Panduan Pemantauan Persidangan_Elsam Revisi terakhir_Agustus 2011
Panduan Perencanaan Pemantauan Persidangan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) I. Pengantar Pemantauan persidangan (trial monitoring) adalah salah satu bagian penting dalam advokasi Hak Asasi Manusia (HAM), yang dilakukan dengan cara memantau, mengamati dan mencatat proses persidangan, melakukan wawancara dan mendapatkan dokumen-dokumen persidangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai tentang bagaimana pengadilan mengikuti standar-standar peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial), dan memberikan suatu analisa tentang proses pengadilan yang sesuai dengan standar HAM. Secara khusus, pemantauan pengadilan akan membantu proses peradilan, khususnya dalam pencapaian keadilan para korban, dan menyediakan laporan dan rekomendasi yang komprehensif bagi para penegak hukum dan sebagai landasan untuk mendorong reformasi sistem peradilan. Pemantauan persidangan, dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip fair trial, sangat penting untuk melindungi HAM pihak-pihak yang dituduh melakukan kejahatan dan memastikan adanya keadilan kepada para korban. Dalam jangka panjang, pemantauan pengadilan akan memberikan sumbangan pada penerapan administrasi peradilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, serta mendorong tegaknya negara hukum dan rule of law. Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut dibutuhkan suatu proses pemantauan persidangan yang terencana dengan baik, tersistematisasi dan terukur. Hal ini untuk memastikan bahwa laporan pemantauan disusun dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang benar, komprehensif dan kredibel. Dalam perencanaan pemantauan yang demikian, memerlukan suatu panduan perencanaan pemantauan persidangan yang sesuai dengan kebutuhan dan berlandaskan pada norma dan pinsip-prinsip HAM. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) telah lama melakukan pemantauan persidangan, khususnya kasuskasus yang berdampak luas pada perlindungan HAM. Pengalamanan tersebut mengharuskan ELSAM untuk terus mengupayakan adanya standar pemantauan persidangan yang lebih baik. Berbagai lembaga internasional maupun nasional juga telah menyusun pendoman dan prinsip-prinsip pemantauan persidangan yang disusun berdasarkan norma-norma dan instrumen HAM. Berbagai pedoman tersebut memperkaya proses pemantauan persidangan yang telah dilakukan oleh ELSAM dan akan terus menjadi rujukan untuk melakukan proses pemantauan persidangan di waktu yang akan datang. Berdasarkan pada pengalaman pemantauan, perkembangan instrumen-instrumen HAM baik internasional dan nasional , dan referensi berbagai panduan pemantauan persidangan, ELSAM merasa perlu untuk menyusun standar tentang panduan perencanan pemantauan persidangan. Panduan perencanaan yang disusun secara singkat ini menjadi panduan dalam setiap perencanaan pemantauan persidangan yang akan dilakukan oleh ELSAM. 1
Panduan Pemantauan Persidangan_Elsam Revisi terakhir_Agustus 2011
II. Tujuan Pemantauan Persidangan Tujuan dari pemantauan persidangan ini adalah : 1. Memperoleh data secara menyeluruh mengenai proses persidangan di Pengadilan. 2. Membuat laporan dan analisa proses persidangan secara berkala dan laporan akhir proses peradilan dalam kasus tertentu. 3. Membantu perbaikan mekanisme Pengadilan sebagai salah satu lembaga yang berwenang dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. 4. Membantu perjuangan para korban dalam memperoleh keadilan yang akan dilaksanakan dan ditegakkan oleh Pengadilan. 5. Mengetahui pelaksanaan dan penerapan regulasi yang relevan dan merekomendasikan perbaikannya baik dari sisi perubahan dan perbaikan regulasi, pelaksanaan regulasi, dan perbaikan institusi-insitusi penegak hukum. III. Acuan Pemantauan persidangan dilakukan dengan mengacu pada; 1. Prinsip-prinsip Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak/Fair Trial 2. Prinsip-prinsip Perlindungan Saksi dan korban. 3. Prinsip-prinsip Hak atas Pemulihan/Remedies bagi korban. Acuan prinsip-prinsip tersebut menggunakan rumusan/pedoman yang berdasarkan norma-norma HAM internasional, yang disusun oleh PBB dan instrumen HAM regional, dan berbagai panduan dari lembaga internasional diantaranya Amnesty Internasional, Lawyer Committee, sejumlah lainnya. Rumusan prinsip-prinsip HAM yang tertuang dalam hukum nasional juga akan menjadi referensi sepanjang sesuai dengan standar dan norma-norma HAM dan dan konsep fair trial dalam instrumen HAM internasional. Instrumen HAM/Hukum internasional : 1. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia; 2. Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP)/International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), termasuk Komentar Umum Komite HAM; 3. Berbagai Konvensi yang relevan (misalnya Konvensi Penghapusan Penyiksaan, Perlakukan dan Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi); 4. The Code of Conduct for Law Enforcement Officials, 1979; 5. The Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, 1988; 6. The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 1955; 7. The Guidelines on the Role of Prosecutors, 1990; 8. The Basic Principles on the Role of Lawyers, 1990; 9. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985; 10. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, diadopsi Mejelis Umum PBB melalui Resolusi 60/147 tanggal 16 December 2005; 11. Sejumlah instrumen hukum internasional yang mengatur secara khusus untuk peradilan tertentu misalnya Rome Statute 1998, The Rules of Procedure of the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda (ICTY dan ICTR), dll. 12. Sejumlah instrumen HAM regional, misalnya; The African Charter on Human and Peoples’ Rights/ Piagam Afrika Tentang Hak-Hak Manusia dan Orang-Orang tahun 1981, The American Convention on Human Rights/ Konvensi Hak Asai Manusia Amerika Tahun 1969, The European Convention on Human Rights, 1950, dll. 2
Panduan Pemantauan Persidangan_Elsam Revisi terakhir_Agustus 2011
Peraturan hukum nasional : 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, termasuk PP No. 27 tahun 1993 tentang Pelaksanaan KUHAP; 3. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 4. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan aturan pelaksanaannya (PP No. 2 dan 3 Tahun 2002); 5. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan aturan pelaksanaanya (PP No. 44 Tahun 2008; 6. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 7. Berbagai instrumen HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia; 8. Berbagai peraturan teknis lainnya yang relevan, baik berupa petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksaan UU, dan regulasi yang bersifat internal (misalnya Peraturan Kapolri tentang Implementasi dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia) Acuan tentang standar fair trial yang diterapkan dalam proses peradilan: 1. Hak atas peradilan yang adil; 2. Hak atas persidangan yang terbuka (public hearing); 3. Praduga tak bersalah ( presumption of Innocence); 4. Hak untuk diberitahukan dakwaan dengan tepat dan segera (right to be informed promptly of the charge); 5. Hak untuk membela diri (right to defence); 6. Hak untuk didampingi penasehat hukum; 7. Hak untuk didampingi penerjemah (the right to Be assisted by an interpreter); 8. Hak untuk hadir dipersidangan (Rrght to be present at trial); 9. Hak untuk persamaan kekuatan (termasuk akses) dalam persidangan (right to equality of arms/principle of equality of arms); 10. Hak untuk memanggil dan menguji para saksi (right to call and examine witnesses); 11. Hak untuk tidak dipaksa mengaku bersalah atau bersaksi terhadap dirinya sendiri (right not to be compelled to confess guilt or to testify against oneself); 12. Pengeluaran bukti-bukti yang diperoleh dari tindakan yang tidak sah, termasuk adanya penyiksaan dan perlakukan yang merendahkan martabat (exclusion of evidence elicited by illegal means, including torture or ill-treatment); 13. Hak untuk dipersiksa tanpa penundaan yang tidak beralasan (right to be tried without undue delay); 14. Prinsp legalitas dalam kasus pidana (nullum crimen sine lege); 15. Larangan untuk penerapan asas retroaktif (prohibition on the retroactive application of criminal law/principle of nonretroactivity of criminal law); 16. Larangan penghukuman ganda (double jeopardy/ne bis in idem) 17. Hak atas putusan pengadilan yang beralasasin dan terbuka (right to a public and reasoned judgment); 18. Hak untuk banding/kasasi atau melakukan tindakan hukum dalam tingkat yang lebih tinggi (right to appeal); 19. Sejumlah hal lainnya yang relevan, khususnya jika menyangkut peradilan dalam situasi khusus atau pengadilan khusus (misalnya pengadilan untuk anak-anak, kasus-kasus kekerasan seksual, pengadilan HAM, peradilan militer, dll). Acuan tentang hak-hak korban dalam proses peradilan: 1. Prinsip –prinsip umum tentang hak-hak korban a. Prinsip Tanggung Jawab Negara; b. Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (restutio in integrum); c. Prinsip Non Diskriminasi; d. Prinsip Penghormatan Harkat dan Martabat Korban; e. Prinsip Tepat layak, Guna, dan Adil; f. Prinsip Kebutuhan Korban dan Kemudahan g. Ganti Kerugian yang Lengkap dan Komprehensif h. Perhatian kepada Korban dan Kebutuhan Khusus. 3
Panduan Pemantauan Persidangan_Elsam Revisi terakhir_Agustus 2011
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Standar Umum perlakuan terhadap korban oleh penegak hukum Hak untuk dilindungi dari tindakan yang merendahkan martabat, intimidasi dan penyiksaan Hak untuk mendapatkan dukungan dan pendampingan Hak untuk mengemukakan pendapat di pengadilan Hak untuk melaporkan kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum. Hak-hak lainnya yang relevan.
(Indikator tentang standar-standar tersebut diatas disusun dalam dokumen yang terpisah)
IV. Gambaran Kerja 1.
Persiapan sebelum pemantauan a. Mengidentifikasi dan menentukan tujuan pemantauan; b. Memilih kasus yang akan dipantau; c. Memilih pemantau (observer); jika perlu membentuk Tim khusus pemantauan yang terdiri dari pemantauan lapangan, tim analisa dan tim pendukung (administrasi, perekam, penyusun dokumen, dll) d. Memberikan mandat dan penjelasan (briefing) ke pemantau; e. Riset pendahuluam oleh pemantau; f. Menginformasikan kepada pihak yang berwenang (pengadilan/hakim, dan jaksa penuntut umum) tentang akan adanya pemantauan; g. Menyiapkan kebutuhan selama pemantauan (alat-alat pemantauan/perekam audio maupun visual, kebutuhan penerjemah jika diperlukan, biaya perjalanan dan akomodasi); h. Penilaian tentang resiko keamanan (security risk assessment); i. Pernyataan ke publik tentang adanya pemantauan; j. Persiapan lain yang dibutuhkan.
2. Melaksanakan pemantauan a. Akses ke gedung dan ruangan pengadilan; b. Akses ke dokumen pengadilan/berkas perkara dan dokumen lain yang relevan; c. Mengenalkan diri pada pengadilan, termasuk jika ada penerjemah juga diperkenalkan; d. Pengamatan langsung dan melakukan pencatatan selama proses persidangan; e. Tidak melakukan intervensi dalam proses persidangan; f. Memfokuskan pada aspek-aspek pemantauan yang telah ditetapkan (proses persidangan/prosedur, dan/atau substansi perkara); g. Melakukan wawancara dan pertemuan dengan pihak yang relevan selama pemantauan; h. Standar dalam membuat pernyataan publik selama proses pemantauan; i. Membuat laporan pemantauan. 3. Laporan pemantauan a. Disusun berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan; b. Laporan disusun secara berkala, yang ditentukan berdasarkan kebutuhan; 1) setiap selesai pemantauan persidangan, 2) periode waktu tertentu (bulanan, 2 bulanan, dll) , 3) tematik (laporan dengan topik-topik tertentu), dan 4) laporan akhir; c. Standar laporan yang ditetapkan, sesuai dengan jenis laporan; d. Dapat dibentuk Tim analisa laporan dalam penyusunan laporan akhir; e. Pengumuman atau diseminasi laporan ke publik dan pihak-pihak yang berkepentingan (pengadilan, jaksa, advokat, korban, dll). 4
Panduan Pemantauan Persidangan_Elsam Revisi terakhir_Agustus 2011
Penjelasan : 1.
Pemantauan Langsung a. Pemantauan Langsung Pemantauan langsung adalah kegiatan untuk mengumpulkan bahan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati proses persidangan di Pengadilan. Hasil dari pemantauan langsung ini adalah catatan, rekaman dan laporan jalannya persidangan. b. Pengelolaan bahan Kegiatan ini adalah penyusunan bahan-bahan berdasarkan hasil dari pengamatan langsung yang berdasarkan target yang sudah ditentukan. c. Teknis pelaksanaan Untuk melakukan pemantauan langsung jalannya persidangan, maka dibutuhkan Tim Pemantau beberapa orang pengamat (observer) berdasarkan banyaknya berkas perkara yang diperiksa di Pengadilan. d. Waktu Pemantauan ini mulai dilaksanakan dari mulai dilaksanakannya persidangan sampai dengan berakhirnya persidangan. e. Sumber Daya Tim Pemantau dapat terdiri dari tim pemantau di persidangan, penyusun dokumen, tenaga administratif, dibawah 1 orang koordinator.
2. Analisis dan penilaian terhadap jalannya proses persidangan a. Analisis persidangan Kegiatan ini dilakukan setelah dikumpulkannya data dan bahan-bahan yang dianggap cukup untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap jalannya proses persidangan, yaitu dimulai dengan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan dan putusan hakim. b. Tujuan : Adanya Laporan Pemantauan dan sosialisasi ke publik mengenai jalannya proses persidangan berdasarkan target yang sudah ditentukan. c. Teknis Pelaksanaan Analisis dan penilaian terhadap jalannya proses persidangan dilakukan sesuai dengan perencanaan, namun sedikitnya empat kali, yaitu dalam tahap : dakwaan, pembuktian, tuntutan dan putusan hakim. Selain empat tahap ini, analisis dan penilaian juga dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat khusus dan insidentil, atau berdasakan tema-tema tertentu. d. Sumber Daya Tim analisa, jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan keahlian tertentu, dan termasuk anggota tim analisa adalah koordinator pemantauan. 3. Pembuatan Laporan Akhir Laporan hasil pengamatan dan pengumpulan bahan akan dianalisis oleh Tim analis, dan dalam penyusunan laporan dapat dilakukan dengan mengadakan diskusi terbatas. Diskusi terbatas ini akan mengundang beberapa orang yang kompeten untuk memberikan pandangan dan masukan. Hasil dari pertemuan itu akan dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan akhir. Tujuan diskusi terbatas untuk; 1) mendapatkan masukan atas hasil-hasil pengamatan yang sudah ada, dan 2) mendapatkan rumusan yang baik terhadap hasil pengamatan.
5
