Mewujudkan APBD Kalimantan Tengah Yang Pro Rakyat Seknas FITRA Disampaikan Dalam Acara Seminar Hari Antikorupsi Internasional
1
TUJUAN BERNEGARA SESUAI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN
(Preambule)
…membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…. 2
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUD 1945 EKSEKUTIF
KPU
BPK
Presiden bank sentral
DPR
MPR
YUDIKATIF
DPD
kementerian negara LPNK TNI/POLRI
Perwakilan BPK Provinsi
LEGISLATIF
Pemerintahan Daerah Provinsi Gubernur DPRD
PUSAT
DAERAH
MA
MK
KY
badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
Lingkungan Peradilan Umum Lingkungan Peradilan Agama
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bupati/ DPRD Walikota
Lingkungan Peradilan Militer
Lingkungan Peradilan TUN
3
KEKU ASAAN PEMER IN T AH AN PRESIDEN
PUSAT
Kementerian/LPNK Koordinasi
Sebagian Urusan
KEMENDAGRI
Pemegang kekuasaan pemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945
Psl 17 UUD 1945
Keuangan Negara
Koordinasi
Koordinator dlm penyeleng. urusan pem. di daerah Psl 8 UU 23/2014 Termasuk Pembina LKPD (PP 58 Tahun 2005)
Tanggungjawab Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45
DAERAH
Pemerintahan Daerah Keuangan Daerah
4
LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERMASUK (BGN DARI 31 URUSAN) YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
UU 5/74 UU 22/99
Omnibus Regulation UU 17/2003
UU 25/2004
PP
PP 105/00
UU 1/2004
UU 15/2004
PP
PP
KMDN 29/02 UU 33/2004
misal: SAP, dstnya
UU 32/2004 (Psl 15, 16, 17, 21,22,23 155, 156) dan UU 23/2014 : Psl 8, 279 s/d 343
PP 58/2005 (Omnibus Regulation)
PERMENDAGRI 13/06
PERMENDAGRI 59/07
PP 38/07 PP 41/07
PERMENDAGRI 21/11 PP 24/05 PERMENDAGRI 32/11 & 39/12 PP 71/10
PERMENDAGRI 64/13
5
Pemilu Bukanlah Tujuan Tujuan Prasyarat
Kendaraan
Kebebasan Partisipasi Kompetisi
Partai Pemilu
Keterwakilan Mandat Akuntabilitas Kesejahteraan Keadilan
Efektifitas
Legitimasi Demokrasi Sehat
6
Demokrasi dan Pendapatan Perkapita (1950-1990) Pendapatan perKapita 0 - $2.000 $2.001 - $4.000 $4.001 - $6.000 $6.001 - $7.000 > $7.000
Demokrasi
Non-Demokrasi
16,2% 39,2% 50,8% 79,1% 94,8%
83,8% 60,8% 49,2% 20,9% 5,2% Dikutip : Alvarez
7
RASIONALITAS
9
MAKNA ANGGARAN Anggaran merupakan AMANAH rakyat kepada DPRD yang dilaksanakan oleh eksekutif dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran mengandung makna HAK dan KEWAJIBAN baik rakyat maupun pemerintah
10
ROAD MAP PENGEMBANGAN DITJEN KEUDA DALAM BINWASDA KEUANGAN DAERAH 2014 - 2019 VISI “Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif”
PILAR
1
Penguatan Struktur dan Fungsi Kelembagaan Keuangan Daerah
2
3
4
5
6
Peningkatan Kualitas Pengaturan dan Ketaatan thdp Keuda
Peningkatan Fungsi Pengawasan Internal Pemda
Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur dan Manajemen Keuda
Peningkatan Kualitas Manajemen & Operasional Pengl. Keuda
Peningkatan Kualitas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada APBD
Sumber Daya Manusia yang berkualitas, Sistem Infomasi yang terintegrasi serta Forum Koordinasi pengel. Keuda yang efektif
Kualitas Pembinaan Ditjen Keuda kpd daerah utk mendukung daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah
Akses masyarakat thd pengel. Keuda untuk terciptanya open goverment indonesia u/ menjamin transparansi, akuntabilitas dan tata kelola keuda
RENSTRA 2014 - 2019 • Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah. • Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah. • Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan • Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Struktur dan fungsi kelembagaan Ditjen Keuda mendukung pembinaan pertumbuhan pembangunan ekonomi drh yg berkelanjutan
Pengaturan & pengawasan terintegrasi utk mencapai efektivitas & efisiensi
Kolaborasi antar dan intra kementerian untuk peningkatan peran pembinaan pengel. keuda
RENSTRA 2014 - 2019
11
AKUNTABILITAS PENYUSUNAN ANGGARAN KINERJA Budget Release
Rakyat
Aspirasi Masyarakat
DPRD Kebijakan Umum Anggaran
RAPBD KDH RAPBD
Prioritas dan Plafon Anggaran
SEKDA Rencana Kerja dan Anggaran
Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
9
POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
PEMERINTAH PUSAT POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH (UU 32/2004 dan UU 33/2004) UU 23/2014 POKJA Bel. Pusat Mendanai Kegiatan
Mendanai Kegiatan Desentralisasi
DBH
DAU DAK
POKJA Bel. Transf. Daerah (MDN, Menkeu, Bappenas & Banggar)
APBN
Dana Otsus Keistimewaan DIY
Belanja Untuk Daerah
Dana Penyesuaian
(Menkeu, Bappenas, K/L, Banggar)
Di luar 6 Urusan
Dana Transfer Lainnya
Dekon/TP dan Instansi Vertikal
1. Belanja Pusat di Pusat 2. Belanja Pusat Di Daerah
6 Urusan
PEMERINTAH DAERAH
PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG
• • • • • •
Tunj. Profesi Guru PNSD Tamb. Penghasilan Guru PNSD Bantuan Op. Sekolah DID Dana Proyek Pemda & Desen Dana Darurat
Desentralisasi
DAPER
Pendapatan Daerah
1
Dekon / TP
Bel Tdk lgsng • B. Pegawai • B. Bunga • B. Subsidi • B. Hibah • B. Bansos • B. Bagi Hasil • B. Bankeu • BTT
Bel Langsung • B. Pegawai • B. Barang &jasa • B. Modal
• PDRD • Hsl Pengel Kekayaan Drh yg di pisahkan • Lain2 PAD yg sah
PAD
Melalui K/L
Lain-Lain Pend. yang sah
2
Pembiayaan Lainnya Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah) Penggunaan SILPA
Surplus / Defisit Daerah
Belanja Daerah
APBD
Dana Vertikal
3
Pembiayaan Daerah
4
14
Prinsip ”Money Follows Function” Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat
didanai dari
APBN
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
didanai dari
APBD
Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 15
PORSI BELANJA DALAM APBN 2014
(Triliun Rupiah) Sumber : APBN 2014
Total Belanja = Rp1.842.5 T
Dana ke Daerah = 1.148,64 (62,34%) Melalui Angg.K/L dan APP (Program Nasional) •PNPM 10,8(0.59%)
*) APP = Anggaran Pembiayaan 16 dan Perhitungan
Total
10,8(0.59%)
Melalui APP (Subsidi)
• BBM • Listrik • Pangan • Pupuk • Benih • PSO • Kredit Program
210,7(11.43%) 71,4(3.87%) 18,8(1.02%) 21(1.14%) 1,6(0.08%) 2,2(0.11%)
Total
328,9(17.85%)
Melalui Angg. Transfer ke Daerah (Masuk APBD)
•DBH •DAU •DAK •OTSUS • Penyesuaian • Keistimewaan DIY
Melalui Angg. K/L
113,7(6.17%) • Dana Dekon 341,2(18.51%) • Dana TP 33(1.79%) • Dana Vertikal 16,1(0.87%) 87,9(4.77%) 0,5(0.02%)
6,8(0.37%) 12,7(0.69%) 196,9(10.69%)
592,4(32.15%)
216,5(11.75%)
3,2(0.17%) Total
Total
16
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ALOKASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA T.A. 2014 DAN T.A. 2015
Sumber Data : Kemenkeu RI
17
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEUANGAN DAERAH
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
AZAZ UMUM APBD
1. Disusun sesuai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. 2. Berpedoman pada RKPD dalam rangka Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat. 3. Mempunyai fungsi Otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 4. Ditetapkan dengan PERDA.
APBD
19
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
STRUKTUR APBD PENDAPATAN DAERAH
merupakan perkiraan yang terukur, rasional dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.
BELANJA DAERAH
untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya. pelaksanaan urusan wajib berdasarkan SPM yang telah ditetapkan.
PEMBIAYAAN DAERAH
menutup defisit atau memanfaatkan surplus
20
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TUJUAN DAN DISAIN UTAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1. Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 2. Memperjelas distribusi kewenangan (distribution of authority) dan memperjelas derajat pertanggungjawaban (clarity of responsibility) pada level penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Money Follows Fuction
KELOLA
UU 23/2014
Pemerintahan Daerah
RKPD
IMPLEMEN TASI
KEWAJIBAN
Urusan • Wajib • Pilihan
&
• Pendapatan • Belanja • Pembiayaan
Pengelolaan Keuda
HAK
PP 58
Masyarakat 1. Kesejahteraan Rakyat 2. Demokratisasi 3. Otonomi 4. Efisiensi & Efektivitas Sumber daya 5. Pemberdayaan masyarakat
Perhatikan kaidah aturan hukum yang lain UU/PP/Perpres, dll
20
ESENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1. 2. 3.
UU 23/2014 PP 58/2005 PP 41/2007 PMDN 13/2006 PMDN 59/2007 PMDN 32/2011 PMDN 39/2012 PMDN 21/2011 PMDN 64/2013
Memungut Pajak & Retribusi Memperoleh Dana Perimbangan Melakukan Pinjaman
HAK URUSAN Pemerintahan Daerah
RKPD
• Pendapatan • Belanja • Pembiayaan
KELOLA
KEWAJIBAN
• Wajib • Pilihan
1. Sinkronisasi program pusat & daerah 2. Mengelola anggaran secara efisien dan efektif 3. Menyampaikan Laporan Keuangan yang akuntabel
Tujuan OTDA, al: • Efisiensi dan efektivitas sumber daya daerah • Pelibatan masyarakat dlm penyusunan kebijakan daerah • Peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasos dan fasum, jaminan sosial................
21
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
1. 2. 3. 4. 5.
PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER
1. 2. 3.
Dilaksanakan sendiri Dekonsentrasi TP
KONKUREN
PILIHAN
WAJIB YAN DASAR SPM
PEMERINTAHAN UMUM
NON YAN DASAR
Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
DESENTRALISASI
22
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN PILIHAN
WAJIB Berkaitan dengan pelayanan dasar
1. pendidikan; 2. kesehatan; 3. pekerjaan umum & penataan ruang; 4. perumahan rakyat & kawasan pemukiman; 5. ketentraman & ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 6. sosial.
Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
1. tenaga kerja; 2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 3. pangan; 4. pertanahan; 5. lingkungan hidup; 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7. pemberdayaan masyarakat dan desa; 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan; 10.komunikasi dan informatika; 11.koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12.penanaman modal; 13.kepemudaan dan olah raga; 14.statistik; 15.persandian; 16.kebudayaan; 17.perpustakaan; dan 18.kearsipan.
1. kelautan dan perikanan; 2. pariwisata; 3. pertanian; 4. kehutanan; 5. energi dan sumberdaya mineral; 6. perdagangan; 7. perindustrian; dan 8. transmigrasi
23
PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS DAN APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 23/2014, PP 58/2005 dan PP 8/2008) Diacu
RPJPD 20 tahun
pedoman
pedoman
pedoman
RPJMN 5 tahun
dijabarkan
pedoman
Renja SKPD
Diperhatikan
5 tahun
Renstra SKPD
20 tahun
pedoman
RPJMD
5 tahun
RPJPN
dijabarkan Diserasikan dg Musrenbang
1 tahun
diacu
RKPD
5 tahun
RKP
1 tahun
1 tahun
Renstra K/L
1 tahun
pedoman
Renja K/L
diacu 1 tahun
KUA
PPAS
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
RKA-SKPD
PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD
Disampaikan Pertengahan Juni dan Dibahas bersama DPRD paling lambat akhir Juli
TAPD
Disusun paling lambat Agustus - September
RAPERDA APBD
disusun, dibahas dan disetujui bersama paling lambat Oktober Nopember
25
MEKANISME PENGANGGARAN DALAM APBD Program/Kegiatan Kesesuaian dengn KUA & PPAS Prakiraan maju yg telah disetujui TA sebelumnya RKA-SKPD A
Tidak Setuju
Dokumen perencanaan lainnya
Capaian kinerja & indikator kinerja Kelompok sasaran kegiatan Standar Satuan Harga (SSH), ASB & SPM
RKA-SKPD B
Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD
RKA-SKPD C
PPKD
Dibahas oleh TAPD Sosialisasi
RKA-SKPD D
KDH
DPRD
Setuju RKA-SKPD …. dst…. RAPERDA tentang APBD (dan Lampirannya)
25
Perencanaan RPJMD
RKPD
PEDUM APBD o/ MDN KUA
PPAS
Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD
Pelaksanaan
Penatausahaan
Rancangan DPA-SKPD Verifikasi
• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan Belanja
Pelaksanaan APBD
Belanja
• Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD
Pembiayaan Laporan Realisasi Semester Pertama
Penatausahaan Pembiayaan
Pemeriksaan
Disusun dan disajikan Sesuai SAP
Penatausahaan Pendapatan
DPA-SKPD
Pendapatan
Pertgjwban
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • • • •
LRA • Neraca • Lap. Arus Kas • CaLK
LO LPE Laporan perubahan saldo
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
Raperda PJ Pel APBD
Persetujuan Bersama (KDH + DPRD)
• Dilakukan oleh PPKD
setelah 3 hari
RAPBD R P-APBD
Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri
Perda APBD
Evaluasi R P-APBD Oleh Gbrnr/MDN Perda P-APBD
Kekayaan dan Kewajiban daerah • • • • • •
Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan Utang
Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari
7 hari penyesuaian o/ Pemda
Akuntansi Keuangan Daerah Perda PJ Pel APBD
DPRD melakukan pengawasan bukan pemeriksaan
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN/PENERIMAAN DAERAH
SUMBER PENDAPATAN DAERAH 1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain PAD yang sah. 1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 3) jasa giro; 4) pendapatan bunga; 5) tuntutan ganti rugi; 6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan 7) komisi, potongan, Ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
2.
DANA PERIMBANGAN a. Dana Bagi Hasil; 1) Dana Bagi Hasil Pajak 2) Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam; b. Dana Alokasi Umum; dan c. Dana Alokasi Khusus.
3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH a. b. c.
d. e.
Hibah, Dana Darurat, dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya 1) Dana Otonomi Khusus 2) Dana Transfer LaInnya Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya 1) Bantuan Keuangan dari Provinsi 2) Bantuan Keuangan dari Kabupaten 3) Bantuan Keuangan dari Kota
28
Upaya Peningkatan Pendapatan/Penerimaan Daerah • Meningkatan Pendapatan/Penerimaan Daerah melalui PAD • Mengurangi ketergantungan drh terhadap dana transfer pusat ke drh dlm bntuk Dana Perimbangan Target Kedepan bagi Pemda APBD Sbg Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Drh (multiplier effect) Pengembangan Perekonomian Daerah & UMKM (Spill Over, Trickle down effect)
Daerah Memiliki daya tahan memadai
• Pajak Provinsi (5 jenis): PKB; BBNKB; PBBKB; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok. • Pajak Kab/Kota (11 jenis): Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PPJ, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB-P2, PBHTB • Retriibusi Jasa Umum (15 jenis) al: yan kes, yan sampah; yan pasar • Retribusi Jasa Usaha (12 jenis) al: ret. terminal; ret. pasar/grosir dsb Optimalisasi/ • Retribusi Perizinan intensifikasi Ttt( 6 jenis) al: IMB pajak drh dan retribusi drh
Strategi
Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis
Daya Saing
Good Governance
Optimalisasi kekayaan drh yg dipisahkan mllui penyertaan modal/invest kpd BUMD
Perluasan akses pembiayaan melalui: . Pinjaman drh . Obligasi drh (municipal bond)
Optimalisasi pndptn drh mllui pinjaman, pnrbtn obligasi
Optimalisasi pemanfaatan kekayaan drh yg tdk dipisahkan (iddle asset) mllui kerjasama pemda dgn phk ketiga
Dalam bentuk: • Perumda ( UU 23/2014) • Perseroda ( UU 23/2014) • PT (UU 40/2007) Jenis Usaha Profit: • Bank (BPD, BPR Pemda) • Non Bank (UMKM, BKK) • Dana Bergulir • Aneka Usaha (Tambang, Perkebunan, Migas dsb) Non Profit • PDAM (public service)
Pemanfaatan: • Sewa • Pinjam Pakai • Kerjasama pemanfaatan • Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) • Kerjasama penyediaan infrastruktur
Manajemen Risiko
29
FASILITASI KEMENDAGRI UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN/PENERIMAAN DAERAH 1. PERIZINAN
PTSP : Permendagri No. 24/2006 Ditjen. Bina Bangda PATEN : Permendagri No. 4/2010 Ditjen. PUM WAJIB PAJAK
2. PEMBERIAN INSENTIF & PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH (PP No. 45/ 2008)
LANGSUNG
Ditjen BANGDA Ditjen Keuda PA D
Retribusi daerah Pajak daerah
Ditjen PMD Ditjen Keuda
3. USAHA EKONOMI MASYARAKAT
Lembaga Keuangan Mikro (BKK, UMKM) BUMDes
FASILITASI KEMENDAGRI Ditjen Dukcapil
1. TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Kepastian Target Objek Pajak berbasis NIK (e-KTP) Ditjen PUM
2. POL PP : PENEGAKAN PERDA TIDAK LANGSUNG
Kondusifitas Ber-investasi
3. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (GOOD GOVERNANCE)
Ditjen OTDA
Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal
4. KEAMANAN NASIONAL
EKONOMI DAERAH MENINGKAT
Menarik Investor Membuka Lapangan Kerja
Ditjen Kesbangpol
Perlindungan Plasma Nutfah utk Penelitian
30
INDIKATOR KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD; 2. Kualitas Pendapatan APBD (Porsi PAD Terhadap Total Pendapatan); 3. Kualitas Belanja APBD (Postur APBD); 4. Kualitas Pertanggungjawaban APBD.
32
1. PENETAPAN PERDA APBD
32
Penetapan Perda APBD Tepat Waktu (2011-2015) 100 90
28 Daerah
29 Daerah
87.88
84.85
94.12
27 Daerah
27 Daerah
81.82
79.41
32 Daerah
80 55 Daerah
70
70.65
59.78
60
50
60.40
36 Daerah
64.56
241 Daerah
50.63
40
20
62 Daerah
66.67 266 Daerah
39.13
30
65 Daerah
202 Daerah 124 Daerah
31.08
10 0
2011
2012
Provinsi Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
2013
Kota
2014
2015
Kabupaten 33
EVALUASI RANCANGAN APBD PROVINSI TA 2015 SELURUH INDONESIA SURAT PENGANTAR
NO
PROVINSI
NOMOR
PROSES RAPERDA
HASIL EVALUASI MDN
TANGGAL
DITERIMA
BATAS WAKTU
NOMOR
TANGGAL
KET
1
LAMPUNG
903/3916/09/2014
12-08-2014
15-08-2014
04-09-2014
903-3510 TAHUN 2014
3-09-2014
selesai
2
NTB
903/2374/KEU/2014
26-08-2014
27-08-2014
16-09-2014
903-3636 TAHUN 2014
16-09-2014
selesai
3
JAMBI
903/2071/BPKAD/2014
27-08-2014
03-09-2014
23-09-2014
903-3718 TAHUN 2014
22-09-2014
selesai
4
SUMUT
903/9164/2014
08-09-2014
08-09-2014
29-09-2014
903-3749 TAHUN 2014
26/09/2014
selesai
5
KALSEL
900/1834-Angg/KEU
10-09-2014
12-09-2014
02-10-2014
903-3750 TAHUN 2014
26/09/2014
selesai
6
RIAU
900/KEU/24.16
10-09-2014
15-09-2014
03-10-2014
903-3811 TAHUN 2014
02/10/2014
selesai
7
SUMSEL
900/01600/BPKAD/2014
17-09-2014
18-09-2014
08-10-2014
903-3821 TAHUN 2014
08/10/2014
selesai
8
KALTIM
900/5509/512-11/KEU
15-09-2014
18-09-2014
08-10-2014
903-3799 TAHUN 2014
01/10/2014
Selesai
9
PAPUA
903/1938/Setda-PB/2014 22-10-2014
23-10-2014
12-11-2014
903-4633 TAHUN 2014
12/11/2014
selesai
10 GORONTALO 900/DKAD/3500/2014
6-11- 2014
13-11-2014
03-12-2014
903-4662 TAHUN 2014
01/12/2014
selesai
11 JATIM
903/7484/213.2/2014
26-11-2014
14-11-2014
04-12-2014
903-4683 TAHUN 2014
04-12-2014
selesai
12 BALI
903/13423/KEU
24-11-2014
26-11-2014
26-12-2014
903-4714 TAHUN 2014
15-12-2014
selesai
13 KALTARA
900/216/Keu-01/xi/2014
24-11-2014
26-11-2014
26-12-2014
903-4790 TAHUN 2014
30-12-2014
selesai
14 BABEL
903/483/dppkad/2014
26-11-2014
27-11-2014
17-12-2014
903-4708 TAHUN 2014
15-12-2014 34 selesai
34
Lanjutan... 15 SULUT
188.34/4864/SEKR.BPKBMD
26-11-2014
28-11-2014
18-12-2014
903-4711 TAHUN 2014
15-12-2014 selesai
16 BANTEN
902/4656-DPPKD/2014
28-11-2014
01-12-2014
19-12-2014
903-4709 TAHUN 2014
15-12-2014 selesai
17 DIY
903/7965
01-12-2014
02-12-2014
22-12-2014
903-4710 TAHUN 2014
15-12-2014 selesai
18 JATENG
903/011896
03-12-2014
03-12-2014
24-12-2014
903-4729 TAHUN 2014
17-12-2014 selesai
19 KALTENG
900/646/TAPD
04-12-2014
08-12-2014
26-12-2014
903-4712 TAHUN 2014
15-12-2014 selesai
20 KEPRI
188.34/1013/SET
11-12-2014
11-12-2014
05-01-2015
903-4755 TAHUN 2014
24-12-2014 selesai
21 NTT
910.KU.2900.AK/2014
16-12-2014
18-12-2014
12-01-2015
903-4767 TAHUN 2014
29-12-2014 selesai
22 JABAR
903/7090-Keu
17-12-2014
18-12-2014
12-01-2015
903-4766 TAHUN 2014
29-12-2014 selesai
23 SUMBAR
903/1994/dpkd-Angg-2014
16-12-2014
18-12-2014
12-01-2015
903-4792 TAHUN 2014
30-12-2014 selesai
24 SULTRA
903/5891
17-12-2014
22-12-2014
14-01-2015
903-4791 TAHUN 2014
30-12-2014 selesai
25 SULSEL
481.3/8363/BPKAD
18-12-2014
19-12-2014
13-01-2015
903-4789 TAHUN 2014
30-12-2014 selesai
26 SULTENG
903/9875/BPKAD
19-12-2014
29-12-2014
19-01-2015
903-4819 TAHUN 2014
31-12-2014 selesai
27 PAPUA BARAT 903/2354/GPB/2014
23-12-2014
29-12-2014
19-01-2015
903-4805 TAHUN 2014
31-12-2014 selesai
28 SULBAR
1883/KEU/XII/2014
22-12-2014
23-12-2014
15-01-2015
903-4788 TAHUN 2014
30-12-2014 selesai
29 BENGKULU
900/2126/B.8/2014
22-12-2014
24-12-2014
16-01-2015
903-4806 TAHUN 2014
31-12-2014 selesai
30 MALUKU
903/3320
23-12-2014
29-12-2014
19-01-2015
903-4804 TAHUN 2014
31-12-2014 selesai
31 KALBAR
903/3817/BPKAD-13
24-12-2014
29-12-2014
19-01-2015
903-4818 TAHUN 2014
31-12-2014 selesai
32 MALUT
906/1007/setda
24-12-2014
29-12-2014
19-01-2015
903-4820 TAHUN 2014
31-12-2014 selesai
33 ACEH
-
-
-
-
-
-
-
34 DKI JAKARTA
-
-
-
-
-
-
-
35
STRUKTUR PENDAPATAN APBD PROVINSI SE- INDONESIA TA 2014 dalam miliar rupiah
PAD
DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
40,000
1
35,000
3,499.33 30,000
25,000
20,000
15,000
1,418.02
3
2,312.39
Total Pendapatan:
245.811,13
2 10,000
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2014
Papua Barat
Papua
Maluku Utara
Maluku
Nusa Tenggara…
Bali
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Gorontalo
Sulawesi Utara
Sulawesi Barat
Kalimantan Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Jawa Timur
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
Banten
Jawa Barat
DKI Jakarta
Kalimantan Tengah
Rata-Rata Provinsi Se-Indonesia
Lampung
Bangka Belitung
Sumatera Selatan
Bengkulu
Jambi
Kepulauan Riau
Riau
Sumatera Barat
Sumatera Utara
0
Aceh
Keterangan : 1 : PAD 2 : Dana Perimbangan 3 : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Nusa Tenggara…
5,000
36
PAD DANA PERIMBANGAN
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2014
Papua Barat
Papua
Maluku Utara
Maluku
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Bali
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Gorontalo
Sulawesi Utara
Sulawesi Barat
Kalimantan Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Barat
Jawa Timur
DI Yogyakarta
Jawa Tengah
Banten
Jawa Barat
DKI Jakarta
Lampung
Bangka Belitung
Sumatera Selatan
Bengkulu
Jambi
Kepulauan Riau
Riau
Sumatera Barat
Sumatera Utara
Aceh
PROPORSI KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2014
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
37
0.00%
20.00%
10.00%
20.95%
KALIMANTAN TIMUR
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2014
10.29% BENGKULU
4.12% 4.00% 3.58%
PAPUA KALIMANTAN UTARA PAPUA BARAT
7.58%
10.76% SULAWESI TENGAH
SULAWESI BARAT
11.66% GORONTALO
7.59%
12.24% JAMBI
MALUKU
12.65% KALIMANTAN TENGAH
7.98%
12.87% SULAWESI UTARA
MALUKU UTARA
13.87% BANGKA BELITUNG
8.23%
14.08% SUMATERA SELATAN
ACEH
14.48% SUMATERA BARAT
8.97%
15.49% KALIMANTAN BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
15.68% LAMPUNG
9.87%
15.85%
NUSA TENGGARA BARAT
SULAWESI TENGGARA
15.93% RIAU
18.50%
21.60%
SUMATERA UTARA
SULAWESI SELATAN
22.62%
KALIMANTAN SELATAN
18.74%
22.63%
JAWA TENGAH
KEPULAUAN RIAU
24.23%
26.74%
32.49%
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
JAWA BARAT
39.98%
30.00%
BALI
40.00%
41.00%
50.00%
BANTEN
61.13%
70.00%
DKI JAKARTA
DERAJAT OTONOMI FISKAL (PROPORSI PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TA 2014)
Rata-Rata = 17,30%
60.00%
38
TREN STRUKTUR PENDAPATAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA TA. 2012-2015* TREN KELOMPOK PENDAPATAN
TREN RASIO KELOMPOK PENDAPATAN
miliar rupiah 50,000.00
45,321.14
45,000.00
71.03% 70.00%
39,559.41
40,000.00
80.00%
60.98%
64.23%
61.13%
60.00% 35,000.00 30,000.00
50.00%
26,670.45
25,000.00 20,000.00
40.00%
18,685.00
15,000.00
9,111.46
10,000.00
5,605.93 2,846.28 TA 2012 PAD
TA 2013
DANA PERIMBANGAN
30.00%
27.46% 22.27%
11,408.96
9,248.95
5,000.00 0.00
29.73%
17,770.00
17.88%
20.00%
7,386.32
7,071.11
TA 2014
TA 2015*
10.00%
LAIN-LAIN PD YANG SAH
13.50% 9.29%
11.41%
11.08%
TA 2014
TA 2015*
0.00%
TA 2012 RASIO PAD
TA 2013 RASIO DANA PERIMBANGAN
RASIO LAIN-LAIN PD YANG SAH
*) R-APBD TA 2015 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2015
39
BELANJA APBD 40
PROPORSI KOMPONEN BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2014
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2014
41
44.79%
Sulawesi Tenggara
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2014
30.14%
Kepulauan Riau 23.77% 22.84% 22.79%
Kalimantan Timur Kalimantan Utara DKI Jakarta
25.65%
30.77%
Riau Papua
32.07%
Banten
33.87%
Papua Barat
36.51%
Kalimantan Selatan
34.07%
36.62%
Kalimantan Tengah
Sumatera Selatan
37.73%
Kalimantan Barat
35.04%
38.40%
Bangka Belitung
Aceh
38.75%
Maluku Utara
40.34%
45.01%
Maluku
Jawa Barat
45.21%
Sumatera Utara
40.79%
46.27%
Sulawesi Tengah
Jambi
46.55%
Lampung
41.90%
46.55%
Sulawesi Selatan
Bali
46.92%
DI Yogyakarta
42.70%
47.11%
Gorontalo
Sulawesi Barat
47.22%
Sulawesi Utara
43.34%
48.20%
Nusa Tenggara Timur
Jawa Timur
48.56%
Jawa Tengah
0.00%
48.89%
10.00%
Bengkulu
20.00%
49.38%
30.00%
Sumatera Barat
40.00%
50.05%
50.00%
Nusa Tenggara Barat
PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TA 2014
60.00%
Rata-Rata = 39,67%
42
0.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
28.24% 27.99% 27.81% 27.48% 26.53% 25.69%
Sumatera Selatan Papua Kalimantan Tengah Banten Kepulauan Riau
Kalimantan Barat
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2014
22.46% 22.21% 21.95%
21.92% 21.82% 20.96%
20.75% 19.94% 19.89% 19.75%
Sulawesi Barat Maluku Sumatera Utara Bengkulu Gorontalo Nusa Tenggara Timur Sumatera Barat Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah
16.89% 16.27% 15.54% 14.58%
Jawa Barat
Bali Jawa Tengah DI Yogyakarta
18.14%
22.46%
Lampung
Jawa Timur
22.48%
Sulawesi Utara
24.05%
28.27%
Sulawesi Tenggara
Aceh
29.16%
Maluku Utara
24.07%
29.20%
Kalimantan Selatan
Bangka Belitung
29.27%
Jambi
31.67%
25.00%
Papua Barat
30.00%
31.93%
35.00%
Riau
41.07% 37.36%
40.00%
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
45.00%
44.75%
50.00%
DKI Jakarta
PROPORSI BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TA 2014
Rata-Rata = 25,08%
43
PROPORSI BELANJA PEGAWAI & BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TA 2014
39,67%
25,08%
Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2014
44
Apresiasi Gubernur Kalimantan Tengah Terobosan Mempercepat Pembahasan APBD Mendorong Efektifitas dan Efisiensi APBD Politik Anggaran Yang Berpihak Pada Rakyat Mendorong Peningkatan PAD Menapak Jalan Transparansi dan Antikorupsi
45
Terima Kasih
