Mereka Berani Melawan Pemiskinan

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia

Mereka Berani Melawan Pemiskinan


Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia


Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia 2011

II



Mereka Berani Melawan Pemiskinan Tim Penulis: Fakhrulsyah Mega, Luh Nyoman Dewi Triandayani, Yaury G.P. Tetanel Penata Letak: Imam Saptaji Desain Sampul: Imam Saptaji Cetakan pertama: 2011 Diterbikan Oleh: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Alamat Jl. Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat Jakarta, 10110 Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia No Telepon 021 - 3459-417 021 - 3483 2049

Dicetak Oleh: Origami ‘Art Isi di luar tanggung jawab percetakan Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT) Mereka Berani Melawan Pemiskinan 82 + VI hal, 16x23,5

III

IV



V

Daftar Isi Ucapan Terimakasih Kata Sambutan Selayang Pandang Daerah Inovatif Melawan Pemiskinan Dari Tanah Kembali ke Tanah ke Tanah

IV VI-VII 1 12

Meretas asa Lewat Gerbang Swara: Ruang Nyata Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah

Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, “Dan Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu”: a Ibu Wakil Walikota Banda Aceh a Bapak Wakil Bupati Serdang Bedagai a Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Jembrana a Bapak Kepala Bappeda Kota Kupang a Bapak Kepala Bappeda Lombok Tengah a Bapak Ketua Wakil Bupati Garut a Bapak Plh. Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen

17

Jaminan Kesehatan Sebagai Wujud Pemenuhan Hak atas Kesehatan yang Layak Bagi Warga Miskin di Kabupaten Jembrana

20

Kebumen Pelopor Kedaulatan Rakyat Atas Pembangunan Melalui Kuota Anggaran Kecamatan

25

Ketika Rakyat dan Pemerintah Bersatu Melawan Pemiskinan

30

Rakyat Miskin di Makassar, Sejak Lahir Hingga Akhir Hayat Hidupnya Bebas!

34

Menjadikan Banda Aceh Kota Ramah Jender

39

“Pelembagaan Partisipasi Rakyat Dalam Pembangunan Bisa!”

46

Perempuan Juga Berhak Dalam Pembangunan

a Bapak Staf Khusus Bupati Kabupaten Gunung Kidul

di Kabupaten Gunung Kidul

55

a Bappeda Kabupaten Gunung Kidul

Pemenuhan Hak Atas Rumah Layak Huni bagi Kaum Miskin

62

a Bapak Kepala Bappeda Kota Surakarta

Dari Desa Bangun Subang

66

a Bapak Kabag. Sosbud Bappeda Kabupaten Sukabumi

Tran sparansi Anggaran: Langkah Kecil Dengan Dampak Besar

71

a Koordiator Daerah Program SAPA di 15 kabupaten/kota

Reforma Agraria Jalan Baik Menggusur Pemiskinan

78

VI


Sambutan Deputi Menkokesra

S

yukur Alhamdulillah Kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku yang sudah lama Saya dambakan ini, dimana sejak awal program SAPA dijalankan Saya ingin melihat apakah

ada daerah yang berani berinovasi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat miskin dan atau melawan pemiskinan. Konstitusi Negara kita menjamin kehidupan warganya secara utuh dalam menjalani kehidupannya secara humanis, sejahtera lahir batin, serta memiliki kemandirian. Itulah tujuan berdirinya sebuah negara, yang seluruh warga negaranya berhak atas kehidupan yang adil, sejahtera dan bermartabat. Itu artinya negara wajib melindungi, memajukan dan memenuhi hak-hak dasar warganya dengan tanpa diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan, kaum marginal dan komunitas difable, dan atau kelompok minoritas lainnya. Sebagai negera ketiga berpenduduk besar didunia setelahCina dan India, kualitas dan derajat kesejahteraan penduduk Indonesia termasuk rendah jika dibandingkan dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia produktifnya. Data BPS yang dikeluarkan pada bulan Maret, tahun 2011 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 30,02 juta jiwa atau sekitar 12,49 %. Angka tersebut meskipun menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun, sebagai dampak dari berbagai intervensi kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah, namun perubahannya belum signifikan jika dibandingkan dengan meningkatnya alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya dalam APBN dan APBD. Pemerintah sejak tahun 2005 memandang Kemiskinan merupakan tantangan seluruh pemangku kepentingan pembangunan bangsa. Artinya, kemiskinan tidak lagi dilihat sebagai tolok ukur gagalnya Pemerintah melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warganya melainkan menjadi


VII

dan berkeadilan”. Untuk mencapainya pemerintah telah pula menetapkan 3 (tiga sasaran pembangunan nasional yakni; (1) Pembangunan Kesejahteraan Rakyat mencakup bidang; ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pangan, (2) Perkuatan Pembangunan Demokrasi mencakup bidang ; kualitas demokrasi, dan (3) Pembangunan Keadilan/Hukum mencakup bidang ; Penegakan hukum. Pembangunan

bidang kesejahteraan rakyat pada Kabinet Indonesia

Bersatu II terfokus pada lima program utama yakni penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, serta kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Untuk mencapai kelima program tersebut maka kebijakan KabinetIndonersia Bersatu II ini bertumpu pada inclusive growthyaknipro-poor, pro-job, pro-growth dan pro-environment. pro-poor, pro-job dan pro-justice menjadi prioritas utama guna diimplementasikan secara sungguh-sungguh dan dilengkapi dengan pro-environment untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Inovasi dan atau kebijakan yang berani melawan pemiskinan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang tergambarkan dalam buku ini patut diberikan apresiasi oleh kita semua. Saya secara pribadi dan sebagai deputi Menkokesra bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat mengucapkan selamat

atas prestasi yang

dicapai dan mendukung sepenuhnya atas inovasi yang telah dilakukan ini. Sepatutnya kita belajar dari keberhasilan daerah-daerah ini, karena dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh masing-masing daerah, kekhasan karakteristik kemiskinan mampu melakukan terobosan dalam kebijakandan program penanggulangan kemisknan, terutama yang terkait dengan pemenuhan hak dasar kepada masyarakat miskin. Selamat kepada Pemerintah daerah yang sudah berhasil menemukan cara baru untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, semoga kedepan dapat diikuti oleh pemerintah daerah lainnya. Terimakasih

tantangan global pemangku kepentingan dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010–2014 Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan pembangunan Indonesia dalam lima tahun kedepan adalah “terwujudnya Indonesia yang sejahtera,demokratis

DR. Sujana Royat Deputi Menkokesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat


1

SELAYANG PANDANG DAERAH INOVATIF MELAWAN PEMISKINAN

Sejak otonomi daerah diterapkan pada tahun 1999, salah satu harapan yang disematkan bagi setiap daerah adalah semakin membaiknya kondisi dan kualitas kesejahteraan masyarakat. Walaupun kita tahu, bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukanlah merupakan suatu upaya semudah membalik telapak tangan. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak didalamnya baik yang berasal dari pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, tidak terkecuali adalah masyarakat miskin itu sendiri. Pemikiran yang masih membebankan upaya penanggulangan kemiskinan pada satu pihak sudah saatnya ditinggalkan, karena persoalan kemiskinan yang dihadapi bukan hanya sekedar persoalan kurangnya pendapatan, pekerjaan yang bersifat informal, ataupun keterbatasan sarana infrastruktur dasar, akan tetapi juga menyangkut persoalan kerawanan, keterisolasian, serta kerentanan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri, serta membutuhkan strategi yang berbeda dalam merespon dan menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam otonomi daerah, kondisi tersebut memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada pimpinan didaerah untuk melakukan terobosan dan inovasi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, dan pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas kesejahteraan dengan memperbaiki sistem layanan publik bagi masyarakat secara luas. Walaupun demikian, upaya untuk membangun kerjasama multipihak tersebut, bukanlah sesuatu yang mudah. Setidaknya dibutuhkan keterbukaan, sikap untuk berbagi, serta kerelaan dari berbagai pihak untuk menerima kritik dan input tentang kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini.

2



3

Terkait dengan hal tersebut, maka sejak tahun 2007, Kementrian

mudah, hal ini disebabkan oleh beberapa pandangan dan penilaian

Koordinator Kesejahteraan Rakyat bersama 15 pemerintah kabupaten/

yang dimiliki oleh berbagai pihak. Misalnya pandangan bahwa dengan

kota dan berbagai kelompok organisasi masyarakat sipil ditingkat pusat

bekerjasama tersebut akan membuka borok yang dilakukan oleh birokrasi

dan daerah mengikatkan diri dalam Program SAPA Indonesia. Program

dan unsur non pemerintah akan mempermalukan mereka didepan publik

SAPA Indonesia bertujuan untuk mengembangkan berbagai inovasi dalam

masih ada sampai saat ini. Walaupun demikian, terdapat juga beberapa

penanggulangan kemiskinan, memberdayakan masyarakat miskin dan

daerah yang bahkan memberikan peran yang lebih kepada unsur non

perempuan, mensinergikan database dan mengintegrasikannya dalam

pemerintah dalam struktur TKPKD, seperti yang dilakukan di Kota

perencanaan dan penganggaran, serta melakukan advokasi terhadap

Surakarta, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Kebumen, Kabupaten

perubahan kebijakan dan program pembangunan untuk berpihak pada

Gunungkidul, serta Kota Makassar. Peran lebih yang dimaksudkan disini

masyarakat miskin baik pada tingkat nasional maupun daerah. Disamping

tidak hanya pada posisi struktural dalam kelembagaan TKPKD akan tetapi

itu, Program SAPA sendiri merupakan suatu model kerjasama multipihak

juga dalam membangun sinergisitas antar pihak.

yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta

Walaupun TKPKD di 15 kabupaten/kota telah menunjukkan dinamika yang lebih baik dari TKPKD lainnya, namun upaya untuk meningkatkan

organisasi masyarakat sipil. yang

peran dalam mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan,

Tim

khususnya yang terkait dengan kemiskinan masih menghadapi kendala

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dibentuk

yang cukup besar. Beberapa persoalan penting yang dihadapi oleh

melalui peraturan presiden. TKPKD dipilih

sebagai wadah untuk

TKPKD dan sekaligus juga merupakan tantangan dalam model kerjasama

mengkonsolidasikan gagasan, kebijakan, serta program bukan hanya

multipihak ini meliputi membangun koordinasi yang efektif, pengendalian

karena aspek legalitas kelembagaannya, melainkan

ini

kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, sinkronisasi data

dapat mengakomodasi keterlibatan unsur lain selain pemerintah dalam

dan target penanggulangan kemiskinan, keterbatasan anggaran, serta

forum tersebut. Saat ini di 15 kabupaten/kota yang menjadi daerah

memastikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan

sasaran Program SAPA telah memiliki TKPKD dengan kondisi kelembagaan

kemiskinan memiliki kaitan antara satu pihak dengan pihak lainnya dan

yang berbeda-beda.

memberikan pengaruh yang besar dalam penurunan jumlah penduduk

Dalam tergabung

mengimplementasikan dalam

Program

SAPA

programnya,

mitra-mitra

memanfaatkan

instrumen

kelembagaan

Perbedaan kelembagaan tersebut menjadi dinamika tersendiri dalam

miskin.

pelaksanaan program, serta menentukan bagaimana relasi dan kedudukan

Ditengah tantangan yang dihadapi dalam mempromosikan kerjasama

antara berbagai pihak yang terlibat dalam membangun kerjasama

multipihak dalam pengurangan jumlah penduduk miskin melalui TKPKD,

multipihak. Setidaknya ada beberapa aspek yang membedakan TKPKD

beberapa inovasi dan terobosan berhasil dilakukan oleh pemerintah

yang berada di daerah sasaran Program SAPA, misalnya keterwakilan

daerah.Terobosan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah

unsur non pemerintah, pembagian peran dari masing-masing pihak, serta

daerah tersebut dalam kurun waktu 3 tahun telah memperlihatkan hasil

peran TKPKD dalam mempengaruhi penyusunan kebijakan dan program

dengan menurunnya jumlah penduduk miskin. Berikut ini adalah data

penanggulangan kemiskinan di daerah.

mengenai perkembangan penurunan jumlah penduduk miskin di 15

Aspek keterwakilan merupakan satu spirit penting yang dijamin regulasi, untuk memastikan keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan. Namun untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah hal yang

kabupaten/ kota.

4



5

dalam akses pelayanan dasar serta rendahnya kepemilikan asset produktif Grafik 1. Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Daerah Sasaran Program SAPA Indonesia

dapat dijumpai di Kota Banda Aceh, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Surakarta, Kabupaten Jembrana, Kota Kupang, dan

Kota

Makassar. Disamping melihat penurunan

persentase jumlah penduduk miskin, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan adalah perbaikan kesenjangan pada masyarakat miskin. Berikut ini adalah gambaran mengenai indeks keparahan kemiskinan di 15 Kabupaten/kota

yang menjadi sasaran

Program SAPA Indonesia. Grafik 2.Grafik Keparahan Kemiskinan di 15 Kabupaten Sasaran Program SAPA Indonesia.

Sumber Data : Data & Informasi Kemiskinan BPS

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa persentase penduduk miskin di 15 kabupaten /kota yang menjadi daerah sasaran Program SAPA mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 tahun. Walaupun menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin dalam beberapa tahun, namun masih ada kabupaten/kota yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi (diatas 20 %). Misalnya di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Gunungkidul, serta Kabupaten Lombok Tengah.

Sumber Data : Data & Informasi Kemiskinan BPS

Sedangkan angka kemiskinan yang relatif lebih rendah berada di Kota Banda Aceh, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Bandung, Kabupaten Jembrana, serta Kota Makasssar.

Indeks keparahan kemiskinan merupakan suatu instrumen untuk melihat tingkat kedalaman kemiskinan yang terjadi disuatu daerah

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, kondisi kemiskinan di berbagai

dengan melihat kesenjangan atau gap pendapatan masyarakat miskin

daerah sasaran Program SAPA berbeda-beda. Misalnya kondisi kemiskinan

dengan garis kemiskinan yang ditetapkan disuatu daerah. Berdasarkan

yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dasar dan keterisolasian

data diatas, secara umum terlihat bahwa indeks keparahan kemiskinan

yang disebabkan oleh kondisi geografis yang sulit dijangkau dapat

mengalami penurunan diseluruh daerah, kecuali di Kota Tasikmalaya yang

dijumpai di Kabupaten Kebumen, Gunungkidul, Sukabumi, dan Lombok

mengalami peningkatan. Informasi ini juga menggambarkan bahwa upaya

Tengah. Sedangkan kondisi kemiskinan lainnya seperti ketidakmampuan

yang dilakukan pemerintah daerah tidak hanya terkonsentrasi dalam

6



7

penurunan jumlah penduduk miskin, akan tetapi juga perlu berkonsetrasi

pembangunan manusia pada setiap daerah dapat dikatakan masih

dalam memperbaiki dan menjaga kualitas kesejahteraannya sehingga

sangat lambat, jika dibandingkan dengan kebijakan, program, serta

tidak terdapat kesenjangan yang terlalu besar ditingkat masyarakat.

anggaran yang dialokasikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan

Beberapa daerah yang memiliki indeks keperahan tertinggi terdapat di

pemenuhan hak dasar di masyarakat. Hal ini menunjukkan juga bahwa

Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kebumen, serta Kabupaten Lombok Tengah.

upaya peanggulangan kemiskinan yang dilakukan harus memiliki fokus

Sedangkan, daerah yang memiliki indeks keparahan yang kecil terdapat

yang jelas dengan kebijakan, program, dan pendekatan yang lebih sesuai

di Kabupaten Jembrana & Kota Makassar.

dengan kondisi masyarakat untuk mencapai target yang diinginkan. Walaupun memiliki indeks pembangunan yang tinggi, akan tetapi

Grafik. 3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Sasaran Program SAPA

perkembangan setiap indikator indeks pembangunan manusia yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda-beda. Misalnya dalam angka harapan hidup yang disajikan dibawah ini. Grafik Angka Harapan Hidup Tahun 2009 di 15 Kabupaten / Kota

Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia BPS

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk melihat kondisi dan kualitas kesejahteraan suatu bangsa secara lebih komprehensif. Indikator yang diukur dalam indeks

Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia BPS

pembangunan manusia terdiri dari 3 indikator utama yaitu kesehatan (harapan hidup), pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah),

Indikator harapan hidup merupakan suatu indikator yang memiliki

serta ekonomi (daya beli). Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa

keterkaitan dengan berbagai aspek dalam bidang kesehatan seperti

indeks pembangunan manusia di hampir seluruh daerah program SAPA

kesehatan lingkungan, tingkat kesakitan, serta kualitas asupan gizi

mengalami peningkatan yakni diatas 70, kecuali di Lombok Tengah yaitu

yang sangat menentukan dalam usia seseorang. Dengan mengetahui

sebesar 60,26. Walaupun demikian, percepatan peningkatan indeks

prasyarat mendasar dalam suatu indikator yang memiliki keterkaitan

8



9

dengan indikator lain, maka pemerintah daerah dapat menyusun

menghasilkan pelayanan publik yang baik, dalam berbagai kasus justru

kebijakan dan program yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan

ditemukan angka kemiskinan yang cukup besar pada daerah daerah tersebut.

tersebut. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di

Berikut ini adalah gambaran mengenai profil anggaran kabupaten / kota yang

wilayah sasaran SAPA masih berkutat pada penyelesaian dampak dengan

menjadi daerah sasaran Program SAPA.

memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, akan tetapi belum melakukan terobosan agar masyarakat tidak sakit. Oleh sebab

Grafik.Perkembangan APBD 15 Kabupaten/ Kota Tahun 2008-2009 ( Dalam Juta Rupiah).

itu, ukuran keberhasilan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya jumlah orang yang ditangani atau mendapat pelayanan akan tetapi juga semakin menurunnya orang yang mengajukan klaim untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis tersebut. Data pada grafik angka harapan hidup pada tahun 2009, menunjukkan bahwa pencapaian indeks pembangunan manusia yang tinggi disuatu daerah belum tentu menandai bahwa indikator-indikator yang menyertainya juga secara otomatis baik. Pada contoh diatas, meskipun Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Garut memiliki angka indeks pembangunan manusia yang hampir sama, akan tetapi jika dilihat secara mendalam pada indikator harapan hidupnya, usia harapan hidup pada kabupaten Gunungkidul lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Garut. Selain

memahami

akar masalah yang menyebabkan kemiskinan,

pengambil kebijakan juga harus memiliki komitmen yang kuat dalam

Sumber Data : Statistik Keuangan Daerah BPS

penanggulangan kemiskinan. Salah satu indikator yang seringkali digunakan masyarakat miskin

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa peningkatan anggaran

adalah alokasi anggaran pembangunan. Saat inikondisi penganggaran di

pembangunan atau APBD diseluruh daerah sebenarnya sangat kecil setiap

Indonesia dihadapkan pada dilemma untuk mendanai program-program

tahunnya, hanya beberapa daerah saja yang mengalami peningkatan

penanggulangan kemiskinan ditengah keterbatasan anggaran. Walaupun

anggaran yang cukup tinggi yaitu di Kabupaten Serdang Bedagai,

dihadapkan pada kondisi demikian, beberapa daerah yang menjadi sasaran

Bandung, Sukabumi, Ciamis, Subang, serta Kota Kupang. Walaupun

Program SAPA mampu melakukan inovasi program penanggulangan

demikian, jika dilihat dari sumber pendapatan, kontribusi pemerintah

kemiskinan dengan memberikan layanan pendidikan, kesehatan, serta

pusat masih sangat tinggi dibandingkan dengan kemampuan daerah

pelayanan publik lainnya secara maksimal pada masyarakat miskin. Sehingga

dalam membiayai pembangunan didaerahnya. Sistem transfer keuangan

sampai pada suatu titik kesimpulan, bahwa pengaturan anggaran merupakan

yang masih mendasarkan pada input base yang dianut oleh Indonesia

kunci utama, dan bukan tergantung pada besar-kecilnya anggaran

pada satu sisi menjamin bahwa setiap daerah akan mendapatkan alokasi

pembangunan. Banyak contoh yang dikemukakan dalam penelitian otonomi

anggaran dengan menggunakan sejumlah formulasi pembagian anggaran,

daerah yang dilakukan oleh berbagai institusi menunjukkan bahwa tidak

akan tetapi pada aspek lain belum memperhitungkan aspek kinerja dari

semua daerah yang memiliki anggaran pembangunan yang besar dapat

anggaran yang diberikan kepada daerah. Hal ini menyebabkan antara

untuk melihat keberpihakan

pemerintah

terhadap

10



11

daerah yang melakukan inovasi dan daerah yang tidak melakukan inovasi

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk

akan mendapatkan perlakuan yang sama. Oleh sebab itu, dimasa depan

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

sistem transfer daerah yang berbasis pada input perlu dirubah dengan

Pada data yang ditampilkan pada grafiks menunjukkan bahwa belanja

mekanisme transfer yang berbasis pada kinerja. Berikut ini adalah

tidak langsung di semua daerah meningkat, kecuali di Kabupaten Serdang

profil mengenai

Bedagai. Beberapa daerah menunjukkan perimbangan antara belanja

perbandingan alokasi anggaran pembangunan di 15

kabupaten/kota yang menjadi daerah sasaran Program SAPA.

langsung dan tidak langsung seperti di Kota Makassar dan Kupang. Tetapi ada juga daerah yang memiliki kesenjangan alokasi antara anggaran belanja

Grafik. 5 Perbandingan Penerimaan APBD dengan Belanja Tidak Langsung Pada Tahun 2009 di

tidak langsung dan belanja langsung yang cukup tinggi seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung, Ciamis, Subang, Garut, Sukabumi, serta Kota Banda

15 Kabupaten / Kota

Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu meninjau kembali kebijakan penganggaran, termasuk didalamnya adalah melakukan efisiensi

terhadap

pengelolaan

anggaran,

serta

mengintegrasikan

perencanaan antar sektor agar dapat mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia dalam penanggulangan kemiskinan. Apresiasi lebih pantas diberikan kepada daerah sasaran Program SAPA, walaupun berada pada kondisi “keterbatasan anggaran”, namun TKPKD dan pemerintah daerah mampu melakukan terobosan dalam kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, terutama yang terkait dengan pemenuhan hak dasar kepada masyarakat yang secara detil akan dikupas dalam buku ini. Beberapa inovasi dan terobosan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah justru ketika dihadapkan pada kondisi daerah yang sangat terbatas baik secara keuangan, sumberdaya, infrastruktur, maupun dibayangi dengan resiko kegagalan. Inovasi dan

Sumber Data : Statistik Keuangan Daerah BPS

terobosan yang dihasilkan memang belum sempurna dan masih memiliki Jika disederhanakan ada dua komponen terbesar dalam APBD yaitu

berbagai kekurangan, akan tetapi hal ini telah menginspirasi berbagai

belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung

pemerintah daerah di Indonesia bahwa hal tersebut dapat diwujudkan

adalah belanja yang

ditengah kondisi keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

dianggarkan

tidak

terkait langsung dengan

pelaksanaan program. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang ditetapkan dengan undangundang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi, /kabupaten /kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga. Sedangkan, belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan yang terkait langsung dengan pelaksanaan program. Komponen belanja langsung terdiri dari

12


DARI TANAH KEMBALI KE TANAH Mang Usep buruh tani di Desa Paranggong, Mang Diding petani penyewa tanah Desa Kertasari, dan Nyi Ntis buruh tani palawija Desa Cipelah pada hari itu seperti mendapatkan “durian runtuh” ketika aparat Pemerintah Kabupaten Bandung memberikan sebidang tanah untuk dikelola sebagai lahan produksi pertanian yang selama ini mereka hanya menggarap dan atau menyewa tanah terlantar milik perusahaan perkebunan dan tuan tanah. Sebuah asa telah lama ditunggu akhirnya datang juga, “sim kuring mah sangat bersyukur antaran Bapak Bupati ges mereka lahan ka kuring, hatur nuhun bapak bupati”. Itulah ungkapan perasaan para petani yang telah mendapatkan tanah dari Pemerintah Kabupaten Bandung se bagai wujud dari kebijakan reforma agraria (RA). Pemerintah Kabupaten Bandung menyebutnya “dari tanah kembali ketanah”. Ungkapan tersebut juga dipahami oleh kaum tani di kawasan perkebunan yang terhampar


13

dibumi parahiyangan, ungkapan itu bukanlah merupakan suatu ucapan yang bermakna kematian, tetapi merupakan suatu upaya nyata yang coba dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan kemiskinan. Kita semua tahu bahwa tanah bagi Petani adalah aset utama dan menjadi simbol seorang petani. Jika sekarang masih banyak Petani yang masuk kategori miskin itu disebabkan oleh ketidak-adilan Negara dalam melindungi dan memenuhi hak atas tanah bagi kaum tani. Itu artinya sebab kemiskinan di negeri yang sangat subur sumber daya alamnya (tanah) bukan hanya disebabkan oleh penyebab tunggal sebagaimana yang selama ini dibayangkan oleh banyak perencana pembangunan, tetapi dapat disebabkan oleh banyak faktor yang membutuhkan pemahaman dan langkah yang konkrit dalam menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Bagi kaum tani, penyebab mereka tetap miskin adalah ketiadaan kepemilikan asset yang dapat digunakan sebagai faktor produksi dalam peningkatan

pendapatan

masyarakat

miskin.

geografi dan topografi yang dimiliki, Kabupaten

Berdasarkan

kondisi

Bandung merupakan

salah satu daerah yang memiliki potensi dalam agrobisnis dan pertanian. Hal ini disebabkan kondisi tanah dan iklim yang sangat mendukung dalam pengembangan produk pertanian unggulan dalam skala yang cukup besar seperti teh, cokelat, dan lain-lain. Potensi pengembangan pertanian dan perkebunan dalam skala besar inilah yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam (tanah) antara masyarakat dan dunia usaha. Menurut Bapak Yayan Agustian dari Bappeda Kabupaten Bandung, setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi sumber dalam konflik agraria di Kabupaten Bandung : 1. Perusahaan tidak mengusahakan usaha agribisnis perkebunan dengan benar. 2. Perusahaan terlibat kredit macet dan pengusaha sudah sulit dihubungi. 3. Terdapat garapan lahan HGU (hak guna usaha) oleh masyarakat dengan tidak terkendali dan liar. 4. Konflik internal dalam perusahaan perkebunan.

14



15

5. pengalihan HGU kepada pihak lain melalui proses pencabutan HGU oleh yang berwenang mengalami banyak permasalahan. 6. Perusahaan perkebunan akan mengalihkan HGU menjadi HGB (hak guna bangunan). 7. Pengaruh harga komoditi perkebunan yang fluktuatif serta biaya produksi meningkat. 8. Belum terdapat jaminan regulasi baru yang merangsang investasi di bidang perkebunan. Salah satu permasalahan adalah penguasaan lahan/tanah dalam jumlah yang cukup besar namun tidak dikelola dengan baik. Penguasaan tanah dalam jumlah cukup besar oleh pihak-pihak tertentu di Kabupaten Bandung disinyalir telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kemiskinan masyarakat. Setidaknya ada 2 persoalan mendasar dalam pengelolaan tanah perkebunan yang memiliki dampak langsung pada kemiskinan masyarakat di Kabupaten Bandung yaitu upah buruh perkebunan / tani yang sangat rendah di lokasi perkebunan, baik yang dimiliki oleh badan usaha milik negara (BUMN) atau swasta, serta

Seorang Buruh Tani rela menyewa lahan gersang berukuran kurang dari setengah hektar untuk memperbaiki hidup, Meski demikian, usahanya itu tidak membuat keadaannya lebih baik.

pengelolaan tanah terlantar yang dimiliki oleh pemegang hak guna usaha untuk perkebunan.

Berbeda dengan Desa Kertasari, permasalahan tanah di Desa

Menyadari kondisi tersebut, pemerintah daerah bekerjasama dengan

Paranggong lebih didominasi oleh konflik dalam pengelolaan tanah

organisasi masyarakat sipil melakukan upaya reforma agraria sebagai

terlantar antara masyarakat miskin dengan pemegang HGU yang berasal

bagian penting dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan di

dari pihak swasta. Tanah yang dikuasai oleh pemegang HGU tidak dikelola

Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan 3

sebagaimana mestinya dan cenderung dibiarkan menjadi terlantar selama

desa sebagai percontohan dalam upaya tersebut, yaitu Desa Paranggong,

bertahun tahun. Melihat kondisi ini, masyarakat miskin berupaya untuk

DesaKertasari, serta Desa Cipelah. Ketiga desa tersebut memiliki

mengelola tanah pertanian tersebut. Namun pemilik HGU melarang

persoalan yang berbeda dalam pelaksanaan reforma agraria. Pada Desa

masyarakat miskin dan buruh tani yang bekerja di lahan yang dikuasai.

Kertasari upaya yang dilakukan adalah melakukan redistribusi tanah yang

Terkait

dengan beberapa konflik dalam pengelolaan tanah diatas,

dimiliki PTPN VIII kepada masyarakat miskin. Tanah yang diredistribusi

menunjukkan bahwa upaya dalam reforma agraria bukanlah merupakan

merupakan tanah-tanah yang disinyalir merupakan tanah terlantar yang

suatu hal yang mudah dilakukan dan melibatkan berbagai kebijakan

tidak dikelola oleh PTPN VII. Bersamaan dengan habisnya HGU (hak guna

dan kepentingan berbagai pihak didalamnya. Redistribusi lahan pada

usaha) yang dimiliki oleh PTPN VIII pada tahun 1987 dan sampai saat

masyarakat miskin, barulah sebuah langkah awal dalam penyelesaian

ini belum diperpanjang, dijadikan sebagai momentum untuk melakukan

kemiskinan.

reforma agraria di Desa Kertasari.

memberdayakan masyarakat miskin agar memiliki kemampuan dalam

Langkah

selanjutnya

yang

perlu

dilakukan

adalah

16



mengelola dan menjadikan tanah tersebut sebagai basis produksi dalam peningkatan pendapatan keluarga. Selain itu, dibutuhkan keberanian dari pemerintah daerah dalam melakukan reforma agraria sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang atau peraturan pemerintah. Mahalnya biaya untuk mengurus pengalihan hak penggunaan tanah menjadi satu tantangan

17

Meretas asa lewat Gerbang Swara: Ruang nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

tersendiri, pemerintah Kabupaten Bandung mengambil langkah untuk membiayai proses administrasi dalam pengalihan hak pengelolaan tanah

Serdang Bedagai merupakan kabupaten pemekaran dari Deli Serdang

terlantar kepada masyarakat miskin. Biaya pengurusan administrasi

yang didasarkan pada Undang-undang nomor: 36 tahun 2003 tanggal 18

dalam pengalihan hak pengelolaan tanah yang cukup mahal serta ketidak

Desember 2003 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 7 Januari

jelasan kebijakan pemerintah pusat pada pengelolaan lahan terlantar

2004 (yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Serdang Bedagai).

dituding sebagai salah satu masalah yang menyebabkan reforma agraria

Dengan potensi luas wilayah 1.900 km2 dengan panjang garis pantai 95

sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan tidak dapat berjalan

Km, terdiri dari 17 kecamatan dan 237desa dan 6 kelurahan yang dihuni

secara optimal.

sekitar 594.383 jiwa (data BPS tahun 2011).

Terkait dengan status tanah yang diberikan kepada masyarakat miskin,

Visi yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah

merupakan hak pakai dan bukan merupakan hak milik. Hal ini dilakukan

menjadikan Serdang Bedagai sebagai salah satu kabupaten terbaik di

agar tanah yang sudah diberikan tidak diperjual-belikan dikemudian hari

Indonesia dengan masyarakatnya yang Pancasilais, modern, religius dan

dan menyebabkan masyarakat miskin terjebak kembali dalam perangkap

kompetitif.

kemiskinan. Besaran atau luas tanah yang diberikan kepada masyarakat miskin berbeda-beda dan diberikan dengan mempertimbangkan kebiasaan dan sejarah pengelolaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya untuk Desa Paranggong, luasan tanah yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan luasan tanah yang dikelola oleh masyarakat miskin sebelum redistribusi tanah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung

adalah

mengkonsolidasikan

SKPD

yang

terkait

untuk

meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin dalam pengelolaan tanah untuk pertanian dalam skala kecil. Upaya yang dilakukan mulai dari pemberiaan modal usaha, pemberian bibit tanaman, dan sarana produksi, hingga upaya untuk memperbaiki infrastruktur pertanian. Upaya ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendisain kebijakan reforma agraria sebagai instrumen dalam penanggulangan kemiskinan yang efektif diKabupaten Bandung. “tenaga kerja sebagai sumbangsih masyarakat dalam pembangunan”

18



Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang

19

prinsip: Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOM).

Bedagai menyadari bahwa mereka tidak dapat bekerja sendiri, tetapi

Sejak diluncurkan, hingga tahun 2009, sebanyak 3.945 kegiatan telah

harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

dilakukan dengan nilai Rp.45.5 miliar. Meliputi pembangunan irigasi,

Berangkat pada pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang

jalan, gorong-gorong dan rumah ibadah. Semua aktivitas pembangunan

Bedagai

melibatkan

tersebut sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat yang didasarkan

partisipasi masyarakat yang diberi nama “Gerakan Pembangunan Swadaya

pada kebutuhan mereka. Di bidang pertanian, kabupaten ini surplus beras

Masyarakat” atau yang lebih dikenal dengan “Gerbang Swara”.

125 ribu ton per tahun dan menjadi lumbung bagi Sumut. Keberhasilan di

mencanangkan

strategi

pembangunan

yang

bidang ketahanan pangan ini telah meraih penghargaan Ketahanan Pangan Gerbang Swara (Gerakan Pembangunan Swadaya Masyarakat)

tingkat nasional tiga tahun berturut-turut, 2008, 2009 dan 2010.

Gerbang Swara yang merupakan gerakan kolaborasi antara masyarakat

Dalam konteks pembangunan pendidikan di Serdang Bedagai,

dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan mulai diluncurkan pada

partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk hibah bagi pendirian/

tahun 2005.

pembangunan gedung sekolah. Hibah tersebut berupa pemberian lahan

Tujuan

potensi

bagi pendirian gedung sekolah. Beberapa lahan sekolah yang merupakan

berpartisipasi

hibah masyarakat secara perseorangan maupun kelompok di ataranya:

dapat berjalan secara

TK Pembinaan Negeri Kecamatan Teluk Mengkudu, SMP Negeri 2 Teluk

berkelanjutan. Melalui “Gerbang Swara” masyarakat bukan sekadar menjadi

Mengkudu, SMA Negeri 1 Teluk Mengkudu, TK Pembina Negeri Kecamatan

objek pembangunan, tetapi menjadi pelaku (subyek) pembangunan.

SeiRampah, SMP Negeri 3 Sei Rampah dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Dengan kata lain, pembangunan diterapkan dengan menggunakan

Serdang Bedagai.

dan

Gerbang

prakarsa

Swara

masyarakat

adalah Serdang

menggerakkan Bedagai

dalam pembangunan sehingga pembangunan

seluruh

untuk

Selain masyarakat

yang

berpartisipasi dalam

pembangunan

pendidikan, dunia usaha dan perkebunan juga memberikan partisipasinya. Dunia usaha dan perkebunan berpartisipasi dalam pembangunan sekolah, diantaranya: SMA Negeri 1 Pantai Cermin, SMA Negeri 2 Perbaungan, SMA Negeri 1 Bintang Bayu, SMA Negeri 1 Dolok Merawan, SMA Negeri 1 Tebing Tinggi dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Kecamatan Pegajahan. Pembelajaran yang dapat ditarik dari gerakan “Gerbang Swara” yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah bahwa pembangunan akan lebih berhasil dan berkelanjutan apabila: bertumpu kepada pemberdayaan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah hanya menjadi dinamisator dan fasilitator, sedangkan masyarakat menjadi aktor dari semua kegiatan pembangunan yang dilakukan. Dengan kata lain pembangunan yang dilakukan dengan berpegang pada prinsip “Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOM)”.

“wujud nyata kemitraan pemerintah-masyarakat dalam pembangunan: Bupati dan Wakil Bupati bergotong royong dengan masyarakat”

20



21

Jaminan Kesehatan sebagai Wujud Pemenuhan Hak atas Kesehatan yang Layak bagi Warga Miskin di Kabupaten Jembrana Membicarakan Kabupaten Jembrana, terlepas dari permasalahan yang dihadapi saat ini, selalu dikaitkan dengan inovasi yang dilakukan pada mata kepemimpinan Bupati I Gede Winasa dengan jaminan kesehatan gratis-nya. Dengan gagasan jaminan kesehatan gratis-nya, Kabupaten Jembrana menjadi pelopor pemberian jaminan kesehatan gratis pada masanya. Walaupun pada masa pasca kepemimpinan Bupati I Gede Winasa jaminan kesehatan yang dikenal dengan nama Jaminan Kesehatan Jembrana ini menemui kendala terkait dengan keberlanjutannya, tetapi

Deputi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat, DR Adang Setiana Pantau Langsung Program JKJ

gagasan tentang pemberian jaminan kesehatan gratis yang dimotori oleh pemerintah kabupaten/kota dapat dijadikan sebuah pembelajaran bagi

2) Peserta JKJ

kabupaten/kota lainnya. Apa yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan

Peserta JKJ adalah seluruh masyarakat Jembrana terutama keluarga

Jembrana, bagaimana memulai dan mengelolanya?

miskin (Gakin) dan masyarakat umum yang belum terbiayai oleh sistem pelayanan asuransi kesehatan (ASKES untuk masyarakat PNS, Jamsostek

Apakah Program Jaminan Kesehatan Jembrana?

untuk karyawan perusahan swasta dan asuransi swadana lainnya). Semua

Program Jaminan Kesehatan Jembrana dirintis sejak Februari 2002,

masyarakat mempunyai hak atas premi yang disubsidi oleh pemerintah

dan mulai beroperasi pada Februari 2003. Program ini berupa pemberian

Kabupaten Jembrana pada Lembaga JKJ untuk pelayanan kesehatan

asuransi kesehatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jembrana,

tingkat I (PPK-1) pada Puskesmas dan Praktek Dokter/Bidan Swasta yang

dan ini bertujuan: 1) meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan

menerima JKJ

kesehatan; 2) memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat; dan 3) menciptakan kompetisi pelayanan yang sehat

3) PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan)

antara pemberi pelayanan kesehatan (PPK) baik negeri maupun swasta.

Pemberi pelayanan kesehatan yang mengadakan kontrak dengan lembaga JKJ yaitu : Puskesmas, Praktek Dokter Swasta, Praktek Bidan

Program JKJ terdiri atas beberapa komponen, yakni:

Antara PPK JKJ dengan Lembaga JKJ mempunyai hubungan kontrak dimana

1) Lembaga JKJ

kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban. Apabila PPK JKJ tidak

Lembaga JKJ adalah lembaga asuransi kesehatan masyarakat Jembrana

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana

yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor :

pada kontrak maka pihak Lembaga JKJ dapat memberikan sanksi berupa

572 Tahun 2002, tanggal 18 Desember 2002

skorsing selama beberapa bulan, apabila sanksi tetap dilanggar maka

22



23

Bank Pembangunan Daerah Cabang Negara di Jembrana (BPD Negara). e

Transaksi

pembayaran

menggunakan

sistem

klaim,

tidak

menggunakan sistem kapitasi seperti aturan JPKM. Dokter umum mengklaim per pasien sebesar Rp 27.000,- dan Dokter Gigi mengklaim per pasien sebesar Rp 30.000,-. e

Pembayaran klaim dilakukan oleh Badan Pelaksana JKJ atas dasar pengajuan klaim oleh PPK. Pengajuan klaim diverifikasi oleh Tim Verifikasi JKJ, setelah disetujui baru dibayar oleh kasir.

e

Ketentuan administrasi bagi seluruh PPK telah tertuang dalam kontrak, dan diadakan sosialisasi pada pertemuan rutin masingmasing PPK.

e

PPK wajib mengirim laporan data pasien, dan data kesehatan lainnya sebagai bahan pemantauan kesehatan wilayah oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan sosial Kabupaten Jembrana.

e

Diberlakukan

demokratisasi

pelayanan

kesehatan

kepada

masyarakat, dimana masyarakat dapat memilih PPK yang dapat memberikan pelayanan yang lebih baik tanpa dibatasi wilayah, serta bisa di PPK negeri maupun swasta.

“layanan kesehatan JKJ”

pihak Lembaga JKJ dapat melakukan pemutusan hubungan kontrak

Peran Serta ASKES di Kabupaten Jembrana Peran Serta ASKES :

Sumber Pembiayaan

e

Untuk rawat jalan tingkat pertama (PPK-1) kapitasi Puskesmas

Pembiayaan JKJ dilakukan melalui pengalihan subsidi yang semula

disetorkan ke JKJ untuk tambahan pembiayaan PPK-1 untuk program

diberikan kepada puskesmas dan rumah sakit, kini dialihkan kepada

JKJ. Peserta ASKES juga mendapatkan kartu JKJ, yang dapat di

masyarakat langsung dalam bentuk premi biaya rawat jalan tingkat

pergunakan untuk pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama

pertama melalui lembaga Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Selain dari

(PPK-1) pada praktek dokter swasta atau puskesmas.

APBD pembiayaan juga berasal dari dana-dana Gakin, yang sebelumnya diberikan ke Puskesmas kemudian dialihkan ke JKJ.

e

Untuk pelayanan kesehatan lanjutan PPK-2 dan PPK-3, peserta ASKES tetap mendapat pelayanan pada Rumah Sakit sesuai dengan aturan pada PT. ASKES.

Manajemen Pengelolaan JKJ Manajemen/pengelolaan JKJ menggunakan prinsip-prinsip JPKM yang telah disempurnakan sesuai dengan program JKJ yaitu :

Monitoring Program JKJ Monitoring program JKJ di lakukan oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana dan Badan Pengawas Daerah

e

Semua dana untuk pelayanan kesehatan disetor ke rekening JKJ pada

Kabupaten Jembrana.

24


Keberlanjutan Setelah berjalan selama lebih dari lima tahun, Program JKJ mendapatkan kendala berupa keberlanjutan program. Selama masa kepemimpinan Bupati Winasa kendala tersebut tidak muncul ke permukaan. Setelah


25

KEBUMEN PELOPOR KEDAULATAN RAKYAT ATAS PEMBANGUNAN MELALUI KUOTA ANGGARAN KECAMATAN

Bapak I Gede Winasa tidak lagi menjabat sebagai Bupati Jembrana, program JKJ mulai menghadapi kendala terkait dengan keberlanjutannya. Ketika berlangsung proses transisi ke pemerintahan baru (yang tidak lagi

Secara politik kedaulatan rakyat hanya terjadi saat setiap warga

dipimpin oleh Bapak Winasa), peserta JKJ menghadapi masalah ketidak

negara menentukan pilihan politiknya di bilik suara Pemilu Legislatif,

jelasan pelayanan. Hal ini dikarenakan belum jelasnya pembiayaan JKJ

Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala daerah, setelah itu kedaulatan

apakah akan terus dibiayai dari APBD Kabupaten, atau hanya dari APBD

rakyat dijalankan oleh wakilnya di gedung Dewan Perakilan Rakyat.

propinsi. Informasi yang kami peroleh, pembiayaan JKJ akan dibiayai dari

Berbeda dengan Kabupaten Kebumen, sebuah terobosan dimulai dengan

APBD propinsi, yakni melalui mekanisme jaminan kesehatan propinsi.

melembagakan kedaulatan rakyat melalui jalur perencanaan pembangunan

Belajar dari pengalaman Kabupaten Jembrana dengan Progran JKJnya, ketika pemerintah daerah membuat sebuah inovasi, jaminan akan keberlanjutan menjadi hal yang penting.

yakni perencanaan partisipatif dan kuota anggaran kecamatan. Perencanaan merupakan kunci dari keberhasilan yang diraih, tidak terkecuali

dengan

perencanaan

perencanaan

pembangunan

dilakukan oleh pemerintah

pembangunan

yang merupakan

atau

musyawarah

kegiatan rutin yang

daerah setiap tahunnya. Salah satu kunci

keberhasilan dalam perencanaan pembangunan adalah dengan melibatkan masyarakat dalam menyusun usulan kegiatan yang menjadi rencana kerja pemerintah dalam waktu satu tahun.

Dalam Undang-Undang

perencanaan pembangunan No 25 Tahun 2004 disebutkan dengan tegas bahwa masyarakat berhak diikutsertakan dalam seluruh proses yang terkait dengan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan tersebut. Walaupun demikian, dalam prakteknya masyarakat seringkali tidak dilibatkan, bahkan hanya menjadi pelengkap dalam tahapan perencanaan pembangunan tersebut. Tidak dilibatkannya masyarakat ditingkat desa dalam pelaksanaan musrenbang dilatarbelakangi oleh sejumlah pandangan yang dimiliki oleh birokrasi pemerintah, bahwa masyarakat desa tidak mampu memahami proses teknokrasi tersebut, masyarakat seringkali mengusulkan sesuatu yang tidak dapat didanai, dan sejumlah alasan lainnya. Fakta lainnya adalah penurunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan juga disebabkan usulan dalam kegiatan musrenbang tidak pernah dipenuhi oleh pemerintah daerah, hal inilah yang menyebabkan ketidakpedulian

26



Kuota

kecamatan

merupakan

instrumen

yang

efektif,

27 bukan

hanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam forum perencanaan pembangunan, akan tetapi juga meningkatkan percepatan pembangunan ditingkat kecamatan. Pelaksanaan mekanisme kuota kecamatan mengalami beberapa tahapan penyempurnaan, terutama yang terkait dengan perluasan penerapan kuota kecamatan di Kabupaten Kebumen. Salah satu aspek penting yang disorot dalam kuota kecamatan adalah kriteria atau indikator yang digunakan dalam pemberian kuota kecamatan. Saat ini pemberian indikator kecamatan masih menggunakan indikator

kewilayahan

dan

pertumbuhan

ekonomi

sebagai

dasar

pemberian kuota kecamatan, akan tetapi pemerintah daerah juga mulai memikirkan untuk memasukkan kinerja camat sebagai salah satu indikator dalam pemberian kuota kecamatan. Indikator kinerja kecamatan yang diusulkan sangat terkait dengan indikator pemenuhan hak dasar seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu, jumlah angka putus sekolah, pertumbuhan penduduk miskin, serta indikator pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya para camat setuju dengan penerapan indikator tersebut, akan tetapi setelah dievaluasi oleh tim, banyak camat “proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif tercermin dalam pembahasan anggaran yang melibatkan seluruh stakeholder”

yang

memiliki kinerja yang rendah. Kinerja camat yang rendah menyebabkan suatu kecamatan memperoleh alokasi anggaran kuota kecamatan yang

masyarakat jika diundang dalam musrenbang ditingkat desa.

rendah. Pada sisi ini para camat memang dituntut untuk memperbaiki

Berkaca pada kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan

kinerjanya secara kolektif baik pada tingkat kecamatan maupun ditingkat

sejumlah terobosan dan perbaikan terhadap mekanisme pelaksanaan

desa. Penurunan alokasi anggaran kuota kecamatan ini sempat membuat

musrenbang di tingkat desa, kecamatan, bahkan juga di tingkat kabupaten.

ketegangan antara pemerintah kabupaten (dalam hal ini Bappeda), para

Langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan hak masyarakat

camat, serta DPRD. Namun setelah dilakukan dialog dengan melibatkan

untuk terlibat dalam setiap perencanaan musrenbang mau pun penyusunan

berbagai pemangku kepentingan, akhirnya semua pihak dapat memahami

kebijakan pembangunan lainnya melalui penetapan peraturan daerah tentang

proses tersebut.

partisipasi masyarakat. Langkah kedua yang dilakukan adalah dengan

Sisi positif lain dari pelaksanaan kuota kecamatan adalah kualitas

menetapkan kuota kecamatan yang merupakan kebijakan daerah untuk

usulan masyarakat dalam musrenbang semakin meningkat. Masyarakat

menyediakan alokasi anggaran pada tingkat kecamatan untuk memberikan

tidak lagi hanya mengusulkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan

jaminan terhadap pelaksanaan usulan masarakat dalam musrenbang tingkat

pembangunan sarana fisik semata, akan tetapi juga mulai memikirkan

desa. Alokasi anggaran yang disediakan untuk kuota kecamatan tersebut

usulan yang terkait dengan pembangunan manusia ditingkat perdesaan.

sebesar 30 %. Langkah ketiga adalah mensinergikan dokumen RPJM Desa

Partisipasi dalam musrenbang juga mulai melibatkan perempuan dalam

dengan dokumen RKP Desa serta dengan perencanaan program lainnya.

setiap proses, bahkan keterwakilan perempuan dalam setiap proses

28



29

kegiatan dari SKPD yang bersangkutan, maka alokasi anggaran untuk SKPD tersebut akan ditingkatkan. Hal ini dirasakan cukup efektif untuk mensiasati keterbatasan anggaran serta keinginan pemerintah daerah untuk tetap mendukung pelaksanaan kuota kecamatan. Sehingga walaupun persentase kuota kecamatan diturunkan, akan tetapi pada saat bersamaan ditingkatkan alokasi anggarannya pada kegiatan SKPD. Selain tantangan dari minimnya alokasi anggaran ditingkat desa, tantangan lainnya adalah komitmen pemerintah daerah dalam hal ini SKPD agar meningkatkan porsi kegiatan yang menjadi usulan masyarakat dibandingkan dengan kegiatan rutin, pengawalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah disepakati dalam musrenbang, serta perlu adanya fokus yang jelas dalam mengembangkan potensi ke wilayahan yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan. Terkait dengan pengawalan pelaksanaan kegiatan ditingkat masyarakat, pemerintah daerah juga membangun kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil. Peran organisasi masyarakat sipil sangat efektif tidak hanya dalam melakukan “pembahasan kuota kecamatan dalam rapat pembahasan anggaran”

pengawalan

pelaksanaan

kegiatan,

akan

tetapi

juga

melakukan

pemberdayaan dan pendampingan secara langsung pada pemerintah ditingkat desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kuota kecamatan. perencanaan pembangunan diberikan afirmasi dalam pengiriman delegasi untuk mengikuti musrenbang ditingkat kecamatan dan kabupaten. Selain itu, desa–desa yang dapat memanfaatkan anggaran kuota kecamatan diwajibkan untuk menyusun atau telah memiliki dokumen RPJMDes dan RPKDes. Salah satu tantangan dalam pelaksanaan kuota kecamatan ini adalah ketersediaan anggaran pada APBD. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat cenderung menurun, hal ini menyebabkan pemerintah kabupaten melakukan rasionalisasi terhadapalokasi anggaran pada kuota kecamatan, serta melakukan perubahan pada mekanisme penganggarannya. Anggaran kuota kecamatan kemudian diintegrasikan dengan tupoksi dari SKPD. Hal ini menyebabkan SKPD harus melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang kebijakan, program, serta kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu 1 tahun dengan masyarakat. Jika semakin banyak usulan masyarakat yang terkait dengan

30


Ketika Rakyat dan Pemerintah Bersatu Melawan Pemiskinan


31

permasalahan dan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Kelompok masyarakat sipil mengambil posisi oposisi terhadap pemerintah. Tetapi kondisi ini mulai berubah sekitar tahun 2006. Kehadiran pejabat pemerintah daerah yang berpikiran “terbuka” akan kehadiran kelompok

Kolaborasi pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat sipil di level desa pada awalnya bukanlah sesuatu yang mudah diwujudkan. Perbedaan pandangan tentang masing-masing menjadi salah satu kendala. Perbedaan persepsi tersebut semakin diperparah dengan adanya perbedaan dalam memandang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Pemerintah yang masih dipengaruhi pemikiran bahwa merekalah yang paling tahu kebutuhan masyarakat karena mereka pengayom masyarakat, melakukan perencanaan program tanpa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Sedangkan kelompok masyarakat sipil yang dipengaruhi pemikiran bahwa pemerintah selalu salah, semakin tidak terlibat dalam proses perencanaan. Akibatnya, kebijakan dan program yang dihasilkan oleh pemerintah tidak menjawab

masyarakat sipil, membuka peluang bagi kelompok masyarakat sipil untuk dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Beberapa kelompok masyarakat sipil yang kemudian menggabungkan diri dalam sebuah wadah yang diberi nama “konsorsium lombok tengah” yang pada awalnya berada dalam posisi yang selalu “berkonfrontasi” dengan pemerintah karena tidak adanya ruang dialog damai, akhirnya menjadi mitra sejajar pemerintah dalam proses perumusan kebijakan di Lombok Tengah. Hal ini dimungkinkan karena kehadiran orang-orang di jajaran pemerintah Lombok Tengah yang memberi ruang bagi adanya peran kelompok masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan. Konsorsium Lombok Tengah dan Perubahan yang terjadi Sejak tahun 2006 hingga sekarang, Konsorsium OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) Lombok Tengah telah banyak melakukan kegiatankegiatan pendampingan fasilitasi maupun program yang berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat sipil. Konsorsium juga senantiasa berupaya untuk mendorong supaya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, terutama orang miskin dan perempuan. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan: diskusi, hearing dan audensi dengan Pemda (eksekutif dan legislatif) tentang berbagai persoalan yang menyangkut publik, membuat media informasi (Tabloid) sebagai sarana komunikasi di tengah masyarakat, melakukan koordinasi dengan pelaku pembangunan, terutama yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, seperti Dinas/Instansi yang ada, DPRD, program-program kemiskinan, program-program pemerintah pusat lainnya, bersama masyarakat desa mengawal hasil perencanaan dan pembangunan, bersama dengan Pemda dan stakeholder lainnya menyusun indikator kemiskinan Lombok Tengah sebagai indikator lokal. Bersama dengan Dinas Kesehatan, melaksanakan

“musrenbang kecamatan” : “pemerintah menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan”

verifikasi data kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2008.

32



33

Bagaimana Mewujudkan Kolaborasi Pemda dan Kelompok Masyarakat Sipil Kolaborasi antara Pemerinta Daerah dan kelompok masyarakat sipil dimungkinkan terjadi apabila kedua belah pihak melepaskan ego masingmasing demi mencapai tujuan yang sama. Sesungguhnya, kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama. Kondisi ini terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, dimana terjadi kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan Konsorsium OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) Lombok Tengah. Konsorsium OMS Lombok Tengah yang sekarang berpusat di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada awalnya merupakan gabungan atau kumpulan dari 24 Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat Sipil. Lembaga ini terbentuk pada awal tahun 2006, yang waktu pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yakni Bappeda, dengan kegiatan pertama mengawal dan memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis Desa seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah (dulu, 124 desa). Selanjutnya, kerjasama tersebut terus dibina dan berjalan tidak hanya dalam memfasilitasi penyusunan Renstra Desa, tetapi juga dalam “musrenbang kecamatan” : “pemerintah menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan”

Melalui kolaborasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Lombok

setiap proses perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Penutup

Tengah dengan konsorsium OMS Lombok Tengah telah dicapai beberapa

Catatan penting yang dapat ditarik dari pengalaman Pemerintah

perubahan penting, diantaranya: 1) tersusunnya Renstra Desa di 124

Kabupaten Lombok Tengah adalah bahwa pelibatan OMS dalam proses

Desa di seluruh Lombok Tengah yang difasilitasi secara partisipatif oleh

perencanaan pembangunan daerah dan juga proses-proses perumusan

Konsorsium Lombok Tengah dan

Penanggulangan

kebijakan lainnya, menghasilkan program dan kebijakan yang lebih

Kemiskinan (P2KP, PPK, SCBD dll); 2) terbukanya ruang partisipasi bagi

sensitif atas kebutuhan masyarakat, utamanya masyarakat miskin. Untuk

masyarakat sipil dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

mewujudkan kolaborasi yang baik antara OMS dan Pemerintah Daerah

Daerah (TKPKD), sehingga TKPKD menjadi lebih partisipatif; 3) adanya

dibutuhkan komitmen dan perubahan cara pandang dari masing-masing

peta program-program penanggulangan kemiskinan di seluruh desa (perlu

pihak agar tercipta kesamaan cara pandang dan tujuan.

update sesuai kondisi terkini); 4) ada monev untuk program-program

pemerintah dalam diri OMS, dan sebaliknya, sikap “anti” OMS, harus

Penanggulangan Kemiskinan (khususnya jamkesmas dan raskin); 5)

dihilangkan demi mencapai tujuan bersama, memajukan masyarakat.

ada kompilasi indikator kemiskinan lokal sebagai upaya mendefinisikan

Walaupun proses tersebut membutuhkan waktu yang panjang, tetapi

postur dan kemiskinan yang lebih faktual sebagai dasar delivery program-

dengan adanya komitmen masing-masing pihak, hal tersebut dapat

program kemiskinan di Lombok Tengah.

dicapai, dan terbukti di Kabupaten Lombok Tengah.

Program-Program

Sikap “anti”

34


Rakyat Miskin di Makassar, Sejak lahir hingga akhir hayat hidupnya bebas!


35

Menyadari posisi sebagai pusat pelayanan di KTI, Pemerintah Kota Makasar selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik di daerahnya, terutama terkait dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Upaya ini dilakukan pula oleh Pemimpin Daerah Kota Makasar dibawah kepemimpinan Walikota Ilham

Arief

Sirajuddin melalui program

“unggulan” IASMO Bebas. (Bebas biaya bersalin, bebas biaya antar jenazah dan pemakaman, bebas biaya kesehatan, bebas biaya pendidikan dan bebas pendampingan hukum bagi warga miskin)

Program IASMO Bebas IASMOadalah akronim dari “Ilham Arief Sirajuddin dan Soepomo ”tidak hanya sebagai aikon kampanye pilkada walikota dan wakil walikota

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan

Makassar, melainkan

juga sebagai program unggulan yang di “jual”

terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki luas areal 175,79

kepada rakyat Kota Makassar. Ketika pasangan ini memenangkan pilkada

km2 dengan penduduk 1.112.688, sehingga kota ini sudah menjadi kota

dan menjadi Walikota dan Wakil Walikota Makasar, aikon kampanye

Metropolitan. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Indonesia Timur (KTI),

tersebut menjadi Kebijakan utama pemerintah Kota Makasar.

Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat

Program ini memberikan jaminan pemenuhan hak kaum miskin atas

kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan

biaya persalinan, akte kelahiran, KK, dan KTP; bebas biaya sekolah dan

barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat

pengobatan; bebas biaya bantuan hukum; dan bebas biaya pengantaran

pelayanan pendidikan dan kesehatan.

jenazah dan pemakaman. Di bidang pendidikan, IASMO Bebas mencakup sekolah gratis (sekolah bersubsidi penuh) dan menetapkan bahwa sekolah gratis (sekolah bersubsidi penuh) adalah sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Makasar berupa SD dan SLTP dalam wilayah Kota Makasar, yang melakukan proses belajar-mengajar dengan tidak memungut biaya apa pun dari siswa. Siswa benar-benar digratiskan dari semua bentuk pembayaran, baik biaya sekolah maupun seluruh biaya proses belajar mengajar lainnya, kecuali seragam sekolah. Sasaran program ini 70% siswa tidak mampu atau orang tua miskin SD, SMP, SMA. Selain sekolah gratis, program IASMO Bebas di bidang pendidikan juga memberikan pendidikan gratis, yakni: membebaskan biaya sekolah pada jenjang pendidikan dasar bagi seluruh siswa baik miskin atau kaya, sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar SD dan SLTP. Sasaran program pendidikan gratis adalahsemua siswa SD dan SMP. Sedangkan

“partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan”

yang

menjadi

pelaksana

adalah

Dinas

Pendidikan

dan

Sekolah.

36



Dinas Pendidikan berfungsi sebagai pengendali program, sedangkan sekolah mendistribusikan berbagai kebutuhan dan operasional proses pembelajaran. Untuk mendapatkan pelayanan gratis ini, calon siswa harus melengkapi beberapa persyaratan, diantaranya: ijasah, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Sedangkan persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh beasiswa adalah: fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP, dan fotocopy raport yang telah dilegalisir. Melalui kebijakan tersebut, hal positif yang

dirasakan adalah

keringanan pembiayaan sekolah, namun belum serta merta meningkatkan angka partisipasi sekolah secara signifikan mengingat daya tampung sekolah yang sangat terbatas dibandingkan dengan calon siswa yang hendak melanjutkan ke sekolah, baik SD atau sederajat, maupun SMP atau sederajat. Di bidang kesehatan, IASMO Bebas memberikan program pelayanan kesehatan gratis, yang mencakup: (i) pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannnya; dan (ii) pelayanan kesehatan lanjutan di RS Umum Daya. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas meliputi: (1) pemeriksaan dokter, pengobatan dan konsultasi kesehatan; (2) pelayanan laboratorium; (3) tindakan medik dasar (umum & gigi dan mulut); (4) pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan KB; (5) surat keterangan lahir; (6) surat keterangan sakit; (7) pelayanan tindak medik khusus; (8) persalinan anak; dan (9) rawat inap (Puskesmas perawatan). Sedangkan pelayanan kesehatan lanjutan di RSU Daya meliputi: (1) pelayanan lanjutan KIA dan KB; (2) pelayanan surat keterangan; (3) pelayanan pemeriksaan laboratorium tingkat lanjutan; dan (4) pelayanan rawat inap kelas III. Guna menunjang program ini, Pemerintah Kota Makasar dan Pemerintah Propinsi Sulwesia Selatan mengalokasikan anggaran pelayanan gratis di Puskesmas pada tahun 2010 sebesar RP.18,108 miliar (APBD Kota sebesar Rp.10,865 miliar (60%); dan APBD Propinsi sebesar Rp.6,189 (40%)), dari total dana kesehaan sebesar Rp. 37,161 miliar. Alokasi anggaran untuk RSU Daya sebesar Rp.4,829 miliar (APBD Propinsi sebesar Rp.1,975 miliar (40%) dan APBD Kota Rp.2,854 miliar (60%)).

“dialog dengan pengguna layanan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan”

37

38


Untuk memperoleh pelayanan di Puskesmas dan Pustu cukup dengan membawa kartu kontrol yang diperoleh melalui persyaratan kartu keluarga.


39

Menjadikan Banda Aceh Kota Ramah Jender

Pelayanan di rumah sakit didahului dengan persyaratan administrasi (walaupun pasien dalam keadaan darurat). Sebelumnya akan diwawancara dulu jenis pelayanan kesehatannya, seperti Jamkesmas, Askes, Umum atau Jamkesda. Setelah administrasi lengkap, barulah diberikan intervensi oleh

Sejarah kepemimpinan perempuan Aceh kembali terukir ketika seorang

dokter atau petugas kesehatan. Persyaratan administrasi utama adalah

“dara” Aceh yang diwakili Illiza Sa’aduddin Djamal tampil memenangkan

rujukan dari Puskesmas, namun bila tidak ada, cukup bukti kependudukan

Pilkada Kota Banda Aceh sebagai Wakil Walikota bersama Mawardi Nurdin

dan secepatnya diminta untuk mengurus surat rujukan secepatnya.

sebagai Walikotanya. Kita semua tahu bahwa, belum ada perempuan Aceh

Dengan adanya Program IASMO Bebas, hasil yang dirasakan oleh warga

yang menjadi pemimpin setelah Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Laksamana

Kota Makasar adalah pelayanan kesehatan lebih bagus karena tidak ada

Malahayati, Sri Ratu Safiatuddin, dimasa kerajaan Aceh dan masa

lagi permintaan pembiayaan. Masyarakat merasa dimudahkan. Tidak ada

perjuangan melawan Belanda. Tampilnya Illiza sebagai Wakil Walikota

lagi pasien yang tidak tertolong karena masalah dana, demikian pula pada

Banda Aceh, bertekad menjadikan Kota Banda Aceh sebagai kota ramah

rumah sakit yang ditunjuk.

gender didasarkan pada sejarah Aceh selama konflik, kaum perempuan menjadi korban secara ekonomi, politik, sosial, dan phisikis.

Penutup

MUSRENA (Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan) adalah

Walaupun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya,

instrumen utama Pemerintah dalam mewujudkan Kota ramah Gender.

misalnya kurangnya sosialisasi tentang program sekolah dan pendidikan

Gagasan ini merupakan perwujudan dari komitmen Walikota dan Wakil

gratis kepada orang tua murid, atau sikap dan perilaku petugas

Walikota dan jajaran birokrasinya untuk membuka seluas-luasnya

kesehatan yang tidak simpatik terhadap pasien, program IASMO Bebas

ruang partipasi bagi seluruh masyarakat khususnya kaum perempuan

ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Makasar. Dengan

dalam keseluruhan proses pembangunan kota. Sesungguhnya apa dan

adanya program IASMO Bebas, masyarakat merasa dimudahkan, tidak

bagaimana Musrena itu? Tulisan yang bersumber dari wawancara dengan

ada lagi kaum mikin yang menjadi korban keterlantaran pelayanan

Ibu Illiza Sa’aduddin Djamal dan beberapa dokumen/laporan sebagai

publik karena ketidak mampuan mereka atas biaya hidupnya atau karena

pendukung ini berusaha menggambarkan hal tersebut.

masalah dana. Apa dan Mengapa Musrena? Gagasan tentang perlunya Musrena dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan rendahnya partisipasi kaum perempuan di Kota Banda Aceh dalam proses

perencanaan

pembangunan,

sementara

komposisi

jumlah

penduduk perempuan dan laki-laki di Kota Banda Aceh relatif berimbang. Selain itu, ditemui adanya beberapa penyimpangan dari aturan normatif dan bersifat tidak ramah terhadap keterlibatan perempuan. Dalam proses perencanaan didapatkan beberapa situasi sebagai berikut :

40



41

1) Peserta yang terlibat dalam proses perencanaan, dari Musrenbang di tingkat desa sampai dengan Musrenbang di tingkat kota, kebanyakan adalah perangkat pemerintah atau tokoh masyarakat. Kelompok masyarakat awam jarang sekali terlibat, apalagi kelompok perempuan. Kalaupun ada kelompok perempuan yang terlibat, hanya dari kelompok PKK atau isteri dari aparat pemerintah. 2) Minimnya keterlibatan perempuan mengakibatkan usulan yang dihasilkan kurang berpihak kepada perempuan. Usulan pembangunan fisik dan infrastruktur masih menjadi primadona, tetapi usulan berupa perbaikan gizi, peningkatan kualitas hidup anak melalui pemberian makanan tambahan,posyandu dan usulan serupa lainnya, hampir tidak pernah muncul. 3) Waktu dan tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat dalam proses ini sangat panjang dan melelahkan, selain itu tidak ada kepastian bahwa usulan masyarakat akan diakomodir. 4) Minimnya keterwakilan perempuan di DPRD juga sangat menentukan keluaran/hasil dari negosiasi dalam proses perencanaan 5) Proses perencanaan, seperti halnya proses lain di daur penganggaran, tidak

memperhatikan

penerima

manfaat

dari

anggaran

yang

direncanakan/disusun. Akibatnya beberapa program yang ada menjadi netral Gender, bias Gender bahkan buta Gender Tujuan khusus dari metode perencanaan ini adalah untuk memperkuat posisi perempuan dalam peroses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang selama ini didominasi oleh laki-laki, dalam hal-hal berikut: menyadarkan kaum perempuan akan pentingnya peranan mereka dalam menentukan arah pembangunan daerah, membangun pengertian yang lebih baik terhadap kebutuhan perempuan serta memperbaiki kehidupan mereka melalui program/kegiatan pembangunan daerah. Sedangkan tujuan umum dari Musrena adalah untuk mewujudkan kota Banda Aceh sebagai kota yang ramah Gender Sumber Pembiayaan “partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan”

Pelaksanaan Musrena pada awalnya dibiayai oleh GTZ-SLGSR, tetapi Laporan Kota Banda Aceh untuk Metro TV MDG’s Awards 2010

42



43

pelaksanaan Musrena di tingkat kecamatan dilakukan sebanyak 3 kali, dimana

untuk

masing-masing

pelaksanaannya

menggabungkan

3

kecamatan. Musrena di tingkat kecamatan diikuti oleh dua perwakilan dari masing-masing gampong. Masing-masing pelaksanaan Musrena kecamatan akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Supaya perempuan dapat mengambil bagian di dalam kedua mekanisme perencanaan, maka Musrena kecamatan dilaksanakan pada waktu yang tidak bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang di kecamatan yang bersangkutan. Peserta Musrena, terdiri dari : anggota PKK, anggota koperasi wanita terpilih, anggota pengusaha perempuan terpilih, anggota pengajian perempuan terpilih; aparat Kecamatan dan Muspika setempat. Dalam pelaksanaan Musrena pertama, peserta Musrena diberi pengetahuan tentang proses perencanaan pembangunan di daerah, “perempuan bale inong mendiskusikan usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam forum Musrena”

dimana didalamnya juga dijelaskan tentang Musrena. Setelah terjadi kesamaan pemahaman, barulah dilanjutkan dengan paparan tentang

untuk selanjutnya, hingga saat ini, pembiayaan pelaksanaan Musrena

program dan anggaran dari masing-masing SKPD. Maksud dari paparan

berasal dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Pada tahun 2008 Pemerintah

ini adalah untuk memberikan gambaran kepada peserta Musrena tentang

Kota Banda Aceh telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28,052,160;

alokasi anggaran yang tersedia.

pada tahun 2009 sebesar Rp 58,066,000; dan pada tahun 2010 sebesar

Dalam Musrena selanjutnya, paparan tentang proses perencanaan

Rp 38,460,000,- Jika diamati, terjadi penurunan alokasi anggaran

pembangunan

tidak lagi

diberikan secara

khusus dan panjang

pelaksanaan Musrena pada tahun 2010. Hal ini disebabkan terjadinya

lebar seperti ketika pelaksanaan Musrena pertama karena peserta

defisit anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh.

Musrena telah memiliki pemahaman tentang hal tersebut.

Paparan

lebih dititikberatkan pada alokasi anggaran dan program oleh masingProses dan Pengelolaan Musrena

masing SKPD. Dengan demikian, peserta Musrena dapat merumuskan

Mekanisme Musrena dilakukan di tingkat gampong dan di tingkat

kebutuhan yang akan dituangkan dalam kegiatan dan program lebih

kecamatan yang kemudian berlanjut pada Forum Integrasi. Musrena

efektif. Perbedaan lainnya adalah, dalam Musrena kedua, didahului

di tingkat gampong bertujuan untuk mencapai kesepakatan usulan

dengan evaluasi dari realisasi usulan-usulan mereka dalam Musrena

kegiatan desa dengan melakukan kajian desa untuk menggali informasi

pertama (sebelumnya).

terkait dengan kebutuhan, permasalahan, potensi dan sumber daya

Walaupun pemberian pengetahuan tentang proses perencanaan

serta penentuan cita-cita harapan masa depan masyarakat khususnya

pembangunan tidak lagi

perempuan, yang akan dibiayai dari APBD dan Alokasi Dana Desa (ADD).

pembukaan Musrena, selalu diberikan pemahaman tentang hal tersebut,

Tokoh perempuan akan mengadakan pertemuan dan memilih 2 (dua)

dan juga tentang permasalahan terkini yang dihadapi oleh kaum

orang perwakilan untuk pelaksanaan Musrena di tingkat kecamatan.

perempuan di Kota Banda Aceh khususnya, dan permasalahan yang

Dengan jumlah kecamatan di kota Banda Aceh sebanyak 9 kecamatan,

diberikan secara khusus, tetapi dalam

dihadapi keluarga secara umum. Dengan demikian, peserta Musrena

44



45

Dengan upaya penyadaran yang terus menerus dan tidak kenal lelah, tantangan ini dapat diatasi. Tantangan selanjutnya adalah terkait dengan komitmen Pemimpin Daerah Kota Banda Aceh untuk terus melanjutkan pelaksanaan Musrena sehingga upaya mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Jender dapat terlaksana, karena tanpa adanya komitmen Pemimpin Daerah dan jajarannya, serta dukungan seluruh warga Kota Banda Aceh, perjuangan mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Jender menjadi suatu upaya yang sia-sia dan tidak berkelanjutan.

“perempuan bale inong belajar tentang perencanaan strategis”

memperoleh gambaran tentang apa yang akan mereka usulkan dalam Musrena. Dengan kata lain, usulan mereka berangkat dari permasalahan dan kebutuhan riil, bukan berdasarkan keinginan. Pembelajaran menarik yang dapat ditarik dari pengalaman Musrena Kota Banda Aceh adalah apa yang disampaikan oleh Ibu Illiza ketika wawancara, yakni, “dalam komunikasi dengan peserta Musrena, gunakan bahasa yang sederhana, jangan gunakan bahasa atau istilah pembangunan (atau perencanaan pembangunan) sehingga sulit dimengerti”. Tantangan dan Keberlanjutan Sebagai sebuah upaya peningkatan partisipasi politik perempuan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrena sejak awal adalah memberikan penyadaran kepada kaum lelaki tentang pentingnya partisipasi politik perempuan. Tantangan lain adalah mengajak dan juga memberikan penyadaran kepada kaum perempuan tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan.

46



“Pelembagaan Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan Bisa!”

47

sering kali hanya dimaknai sebagai suatu proses ritual yang dilakukan dari tahun ketahun ,dan seringkali mengabaikan keinginan rakyat yang disuarakan dalam forum tahunan tersebut. Alasan klasik yang selalu disampaikan oleh birokrasi pemerintah adalah tidak ada alokasi anggaran

Sejak

lama

pelaksanaan

atau DPRD tidak menyetujui usulan masyarakat, cukup ampuh untuk

melibatkan partisipasi rakyat bukanlah suatu angan-

meredam kekecewaan masyarakat. Walaupun demikian, tanpa disadari

angan dan mimpi semata, akan tetapi tercermin secara nyata dalam

kondisi ini menyebabkan munculnya apatisme dan perilaku skeptis

praktek pembangunan. Sejak disahkannya UU No 25 Tahun 2004

masyarakat terhadap pemerintah daerah.

pembangunan

impian

agar

setiap

proses

dalam

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, harapan untuk melembagakan

partisipasi

masyarakat

secara

permanen

dalam

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sukabumi mencoba untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut dengan

penyusunan perencanaan pembangunan muncul kembali. Walaupun

menggulirkan

demikian, proses pelembagaan partisipasi tersebut perlu didampingi,

Kecamatan). P3K bertujuan untuk memperkuat pendanaan pembangunan

tidak hanya dalam kerangka membuka ruang partisipasi bagi masyarakat

disuatu kecamatan yang tidak dapat dilakukan dengan mekanisme

akan tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan ruang

pendanaan reguler, seperti Alokasi dana Desa (ADD), serta kegiatan

partisipasi tersebut agar dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya

PNPM. Jelasnya P3K memperkuat kegiatan atau program pembangunan

bagi masyarakat miskin.

yang tidak dapat didanai oleh ADD dan PNPM. Walau pun demikian,

program

P3K

(Program

Pembangunan

Partisipasi

Sebagaimana telah menjadi rahasia umum, proses partisipasi dalam

penyaluran anggaran P3K tidak dilakukan dengan mekanisme penjatahan

musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan

sebagaimana mekanisme penyalura anggaran secara reguler akan tetapi melalui proses kompetisi dalam suatu kecamatan. Sepintas mekanisme penyaluran anggaran untuk pendanaan kegiatan dalam suatu kecamatan mirip dengan mekanisme kompetensi yang dilakukan dalam program PNPM. Masing-masing desa dalam suatu kecamatan akan mempesentasikan usulan dan menyusun proposal kegiatan untuk mendapatkan dana P3K. Perbedaannya terletak pada kewenangan

yang

diberikan

oleh

pemerintah

kabupaten

kepada

camat untuk memutuskan desa-desa yang layak diberikan P3K. Dalam prakteknya, camat bukanlah pengambil keputusan tunggal, akan tetapi ada tim penilai yang dibentuk oleh seorang camat untuk membantu menilai dan memverivikasi usulan masing-masing desa. Program P3K yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2008 dan masih bersifat sebagai pilot project yang dilakukan di beberapa kecamatan. Alokasi anggaran P3K yang diberikan pada tahap awal uji coba sebesar 500 juta / kecamatan. Besaran alokasi diharapkan dapat “pembangunan infrastruktur: salah satu usulan melalui program P3K”

mendorong perbaikan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur

48



Program Pembangunan Partisipatif Kecamatan Sukabumi

49

50



dasar maupun kegatan ekonomi yang dilakukan di wilayah kecamatan.

51

kelembagaan ditingkat bawah dalam pelaksanaan program. Kendala

Dalam perkembangannya, P3K mulai mendapatkan respon positif dari

kedua adalah masing-masing kecamatan memiliki potensi yang berbeda-

masyarakat tidak hanya pada daerah-daerah yang menjadi percontohan

beda, sehingga memerlukan perencanaan yang sinergi antar wilayah

pengembangan program tersebut, akan tetapi juga datang dari kecamatan

dan kemauan dari camat untuk melakukan langkah-langkah terobosan

lain. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah berupaya untuk

dalam memajukan wilayahnya. Sedangkan kendala ketiga adalah menjalin

dapat memenuhi hal tersebut. Namun kendala utama yang dihadapi oleh

kerjasama dengan pihak lain misalnya dengan dunia usaha yang lokasi

pemerintah daerah adalah alokasi anggaran. Oleh sebab itu, pemerintah

usahanya berada di kecamatan tersebut untuk memberikan kontribusi

daerah memutuskan untuk mengurangi besaran alokasi anggaran yang

dalam pembangunan masyarakat di suatu kecamatan.

diberikan pada suatu kecamatan, yang sebelumnya berjumlah 500 juta / kecamatan menjadi 250 juta / kecamatan.

Selain itu, tantangan keberlanjutan dari suatu program adalah adanya payung hukum yang menjamin pelaksanaan suatu program tersebut

Agar pelaksanaan program P3K dapat terlembagakan secara baik,

dapat dilakukan dalam jangka panjang. Pemerintah daerah Kabupaten

maka pemerintah daerah terus memperbaiki mekanisme penyelengaraan

Sukabumi, sedang mengkaji pilihan – pilihan kebijakan yang tepat untuk

program tersebut, termasuk didalamnya adalah membuat petunjuk

dapat melakukan program P3K secara berkelanjutan. Misalnya dengan

operasional yang baku yang menjamin program tersebut berjalan secara

menjamin alokasi APBD untuk penganggaran program P3K sebesar

lebih efisien dan efektif. Misalnya pengusulan kegiatan yang akan

20 %. Tantangan lainnya adalah membakukan proses perencanaan

dikompetisikan antar desa dalam suatu kecamatan haruslah kegiatan

pembangunan yang melibatkan masyarakat dan secara bersamaan

yang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat yang lebih pada

mengurangi mekanisme “titip menitip” program melalui DPRD yang

desa. Selain itu, pemerintah desa juga akan diwajibkan untuk menyusun

seringkali dianggap menghancurkan mekanisme perencanaan yang

RPJMDes sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan anggaran

dibangun secara partisipatif melalui musrenbang.

dari program P3K. Saat ini banyak pemerintah desa yang dibantu oleh fasilitator PNPM Perdesaan dalam menyusun dokumen RPJMDes.

Dengan disahkannya UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, harapan untuk melembagakan

Proses pendampingan terhadap masyarakat dan pelaksana program

partisipasi masyarakat secara permanen dalam penyusunan perencanaan

juga mendapat perhatian dalam pelaksanaan program P3K ini. Salah satu

pembangunan

fokus dalam pendampingan pelaksanaan program P3K adalah pengelolaan

pelembagaan partisipasi tersebut perlu di dampingi, tidak hanya dalam

anggaran dan pelaporan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan

kerangka membuka ruang partisipasi bagi masyarakat akan tetapi juga

program P3K dapat dipertanggung-jawabkan bukan hanya dari aspek

memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan ruang partisipasi

kegiatannya semata akan tetapi juga dari sisi administrasi kegiatan.

tersebut agar dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi

Walaupun dalam pelaksanaan uji coba program P3K menuai banyak

muncul

kembali.

Walau

pun

demikian,

proses

masyarakat miskin.

respon positif, namun masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat

Sebagaimana telah menjadi rahasia umum, proses partisipasi dalam

perhatian bagi pemerintah daerah lain yang juga memiliki atau akan

musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan

melakukan

adalah

seringkali hanya dimaknai sebagai suatu proses ritual yang di lakukan

sumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program. Oleh

dari tahun ke tahun, dan seringkali mengabaikan keinginan rakyat yang

sebab itu, pemerintah daerah perlu mempersiapkan kelembagaan dan

disuarakan dalam forum tahunan tersebut. Alasan klasik yang selalu di

SDM secara baik dan tidak hanya menyerahkan atau memperluas otoritas

sampaikan oleh birokrasi pemerintah adalah tidak ada alokasi anggaran

program

seperti

P3K.

Kendala

yang

pertama

52



53

atau DPRD tidak menyetujui usulan masyarakat, cukup ampuh untuk meredam kekecewaan masyarakat. Walaupun demikian, tanpa disadari kondisi ini menyebabkan munculnya apatisme dan perilaku skeptis masyarakat terhadap pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sukabumi mencoba untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut dengan menggulirkan

program

P3K

(Program

Pembangunan

Partisipasi

Kecamatan). P3K bertujuan untuk memperkuat pendanaan pembangunan disuatu kecamatan yang tidak dapat dilakukan dengan mekanisme pendanaan reguler, seperti Alokasi dana Desa (ADD), serta kegiatan PNPM. Jelasnya P3K memperkuat kegiatan atau program pembangunan yang tidak dapat di danai oleh ADD dan PNPM. Walaupun demikian, penyaluran anggaran P3K tidak di lakukan dengan mekanisme penjatahan sebagaimana mekanisme penyalura anggaran secara reguler akan tetapi melalui proses kompetisi dalam suatu kecamatan. Dalam perkembangannya, P3K mulai mendapatkan respon positif dari masyarakat tidak hanya pada daerah daerah yang menjadi percontohan

Program Pembangunan Partisipatif Kecamatan Sukabumi

pengembangan program tersebut, akan tetapi juga datang dari kecamatan lain. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah berupaya untuk

fasilitator PNPM Perdesaan dalam menyusun dokumen RPJMDes.

dapat memenuhi hal tersebut. Namun kendala utama yang di hadapi oleh

Proses pendampingan terhadap masyarakat dan pelaksana program

pemerintah daerah adalah alokasi anggaran. Oleh sebab itu, pemerintah

juga mendaat perhatian dalam pelaksanaan program P3K ini. Salah

daerah memutuskan untuk mengurangi besaran alokasi anggaran yang

satu fokus

diberikan pada suatu kecamatan, yang sebelumnya berjumlah 500 juta /

pengelolaan anggaran dan pelaporan kegiatan. Hal ini di maksudkan agar

kecamatan menjadi 250 juta / kecamatan.

pelaksanaan program P3K dapat dipertanggung-jawabkan bukan hanya

Agar pelaksanaan program P3K dapat terlembagakan secara baik, maka pemerintah daerah terus memperbaiki mekanisme penyelengaraan

dalam

pendampingan pelaksanaan program P3K adalah

dari aspek kegiatannya semata akan tetapi juga dari sisi administrasi kegiatan.

program tersebut, termasuk didalamna adalah membuat petunjuk

Walaupun dalam pelaksanaan uji coba program P3K menuai banyak

operasional yang baku yang menjamin program tersebut berjalan secara

respon positif, namun masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat

lebih efisien dan efektif. Misalnya pengusulan kegiatan yang akan

perhatian bagi pemerintah daerah lain yang juga memiliki atau akan

dikompetesikan antar desa dalam suatu kecamatan haruslah kegiatan

melakukan program seperti P3K. Kendala yang pertama adalah sumber

yang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat yang lebih pada

daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program. Oleh sebab

desa. Selain itu, pemerintah desa juga akan di wajibkan untuk menyusun

itu, pemerintah daerah perlu mempersiapkan kelembagaan dan SDM

RPJMDes sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan anggaran

secara baik dan tidak hanya menyerahkan atau memperluas otoritas

dari program P3K. Saat ini banyak pemerintah desa yang dibantu oleh

kelembagaan ditingkat bawah dalam pelaksanaan program. Kendala

54


kedua adalah masing-masing kecamatan memiliki potensi yang berbedabeda, sehingga memerlukan perencanaan yang sinergi antar wilayah dan kemauan dari camat untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam memajukan

wilayahnya. Sedangkan kendala ketiga adalah menjalin


55

PEREMPUAN JUGA BERHAK DALAM PEMBANGUNAN DI kabupaten Gunung kidul

kerja sama dengan pihak lain misalnya dengan dunia usaha yang lokasi usahanya berada di kecamatan tersebut untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan masyarakat di suatu kecamatan. Selain itu, tantangan keberlanjutan dari suatu program adalah adanya

Perempuan bisa ngomong perencanaan pembangunan? Apa bisa?

payung hukum yang menjamin pelaksanaan suatu program tersebut

pertanyaan-pertanyaan bernada skeptis tersebut seringkali kita dengar

dapat dilakukan dalam jangka panjang. Pemerintah daerah Kabupaten

jika berdialog dengan berbagai aparatur pemerintah daerah di Indonesia

Sukabumi, sedang mengkaji pilihan–pilihan kebijakan yang tepat untuk

tentang pentingnya melibatkan perempuan dalam setiap proses dan

dapat melakukan program P3K secara berkelanjutan. Misalnya dengan

tahapan pembangunan. Penyebab utama dari munculnya pertanyaan-

menjamin alokasi APBD untuk penganggaran program P3K sebesar

pertanyaan tersebut adalah kentalnya budaya patriarki dalam sistem

20 %. Tantangan lainnya adalah membakukan proses perencanaan

sosial kemasyarakatan. Bahkan pelembagaan praktek dan pola pikir

pembangunan yang melibatkan masyarakat dan secara bersamaan

budaya patri arki tidak hanya tumbuh subur dalam sistem sosial

mengurangi mekanisme “titip menitip” program melalui DPRD yang

masyarakat, akan tetapi juga mempengaruhi pola pikir bahkan kebijakan

seringkali di anggap menghancurkan mekanisme perencanaan yang di

pembangunan yang dilakukan dalam pemerintahan. Tidak heran jika

bangun secara partisipatif melalui musrenbang.

dalam berbagai proses pembangunan yang dilakukan, peranan atau keterlibatan perempuan masih sangat minim bahkan tidak jarang hanya menjadi pelengkap. Proses perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten dipandang sangat strategis dalam melibatkan perempuan untuk mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Inisiatif untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam musrenbang diawali oleh beberapa organisasi

masyarakat

sipil yang melakukan

pendampingan secara langsung terhadap kelompok perempuan di beberapa desa

di Kabupaten Gunung Kidul. Upaya pendampingan

terhadap kelompok perempuan penting dilakukan agar dalam proses perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan, perempuan mampu menyuarakan

kepentingannya

serta

dapat

berperan

aktif

dalam

mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan. Tanpa hal tersebut, maka partisipasi perempuan hanya berakhir sebagai pelengkap dari pelaksanaan forum tersebut.

56



”perempuan Gunung Kidul berpartisipasi aktif dalam Musrenbang”

57

58



59

Upaya pendampingan terhadap kelompok perempuan dilakukan dalam

beberapa

tahapan

itu

peningkatan

kapasitas

dalam hal kemampuan untuk menganalisis permasalahan

perempuan yang

ada

dilingkungannya, memahami proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah, serta melakukan pengorganisasian

terhadap kelompok

perempuan. Upaya untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan mulai diintensifkan oleh pemerintah daerah pada tahun 2005, dengan diluncurkannya

sejumlah kebijakan, program, dan kegiatan yang

dilakukan oleh dinas terkait. Kelompok perempuan juga tidak hanya aktif memperjuangkan kepentingannya pada proses perencanaan reguler yang dilakukan oleh pemerintah daerah, akan tetapi juga melalui para wakil rakyat. Dukungan wakil rakyat terhadap upaya jaringan kelompok perempuan semakin kuat, karena pada saat bersamaan telah terbentuk juga kaukus perempuan di DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Kaukus perempuan ini bahkan menjadi mitra kelompok perempuan untuk mendorong lahirnya kebijakan dan regulasi yang terkait dengan

perempuan, seperti peraturan daerah

tentang Pemberdayan Perempuan & Perlindungan Anak. Pada tahun 2006, Bappeda Kabupaten Gunung kidul secara tegas mendorong pelibatan

perempuan pada pelaksanaan musrenbang di

seluruh desa, dan memberikan kesempatan pada utusan dari setiap kelompok perempuan yang berada di kecamatan untuk terlibat dalam pembahasan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Pada proses ini memang sempat muncul ungkapan yang bersifat skeptis dari berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tentang keterlibatan perempuan yang sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai buruh tani, bakul sayuran, atau pun ibu rumah tangga. Walaupun demikian, Bapak Eko Subiantoro selaku Kepala Bappeda Kabupaten Gunung Kidul sangat yakin dengan melibatkan kelompok perempuan dan organisasi masyarakat sipil, akan memberikan perubahan dalam perencanaan kegiatan yang selama ini disinyalir tidak banyak mengalami perubahan dan terkesan bersifat pengulangan dari kegiatan yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Kesempatan yang diberikan oleh Bappeda tidak disia“mainstreaming gender dalam RPJMD Kabupaten Gunung Kidul: buah perjalanan panjang partisipasi politik perempuan Gunung Kidul”

siakan oleh kelompok perempuan yang konsisten untuk mengusulkan

60



61

pembenahan terhadap penyediaan air bersih dan pencegahan nyamuk

banyak

yang menyebabkan wabah demam berdarah. Usulan dari kelompok

DPRD, hal ini disebabkan proses atau pelaksanaan kebijakan dan program

perempuan akhirnya menjadi prioritas kerja pemerintah Kabupaten

yang dilakukan oleh SKPD. Namun di masa depan, diharapkan kerja

Gunung Kidul.

sama antara JKPG juga dapat mendorong perubahan ditingkat legislatif,

Walaupun ibu-ibu yang terlibat dalam kelompok perempuan cukup vokal dalam menyuarakan aspirasi perempuan, namun keberhasilan

bekerja sama dengan

pemerintah daerah ketimbang dengan

terutama yang terkait dengan penganggaran program dan kegiatan untuk memperbaiki pemenuhan hak dasar masyarakat.

tersebut juga perlu diikuti dengan keterlibatan pada pelaksanaan dan

Terkait dengan upaya daerah lainnya yang juga ingin melibatkan

pengawasan program. Musrenbang merupakan titik permulaan dari

perempuan dalam proses pembangunan, beberapa pengalaman yang

sebuah proses pembangunan, masih adalagi proses lain yang perlu

dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Gunung kidul mungkin dapat

dilakukan dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Terkait dengan

dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Pelibatan kelompok perempuan

hal tersebut, maka keterlibatan kelompok perempuan tidak hanya sekali

dilakukan pada proses informal terlebih dahulu dengan memperkuat

saja, akan tetapi dapat berkelanjutan. Hal inilah yang menjadi tantangan

kapasitas perempuan sebelum dilibatkan secara resmi dalam berbagai

terbesar bagi perempuan di Gunung Kidul.

forum perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Aspek kedua yang

Pada

tahun 2007, usulan

perencanaan

perlu diperhatikan adalah membangun kerjasama dengan berbagai

membutuhkan

kelompok kepentingan, karena pemerintah daerah tidak memiliki sumber

pendanaan sebesar 1,7 trilyun rupiah. Meningkatnya usulan masyarakat

daya yang cukup untuk melakukan seluruh kegiatan tersebut. Aspek

dalam musrenbangdes masih menyiratkan bahwa sering kali usulan

ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah keberlanjutan, oleh karena itu

yang diajukan masih bersifat keinginan dan belum banyak difokuskan

kelompok perempuan yang dibentuk bukan berdasarkan program akan

pada menjawab kebutuhan dan prioritas. Terkait dengan hal tersebut,

tetapi memang dibutuhkan oleh masyarakat dan perempuan.

pembangunan di tingkat

desa

masyarakat

dalam

jika dijumlahkan

maka pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil untuk menyusun suatu dokumen perencanaan ditingkat desa (RPJMDes) yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan serta dokumen rujukan dalam melakukan sinergi dengan program dan kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah ditingkat desa. Kelompok perempuan juga terlibat dalam hal ini, dan didorong tidak hanya terlibat dalam isu-isu kesehatan dan kesetaraan gender, akan tetapi juga isu lainnya dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa. Saat ini kelompok perempuan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul telah membentuk JKPG (Jaringan Kerja Perempuan Gunung kidul) yang saat ini keanggotaannya tersebar di 10 kecamatan. Pada tahun 2011 ditargetkan seluruh kecamatan telah menjadi anggota dari JKPG, sehingga keberadaan kelompok perempuan dapat mewarnai perencanaan kebijakan dan program di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Strategi kerja yang dilakukan oleh JKPG lebih

62



63

Pemenuhan Hak Atas Rumah Layak Huni bagi Kaum Miskin

Beberapa waktu yang lalu, Presiden SBY meluncurkan kluster baru dalam program-program penanggulangan kemiskinan, yakni kluster program pro-rakyat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu dari program pro-rakyat tersebut adalah membuat program rumah sangat murah dengan harga Rp5 juta-Rp10 juta, dan rumah murah dengan harga sekitar Rp20 juta-Rp25 juta. Sebelum Presiden SBY meluncurkan kluster baru di mana salah satu programnya adalah penyediaan rumah murah, Pemerintah Kota Kupang di bawah kepemimpinan Walikota Drs. Daniel Adoe dan Wakil Walikota Drs. Daniel Huriek telah meluncurkan program rumah murah yang pelaksanaan pembangunannya dimulai pada tahun 2008.

“fasilitas rumah murah”

Penyediaan

rumah murah ini dilaksanakan dalam kerangka Program Penyediaan Rumah Sehat yang merupakan salah satu dari 6 program unggulan

rumah berada kepada pembeli. Dengan kata lain, Pemda menghibahkan

mereka, yakni: pendidikan murah bermutu, pelayanan kesehatan gratis,

tanah kepada pembeli rumah.

pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan air bersih, rumah sehat Memulai dan Mengelola

dan pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Penyediaan rumah murah direncanakan dibangun sebanyak 10.000

Pemerintah Kota Kupang, mengawali perwujudan gagasan penyediaan

(sepuluh ribu) unit dengan tipe 23. Hingga tahun ini, telah dibangun

rumah murah dengan menggandeng pihak-pihak yang nantinya akan

sebanyak 100 unit rumah tipe 24 di atas tanah seluas 200 m2. Walaupun

membantu dalam pembangunan hingga pengelolaannya. Koperasi Pegawai

dibangun di wilayah yang agak jauh dari pusat kota, yakni di Kecamatan

Negeri (KPN)

Alak, bangunan rumah berbentuk bangunan permanen, dengan halaman

untuk pembangunan rumah dan pengelolaan cicilan pada tahap awal.

belakang yang cukup luas, sehingga dapat digunakan untuk perluasan,

Pembayaran cicilan selanjutnya akan dilakukan melalui Bank Tabungan

bercocok

Negara (BTN).

tanam,

atau

membuka

warung. Setiap unit

bangunan

beratapkan seng, berplafon, berlantai dan berdinding semen, dan dilengkapi dengan fasilitas air dari PAM dan listrik.

Selain itu, telah

dibangun pula 343 unit rumah di Manulai II.

Maju menjadi pihak yang dipilih oleh Pemkot Kupang

Untuk pendistribusian, pihak Pemkot Kupang membentuk tim seleksi untuk menentukan apakah calon pembeli layak memperoleh rumah. Dengan demikian, Pemkot Kupang tidak dipusingkan dengan urusan

Kelebihan dari penyediaan rumah murah oleh Pemda ini adalah

pengelolaan dan pendistribusian rumah. Warga miskin berhak mendapat

diberikannya sertifikat kepemilikan, termasuk tanah di mana bangunan

fasilitas perumahan tersebut jika mendapat rekomendasi dari kelurahan

64


yang menyatakan bahwa warga


tersebut benar-benar adalah orang

miskin. Sedangkan PNS yang berhak memperoleh fasilitas rumah murah ini adalah PNS golongan 1 dan 2 yang belum memiliki rumah.

65

banyak pihak untuk menjadi investor pengadaan rumah murah. Jaminan berupa adanya kebijakan yang dapat menjaga keberlanjutan program walaupun terjadi pergantian kepempimpinan adalah sesuatu

Terdapat model subsidi silang terkait dengan cicilan rumah. Pada

yang penting. Selain itu, faktor utama yang dapat menjamin keberlajutan

awalnya, cicilan rumah direncanakan sebesar Rp 23.000/bulan, dan

program adalah kemauan dan komitmen pemimpin daerah untuk terus

peruntukannya hanya untuk warga miskin. Tetapi dikarenakan ada

mendukung program dan mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan

kebutuhan

rumah murah bagi warga miskin.

akan rumah sehat dan layak

dari pegawai

negeri sipil

golongan 1 dan 2, maka peluang kepemilikan rumah juga diperuntukkan bagi PNS golongan 1 dan 2. Berbeda dengan besaran cicilan bagi warga miskin, cicilan per bulan bagi PNS adalah sebesar 296 ribu per bulan.

Penutup Walaupun

masih

banyak

tantangan,

kendala,

dan

kelemahan,

penyediaan rumah sehat dan layak bagi warga miskin yang diinisiasi oleh Pengembangan: membuka investasi dan bekerja sama dengan pihak

Pemerintah Kota Kupang ini merupakan sebuah upaya yang patut ditiru.

lain

Pemerintah Daerah tidak hanya sekedar menyediakan rumah bagi warga

Untuk menjaga keberlanjutan program penyediaan rumah murah dan memperluas cakupannya, pemerintah Kota Kupang amat menyadari adanya keterbatasan kemampuan mereka (baik sumber daya finansial, maupun sumber daya manusia) dan besarnya kebutuhan pendanaan. Menyadari adanya keterbatasan dan tantangan tersebut, pemerintah Kota Kupang berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat memberikan dukungan, terutama dukungan berupa modal. Beberapa pihak yang saat ini telah menyatakan kesediaan untuk memberikan dukungan di antaranya, Kementrian Perumahan Rakyat RI, dan beberapa lembaga donor internasional. Tantangan Ke Depan Seperti halnya program-program inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah lainnya, tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah jaminan atas keberlanjutan program ini. Dinamika politik di daerah yang berubah bersamaan dengan pergantian kepemimpinan merupakan salah satu penyebab yang dapat mengancam keberlanjutan program, dikarenakan pergantian kepemimpinan juga diikuti oleh pergantian program dan kebijakan. Selain itu, ketersediaan

anggaran bagi pengadaan rumah

murah juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan, walaupun hal ini telah diantisipasi oleh Pemerintah Kota Kupang dengan cara mengajak

miskin, tetapi juga memberikan rumah beserta tanahnya yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kepemilikan.

66



67

DARI DESA BANGUN SUBANG Sejak era reformasi dan desentralisasi, keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah daerah mulai menguat. Walaupun dibarengi

demikian, keinginan

saja tidak cukup, akan tetapi harus

dengan aksi konkrit untuk mewujudkan hal tersebut.

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang dihadapi di Kabupaten Subang, terutama di daerah pedesaan. Pemerintah daerah menyadari bahwa untuk mengatasi persoalan kemiskinan tersebut, tidak hanya dengan menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

yang tepat, akan tetapi juga mendorong desa sebagai

basis utama dalam menggerakan perubahan-perubahan tersebut. Sejak tahun 2007, pemerintah daerah menginisiasi kebijakan pembangunan yang mengambil tajuk Desa Mandiri Gotong Royong. Inisiasi kebijakan

“pencanangan hari Saba Desa”

pembangunan yang berbasis pada desa dipilih bukan hanya karena kecenderungan arah pembangunan yang marak dilakukan di berbagai

perencanaan dan pembangunan di tingkat desa, mengintegrasikan

daerah selama ini, akan tetapi didasarkan pada pengalaman nyata yang

program dan kegiatan antar sektor (SKPD) untuk menyelesaikan

pernah dilakukan di masa-masa sebelumnya. Wakil Bupati Subang Bapak

permasalahan di desa secara integratif, serta mengefektifkan anggaran

Ojang Suhandi menyatakan bahwa pada era sekitar tahun enam puluhan,

pembangunan yang disalurkan ke desa untuk memberikan dampak yang

ketika kondisi negara belum terlalu mapan baik dalam sistem perencanaan

signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal lain yang

pembangunan, masyarakat desa mampu membangun sendiri fasilitas-

perlu dilakukan agar kebijakan dan program pembangunan lebih efektif

fasilitas publik seperti sekolah, balai desa, dan lapangan olah raga tanpa

adalah dengan mengubah indikator keberhasilan pembangunan yang

bantuan pemerintah. Ironisnya saat ini banyak sekali program dana lokasi

selama ini bersifat administratif menjadi indikator pembangunan yang

anggaran ke desa baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah

berorientasi pada hasil dan target kesejahteraan masyarakat. Misalnya

propinsi, maupun pemerintan daerah akan tetapi masyarakat desa belum

untuk indikator pendidikan bukan hanya tentang berapa fasilitas

sejahtera, bahkan ada kecenderungan bahwa penduduk desa semakin

pendidkan yang berada di desa, akan tetapi berapa banyak penduduk

miskin dan hanya dijadikan sebagai objek dari kebijakan pembangunan.

di suatu desa yang mampu melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang

Menyadari kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Subang juga

pendidikan tertinggi. Indikator keberhasilan pembangunan desa tersebut

menyadari bahwa kebijakan Desa Mandiri Gotong Royong pun akan

dikembangkan sesuai dengan masing-masing sektor sesuai dengan tugas

mengalami nasib yang sama dengan kebijakan pembangunan sebelumnya

pokok dan fungsi dari organisasi. beberapa indikator membutuhkan kerja

jika tidak dilakukan langkah-langkah inovasi dalam melibatkan masyarakat

sama lintas SKPD bahkan juga lintas pelaku dalam mencapai hal tersebut,

desa secara aktif dalam kegiatan pembangunan, memperbaiki mekanisme

misalnya dalam pengentasan kemiskinan.

68



69

dilakukan di 31 desa /kelurahan, dan pada tahun 2011 ditargetkan dilakukan di 60 desa/kelurahan. Salah satu kendala yang juga dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan program ini adalah kemampuan pemerintahan desa untuk mengelola bantuan keuangan tersebut, agar tidak hanya dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan tetapi juga mampu mempertanggung-jawabkan pengelolaan anggaran tersebut secara administratif. Hal ini penting diperhatikan karena jika kapasitas pemerintah desa tidak ditingkatkan, maka akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunannya dimiliki oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Walaupun usia pelaksanaan program ini masih cukup pendek dan memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya, namun program ini mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dalam meningkatkan swadaya masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Misalnya swadaya masyarakat dalam pembangunan gedung sekolah dan gelanggang olah raga di masing-masing desa. Diharapkan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di tingkat desa secara langsung oleh masyarakat dan Gotong Royong sebagai Salah Satu Perwujudan SABA DESA Subang

pemerintah daerah akan meningkatkan aktivitas ekonomi maupun kegiatan masyarakat yang lebih mengarah

pada peningkatan

produktivitas

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam pengembangan Desa

masyarakat. Pengembangan desa mandiri ini juga dilakukan untuk

Mandiri Gotong Royong adalah memberikan otonomi kepada pemerintah

menekankan pengembangan potensi unggulan yang dimiliki desa seperti

desa dalam menentukan prioritas masalah yang harus diselesaikan

kebijakan satu desa satu produkunggulan.

oleh pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Subang

Salah satu terobosan lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah

mulai meningkatkan alokasi anggaran

di Kabupaten Subang adalah melakukan Saba Desa atau kunjungan ke

sesuai dengan kondisi geografis dan tingkat

desa untuk mengawal berbagai kebijakan dan program pembangunan

kesulitan atau kendala yang dihadapi di suatu desa melalui Bantuan

pemerintah daerah di desa. Saba desa yang dilakukan di Kabupaten

Keuangan untuk Desa yang melengkapi dana ADD (alokasi dana desa)

Subang sedikit berbeda dengan yang biasanya dilakukan oleh berbagai

yang dianggarkan setiap tahunnya. Saat ini alokasi dana BKUD yang

daerah lain di Indonesia. Saba Desa memadukan pendekatan sosialisasi,

diberikan oleh pemerntah daerah pada desa berkisar antara 230-250 juta.

pengawasan atau pemantauan, sekaligus juga menggali permasalahan

Saat ini, memang belum seluruh desa di Kabupaten Subang dimasukkan

dalam pelaksanaan kebijakan dan program di tingkat desa, serta

dalam Program Desa Mandiri Gotong Royong, hal ini disebabkan oleh

melakukan transfer pengetahuan dan informasi kepada pemerintah

keterbatasan kemampuan penganggaran di tingkat daerah. Oleh sebab

dan masyarakat desa. Sosialisasi kebijakan dan program pemerintah

itu, pelaksanaan Program Desa Mandiri Gotong Royong dilakukan secara

daerah dimaksudkan agar terjadi kesepahaman antara masyarakat dan

bertahap. Pada tahun 2010 Program

pemerintah daerah terhadap suatu kebijakan atau program, sehingga

pembangunan di desa

Desa

Mandiri

Gotong Royong

70


mengurangi penyimpangan atau penyalahgunaan suatu kebijakan dan program ditingkat desa. Semua fungsi tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah yang menduduki jabatan eselon 2-4 setiap hari Jumat dan harus menginap di desa. Hasil kunjungan dari Saba desa tersebut dipresentasikan dalam rapat yang dihadiri oleh pimpinan SKPD yang dipimpin langsung oleh Bupati. Hasil tersebut langsung ditindaklanjuti dengan menetapkan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan serta melakukan perbaikan terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah. Diawal pelaksanaan kegiatan ini memang sempat menyulitkan aparatur pemerintah daerah yang ditugaskan ke desa, apalagi desa-desa yang cukup jauh dijangkau dari pusat pemerintahan serta mengorbankan waktu untuk keluarga. Walaupun demikian, kegiatan ini tetap dilakukan dengan menggilir aparatur pemeringah daerah yang berasal dari berbagai eselon sesuai dengan tema atau permasalahan yang dihadapi oleh desa. Wakil Bupati Subang menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan pada awalnya memang menghadapi tantangan karena perubahan-perubahan


71

TRANSPARANSI ANGGARAN: LANGKAH KECIL DENGAN DAMPAK BESAR Sejak era reformasi, gaung tentang good governance selalu menjadi kata “magis” yang disuarakan oleh media massa, diseminarkan dalam berbagai forum yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, di tingkat nasional bahkan daerah. Namun dalam prakteknya, apakah Anda pernah dihadapkan pada kondisi seperti ini: Sulit mendapatkan dokumen kebijakan daerah, sulit untuk terlibat dalam menentukan kebijakan pembangunan di daerah, serta sulit mendapatkan informasi tentang anggaran pembangunan. Jika anda pernah mengalami kondisi tersebut, maka patut diduga bahwa Anda sedang menghadapi kondisi pemerintahan yang

bad governance.

Sejak era otonomi daerah diberlakukan pada

tahun 1999, salah satu tantangan pelaksanaan desentralisasi adalah

yang dilakukan tidak hanya pada sistem dan metode akan tetapi juga pola pikir dari aparatur pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Wakil Bupati Subang yang juga sekaligus sebagai Ketua TKPKD mengharapkan pada daerah kabupaten/kota yang ingin melakukan perubahan agar tidak takut mengambil resiko dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, aspek yang kedua adalah manajemen pemerintah daerah harus didasarkan pada target pencapaian kesejahteraan masyarakat, melakukan koordinasi dan integrasi kebijakan dan program secara reguler agar anggaran pembangunan memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat.

“wujud transparansi anggaran: publik terlibat dalam pembahasan alokasi anggaran kota layak anak”

72


wujud transparansi anggaran: publik terlibat dalam pembahasan alokasi anggaran untuk PKL”


73

74



75

bagaimana mewujudkan transparansi pemerintahan. Di masa-masa awal desentralisasi banyak daerah yang menginisiasi peraturan daerah tentang tranparansi, baik pada level proses penganggaran, perumusan kebijakan, hingga menjamin kepastian terhadap partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan. Sebenarnya regulasi atau kebijakan yang di buat oleh pemerintah daerah telah diatur atau dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan diperkuat lagi dengan kehadiran UU keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2009. Walaupun demikian, harapan untuk mewujudkan transparansi dalam pemerintahan masih jauh panggang dari api. Salah satu sebab yang disinyalir menjadi hambatan dalam mewujudkan transparansi dalam pemerintahan adalah tidak adanya sanksi. Hampir seluruh

perda transparansi

yang dibuat mencantumkan dengan

sangat detil tentang tahapan, serta pengaturan terhadap transparansi

wujud transparansi anggaran: publik terlibat dalam pembahasan alokasi anggaran pendidikan”

berbagai aspek pemerintahan di daerah, namun regulasi tersebut tidak mencantumkan sanksi jika pemerintah daerah tidak melaksanakan hal tersebut. Hal inilah yang menyebabkan perwujudan transparansi

melibatkan masyarakat. Karena dianggap publikasi tersebut menjelek-

bukanlah suatu keharusan melainkan lebih banyak bertumpu pada

jelekan pimpinan daerah.

kebaikan hati dari pimpinan dan kelembagaan pemerintah di daerah.

Berubahnya kepemimpinan daerah di Kota Surakarta merupakan suatu

Kondisi pemerintahan di Kota Surakarta sebelum tahun 2005 boleh

momentum yang tepat untuk melakukan perubahan, tidak terkecuali yang

dikatakan hampir sama dengan daerah lainnya di Indonesia. Transisi

terkait dengan upaya untuk mewujudkan transparansi dan keterlibatan

perubahan dari budaya otoritarian kepada reformasi masih disikapi

masyarakat dalam pembangunan. Serangkaian dialog dilakukan antara

dengan gamang dan mencari bentuk yang paling tepat dalam menjalankan

organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah untuk memahami

roda pemerintahan yang lebih berpihak pada masyarakat. Serupa dengan

bagaimana

daerah lainnya di Indonesia, tuntutan agar pemerintahan daerah lebih

pemerintahan. Salah satu hal yang disepakati adalah mempublikasikan

terbuka dan transparan di inisiasi oleh gerakan masyarakat sipil lewat

alokasi anggaran pembangunan setiap tahunnya kepada masyarakat pada

berbagai forum baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pun

tingkat kelurahan. Berbeda dengan daerah lainnya yang menerjemahkan

di tingkat masyarakat. Pada tahapan ini, organisasi masyarakat sipil

transparansi anggaran dengan

mempelopori dan mempublikasikan kebijakan pembangunan, alokasi

APBD secara umum pada media cetak. Pemerintah Kota Surakarta

anggaran pembangunan, sembari melakukan kritik terhadap kebijakan

memilih untuk menginformasikan besaran anggaran dan kegiatan yang

pembangunan dan penganggaran tersebut melalui media massa cetak

dilakukan dan diterima oleh setiap kelurahan dalam bentuk poster yang

dan elektronik. Seringkali upaya tersebut menimbulkan konflik antar

ditempelkan pada ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah, bahkan dalam

Setiap warga masyarakat di suatu kelurahan dapat mengetahui berapa

beberapa kasus seringkali juga menimbulkan konflik horizontal yang

alokasi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di kelurahan,

mewujudkan

dan

menghadirkan

transparansi

dalam

mengumumkan item atau besaran

76


77


program atau kegiatan apa saja yang akan dilakukan, serta siapa yang

juga diwujudkan secara nyata dalam pemerintahan. Selain itu, masyarakat

melaksanakan kegiatan tersebut. Pada tahap awal publikasi alokasi

dilibatkan

anggaran dan kegiatan di tingkat kelurahan ini dilakukan oleh organisasi

dan mengurangi kleptokrasi atau penyimpangan yang

masyarakat sipil, namun setelah itu, kegiatan ini didanai sepenuhnya oleh

birokrasi. Selain itu, pemerintah daerah juga mendapatkan input dalam

pemerintah daerah.

memperbaiki

Pada awalnya upaya ini memang tidak berjalan dengan baik, dukungan

dalam

mengawasi

pelaksanaan

program

pembangunan dilakukan oleh

dan menyelesaikan permasalahan pembangunan secara

terukur dan tepat sasaran. Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota

dari birokrasi dapat dikatakan belum sepenuhnya mendukung upaya

Surakarta

tersebut. Diakui oleh Wakil Walikota Solo Bapak FX Hadirudyatmo upaya

singkat, akan

mendorong hal tersebut tidaklah mudah, kami meyakinkan birokrasi

dengan hal tersebut Wakil Walikota Surakarta selaku ketua TKPKD

bahwa kami tidak menginginkan birokrasi yang ABS (asal bapak senang),

menyarankan agar upaya transparansi dapat diwujudkan di daerah lain,

yang kami butuhkan adalah birokrasi yang profesional dalam membantu

maka pimpinan daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

jelaslah

bukan suatu upaya yang dilakukan dalam

tetapi

waktu

membutuhkan proses dan pentahapan. Terkait

walikota dan wakil walikota dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikan pada masyarakat secara keroyokan (baca bekerja sama).

1. Memahami karakter birokrasi yang dipimpinnya.

Oleh karena itu, kami selalu menekankan dalam setiap kesempatan,

2. Membangun proses yang partisipatif baik pada tingkat birokrasi

agar birokrasi harus mewujudkan secara konkrit kebijakan yang akan dilaksanakan, jangan karena waton suloyo. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta sebenarnya sangat sederhana dan dapat juga dilakukan oleh kabupaten/kota lainnya di Indonesia yaitu dengan membangun komunikasi secara intensif dengan kepala SKPD maupun dengan masyarakat sehingga bisa mendapatkan informasi secara berimbang dan tidak berat sebelah, langkah kedua adalah dengan melakukan koordinasi secara teratur terutama yang terkait dengan permasalahan lintas SKPD, langkah ketiga adalah mencari solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga dapat diterima oleh masyarakat, serta memberikan dampak/resiko yang seminim mungkin bagi masyarakat miskin. Langkah keempat adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap kebijakan tersebut agar dapat diterima dan dipahami oleh seluruh pihak. Langkah kelima adalah merealisasikan kebijakan tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang telah disepakati, serta yang terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Terkait dengan langkah transparansi penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta setidaknya bukan hanya menjadi keinginan (good will), tetapi

maupun di tingkat masyarakat. 3. Berani mengambil langkah serta melakukan koreksi terhadap kebijakan maupun terhadap implementasi pelaksanaan kebijakan tersebut. 4. Mempunyai keberanian dalam merealisasikan ide-ide perubahan tersebut secara nyata dan terukur.

78



79

Reforma Agraria Jalan Baik Menggusur Pemiskinan Seorang buruh tani di kaki Gunung Papandayan Garut, bertanya pada pejabat Kabupaten “mengapa tanah ini tidak boleh Kami garap lagi?” Sang pejabat menjawab dengan lantangnya bahwa tanah ini sudah menjadi milik perusahaan besar dari Jakarta. Para petani yang kebingungan dengan kabar tersebut, mengajukan pertanyaan bertubi-tubi, “Sejak kapan pak? Kami mau bertani dimana pak? Mengapa kami tidak diberitahu?”. Itulah fakta keseharian yang dihadapi petani di Garut dan daerah lainnya. Sebuah ironi di negeri yang subur dan agraris ini, tetapi kaum taninya melarat/ miskin dan harus menjadi buruh tani di tanahnya sendiri. Strategi

Nasional

Penanggulangan

Kemiskinan

pelindungan, penghormatan dan pemenuhan hak atas tanah bagi selurun mendefinisikan

rakyat khususnya kaum tani. Kebijakan Reforma Agraria yang diwujudkan

kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang,

dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 merupakan

laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk

penataan kembali sistem politik pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

1945 serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan.

Itu artinya, kemiskinan ditandai dengan terjadinya marjinalisasi hak-hak

Reforma Agraria (RA) merupakan upaya khusus Negara menata sistem

dasar manusia. Itu artinya pula, dalam penanggulangan kemiskinan,

dan atau perombakan struktur agraria yang timpang menuju kondisi yang

negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi

lebih adil dan sejahtera. Instrumen (RA) yang duginakan oleh Pemerintah

hak-hak dasar masyarakat miskin.

antara lain Land Reform dan Access Reform. Land Reform dimakasudkan

Hak-hak dasar yang dimaksudkan dalam definisi kemiskinan tersebut

sebagai upaya Negera menghormati dan memenuhi atas tanah dengan

adalah hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan,

melakukan redistribusi tanah kepada para penerima manfaat yang berhak

air bersih, hak aset tanah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa

(buruh tani, petani penggarap, dan atau petani bertanah kecil) untuk

aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk

meningkatkan produktifitas hasil pertaniaan dan kesejahteraan kaum tani.

berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan

Dan Access Reform adalah upaya negara membuka dan melindungi kaum

maupun bagi laki-laki. Dari kesepuluh hak dasar tersebut, pertanahan

tani atas aksesnya sumber produksi pertaniaan, saprodi, modal kerja

termasuk di dalamnya. Itu artinya, realitas kehidupan petani di kaki

(kredit murah), infrastruktur pertanian, dan akses pada pasar produksi

Gunung Papandayan Garut dan daerah lainnya, merupakan bentuk

dengan harga mengntungkan alias layak.

kegagalan Negara melindungi, menghomrati dan atau memenuhi hak petani atas tanah untuk kehidupan mereka yang lebih bermartabat. Sesungguhnya Negeri ini sudah memiliki kebijakan dasar tentang

Contoh baik pelaksanaan access reform yang terintegrasi land reform dapat kita lihat di Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong. Kaum tani yang berprofesi sebagai buruh perkebunan menjadi

80


sasaran pelaksanaan reforma agraria. Sebelumnya, mereka menerima upah per bulan sebesar 220.000 rupiah. Setelah memperoleh tanah seluas rata-rata 1 hektar per kepala keluarga yang ditanami karet, pendapatan mereka per bulan mencapai 7.000.000 rupiah. Bercermin pada apa yang dialami oleh buruh perkebunan di Desa Sagara Kabupaten Garut, reforma agraria dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk menggusur pemiskinan bagi kaum tani. Melalui reforma agraria, masyarakat miskin dapat memiliki aset berupa tanah, sekaligus memperoleh akses terhadap sumber ekonomi. Dengan modal tersebut, mereka dapat meningkatkan pendapatan yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan juga keluarga mereka. Itu artinya, reforma agraria sesungguhnya bukan sebagai sebuah ideologi yang menakutkan melainkan sebagai istrumen dan atau jalan bagi Negara untuk membela kaum tani dan menggusur kemiskinan – pemiskinan secara sistematis, sekaligus merevitalisasi lahan tidur/ terlantar. Reforma Agraria merupakan jalan baik dalam menggusur pemiskinan bangsa.


81

Mereka Berani Melawan Pemiskinan

Recommend Documents