KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
“Membangun Karakter Bangsa Melalui Ideologi Pancasila Guna Mewujudkan Lembaga Peradilan Yang Profesional, Berintegritas dan Bernurani”
Ketua Komisi Yudisial Prof.Dr.H.Eman Suparman,SH.,MH Seminar Nasional Dies Natalis Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Hotel Patra Semarang, 28 Mei 2011
Pancasila dan Kondisi Terkini Bangsa
• Masalah ideologi bangsa merupakan issu yang sangat tepat untuk dijadikan sebagai tema besar dalam seminar ini. • Apabila dikaitkan dengan situasi terkini bangsa dimana ada kesan bahwa pada sebagian anggota masyarakat, nilai-nilai Pancasila sudah mulai ditinggalkan. • Hal ini jelas sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab dapat menjadikan timbulnya situasi yang tidak diinginkan seperti kekerasan, atau tindakan-tindakan di masyarakat yang mengancam persatuan dan kesatuan serta Bhineka Tunggal Ika-an bangsa Indonesia.
Pancasila dan Komisi Yudisial
• Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara yang mempunyai wewenang tertentu dan spesifik yang diatur dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sangat menyadari bahwa proses penanaman nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila juga merupakan salah satu tanggung jawab yang diembannya. • Historical background dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk menjaga fungsi checks and balances agar tercipta kekuasaan kehakiman yang mandiri dan hakim yang menegakkan kehormatan serta menjaga keluhuran martabat, maka terdapat persinggungan yang sangat kuat antara peran utama yang diemban oleh Komisi Yudisial dengan tema seminar ini.
Beberapa Pokok Pikiran Terkait Pancasila 1. Melihat kewenangan yang dimiliki, Komisi Yudisial menggunakan dua metode dalam pelaksanaannya, yaitu metode preventive dan metode represive. Metode Preventive dikonkritkan dalam bentuk seleksi hakim agung, dan seleksi hakim, serta terlibat aktif dalam peningkatan kapasitas dan profesionalitas hakim dengan cara lokakarya dan pelatihan-pelatihan. Metode Represive, dalam bentuk pengawasan atas perilaku hakim berdasarkan surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial. - Terkait metode Preventive, Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi salah satu issue utama, baik dalam pelaksanaan seleksi hakim agung dan seleksi hakim maupun dalam pelatihan peningkatan profesionalitas hakim. Dalam hal ini salah satu indikator dan materi utama yang dipergunakan dan ditanamkan dalam pelaksanaan seleksi dan pelatihan hakim adalah poin penting yang terdapat dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim seperti “berprilaku adil, jujur, arif bijaksana, bersikap mandiri, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berprilaku rendah hati, dan profesional.”
5
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Berperilaku adil; Berperilaku jujur; Berperilaku arif dan bijaksana; Bersikap mandiri; Berintegritas tinggi Bertanggung jawab; Menjunjung tinggi harga diri; Berdisiplin tinggi; Berperilaku rendah hati;
6
1.Berprilaku Adil: • Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan,dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan • Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang dalam suatu proses hukum di pengadilan • Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan. 7
2.Berprilaku Jujur; • Hakim harus berprilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela. • Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari : advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili , pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili. 8
3. Berprilaku Arif dan Bijaksana • Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau menggangu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak. • Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain. • Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut. 9
4.Bersikap Mandiri • Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. • Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan. • Hakim wajib berprilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan. 10
5.Berintegritas Tinggi; • Hakim harus berprilaku tidak tercela • Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan keluarga, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan. • Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari : advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili , pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang11
6. Bertanggung Jawab • Penggunaan predikat jabatan Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain • Penggunaan informasi peradilan, hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.
12
7.Menjunjung tinggi harga diri • Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan • Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim • Hakim dilarang menjadi advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara • Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undangundang atau peraturan lain. 13
8.Berdisiplin Tinggi; • Hakim wajib mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. • Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan • Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 14
9. Berprilaku Rendah Hati • Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan YME. • Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga. 15
10.Bersikap Profesional • Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik. • Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerjasama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi pengadilan • Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional • Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang 16 ditanganinya.
Beberapa Pokok Pikiran Terkait Pancasila
- Terkait metode Represive, Pengawasan Hakim pada dasarnya bukanlah mencari kesalahan hakim dan kemudian menghukumnya atas kesalahan yang diperbuatnya tersebut. Prinsip yang mendasari pelaksanaan wewenang ini adalah adanya punished and reward yang setimpal agar hakim sebagai salah satu penegak hukum bisa terus menegakkan kehormatan dan manjaga keluhuran martabatnya. - Dengan adanya punished and reward ini proses penegakan hukum dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sehingga akhirnya hukum dapat berperan sangat besar dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Beberapa Pokok Pikiran Terkait Pancasila
2. Stakeholders utama Komisi Yudisial lainnya adalah masyarakat, khususnya masyarakat pencari keadilan. Komisi Yudisial telah mempunyai jejaring di hampir seluruh Provinsi yang berbasis pada organisasi masyarakat dan keagamaan, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat. - Jejaring merupakan garda terdepan yang sangat efektif untuk berkomunikasi dengan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan advokasi pemenuhan hak dan kewajiban bagi masyarakat pencari keadilan. - Hubungan yang terbangun antara Komisi Yudisial dan Jejaring terbentuk atas persamaan nilai yang dianut dan bukan hanya sebatas kerjasama program secara teknis, khususnya nilai-nilai luhur bangsa ini guna terciptanya masyarakat yang adil dan beradab.
Beberapa Pokok Pikiran Terkait Pancasila
- Membangun hubungan Komisi Yudisial dengan publik, dalam menjalankan fungsi kontrol atas kinerja negara. Diperlukan publik yang tidak hanya kritis melainkan juga mempunyai pemahaman yang utuh atas permasalahan yang ada. - Sinergitas antara Komisi Yudisial dengan publik akan terbentuk budayaa kritis dimana lembaga negara tidak alergi untuk dikritisi dan publik pun menjalankan fungsi kontrol secara konstruktif. Sehingga akhirnya dapat terwujud negara hukum Indonesia yang membahagiakan rakyat, yang didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia di dalamnya.
Penutup
Demikian beberapa pokok pikiran yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat memberikan sedikit kontribusi dalam membangun karakter bangsa melalui nilainilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila, untuk menciptakan Indonesia yang semakin baik di masa yang akan datang.
Terima Kasih
