mau pejabatlain yang ditunjuktidak memberikankeputusan,permohonan pajakdianggap dan SKPDLB pembayaran dikabulkan kelebihan rergembalian *a"rJS diterimadalamwaktupalinglama1 (satu)bulan. pembayaran rcabilawajibpajakmempunyai hutangpajaklainnya,kelebihan untuk dimaksudpada ayat (2) langsungdiperhitungkan :e ak sebagaimana yang pajak dimaksud. -e unasiterlebihdahuluhutang :e-gembalian pajakdilakukan pembayaran dalamwaktupalinglama kelebihan SKPDLB dengan menerbitkanSurat - :ua) bulan sejak diterbitkannya :enntahMembayar Pajak(SPMKP). Kelebihan kelebihanpembayaranpajak dilakukansetelahlewat "rrabilapengembalian (dua) SKPDLB,Bupatiatau pejabatlain ,uua
LAB Xl S,; \ KS ADI,4ilNi,qTR.AS
Pasai29 :.a. ei?- Kui'angdibayar setelah lewat waktu paling lama 30 filltlfl.lF[ rn';*:e"-:;r'g sejak SKPD diterima,wajib pajak dikenakansanksi :e--:a sunga sebesar2o/o(dua persen)dari besarpajakterhutang uffi-::;q - denganmenerbitkanSTPD. il:B: :! a^ apaolla
a^ ^asil pemeriksaanatau keteranganlain, pajak yang terhutang irn milmdfiffi.( tra- "'-rang dibayar,maka wajib pajak dikenakansanksi administrasi ilffirwtffi lflmlilm&umi,tr :---:a sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitungdari pajak yang ::a- ierlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua i,tl{ulilnfiilrlq *-:a: bulan dihitungsejak saat terhutangnyapajak. illlllltl]liluilriltrllllflf :Wr;| :: ar disampaikandalamjangka waktu yang ditentukandan telah s,a:ara tertulis, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi Mr1ilrqur :-^ga sebesar 2o/o(dua persen) sebulan dihitungdari pajak yang flnrunrrluffi€ a:a; terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua {illlr!ilr,fial *-cai) bulan terhitungsejak saat terhutangnyapajak. illl)l/,llrilxriu,T rnengisi SPTPD tidak dipenuhi, wajib pajak dikenakan sanksi ilrollruwlrDas::asr berupabunga sebesar25% (dua puluh lima persen)dari pokok muTnnr rml&{ ::ambah sanksiadministrasiberupabunga sebesar2o/o(dua persen) Mr- ?- :ihitung dari pajak yang kurang atau terlambatdibayar untuk I ,,naktupaling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitungsejak saat lmm1p. rmr -:a'3nya pajak. i- : terbitkanapabiladitemukandata baru dan atau data yang semula Uffllifilpqn "='-rgkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang iil|mtililLuilxllr ffiffifirnlilffiai-: "raka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan gflttnffi'r,a" seratuspersen)darijumlah kekuranganpajak tersebut. ;a 'e'vajiban membayarpajak terhutangdalam SKPDKB dan SKPDKBT AMgMrr ria; belum sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah illllumil $tlllfmn-rarpajak ditagihdengan menerbitkanSTPD ditambahdengan sanksi - rs:"asiberupabunga 2o/o(dua persen)sebulan. mfilrT osrr,a-iBnanjumlah pajak yang terhutangsebagaimanadimaksudpada ayat ,rlrrr :,:a{ dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum :iiiilimrr -. a^ iindakanpemeriksaan.
yang dijatuhkantidak menghapuskewajibanmembayar administrasi
BAB XIV PIDANA KETENTUAN Pasal 30 11 n'r3;b pajak yang karenakealpaannya tidak meyampaikan SPTPDdan atau -s"gisi dengantidak benardan atau tidak lengkapdan atau melampirkan retci?og?nyangtidakbenar,diancamdenganpidanakurunganpalinglama3 (duapuluhlimajuta :.Ea)bulandan ataudendapalingbanyakRp.25.000.000,i -p i a h ). SPTPDatau mengisi t: ,",'ajibpajakyang dengansengajatidak menyampaikan yangtidak keterangan rengantidakbenaratautidaklengkapataumelampirkan pidana paling kurungan lama6 (enam)bulandan atau ienar, diancamdengan Rupiah). iendapalrnq banvakRp 5CC00000,-(limapuluh
milmffi-,4 > = -c t< a
a: a
4
-
-a(S -:
C A = a 3-r?i
"
:a-
S yE I ,2;
a0ai an
membayarpajak. ,ang d;latunkantidakmenghapuskewa.liban
BAB XV KADALUARSA BagianPertama Penagihan Kadaluarsa Pasal31 jangka pajak,kadaluarsa setelahmelampaui :leiakukanpenagihan lilililnffi ,!ulll1]Lf' pajak,kecualiapabila ffiiltftllru5 -rla)tahunterhitungsejaksaat terhutangnya perpajakan ..relakukan pidana daerah. di bidang tindak rmitilllM mea., ifrilliltmmruuni*s.a penagihanpajak sebagaimanadimaksudpada ayat (1) tertangguh, mmunliiiiim rut ]rne-:tkanSuratTegurandan SuratPaksa; rirxr&;.a pengakuan hutang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun "[{i'3(rangsung'
BagianKedua Penuntutan Kadaluarsa Pasal 32 daerahtidakdapatdituntutsetelahmelampaui rlt;3-adi bidangperpajakan ,: sepuluh)tahun sejak saat terhutangnya pajak atau masa berakhirnya ,F--n'roajakatauberakhirnya tahunpajakyangbersangkutan. BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 33 ne;a,,rai Negeri Sipil tertentu di lingkunganPemerintahdaerah diberi tindakpidana rur'B+\€.ldog khusussebagaiPenyidikuntukmelakukanpenyidikan daerah. u : lang perpajakan padaayat(1)adalah: penyidik dimaksud ,irrri,.,er1ong sebagaimana dan menelitiketerangan ataulaporan mencari,mengumpulkan Menerima, perpajakan pidana agar daerah dibidang tindak dengan berkenaan jelas; keterangan ataulaporantersebutmenjadilengkapdan atau laporanmengenai dan menelitiketerangan Mencari,mengumpulkan perbuatannya dalamhal pribadi dengan sehubungan atau badan orang tindakpidanadi bidangperpajakan; denganhal tindak Memintaketerangandan bahan bukti sehubungan pidanadi bidangperpajakan; lain dan ataudokumen-dokumen catatan-catatan, buku-buku, i. Memeriksa perpajakan; pidana di bidang tindak dengan berkenaan
q
bahanbuktipembukuan, untukmendapatkan @akukan penggeledahan melakukanpenyitaan lain dan mr.catatan,dan atau dokumentasi .toradapbahanbuktitersebut. tugaspenyidikan bantuantenagaahlidalamrangkapelaksanaan il@tlrinta perpajakan dibidang ; thrncakpidana lffinyuruhberhentidan atau melarangseseoranguntuk meninggalkan pemeriksaan dan melakukan atau tempatsaat berlangsungnya rmuclxgan dokumen terhadap dan atau orang terhadapidentitas penEgeledahan , rrg dibawasebagaimana dimaksudpadahurufe; lltilerrotretsesorangyang berkaitandengan tindak pidana perpajakan rerah; dan diperiksasebagai orang untukdidengarketerangannya &fler-nanggil atausanksi; m.sangka rtufien ghentikanpenyidikan; llllll' tindakanlain yang perlu untukkelancaranpenyidikantindak ffir, r[f,e,akukan
:rdana di bidang perpajakandaerah menurut hukum yang dapat 3 oertanggungjawabkan. dimulainya dimaksudpada ayat (1) memberitahukan sebagaimana Umum. kepadaPenuntut hasilpenyidikannya an danmenyampaikan BAB XVII PENUTUP KETENTUAN Pasal34
:e4akunyaPeraturanDaerah ini, maka PeraturanDaerah Kabupaten dicabutdan -'r r Nomor02 Tahun1998tentangPajakReklamedinyatakan u lagi.
Pasal 35 yangbelumcukupdiaturdalamPeraturanDaerahini akandiaturlebih ,ilUrilrffi 3engan PeraturanBuPati.
furm-"anDaerahinimulaiberlakupada tanggaldiundangkan. pengundangan Peraturan memerintahkan @E- setiap orang mengetahuinya, Indragiri ,rMr-a-inridenganpenempatannya dalamLembaranDaerahKabupaten di Tembilahan Ditetapkan padatanggal Januari2008 HILIR BUPATIINDRAGIRI
---
r/
,
/
U ADNAN MUCHLIS H. INDRA
di Tembilahan
t 6 FeB,elJrF{. 2008.
ARISDAERAH ATENINDRAGIRI HILIR
tL YIM UTAMAMUDA DAERAHKABUPATENINDRAGIRI HILIR
?008 NoMoR..o.ft....
