Mewujudkan SDM Berintegritas & Profesional di Pengadilan Astriyani Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan
Beberapa Pertanyaan untuk Dijawab: • Faktor utama yang harus dimiliki oleh lembaga peradilan untuk meningkatkan kualitas SDM peradilan. • Apa saja yang sudah dan belum dilakukan dalam upaya mencapai faktor-faktor tersebut diatas, berdasarkan perspektif LSM. • Risiko terhadap citra publik dan pelayanan publik jika lembaga peradilan tidak memiliki SDM yang berkualitas. • Tantangan dan peluang untuk mencapai SDM yang berkualitas.
Integritas • Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran (Kamus Besar Bahasa Indonesia) • Ketaatan yang kuat terhadap suatu kode, terutama nilai moral atau artistik. Firm adherence to a code of especially moral or artistic values: incorruptibility (Merriam Webster) • INCORRUPTIBILITY Ketidakmampuan untuk korupsi, tidak mengalami kerusakana atau pembubaran, tidak mampu disuap atau mengalami kerusakan moral. Incapable of corruption, not subject to decay or dissolution, incapable of being bribed or morally corrupted (Merriam Webster)
Profesi, Profesional, Profesionalisme Profesi Kata benda yang bermakna: bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Profesional Kata sifat yang bermakna: • bersangkutan dengan profesi • memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya • mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan amatir) Profesionalisme Kata benda yang bermakna: Mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
Faktor utama yang harus dimiliki oleh lembaga peradilan untuk meningkatkan kualitas SDM peradilan?
Profesionalising
A new labour market strategies among public servants in Denmark Pekerja telah mampu untuk menjelaskan hasil pekerjaan mereka dalam wacana yang diterima sebagai sah oleh para pemangku kepentingan eksternal. Some workers have been able to account for the results of their work within a discourse that is accepted as legitimate by external stakeholders. Fokus pada akreditasi dan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Focus on accreditation and accountability, efficiency and effectiveness. Katrin Hjort (2008) The Danish University of Education Denmark
Elemen Profesional 1. Hasil kerja diterima oleh pemangku kepentingan. 2. Diakui keahliannya (accredited). 3. Akuntabel, efisien dan efektif.
Yang diperlukan untuk menjadi profesional: 1. Memahami kepentingan (interests) dari pemangku kepentingannya. Untuk itu setiap bagian organisasi perlu mengenal pemangku kepentingannya, penerima manfaat dari hasil kerjanya (beneficiaries). 2. Memiliki keahlian yang diakui, sesuai standar profesi, atau standar mutu yang ditetapkan organisasi. 3. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, bahwa pekerjaan telah dilakukan dengan efektif (berhasil mencapai hasil/tujuan yang diinginkan, public interest) dan seefisien mungkin (mencapai hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin).
Yang dibutuhkan pengadilan untuk membuat SDM Pengadilan Profesional (1) 1.
Melakukan proses pendidikan dan pembinaan untuk: Memperkenalkan pemangku kepentingan pengadilan dan apa kepentingan mereka kepada aparaturnya. Mulai dari pemangku kepentingan terluar sampai pemangku kepentingan terdalam (yang ada di dalam organisasi). Memperkenalkan standar profesi dan standar kerja yang diinginkan dari setiap jenis tugas/pekerjaan yang diberikan. Memahami kepentingan (interests) dari pemangku kepentingannya. Untuk itu setiap bagian organisasi perlu mengenal pemangku kepentingannya, penerima manfaat dari hasil kerjanya (beneficiaries). Memperkenalkan nilai-nilai moral dan etik, yang dianut oleh lembaga.
2.
Melakukan pengawasan untuk: Menjaga mutu kerja aparatur agar dapat dipertanggungjawabkan pada pemangku kepentingan Menjangkarkan (anchoring) nilai-nilai yang dianut oleh organisasi.
Yang dibutuhkan pengadilan untuk membuat SDM Pengadilan Profesional (2) 3.
Melakukan penilaian kinerja, promosi dan mutasi berdasarkan standar kerja dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi untuk: Memberi reward dan memotivasi personil Menjangkarkan (anchoring) standar kerja dan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi
Apa saja yang sudah dan belum dilakukan dalam upaya mencapai faktor-faktor tersebut diatas, berdasarkan perspektif LSM.
Apa saja yang sudah dan belum dilakukan dalam upaya mencapai faktor-faktor tersebut diatas, berdasarkan perspektif LSM. Semua tapi belum semua.
MA sudah melakukan dan beberapa tahun terakhir terus memperkuat program pendidikan dan pelatihannya, pengawasan dan pembinaan untuk aparatur pengadilan. Telah ada pengadilan terakreditasi, inovasi pelayanan publik pengadilan serta fit dan proses seleksi pimpinan-pimpinan pengadilan dengan metode fit and proper test. Telah ada jutaan putusan-putusan yang diumumkan, audit integritas dan pengumuman penjatuhan hukuman disiplin.
Yang masih belum optimal adalah (1): Pengenalan aparatur pengadilan kepada pemangku kepentingannya. Kepada mandat yang diemban oleh jabatan masing-masing, bukan hanya sekedar uraian tugas dan fungsi dalam peraturan nomenklatur. Hal ini menjelaskan mengapa: • Telah ada ISO dan akreditasi pengadilan, tapi masih ada pengadilanpengadilan di Jakarta yang tidak memiliki speakerphone untuk memanggil para pihak ke ruang sidang. • Telah ada jutaan putusan pengadilan diumumkan, tetapi publik terus mengeluhkan kualitas dan konsistensinya. • Telah ada sistem administrasi perkara berbasis IT di pengadilan, tetapi penetapan majelis hakim secara random belum bisa dilakukan.
Yang masih belum optimal adalah (2): Penjangkaran standar kerja, budaya dan nilai-nilai yang diharapkan dianut oleh seluruh bagian organisasi. Mahkamah Agung telah menyusun dan menetapkan standar kerja, nilai-nilai dan budaya yang diharapkan dianut oleh organisasi. Namun belum terefleksikan dalam proses organisasi, terutama pembinaan SDM secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan: • Masih ada keraguan terhadap profesionalisme dan integritas pejabatpejabat yang ada di posisi strategis/penting. • Masih ada pertanyaan dari pemangku kepentingan (bahkan internal sendiri soal proses mutasi dan promosi yang dilakukan. Misalnya soal bagaimana nama-nama aparatur yang akan dibahas dalam Rapat TPM diputuskan. • Masih ada aparat pengadilan yang terjaring OTT KPK.
Risiko terhadap citra publik dan pelayanan publik jika lembaga peradilan tidak memiliki SDM yang berkualitas.
Risiko terhadap citra publik dan pelayanan publik jika lembaga peradilan tidak memiliki SDM yang berkualitas. Wibawa pengadilan runtuh. Visi MA dalam Cetak Biru 2010-2035 untuk menjadi Badan Peradilan yang Agung tidak tercapai. Visi Indonesia sebagai Negara Hukum tidak terwujud.
Tantangan dan peluang untuk mencapai SDM yang berkualitas.
Tantangan dan peluang untuk mencapai SDM yang berkualitas. Komitmen Pimpinan MA. Best Practice di Badan Pengawasan MA. Dukungan Pemangku Kepentingan Eksternal: KPK, KY, lembaga negara lainnya, CSO, Donor.
Terima kasih.
