LEMBAGA KAJIAN DAN ADVOKASI UNTUK INDEPENDENSI PERADILAN

Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP adalah organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang pembaruan

LEMBAGA KAJIAN DAN ADVOKASI

peradilan dan anti korupsi. Semenjak berdirinya di tahun 2000, LeIP telah melakukan berbagai upaya melalui advokasi kebijakan berbasis riset guna

UNTUK INDEPENDENSI PERADILAN

mendorong pembaruan sistem peradilan. LeIP juga aktif dalam merumuskan konsep-konsep pembaruan peradilan yang dapat

Segera Hadir....

dijadikan arahan strategis untuk memperjuangkan peradilan Indonesia yang dicita-citakan di masa depan. LeIP

Konsep Ideal

meyakini bahwa peradilan yang

Pengadilan Indonesia

independen, akuntabel, mudah diakses,

Menciptakan Kesatuan Hukum & Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan

kompeten dan berintegritas hanya dapat dicapai bila masyarakat memiliki pemahaman pentingnya pembaruan

A Concept on the Ideal

peradilan dan bersama-sama berusaha

Indonesian Judiciary

mendorong pembaruan peradilan.

DAFTAR ISI

Creating Unity of Law and Improving Access to Justice

Pentingkah Pembatasan Perkara? Sudah Saatnya Mahkamah Agung Menerapkan Sistem Kamar Pengadilan Acara Cepat:

Solusi Alternatif Akses pada Keadilan Kasasi Demi Kepentingan Hukum, Penunjang Fungsi Mahkamah Agung yang Terlupakan

Untuk mendapatkan informasi mengenai LeIP silahkan hubungi: Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan Puri Imperium Office Plaza UG 11-12 Jl. Kuningan Madya Kavling 5-6 Kuningan Jakarta Telpon: 021 8302088 atau Fax: 021 83701810 Www.leip.or.id

Terbitan ini merupakan kerjasama antara Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP dengan dukungan dari National Legal Refom Program (NLRP). Materi terbitan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab LeIP.

LeIP

National Legal Reform Program

Konsep Ideal Pengadilan Indonesia Proses reformasi peradilan telah berjalan selama sepuluh tahun dengan berbagai keberhasilan antara lain perbaikan sistem informasi, penyatuan atap, peningkatan gaji dan remunerasi dan seterusnya namun hingga persoalan utama peradilan tetap tidak terpecahkan. Akar permasalahan yang melingkupi Mahkamah Agung adalah tingginya tumpukan perkara yang berdampak pada menurunnya kualitas dan inkonsistensi putusan. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa dapat dilihat ditandai dengan rendahnya jumlah perkara yang masuk pada pengadilan tingkat pertama. Untuk itu reformasi peradilan harus ditujukan pada upaya mengembalikan fungsi MA sebagai pengadilan tertinggi dalam menjaga kesatuan hukum, dan revitalisasi fungsi pengadilan untuk menyediakan pengadilan yang terjangkau bagi masyarakat. Agar MA dapat menjalankan fungsinya menjaga kesatuan hukum maka perlu dilakukan upaya sistematis untuk menekan jumlah perkara yang masuk ke tingkat kasasi melalui pembatasan perkara kasasi. Selain itu MA perlu membentuk sistem kamar untuk memastikan terjaganya kualitas dan konsistensi putusan sehingga fungsi menjaga kesatuan hukum dapat berjalan efektif. Andaikata lahir suatu putusan pengadilan mengandung kesalahan penerapan hukum, dan para pihak tidak mengajukan upaya hukum maka instrumen Kasasi Demi Kepentingan Hukum (KDKH) harus direvitalisasi kembali sehingga memungkinkan MA untuk dapat melakukan koreksi atas putusan tersebut. Untuk efisiensi dalam pengelolaan perkara maka direkomendasikan agar pengadilan militer menjadi puncak pengadilan tersendiri yang terpisah dari pengadilan biasa. Selain itu juga direkomendasikan untuk melakukan penyederhanaan proses pada perkara Tata Usaha Negara (TUN) sehingga dampak putusan TUN dapat berlaku efektif. Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada pengadilan maka perlu dibentuk Pengadilan Acara Cepat atau small claim court yang memiliki proses sederhana dan memiliki kemudahan akses secara fisik, biaya rendah, informalitas proses dan kapasitas untuk mengelola hubungan antara pihak yang bersengketa. Upaya lain yang ditawarkan untuk meningkatkan akses keadilan adalah melalui desentralisasi pengelolaan sumber daya manusia khususnya hakim dimana rekrutmen hakim dilaksanakan di tingkat regional dan sistem mutasi terbatas secara regional.

LEMBAGA KAJIAN DAN ADVOKASI UNTUK INDEPENDENSI PERADILAN

Pentingkah Pembatasan Perkara?

dasar kekhilafan hakim di tingkat

dilakukan hingga kini, sementara akar

Fakta ini secara tidak langsung me-

kasasi maka kemungkinan terjadi

penyebab menga-lirnya perkara ke MA

nunjukkan bahwa mayoritas perkara

inkonsistensi pun makin tinggi.

tak pernah benar-benar diselesaikan.

yang masuk ke pengadilan tingkat ban-

S i n g k a t nya , a r u s p e r k a ra d a n

Pada tahun 2004, dalam Undang-

ding hampir pasti dimintakan upaya

tunggakan yang demikian besar telah

Undang (UU) Mahkamah Agung No 5

eberapa waktu terakhir isu

hu-kum ke MA. Inilah salah satu alasan

berdampak pada semakin terdegra-

Tahun 2004 Pasal 45A diatur mengenai

pembatasan perkara kasasi

me-ngapa para hakim kadang-kadang

dasinya fungsi utama MA sebagai

pembatasan perkara. Namun, keten-

kembali menjadi perbincangan

de-ngan sinis menyebut pengadilan

penjaga kesatuan hukum.

tuan pembatasan perkara tersebut

hangat . Ketua Mahkamah

tinggi sebagai “kotak pos”belaka.

Pada saat ini bisa dikatakan bahwa

tidak punya dampak yang signifikan

Beban per-kara yang berlebihan dari

hampir tak ada opsi lain untuk menga-

untuk menekan arus perkara masuk ke

berbagai jenis kasus mulai dari yang

tasi tunggakan (dan dengan demikian

MA, karena jenis perkara yang dibatasi

kompleks hingga yang sederhana telah

memperbaiki kualitas dan konsistensi

melalui UU tersebut jumlahnya sangat

mengurangi ruang gerak MA untuk

putusan) kecuali dengan cara mengu-

sedikit, belum lagi ditambah ketidak-

memeriksa kasus-kasus penting yang

rangi jumlah perkara yang diperiksa

disiplinan pengadilan mematuhi keten-

relevan dengan fungsi menjaga

oleh MA secara signifikan.

tuan UU. Berefleksi pada penyebab

kesatuan penerapan hukum. MA

Perketat Persyaratan Kasasi

terbukanya keran perkara ke tingkat

tahunnya yaitu sejumlah 12.000.

B

Agung (MA) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) bersama-sama mengamini pentingnya pembatasan perkara kasasi, meski belum terlalu jelas model pembatasan perkara seperti apa yang dinilai tepat. Sedangkan pendapat yang kontra terhadap pembatasan perkara

menjadi lebih berorientasi pada

Upaya mengatasi menggunungnya

kasasi, maka upaya pembatasan

Foto oleh TEMPO

penuntasan tunggakan sehingga kua-

perkara di MA pertama kali dilakukan

perkara idealnya harus dilakukan

Permasalahan tunggakan perkara

kan MA dalam memutus perkara telah

litas putusan pun menurun. Inkonsis-

melalui upaya pengikisan perkara dan

d e n ga n ke m - b a l i m e m p e r ke t a t

yang hendak dituntaskan melalui

bergeser dari masalah judex jurist ke

tensi putusan bukan hanya terjadi pada

penambahan jumlah Hakim Agung di

persyaratan kasasi, serta memahami

pembatasan perkara menjadi perma-

masalah judex factie. MA lebih memilih

pengadilan tingkat bawah, bahkan MA

masa Ketua MA Mudjono awal tahun

kembali fungsi dari kasasi itu sendiri.

salahan klasik, bahkan sejak tahun

untuk memastikan penyelesaian per-

sendiri kerap mengeluarkan putusan

delapan puluhan. Meski sudah menge-

MA dengan jumlah perkara yang lebih

1960an. Bila kita berefleksi pada perja-

masalahan hukum melalui perkara

yang saling bertentangan untuk perma-

rahkan segala daya untuk mengikis

proporsional akan mampu berkon-

lananan sejarah, maka terlihat bahwa

individual dibandingkan dengan men-

salahan yang serupa. Dalam konteks

perkara, prestasi MA segera dilibas

sentrasi pada masalah hukum yang

MA melalui penafsiran atas UU secara

jaga kesatuan penerapan hukum secara

PK, para Hakim Agung dapat saling

oleh arus perkara yang kian deras.

penting, dan dengan demikian dapat

gradual telah menurunkan dan menghi-

nasional demi meningkatkan kepastian

memba-talkan putusan dari Hakim

Ekses yang timbul justru semakin

leluasa menga-wasi putusan

langkan hambatan-hambatan prosedu-

dan keadilan bagi orang banyak.

Agung lain-nya dengan alasan telah

membesar-nya organisasi MA, sebagai

pengadilan tingkat bawah de-ngan

Sistem yang longgar itu menim-

terjadi kekhilafan. Dengan makin

konsekuensi penambahan Hakim

berbasis pada preseden putusan-

untuk memperkuat kontrol MA atas

bulkan mentalitas apabila seseorang

meningkatnya arus perkara PK atas

Agung. Pendekatan semacam ini masih

putusan MA sebelumnya. Upaya

pengadilan tingkat bawah yang kuali-

kalah di pengadilan negeri, maka ia

kasasi berargumentasi bahwa pembatasan perkara berpotensi menghalangi akses pada keadilan dan hak untuk banding (right to appeal). Lalu, apakah arti penting pembatasan perkara sesungguhnya bagi pelaksanaan fungsi MA sebagai pengadilan tertinggi? Apakah mengatasi tunggakan perkara sungguh penting

ral yang menahan arus perkara ke MA

Sistem yang longgar menimbulkan mentalitas

tasnya dinilai lemah. Akibatnya hingga

akan mengajukan banding, kasasi,

apabila Seseorang

saat ini hampir setiap perkara bisa di-

bahkan sampai Peninjauan Kembali

mintakan kasasi ke MA sehingga me-

kalah di Pengadilan Negeri, ia akan mengajukan banding, kasasi, bahkan sampai Peninjauan Kembali (PK)

sehingga pembatasan perkara menjadi solusi utama ataukah langkah ini justru akan menutup kesempatan para pihak

mompa arus perkara ke tingkat kasasi. Pengadilan kasasi bertujuan menjamin terciptanya kesatuan penerapan

(PK). Hal inilah yang menyebabkan

2500

meli-batkan peran penting pengadilan

menjadi masalah institusional utama di

ban-ding untuk menjadi peng-adilan

24826 21541

membanjir-nya perkara yang kini

22165

tingkat akhir bagi sebagian besar

Di tahun1980an saat permasa-

2000

berbeda dari pengadilan tingkat bawah.

lahan tunggakan perkara mulai tercium

Melalui fungsi ini MA sebagai penga-

publik, tunggakan perkara telah

dilan tingkat akhir berwenang untuk

mencapai 10.000 perkara. Jumlah ini

memeriksa dan mengawasi apakah pe-

terus meningkat tiap tahunnya. Lima

nerapan hukum dari putusan pengadi-

tahun terakhir arus perkara ke MA

lan bawahan sudah tepat (judex jurist)

kurang lebih 10.000 perkara per tahun

sehingga menghindarkan terjadinya

atau hampir sama dengan jumlah rata-

inkonsistensi.

rata perkara yang diputus pengadilan

1500

perkara. Namun, ini juga berarti

20820 Sisa Perkara Tahun Sebelumnya

MA.

hukum, suatu fungsi yang membuatnya

Namun dalam kenyataannya, pija-

tersebut hanya dapat dilakukan dengan

3000

12025

10827

12540

Perkara Masuk

mampu menghasilkan putusanputusan yang berkepastian dan

14366 1000 9516

Total Perkara yang ditangani

11338 8280

500

berkeadilan. Permasalahannya kemudian, perkara seperti apa yang seharusnya dibatasi untuk naik ke tingkat kasasi? Di banyak negara, pembatasan kasasi pada perkara pidana dilakukan

0

berdasarkan besaran ancaman huku-

2006

2007

2008

2009

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2006, 2007, 2008, 2009

1

tingkat banding sehingga menjadi pengadilan yang terpercaya dan

14366

banding seluruh Indonesia per

untuk menuntut keadilan?

peningkatan kapasitas pengadilan

man. Untuk perkara pidana dengan ancaman hukuman ringan termasuk

2

LEMBAGA KAJIAN DAN ADVOKASI UNTUK INDEPENDENSI PERADILAN TEMPO/ WAHYU SETIAWAN

Undang (UU) No. 13/ 1965 tentang

denda, atau pelanggaran dapat diper-

umumnya bersifat mendesak dan

Sedangkan fungsi pengadilan

timbangkan untuk final di tingkat

memerlukan penanga-nan yang cepat.

kasasi seharusnya dikembalikan pada

Mahkamah Agung. UU ini meng-

banding.

Hal ini bukan saja untuk men-jamin

khitahnya, yaitu untuk menjaga

usulkan revisi struktur formal MA, yang

Sedangkan untuk perkara perdata

kepastian hukum bagi para pihak tetapi

kesatuan hukum. Bila pengadilan

akarnya diwujudkan kembali ke dalam

dengan nilai gugatan tertentu dapat

juga untuk membatasi meluasnya

kasasi terus menerus berusaha

empat bidang peradilan (Per-adilan

dibatasi upaya hukumnya hingga

konflik keluarga. Selain itu, alasan PK

menjalankan fungsi yang tak berbeda

Umum, Militer, Agama dan Tata Usaha

tingkat banding, hal ini berlaku di

atas dasar kekhilafan hakim di tingkat

dengan pengadilan banding atas dalih

Negara/TUN).

Jerman, Belanda dan Jepang. Bahkan

kasasi perlu ditinjau kembali, sehingga

keadilan individu, maka justru keadilan

beberapa perkara perdata sangat

PK tidak menjadi upaya hukum

sederhana seharusnya dapat diselesai-

keempat yang berdampak buruk

kan ditingkat pertama melalui proses

terhadap inkonsistensi putusan.

Meski tidak disebutkan secara eksplisit, namun bagian Penjelasan

bagi orang banyak telah dilanggar. Pembatasan perkara dengan

Umum UU tersebut menyebutkan

demikian menjadi suatu keharusan bila

dengan tegas salah satu ciri dari sistem

Beberapa pertanyaan muncul,

kita menginginkan kembalinya kewiba-

kamar, yaitu setiap Ketua Muda memi-

Di banyak negara seperti Jepang,

khususnya mengenai potensi pelang-

waan pengadilan. Namun, untuk

liki beberapa hakim agung sebagai

Australia, Amerika, dan Afrika Selatan,

garan hak dan akses para pihak

memastikan pembatasan perkara

hakim anggota. Sayangnya, belum

jenis pengadilan ini diinstitusionalkan

terhadap keadilan yang dibatasi dalam

dapat berjalan efektif tanpa melanggar

secara khusus dalam bentuk small

pembatasan perkara kasasi. Dalam hal

hak warga Negara, maka diperlukan

claim court yang memiliki prosedur

para pihak tidak puas terhadap putusan

kajian mendalam untuk menentukan

seder-hana sehingga mudah diakses

Hakim tingkat pertama, maka ia dapat

kriteria dan jenis perkara yang dapat

oleh masyarakat.

mengajukan banding ke pengadilan

berakhir di pengadilan tingkat pertama

Selain itu, perkara-perkara di

banding yang berfungsi memberikan

maupun di pengadilan tingkat banding.

bidang hukum keluarga, seperti

jaminan untuk banding (right to

perceraian dan waris, dapat dipertim-

appeal). Hak para pihak dengan

bangkan sebagai perkara yang diputus

demikian tidak terlanggar karena

final di tingkat banding, karena pada

kesempatan banding telah diberikan.

pengadilan dengan cara cepat.

Para hakim agung Mahkamah Agung (MA) dalam pemilihan Ketua MA di Gedung MA, Jakarta, Kamis, 15 Januari 2009. Dalam pemilihan tersebut Harifin A. Tumpa terpilih menjadi Ketua MA yang baru menggantikan Bagir Manan.(Foto oleh TEMPO)

sempat dilaksanakan, UU No. 13/ 1965 ini dicabut di tahun 1969 melalui UU No. 6/1969 tentang Pernyataan Tidak

rangi variasi perkara yang dite-rima

yang hanya akan mengadili perkara

Berlakunya Berbagai Undang-Undang

hakim, karena perkara telah

sesuai keahlian di kamarnya masing-

dan Peraturan Pemerintah Pengganti

terklasifikasi sesuai dengan kom-

masing.

Undang-Undang.

petensi hakim. Dengan demikian,

Hal ini berbeda dengan Mahkamah

Kebutuhan akan adanya spesia-

hakim akan memutus perkara yang

Agung di negara-negara Common Law

lisasi melalui sistem Kamar kembali

sejenis sesuai keahliannya secara

seperti Amerika Serikat, Inggris,

menguat pada awal tahun delapan-

terus menerus, dan pada akhirnya

Australia, serta negara-negara bekas

puluhan. Dalam Rapat Kerja dengan

menciptakan standardisasi;

jajahan Inggris. Mahkamah Agung di

Komisi III DPR tahun 1982, ketua MA

3. Memudahkan pengawasan putu-

negara-negara tersebut hanya terdiri

saat itu mengusulkan agar di MA

Sudah Saatnya Mahkamah Agung Menerapkan Sistem Kamar

san dalam rangka menjaga kesa-

dari satu Kamar yang menangani semua

dimunculkan jabatan Ketua Muda

tuan hukum, karena putusan telah

jenis perkara.

untuk bidang-bidang hukum tertentu.

DIAN ROSITA Artikel ini pernah dimuat di Majalah Berita Mingguan Tempo Edisi 5-11 Juli 2010

alah satu penyebab rendah-

S

nya peran MA dalam menjaga kesatuan

nya tingkat kepercayaan

hukum. Putusan MA bukan hanya ber-

masyarakat terhadap peng-

pengaruh kepada para pihak yang ber-

disesuaikan dengan banyak perkara.

adilan berkaitan erat dengan kualitas

perkara, namun secara tidak langsung

Kamar-kamar ini bukan badan-badan

dan konsistensi putusan, sehingga

juga menimbulkan dampak yang luas,

peradilan yang terpisah, melainkan

membuka peluang bagi para pihak

karena akan menjadi referensi bagi di

tetap dalam satu badan peradilan.

untuk terus melakukan upaya hukum

pengadilan tingkat bawah maupun di

karena sulitnya mencari standar

MA sendiri, dalam menangani perkara

putusan sejenis sebagai acuan. Kondisi

serupa di masa mendatang. Dalam

ini membuka peluang bagi pihak yang

konteks inilah sistem kamar menjadi

berkepentingan untuk memenangkan

penting. Sistem kamar merupakan

perkara. Lebih runyam lagi bila praktek suap dan kolusi ikut ambil bagian. Sejatinya, Mahkamah Agung (MA) memiliki fungsi kasasi yang bila dijabarkan akan mengarah pada penting-

bidang keahliannya. Dalam satu kamar bisa terdapat satu atau lebih majelis,

Secara singkat, tujuan penerapan sistem kamar adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan keahlian hakim

terklasifikasi sesuai keahlian da-

Sistem Kamar sebenarnya bukan

Usulan ini kemudian diterima oleh DPR

lam kamar. Sistem Kamar yang

hal yang baru di Indonesia, mengingat

dan dikongkritkan dalam UU No.

konsisten akan berdampak positif

sistem peradilan kita merupakan wari-

14/1985 tentang Mahkamah Agung.

dalam jangka panjang terhadap

san dari Belanda yang sejak lama telah

Namun, berbeda dengan UU

upaya menjaga kesatuan hukum.

menerapkan sistem kamar. Namun,

No.13/1965, dalam UU UU No.

Bila kepastian hukum dapat diwu-

sejak kekuasaan Hooggerechtshof

14/1985 tidak dijelaskan lebih jauh

judkan, maka pengajuan kasasi

(Pengadilan Banding) diserahkan ke-

mengenai jabatan Ketua Muda terse-

dapat menurun, dan arus per-

pada MA di tahun 1950, sistem kamar

but, baik penjelasan mengenai latar

mohonan kasasi yang tidak bera-

yang ada dalam Hooggerechtshof

belakang lahirnya jabatan ‘baru’ itu,

lasan dapat ditekan.

tersebut dihapuskan untuk sementara

maupun peran dan fungsinya di MA.

Sejarah Sistem Kamar di Indonesia

dalam memeriksa dan memutus

Sistem Kamar pada umumnya

perkara, karena hakim hanya me-

diterapkan di negara-negara Civil Law,

penge-lompokan hakim-hakim yang

mutus perkara yang sesuai dengan

seperti Belanda, Jerman, dan negara-

memiliki keahlian atau spesialisasi

kompetensi dan keahliannya;

waktu, mengingat sangat sedikitnya

Seiring perjalanan waktu, sistem

jumlah hakim agung yang ada pada saat

pembagian perkara di MA ternyata

itu, yaitu berjumlah lima orang.

justru semakin jauh dari sistem Kamar

Keinginan untuk kembali me-

yang diharapkan. Hakim-hakim agung

negara Eropa Kontinental lainnya.

nerapkan sistem Kamar kembali me-

tidak dikelompokkan di bawah

hukum yang sama atau sejenis, dan

2. Meningkatkan produktivitas pe-

Mahkamah Agung di negara-negara

nguat pada pertengahan tahun enam-

koordinasi Ketua Muda bidang per-

hakim-hakim tersebut hanya akan

meriksaan perkara. Spesialisasi da-

tersebut terdiri dari beberapa Kamar

puluhan. Cikal bakal untuk kembali ke

kara, namun dikelompokkan ke dalam

(Chamber), di mana setiap Kamar ter-

sistem Kamar terlihat dari munculnya

tim-tim, dimana setiap tim akan terdiri

diri dari beberapa orang hakim agung

jabatan Ketua Muda dalam Undang-

dari beberapa orang hakim agung, dan

mengadili perkara yang sesuai dengan

lam sistem kamar akan mengu-

3

4


majelis hakim agung dibentuk ber-

Sistem tersebut secara tidak lang-

sub Kamar sesuai dengan kebutuhan.

dasarkan hakim agung yang ada dalam

sung sebenarnya telah membuat fungsi

Seluruh hakim agung yang ada,

tim-tim tersebut.

dari Ketua Muda bidang perkara men-

termasuk Ketua dan Wakil Ketua MA

Pembagian tim ini sekilas memang

jadi tidak jelas. Misalnya, apa fungsi Ke-

harus duduk dalam salah satu kamar

terkesan serupa dengan sistem Kamar,

tua Muda Pidana jika masih dimung-

sebagai anggota kamar sesuai dengan

namun sebenarnya tidak demikian.

kinkan perkara pidana diperiksa oleh

keahliannya. Jumlah hakim agung

Sebab, pembentukan tim tidak dida-

majelis hakim yang tidak berada di

dalam setiap Kamar tentunya akan

sarkan pada pembagian bidang

bawah koordinasinya?

berbeda sesuai dengan komposisi

perkara yang dibawahi oleh Ketua

Hal ini juga berdampak langsung

jumlah perkara yang ada di MA. Dengan

Muda, melainkan didasarkan pada

pada kemampuan MA dalam menjaga

demikian, seluruh Hakim Agung akan

berapa banyak unsur pimpinan yang

konsistensi putusan. Tentu sangat sulit

‘terbagi habis’ sesuai dengan keah-

ada, yang kemudian akan menjadi

menjaga konsistensi atas suatu pene-

liannya dalam kamarkamar yang ada

Ketua Tim.

rapan hukum apabila suatu jenis per-

Di setiap Kamar, perkara tidak

kara diperiksa oleh beberapa ‘Kamar’

diperiksa oleh seluruh anggota Kamar,

sekaligus.

namun tetap diperiksa berdasarkan

Sistem Kamar merupakan

Kondisi tersebut semakin diper-

sistem majelis yang terdiri dari tiga

pengelompokan hakim-hakim

buruk dengan ketiadaan yurispru-

hingga lima orang hakim agung sesuai

densi tetap yang berakibat peluang

ketentuan UU. Namun, untuk menjaga

yang memiliki keahlian

untuk saling berbeda pendapat dian-

konsistensi pertimbangan hukum, ada

di bidanghukum yang sama.

tara majelis hakim agung dalam per-

baiknya MA mengikuti sistem yang

kara sejenis semakin terbuka. Lebih

berlaku di Belanda, dimana setiap

Hakim-hakim tersebut hanya

jauh lagi, masalah kualitas putusan juga

majelis memaparkan pertimbangan

akan mengadili perkara

menjadi isu serius, mengingat sangat

hukum atas masing-masing putusan-

mungkin suatu perkara diputus oleh

nya dalam rapat Kamar yang dihadiri

yang sesuai dengan bidang

majelis hakim agung yang tidak

oleh seluruh anggota Kamar setiap

keahlian di kelompoknya.

memiliki latar belakang kompetensi

minggunya.

yang tepat.

Dengan demikian, setiap anggota Kamar dapat mengetahui bagaimana pertimbangan hukum atas suatu masalah hukum tertentu yang akan diputus oleh masing-masing majelis. Hal ini akan memudahkannya saat menghadapi perkara serupa serta menghindari terja-dinya inkonsistensi putusan.

Revitalisasi Sistem Kamar Masalahanya adalah, tidak semua

Untuk mengoptimalkan sistem

unsur pimpinan, seperti Ketua MA,

kamar, diperlukan restrukturisasi

para Wakil Ketua MA, Ketua Muda Pe-

sistem maupun cara pandang di MA.

ngawasan dan Ketua Muda Pembinaan,

Pertama adalah dengan merombak

adalah Ketua Muda yang membawahi

sistem pembagian hakim agung dan

bidang perkara. Masalah berikutnya,

distribusi perkara berdasarkan tim

seorang hakim agung juga dapat men-

menjadi pembagian hakim agung dan

jadi anggota di dua tim sekaligus, dan

distribusi perkara berdasarkan bidang

pembagian tim tidak sesuai dengan ke-

per-kara.

ahlian yang dimilikinya. Celakanya lagi,

Secara umum bidang perkara

perbedaan mendasar sistem pemba-

terdiri dari lima bidang, yaitu pidana,

gian perkara saat ini dengan sistem Ka-

perdata, agama, TUN, dan militer.

mar yang sesungguhnya adalah keselu-

Khusus untuk pidana maupun perdata,

ruhan tim yang ada pada dasarnya da-

mengingat jumlah perkara tersebut di

pat memeriksa semua jenis perkara

MA sangat besar, yakni mencapai

yang diterima MA, mulai dari perdata,

sekitar 80% dari total perkara yang

pidana, agama, tata usaha negara, mau-

masuk setiap tahunnya, masing-

pun militer.

masing dapat dibagi menjadi beberapa

Hal lain yang cukup penting terkait dengan penerapan sistem Kamar ini adalah implikasinya terhadap rekrutmen hakim agung. Bila sistem ini diterapkan, rekrutmen dan seleksi calon hakim agung tidak hanya berdasarkan pada masalah karier atau non-karier semata, namun juga berdasarkan pada kebutuhan akan keahlian hukum tertentu sesuai dengan masingmasing Kamar. (Arsil) Artikel ini pernah dimuat di Majalah Berita Mingguan Tempo Edisi 12-18 Juli 2010

5

Pengadilan Acara Cepat:

Solusi Alternatif Akses pada Keadilan

P

engadilan hingga saat ini masih belum dapat melepaskan diri dari permasa-

lahan rendahnya kepercayaan publik terhadap integritas pengadilan. Selain terlihat dari pemberitaan dan berbagai survei tentang persepsi publik, indikator obyektif lain yang dapat dilihat adalah rendahnya perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan data Laporan Tahunan MA tahun 2007 hingga 2009, pengadilan tingkat pertama rata-rata menerima 3,5 juta perkara per tahun. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2009 menyebutkan bahwa pada tahun 2009 dari 3.546.854 perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia, 3.015.511 di antaranya merupakan perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas. Meskipun terdapat data yang berbeda mengenai jumlah perkara lalu lintas yang akurat, namun secara umum data lima tahun terakhir memperlihatkan bahwa kurang lebih 90% perkara yang ditangani pengadilan adalah perkara lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa perkara sengketa substansial yang masuk ke pengadilan jumlahnya sangat kecil apalagi jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 213 juta pada tahun 2010. Bandingkan dengan India misalnya, yang jumlah perkara pertahunnya mencapai 40 juta perkara. Rendahnya perkara yang masuk ke pengadilan bukan berarti masyarakat Indonesia cinta damai atau memilih musyawarah melalui lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Paparan statistik di atas justru memperlihatkan bahwa pengadilan belum menjadi pilihan bagi masyarakat un-

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia pernah memiliki pengadilan desa atau pengadilan adat dengan menggunakan hakim tunggal yang disebut juga sebagai hakim perdamaian. (Foto oleh TEMPO)

tuk menyelesaikan sengketanya. Salah satu faktor penyebabnya antara lain adalah karena biaya berperkara yang tinggi. Biaya berperkara ini meliputi biaya pengacara, biaya tranportasi, dan termasuk biaya calo perkara dan suap yang hingga kini belum berhasil dibasmi. Selain itu, waktu berperkara yang lama dan bahkan bertahun-tahun menyebabkan sulitnya memprediksi biaya yang harus ditanggung para pencari keadilan. Pada akhir proses, jika seseorang memenangkan suatu perkara bukan berarti ia tidak mengalami kerugian apapun karena proses yang panjang tentu memakan biaya yang tidak sedikit. Beberapa putusan kasasi yang diteliti memperlihatkan bahwa pokok sengketa seringkali sangat kecil nilainya. Sebagai contoh adalah perkara gugatan perdata mengenai sengketa dua buah pohon mangga atau sengketa mengenai uang muka pembelian tanah sebesar Rp 50 juta. Jumlah dan nilai ini

sungguh tidak sepadan dengan tenaga, waktu maupun biaya yang harus dikeluarkan para pihak hingga sampai ke tingkat kasasi. Selain itu, prosedur yang kompleks, formulir dan dokumen yang rumit, ruang sidang yang mengintimidasi serta arogansi hakim dan pengacara sering-kali membuat masyarakat berusaha menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan. Kondisi ini diperburuk dengan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan yang dinilai memiliki integ-ritas rendah, rawan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebuah sistem peradilan yang responsif berperan penting dalam mengurangi ketegangan sosial. Jika sistem peradilan gagal memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka masyarakat akan memilih mekanisme penyelesaian konflik lain. Semakin kecil peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa masyarakat, dalam konteks ketiadaan alter-

6


natif penyelesaian sengketa lain yang efektif, maka akan terjadi peningkatan kasus kekerasan dan main hakim sendiri yang berujung pada meningkatnya konflik sosial. Pengadilan dengan demikian memainkan peran penting sebagai instrumen utama negara dalam melakukan kontrol sosial dan menciptakan rasa aman di masyarakat.

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia pernah memiliki pengadilan desa atau pengadilan adat dengan menggunakan hakim tunggal yang disebut juga sebagai hakim perdamaian. Pengadilan jenis ini memang mengutamakan upaya perdamaian sehingga pengadilan tidak hanya berperan dalam menyelesaikan sengketa, namun lebih jauh dari itu menjaga relasi sosial antara para pihak dalam masyarakat. Dalam upaya reformasi peradilan, maka pengadilan bukan hanya harus independen dan berintegritas, namun juga harus mampu memberikan layanan berkeadilan kepada semua lapisan masyarakat. Untuk itu, pengadilan terutama di tingkat pertama, harus didesain agar mampu melayani kepentingan masyarakat, yang ditandai dengan proses berbiaya rendah, sederhana, dan waktu penyelesaian

perkara yang cepat. Dibanyak negara, konsep pengadilan kecil yang ramah masyarakat sudah banyak diadopsi, antara lain di Jepang dengan sebutan summary court, dan di beberapa negara bagian Amerika dan Australia, yang disebut sebagai small claim court. Filipina baru-baru ini juga mengadopsi konsep small claim court sebagai bagian dari upaya reformasi

peradilan. Pengadilan acara cepat seperti small claim court atau summary court pada umumnya merupakan struktur pengadilan terpisah yang berada di bawah yurisdiski pengadilan tingkat pertama. Pada pengadilan acara cepat ini berbagai kasus sederhana akan diperiksa secara cepat dengan proses pembuktian yang sederhana. Perkara-perkara yang memerlukan pembuktian yang kompleks tidak dapat diperiksa oleh pengadilan ini dan harus melalui jalur pengadilan biasa. Perkara perdata dengan nilai gugatan yang relatif kecil seharusnya dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan acara cepat dengan konsep small claim court. Untuk perkara yang nilai ekonominya kecil dan tidak memerlukan proses administrasi perkaradan pembuktian yang kompleks, maka dapat

digunakan proses tanya jawab yang tidak terlalu menitikberatkan pada kelengkapan dokumen. Perkara jenis ini juga dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Penggunaan hakim tunggal bermanfaat dalam dua hal: pertama, dari segi proses akan mempercepat proses pengambilan keputusan; kedua, dengan mekanisme pengambilan putusannya yang lebih informal, membantu para pihak yang memiliki hambatan psikologis dan hukum untuk merasa lebih “nyaman”dalam proses persidangan. Dalam hal para pihak tidak puas dengan putusan hakim tunggal, ia dapat mengajukan banding atau minta diperiksa kembali oleh hakim majelis pada pengadilan yang sama. Perkara jenis ini diharapkan dapat selesai di tingkat pertama. Penyederhanaan proses berperkara diharapkan dapat mengurangi biaya negara maupun biaya para pihak dalam menyelesaikan perkara. Dengan proses yang sederhana diharapkan pencari keadilan dapat mewakili dirinya sendiri di pengadilan sehingga biaya

"Penggunaan hakim tunggal bermanfaat dalam dua hal: pertama, dari segi proses akan mempercepat proses pengambilan keputusan; kedua, dengan mekanisme pengambilan putusannya yang lebih informal, membantu para pihak yang memiliki hambatan psikologis dan hukum untuk merasa lebih “nyaman”dalam proses persidangan

kasus pencurian semang-ka, kasus pencurian kakao dan seba-gainya. Beberapa jenis perkara pida-na dengan ancaman hukuman ringan da-pat diupayakan untuk diselesaikan melalui pengadilan acara cepat dengan mempertimbangkan perspektif restorative justice. Dengan perspektif itu negara mengurangi perannya untuk terlibat dalam penyelesaian perkara pidana dan proses penyelesaian lebih difokuskan pada pemulihan hubungan dua pihak melalui kompensasi atau penggantian kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan. Upaya untuk mengefektifkan hukuman denda sebagai salah satu alternatif pemidanaan dalam perkara pidana ringan juga merupakan alternatif solusi yang menarik. Selain penyederhanaan proses berperkara, kemudahan untuk mengakses pengadilan secara fisik juga perlu diperhatikan. Cara yang dapat ditempuh yaitu dengan menempatkan pengadilan acara cepat ini di tengah-tengah masyarakat sehingga mudah diakses dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai pilihan untuk menyelesaikan sengketa. Tantangan membangun pengadilan di masa datang adalah menciptakan forum penyelesaian sengketa yang dapat diakses bukan hanya secara ekonomis namun juga secara fisik dan psikologis. Dimana masyarakat merasa nyaman dan percaya diri menggunakan forum tersebut. Dengan demikian reformasi peradilan bukan hanya bicara tentang penguatan mekanisme yang sudah ada, namun juga membangun mekanisme layanan keadilan sesuai prinsip cepat, sederhana, dan berbiaya murah bagi masyarakat.

berperkara dapat ditekan. Yang tak kalah penting, pengadilan acara cepat seperti ini bisa menjadi solusi alternatif bagi berbagai perkara pidana kecil yang banyak disorot akhir-akhir ini. Misalnya

7

Kasasi Demi Kepentingan Hukum, Penunjang Fungsi Mahkamah Agung yang Terlupakan

Dian Rosita Dan Dimas Prasidi) Artikel ini pernah dimuat di Majalah Berita Mingguan Tempo Edisi 19-25 Juli 2010

Foto oleh TEMPO

ungsi menjaga kesatuan hukum

fungsi menjaga kesatuan hukum, yaitu

tidak bisa dibebankan hanya

Kasasi Demi Kepentingan Hukum

pada Mahkamah Agung sebagai

(KDKH). Wewenang untuk mengguna-

pengadilan tertinggi dalam ling-

kan instrumen ini hanya dimiliki oleh

kungannya. Sebab Mahkamah Agung

Jaksa Agung , baik dalam perkara-

hanya dapat menjaga kesatuan hukum

perkara pidana , perdata maupun Tata

dari putusan-putusan pengadilan yang

Usaha Negara (TUN).

F

berada dibawahnya sepanjang para

Secara ringkas KDKH adalah upaya

pihak yang bersengketa mengajukan

hukum yang diberikan oleh UU kepada

upaya hukum kasasi atas putusan

Jaksa Agung untuk meluruskan putu-

tersebut. Andaikata lahir suatu putusan

san Pengadilan Tingkat Pertama

pengadilan mengandung kesalahan

maupun Banding yang telah berke-

penerapan hukum, dan para pihak tidak

kuatan hukum tetap (inkracht) yang

mengajukan upaya hukum maka MA

mengandung kesalahan penerapan

tidak dapat melakukan koreksi atas

hukum atau pertanyaan hukum

kesalahan tersebut. Jika demikian hal

(question of law) yang penting bagi

yang terjadi, maka diperlukan suatu

perkembangan hukum, yang apabila

sistem yang berfungsi menjaga

diputus oleh MA dapat menjadi suatu

kesatuan hukum.

yurisprudensi (putusan-putusan

Dalam konteks ini sebenarnya

Hakim terdahulu yang telah berke-

sistem hukum Indonesia telah menye-

kuatan hukum tetap dan diikuti oleh

diakan instrumen hukum yang ber-

para hakim atau badan peradilan lain

fungsi membantu MA menjalankan

dalam memutus perkara atau kasus

8


yang sama”) baru. Namun berbeda

Dalam bidang perdata maupun TUN

tahunnya, hampir 30 persen dari perkara

ini sebenarnya tidak dimiliki oleh Ke-

telah menggabungkan dua institusi

Untuk mengefektifkan instrumen ini

dengan kasasi biasa, KDKH pada dasar-

instrumen hukum KDKH tidak pernah

tersebut merupakan perkara kasasi atas

jaksaan sebagai lembaga penuntutan,

yang dalam sistem hukum Belanda

diperlukan perubahan struktural dalam

nya hanya untuk kepentingan hukum

digunakan oleh Jaksa Agung. Padahal

putusan bebas yang sebenarnya menurut

melainkan dimiliki oleh Parket bij de

memiliki fungsi yang berbedake dalam

sistem peradilan Indonesia, setidaknya

semata, bukan untuk kepentingan dari

telah menjadi rahasia umum bahwa

KUHAP tidak dapat diajukan kasasi. Hal

Hoge Raad (Kejaksaan pada MA). Lem-

satu institusi Kejaksaan Agung. Indikasi

dengan memindahkan kewenangan

para pihak yang bersengketa, sehingga

sangat banyak putusan perdata

ini sebenarnya merupakan konsekuensi

baga ini berwenang untuk memberikan

lain yang menunjukkan hal ini misalnya

atas instrumen ini kepada institusi di

tidak mengikat bagi para pihak yang

maupun Tata Usaha Negara yang telah

dari “terobosan hukum” yang dilakukan

pendapat hukum kepada MA dalam

terlihat juga dalam UU MA khususnya

luar Kejaksaan Agung atau merombak

bersengketa.

inkracht di tingkat Pertama atau Ban-

oleh Kejaksaan dan MA beserta Menteri

setiap perkara kasasi, meng-ajukan

Pasal 44 ayat (2), yang menyebutkan

struktur Kejaksaan Agung itu sendiri.

KDKH merupakan warisan sistem

ding yang mengandung kesalahan

Kehakiman pada masa Orde Baru yang

cassatie in het belang der wet (Kasasi

bahwa Jaksa Agung dalam jabatannya

Di sisi lain, jika instrumen ini diang-

hukum Belanda yang tetap dianut, atau

penerapan hukum. Jika dibiarkan

membolehkan permohonan kasasi yang

Demi Kepentingan Hukum) serta

dapat memberikan pendapat hukum

gap tidak diperlukan lagi, maka hal

setidaknya selalu dicantumkan dalam

tentunya kondisi ini dapat merusak

diajukan Kejaksaan atas putusan bebas.

menjadi ‘penuntut’ dalam kasus dugaan

dalam perkara kasasi pidana, yang

tersebut harus diikuti dengan peruba-

peraturan perundang-undangan yang

kesatuan penerapan hukum dan sangat

Padahal, pada saat itu seharusnya yang

berbeda dengan pendapat hukum

han struktural dan konseptual terhadap

mengatur hukum acara. Bahkan, di

berdampak pada kewibawaan hukum

dilakukan oleh Jaksa Agung adalah

(memori/kontra memori kasasi) dari

fungsi dari Mahkamah Agung itu

masa awal kemerdekaan RI, KDKH

maupun kekuasaan kehakiman itu

mengajukan KDKH., sehingga koreksi

Jaksa Penuntut Umum yang diatur

sendiri. Apakah MA tetap akan diper-

diatur dalam UUD RIS 1949.

sendiri.

atas kesalahan putusan majelis tingkat

dalam KUHAP. Kewenangan Jaksa

tahankan sebagai institusi yang ber-

Mengapa KDKH tidak efektif?

banding saat itu tetap dapat dilakukan

Agung ini serupa dengan kewenangan

fungsi untuk menjaga kesatuan hukum

Advice yang dimiliki oleh Procureur-

dan melakukan pengembangan hukum,

Dalam sejarahnya instrumen hu-

Pertanyaan ini sepertinya sangat ja-

tanpa harus menimbulkan ekses seperti

oleh Jaksa Agung. Tercatat jumlah

rang menjadi wacana hukum di Indo-

yang terjadi saat ini. Dengan demikian

permohonan KDKH tak lebih dari 10

nesia mengingat evaluasi atas ketidak-

permohonan umumnya dalam perkara

efektifan ini mungkin tidak pernah

pidana, dan paling banyak dimohonkan

dilakukan. Di sisi lain, meski nyaris ti-

sebelum tahun 1970an. Instrumen

dak pernah digunakan lagi pada kenya-

hukum ini terakhir digunakan pada

taannya instrumen ini tetap diperta-

tahun 1989 atas putusan Praperadilan

hankan Seakan dibiarkan antara ada

kum ini hanya beberapa kali digunakan

yang mengabulkan Praperadilan atas

dan tiada, hidup segan mati tak hendak.

penyitaan. KDKH yang diajukan oleh

Semisal dalam UU MA yaitu UU No. 5

Jaksa Agung pada saat itu bertujuan

Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009,

untuk mengkoreksi putusan tersebut

ketentuan yang mengatur kewenangan

serta memperjelas status penyitaan

Jaksa Agung untuk mengajukan KDKH

dalam lingkup Praperadilan. Sebab

khususnya untuk perkara perdata dan

menurut KUHAP ganti rugi atas penyi-

TUN tidak dihapuskan. Bahkan dalam

taan yang tidak sah termasuk lingkup

RUU KUHAP instrumen hukum ini juga

Praperadilan, namun sah tidaknya

tetap dipertahankan keberadaannya.

Sistem hukum Indonesia sebenarnya sudah menyediakan instrumen yang berfungsi membantu MA dalam menjalankan fungsi menjaga kesatuan hukum. Sayangnya, instrumen tersebut tidak efektif lantaran masalah struktural dan konseptual.

"Berdasarkan data Laporan Tahunan MA tahun 2007 hingga 2009, pengadilan tingkat pertama rata-rata menerima 3,5 juta perkara per tahun. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2009 menyebutkan bahwa pada tahun 2009 dari 3.546.854 perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia, 3.015.51 di antaranya merupakan perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas.”

Generaal dan Advocat-Generaal pada Hoge Raad. Lagi-lagi, serupa dengan KDKH, kewenangan memberikan pendapat hukum ini nyatanya juga tidak berjalan efektif. Masih perlukah KDKH? Pertanyaan ini tentunya sangatlah

pelanggaran berat oleh hakim yang

fungsi penuntutan sebagaimana dimiliki oleh Kejaksaan Agung, dengan pengecualian khusus untuk kejahatan berat yang dilakukan oleh Keluarga Kerajaan atau pejabat negara yang penun-

hukum yang diberikan oleh UU kepada Jaksa Agung untuk meluruskan putusan Pengadilan

dilematis. Secara konseptual instrumen

Tingkat Pertama maupun Banding

hukum ini tetap diperlukan, karena

yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang mengandung

dapat berakibat pada pemberhentian jabatan. Lembaga ini tidak memiliki

"Secara ringkas KDKH adalah upaya

kesalahan penerapan hukum atau

"Sistem Kamar sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia, mengingat sistem peradilan kita merupakan warisan dari Belanda yang sejak lama telah menerapkan sistem kamar. Namun, sejak kekuasaan Hooggerechtshof (Pengadilan Banding) diserahkan kepada MA di tahun 1950, sistem kamar yang ada dalam Hooggerechtshof tersebut dihapuskan"

pertanyaan hukum (question of law)”

atau fungsi lainnya. Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk

penyitaan itu sendiri tidak disebutkan

Keberadaan instrumen hukum ini

sebagai lingkup dari Praperadilan. Oleh

sebenarnya sangat penting, setidaknya

jika selanjutnya terdapat putusan-

tutannya dilakukan hanya di hadapan

MA permohonan KDKH tersebut

dengan konsep MA sebagai peradilan

putusan bebas yang diduga bermasalah,

MA. Sekilas memang terkesan bahwa

dikabulkan dan MA membatalkan putu-

Kasasi yang berlaku saat ini. Sebab,

maka Kejaksaan Agung akan sangat

lembaga yang dipimpin oleh seorang

san Praperadilan tersebut. MA juga

fungsi kasasi itu sendiri adalah untuk

selektif menentukan putusan yang perlu

Procureur Generaal (secara gramatikal

sekaligus mempertegas bahwa sah

menjaga kesatuan serta perkembangan

dimohonkan KDKH, karena permohonan

artinya Jaksa Agung) dan berang-

tidaknya penyitaan tidak termasuk

hukum, khususnya melalui kasus-

KDKH semata-mata untuk kepentingan

gotakan Advocat Generaal tersebut

hanya menyangkut internal birokrasi di

dalam lingkup Praperadilan. Meski de-

kasus konret. Jika dioptimalkan instru-

hukum dan bukan untuk penghukuman.

serupa dengan Kejaksaan Agung di

Mahkamah Agung, perilaku hakim dan

mikian putusan MA tersebut tidak

men ini juga dapat berdampak pada

Jika dikaji secara mendalam, problem

membatalkan akibat hukum dari putu-

berkurangnya arus perkara yang

ketidakefektifan KDKH sebenarnya

san Praperadilan itu sendiri, melainkan

masuk ke MA.

sangat mendalam dan struktural, tidak

hanya menjadi preseden terhadap per-

Dalam perkara pidana yang jum-

semata permasalahan kehendak atau

mohonan serupa di masa yang akan

lahnya mencapai 40 persen dari total

political will baik dari Kejaksaan atau MA.

datang.

perkara yang masuk ke MA setiap

Di negara asalnya, instrumen hukum

9

Indonesia. Namun sesungguhnya sa-

merupakan instrumen penting yang

ngat berbeda, sebab lembaga ini tidak

dapat menopang fungsi MA dalam

berwenang melakukan penuntutan pi-

men-jaga kesatuan hukum dan

dana pada umumnya, karena hal itu

melakukan perkembangan hukum.

menjadi kewenangan Jaksa yang berada

D i s i s i l a i n , d a l a m p ra k t e k nya

dibawah Menteri Kehakiman.

instrumen ini hampir tidak pernah

Dengan kata lain sebenarnya UU

mencari solusi atas permasalahan tersebut, namun lebih untuk menggambarkan bahwa problem MA atau dunia peradilan kita yang ada saat ini sebenarnya sangatlah mendasar. Tidak

lain sebagainya, namun sistem hukum dan struktur kekuasaan kehakiman itu sendiri secara keseluruhan. Arsil & Yura Pratama Artikel ini pernah dimuat di Majalah Berita Mingguan Tempo Edisi 26 Juli – 1 Agustus 2010

dipergunakan.

10

LEMBAGA KAJIAN DAN ADVOKASI UNTUK INDEPENDENSI PERADILAN

Recommend Documents