MEREKA YANG MELAWAN PUTUS ASA KHUSUS DARI KORSUP UNTUK KEDAULATAN ENERGI CENDEKIA PENAKLUK LAUT, PENJAGA EKOSISTEM

M E R E K A YA N G M E L AWA N P U T U S A S A

KHUSUS

DARI KORSUP UNTUK KEDAULATAN ENERGI CENDEKIA

PENAKLUK LAUT, PENJAGA EKOSISTEM JEJAK KASUS

TENDER BODONG PROYEK SHS VOL 52/VIII/ JUL-AGT 2016 www.kpk.go.id

ISSN 2086-0919

VOL 52/VIII/ JUL-AGT 2016 www.kpk.go.id TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

MEREKA YANG MELAWAN PUTUS ASA

MAS INI UANG

SIAPA? Istri Yang Baik Selalu Bertanya Sebelum Ikut Ditanyai

DAFTAR ISI

UTAMA 10

KHUSUS 58

DARI KORSUP UNTUK KEDAULATAN ENERGI

8

JEJAK KASUS 26

TENDER BODONG PROYEK SHS

MEREKA YANG MELAWAN PUTUS ASA

34

66

PENGKRITIK KORUPSI

MEMPERKUAT AKURASI,

MAN JADDA WAJADA UNTUK

28

MENCEGAH KORUPSI

ANAK USIA DINI

MENGIKIS KORUPSI DENGAN

44 CENDEKIA

69

BEHAVIORAL FORENSICS

PENAKLUK LAUT, PENJAGA

SEMANGAT MENJAGA MARWAH

30

EKOSISTEM

LEMBAGA

.

TRANSPARANSI UNTUK

50

CAKRAWALA

70

MELAYANI

KECEMASAN GRASI UNTUK

MENGGUGAH PEDULI DI MUKA

32

FUJIMORI

NEGERI

PAKET KOMPLET

56 SIMPUL

75

CARA NU MEMERANGI KORUPSI

ANGKA BAGUS BUKAN ACUAN

KANAL MENCARI KARYA SENI

GAGAS

PERINTIS

EDUKASI

PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI

PORTAL

TATAP MUKA

KABAR WP

KOMUNITAS

JEDA

VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

|1

SWARA

KICAU

MEKANISME PELAPORAN Pertanyaan: Buiphin Chin Bagaimana cara saya dapat melaporkan korupsi di lingkungan tempat kerja saya? Jawaban: Pengaduan Masyarakat (DUMAS) KPK terbuka untukpengaduan dugaan tindak pidana korupsi. Untuk dilanjutkan ke tingkat Penindakan tentunya dibutuhkan alat bukti yang cukup. Saudara dapat menghubungi bagian Pengaduan Masyarakat di 021-25578389 atau datang langsung ke Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said Kav C1, Jakarta Selatan. Perlu diingat, bahwa sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK adalah ; 1. Melibatkan aparat penegak hukum/penyelenggara negara. 2. Mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat. 3. Menyangkut kerugian negara minimal Rp 1 miliar,

PROSEDUR MENJADI MITRA Pertanyaan: Joko Priyanto Bagaimana prosedur untuk menjadi mitra lembaga KPK? Jawaban: KPK sampai saat ini tidak melakukan kerja sama kemitraan dengan suatu perkumpulan, organisasi masyarakat, atau LSM. Jika menemukan dugaan tindak pidana korupsi, dapat melaporkannya langsung ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan HR Rasuna Said Kav. C1, Jakarta 12920. Untuk informasi pengaduan masyarakat dapat juga dilakukan dengan mengirimkan email ke: [email protected] atau online: http://kws. kpk.go.id, sedangkan ketentuan dan informasinya dapat dilihat melalui link http://www.kpk.go.id/id/layananpublik/pengaduan-masyarakat/mengenai-pengaduanmasyarakat.

@rasagening Saya masih percaya KPK. Maju terus berantas korupsi! @claralistyaD Bersama KPK, terus suarakan pemberantasan dan antikorupsi! @ach_faisal8 Selama masih dijalan yg lurus, Rakyat akan selalu dukung! Hidup KPK! Hidup KPK! @herry_mety Koruptor harus dipenjarakan, dimiskinkan, dicabut hak politiknya, bila perlu dicabut hak hidupnya dengan hukuman mati! Semangat KPK! yogi h @yogihens Ayo KPK Kerja dengan semangat kebenaran. Beri bukti. KPK hidup dari pajak keringat Rakyat! Rakyat dibelakangmu! @fakta_chichi KPK lembaga keren tak boleh basa-basi nanti basanya hilang. Yuk berantas korupsi! @nak_bali1 Saya dukung KPK hilangkan korupsi di Indonesia! @kaschner70 Rakyat itu tidak bodoh. KPK harus tetap berada didepan untuk berantas korupsi! Rakyat dukung! @riopedulibangsa Rakyat ikut KPK untuk nyatakan perang dengan koruptor serta pelindung koruptor itu sendiri! @hadiwinata Pencegahan korupsi dimulai dari diri kita sendiri. Pencegahan pintu awal pemberantasan. KPK berantas korupsi, rakyat cegah korupsi!

KIRIM SARAN, KOMENTAR, KRITIK ATAU PERTANYAAN TERKAIT MAJALAH INTEGRITO KE: [email protected]

Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; Pengarah: Sekretaris Jenderal KPK; Pemimpin Redaksi Priharsa Nugraha; Redaktur Pelaksana Lufti Avianto. Staf Redaksi: Abram Sukma Eko Edi Pradana, Andita Irdiana Malik, Angela Ayu Kuswardhani, Ayu Nurdiyani, Budi Prasetyo, Chrystelina GS, Daniel Luke Suwito, Danu Mahardika, Dyah Prajnaparamita, Ipi Maryati Kuding, Putri Artika Resyakasih, Shantika Embundini Akbari, Sheto Risky Prabowo, Yuyuk Andriati Iskak, Zulkarnain Meinardy. Kontributor: Adhi Setyo Tamtomo, Arien Winiasih, Ariz Dedy Arham, Devi Angraeni, Elis Nurhayati, Epi Handayani, Firlana Ismayadin, Freddy Reynaldo Hutagaol, Gumilar Prana Wilaga, Juanto, Lukman Hamdani, Nanang Farid Syam; Desain & Layout: MM Setiawan; Grafis: Iman Santoso, Fotografer: Dian H. Baay, Indra Gunawan, Ramdhani; Sirkulasi Venny Irliani Amanah. Alamat Redaksi: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said Kav C1 Jakarta 12920 Telepon 021 2557 8498 Faks 021 5290 5592 Email [email protected] Website www.kpk.go.id Facebook Komisi Pemberantasan Korupsi Twitter @KPK_RI

2 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

TAJUK

MANUSIA MERDEKA “Saya akan menggenggam takdir di batang lehernya. Nasib tidak akan pernah menaklukkan saya.“

S

ebelum merampungkan 2nd Symphony, komposer musik klasik Ludwig Van Beethoven berkisah kepada Franz Gerhard Wegeler. Dalam suratnya, Beethoven bertutur kepada teman sekolahnya itu, tentang perjuangan saat menuangkan karya-karyanya. Yang terberat, begitu kata Beethoven, karena dirinya seorang tunarungu! Beethoven memang tidak pernah takluk pada nasib. Justru di tengah keterbatasan itu, dia menjelma menjadi maestro musik klasik terbesar yang pernah ada. Salah satu masterpiece-nya, 9th Symphony, bahkan tetap populer pada era digital saat ini. Terbukti, pada 1985 atau sekitar seabad setelah diciptakan, 9th Symphony secara resmi dijadikan sebagai Himne Uni Eropa. Beethoven adalah manifestasi manusia merdeka. Ahli musik terpenting dalam zaman peralihan antara era klasikal dan era romantis tersebut, berhasil mematahkan semua belenggu keputusasaan dan keterbatasan. Lelaki yang ayahnya, Johan Van Beethoven, ‘hanya’ pemusik kelas teri, pada akhirnya bisa melampaui kehebatan para seniornya, seperti Mozart dan Hadyn yang memiliki pendengaran jauh lebih sempurna. Alhasil, di tengah berbagai karyanya, termasuk 5th Piano Concerto, Beethoven menepati janji kepada Franz Gerhard Wegeler. Dia menggenggam takdir di batang lehernya. Beethoven tidak sendirian. Sejarah membuktikan, sang waktu selalu melahirkan manusia-manusia mandiri dengan berbagai keterbatasannya. Publik pun mengenal M. Sabar, yang meski memiliki anggota tubuh tidak sempurna namun mampu menaklukkan puncak tertnggi di Eropa, yaitu Gunung Elbrus di Rusia dan mengibarkan bendera

merah putih di sana. Juga Angkie Yudistia, perempuan tunarungu yang awalnya kerap dicemooh dan dicibirkan, namun pada akhirnya mampu bangkit dana bahkan menjadi motivator sekalipun duta Indonesia di ajang internasional. Begitupun, manusia merdeka tidak terbatas pada tokoh besar yang dikenal publik. Banyak di antara mereka yang berasal dari masyarakat “kebanyakan“ dan namanya tidak terdengar di permukaan. Termasuk di Indonesia, tidak terkira manusia mandiri seperti itu, yang tidak tergantung orang lain meski kehidupan yang mereka jalani teramat keras. Mereka penuh keterbatasan, namun merdeka dan tidak terjajah keangkaraan. Memasuki usia ke-71 negeri ini, rasanya orang-orang merdeka seperti itu adalah aset sangat berharga. Mereka adalah pejuang sejati, yang bisa menjadi teladan dan inspirasi bangsa ini. Termasuk bagi koruptor, yang hakikatnya belum merdeka dan masih terbelenggu keserakahan. Dalam sudut pandang pengisian kemerdekaan, mengadopsi semangat para manusia merdeka termasuk Beethoven saat menggenggam takdir, adalah perlu. (*) VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

|3

RANA


MELEMPAR KORUPTOR-Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melemparkan bola ke boneka Pikachu yang dilambangkan sebagai monster kelas kakap saat aksi tangkap Mafia Hukum Monster Go (Makumon Go) di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/7). INTEGRITO


|5

KILAS

INTEGRITO

AKSI “MAKUMON GO” ALA AKTIVIS KOALISI PEMANTAU PERADILAN

S INTEGRITO

DUNSA DAN ISYF BERAUDIENSI DENGAN KPK

S

ebanyak 13 mahasiswa Dutch United Nations Student Association (DUNSA) dari berbagai disiplin ilmu melakukan kunjungan ke KPK pada Kamis (14/7). Dalam lawatan ini, mereka mempelajari upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK untuk mewujudkan praktik politik dan pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Dalam kunjungan yanag merupakan implementasi MoU antara KPK dan Kerajaan Belanda ini, para mahasiswa DUNSA menyatakan, KPK menjadi salah satu lembaga yang dipilih dalam jadwal kegiatannya di Indonesia karena dipandang telah melakukan inisiasi yang baik dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu, Indonesian Student and Youth Forum (ISYF) melakukan kunjungan pada Senin (15/8). Anggota ISYF yang berasal dari berbagai daerah itu sangat antusias beraudiensi dengan KPK terkait program dan beragam tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. (*)


ejumlah aktivis dari Koalisi Pemantau Peradilan mendatangi gedung KPK pada Selasa (26/7). Di pelataran gedung, mereka berorasi dan menggelar aksi “Tangkap Mafia Hukum Monster Go (Makumon Go)”, yang terinspirasio dari game Pokemon GO . Mereka menyampaikan, bahwa kedatangannya tersebut merupakan bentuk apresiasi dan dukungan

kepada KPK untuk terus mengusut aktor-aktor korupsi kelas kakap di Indonesia. Dalam aksi yang disambut oleh dua wakil ketua KPK, yakni Alexander Marwata dan Saut Situmorang, mereka meminta KPK agar bekerja lebih sigap dan strategis sehingga dapat segera mengungkap dan menangkap aktor utama mafia hukum di pengadilan. (*)

FORUM BANTEN BERSIH GELAR AKSI TOLAK DINASTI

INTEGRITO

K

elompok masyarakat yang menamakan dirinya Forum Banten Bersih mendatangi gedung KPK pada Jumat (29/7). Forum yang terdiri dari hasil koalisi 16 komunitas antikorupsi di Banten itu, menyatakan daerahnya harus diselamatkan dari

“dinasti korupsi”. Dalam aksinya tersebut, mereka juga mengajak masyarakat agar tidak memberikan kesempatan kepada para anggota Dinasti Korupsi di Banten untuk berkuasa kembali melalui Pilgub 2017 nanti. (*)

KILAS

KPK-BRI KOMPAK LAWAN GRATIFIKASI

INTEGRITO

INTEGRITO

HALAL BIHALAL, MOMEN PERKUAT SINERGI INTERNAL

P

asca Idul Fitri 14 37 Hijriyah, keluarga besar KPK menggelar halal bihalal di gedung baru KPK pada Senin (18/7). Agenda tersebut, selain menjadi ajang bersilaturahim, juga merupakan salah satu momen untuk memperkuat komunikasi bagi keluarga besar KPK. Agenda tahunan itu dihadiri seluruh pimpinan KPK, Sekjen, Deputi, para Direktur, sejumlah mantan

pimpinan serta pegawai KPK. Pimpinan berharap, dengan terjalinnya komunikasi yang baik di internal, maka akan berdampak baik pula pada kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Semoga cita-cita kita meminimalkan korupsi di negeri ini bisa segera diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam sambutannya. (*)

B

ertempat di Gedung BRI 1, Jakarta, Jumat (22/7) KPK bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) menggelar penandatanganan MoU tentang Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). MoU tersebut, ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief dan Direktur Utama BRI Asmawi Syam. Melalui penandatanganan MoU itu, BRI berkomitmen mendukung pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungannya dengan prinsip dasar tidak akan memberikan suap gratifikasi kepada pemerintah, perusahaan, atau perorangan untuk tujuan membawa manfaat dan kemudahan. (*)

LABUKSI, AGAR HARTA HASIL KORUPSI KEMBALI

B

eragam aksi para koruptor dalam menyembunyikan harta hasil kejahatannya, termasuk upaya mereka yang kerap menyamar-

kan dan menghilangkan jejak harta-harta tersebut diantisipasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membentuk Unit Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi). Unit Labuksi KPK dibentuk sejak 2008 dengan nama Unit Eksekusi. Unit ini secara khusus bertugas melacak aset-aset koruptor

yang dengan sengaja dihilangkan, disembunyikan atau disamarkan dalam berbagai bentuk di berbagai tempat. Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam Acara “Mengenal Lebih Dekat Unit Labuksi”, di Auditorium KPK, Rabu (3/8), KPK akan terus meningkatkan terobosan, potensi, dan kapasitas unit ini dalam mengendus dan melacak aset para koruptor, pengelolaan barang bukti dan pelaksanaan eksekusi dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*)


|7

KANAL

FESTIVAL LAGU SUARA ANTIKORUPSI (SAKSI)

MENCARI KARYA SENI PENGKRITIK KORUPSI

S

ay it with song! Percayalah, Anda sudah tidak memerlukan bunga untuk menyampaikan isi hati. Cukup tulis curahan hati Anda dalam lirik, lalu gubahlah menjadi sebuah lagu. Kata-kata bernada itu, ampuh mengajak bahkan membujuk banyak orang untuk bergerak. Tidak percaya? Mari kita simak lagu Michael Jackson seperti Black Or White yang mengangkat isu perdamaian bahwa dengan menerima setiap perbedaan seperti perbedaan warna kulit, agama, suku dan lainnya di dunia ini, kita bisa hidup damai. Lagu-lagu Indonesia pun tak kalah hebat. Siapa yang tidak mengakui kekuatan lirik lagu Iwan Fals? Semuanya tahu bagaimana Iwan Fals selalu “berhadapan” dengan penguasa karena lagu-lagunya dianggap memprovokasi massa. Persoalan negara dan kesenjangan sosial memang kental disuarakannya. Misalnya dalam lagu Guru Oemar Bakri, Sarjana Muda, Ujung Aspal Pondok Gede, Tikus-Tikus Kantor dan masih banyak lagi. Iwan menyoroti gaji guru yang masa itu sangat minim. Dia juga menyoroti bagaimana susahnya mendapatkan pekerjaan bahkan untuk seorang sarjana sekalipun. Ujung Aspal Pondok Gede berkisah keberagaman budaya lokal yang terancam hilang oleh pembangunan. Lalu, Tikus-Tikus Kantor jelas menggungkapkan kegeraman Iwan pada praktek korupsi. Bicara soal korupsi, kondisi ini pun tidak 8 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

luput menjadi lirik sejumlah lagu musisi tanah air. Selain Iwan Fals dalam Tikus-Tikus Kantor, Slank juga mengungkapkan kegalauannya terhadap korupsi lewat Birokrasi Kompleks dan Halal. Once tak mau kalah ikut menyentil koruptor dalam lagu Hidup Ini. Dari semua itu, kita sadari lirik telah menjadi medium yang lebih efektif untuk menyampaikan pesan sosial kepada generasi muda. The power of song! Lantas bagaimana dengan Anda? Bisa bikin lagu? Punya Band? Muda? Peduli dengan persoalan bangsa seperti korupsi? Ingin berkolaborasi dengan musisi terkenal Tanah Air? Punya video klip? Jangan sia-siakan kemampuan, usia muda dan kepedulianmu dengan jadi penonton. Kini Anda pun bisa bersuara lewat lagu, menyentuh dan menggerakan banyak orang lewat Festival Lagu Anti Korupsi – Kanal KPK. Siap-siap untuk anda yang berusia 17 sampai dengan 35 tahun, tergabung dalam duo atau grup, punya lagu anti korupsi yang belum pernah memenangi kompetisi, bisa ikutan Festival Lagu Anti Korupsi – Kanal KPK. Siapsiap juga untuk Anda yang berada di Kota Bandung, Yogyakarta dan Surabaya melihat live perform musisi muda di ajang Festival Lagu Anti Korupsi. Kapan? Ikuti terus di www.kanal.kpk.go.id atau follow kami di @kanal_kpk untuk cari tahu lebih jauh. (*)

KANAL

WARUNG KPK

Tak Sekadar Menyajikan Komedi

W

arung adalah tempat berlangsungnya jual beli yang paling dekat dengan masyarakat. Dikatakan paling dekat karena warung kebanyakan muncul di kampung-kampung atau di komplek tempat tinggal mereka. Selain jual beli, ada hal lain yang lebih menarik, yaitu interaksi antar warga yang cukup intens. Tidak heran, dari warung ini bisa timbul isu-isu, gosip, dan berbagai obrolan baik soal ekonomi, budaya, olahraga, kriminal, sampai politik. Tempat kongkow, begitulah warung lebih identik. Di tempat ini masyarakat akan merasa memiliki medium untuk mengungkapkan apa saja. Dari obrolan serius atau sekadar berita ringan. Keberadaan warung juga menjadi representasi keratan relasi yang terbangun di dalam masyarakat. Apalagi, bagi kita masyarakat Indonesia, membangun relasi informal juga sudah menjadi kultur yang memang lekat dan ciri khas dan bahkan keunggulan bangsa kita. Demikian juga yang terjadi di WarungKPK, sebuah serial situasi komedi yang ada di KanalKPK. Di WarungKPK, semua bisa mengkritik, berpendapat, dan berbagi cerita dengan Mpok Lina sang penjaga warung yang selalu jadi pendengar yang baik serta Akbar, Isak, Tatok, dan Ragil yang selalu bikin ulah.

Dari soal dana desa, pencalonan bupati, hingga kasus pembangunan jalan pun jadi topik yang dibahas secara jenaka di WarungKPK. Disajikan dalam format yang ringan, tentu saja beragam persoalan yang ada di masyarakat mampu tersampaikan secara ringan kepada para pendengar. Memasuki musimnya yang kedua, WarungKPK yang sebelumnya berlatar di desa, hijrah ke kota Jakarta. Dengan latar Monumen Nasional (Monas) yang merupakan ikon Jakarta, hingga parkiran angkutan Bajaj, gedung-gedung perkantoran, serta pusat perbelanjaan menggambarkan padatnya Kota Jakarta dan segala peliknya permasalahan disana. Kisah yang ditawarkan di musim kedua pun lebih beragam, diantaranya tentang “Nasib Pedagang Kaki Lima” yang meskipun sudah membayar ke preman tetap rawan penggusuran dari Pemerintah Daerah, juga tentang lahan “Parkir Liar” yang tidak jelas pengawasan dan perizinannya. Meskipun pembahasannya terkesan serius dan penting, kemasan WarungKPK yang jenaka akan tetap membuat Anda tertawa santai sambil mengambil hikmahnya. (*) NO

SAKSIKAN SERI LAINNYA:

1.

Balon Bupati

5.

Nasib PKL

2.

PNS, Aku Padamu

6.

Parkir Liar

3.

KTP-ku Diperpanjang

7.

IMB, Ih Males Banget

4.

Punyaku Bukan Punyaku VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

|9

U TA M A

MEREKA YANG MELAWAN PUTUS ASA 10 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

“Ingat! Ini hidup kita. Jadi mulailah melakukan apa yang kita sukai dan jangan terlalu memikirkan apa kata orang lain. Meski memiliki keterbatasan, kita itu punya kesempatan yang sama besar dalam meraih mimpi…” Angkie Yudistia, 5 Juni 1987, CEO Thisable Enterprise & penyandang tunarungu

S

etiap kali peringatan HUT Kemerdekaan RI, bangsa ini selalu teringat aksi heroik M. Sabar, penyandang tunadaksa asal Solo. Dengan hanya satu kaki, pria tersebut berhasil mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi di Eropa, yaitu Gunung Elbrus di Rusia. Sabar mencapai puncak tertinggi, 17 Agustus lima tahun silam. Pencapaian ini membuatnya menjadi penyandang tunadaksa pertama di dunia, yang mampu menaklukkan gunung tertinggi di Eropa tersebut. Bersama Tim Ekspedisi Merdeka, Sabar mulai mendaki dari Emmanuel Camp di ketinggian 2.500 dpl pada 13 Agustus 2011. Dia melewati jalur selatan, yang tingkat kesulitannya tiga kali lebih berat dibandingkan jalur utara. Total, terdapat tiga tahap pendakian yang harus dilalui, yakni Mouraine Camp (3.800 dpl), Lenz Rock (4.600 dpl), dan puncak Elbrus (5.642 dpl). Tentu tak mudah bagi Sabar untuk menaklukkan Elbrus. Dia harus melawan angin kencang, suhu yang mencapai minus 15 de-

rajat celsius, serta badai salju yang berulang kali menerjang. Bisa dibayangkan, dengan kondisi sangat ekstrim seperti itu, dia harus menapaki jengkal demi jengkal gunung yang terjal berselimut salju itu dengan tongkat penyangga. Dalam kondisi demikian, crampon yang terpasang di tongkat dan sepatu kanan tak jarang terperosok ke dalam salju. Bahkan, saking berat perjuangannya, tak jarang Sabar berhenti sejenak setiap 10 langkah untuk menyusun tenaga. Hingga detik-detik bersejarah itu, perjuangan Sabar semakin berat. Sekitar 300 meter menjelang puncak, ternyata tebing makin terjal. Akhirnya Sabar memilih jalan alternalitf dan melewati jalur landai dengan jarak 1 km. Itu pun rasanya begitu berat, karena oksigen sudah menipis. Sabar beberapa kali terjatuh namun kembali bangkit tanpa bantuan. Tepat pukul 16.45 setempat atau waktu 19.45 WIB, akhirnya berhasil mencapai puncak. Namun sebelumnya dia sempat terhuyung-huyung, sebelum tangan kiri memegang tongkat dan tangan lain bersiap menancapkan bendera. Dia berhasil! Tak lama kemudian, dia sujud dan menjalankan shalat dua rakaat. Menurut Sabar, keberhasilannya mencapai Elbrus adalah bukti bahwa seseorang tak bisa berdiam diri dan menyerah pada nasib. Inilah hakikat dari suatu kemerdekaan, bahwa seseorang harus mandiri dan tidak terbelenggu pada keterbatasan yang dimiliki. Simak saja pesan khusus yang disampaikannya, sesaat setelah itu. Dia berkata, “Bukan hanya untuk kaum difabel. Semua orang tidak boleh menyerah.” Pesan Sabar tentu bermakna dalam. Pasalnya, tak terkira di negeri ini orang-orang yang menyerah pada nasib atau selalu ingin mengambil langkah praktis. Yang dianugerahi fisik sempurna ingin cepat kaya dengan cara pintas, termasuk dengan melakukan korupsi. Sedangkan yang memiliki kekurangan dan keterbatasan, baik fisik maupun ekonomi, juga sama, yakni ingin mencari jalan praktis. Semua persis peringatan yang disampaikan Profesor Koentjaraningrat, VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO |

11

UTAMA

begawan antropolog nasional. Menurut Koentjaraningrat, masyarakat Indonesia dikenal suka menerabas. Itu yang harus dibenahi. Pantang Menyerah Tidak mudah menyerah dan berani melawan putus asa, pada akhirnya menjadi kunci bagi setiap orang untuk terus berjuang. Kepada mereka harus ditanamkan, bahwa meski memiliki keterbatasan, namun hakikatnya mereka sama dengan manusia lain. Tak heran, Direktur Jenderal Rehabilitas Sosial (Rehsos) Kementerian Sosial (Kemensos), Samsudi pun mengingatkan masyarakat,

BERDAGANG- Bermodal tongkat di tanganseorang tunanetra menelusuri jalanan untuk berjualan.


INTEGRITO

untuk tidak memandang penyandang disabilitas dengan kaca mata “berbeda.” “Penyandang disabilitas bukan dikasihani, tapi diakui adanya kekurangan. Persepsi itu yang perlu diubah pada masyarakat, yaitu dengan membuat lingkungan ramah dan tidak perlu mengasihani penyandang disabilitas,” kata Samsudi. Ungkapan Samsudi memang banyak benarnya. Contoh keberhasilan M. Sabar menaklukkan Gunung Elbrus hanya satu dari sekian banyak sikap pantang menyerah yang akhirnya berbuah prestasi mengagumkan. Bukti lain masih banyak, misal terkait dengan prestasi atlet-atlet penyandang disabilitas Indonesia, yang ternyata tak kalah dibandingkan dengan atlet yang memiliki fisik normal. Bahkan pada ajang Paralimpiade yang akan berlangsung di Rio de Janeiro, September 2016 mendatang, jumlah atlet Indonesia yang berhak bertarung meningkat 100 persen dibandingkan ajang sebelumnya. Di antara atlet yang bertarung, antara lain atlet tenis meja David Jacob. David merupakan salah satu atlet kelas dunia yang dimiliki Indonesia. Selain itu, untuk cabang renang, Indonesia juga memiliki Mulyana, pemegang rekor dunia nomor 50 meter gaya kupu-kupu putra. Tentang potensi yang dimiliki para pemilik keterbatasan, juga disampaikan Kepala Pusat Kajian Disabilitas FISIP UI, Irwanto. Menurutnya, masyarakat hendaknya tidak memiliki stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. “Seolah-olah penyandang disabilitas orang setengah manusia, ini salah sekali. Mereka punya banyak kemampuan lebih dari Anda,” ujarnya. Perlu Motivasi Tetapi memang tak mudah. Menurut pelatih renang atlet difabel Dimin, setiap atlet punya karakter fisik dan mental berbeda. Untuk itu, mau tidak mau, memang harus memberikan pendekatan berbeda untuk masing-masing atlet. “Kaum tunanetra, misalnya, cenderung penakut. Masuk ke air saja takut,” ujar Dimin yang juga pelatih Mulyana, pemegang rekor dunia 50 meter gaya kupukupu putra tadi.

“Seolah-olah penyandang disabilitas orang setengah manusia, ini salah sekali. Mereka punya banyak kemampuan lebih dari Anda,” Irwanto, Kepala Pusat Kajian Disabilitas FISIP Universitas Indonesia

BERKREASI- Keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk tetap bekerja dan berkreasi.

Untuk itu, Dimin memang harus ‘pintar-pintar’ menghadapi para perenang yang mood-nya mudah berubah. Kalau sedang malas berlatih, dirinya tidak akan memaksa mereka. Menurut Dimin, dirinya hanya memberi motivasi. Dan jika sukses, atlet juga yang akan menuai hasilnya. Angkie Yudistia, CEO Thisable Enterprise membenarkan, bahwa motivasi sangat penting bagi penyandang disabilitas. Itu sebabnya Angkie mengaku sedih, ketika diskriminasi pertama terhadap kaum difabel justru datang dari keluarga. Rasa malu memiliki buah hati difabel, kata Angkie, hendaknya disingkirkan jauh-jauh jika ingin melihat sang buah hati tersebut kelak berdaya. Begitupun Angkie berpendapat, kaum difabel tidak beda dengan orang lain. Semua orang, lanjut dia, harus menemukan potensi

DOK JR

masing-masing agar dapat menikmati masa depan. “Saya berharap, pandangan orang mengenai difabel berubah dan akhirnya menyatakan bahwa semua manusia itu sama,” kata Angkie, yang juga delegasi Indonesia di ajang Asia Pacific Center of Disability di Thailand dan International Young Hard of Hearing di Prancis. Memang dia tidak mengatakan, bahwa segalanya akan berjalan mulus ketika difabel mencoba menata masa depan. Namun yang penting, harus diyakini bahwa setiap orang memiliki masa depan, asalkan mau berusaha. “Di balik keterbatasan pasti ada kelebihan. Walaupun aku terbatas mendengar, bukan berarti harus terbatas melakukan apapun. Aku ingin menunjukkan semua batas harus ditembus. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya,” kata Angkie. (*) VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO |

13

UTAMA

BERKOMPETISI- Mulyana, Penyandang disabilitas saat mengikuti ajang Asian Paragames di Korea Selatan 2014 lalu

IST

DISABILITAS BERJUANG TANPA BATAS SERING DIKUCILKAN DAN DIPERLAKUKAN TIDAK ADIL, TAK LANTAS MEMBUAT PENYANDANG DISABILITAS PATAH ARANG. KETERBATASAN FISIK BUKAN HAMBATAN, TERUS BERJUANG MENCAPAI TUJUAN.


M

ulyana mungkin tak mengira, kegigihannya membuat bangga Indonesia. Berjuang di tengah kondisi fisik yang tidak sempurna, warga Desa Jatimekar, Cipeundeuy, Bandung Barat tersebut, tidak hanya mampu menemukan jati diri, namun sekaligus mengharumkan nama bangsa. Saat ini, publik mengenalnya sebagai atlet tunadaksa kebanggaan negeri ini. Dia adalah

pemegang rekor dunia gaya kupu-kupu 50 meter putra. Sekarang, dia tengah mempersiapkan diri mengikuti Paralympic Games 2016 di Brasil. Awal ketertarikan Mulyana pada renang, karena sang ayah adalah petani dan petambak di Waduk Jatiluhur. Dengan lingkungan perairan seperti itulah, tak heran bahwa sejak anak-anak dia sudah mulai belajar renang. Begitupun, tidak mudah bagi Mulyana. Dengan hanya memiliki satu tangan serta kaki tidak sempurna, dia harus berjuang keras agar bisa berenang. Saking sulitnya, pernah Mulyana hampir tenggelam. Beruntung nyawanya masih sempat diselamatkan, meski akhirnya dia sendiri sempat pingsan selama tiga hari. Tetapi ‘musibah’ tak membuatnya jera. Sebaliknya, motivasi Mulyana untuk bisa berenang justru semakin kuat. Bahkan, setelah itu teman-temannya justru mengakui, bahwa Mulyana memang hebat dan termasuk berani ketika berenang. “Pikiran saya, pokoknya saya harus bisa berenang meski cacat. Karena itu saya tidak pernah kapok berlatih, meski hampir mati tenggelam,” kata Mulyana. Motivasi Mulyana saat itu, sebenarnya tak lebih dari upaya menghadapi ejekan teman-temannya. Sebab, Mulyana sendiri sempat memiliki rasa rendah diri dan bahkan sampai putus sekolah. Yang melihat bakat dan kemauan yang kuat, justru orang tuanya. Alhasil, meski memiliki keterbatasan secara finansial, sang ayah rela menjual sepetak kebun. Langkah itu diambil, supaya Mulyana bisa berlatih renang secara intensif di klub renang. Sang ayah yang melihat, bahwa Mulyana bisa berprestasi dan menghilangkan rasa rendah diri melalui renang. Dan benar. Sejak itu, prestasinya pun semakin meningkat sampai akhirnya menjadi atlet kelas dunia. Asongan Hingga Penjahit Mulyana bukan sekadar kebanggaan bangsa ini. Kegigihannya diharapkan bisa menjadi inspirasi dan pelecut di tengah krisis rasa malu yang banyak dihadapi masyarakat. Termasuk koruptor, tanpa rasa sungkan terus menjarah kekayaan negara, tanpa peduli bahwa rakyat yang akan menderita akibat ulah mereka. Dan, Mulyana, memang bukan satu-satunya penyandang disabilitas yang mempertontonkan semangat luar biasa. Dari sembilan juta jiwa penyandang keterbatasan fisik ter-

sebut, tak sedikit di antara mereka yang terus berjuang, tidak menyerah pada nasib. Sulaiman, misalnya, pedagang asongan yang menjual tisu, cotton bud, dan masker. Setiap hari, dia naik turun bus menjajakan barang dagangannya. Bisa dibayangkan, betapa berat perjuangan Sulaiman. Karena dengan tongkat penyangga kaki, tentu tak mudah naik turun kendaraan umum sembari memegang plastik berisi dagangan. Memang itu yang terjadi. Sulaiman mengaku, dirinya kerap terjatuh dari bus kota saat mengasong. Bahkan yang lebih mengenaskan, ketika terjatuh, si pengemudi dan kenek bus kota seakan tak peduli. Tahu bahwa Sulaiman terjatuh, bus kota malah tancap gas. Beruntung, orang-orang yang lewat bergegas menolong. Jika tidak, bukan tak mungkin ia sudah tertabrak kendaraan lain. “Jatuh sering, apalagi dimarahin sopir. Saya kadang protes. Saya kan jualan, laku syu-

KERJA KERAS- Sulaiman menjajakan dagangannya di sekitar Stasiun Sudirman, Jakarta.

INTEGRITO


| 15

UTAMA

“Kalau ada kemauan, pasti bisa. Apapun selama halal bisa jadi uang,” Sulaiman, Pedagang asongan. kur, nggak laku saya turun. Dagangan saya juga sering dipalak preman. Tapi dari pada saya lawan bikin bonyok, mending saya ngalah,” kata anak bungsu dari tiga bersaudara. Sulaiman mengaku, sejak semula memang tak ingin menjadi peminta-minta. Meski fisik terbatas, lanjut dia, namun Sang Khaliq masih menganugerahi akal sehingga dirinya bisa bekerja. “Kalau ada kemauan, pasti bisa. Apapun selama halal bisa jadi uang,” ujar pria kelahiran Bogor, 24 tahun yang lalu ini. Sejak pagi hingga malam, Sulaiman mengaku bisa mendapat uang Rp80.000 per hari. Namun pernah sekali waktu, lanjutnya, hanya mengantongi Rp30.000. Apapun, Sulaiman terus bersyukur. Dia justru merasa, lebih memiliki harga diri ketimbang koruptor yang bisanya mencuri uang rakyat. “Saya juga harus pintar-pintar mengelola hasil dagangan tersebut. Harus dibagi untuk cicilan biaya kontrakan, susu untuk anak saya yang masih berumur hampir dua tahun, dan biaya seharihari,” lanjut dia. Seperti Sulaiman, Yandi yang sehari-hari berpofesi sebagai penjahit juga tak kenal lelah dalam berjuang. Memang, warga Kampung Boregah RT 001/009, Desa Cilampunghilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, tersebut sempat “protes” kepada Sang Pencipta. Setiap hari, hatinya dipe-

nuhi dengan pertanyaan, “Kenapa begini, Tuhan?” atau “Mengapa saya dilahirkan seperti ini, Tuhan?” Sejak lahir, pria berusia 28 tahun tersebut memang mengalami keterbatasan fisik. Kedua tangan hanya sampai siku. Itupun tidak sempurna. Jari-jemarinya nyaris tidak ada, kecuali di tangan kirinya ada ruas jari. Kedua kakinya pun tidak normal seperti kebanyakan orang. Sikapnya yang tak menerima kenyataan, justru membuat Yandi hidup dalam tekanan luar berat. Dia menjadi rendah diri dan tidak memiliki gairah dalam hidup sehingga dia tak mau sekolah. “Hidup terkadang bagi saya tidak adil,” lanjut Yandi. Sampai akhirnya dia sadar bahwa hidup membutuhkan perjuangan. Dia berpikir, kalau terus-menerus didera rasa minder dan hanya ‘menggugat’ Sang Pencipta, tentu tak akan ada semangat dan kian menyusahkan orang lain. Dari sanalah, Yandi secara perlahan berusaha keluar dari tekanan. Dia pun bertekad untuk menghilangkan rendah diri dan berjuang melawan nasib. Untuk itu, pada 2011, Yandi mengikuti pelatihan keterampilan menjahit di Balai Rehabilitasi Penyandang Cacat di Cibabat, Cimahi. Itu diikutinya selama delapan bulan. Namun memang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ketidaksempurnaan tangan yang dimiliki, membuatnya harus berjuang keras. Termasuk di antaranya ketika belajar memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Dengan ruas jari tangan kiri yang tidak sempurna, bisa dibayangkan betapa sulit Yandi melakukan itu. Belum lagi ketika belajar memegang gunting dan memotong kain,

“Allah telah memberikan jalan untuk saya,” Yandi, Penjahit.

MENJAHIT- Yandi, penyandang disabilitas saat menjalani aktivitasnya sehari-hari.


INITASIK.COM

INTEGRITO

BERJUALAN- Seno, penyandang tunanetra saat melayani pembeli.

semua dijalani dengan tak mudah. “Pertama kali, memegang benang saja susah minta ampun, apalagi memasukkan ke dalam jarum,” kata dia. Tetapi dengan semangat tinggi, Yandi akhirnya bisa mengatasi keterbatasan itu. Sekarang, keterampilannya menjahit tak perlu diragukan lagi. Pelanggannya pun semakin hari kian bertambah. ”Saya bersyukur atas semua yang diberikan kepada saya. Allah telah memberikan jalan untuk saya,” tandasnya. Seno, juga begitu. Sebagai tunanetra, dia memilih berjuang keras daripada hanya berharap belas kasihan dari orang lain. Tanpa rasa malu, dia menyusuri jalan dengan bantuan tongkat, sembari menjajakan kerupuk Bangka. Dari hasil berdagang, dia mampu menafkahi keluarga. “Saya tinggal dengan istri dan empat anak. Anak paling besar sudah bekerja, yang dua masih sekolah. Sedangkan yang paling kecil baru mau TK,” ujarnya. Bagi orang seperti Seno, tentu tak mudah berdagang seperti itu. Risiko kecelakaan tetap tinggi, meski dia sudah berjalan dengan berhati-hati. Pernah suatu saat, dia diserempet sepeda motor ketika hendak menjajakan dagangan. Beruntung, pengendara sepeda motor bertanggung jawab dan membawanya ke tukang pijat. Risiko lain adalah pembayaran dengan uang palsu atau nominal uang yang tidak sesuai. Untuk itu dia berharap, bahwa pembeli bersikap jujur padanya. Karena memang dia tidak bisa melihat fisik uang tersebut. “Saya juga sering meminta tolong pedagang kembang di sini untuk menyebut nilai uangnya,” kata Seno. Tetapi begitulah yang namanya perju-

“Saya pernah beberapa kali diberi uang oleh orang, namun saya kembalikan lagi. Karena itu saya juga sering ngobrol dengan kawan-kawan, bahwa kalau bisa jangan menjadi peminta-minta,” Seno, Pedagang kerupuk.

angan. Meski berat, Seno menjalani hidup dengan lapang dada. Bahkan dia merasa lebih menikmati pekerjaan itu, dibandingkan memperoleh uang dengan cara yang lebih mudah, yaitu meminta-minta. Untuk menambah penghasilan, Seno juga memberikan jasa pijat di kontrakannya. Dalam kacamata Seno, dengan bekerja halal, maka harga dirinya akan tetap terjaga dibandingkan hanya berharap belas kasihan dari orang lain. Selain itu, dengan bekerja halal, dia berharap stigma negatif masyarakat terhadap penyandang tunanetra seperti dirinya bisa terhapus. Selama ini, lanjut dia, masyarakat tetap berpandangan bahwa setiap tunanetra pasti memilih jalan memintaminta. “Saya pernah beberapa kali diberi uang oleh orang, namun saya kembalikan lagi. Karena itu saya juga sering ngobrol dengan kawan-kawan, bahwa kalau bisa jangan menjadi peminta-minta,” kata Seno. (*) VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

| 17

UTAMA

BERTRANSAKSI- Abah Madun saat melayani pembeli di sekitar Jalan Tebet Timur Dalam.

MENGEMIS NO, BERJUALAN YES! USIA TUA BUKAN BERARTI MENJADI BEBAN DAN TAK MAMPU MANDIRI. TAK MENYERAH DENGAN KEADAAN, PARA LANSIA BISA BERKARYA DEMI MENJAGA KEHORMATAN. 18 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

D

i usia senja, Ahmad Madhari alias Abah Madun seakan hanya tubuhnya yang renta. Cuma wajahnya yang keriput, pendengaran yang berkurang, dan penglihatannya yang mulai lamur. Sementara soal yang lain, yakni semangat dan daya juang, waktu yang terus berjalan pun tak bisa menggerusnya. Kakek 62 tahun dengan lima anak ini memang luar biasa. Di sebuah jalan kecil di Jalan Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan, Abah Madun mencoba melawan nasib. Di tengah kondisi fisiknya yang sudah menurun, dia tetap bersemangat mencari nafkah dengan cara halal dan terhormat. Berbekal beberapa

Lebih baik jualan. Yang penting halal dan pulangnya bisa buat beli beras,” Ahmad Madhari, Pedagang buah.

INTEGRITO

keranjang berisi buah yang dibeli dari pasar Kramat Jati, sang kakek menjajakan dagangannya itu kepada setiap orang yang melintas. Tak peduli dengan tubuhnya yang terkadang gemetar, sang kakek tetap melayani pembeli dengan suka cita. Keterbatasan ekonomi, membuat pria yang tinggal di rumah kontrakan di dekat pasar Tebet itu harus menjalani kehidupan yang keras. Hampir seharian dia berdagang, sejak pagi hingga menjelang Magrib. Saat panas terik dia harus melawan sinar matahari yang membakar, ketika hujan tak jarang tubuhnya menggigil lantaran terlambat untuk berteduh.

Ketika ditanya, mengapa tidak memilih meminta-minta, sang kakek langsung bereaksi. Menurut Abah Madun, pantang baginya mendapatkan uang dengan cara seperti itu. Alasannya sederhana, karena malu menadahkan tangan. “Lebih baik jualan. Yang penting halal dan pulangnya bisa buat beli beras,” ucap Abah Madun. Serupa dengan Abah Madun, Sahi juga memilih berdagang buah daripada harus meminta-minta. Kakek berusia 65 tahun ini mengaku, lebih baik berkeliling kampung menjajakan dagangan, daripada berdiri di perempatan jalan menadahkan tangan. “Saya sama sekali gak sempat terpikir untuk memintaminta. Bukan apa-apa, saya malu sama keluarga, sama temen-temen juga. Ya istilahnya ga mau bikin malu keluarga aja. Lebih baik pas-pasan daripada harus ngemis,” kata Sahi. Jarak yang ditempuh Sahi terbilang jauh. Hampir setiap hari, dia berjalan dari Pasar Induk Kramat Jati menuju kontrakannya di Mampang. Dalam perjalanan sekitar 16 km itulah, dia memikul dagangan, keluar kampung masuk kampung. Dengan berat dagangan awal sekitar 50-60 kilogram, bisa dibayangkan, betapa berat beban yang dipikul sang kakek dalam kesehariannya itu. “Biasanya setelah belanja dari pasar induk, saya langsung keliling,” kata dia. Cara berdagang Sahi tentu tidak mudah. Apalagi jika cuaca sedang tidak bersahabat, karena Sahi harus berteduh. Bahkan, jika hujan terlalu lama, bisa dipastikan dagangan yang dijajakan tidak akan laku banyak. Itu sebabnya, Sahi mengaku lebih suka cuaca terik, karena dia sendiri sudah terbiasa menjalani. Dari hasil berdagang, Sahi mengaku bisa meraup keuntungan 60-70 ribu per hari. Meski kurang sebanding dengan upaya kerasnya, Sahi tetap bersyukur terhadap apa yang diperoleh. Uang tersebut, selain dipergunakan untuk membayar biaya kontrak rumah VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO |

19

UTAMA

BERKELILINGDi bawah terik matahari, Sahi (65), menelusuri permukiman dari pasar Kramat Jati hingga daerah Mampang. INTEGRITO

dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga dipakai untuk menyekolahkan anakanaknya, yang masih duduk di bangku SD, SMP, dan SMA. Di Kampung Sawah, Jatimurni, Bekasi, Engkong Hasim juga masih bersemangat di usia sekitar 70 tahun. Meski taraf ekonominya terbilang sangat minim, namun tetap memilih bekerja daripada berharap belas kasihan orang lain. Agak berbeda, sehari-hari Engkong Hasyim memilih menjual jasa serabutan. Jika ada yang memintanya membersihkan pekarangan rumah, dia lakukan. Begitu juga jika ada yang meminta untuk menyabit rumput, juga dikerjakan. Prinsipnya, pekerjaan apapun dilakoni selama pekerjaan itu halal. Bahkan, dia juga bersedia memanjat, jika terdapat warga yang memintanya memangkas ranting pohon. Tidak mudah sebenarnya dia melakoni. Dengan tubuhnya yang sudah ringkih, Engkong Hasim melakukan semua itu meski tak jarang dengan tubuh gemetar. Dari pekerjaan tersebut, Engkong Hasyim mengaku menerima upah sekitar Rp25 ribu hingga 50 ribu untuk setiap pekerjaan. Jumlah tersebut tidak menentu, karena dia sendiri tidak pernah menentukan besaran tarif jasa yang diberikan. Dan yang pasti, penghasilannya sangat tidak pasti, karena belum tentu setiap hari ada orang yang meminta jasanya. Ketimbang Ngemis Perjuangan para kaum lanjut usia tersebut, tentu menarik simpati banyak ka20 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

langan. Tidak terkecuali Rizky, seorang pria asal Yogyakarta. Dalam pandangan Rizky, apa yang dilakukan para lanjut usia tadi sangat luar biasa. Ketika tidak sedikit orang memilih jalan dengan cara meminta-minta, para lanjut usia tadi justru berjuang tak kenal lelah mencari sesuap nasi. Padahal, dilihat usia, sudah jelas bahwa fisik mereka tak lagi prima. Untuk mengaktualisasikan rasa simpati itu, akhirnya Rizky, pria tadi membuat akun instagram @ketimbang.ngemis. Melalui akun tersebut, Rizky memosting aktivitas produktif para lanjut usia. Dari sana, diharapkan banyak yang peduli dan membantu para lansia itu. Tidak dengan memberi uang secara cuma-cuma, namun dengan membeli dagangan yang dijajakan para lansia. Kalau pun memberi donasi, diharapkan donasi tersebut bisa untuk memajukan usaha yang mereka jalankan. “Say no, to mengemis. Belilah walau tidak butuh sekalipun,” begitu tagline komunitas itu. Tidak hanya itu, dia juga membuka kesempatan kepada pengikut akunnya, untuk turut memosting foto-foto serupa. Jika di antara pengikut ada yang kebetulan bertemu kaum lanjut usia atau penyandang disabilitas yang tengah mencari nafkah, bisa di-posting di akun tersebut. Melalui akun tersebut, Rizky berharap bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat pada umumnya. Para lanjut usia tersebut adalah contoh, bahwa dengan tubuh renta dan daya pikir yang sudah menurun jauh, mereka masih tegar. Mereka memilih mencari rezeki dengan cara halal, daripada berharap belas kasihan sesama dan meminta-

“Say no to mengemis. Belilah walau tidak butuh sekalipun,” @ketimbang.ngemis, Komunitas.

AKSI BERSAMA- Anggota komunitas Ketimbang Ngemis saat menggelar kegiatan pemberian donasi.

minta. Tak disangka, akun instagram @ketim bang.ngemis booming dalam waktu sekejap. Para pengguna instagram pasti sudah tak asing lagi dengan akun tersebut. Banyak yang terinspirasi dengan aksi Rizky. Hingga saat ini, akun tersebut sudah memiliki pengikut sebanyak 109 ribu orang, dengan jumlah kiriman mencapai 630. Komunitas ini pun memiliki cabang di berbagai kota. Seperti Ketimbang Ngemis Jakarta, Ketimbang Ngemis Bandung, Ketimbang Ngemis Semarang, dan Ketimbang Ngemis Surabaya. Saat ini tercatat kurang lebih 40 kota besar di Indonesia yang sudah menjadi akun regional di bawah akun Ketimbang Ngemis pusat. Menariknya, meski akun tersebut fokus pada kaum lanjut usia, namun para pengelola akun justru didominasi kaum muda. Di Jakarta, misalnya, pengelola akun Ketimbang Ngemis Jakarta adalah Yona Luverin bersama lima kawannya. Yona yang juga terpilih menjadi admin sekaligus Ketua Umum komunitas, ternyata masih berusia 20 tahun. Bahkan, Yona sangat aktif mengkampanyekan gerakan sosial ‘lebih baik jualan ketimbang ngemis’. Yona menuturkan, komunitas ini didirikan agar bisa langsung membantu para lansia dan penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hidupnya. Selain itu, lanjut Yona, dengan berdirinya KNJ, seluruh anggota bisa melakukan survei, sharing, dan juga bisa mendatangi langsung lokasi seseorang yang akan dibantu.”Kan kalau di Instagram hanya

KNJ

sekadar memposting gambar,” ungkapnya. Tak hanya kegiatan online yaitu me-repost kiriman gambar dari followers via Instagram saja, KNJ juga memilki kegiatan offline yang rutin dilakukan yaitu merencanakan, memberi dan mengevaluasi. Yona berharap, KNJ dapat menyebar dan manfaatnya meluas. Ia juga mengajak untuk yang berminat menjadi volunteer KNJ dengan cara mendaftarkan diri pada pendaftaran yang dibuka setiap dua bulan sekali. “Bagi yang ingin menjadi donatur atau menyalurkan donasi juga bisa mendaftar,” jelasnya. Tetapi karena pada dasarnya para lansia tersebut tidak berharap belas kasihan, selalu ada rasa haru saat Ketimbang Ngemis menyambangi mereka. Seperti di-posting dalam akun facebook Ketimbang Ngemis Palembang, saat menyerahkan donasi kepada para lanjut. Dalam suasana Lebaran, mereka memberikan juga memberikan donasi kepada beberapa lansia yang tetap memiliki semangat kerja di usia lanjut. Mereka adalah Nenek Surip, Kakek Syaifuddin, dan Mbah Inem. Mbah Inem misalnya, yang sehari-hari berjualan kacang. Tak disangka, ketika tim Ketimbang Ngemis berpamitan, Mbah Inem malah memberi kacang dagangannya sebagai oleh-oleh. “Ada kisah yang juga membuat kami haru. Beliau membungkuskan kami kacang rebus dan kacang goreng untuk kami. Beliau mengambil kantong dan mengisinya dengan kacang,” kata tim Ketimbang Ngemis Palembang. (*) VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

| 21

UTAMA

PANTANG MENYERAH- Wahyudin selalu mandiri dan giat membantu orang tua termasuk turut menjaga warung ibunya.

INTEGRITO

MERAIH MIMPI MESKI SULIT EKONOMI MAHALNYA BIAYA PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA, SEAKAN MENUTUP KESEMPATAN KALANGAN MISKIN UNTUK BISA MERAIHNYA. BEBERAPA DI ANTARA MEREKA TERUS BERJUANG DAN BAHKAN MERAIH PRESTASI MEMBANGGAKAN. 22 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

“

Mak, pilih mana? Pilih saya kulitnya hitam tetapi bisa sekolah atau kulitnya putih tetapi nggak bisa sekolah?” Lima belas tahun lalu Wahyudin melontarkan pertanyaan itu kepada sang ibu, dan masih terngiang hingga kini. Wahyudin pantas mengenang, karena pertanyaan itu memang memiliki nilai seja-

rah bagi kehidupan lelaki kelahiran Bekasi, 12 Desember 1991 tersebut. Dari sanalah sang ibu yang sempat melarangnya mengais sampah dan memulung, akhirnya mengizinkan Wahyudin mencari uang sebagai bekal pendidikannya sendiri. Sang ibu sebelumnya tidak memberi izin dengan alasan yang sangat naïf, semata-mata karena khawatir kulit Wahyudin menjadi legam. Padahal di sisi berbeda, orang tua pun sebenarnya tak memiliki uang untuk menyekolahkan Wahyudin ke jenjang yang lebih tinggi. Wahyudin kecil memang sempat gundah. Kemiskinan yang menghimpit, membuat dirinya terancam tak bisa melanjutkan sekolah seperti saudara-saudaranya. Bisa dimaklumi, karena sang ayah “cuma” buruh tani dan pengojek dengan tingkat ekonomi yang sangat rendah. “Saya waktu kecil itu mikir, kalau kakakkakak nggak sekolah berarti saya juga nggak sekolah dong. Karena satu sumber keuangannya. Ini bahaya. Tetapi saya tidak mau terima nasib dan harus keluar dari rantai kemiskinan,” ujar Wahyudin. Memulung, akhirnya menjadi pilihan hidup Wahyudin agar dia bisa tetap bersekolah. Setiap hari dia berjalan mengais-ngais sampah untuk mendapatkan barang-barang yang masih bisa dijual sebagai barang rongsokan. Botol mineral, kertas bekas, plastik, pokoknya semua yang masih bernilai ekonomis. Dari hasil memulung itu, dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Sebagian disisihkan untuk keperluan sekolah, sebagian lagi untuk membantu keluarga. “Tetapi tidak hanya memulung. Waktu SMP saya juga jual gorengan. SMA, saya juga mengajar les, on air jadi penyiar, berjualan susu murni, berdagang asongan di pinggir rel. Total terdapat tujuh profesi di luar sekolah yang saya lakukan. Semua saya lakukan, karena saya tidak mau menyerah pada nasib. Kalau saya tidak cari uang, saya tidak akan bisa sekolah,” kata dia. Bisa dibayangkan, betapa keras perjuangan Wahyudin. Bangun pukul 01.00 dini hari dan mulai memulung sampai waktu subuh tiba. Pagi hari, sambil bersekolah, dia juga membawa gorengan untuk dijual dengan dititipkan di pos satpam. Sepulang sekolah, ia beristirahat sebentar. Setelah itu ia pun

“Saya jalan ke Jatinegara cuma mau ketemu bule buat omong Inggris. Sambil nyeker, saya ajak mereka bicara. Saya nyeker, karena pemulung memang nyeker,” Wahyudin, Pemulung Peraih S2 ITB. kembali memulung sampai pukul 22.00 atau 23.00 WIB. “Sering juga saya tidur hanya 2-3 jam tiap hari. Karena kelelahan, tak jarang tertidur di tumpukan karung hasil memulung,” katanya. Akibat waktu tidur yang minim, Wahyudin mengaku, setiap ke sekolah selalu membawa balsam atau minyak kayu putih. Balsam itu dioleskan di dekat mata, supaya tidak terkantuk saat menerima pelajaran. Namun memang tak perjuangan yang tidak sia-sia. Berkat upaya kerasnya, Wahyu din akhirnya bisa kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka. Yang kian membanggakan, dalam kondisi masih menjadi pemulung, Wahyudin bisa mencapai IPK 3,85. Kisah hidupnya yang heroik, akhirnya sampai ke media massa. Kemendikbud akhirnya mendatangi rumah Wahyudin untuk memberikan bea siswa S2. Dengan bea siswa tersebut, Wahyudin bisa memilih S2 keluar negeri di negara manapun. Dan, setelah berkonsultasi dengan pihak Kemendikbud, akhirnya Wahyudin memutuskan kuliah di Fakultas Pasca Sarjana ITB. Tetapi perjuangan tidak berhenti sampai di situ. Selain tetap memulung setelah menyelesaikan S-1, Wahyudin juga harus mengasah kemampuan berbahasa Inggrisnya. Sebab, agar bisa kuliah di ITB, dia harus mengikuti tes matematika, Bahasa Inggris, TOEFL dan wawancara yang semuanya dalam Bahasa Inggris. “TOEFL-nya harus 475 kalau tak salah. Saya belum pernah tes dan kursus Bahasa Inggris sama sekali, tiba-tiba mau S2 pelajarannya full English,” katanya. Untuk memperlancar Bahasa Inggris, ia pun praktik langsung. Di sela-sela mengais sampah, dia mencari turis asing dan mengajaknya berkomunikasi. “Saya jalan ke Jatinegara cuma mau ketemu bule buat omong VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

| 23

UTAMA

Inggris. Sambil nyeker, saya ajak mereka bicara. Saya nyeker, karena pemulung memang nyeker,” ucapnya. Perjuangan dan Tekad Kuat Cerita tentang Wahyudin hanya sepenggal kisah dari sosok-sosok hebat yang berhasil meraih mimpi di tengah himpitan ekonomi. Selain Wahyudin, tercatat beberapa nama lain yang memiliki kisah tak kalah mengagumkan. Sebut saja Wily Aptika, anak sopir truk yang berhasil menjadi sarjana Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Padjadjaran dan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,82. Selain itu, Nuryati Solapari, mantan TKI yang sekarang menjadi doktor sekaligus dosen di Unversitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang; Raeni anak tukang becak yang meraih IPK Suma Cumlaude di Universitas Negeri Semarang (Unes) dan mendapat beasiswa S-2 ke Jepang; Agung Bakhtiyar yang lulus sebagai dokter dari Fakultas Kedokteran UGM dengan IPK 3,51, meski ayahnya “hanya” seorang pengemudi becak. Nuryati Solapari, misalnya, juga harus berjuang keras demi meraih cita-cita. Meski berasal dari keluarga yang serba kekurangan, namun hal itu tidak menyurutkan tekadnya untuk meraih cita-cita. Ayahnya “hanya” seorang PNS golongan rendah, sedangkan ibunya cuma ibu rumah tangga. Dalam kondisi demikian, tentu berat untuk menyekolahkan ketujuh anaknya hingga perguruan tinggi. Itu sebabnya, sejak kecil Nuryati kerap membantu orang tua menambah penghasilan. Caranya dengan menjual makanan ringan yang dibuat tetangganya. Nuryati menjualnya di sekolah dan juga ketika pulang sekolah sembari berkeliling. Tetapi, berdagang sembari sekolah tentu tak cukup untuk membiayai kuliah. Makanya, selepas SMA, Nuryati kemudian bertekad untuk mengumpulkan uang agar bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Upaya yang ditempuh adalah dengan menjadi TKI di Arab Saudi. Dalam benaknya, dengan menjadi TKI, dia bisa mengumpulkan uang sebagai bekal biaya kuliah. Tetapi tentu saja, upaya Nuryati tak semudah itu. Tantangan terbesar adalah cemooh yang diterima, lantaran sigma tentang TKI memang kurang baik. Dan tentangan itu tidak hanya datang dari teman-teman na24 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

mun juga orang tua. “Bahkan ada yang bilang, siswa teladan kok mau jadi pembantu,” ujar Nuryati. Tetapi Nuryati bergeming. Untuk itulah ketika berangkat ke Arab Saudi, dia juga membawa buku-buku pelajaran SMA. Sejak awal dia berencana, akan belajar di sela-sela waktu senggangnya. Dan beruntung, Nuryati akhirnya memperoleh majikan yang bisa memahami keinginannya. Suami istri yang berprofesi sebagai dokter itu, memberinya keleluasaan kepada Nuryati untuk belajar di sela-sela menyelesaikan tugas. Begitupun, semangat belajar yang tinggi itu sempat dilihat sebelah mata oleh anak majikan. Suatu ketika, dengan nada merendahkan anak majikan tersebut bertaruh dengan Nuryati. Dia mengatakan, jika Nuryati mampu mengoperasikan komputer, maka akan diberi hadiah. Tentu saja Nuryati menerima. Sebab, dirinya memang sudah mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Anak majikan pun tak menduga dan akhirnya memberinya hadiah emas yang setara dengan nilai Rp 10 juta. “Uang itu juga untuk nambah biaya kuliah,” katanya. Dua tahun bekerja di Arab Saudi, Nuryati kemudian memutuskan kembali ke Indonesia. Sikap itu diambil, karena menurut perhitungannya, uang yang dikumpulkan bisa dipergunakan untuk biaya kuliah. Alhasil, dia pun kembali ke tanah air dan melanjutkan pendidikan S-1 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Untuk menambah pemasukan, Nuryati juga bekerja sebagai di sebuah restoran dan menjajakan makanan katering. “Saya bekerja paruh waktu di restoran cepat saji. Saya beruntung, karena saat melamar ada pelanggan dari Timur Tengah yang datang. Saya diminta membantu melayani, karena tidak ada karyawan di sana yang bisa Bahasa Arab,” kata Nuryati. Upaya kerasnya membuahkan hasil. Dalam waktu 3 tahun, Nuryati akhirnya meraih gelar sarjana dan meraih predikat cum laude, dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,7. Empat tahun kemudian, dia meraih gelar master bidang hukum di Universitas Jayabaya, Jakarta. Ibu dua anak ini juga memperoleh sertifikat advokat dari Persatuan Advokat Indonesia. Dan pada 13 Agustus lalu, ia sukses meraih gelar doktor di Universitas Padjajaran, Bandung. (*)

TAHUKAH?

Budaya Luhur, Negeri Kanselir

T

ahukah? Negara di ranah Eropa, Jerman dikenal memiliki budaya luhur yang hingga kini dipegang teguh masyarakatnya. Budaya luhur tersebut misalnya tingkat kejujuran yang tinggi. Di sana, membayar atau membeli tiket kereta atau bus dilakukan sendiri tanpa ada petugas yang menariknya, membeli koran membayar dan

mengambil sendiri karena tak ditunggui penjual. Contoh lain, para pelajar juga dapat mengakses berbagai fasilitas publik secara cuma-cuma dengan menggunakan kartu pelajar mereka. Meski demikian, mereka tidak meminjamkan kartu mereka kepada orang lain yang tidak berhak. Para petugas pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk polisi, sangat mengedepankan budaya antikorupsi dengan memberikan pelayanan gratis dan antisuap. Budaya antre dan menghormati hak orang lain juga dijunjung tinggi, mulai dari antre untuk �� memperoleh pelayanan, memberikan hak pengguna jalan. Dengan kata lain, orang Jerman sangat tertib taat pada aturan, dari hal terkecil seperti naik/turun penumpang di halte dan menaati aturan lalu lintas. (*)

Tolak Gratifikasi, Meski Alpa, Bayar Sendiri Bayar Denda

T

ahukah? Semangat menolak gratifikasi sebagai salah satu tindakan korup gencar dilakukan oleh para dokter di Jerman. Penolakan para dokter diwujudkan dengan kampanye “I pay my lunch”. Melalui kampanye tersebut, mereka menolak segala bentuk gratifikasi dari pihak swasta dan para dokter di Jerman berkomitmen untuk membayar segala tagihan seperti makan siang dengan menggunakan uang pribadi mereka. (*)

T

ahukah? Arne Stavnes, seorang polisi di Norwegia, menghukum dirinya sendiri setelah sadar ia telah melanggar aturan. Pelanggaran yang dilakukan tidaklah berat, ia hanya tidak mengenakan jaket keselamatan atau jaket pelampung saat berada di atas kapal. Sebagai aparat penegak hukum, Stavnes pun menunjukkan sikap terpuji. Ia memilih membayar denda kepada dirinya atas pelanggaran yang dilakukannya. Atas aksi jujurnya itu, Stavnes pun mendapat perhatian publik dan langsung menjadi buruan media setempat, seperti dimuat di halaman satu surat kabar lokal Verdens Gang. (*) VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

| 25

JEJAK KASUS

TENDER BODONG PROYEK SHS

KASUS: KORUPSI PENGADAAN SOLAR HOME SYSTEM (SHS) DI KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (ESDM) TAHUN 2007-2008

KRONOLOGIS Jacob (KPA/KPB Lisdes), Kosasi Abbas (PPK Kegiatan Energi Baru Terbarukan), M Ridwan Sanjaya (P2K Energi Baru Terbarukan) menyalahgunakan kewenangannya dengan bekerjasama mengatur pemenang lelang yang akan ditetapkan sebagai rekananan pada pelaksana pemasangan Solar Home System (SHS) tahun anggaran 2007 dan 2008 diseluruh Indonesia. Padahal, DIPA TA 2007 maupun DIPA TA 2008 tidak ada mengalokasikan anggaran untuk pengadaan SHS ini. Modus yang mereka lakukan yakni Jacob sebagai KPA menyuruh Kosasih sebagai PPK untuk memberikan catatan nama-nama perusahaan tertentu kepada panitia 26 | INTEGRITO | VOL 52/VII/JUL-AGT 52/VIII/JUL-AGT2016 2016

pengadaan. Dengan arahan agar perusaahan tsb sebagai usulan penetapan pemenang lelang. Ridwan pun selaku P2K Energi Baru Terbarukan mengarahkan untuk menggunakan harga yang sudah ada ditangannya yang diperoleh dari beberapa perusahaan supplier/distributor. Setelah berhasil mengatur,ketiganya, mengadakan sejumlah paket pekerjaan untuk puluhan unit SHS dengan perkiraan nilai hampir miliaran. Padahal dalam perencanaan tersebut tidak ada TOR, rencana anggaran biaya (RAB), maupun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Dari rangkaian perbuatannya itu, Jacob mengambil keuntungan Rp7,190 miliar,

Kosasih sebesar Rp2,813 milyar dan Ridwan Rp14,660 miliar. Kerugian negara mencapai Rp222,180 miliar.

JEJAK KASUS LAINNYA BISA DIAKSES DI PORTAL WWW.ACCH.KPK.GO.ID

KERUGIAN NEGARA: Kerugian Negara Rp 222,180 miliar

TERSANGKA 1 NAMA: JACOB PURWONO JABATAN: MANTAN DIRJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI ESDM

VONIS MA PIDANA PENJARA: 10 TAHUN DENDA: RP 300 JUTA, SUBSIDER 6 BULAN KURUNGAN UANG PENGGANTI: RP 8,368 MILIAR, SUBSIDER 2 TAHUN 6 BULAN KURUNGAN

TERSANGKA 3 TERSANGKA 2 NAMA: KOSASIH ABBAS JABATAN: MANTAN KASUBDIT USAHA ENERGI BARU DAN TERBARUKAN DAN KONVERSI ENERGI PADA DIRJEN ESDM

VONIS MA PIDANA PENJARA: 6 TAHUN DENDA: RP 200 JUTA, SUBSIDER 6 BULAN KURUNGAN UANG PENGGANTI: RP 2,388 MILIAR SUBSIDAIR 1 TAHUN KURUNGAN.

NAMA: M RIDWAN SANJAYA JABATAN: P2K ENERGI BARU TERBARUKAN PADA KANTOR DIRJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

VONIS MA PIDANA PENJARA: 6 TAHUN DENDA: RP 250 JUTA, SUBSIDER 3 BULAN KURUNGAN UANG PENGGANTI: RP 13,182 MILIAR, PENGGANTI KURUNGAN

VOL VOL52/VIII/JUL-AGT 52/VII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO |

27

GAGAS

0

0

100.0

00

00 0. 10

000

00

10

100.

0.

0.

00

0

100.000

Mengikis Korupsi dengan Behavioral Forensics

K

orupsi di Indonesia telah menjadi permasalahan bangsa yang kompleks dan perlu pendekatan multidimensi dalam penanggulangannya. Berbagai metode telah dirumuskan dalam memberantas kejahatan korupsi di Indonesia. Namun masih banyak pula perkerjaan yang harus dituntaskan untuk dapat mencapai tujuan mewujudkan sebuah negara bebas korupsi. Satu dari sekian banyak ilmu dan metode yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan korupsi adalah ilmu akuntansi forensik. Secara akademis, akuntansi forensik didefinisikan sebagai aplikasi kemampuan dan pengetahuan tentang keuangan dan sikap mental yang kritis untuk memecahkan persoalan berdasarkan fakta dan bukti (Bologna dan Lindquist, 1987). Di luar aspek-aspek teknis dari ilmu akuntansi forensik, pendekatan 28 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

yang digunakan dalam memecahkan berbagai persoalan memberikan bobot yang besar pada pemahaman perilaku manusia sebagai makhuk yang rasional dalam proses-proses pengambilan keputusannya. Salah satu sub-bagian penting dari ilmu akuntansi forensik adalah terkait dengan analisis perilaku. Analisis bertujuan memahami terutama tentang mengapa orang melakukan tindak kecurangan. Bagian ini disebut sebagai forensik perilaku atau behavioral forensics. Dalam kaitannya tentang analisis perilaku, telah banyak teori dan metode yang dikembangkan untuk menggambarkan penyebab seseorang melakukan tindak kecurangan, termasuk korupsi. Menurut kriminolog terkemuka Edwin Sutherland (1949) proses terjadinya kejahatan keuangan (financial crime) adalah melalui proses pembelajaran (learning), ketika interaksi yang terjadi dalam sebuah kelompok atau organisasi berpengaruh terhadap pola pikir individu-individu yang ada di dalamnya. Proses pembelajaran yang dimaksud mencakup teknik, motif, rasionalisasi, sikap, dsb. Dari perspektif ilmu manajemen pengetahuan, dalam proses pembelajaran ini akan terjadi sebuah rangkaian proses yang disebut

IST

Oleh: Hendi Yogi Prabowo Direktur Pusat Studi Akuntansi Forensik di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Doktor Akuntansi Forensik dari University of Wollongong Australia.

sebagai konversi pengetahuan yang melibatkan dua macam pengetahuan yaitu pengetahuan tersirat (tacit knowledge) dan pengetahuan ekplisit (explicit knowledge). Dalam proses konversi pengetahuan, yang berasal dari para individu di satu organisasi melalui berbagai proses interaksi akan menyebar ke individu-individu lain. Melalui proses interaksi lebih lanjut akan ditransformasi menjadi bentuk pengetahuan eksplisit seperti desain produk maupun proses produksi yang akan menghasilkan sebuah produk nyata. Pengetahuan eksplisit terkait dengan produk ini dalam jangka panjang dan secara bertahap akan diinternalisasikan ke dalam pola pikir individu-individu dan akan menjadi bagian dari pengetahuan tersirat organisasi. Proses ini akan terus berulang dan berlanjut di dalam organisasi sebagai bagian dari perkembangannya. Dalam organisasi atau institusi yang korup, korupsi menjadi bagian terintegrasi dari proses konversi pengetahuan mereka. Ini menjadikan korupsi mempunyai kemampuan untuk beregenerasi dari waktu ke waktu. Meski demikian, diperlukan sensitivitas yang tinggi untuk bisa mengidentifikasi tacit knowledge yang ada dalam sebuah organisasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan munculnya tindakan korupsi. Apalagi mengarahkan orang-orang di sebuah organisasi untuk bersedia melakukan organizational unlearning bukan hal yang mudah. Mereka akan sulit untuk mengadopsi

pengetahuan yang baru karena adanya pertimbangan persepsi untung-rugi finansial. Karena itu, para pemimpin yang ingin menjadikan organisasinya lebih transparan dan akuntabel perlu mengkaji secara mendalam tentang konstruksi persepsi untung-rugi dari anggota organisasinya dan melakukan pendekatan personal maupun organisasi untuk mengubah persepsi tersebut. Hasil yang diharapkan dari perubahan tersebut adalah munculnya persepsi bahwa ‘manfaat bersih’ atau net benefits (benefits minus costs) dari knowledge baru (good governance, akuntabilitas dan integritas) akan melebihi knowledge yang terdahulu (korupsi, kolusi dan nepotisme). Sekali lagi yang perlu dicatat adalah bahwa manfaat dan pengorbanan tidak hanya meliputi yang terukur secara finansial namun juga termasuk yang bersifat non-finansial. Kesimpulannya, ada banyak sisi dari permasalahan korupsi yang memerlukan pendekatan khusus untuk mengatasinya, termasuk di antaranya melalui pendekatan perilaku (behavioral). Strategi yang paling efektif dalam pemberantasan korupsi adalah strategi yang tidak hanya bersifat represif tapi juga bersifat preventif untuk kebermanfaatan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai sisi permasalahan. Termasuk memandang manusia sebagai makhluk yang rasional dengan segala keunikan dan dinamikanya, bukan seperti mesin yang berjalan dengan mekanisme yang sama. (*) VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

| 29

PERINTIS

GERAI RS KOJA- Sejumlah keluarga pasien tengah melakukan transaksi di loket kasir dan pendaftaran pasien.

INTEGRITO

INOVASI RS KOJA

TRANSPARANSI UNTUK MELAYANI DASHBOARD INFORMASI TEMPAT TIDUR RAWAT INAP YANG DITERAPKAN DI RS KOJA MENCEGAH ADANYA SPEKULASI MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN RUMAH SAKIT YANG DISKRIMINATIF. INFORMASI DATA DIPERBARUI SECARA REAL TIME.

G

urat wajah Nafas Rumiati tak lagi tegang. Air mukanya tenang, seiring nafasnya yang tak lagi terengah-engah. Perempuan itu bisa bernafas lega, setelah mendapatkan ruangan rawat inap bagi buah hatinya yang baru berusia empat tahun. 30 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

Sebelumnya, warga Pademangan Jakarta Utara, tersebut memang dibalut rasa cemas. Dia tak memperoleh kamar kosong, padahal dokter menyarankan agar sang buah hati dirawat, setelah demam tinggi selama dua hari. “Siapa yang nggak panik. Ini kan taruhannya nyawa,” ujar perempuan berusia 42 tahun tersebut. Ihwal penuhnya kamar, sempat membuat Rumiati menerka-nerka. Sempat terlintas, jangan-jangan lantaran ia berobat dengan memakai kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Begitupun dia tak mau berburuk sangka terhadap rumah sakit tersebut. “Memang sempat berpikiran seperti itu. Karena banyak orang bilang, kalau pakai BPJS itu susah (dapat kamar),” kata pemilik kartu JKN mandiri itu. Merasa sang buah hati harus segera men-

dapatkan perawatan intensif, Rumiati kemudian langsung membawa buah hatinya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja. Setelah masuk ke ruang IGD, anaknya langsung dicek dan diperkenankan untuk dilakukan rawat inap. Tidak hanya itu, melalui layar LCD, Rumiati juga bisa melihat, kamar mana saja yang kosong dan bisa ditempati. “Itu membuat saya tidak mungkin berprasangka. Karena memang kelihatan apakah memang ada kamar kosong atau tidak,” ujarnya. Meningkatkan Pelayanan Pengalaman Rumiati adalah gambaran, betapa penting keterbukaan informasi. Pasien akan mengetahui kondisi kamar sesungguhnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dengan demikian, jika memang kamar dalam kondisi penuh, pasien akan bisa menerima dengan lapang dada. Keterbukaan seperti itulah yang sekarang diterapkan RSUD Koja dan BPJS. Demi meningkatkan pelayanan, mereka berinisiatif untuk membuat sistem transparansi terhadap ketersediaan kamar rawat inap. Konkretnya, di setiap tempat pendaftaran pasien maupun ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), RSUD Koja menyediakan data kamar rawat inap yang ditampilkan dalam LCD berukuran besar. Data tersebut, dapat kapan saja dilihat pasien atau keluarga pasien dan selalu diperbarui setiap saat. Direktur Utama RSUD Koja, Theryoto mengatakan, keterbukaan informasi mengenai status kamar, adalah salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien, termasuk kepada pasien pengguna layanan BPJS. Apalagi, pasien BPJS rumah sakit tersebut memang termasuk tinggi. Pada 2015, misalnya, RSUD Koja rata-rata menerima pasien BPJS sekitar 800-an setiap hari. Selama ini, lanjut Theryoto, RSUD Koja memang selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terkait fasilitas, misalnya, RSUD Koja juga menambah fasilitas baru berupa 22 tempat tidur ICU, 22 tempat tidur ICCU, 22 tempat tidur PICU dan 30 tempat tidur NICU. “Kami juga menambah tempat tidur yang semula 578 tempat tidur menjadi 950 tempat tidur. Dari jumlah tersebut sebanyak 90 persen ruangan merupakan kelas tiga,” terangnya. Nah, dengan adanya keterbukaan informasi mengenai status kamar tersebut, diharapkan bisa semakin meningkatkan kepuasan

LAYAR INFORMASI KAMAR- Sebuah LCD yang memuat informasi ketersediaan kamar terpampang di ruang tunggu calon pasien.

INTEGRITO

pasien terhadap pelayanan rumah sakit. Sementara itu, Direktur BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, bahwa transparansi keberadaan kamar rawat inap memang penting. Hal tersebut lantaran kerap terjadi kesalahpahaman seputar ketersediaan kamar kosong, yang berdampak pada kecurigaan para pasien. “Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan RSUD Koja. Sehingga pasien yang tidak dapat kamar bisa segera dirujukan ke rumah sakit lain yang masih tersedia,” kata Fahmi saat meninjau sistem informasi ketersediaan kamar rawat inap di RS Koja. Tidak hanya soal transparansi kamar. Saat ini, RSUD Koja juga telah menerapkan sistem Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) bagi pasien pemilik kartu BPJS. Ini dilakukan guna mempercepat dan menghilangkan antrean panjang pasien yang hendak berobat. Pendaftaran sistem baru komputer ditempatkan di lantai dasar gedung baru RSUD Koja, blok D. Sebanyak 8 unit komputer lengkap dengan masing-masing sensor tiap komputer sudah disediakan. Masyarakat yang ingin berobat hanya cukup menempelkan kartu BPJS. Setelah itu, calon pasien tinggal menyesuaikan waktu berobat sesuai dengan keterangan yang ada di struk. Semua sistem tersebut merupakan komitmen bersama antara BPJS Kesehatan dan RSUD Koja dalam memberikan pelayanan yang bermutu, efektif, dan tidak diskriminatif terhadap pasien. “Ini adalah komitmen bersama, bagaimana mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan medik di rumah sakit,” ujar Fahmi. (*) VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO |

31

EDUKASI

PAKET KOMPLET PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI

B

KPK MENGGANDENG PARA PRAKTISI PENDIDIKAN UNTUK MENYUSUN MATERI PENCEGAHAN KORUPSI DI SEMUA LEVEL PENDIDIKAN. KARYA MEREKA DIPERSEMBAHKAN DALAM BENTUK BUKU. 32 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

uku setebal 210 halaman itu diperuntukkan bagi dunia pendidikan di tanah air. Judulnya: “Kompilasi Lomba Ide Beraksi 2014: 99+1 Model Pembelajaran Antikorupsi.” Sesuai judulnya, buku tersebut berisi 99 model pembelajaran antikorupsi. Ragam model tersebut bisa diadopsi para pendidik di tanah air, untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Sedangkan satu model lagi (+1), diperuntukkan bagi para pendidik untuk mengambil peran dalam menciptakan inovasi pembelajaran dalam memberantas korupsi dengan cara masing-masing atau sesuai keahliannya. Buku berdesain sampul sederhana tersebut memang menjadi bahan ajar pendidikan antikorupsi. Materi buku dihimpun dari Lomba Inovasi Pembelajaran Antikorupsi yang diadakan KPK pada 2014, dengan peserta guru atau tenaga pengajar di semua jenjang level pendidikan di Indonesia. “Materi buku merupakan ide orisinil para guru atau pengajar di semua jenjang level pendidikan di Indonesia,” kata Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Sujanarko. Menurut Sujanarko, buku tersebut berisi model-model pembelajaran antikorupsi yang inovatif dan mudah. Buku tersebut, lanjut dia, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber inspirasi dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau pendidikan. Dari sana, akan tercipta sumber daya manusia yang membangun nilai-nilai lingkungan sekolah yang menyenangkan dan berintegritas. “Para guru dan tenaga pengajar tersebut

memberikan Pembelajaran Kreatif = IDE + DO IT (Induksi, Diskusi, Eksplorasi, Dokumentasi, Internalisasi, Teladan) yang dapat diterapkan di lingkungan pendidikan,” lanjut Sujanarko. Sujanarko menambahkan, kehadiran buku tersebut sangat penting untuk menciptakan sekolah yang berbudaya jujur, yang memiliki visi dan misi mengembangkan nilainilai yang sejalan dengan nilai-nilai integritas dan antikorupsi. Sekolah yang sejalan dengan nilai-nilai antikorupsi akan membentuk generasi antikorupsi pula. Hal ini sangat dimungkinkan, karena hampir sepertiga waktu anak-anak memang berada di sekolah. Semua Jenjang Buku yang berisi model-model pembelajaran antikorupsi yang inovatif dan mudah ini, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber inspirasi dan dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau pendidikan. Muaranya, akan tercipta sumber daya manusia yang membangun nilai-nilai lingkungan sekolah yang menyenangkan dan berintegritas. Untuk tingkat TK-SD, model pembelajaran antara lain berupa cerita dan aksi, memadukan antara mendengarkan cerita dan aksi nyata. Kegiatan dimulai dengan mendongeng atau bercerita (story telling) yang mengandung pesan moral antikorupsi oleh guru. Guru juga mengenalkan dan memperagakan karakter topeng nusantara dalam hal ini topeng punakawan. Sementara peserta didik diharapkan dapat mengambil pesan moral tentang nilai-nilai integritas yang ada seperti kejujuran, kepedulian, kesederhanaan, kebajikan, kerendahan hati, dan berlaku ksatria. Sedangkan untuk tingkat SMP, salah satu media yang digunakan adalah “pohon karakter”. Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan belajar struktur dan fungsi organ tumbuhan untuk Kelas VIII. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi perilaku menyontek, suka terlambat, menunda, berbohong, dan mengolok-olok teman. Selain pohon dibahas pula ciri-ciri makhluk hidup dan cara beradaptasinya. Pada bagian media pembelajaran hewan, guru juga menyelipkan pesan mengenai sifatsifat hewan yang tidak boleh dimiliki manusia

sebagai perwujudan sikap antikorupsi. Guru harus mengajak peserta didik melakukan refleksi tentang sikap curang yang pernah mereka lakukan. Peserta didik juga diminta mengisi lembaran tanpa nama mengenai perilaku korupsi yang pernah mereka lakukan. Di sela-sela pelajaran, guru bersama peserta didik menonton video mengenai perilaku korupsi yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik kemudian memberikan pendapatnya mengenai perilaku dalam video tersebut sehingga terjadi keterbukaan dan menumbuhkan sikap saling mengingatkan. Untuk jenjang SMA, salah satu pembelajaran dibuat dengan model “Pak De Indiana Jones” agar menghilangkan kesan peserta didik bahwa pelajaran sejarah itu membosankan dan hanya berada di dalam kelas sambil mendengarkan kisah dan menghafal. Pembelajaran ini memberikan peserta didik pengalaman belajar yang inovatif, melibatkan aktivitas fisik dan mendekatkan peserta didik pada situasi pekerjaan yang sebenarnya. Pak De Indiana Jones adalah sebuah model pembelajaran yang memadukan berbagai model kegiatan di lapangan termasuk permainan spider web dan outbound training. Melalui kegiatan Pak De Indiana Jones, peserta didik dapat menerapkan secara langsung nilai-nilai antikorupsi dalam permainan. Kegiatan ini menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, kerja sama, kejujuran, disiplin, kreativitas dan ketelitian. Selain itu, metode pembelajaran juga diterapkan dalam film pendidikan karakter dengan tujuan mendorong para peserta didik untuk memahami dampak korupsi bagi seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keseluruhan aktivitas film pendidikan karakter anak-anak diharapkan dapat memiliki kebiasaan dan perilaku kreatif, imajinatif, positif, bertanggung jawab, disiplin, adil, bekerja keras dan bekerja sama. Dunia pendidikan memang selayaknya menjadi “taman” bagi anak-anak Indonesia untuk menumbuhkan budi pekerti luhur. (*) Penerbit: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK. Tahun Terbit: 2016 VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO |

33

PORTAL

KOMITMEN BERSAMAKetua KPK Agus Rahardjo bertukar cindera mata dengan Kepala BPS Suryamin, Senin(15/8). INTEGRITO

SINERGI KPK DAN BPS

Memperkuat Akurasi, Mencegah Korupsi

P

emberantasan korupsi akan berjalan efektif bukan saja adanya dukungan terhadap upaya yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melainkan juga terdefinsinya secara akurat akar permasalahan yang menjadi penyebabnya. Dalam konteks itulah, KPK dan Badan Pusat Statistik (BPS) menjalin kerja sama dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi statistik, serta pengembangan metodologi, sistem informasi statistik, dan sumber daya manusia. Kerja sama ini ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo dan Kepala BPS Suryamin pada Senin (15/8) di Gedung KPK, Jakarta. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, kerja sama dengan BPS merupakan langkah strategis dalam menyukseskan program kerja kedua lembaga khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. “Ini menjadi pintu pertama dalam membangun kerja sama secara kelembagaan antara KPK dengan BPS. Meskipun sebenarnya hubungan dan koordinasi 34 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

“Korupsi adalah gejala dari rendahnya integritas, baik di tingkat organisasi maupun individu,” Suryamin, Kepala BPS. antara KPK dengan BPS selama ini sudah berlangsung,” katanya. Agus menambahkan, kedua lembaga dapat memberikan pemahaman dan data terkait statistik Indonesia serta membantu pelaksanaan teknis pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. “Dari sini, dapat diketahui bahwa korupsi yang tercanggih ada di Indonesia, segala macam modus dan siasat para koruptor sangat bervariasi. Sehingga, merupakan tantangan tersendiri bagaimana menampilkan fakta korupsi yang sesungguhnya dalam angka-angka statistik,” kata Agus. Langkah konkret dari kerja sama KPK dan BPS, dalam waktu dekat akan dilaksanakan Survei

Penilaian Integritas di kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Kegiatan ini akan dilakukan KPK setiap tahun, dengan tahun 2016 sebagai baseline study. Kepala BPS Suryamin mengemukakan, kerja sama ini demi terwujudnya kolaborasi harmonis dalam upaya pemberantasan korupsi. “Upaya memberantas korupsi hanya akan berhasil jika mampu menyentuh akar permasalahan. Korupsi adalah gejala dari rendahnya integritas, baik di tingkat organisasi maupun individu,” katanya. Ia menambahkan, kehadiran integritas di level individu, organisasi dan nasional merupakan pertahanan terbaik untuk mencegah terjadinya korupsi. Karena itu, lanjut Suryamin, pendekatan pemberantasan korupsi melalui upaya membangun integritas perlu terus didorong. Masyarakat dengan kultur permisif, perlu diubah pola pikirnya agar terbebas dari nilai-nilai koruptif. “Semoga hasil survei menjadi salah satu variabel yang bermanfaat signifikan,” katanya. (*)

PORTAL

TABLOIDJUBI.COM

KARYAWANTata kelola Pemda yang baik mewujudkan pelayanan optimal kepada masyarakat.

KORSUP TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK

Agar Pengelolaan Pemerintah Daerah Lebih Terarah

D

alam upaya pencegahan korupsi dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, KPK menyebarluaskan praktik terbaik (best practice) di pemerintah daerah khususnya pada tiga bidang yang menjadi rawan tindak korupsi. Yakni, perencanaan dan pengelolaan APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pelayanan Perijinan/Non Perijinan. Ketiga sektor tersebut, sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, merupakan kegiatan paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi. “Karena itu KPK mendorong perbaikan tata kelola di ketiga sektor tersebut yang diharapkan mampu mengurangi peluang dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah,” kata Basaria saat Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi pada Rabu, (3/8) di Kantor Gubernur Sulawesi Se-

“Bidang perencanaan dan pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta pelayanan perizinan menjadi titik rawan tindak korupsi,” Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK.

latan. Selain itu, lanjut Basaria, KPK juga percaya bahwa pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan daerah dapat menjadi salah satu cara untuk mempersempit peluang terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah daerah. “Untuk itu,

KPK mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan penggunaan teknologi sistem informasi khususnya dalam hal perencanaan dan pengelolaan APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pelayanan Perijinan/Non Perijinan,” tutur Basaria. Dalam kesempatan itu, KPK menghadirkan pemerintah daerah yang telah berhasil membangun tata kelola pemerintahan berbasis elektronik untuk berbagi pengalaman. Misalnya saja Pemkot Surabaya (E-planning); Pemkab Bogor dan Pemkab Badung (ULP); Pemkot Bogor, Pemkot Denpasar, Pemkab Sidoarjo, dan Pemprov Jawa Barat (PTSP). Selain itu, lanjut Basaria, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada pemerintah daerah juga menjadi salah satu hal yang harus mendapat perhatian guna menunjang keberhasilan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di daerah. (*) VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

| 35

PORTAL

SOFT LAUNCHING APLIKASI JAGA

Teknologi Pemantau Fasilitas Publik

D

i era kekinian, teknologi informasi tidak lagi menjadi barang langka bagi masyarakat Indonesia. Perannya yang luas, menjadikan teknologi informasi mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Termasuk di dalamnya, terkait pemberantasan korupsi. Hal itu pula yang dilakukan KPK. Dengan memanfaatkan TI, KPK menginisiasi dan mendorong transparansi di sejumlah instansi melalui aplikasi JAGA. Aplikasi tersebut diperkenalkan Senin (25/7) di Auditorium Gedung KPK. Dalam soft launching tersebut, KPK melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) dengan sejumlah instansi, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ristek Dikti, dan BPJS Kesehatan. Dalam sambutannya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, selain sosialisasi, hal lain yang tak kalah penting dalam pemberantasan korupsi adalah memba-

ngun sistem yang baik. Dan, pembangunan sistem itu, yang saat ini terus dilakukan KPK. “Apikasi ini dipersembahkan kepada masyarakat. Melalui aplikasi ini, masyarakat bisa melihat semua informasi yang ada, memberikan masukan, dan bisa melaporkan kalau terjadi penyimpangan,” kata Agus. Selain pimpinan KPK, turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Sekjen Kemenristek Dikti Ainun Naim, Irjen Kemendagri Tarmizi A Karim, Staf Ahli Mendikbud Chatarina M. Girsang, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris. Agus menjelaskan, aplikasi JAGA menjadi sarana pemantauan bagi sejumlah layanan publik seperti sekolah, rumah sakit, layanan perizinan, dan puskesmas. Aplikasi tersebut bisa diunduh melalui play store pada telepon selular berbasis android. Grand launching yang rencananya akan dilaksanakan pada hari antikorupsi internasional (HAKI). Namun sebelumnya,

“Apikasi ini akan dipersembahkan kepada masyarakat. Melalui aplikasi ini masyarakat bisa melihat semua informasi yang ada, memberikan masukan, dan bisa melaporkan kalau terjadi penyimpangan,” Agus Rahardjo, Ketua KPK. KPK akan terlebih dahulu melakukan penyempurnaan aplikasi tersebut. Di antaranya, lanjut Agus, yakni dengan meminta masukan kepada berbagai pihak. “Tentunya ke depan akan terus diperbarui. Tapi antara soft launching dan grand launching akan ada masukan-masukan dari berbagai pihak,” ujar Agus. (*)

PELUNCURANTampilan Aplikasi JAGA yang telah diluncurkan KPK pada Senin (25/7). INTEGRITO


PORTAL

KAJIAN DANA PARPOL

Agar Pilkada tak Membentur Kepentingan

B

esarnya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah potensial menjadi lahan praktik korupsi. Betapa tidak, berdasarkan kajian Kemdagri, seseorang yang ingin menjadi walikota/bupati saja, biaya yang dikeluarkan sekitar Rp20-30 miliar. Untuk menjadi calon gubernur, diperkirakan calon harus merogoh kocek sekitar Rp100 miliar. Karena itulah KPK membuat kajian tentang Potensi Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada. Dalam kajian tersebut, KPK melakukan studi dengan metode telesurvei terhadap 140 calon kepala daerah dan 146 calon wakil kepala daerah yang kalah dalam Pilkada serentak di 259 daerah pemilihan. Hasil kajian tersebut telah dipaparkan pada Rabu (29/6) di Gedung KPK, Jakarta. Hadir dalam acara tersebut, antara lain Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Da-

lam Negeri Soni Sumarsono, dan Sekjen Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunawan Suswantoro. Dari kajian ini, KPK mengidentifikasi adanya potensi benturan kepentingan calon kepala daerah terkait sumbangan Pilkada. Menurut Laode M. Syarief, kajian ini penting untuk menentukan strategi pencegahan korupsi yang akan dilakukan KPK, terutama terhadap kepala daerah terpilih, agar tidak terjerumus pada benturan kepentingan yang berujung korupsi. “Kajian ini dapat memberikan perbaikan terhadap peraturan pengawasan serta mekanisme pendanaan Pilkada yang terlepas dari benturan kepentingan,” katanya. Di sisi lain, lanjut Syarief, pemberian sumbangan juga menciptakan potensi benturan kepentingan pada saat menjabat pimpinan daerah. Faktanya, mayoritas pasangan calon menerima sumbangan untuk menutupi kesenjangan antara harta kas dan pengeluaran Pilkada. Kajian tersebut juga memper-

“Kajian ini dapat memberikan perbaikan terhadap peraturan pengawasan, serta mekanisme pendanaan Pilkada yang terlepas dari benturan kepentingan.” Laode M. Syarief, Wakil Ketua KPK. lihatkan, konsekuensi sumbangan yang akan dibayarkan, berupa kemudahan perizinan (65,7%), kemudahan akses menjabat di pemerintah (60,1%), kemudahan ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (64,7%), keamanan dalam menjalankan bisnis (61,5%), mendapatkan akses dalam menentukan kebijakan/peraturan daerah (49,3%) dan mendapatkan bantuan kegiatan sosial/hibah (51,7%). (*)

PEMILIH- Kepala daerah yang bersih dan berintegritas diharapkan masyarakat. INTEGRITO


| 37

PORTAL

PEMBEKALANSidang pleno Prakonvensi SKKNI Penyuluhan Antikorupsi pada Senin (25 /7). INTEGRITO

PRAKONVENSI SKKNI PENYULUHAN ANTIKORUPSI

Agen Antikorupsi Semua Lini

S

emakin masifnya peri laku korupstif menjadi ancaman serius bagi negeri ini. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat luas mutlak diperlukan. Berangkat dari hal itu, KPK mengajak lapisan masyarakat untuk turut serta menjadi agen-agen antikorupsi dan menjadi kepanjangan tangan dari KPK. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan menggelar Prakonvensi Standar Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluhan Antikorupsi pada Senin (25/7) di Jakarta. Agenda tersebut merupakan salah satu upaya KPK untuk meningkatkan partisipasi seluruh elemen bangsa, dalam pencegahan tindak pidana korupsi di indonesia. Kegiatan tersebut diikuti puluhan perwakilan dari kementerian lembaga dan sejumlah perusahaan swasta di Indonesia. Setelah mengikuti prorgam tersebut, mereka diharapkan 38 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

“Kalau korupsi yang terjadi telah tersistem, kita juga harus atasi dengan sistem. Kalau korupsi sudah meluas, maka kita juga harus meluas. Korupsi tidak boleh didiamkan begitu saja, kita harus terus bergerak,” Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK. akan menjadi agen-agen penggerak pemberantasan korupsi di instansinya masing-masing. “Jadi posisi KPK hanya sebagai trigger saja,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat membuka acara tersebut.

Sebelum menjadi penyuluh, setiap individu harus terlebih dahulu melewati beberapa syarat kompetensi. Hal ini tentu penting mengingat nantinya, mereka akan menjadi kepanjangan tangan KPK sehingga harus mampu menjaga integritas. “Kita harapkan bahwa kita bisa menajdi contoh. Saya berterima kasih karena kita sudah membangun kolaborasi baik yang sebenarnya sangat inline dengan Undang-Undang KPK itu sendiri,” ujar Saut. Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi memang harus dilakukan dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Dengan demikian, maka cita-cita bangsa untuk bebas dari korupsi bisa diwujudkan dengan cepat. “Kita harapkan nanti ada agen-agen dari ACLC (Anti-Corruption Learning Center) ini, sehingga bisa membangun negeri ini menjadi bersih dan memiliki daya saing,” kata Saut. (*)

PORTAL

INTEGRITO

DISKUSIWakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan), bersama sejumlah perwakilan dari OECD pada Selasa (19/7).

KERJA SAMA KPK-OECD

Meningkatkan Transparansi Pemilik Sebenarnya

K

urangnya keterbukaan tentang beneficial ownership (BO) dalam korporasi, berpotensi menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Tentu, karena pengendali utama adalah penerima manfaat langsung dari berbagai usaha yang dijalankan sehingga dianggap pihak yang bertanggung jawab atas segala permasalahan yang terjadi dalam perusahaan. Hal tersebut diungkapkan Analis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Christine Uriarte, saat mengelar pertemuan bersama KPK di Gedung KPK pada Selasa (19/7). Dalam agenda itu, kedua belah pihak berdiskusi perihal kerja sama yang dilakukan antara KPK dan OECD tentang kajian beneficial ownership. Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain Wakil KPK Saut Situmorang dan Basaria Panjaitan, Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Dedie A. Rachim serta pejabat struktural

“Bagaimana meningkatkan transparansi, itu persoalan besar. Karena selama itu tidak ada, maka akan ada kecurigaan dari dunia internasional,” Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK. lain. Dalam pertemuan itu, KPK bersama perwakilan OECD membahas sejumlah topik. Seperti temanya, tema yang dibahas memang terkait beneficial ownership, seperti pentingnya reformasi BO bagi Indonesia dan dunia internasional, membahas standarstandar internasional yang sudah diterapkan di Indonesia, serta bagaimana agar standar-standar tersebut diterapkan di Indonesia.

Menurut Christine, kerja sama tersebut menjadi salah satu rencana strategis bagi Indonesia mengingat banyaknya jumlah korporasi serta adanya cakupan sektor bisnis yang luas di Indonesia. “Juga ada karakteristik tersendiri dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, misalnya adalah perusahaan BUMN,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengapresiasi adanya kerja sama tersebut. Meski sebelumnya KPK bersama OECD juga telah melakukan kerja sama terkait isu lain, namun kajian beneficial ownership juga tak kalah penting. “Sebagaimana diketahui, kita juga bisa mempunyai kewajiban di UNCAC (The United Nations Convention against Corruption) kaitannya dengan private sector dan sebagainya. Dan memang bagaimana meningkatkan transparansi itu persoalan besar. Karena selama itu tidak ada maka akan ada kecurigaan-kecurigaan dari dunia internasional,” ujar Saut. (*) VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO |

39

PORTAL

KAJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Celah Korupsi di Empat Titik

S

emakin pesatnya pembangunan negara, semakin besar pula dana yang dikeluarkan pemerintah. Oleh sebab itu, proses pengadaan barang/jasa (PJB) pemerintah mutlak dilaksanakan dengan baik. Sayangnya, berdasarkan hasil kajian, KPK masih menemukan setidaknya empat titik celah korupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), yakni aspek regulasi, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan. KPK juga mencermati sejumlah korupsi yang terjadi sebelum dan sesudah adanya Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. “Kalau kita lihat, modus yang ada adalah proyek atau paket sudah diijon atau dijual dengan deal-deal tertentu kepada vendor, bahkan sebelum anggaran disetujui atau disahkan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Cahya Harefa di Gedung KPK Jakarta,

Senin (27/6). Atas temuan tersebut, KPK memberikan dua rekomendasi strategis dan empat rekomendasi teknis. Dua rekomendasi strategis itu, yakni dilakukannya kajian sentralisasi PBJ dengan batasan tertentu dan dilakukannya integrasi antara perencanaan dan penganggaran PBJ. Sementara, empat rekomendasi teknis terkait dengan pengembangan perangkat pendukung, kualitas SDM PBJ, pengawasan PBJ, serta kualitas penyedia barang dan jasa. Atas sejumlah rekomendasi tersebut, KPK berharap para pihak terkait dapat menindaklanjutinya dengan menyampaikan rencana aksinya dalam waktu satu bulan sejak rekomendasi tersebut disampaikan. Adapun, para pihak terkait hal itu, antara lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Na-

“Sejak KPK berdiri sudah ada 142 kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dari 468 kasus yang ditangani KPK. Kasus-kasus tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara hampir Rp1 triliun,” Cahya Harefa, Plt. Direktur Litbang KPK.

sional/Bappenas. “Dalam pelaksanaan rekomendasi, KPK akan melakukan pemantauan setiap tiga bulan untuk memastikan rekomendasi berjalan optimal guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Harefa. (*)

PEMBANGUNANSalah satu proyek infrastruktur jalan di daerah Kuningan Jakarta Selatan tengah dalam pengerjaan. INTEGRITO


PORTAL

KORSUPDAKGAH TERINTEGRASI

Giliran Aceh, Papua, dan Papua Barat

K

PK melaksanakan program Koordinasi, Supervisi, Pencegahan dan Penindakan (Korsupdakgah) terintegrasi di Papua, Papua Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Alasan KPK memfokuskan pada ketiga daerah tersebut, antara lain karena masih kuatnya intervensi yang terjadi. Terutama dalam hal perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta alokasi bantuan sosial. Selain itu, juga karena masih rendahnya tingkat kesadaran para penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya (LHKPN). Dalam rangka itu pula, KPK menggelar Rapat Korsupdakgah di ketiga daerah tersebut. Rapat diikuti sejumlah pemangku kepentingan, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kemen-

terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPKP, LKPP, dan aparat penegak hukum. Dalam agenda itu, hadir Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Gubernur Papua Lukas Enembe. Usai menggelar rapat, para pemangku kepenting an tadi akan melakukan penanda tanganan komitmen bersama. Dalam kesempatan itu pula, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengimbau para pimpinan daerah dan penyelenggara negara di lingkungan Pemprov untuk berupaya melawan korupsi bersama-sama. “Korupsi harus dilawan bersama-sama. Karena itu KPK dan lembaga pemerintah lainnya berada di sini untuk mengawal pembangunan,” ujarnya saat membuka acara di Kantor Gubernur Papua, Selasa (26/7). Selain Papua, program Koordinasi, Supervisi, Pencegahan dan Penindakan (Korsupdakgah) terintegrasi tahap kedua ini, juga dilaksanakan di Papua Barat dan Nanggroe Aceh Darussalam. (*)

“Melalui fungsi trigger mechanism, KPK terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di sejumlah daerah di Indonesia. Setelah Sumut, Riau dan Banten, kali ini KPK fokus di wilayah paling barat dan timur Indonesia, yakni Aceh, Papua Barat, dan Papua.” Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK.

FOKUS DAERAHPapua, Papua Barat dan Aceh adalah tiga daerah kedua yang menjadi fokus pendampingan KPK. INTEGRITO


| 41

KLINIK LHKPN

BATAS MINIMAL LAPORAN LHKPN Pertanyaan Salam anti-korupsi! Saya baru saja diangkat menjadi seorang Penyelenggara Negara dan harus melaporkan LHKPN ke KPK. Tidak banyak aset yang akan saya laporkan, hanya saja saya ada pertanyaan seputar pelaporan Uang Tunai, deposito, giro, tabungan dan setara kas lainnya seperti berapa batasan minimal uang yang harus dilaporkan? Bagaimana pelaporan uang tunai asing namun bukan dalam bentuk dollar? Rekening Tabungan siapa sajakah yang harus dilaporkan, apakah termasuk anak? Apakah dokumen Tabungan harus dilampirkan juga? Dan lain sebagainya. Mohon penjelasan detail. Terima kasih. Xavri - Bogor Jawaban Sdr Xavri yang kami hormati, Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan secara spesifik terkait pelaporan Uang Tunai, deposito, giro, tabungan dan Setara kas dalam LHKPN. Untuk pertanyaan pertama terkait batasan minimal, tidak ada batasan minimal dalam melaporkan kas dan setara kas yang dilaporkan. Silahkan cantumkan berapa saja selama kepemilikan uang tersebut memang milik Sdr Xavri dan keluarga. Pertanyaan berikutnya terkait pelaporan mata uang asing, uang asing tersebut harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi mata uang dollar Amerika atau Rupiah kemudian baru dicantumkan hasil konversinya ke dalam 42 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

LHKPN. Kurs yang digunakan dapat diambil dari kurs tengah BI pada saat anda melaporkan LHKPN sebagai rujukan. Menjawab pertanyaan Sdr yang berikutnya yaitu terkait rekening siapa saja yang harus dilaporkan adalah tabungan atas nama PN, pasangan PN dan anak dalam tanggungan PN dengan melampirkan fotokopi dokumen tabungan yaitu fotokopi halaman pertama dan terakhir buku tabungan. Halaman pertama buku tabungan sebagai bukti identitas pemilik rekening sementara halaman terakhir sebagai bukti saldo akhir rekening tabungan tersebut. Demikian juga untuk kepemilikan deposito, dilampirkan fotokopi statement depositonya, sedangkan kepemilikan giro adalah fotokopi bilyetnya. Selain itu, biasanya pertanyaan yang sering diajukan terkait pelaporan uang tunai, deposito, giro, tabungan dan setara kas diantaranya Apakah rekening yang dilaporkan untuk pengisian B harus urut sesuai dengan formulir A? jawabannya sebaiknya pengisian formulir rekening diurutkan sesuai isian pada pelaporan sebelumnya. Selain untuk memudahkan verifikasi, pengisian formulir rekening sesuai urutan juga akan memudahkan PN dalam mengisi Formulir LHKPN pada pelaporan berikutnya. Karena saat ini KPK masih menggunakan 2 model formulir, untuk melaporkan perubahan nomor rekening lama pada formulir B dimasukkan ke dalam jenis perubahan dengan kode 1 (perubahan data atas pelaporan yang dilaporkan sebelumnya), dengan mencantum-

Rubrik Konsultasi ini diasuh oleh Direktorat LHKPN KPK

kan nomor rekening lama dan nomor rekening baru. PN juga biasanya menanyakan bagaimana melaporkan tabungan/deposito atas nama PN tetapi uang yang di dalam tabungan/ deposito tersebut bukan uang milik PN misal organisasi masyarakat/yayasan? Jawabannya tabungan tersebut tidak perlu dilaporkan dalam LHKPN. Namun mengisi surat pernyataan yang menjelaskan bahwa uang yang berada dalam tabungan tersebut bukan milik PN, surat pernyataan dimaksud berada pada halaman 22 Formulir LHKPN Model KPK-A atau halaman 21 pada formulir LHKPN Model KPK-B dan apabila dimungkinkan dilampirkan surat penunjukan. Bagaimana jika mempunyai tabungan tetapi disatukan dengan tabungan dari organisasi masyarakat/yayasan, bagaimana cara mengisinya? PN diminta membuat surat pernyataan yang menjelaskan kondisi bahwa saldo milik PN jumlahnya hanya sekian dan sisanya milik organisasi. Sedikit informasi jika Saudara memiliki asuransi, bagaimana pelaporan LHKPNnya tergantung dari jenis asuransinya. 1. Asuransi tanpa nilai tunai (hanya premi): pembayaran premi dimasukkan ke dalam kolom pengeluaran. Contoh: Asuransi jiwa murni, asuransi kebakaran, dan asuransi kendaraan. 2. Asuransi dengan nilai tunai, contoh asu-

ransi pendidikan, dimasukkan ke dalam piutang (lihat ke dalam tabel nilai tunai dalam polis asuransi), biaya yang dikeluarkan untuk premi dimasukkan ke pengeluaran. 3. Asuransi investasi, contoh unit link, dimasukkan ke dalam setara kas (lihat ke dalam laporan transaksi jumlah unit yang dimiliki dikalikan harga unit pada saat pelaporan LHKPN), biaya yang dikeluarkan untuk premi dimasukkan ke pengeluaran. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga menjawab pertanyaan Saudara. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan Saudara hubungi Direktorat PP LHKPN KPK dengan: 1. Datang langsung ke CS LHKPN di Kantor KPK Jl HR Rasuna Said Kav C1 Jakarta Selatan 2. Telp.: (021) 2557 8396 3. Faks.: (021) 5292 1230, (021) 5292 1231 4. SMS/WA: 0851-03575575 5. Email: [email protected]/[email protected] Salam Anti-Korupsi! (*) Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar LHKPN, bisa dikirimkan melalui surel: [email protected]


| 43

CENDEKIA

ASRI- Suasana perkampungan masyarakat Suku Bajo yang asri.

BAGI SUKU BAJO, LAUT ADALAH SUMBER KEHIDUPAN. MENAATI ATURAN, PANTANG MERUSAK LINGKUNGAN.

T

iga lelaki kecil terombang-ambing seperti gabus. Mengkilat berayunan, seirama terjangan ombak pada perahu. Tetap terayun-ayun, ketiganya lantas menebar pukat. Menepuk-nepuk bambu ke permukaan air dan menunggu ikan menyasar ke dalam jaring. Mereka adalah nelayan kecil Suku Bajo, yang tinggal di Desa Torosiaje, Kecamatan Popayate, Gorontalo, Sulawesi Utara. Meski 44 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

NATIONALGEOGRAPHIC.CO.ID

masih teramat belia, ketangguhan mereka tak perlu diragukan. Selayakanya nelayan dewasa, ketiganya tak canggung menghadapi ganasnya laut. Bagi Suku Bajo, kegiatan mencari ikan adalah aktivitas sehari-hari. Tak heran, jika di usia yang relatif belia, mereka telah andal menangkap ikan. Tak heran, Suku Bajo pun dijuluki manusia penakluk laut. Predikat itu tak berlebihan, karena mereka memang sangat memahami karakteristik bahari. Kedekatan emosional Suku Bajo dengan laut sudah terjalin sejak zaman nenek moyang mereka. Hingga kini, warga suku yang tersebar di hampir semua wilayah Indonesia Timur ini, terus mempertahankan tradisi dan adat istiadat terkait kelautan, yang telah

turun temurun dari leluhurnya. Termasuk di antaranya, menaati berbagai pantangan yang akan merusak ekosistem laut. Bagi warga Bajo, laut merupakan sumber kehidupan. Sejak matahari terbit hingga terbenam, sebagian besar aktivitas masyarakat dilakukan di laut. Oleh sebab itu, mereka merasa sangat perlu menjaga kelestariannya. Pemikirannya sederhana, jika laut rusak maka tak ada lagi sumber penghidupan bagi mereka. Itulah sebabnya, Suku Bajo menerapkan sejumlah pantangan yang tetap dipatuhi hingga kini. Terkait lingkungan, misalnya, Suku Bajo melarang warga membuang air cucian teripang ke laut. Selain itu, Suku Bajo juga melarang warga membuang arang kayu, abu dapur, puntung dan abu rokok, air cabai, jahe, serta air perasan jeruk ke dalam laut. Sebagai solusi, warga membuang bahan-bahan tersebut di daratan. Terkait lingkungan pula, warga dilarang mencuci alat memasak (wajan) di perairan laut. Tidak hanya terkait kelestarian ekosistem. Menyangkut keseimbangan biota laut, Suku Bajo juga punya aturan ketat. Di antaranya, mereka berpantangan menangkap dan memakan hewan laut yang langka. Salah satunya memakan daging penyu. Mereka meyakini, jika terdapat warga yang melanggar tersebut, masyarakat setempat akan mendatangkan malapetaka, bencana badai, dan gangguan roh jahat. Bahkan, mereka juga tidak akan mendapat hasil nelayan di laut. “Berbagai pantangan itu mengandung nilai pelestarian ekosistem perairan laut dan pesisir,” kata Profesor Ramli Utina, dari Universitas Negeri Gorontalo yang telah melakukan penelitian terhadap Suku Bajo Sejak beberapa tahun lalu. Tradisi Pasipupukang Menyandang predikat sebagai manusia penakluk laut, tidak membuat Suku Bajo melupakan masa depan. Terutama, karena mereka sadar bahwa seiring waktu berjalan, hasil nelayan tentu tidak akan sanggup memenuh kebutuhan yang semakin membengkak. Itulah sebabnya, dalam beberapa waktu terakhir, Suku Bajo tidak lagi menutup diri akan pentingnya pendidikan akademik putraputri mereka. Perubahan pemikiran tersebut tentu menggembirakan. Sebab sebelumnya, mereka tidak menganggap pendidikan akademik sebagai hal penting. Sebelumnya mereka berpikiran, bahwa melaut adalah satu-satu-

MENDAYUNG- Keseharian masyarakat Suku Bajo dilakukan di atas sampan.

LIMITSIZE.FILES.WORDPRESS.COM

nya jalan hidup yang harus dilalui. Itulah sebabnya, Suku Bajo tidak terlalu mempersoalkan kendala biaya yang harus ditanggung, ketika mereka harus menyekolahkan anak-anak mereka. Pasalnya, karena mereka juga memiliki tradisi kebersamaan yang disebut Pasipupukang, yang ternyata menjadi solusi dalam menghadapi keterbatasan finansial mereka. Pasipupukang merupakan tradisi Suku Bajo untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan di antara warga Bajo. Melalui tradisi ini, anak-anak Bajo yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan dibantu oleh orang-orang Bajo yang lain dan memberikan bantuan pembiayaan secara suka rela hingga pendidikan selesai. Tradisi tersebut tentu berdampak posistif dan perlahan mengubah masa depan anak-anak Bajo semakin lebih baik. Berkat tradisi Pasipupukang, kini banyak anak-anak Suku Bajo yang berhasil meraih cita-cita. Rustam salah satunya. Dia adalah salah satu anak Bajo yang memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikannya meski orangtuanya tak mampu membiayai. Melalui tradisi Pasipupukang, Rustam akhirnya bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. Saat ini, dia tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Haluoleo, Kendari Sulawesi Tenggara. “Saya sangat senang bisa kuliah. Saya akan belajar dengan baik dan tidak akan mengecewakan keluarga yang telah membantu saya. Kalau cita-cita, saya dari kecil ingin menjadi guru,” ungkapnya. (*) VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

| 45

KLINIK GRATIFIKASI

BANTUAN BENCANA UNTUK PEGAWAI NEGERI

Pertanyaan Dear KPK. Bagaimana status bantuan sosial yang diberikan kepada salah satu Pegawai Negeri (PN) yang terkena musibah longsor. Apakah itu termasuk kategori gratifikasi? Mohon penjelasannya. Teten, Sukabumi Jawaban Salam hormat saudara Teten, Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Bantuan sosial yang diberikan dalam rangka saling tolong menolong bukan merupakan isu gratifikasi. Pemberian bantuan sosial yang dikumpulkan secara kolektif oleh tetangga atau organisasi kemanusian tentunya dipahami sebagai bentuk bantuan kemanusiaan yang tidak mengharapkan imbalan atau pamrih apapun. Akan tetapi, kondisinya menjadi berbeda jika bantuan tersebut diberikan dari pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk mempengaruhi kewenangan pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka dapat berpotensi sebagai bentuk gratifikasi yang dilarang ataupun tindak pidana korupsi lainnya. Dalam konteks ini, pemberian sumbangan rentan digunakan sebagai kamuflase terhadap kepentingan tertentu yang terkait dengan jabatan. Demikian penjelasan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam anti korupsi. (*) 46 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

Rubrik konsultasi ini diasuh oleh Direktorat Gratifikasi KPK

MENOLAK GRATIFIKASI DI HARI SUCI

Pertanyaan: Saya seorang pegawai BUMN. Pada momen Idul Fitri beberapa waktu lalu, saya menerima kiriman parsel berisi makanan dari rekanan pengadaan di tempat saya bekerja. Apakah parsel termasuk kategori gratifikasi dan apakah saya harus melaporkannya ke KPK? NN, Jakarta Jawaban: Pertama-tama terima kasih kami ucapkan karena Saudara telah bersedia berkonsultasi bersama kami. Terkait pertanyaan menerima parsel berupa makanan dari rekanan, maka sesuai Surat Pimpinan KPK Nomor: B.5388/01-13/06/2016 perihal Imbauan Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 H, disebutkan dalam poin

keempat: “Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kedaluwarsa dalam waktu singkat dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak-pihak lainnya yang lebih membutuhkan dan melaporkan kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.” Berdasarkan penjelasan di atas, maka Saudara dapat langsung menyalurkan parsel berupa makanan tersebut kepada pihak yang lebih membutuhkan dan melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi Saudara atau unit yang memiliki fungsi pengawasan atau kepatuhan apabila belum terdapat UPG. Karena pada prinsipnya, dalam pemberian parsel tersebut terdapat hubungan jabatan dan konflik kepentingan yang harus dihindari. Penerimaan parcel tersebut tentunya juga melanggar ketentuan mengenai gratifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-undang 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), yaitu Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Demikian penjelasan dari kami dan semoga bermanfaat bagi Saudara. Terima kasih. (*) Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan pertanyaaan seputar gratifikasi, bisa dikirimkan melalui surel : [email protected]


| 47

RESENSI

HIDUP GADIS MINANG YANG MENANTANG Penulis : VERA YUANA Penerbit : Fam Publishing Tahun Terbit : 2015 Kolasi : vi, 303 hlm.; 20 cm Bahasa : Indonesia Judul : SENANDUNG SABAI CINTA DAN LUKA

V

era Yuana merupakan seorang penulis pendatang baru. Senandung Sabai Cinta dan Luka merupakan judul dari karya pertamanya. Novel ini mengisahkan tentang seorang perempuan keturunan Minang bernama Reana Sabai dengan berbagai problematika kehidupan. Sabai berusaha bertahan dalam kearifan lokal yang dimilikinya, di tengah kehidupan metropolitan yang dia jalani. Tidak hanya tokoh yang memiliki latar belakang dari suku Minang. Namun, latar tempat yang digunakan pada novel ini berada di Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Ayah dan Ibu Sabai merupakan asli keturunan Minang. Dalam kisah ini, tidak hanya kisah Sabai yang diceritakan. Namun, cerita pertemuan Ayah dan Ibu Sabai turut diceritakan dengan menarik oleh penulis. Sejak masih remaja, Sabai harus rela kehilangan seorang yang paling dicintainya. Namun, rasa kehilangan dengan seorang yang disayangi ini, tidak menghilangkan nilai-nilai yang telah ditanamkan pada dirinya. Berbagai problematika kehidupan dalam diri Sabai, menuntut dirinya menjadi seorang yang memiliki pribadi yang baik melebihi seorang perempuan lain di usainya. Ternyata kehilangan ini bukan lah satu-satunya hal pahit yang harus dialaminya. Terdapat kisah yang tak pernah diketahui oleh Sabai selama ini. Hingga akhir-

nya keadaan dan waktu yang menceritakan kisah pahit itu. Tidak hanya kisah ini saja yang terdengar rumit, namun ternyata kehidupannya semakin rumit setelah kisah ini terungkap. Sabai semakin dihadapi dengan dinamika hidup yang beragam, hingga berbagai pilihan yang harus dihadapinya. Buku ini sebagai karya pertama dari Vera Yuana memiliki cerita yang menarik. Berbeda dengan novel lainnya, kisah yang dibawakan merupakan cerita yang khas mengenai suatu suku tertentu dengan kemasan yang kekinian. Unsur budaya yang kental dalam cerita juga melekat dalam novel populer ini. Alur cerita yang digunakan juga sangat menarik, membuat setiap pembacanya semakin penasaran untuk membaca hingga akhir cerita. Gaya bahasa keseharian yang mudah dipahami walaupun menggunakan latar cerita di daerah Minang. Novel ini dapat memberikan pandangan bagaimana kehidupan harus dihadapi saat harus berhadapan dengan kenyataan zaman yang telah berubah semakin maju. Namun, di sisi lain budaya yang melekat dalam diri dan keluarga memaksakan seseorang untuk membatasi dirinya dalam banyak hal. Kenyataan ini yang masih dihadapi oleh banyak orang di Indonesia. Cerita ini akan memberikan inspirasi kepada seseorang yang mungkin memiliki kisah yang serupa dalam memperjuangkan hidup, melestarikan budaya yang ada di sekitarnya, dan memilih dengan orang-orang yang disayanginya. (*)

KOLEKSI BUKU DAPAT DIBACA DAN DIPINJAM DI PERPUSTAKAAN KPK


RENCANA BERSAMA UNTUK KELUARGA

Penulis : ADHITYA MULYA Penerbit : Gagas Media Tahun Terbit : 2014 Kolasi : x, 278 hlm.,19 cm Bahasa : Indonesia Judul : SABTU BERSAMA BAPAK

B

agi seorang anak, Bapak tentunya merupakan pahlawan bagi dirinya. Bapak juga lah yang senantiasa menjadi sosok teladan bagi anak-anaknya. Begitu lah sosok Bapak bagi Satya dan Cakra. Satya dan Cakra adalah dua anak laki-laki yang sejak kecil kehilangan sosok Bapak karena penyakit kanker. Namun, mereka tetap tumbuh dewasa bersama nasihat dari Bapaknya. Sebelum meninggal, Bapak mencoba mencari cara agar bisa tetap mendampingi anak-anaknya walaupun dia sudah tidak ada. Munculah ide untuk mengabadikan dirinya lewat rekaman kaset di handy cam. Video-video yang beliau rekam berisikan petuah-petuah mengenai kehidupan untuk bekal anak-anaknya. Sepeninggalan sang Bapak, Ibu mereka selalu memutarkan video tersebut untuk Satya dan Cakra setiap hari sabtu. Video-video inilah yang menjadi bekal dan peganggan Satya dan Cakra dalam menjalani cerita kehidupannya masing-masing. Buku ini merupakan novel sederhana yang menceritakan kisah sederhana tentang kehidupan,

tentang cinta seorang Bapak kepada keluarganya, dan tentang bagaimana seorang laki-laki harus bisa menjadi suami sekaligus bapak yang baik untuk keluarganya. Sang penulis, Adhitya Mulya dalam karyanya kali ini mencoba menuliskan konsep parenting yang sudah ia dapatkan dan terapkan. Selain itu, novel ini juga sangat kental dengan nilai-nilai kehidupan. Pada novel ini juga Adhitya mencoba mengingatkan kepada para pembaca bahwa perencanaan adalah hal yang penting. Dalam hidup kita harus selalu memiliki rencana. Novel ini ditulis dengan gaya bahasa yang sederhana. Pembaca akan dapat dengan cepat memahami karena bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari. Selain itu, tidak seluruh cerita ditulis secara naratif, namun juga ditulis dengan bentuk percakapan. Bentuk percakapan ini juga yang menjadikan pembaca bisa lebih memahami dan meresapi maksud dari cerita, maksud akan pentingnya cinta kasih kepada keluarga. (*)

KOLEKSI BUKU DAPAT DIBACA DAN DIPINJAM DI PERPUSTAKAAN KPK VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

| 49

CAKRAWALA

BELUM LAGI GUNCANGAN ATAS KEPEMIMPINAN ALBERTO FUJIMORI REDA, RAKYAT PERU “DICEMASKAN” PENCALONAN KEIKO FUJIMORI DALAM PEMILU. KEIKO DIKHAWATIRKAN AKAN MEMBEBASKAN SANG AYAH DARI JERUJI BESI.

L

ima, Ibukota Peru, Juni lalu dihantui situasi ketidakpastian. Untuk kali pertama dalam sejarah bangsa itu, pemilihan umum berlangsung sangat ketat. Pertarungan antara pensiunan pejabat Bank Dunia Pedro Kuczynski dan Keiko Fujimori, berakhir 50,1:49,9 persen. Hanya selisih 0,2% suara! Bukan jalannya pemilu yang menarik. Kekalahan Keiko Fujimori juga menjadi sorotan. Andai Keiko menang, politik di Peru barangkali akan kembali guncang. Karena diyakini, dia akan memberikan grasi untuk sang ayah, Alberto Fujimori, mantan Presiden Peru 1990-2000 yang sarat kontroversi. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan.

Selain faktor garis keturunan, Keiko juga dikenal sangat dekat dengan sang ayah. Saat Alberto Fujimori menjadi presiden, Keiko sudah menjadi first lady Peru. Kok bisa? Ya, itu terjadi karena ayah-ibu mereka sudah bercerai dan Fujimori menunjuk anaknya sebagai ibu negara. Pencalonan Keiko, memang mengingat kan publik kepada Alberto Fujimori. Awalnya, Fujimori memenangkan pemilu demokratis. Namun saat memerintah, dia dianggap sebagai diktator karena membungkam lawan politiknya. Selain itu, Fujimori juga didakwa melakukan berbagai tindak pidana korupsi selama memerintah. Setelah tak menjabat sebagai presiden,

PRESIDEN KONTROVERSIAL- Alberto Fujimori, mantan Presiden Peru 1990-2000.


IST

setidaknya lima kali Fujimori duduk sebagai di kursi terdakwa. Vonis untuk kasus pertama dijatuhkan April 2009. Ketika itu, tiga hakim Mahkamah Agung Peru menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada Fujimori. Hakim menyatakan, bahwa Fujimori bersalah melakukan kejahatan atas hak asasi manusia (HAM). Proses hukum selanjutnya dilakukan Juli 2009. Dalam persidangan tersebut, Fujimori didakwa telah menggunakan uang negara untuk membayar Kepala Badan Intelijen Peru Vladimiro Montesinos sebesar US$ 15 juta. Fujimori mengaku melakukan pembayaran namun mengaku telah mengembalikan uang itu. “Saya mengakui kenyataan itu, tetapi tidak menerima tanggung jawab pidana atau hukuman yang harus saya jalani,” kata Fujimori di hadapan hakim di Lima, seperti dikutip BBC. Dalam kasus tersebut, Fujimori dituduh mengalirkan dana yang diambil dari kas pemerintah itu, dua bulan sebelum masa jabatannya berakhir pada 2000 silam. Hakim akhirnya memvonis Fuji mori selama 7,5 tahun penjara. Persidangan lain, masih terkait korupsi, adalah duga an kasus penyelewengan danadana negara sebesar US$ 50 juta untuk menyuap media massa dan politisi untuk mendukung kampanye pemilu 2000. Dalam kasus tersebut, Jaksa Jose Antonio Pelaez Bardales menuntut agar Fujimori dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dan denda US$ 1,7 juta untuk dibayarkan kepada negara. Awalnya, jaksa berencana menghadirkan 60 saksi, termasuk mantan anggota kongres dan jurnalis untuk memberikan keterangan mengenai suap dan penyadapan. Di antara saksi terdapat mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Javier Perez de Cuellar, mantan kandidat presiden Mario Vargas Llosa, dan janda Fujimori Susan Higushi. Namun karena Fujimori membuat pernyataan bersalah dan berjanji mengikuti

perintah hakim, maka para saksi tak jadi dihadirkan. Dalam persidangan tersebut, akhirnya Pengadilan Peru menghukum Fujimori dengan hukum delapan tahun penjara. Meski beberapa kali duduk di kursi pesakitan, namun persidangan tersebut sesungguhnya memang hanya sebatas formalitas yuridis. Sebab, hukum di Peru tidak mengenal akumulasi hukuman. Dengan demikian, Fujimori tetap mendekam 25 tahun penjara, yang merupakan hukuman terlama yang dia terima. Sarat Kontroversi Kecemasan terhadap grasi yang akan diberikan kepada Fujimori memang beralas an. Pasalnya, di luar kasus korupsi yang menjerat, sepak terjang Alberto Fujimori juga sarat kontroversi. Saat menjadi presiden, misalnya, dia pernah membekukan kabinet, membu barkan Kongres, menutup lembaga peradilan dan membekukan konstitusi. Tindakan represif dilan jutkan dengan memasuk kan tokoh oposisi ke dalam tahanan rumah, dan mem-breidel sejumlah surat kabar dan majalah. Meski memerintah deng an tangan besi, dukungan mili ter yang sangat kuat membuat posisi Fujimori terpilih kembali dalam pemilu 1995. Dua tahun di periode kedua pemerintahannya, Fujimori banyak dipuja karena berhasil melakukan pem be basan sandera di rumah dinas Duta Besar Jepang. Karena keberhasilan itu, Fujimori langsung menar getkan untuk maju pada pemilihan berikutnya, tahun 2000. Tahun 1997, Fujimori digoyang kawankawannya sendiri. Empat anggota kabinetnya mundur dan berbalik menyerangnya. Demo besar-besaran terjadi di beberapa kota. Atas desakan Fujimori Kongres, menyingkirkan tiga hakim pengadilan konstitusi yang menentang pencalonan Fujimori sebagai presiden untuk yang ketiga kalinya. (*) VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

| 51

TELADAN

PRAWOTO MANGKUSASMITO

DEKAT RAKYAT, PEDULI UMAT TIDAK MUDAH MENCARI PEMIMPIN YANG SEDERHANA, DEKAT DENGAN RAKYAT, SERTA MENGUTAMAKAN BANGSA DAN NEGARA DI ATAS KEPENTINGAN PRIBADI. PRAWOTO MANGKUSASMITO BISA DITELADANI.


S

ebagai pejuang kemerdekaan, nama Prawoto Mangkusasmito bisa jadi kalah pamor dibandingkan beberapa tokoh seangkatan. Namun sejarah tak memungkiri, pria kelahiran Grabag Magelang, 4 Januari 1910 tersebut, adalah sosok penting di negeri ini. Setelah Indonesia merdeka, dia sempat menduduki jabatan vital, baik di legislatif, eksekutif, maupun partai politik. Di antaranya, Wakil Perdana Menteri IX Indonesia serta Ketua Umum terakhir Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Begitupun banyak yang memahami, mengapa nama Prawoto tidak sementereng M. Roem atau M.

Natsir. Salah satu penyebab, karena Prawoto teguh berprinsip: sederhana, tidak aji mumpung, dan menjadikan dirinya “bukan siapsiapa.” Dia lebih nyaman “melepaskan” posisi sebagai pejabat negara dan berbaur dengan masyarakat biasa. Bahkan, dia juga lebih suka berdakwah untuk memberikan pencerahan bagi umat. Seperti pengakuan sobat karibnya, M. Natsir. Menurut Natsir, Prawoto adalah sosok juru dakwah yang terbiasa blusukan menemui umat. Jadi, merupakan sesuatu yang lumrah, ketika Prawoto “meninggalkan” anak istrinya semata-mata hanya menemui rakyat jelata. “Ia berjalan sendirian menemui umat di desa-desa di Jawa Timur, kaum dhuafa yang mencintai dan dicintainya sepenuh hati,” ungkap Natsir. Masyarakat pun akhirnya tahu, bahwa dalam rangka mendekatkan diri dengan kalangan jelata, Prawoto meninggal pada 24 Juli 1970 saat usianya 60 tahun. Ketika itu, Prawoto dengan pakaian khasnya, berbaju koko, mengenakan sarung dan kopiah, berada di sebuah desa berjarak 25 kilometer dari Banyuwangi, Jawa Timur. Sebenarnya, kondisi Prawoto memang sedang kurang sehat. Dari hasil pemeriksaan dr. Ali Akbar, diketahui bahwa tekanan darah Prawoto mencapai 170. Tetapi sang dokter tidak punya pilihan. Melarang Prawoto yang selalu menepati janji kepada umat, jelas tak mungkin. Yang bisa dilakukan, hanya memberi obat dan sedikit advis kepada Prawoto. Dan, memang seperti itulah akhirnya. Hanya karena sudah berjanji kepada masyarakat, Prawoto tetap berangkat. Dalam perjalanan itulah, ketika beristirahat di tempat yang sederhana, Prawoto mengembuskan nafas terakhir. Memilih Sederhana Sosok yang penuh komitmen memang menjadi karakter yang lekat pada diri Prawoto. Ia berani berkorban untuk kebenaran dan hal yang ia yakini benar. Seperti pengakuan rival politiknya I.J. Kasimo dari Partai Katolik, tokoh yang berseberangan dengan Pak Prawoto. “Pengorbanan dan kepemimpinan selama hidupnya tidak sia-sia. Kejujuran, kesederhanaan hidup, tawakkal, dan kegigihannya dalam mempertahankan prinsipprinsip benar telah menjiwai perjuangan kemerdekaan kita. Kita kehilangan pemimpin

yang berwatak,” ujar Kasimo saat mengenang kepergian Prawoto. Sikap hormat dan apresiasi tinggi juga datang dari kalangan umum. Pada harian Pos Indonesia, Agustus 1970, misalnya, seorang Tang Eng Kie, menggambarkan kesederhanaan hidup Prawoto dengan menulis begini: “Ia bukan politikus yang menggunakan politik untuk mencari duit. Ia berjuang untuk negara dan rakyat Indonesia. Ia hidup sangat sederhana. Kesempatan untuk menjadi komisaris perusahaan banyak sekali jika ia mau, apalagi ia pernah menjadi wakil perdana menteri dan bekas pimpinan umum Partai Masjumi.” Prawoto Mangkusasmito yang dibesarkan di lingkungan Muhammadiyah memang sangat membumi dengan sikap merakyatnya. Ia merupakan kader pergerakan yang dilahirkan dari Jong Islamietend Bond (JIB) dan bahkan menjadi pengurusnya. Meski bukan berlatarbelakang pendidikan Islam (pesantren), Prawoto selalu menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam pemikiran-pemikirannya. Sebagai sosok yang sederhana, dengan penampilannya khas kopiah hitam dan jenggot yang memanjang, Prawoto memang memiliki rumus hidup sederhana. Seperti ditulis dalam buku Alam fikiran dan Djedjak Perdjuangan Prawoto Mangkusasmito karya S.U Bajasut, Prawoto berprinsip hidup itu harus “tahu batas-batas arti minimal, dan tahu pula batas-batas arti maksimal.” Artinya, ia sebagai seorang pejuang, dai, dan pemimpin umat tak harus menjadi orang miskin sekali, tapi tak juga perlu pada hidup yang bergelimang kemewahan dunia. Yang menarik, sebagaimana dikatakan Natsir, sosok kawannya itu sebagai seorang yang menjadikan orang-orang lemah sebagai basis kekuatan. Natsir berkisah, Prawoto pernah menyampaikan, ketika dirinya kembali dari kunjungan ke daerah, melihat kampungkampung dan desa-desa, berbicara dengan Pak Tani yang lemah itu, yang tidak pandai membacaa surat kabar, dan yang tak pernah disebut-sebut namanya dalam surat kabar, ia selalu mendapat kekuatan baru. “Saya melihat keadaan mereka, saya berbicara dengan mereka persoalan-persoalan hidup yang langsung mereka hadapi, dan ketika kembali saya datang dengan harapan yang baru,” ujar Natsir mengenang. (*) VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

| 53

KLINIK PENGADAAN

SERTIFIKASI PELAKSANA DAN TENDER PERTAHANAN NEGARA

Pertanyaan: Dalam pelaksanaan proses pengadaan, apakah para pejabat/pelaksana e-purchasing diwajibkan memiliki sertifikat? Tolong jelaskan dasar hukumnya, terima kasih.

Pertanyaan: Saya penasaran dengan proses pengadaan barang/jasa yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara. Apakah boleh ditetapkan oleh pejabat setingkat menteri atau gubernur? Bagaimanakah kerahasiaan dan sistem pelelangannya? Terima kasih.

Prasetyo, Purbalingga.

Andrias, Sragen

Jawaban: Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah berikut perubahannya, pada pasal 110 ayat (5) diatur bahwa e-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan lnstansi/lnstitusi. Personil yang akan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 12 ayat (2) huruf g dan Pasal 17 ayat (1) huruf e). Sedangkan untuk Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan lnstansi/lnstitusi pemenuhan persyaratan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa tidak diwajibkan.

Jawaban: Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya, pemilihan penyedia pada prmsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi. Namun demikian, dalam hal pekerjaan atau kegiatan tersebut menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dapat dilakukan secara Penunjukan Langsung (Pasal 38 ayat (4) huruf c). Dengan demikian kebutuhan akan kerahasiaan terhadap proses dan hasil pekerjaan masih dapat dipenuhi.


Rubrik konsultasi ini merupakan hasil kerjasama dengan: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)

PENUNJUKAN LANGSUNG DAN PESERTA TENDER MUNDUR Pertanyaan: Apakah pengadaan barang/jasa yang sangat mendesak bisa dilakukan penunjukan langsung? Misalnya tender pengadaan obat untuk mengatasi wabah penyakit dll? M. Syukri, Jakarta Selatan Jawaban: Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah berikut perubahannya, Penunjukan Langsung terhadap (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal: a. keadaan tertentu; dan/atau b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus. Lebih jauh dalam pasal 38 ayat (4) huruf a angka 3), kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung adalah penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat termasuk: a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial; b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/ atau c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. Dalam penjelasan pasal tersebut, Yang dimaksud dengan bencana non alam antara lain berupa gaga! teknologi, kejadian luar biasa (KLB) akibat epidemi, dan wabah pen yakit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pengadaan barang/jasa untuk mengatasi wabah penyakit dapat dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung.

Pertanyaan: Yth. Pengasuh rubrik LKPP, saya mau nanya, jika calon pemenang lelang ternyata mengundurkan diri dengan alasan tertentu, apakah harus dilakukan pelelangan ulang? Terima kasih. Nurgito, Semarang Jawaban: Mengacu pada Pasal 83 ayat (3) huruf g dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahannya, PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gaga!, apabila calon pemenang?an calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri. Dengan demikian, apabila pengunduran diri hanya dilakukan oleh satu pemenang namun masih terdapat calon pemenang cadangan maka proses pengadaan dapat dilanjutkan dengan menunjuk calon pemenang cadangan untuk menggantikan penyedia yang mengundurkan diri. Terhadap calon pemenang yang mengundurkan diri, apabila alasan pengunduran diri tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diterima maka dikenakan sanksi daftar hitam. (*) Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan pertanyaaan seputar pengadaan, bisa dikirimkan melalui surel : [email protected]


| 55

SIMPUL

LAKPESDAM PBNU

Cara NU Memerangi Korupsi

T

idak hanya menggerogoti kekayaan negara, korupsi juga menghancurkan juga moral bangsa. Tak heran, kian banyak kalangan prihatin dan menyerukan perlawanan terhadap korupsi. Seperti dilakukan salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di tanah air, Nahdlatul Ulama (NU). Melalui Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi. Bukan dengan cara berorasi, melainkan lewat buku berjudul Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi. Peluncuran buku dilakukan di Lakpesdam PBNU di Gedung PBNU, Kamis (23/6). Acara yang dikemas dalam silaturahim Ramadhan sekaligus buka puasa bersama tersebut, dihadiri

“Tantangan pemberantasan korupsi semakin berat. Buku ini merupakan salah satu ikhtiar kami untuk melanjutkan upaya PBNU dalam memerangi korupsi.” Rumadi Ahmad, Ketua Lakpesdam PBNU Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief. Selain itu, juga hadir Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad, dan sejumlah pengurus lain PBNU. Rumadi Ahmad mengatakan,

buku tersebut merupakan pengembangan dari kajian hasil bahtsul masail. Selain itu, juga merupakan putusan Nahdatul Ulama melalui forum Muktamar NU maupun Munas Alim Ulama NU. “Tantangan pemberantasan korupsi semakin berat. Buku ini merupakan salah satu ikhtiar kami untuk melanjutkan upaya PBNU dalam memerangi korupsi,” kata Rumadi. Lebih lanjut Rumadi menyampaikan, bahwa buku yang diluncurkan atas kerja sama Lakpesdam PBNU, KPK, dan Jaringan Gusdurian itu, merupakan sebuah gagasan dan komitmen NU dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. “Buku ini berisi banyak hal. Mulai dari hukum korupsi sampai fatwa yang pernah dikeluarkan NU terhadap korupsi. Ke depan buku ini akan kita cetak dalam jumlah yang banyak” urainya. (*)

INTEGRITO


SIMPUL

LAUNCHING MAJO JUNIOR

Edukasi Lewat Game Antikorupsi

S

uasana Gedung Walikota Makassar pada Selasa (19/7) mendadak riuh. Puluhan siwa SMP dan SMA berbondong-bondong mendatangi bangunan yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Makassar itu. Kedatangan mereka tentu saja bukan untuk berorasi, melainkan bermaian game antikorupsi. Adalah Lima Jodoh (Majo) Junior, sebuah permaianan garapan KPK, menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa untuk mendatangi Balaikota tersebut. Di sana, mereka menjajal game yang sarat berbagai informasi seputar jenis-jenis korupsi yang ada di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut merupakan salah satu agenda yang digagas agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Makassar. Selain diikuti puluhan siswa-siswi SMP dan SMA setempat,

acara tersebut dihadiri oleh Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak, Wakil Walikota Makassar Syamsu Rizal dan sejumlah agen SPAK Makassar. Acara itu pun mendapat apresiasi dari Wakil Walikota Makassar Syamsu Rizal. Dia meyakini, bahwa dengan adanya kegiatan semacam itu akan mampu menumbuhkembangkan nilai dan semangat antikorupsi bagi para siswa. “Kami berharap permainan tersebut mampu menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak kita yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini,” ujar Syamsu. Lain di Makassar, lain pula dengan kegiatan yang dilaksanakan agen SPAK Papua. Usai menggelar sosialisasi tentang antikorupsi, sejumlah agen SPAK yang terdiri dari Manokwari, Kepulauan Raja Rmpat dan Kota

Setelah dua tahun dibentuk, agen-agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) gencar melakukan berbagai kegiatan di pelosok daerah. Menanamkan nilainilai antikorupsi. Sorong, berkolaborasi untuk menebarkan banner SPAK di bawah laut Pulau Saonek, Raja Ampat pada Senin (11/7). “Semoga ke depan Raja Ampat yang indah ini bisa bebas dari korupsi di semua aspek, demi kesejahteraan kita semua” ucap Yuning M. Fonataba, Agen SPAK Raja Ampat dalam aksinya tersebut. (*)

INTEGRITO


| 57

KHUSUS

DARI KORSUP UNTUK KEDAULATAN ENERGI

LUBANG RAKSASA- Aktivitas pertambangan di PT Newmon, Sumbawa. NTB.


BANGSA INI HARUS MEMILIKI KEDAULATAN TERHADAP ENERGI YANG DIMILIKI. HANYA BISA DIWUJUDKAN JIKA TERDAPAT UPAYA SISTEMATIS PEMBERANTASAN KORUPSI.

S

ejarah energi bangsa ini sungguh teramat kelam. Kegagalan tata kelola, membuat Indonesia yang pernah menjadi anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) atau negara-negara pengekspor minyak sejak 1962, terpaksa keluar dari ke-

anggotaan pada 28 Mei 2008. Penyebabnya, anjloknya produksi minyak dalam negeri. Jumlah produksi minyak bumi Indonesia mencapai puncaknya pada 1977 dengan total produksi lebih dari 1,7 juta barel per hari. Namun di akhir 1990-an, produksi minyak bumi cenderung menurun sehingga Indonesia pada akhirnya menjadi negara net- importer minyak. Tentu bangsa ini tidak berharap pengulangan sejarah itu. Bagaimana pun, bangsa ini harus memiliki kedaulatan atas energi yang dimiliki. Tetapi, kedaulatan energi memang tidak bisa diwujudkan begitu saja. Seperti disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo, bahwa kedaulatan di sektor

FOTO: DOK LITBANG KPK

ini hanya bisa diwujudkan antara lain, jika terdapat upaya sistematis pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, lanjut Agus, selain melakukan penindakan secara intensif, KPK juga memandang bahwa pencegahan korupsi secara sistematis menjadi hal penting untuk dilakukan. Karenanya, KPK menjalankan fungsi trigger mechanism untuk mendorong setiap institusi yang berwenang untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. KPK juga mendorong perbaikan sistem untuk menghilangkan peluang terjadinya tindak pidana korupsi. “Dengan demikian, upaya bersama untuk mewujudkan kedaulatan energi dapat dilaksanakan,” kata Agus. Mewujudkan Bersama Sebagai langkah konkret, KPK menyelenggarakan rapat koordinasi dan supervisi (korsup) terhadap Gerakan Nasional Mewujudkan Kedaulatan Energi. Dalam upaya tersebut, KPK bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan stakeholder terkait. Melalui langkah tersebut, KPK mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan kedaulatan negara di sektor energi. Menurut Koordinator Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam KPK Dian Patria, gerakan tersebut dilatarbelakangi pada permasalahan bangsa Indonesia. Antara lain, cadangan sumberdaya yang sangat terbatas; eksploitasi yang berlebihan, tanpa ada strategi untuk menjamin kelangsungan dalam jangka panjang; sejarah kelam gagalnya tata kelola di sektor energi, dan sebagainya. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Korsup Sektor Energi akan memfokuskan kegiatan pada tujuh kegiatan yakni penataan perizinan, pelaksanaan kewajiban para pihak, pengawasan dan pengendalian, pengembangan dan integrasi data dan informasi, pemenuhan hak-hak masyarakat, penataan regulasi dan kelembagaan. Menurut Dian, melalui korsup energi, diharapkan dapat memperbaiki tata kelola minyak dan gas bumi, mineral, batubara, listrik, dan energi baru terbarukan. Semua pihak terkait diharapkan berkomitmen dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk memperbaiki VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

| 59

KHUSUS

“Saya optimis jalan kalau dijalankan. Untuk itu, pemerintah tidak boleh raguragu,” Rida Mulyana, Dirjen EBTKE.

tata kelola sektor energi untuk mewujudkan kedaulatan energi. Tanggapan Positif Berbagai pihak menanggapi positif pelaksanaan korsup energi. Di antaranya adalah Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE). Menurut Dirjen EBTKE Rida Mulyana, pihaknya bukan lagi optimis, namun juga sangat berharap bahwa korsup akan membuahkan hasil seperti diharapkan. Dengan adanya korsup, lanjut Rida, akan banyak dampak yang dihasilkan. Antara lain,

dengan masuknya para investor sektor energi baru dan terbarukan, sehingga pembangunan akan menggeliat. “Saya optimis jalan kalau dijalankan. Untuk itu, pemerintah tidak boleh ragu-ragu,” kata dia. Menurut Rida, korsup memiliki arti penting bagi kedaulatan energi, terutama dilihat dari sudut pandang EBTKE. Pasalnya, ke depan bangsa ini tidak bisa hanya mengandalkan energi fosil yang persediaannya semakin lama semakin menipis. Ke depan, tumpuan harapan energi terletak pada gas dan EBTKE. Dengan demikian, lanjut Rida, kontribusinya EBTKE memang sangat besar. Dengan EBTKE, maka bisa mengurangi krisis energi, terutama listrik di Indonesia. Di berbagai derah, tidak akan ada lagi kondisi gelap akibat pasokan listrik yang minim. Bahkan, saat inipun, krisis listrik tidak hanya terjadi di pelosok terpencil. Di ibukota provinsi pun hal itu masih bisa ditemui. Akibatnya, beberapa hotel sering padam, sehingga hahrus dialihkan ke genset. Maka, lanjut Rida, keseriusan meng-

SIDAK KPK- Petugas KPK saat melakukan sidak di salah satu perusahaan pengolahan air


FOTO2 DOK LITBANG KPK

optimalkan energi tersebut yang harus dilakukan. Jangan lupa, kata dia, Indonesia sangat kaya akan sumber energi tersebut. Bahkan, gunung berapi akan terus menjadi sumber panas bumi yang tidak akan ada habisnya. Dan, di sinilah tugas pemerintah, yaitu mendatangkan investor untuk menggarap energi baru dan terbarukan tersebut. Tidak hanya panas bumi. Matahari dan angin pun bisa menjadi sumber energi alternatif masa depan. Dan semua potensi itu, dimiliki Indonesia dengan berlimpah. Bahkan, jika dihitung secara total, lanjut Rida, maka potensi tersebut bisa mencapai 800 GW. Bandingkan dengan program pemerintah yang “hanya” 35 ribu MW, maka potensi itu sendiri sebenarnya jauh lebih besar. Beberapa di antaranya, secara rinci Rida menyebut bahwa potensi panas bumi Indonesia sebesar 30 GW, biomassa 40 GW, laut 61 GW, angin 115 GW, matahari 500 GW, air 75 GW, termasuk PLTA. Nah, dari sekian banyak potensi tersebut, lanjut Ridak, ternyata yang dimanfaatkan masih sangat kecil. Masih sekitar 8,7%. Artinya, kalau Indonesia beralih dari energi fosil ke energi terbarukan, maka akan sangat luar biasa. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Teguh Pamudji mengatakan, belajar dari pengalaman Korsup Minerba yang sudah mampu melahirkan pengelolaan mineral dan batubara lebih baik, Korsup Energi diharapkan juga bisa menghasilkan yang sama. Dia menjelaskan, korsup sektor minerba berhasil mampu memperbaiki tata kelola pertambangan mineral dan batu bara, baik yang menyangkut aspek perizinan, kewajiban keuangan, monitoring produksi, kewajiban pengolahan dan pemurnian. Selain itu, juga memperbaiki monitoring dan evaluasi, sekaligus pengawasan yang terkait dengan pengangkutan dan penjualan komoditi minerba “Untuk itu, pelaksanaan Korsup Energi juga harus mampu membawa pesan yang kuat bahwa memang terdapat berbagai persoalan dalam mengelola energi. Baik yang terkait aspek regulasi maupun aspek teknis operasional sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi di daerah-daerah,” ujar Teguh. Sementara, Menteri ESDM ketika itu,

PEMBANGKIT LISTRIK- Seorang petugas melintas di area PLTG Semarang, Jawa Timur.

INTEGRITO

Sudirman Said mengapresiasi upaya sinergi yang dilakukan KPK. Kementerian ESDM, kata Sudirman, siap menjadi laboratorium tentang tata kelola pemerintahan yang baik. “Saya bersyukur pemerintah juga mendukung hal ini. Saya juga mohon dukungan penuh dari para gubernur untuk menata IUP dan dalam menjalankan kebijakan dan saya bersyukur korsup ini diperluas menjadi sektor energi,” katanya. Dari pertemuan itu, Sudirman mencatat, bahwa ada sejarah kelam dalam tata kelola sektor energi. Tentu saja, seluruh pemangku kepentingan tidak ingin mengulang kegagalan dalam pengelolaan energi itu. “Karenanya, saya menilai barangkali saat ini merupakan momentum yang tepat. Tinggal yang terpenting kita siap atau tidak,” katanya. (*) VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

| 61

KHUSUS

SENGKARUT DATA BUKAN KENDALA

SMELTER- Tempat pengolahan hasil tambang di PT Newmon, NTB.

BANYAKNYA DATA BERMASALAH, SEAKAN MENJADI INDIKASI CARUT-MARUT TATA KELOLA SEKTOR ENERGI. AGAR KEGIATAN TERUS LEADING, KPK MELAKUKAN EVOLUSI.

S

ebagai bagian dari pencegahan, koordinasi supervisi (korsup) energi adalah upaya mengatasi carut-marut tata kelola energi tanah air. Melalui hal itu, diharapkan ketahanan energi nasional bisa meningkat, dan pada akhirnya bisa pula mempercepat upaya menuju energi yang berdaulat. Energi tanah air memang harus dibenahi. Berbagai indikasi memperlihatkan, betapa buruk tata kelola energi selama ini. Lihat saja soal data yang terkumpul di KPK, hampir sebagian besar justru menyimpan masalah. Seperti disampaikan Koordinator Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam KPK Dian Patria, ternyata banyak data 62 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

FOTO: DOK LITBANG KPK

yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Mulai tentang pemberi izin saja, ternyata bisa bermacam-macam data. Bahkan, data tentang izin itu sendiri, ternyata juga berbedabeda. “Belum lagi soal wilayah dan izin menggarap, tak sedikit yang koordinatnya mengalami pergeseran. Banyak yang alamat dan koordinatnya tidak ditemukan,” kata Dian. KPK kemudian mengidentifikasi berbagai persoalan data tersebut. Di antaranya, terkait data yang bersumber dari Inspektorat Jenderal ESDM hingga Desember 2014. Dari data tersebut, ternyata hanya 26.10% kontraktor kontrak kerja sama (K3S) pemegang wilayah kerja (WK), dari total 318 K3S yang data tertutupnya telah dikelola Pusat Data Informasi (Pusdatin) ESDM. Selain itu, lanjut Dian, juga terkait data yang diambil dari Pusdatin ESDM pada 2015. Yaitu data mengenai hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Permasalahannya adalah, bahwa data terbuka (yang telah melampui masa kerahasiaan 4 Tahun Data Dasar, 6 Tahun Data Olahan dan 8 Tahun Data Interpretasi), yang tersimpan di Pusdatin diban-

dingkan dengan Realisasi KKKS (SKKMigas) ternyata terdapat kekurangan/selisih yang sangat berarti. Yaitu selisih 157.218 km untuk seismik 2D dan 62.333 km2 untuk data seismik 3D. Tidak hanya itu. Menurut Dian, KPK juga memiliki data, bahwa terdapat tujuh kontraktor K3S yang tidak diketahui keberadaannya. Setelah tanda tangan kontrak, mereka kemudian menghilang entah kemana. KPK menduga, setelah tanda tangan kontrak, mereka lalu menjual kontrak tersebut dan sudah mendapatkan pembeli. Di antara K3S yang kabur itu adalah Ecose Bengkulu, Rombebai Nation Petroleum, Halmahera Orna Energy, Air Komering Cahaya Baturaja, dan Rembang Orna. Apapun, korsup memang harus berjalan. Terkait data bermasalah, misalnya, KPK meminta pihak terkait melakukan pembenahan. Termasuk di antaranya, agar data tersebut terkoneksi dengan sistem negara. Dengan sistem yang terintegrasi, maka data tersebut harus saling terkait. Misalnya, di dalamnya terdapat data mengenai pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). KPK juga melakukan evolusi. Selain agar waktu lebih efisien, juga supaya pelaksanaan korsup berjalan optimal. Karena itulah, lanjut Dian, korsup energi dilakukan secara paralel. Misalnya, sambil terus melakukan korsup, KPK juga terus meminta para pihak untuk melengkapi data. “Jadi kegiatannya leading terus, waktu juga terbatas. Itu kirakira evolusi yang kami lakukan,” jelas Dian. Dalam korsup energi, KPK memang melibatkan banyak pihak. Di antaranya, Dewan Energi Nasional (DEN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), BPH Migas, Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan lain-lain. Dirjen EBTKE Rida Mulyana mengaku siap memberikan rencana aksi. Yang perlu diperhatikan, karena hampir semua potensi berada di wilayah, maka Ditjen EBTKE memerlukan ‘tangan’ di wilayah. Artinya, meski Ditjen EBTKE tidak bisa membenahi Pemda, namun bisa menciptakan koordinasi, komunikasi, dan menyamakan visi. “Energi sendiri pasti menyangkut infrastruktur di wilayah. Dan di wilayah, pasti punya penguasa. Kalau

PEMBANGKIT LISTRIK- Pembenahan membutuhkan sumber data yang akurat.

INTEGRITO

bukan gubernur, bupati, atau walikota,” kata Rida. Dengan demikian, peran Pemda dan kepala daerah memang sangat besar. Terlebih menyangkut perizinan yang ada di daerah. Benar bahwa peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama ini sudah bertindak cepat. Hanya saja, tidak semua perizinan bisa diselesaikan pada tingkat BKPM. Alhasil, Pemda memang memegang peran yaang sangat penting dalam mempermudah perizinan dan mengundang investor. Di sinilah Rida berharap, Pemda memiliki memberi kemudahan dan rasa aman kepada investor. Bukan sebaliknya, jika investor datang malah seperti aji mumpung yang malah bisa menghambat iklim investasi. Misalnya saja, dengan memperdagangkan perizinan. “Saya tidak melarang atau menyayangkan mereka mencari untung dari berdagang. Tetapi jangan sampai, mereka untung sedangkan negara tidak. Sebab, jika investor enggan datang, maka potensi energi baru dan terbarukan menjadi tersandera,” kata Rida. (*) VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

| 63

EKSPRESI

LINTASAN BERITA Oleh: Zol Viandri Koto


MA

gang perut hamil tuanya. Reporter cantik stasiun televisi berita Ibu Kota, dengan bahasa Indonesia bercampur gaul, menyiarkan berita tentang sejumlah supermarket. diserbu produk-produk Tiongkok tanpa berlabel halal. “Seharusnya pemerintah bertindak cepat. Kita jadi was-was berbelanja. Saya cuma membeli barang yang ada label halal dari MUI saja!” kata seorang ibu rumah tangga. “Kalau saya pilih belanja di pasar tradisional saja, lebih terjamin!” “Saya mah puasa belanja dulu!” Reporter itu pun mewawancarai seorang tokoh agama. “Seharusnya pemerintah peduli! Masa kita dibiarkan mengonsumsi produk yang tidak halal. Mau jadi apa anak-anak kita kelak kalau dibesarkan dengan sesuatu yang tidak pasti kehalalannya? Sebesar biji zarah saja kita memakan sesuatu yang tidak halal, dia akan menjadi titik-titik hitam di dalam tubuh! Titik-titik hitam itulah yang akan mewarnai cara bertindak seseorang kelak.” Itulah beberapa kalimat yang terngiang di batok kepala Sisca saat menelepon suaminya, mengingatkan jadwal belanja. “Maaf ya, sayang, mas lagi sibuk. Tapi sebagai penggantinya, Mas utus dua orang yang bakal memenuhi permintaan Mama! Mama boleh belanja apa saja yang dibutuhkan, sepuasnya!” “Mas, lagi di mana?” “Mas lagi kerja!” “Sudah dua hari tidak pulang tanpa berita, kerja apa-an sih, Mas? Mas di tempat yang baru lagi, ya?”

LIS ULA JE

IN

A M

Seperti biasa, Venza, pentolan geng Mawar yang selalu langganan berurusan dengan guru BK, berhasil mengelabui petugas piket dan satpam sekolah Panca Internasional, saat matahari membentuk bayang-bayang sepanjang badan. Kanya dan Nisrina menyusul dengan dandanan bukan putih abu-abu lagi. Bibir mereka sudah merekah dengan pipi merah jambu, maskara dan aroma parfum di sekujur tubuh menusuk penciuman orang-orang yang terpesona saat mencuri penampilan mereka. Mall Megapolitan sudah berbenah seakan berlomba mencari sesuatu yang terbaik buat pengunjungnya. Sebuah sedan sporty putih buatan Jerman meluncur dengan deru knalpot modifikasi, meraung meningkahi putaran roda yang mengepulkan debu jalanan, menambah pekat ruang penglihatan. Kemacetan Jalanan Kalimalang sudah mulai terurai. Venza, Kanya, dan Nisrina membentuk formasi salam geng mereka dalam sedan itu. “Hari ini gue traktir kalian semua. Kalian boleh shopping sepuasnya! Biar kalian tahu gue anak siapa!” Venza memulai pembicaraan sambil chatting dengan beberapa orang di gawai terbarunya . “Asyiiik... kita party! Kita nikmati hidup! Kapan lagi?” Kanya mengangkat kedua tangannya menirukan sebuah tarian, lalu jemarinya dengan lincah mengetik tuts keyboard seperti Venza. “Lu juga harus ingat, jangan lupa beliin oleholeh buat Alifa dan Ayu yang telah membuat alibi sehingga kita bisa cabut tadi,” Nisrina angkat bicara sambil menyetel cakram padat di audio mobil mereka. “Tenang saja, udah gue rancang semua. Asalkan kalian bantu menyingkirkan geng lawan kita. Geng kita harus jadi yang terbaik!” Venza menjawab sambil menganti sepatu dengan dandanan yang lebih santai. “Nah gitu dong, lu pantas jadi pemimpin kita!” Nisrina menimpali sambil mencopot roknya dan menggantinya dengan jins. Mereka pun berlarian memasuki restoran cepat saji terbaik di mall itu. *** Sisca, orang yang paling dibenci Venza, duduk di sofa depan televisi LED 80 inchi sambil meme-

D O N E SI A

ULA

A M

E SI

A

“Ya, nggak dong, sayang!” “Mas jangan macam-macam, ya. Ini anak kita yang pertama, loh! Mas sudah tidak cinta aku lagi, ya? Mas lagi dengan yang baru lagi, ya?” “Bukan begitu sayang, Mas lagi sibuk banget! Mas lagi mengumpulkan rezeki buat mempersiapkan kelahiran anak kita. Nanti kalau memungkinkan Mas menyusul”. “Oh, begitu. Ya sudah, aku tunggu di rumah saja. Biar utusan Mas saja yang belanja. Aku sudah buat daftar belanjaan. Aku kirim via WA saja ya, Mas!” *** Rudy Dermawan, Kepala sekolah Panca Internasional, marah-marah setelah ada laporan dari masyarakat via media sosial, ada sejumlah siswa berhasil keluar saat jam pelajaran sekolah. “Bagaimana cara kalian bekerja? Masa kalah sama anak kemarin sore?” “Mereka mengaku sakit, Pak.” “Badan mereka memang panas.” “Ada surat keterangan dokter kok, Pak.” “Coba hubungi orang tua mereka.” Guru piket memberi nomor HP orang tua Venza. Kepala Sekolah memencet nomor tersebut, layar HP langsung memunculkan sebuah nama yang sudah lama disimpannya. Rudy Dermawan pun diam sejenak. Dia tahu persis nama itu adalah nama seorang pejabat. Guru piket memberi nomor HP orang tua Venza. Kepala Sekolah memencet nomor tersebut, layar HP langsung memunculkan sebuah nama yang sudah lama disimpannya. Rudy Dermawan pun diam sejenak. Dia tahu persis nama itu adalah nama seorang pejabat yang pernah menitipkan anak secara khusus. Rudy Dermawan pun minta nama nomor siswa lain, peristiwa pertama berulang, dan dia meminta nomor ketiga. Setali tiga uang,

Rudy pun membubarkan rapat. *** Setelah senam hamil, Sisca kembali duduk di sofa apartemennya di tengah kota. Lagi-lagi waktunya dihabiskan di depan televisi. Tontonan sebagai rutinitas yang selalu dipelihara untuk mengusir kesepian. Bukan tuntunan yang penting atau informasi yang memperkaya wawasan, namun lebih menjurus mengisi celah-celah waktu berdua yang terabaikan. Sisca pun tertidur di sofa. Dia tidak mendengar suara pembaca berita. “Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Kepala Kejaksaan Tinggi Kota Megapolitan terkait penyidikan kasus dugaan suap kepengurusan pajak PT. The Master Killer. E yang pernah menangani kasus pegawai pajak G tersebut akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.” “Diperiksa sebagai saksi,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi. Selain E, KPK memanggil Jaksa Muda Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Kota Tinggi sebagai saksi dalam kasus yang sama. Kedua saksi ini dimintai keterangan karena dianggap tahu seputar kasus dugaan penyuapan perpajakan yang menjerat pegawai pajak, E dan MD. Dalam kasus dugaan suap terkait pajak PT. The Master Killer ini, KPK menetapkan lima tersangka. Mereka adalah pegawai pajak EM, Direktur PT. Master Killer DS, serta dua manajer PT. Master Killer, yaitu EK dan TM. Pemberian uang ini diduga berkaitan dengan kepengurusan tunggakan pajak PT The Master Killer yang nilainya Rp120 miliar. Sisca terbangun oleh teriakan pembantunya, “Bu ... itu Bapak masuk tipi!” Setengah bangun, Sisca mengendalikan ingatannya, lalu mematung. Tak lama tubuhnya kaku dan terjatuh. Darah mengalir. Dan di seberang sana personel geng Mawar pun berjuang menjawab interogasi polisi setelah menyerang geng Melati sampai mati. Lembang, 2015 Sumber: Buku Suara dari Kelas Kecil.


| 65

TATAP MUKA

INTEGRITO

AHMAD FUADI

PENULIS DAN PEGIAT SOSIAL

MAN JADDA WAJADA UNTUK ANAK USIA DINI

N

ovel yang akhirnya diangkat ke layar lebar tersebut, memang mencoba menanamkan semangat kerja keras dan kejujuran. Yakni tentang kehidupan para santri di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo Jawa Timur, yang punya tekad keras untuk menjadi orang sukses di luar negeri. Diangkat dari kisah nyata, novel tersebut memberi inspirasi, bahwa siapa saja yang punya upaya keras dalam berusaha, pasti akan 66 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

menuai hasil memuaskan. Meski tak memiliki biaya, misalnya, para santri tadi bekerja keras, termasuk berusaha mendapatkan bea siswa untuk mewujudkan impian mereka. Yang menarik, Ahmad Fuadi, sang penulis, mencoba menanamkan semangat tersebut dalam “dunia nyata.” Melalui Komunitas Menara yang didirikannya, pria kelahiran Maninjau, Sumatera Barat, 30 Desember 1972, tersebut membantu pendidikan masyarakat kurang mampu, khususnya usia pra

sekolah secara gratis di empat kota di Indonesia. Yang menarik, kepada para siswa, juga ditanamkan karakter, terutama kejujuran dan kerja keras. Bagaimana kiprahnya sekaligus upayanya dalam menanamkan karakter anak usia dini? Berikut kutipan wawancara Integrito saat menyambangi kediamannya di kawasan Bintaro:

Negeri 5 Menara banyak memberi inspirasi banyak masyarakat Indonesiia. Apa yang sebenarnya Anda harapkan dari karya-karya Anda? Tentunya saya berharap, tulisan tulisan saya tidak hanya dibaca di Indonesia, tetapi juga bisa dibaca di seluruh penjuru dunia dan bisa bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan masing-masing punya caranya. Jadi, setiap kata-kata dan kalimat di buku saya, ada manfaatnya buat siapapun. Mudah-mudahan juga membawa kebaikan buat saya. Siapa yang menginspirasi Anda untuk kerja keras meraih pendidikan setinggitingginya? Jadi kalau digambarkan di keluarga saya, di kampung saya di Maninjau, paman saya tahun 60-an dia sudah dapat bea siswa ke Swedia. Dan waktu kecil, paman saya sering mengirim foto postcard kepada saya, memperlihatkan dia memegang salju dan sebagainya. Kemudian tahun 70-an, kakak ayah saya mendapat bea siswa ke Madinah. Kemudian tahun 80-an ada lagi adik ayah saya dapat bea siswa ke Jepang. Setelah saya di Gontor, guru-guru saya juga sudah kemana-mana. Saya berpikir, kalau begitu saya juga pasti bisa. Jadi memang sudah ada virus-virus bea siswa dari jaman dulu dan itu yang mungkin menanamkan impian saya dari kecil. Hal unik apa yang Anda alami selama perjalanan karier? Waktu di pesantren, kita memang sering diputarkan radio dari luar negeri, seperti VOA dan BBC. Saya masih ingat, dulu pernah dengerin VOA dari Amerika. Lalu saya bermimpi, apakah saya bisa sampai ke sumber suaranya atau tidak. Setelah sekian tahun, di tahun 2000-an saya ternyata bisa jadi peny-

iarnya. Dan lucunya, saya waktu itu duduk di sebelah yang suaranya pernah saya dengar di pesantren. Itu menurut saya unik. Setelah mengejar pendidikan, Anda juga berinisiatif membentuk Komunitas Menara. Seperti apa komunitas tersebut dan apa latar belakangnya? Yayasan itu bermula dari keinginan saya. Kalau novel kan dibaca banyak orang dan mungkin banyak orang juga yang bisa terinspirasi. Nah, saya berpikir, alangkah baiknya jika inspirasi dari banyak orang itu kita terjemahkan pada aksi nyata. Saya waktu itu bicara dengan para pembaca, teman, dan keluarga tentang apa yang bisa dibuat dari semangat para pembaca ini. Akhirnya kita ambil pendidikan. Nah, pendidikan itu kan luas banget. Lalu kita menemukan, bahwa salah satu pendidikan yang krusial itu adalah pendidikan usia dini. Ada penelitian dalam dunia psikologi, bahwa penanaman karakter utama manusia itu usia pada 0-6 tahun. Terus kemudian kita lihat data. Ternyata anak Indonesia, baru 1/3 yang mendapatkan PAUD. Kadang karena keterbatasan fasilitas atau karena biaya. Dan yang paling sering ditemui, mereka yang tidak mendapat PAUD itu karena memang kurang mampu. Saya pikir, ya sudah kita mendirikan PAUD untuk orang yang tidak mampu secara gratis. Lalu, darimana biaya operasional dan sebagainya? Kita memang tidak punya banyak uang. Untuk itu, kita mulai sedikit-sedikit. Ada sebagian dari royalti saya, ada dari penerbit yang menyumbang, dan ada dari pembaca yang menyumbang. Kita bikin yang pertama di Padang. Habis gempa kita bantu bangunan, tetapi itu awalnya memang sudah ada sekolahnya. Nah, yang benar-benar kita buat dari awal adalah yang di Bintaro. Di sana ada di perkampungan kecil. Selain itu juga di Bogor dan Makasar. Jadi, sekarang ada empat yang sudah berjalan. Dalam menjalankan PAUD tersebut, kami berikan adalah “menanamkan karakter yang baik di usia dini khususnya kejujuran dan kerja keras”. Makanya, kami juga memakai buku-buku KPK.


| 67

TATAP MUKA

INTEGRITO

Apa yang membedakan PAUD yang Anda rintis dengan PAUD lain? Sebetulya kalau kurikulum dari Kemendikbud kan sudah ada. Cuma, kita bikin lebih karena ada semangat kejujuran, semangat kerja keras, dan ada semboyan man jadda wajada tadi. Secara kasat mata hampir sama, cuma dalam prosesnya kita coba tanamkan lebih baik.

BIODATA NAMA AHMAD FUADI

TEMPAT, TANGGAL LAHIR Maninjau, Sumatera Barat, 30 Desember 1972

PEKERJAAN Pekerja Sosial, Novelis, Wartawan

PENDIDIKAN KMI Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo (1988-1992)

Bagaimana manajemen PAUD untuk memastikan bahwa anak yang masuk benarbenar tidak mampu? Kami cara rekruitmen muridnya tidak hanya menerima formulir saja. Jadi, setiap ada calon murid kita datangi langsung ke rumahnya. Kalau kita hadir di rumahnya kan kita bisa lihat dan menjadi catatan kita. Kemudian dilihat dari kesiapan anak dan orangtuanya, apakah mereka niat atau sekadar nitip anak saja. Sampai tahun ini kita sudah ada lima lulusan. Dari empat tempat tadi muridnya kira sekitar 150-an anak dalam satu lulusan. Apa mimpi Anda untuk Indonesia melalui Komunitas Menara ini? Saya berharap, mudah-mudahan karakter yang kita tanam kepada anak-anak usia dini tersebut bisa membekas sampai 30 tahun lagi. Yaitu ketika mereka dalam posisi memiliki kekuasaan dan memiliki privilege. Bagaimana mereka punya kepercayaan bahwa harus jujur, pekerja keras dan menjadi orang baik. Yang saya lakukan tentu kecil sekali. Tetapi mudah-mudahan, ini bisa direplikasi oleh orang lain. Kita mencoba merestart generasi Indonesia ini dari nol. (*) 68 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

Program Pendidikan Internasional, Canada World Youth, Montreal, Kanada (1995-1996) National University of Singapore (1997) Universitas Padjadjaran, Indonesia, BA dalam Hubungan Internasional (September 1997) The George Washington University, Washington DC, MA dalam Media and Public Affairs (Mei 2001) Royal Holloway, Universitas London, Inggris (September 2005)

PENGHARGAAN DAN BEASISWA Indonesian Cultural Foundation Inc Award, 2000-2001 Columbian College of Arts and Sciences Award, The George Washington University, 2000-2001 The Ford Foundation Award 1999-2000 CASE Media Fellowship, University of Maryland, College Park, 2002 Longlist Khatulistiwa Literary Award 2010 Penulis dan Fiksi Terfavorit, Anugerah Pembaca Indonesia 2010 Penulis/Buku Fiksi Terbaik, Perpusnas RI 2011 Liputan6 Award, SCTV Kategori Pendidikan dan Motivasi 2011 Penulis Terbaik, IKAPI/Indonesia Book Fair 2011 Writer in Residence, Bellagio, Lake Como - Italy, Rockefeller Foundation 2012 Penghargaan Nasional HKI, kategori novel, DJHKI, Kementerian Hukum dan HAM 2013 Artist in Residence, University of California, Berkeley, USA, 2014

KARYA Negeri 5 Menara, Ranah 3 Warna, Rantau 1 Muara, Beasiswa 5 Benua

KABAR WP

HUT KE-9 WP-KPK

SEMANGAT MENJAGA MARWAH LEMBAGA

P

impinan boleh datang dan pergi silih berganti tiap 4 tahun, tetapi pegawai KPK tetap akan tinggal. Pergantian pimpinan tiap empat tahunan, tentu datang dengan kebijakan dan gaya baru. Namun, organisasi KPK hanya bisa bertahan jika pegawai kuat dan militan akan misi pemberantasan korupsi, dan tentunya dengan dukungan publik. Begitu pandangan Hotman Tambunan, salah satu pendiri WP-KPK, tentang arti strategis WP dalam menjaga organisasi KPK. Hot man mengutip salah satu mantan pimpinan KPK yang menyatakan, kedatangan pimpinan lebih kepada menentukan arah pemberantasan korupsi bukan terkait kontinuitas organisasi. “Kemampuan bertahan dalam segala situasi, lebih ditentukan oleh pegawai dan dukungan publik. Organisasi KPK harus mempunyai fleksibilitas mengakomodasi misi dan visi pemberantasan korupsi pimpinan terpilih. Inilah tantangan WP-KPK,” ungkapnya. Tantangan yang tak mudah tentu. Apalagi sejauh ini, pemberantasan korupsi, bagi organisasi WP-KPK lebih sebagai “pertempuran”, berada dalam ruang pertempuran yang sangat melelahkan dan berlangsung lama. Jadi, seberapa kuat dan seberapa lama organisasi KPK ini bisa bertahan, WP-KPK jua yang menentukan. Substansi itulah yang pada hari jadi ke-9

WP-KP pada 24 Agustus ini harus dimaknai kembali oleh seluruh elemen WP-KPK. Pentingnya komitmen juga dikemukakan Nanang Farid Syam, penasihat WP-KPK dan ketua WP-KPK 2010-2012. Wadah pegawai, menurut Nanang, harus menjadi tempat meyalurkan aspirasi pegawai sekaligus kontrol bagi lembaga. “Dalam kurun lima tahun terakhir, WP-KPK telah memosisikan diri sebagai ‘tameng’ sekaligus ‘gada’ yang mengawal dan menjaga KPK dari dalam. Jadi, tak ada alasan yang bisa melepaskan peran WP dari kelembagaan KPK,” katanya. Menjalani peran strategis itu, Faisal, ketua WP-KPK periode 2014-2016, menyatakan, harus didukung relasi harmonis dengan manajemen KPK. “Saya lihat kedua organisasi kian dewasa. Posisi WP makin kuat di depan manajemen KPK. Sebaliknya, WP pun amat menghormati kebijakan pimpinan KPK. Yang jelas, kekuatan KPK tersandar pada pundak para pegawai,” katanya. Sementara itu, Ketua WP-KPK periode 2010-2012 M. Adlinsyah menyatakan harapan WP-KPK dapat menjadi lembaga yang dapat menyalurkan seluruh aspirasi pegawai, guna menjadikan lembaga KPK kuat dalam rangka mengantisipasi kemungkinan indikasi terjadinya korupsi. “Selain itu, WP juga mampu melakukan kerja sama yang baik dengan kelembagaan pegawai BUMN dan daerah dalam rangka mendorong proses di atas,” katanya. (*)

INTEGRITO

SERAH TERIMA JABATAN- Ketua WPKPK Periode 2014-2016 Faisal, menyerahkan baju tanda penyerahan kepengurusan baru kepada Ketua WP Periode 2016-2018 Novel Baswedan. VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

| 69

KOMUNITAS

1. FOTO2: DOK KOMUNITAS JOC

JAKARTA OSOJI CLUB

MASYARAKAT INDONESIA DAN JAKARTA, KURANG PEDULI DAN BAHKAN TAK PUNYA RASA MALU TERHADAP KEBERSIHAN LINGKUNGAN. TAK JARANG MOBIL MEWAH MEMBUKA KACA, HANYA SEKADAR MEMBUANG SAMPAH DI JALAN.

G

elora Bung Karno (GBK) Minggu pagi. Pergerakan beberapa orang berkaos hijau, bertopi, dan bersarung tangan terlihat mencolok di antara warga yang berolahraga. Dengan cekatan, mereka memungut sampah yang berserakan di berbagai tempat. “Pasukan hijau tersebut” yang beberapa di antaranya memiliki wajah “Sakura”, adalah anggota Jakarta Osoji Club (JOC). Komunitas yang berdiri 29 April 2012 itu, memang didirikan untuk menggugah kesadaran warga Ja70 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

karta agar tidak membuang sampah sembarangan. Motonya lugas dan mengusik, “Malu buang sampah sembarangan.” Sang pendiri, adalah pria paruh baya keturunan Jepang-Indonesia, Tsuyoshi Ashida. Dia mengaku prihatin atas perilaku warga Indonesia, khususnya Jakarta, yang memiliki kepedulian rendah terhadap kebersihan lingkungan. Menurut Ashida, dia sudah menganggap Indonesia adalah sebagian dari identitas dirinya. Oleh karena itu, dia ingin negara ini, terutama Jakarta menjadi lebih indah, asri dan nyaman untuk ditinggali dengan menerapkan kesadaran tinggi akan kebersihan lingkungan yang diadaptasi dari kebudayaan masyarakat Jepang. “Banyak sampah berserakan sehingga terlihat kotor dan jorok. Tetapi warganya kurang peduli keadaan itu,” kata dia. Bukan hanya menggugah, Ashida juga

mengajak warga untuk bergabung dengan aksi JOC. “Adakah yang mau bersih-bersih bersama saya?” Bunyi salah satu penggalan tulisan Ashida di Koran berbahasa Jepang yang terbit di Ibu Kota, Jakarta Shinbun, pada April 2012. Di tulisan tersebut ia mencantumkan nomor telepon dan alamat surat elektronik untuk dihubungi. Ia mengajak orang-orang bergabung di JOC untuk membuat aksi nyata memungut sampah yang berserakan. Observasi dan Kampanye “Osoji: dinukil dari bahasa Jepang yang berarti bersih-bersih. Klub tersebut, sekarang memiliki 30 anggota tetap, 20 di antaranya merupakan ekspatriat Jepang yang tinggal di Jakarta. Mereka berkumpul dua pekan sekali di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, untuk memungut sampah. Dengan kostum “pasukan hijau”, keberadaan mereka mudah dikenali. Bukan tanpa alasan Ashida memfokuskan aksinya pada GBK. Sebab di kompleks olahraga inilah warga Jakarta kerap berkumpul. Di tempat itu pula, berbagai kegiatan dan acaraa sering dilaksanakan. Tetapi seperti yang sering ditemui, di tempat itu pula warga selalu membuang sampah sembarangan. GBK, kata Ashida, adalah refleksi sikap masyarakat Indonesia, terutama Jakarta. Tidak hanya memungut sampah. JOC bekerja sama dengan Japan Foundation juga melakukan observasi budaya bersih di Jepang. Pada 2015, misalnya, selama beberapa hari perwakilan JOC tinggal dan melihat proses manajemen sampah, serta mempelajari cara mendidik anak-anak untuk disiplin dan cinta akan kebersihan lingkungan. Selain itu, JOC juga mengunjungi Pemerintah Daerah Shibuya dan melakukan petik sampah bersama komunitas lingkungan setempat, Green Bird. Sepulangnya dari Jepang, JOC memberikan edukasi manajemen sampah ke sekolahsekolah dasar di Jakarta. Di berbagai sekolah tersebut, JOC mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan di lingkungan masih-masing. Komunitas ini memprioritaskan edukasi tentang kebersihan dan sampah bagi siswa SD kelas satu hingga kelas empat. Mereka meyakini jika ditanamkan sedini mungkin soal kebiasaan membuang sampah maka akan tertanam hingga dewasa. JOC berkeyakinan dengan hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya

2.

3.

saja sudah sangat berdampak besar. Dengan budaya bersih dan rasa malu, mereka berharap kelak Jakarta akan menginspirasi kota-kota lain dan menjadikan Indonesia lebih dikenal masyarakat dunia. Agar gaungnya menjadi lebih besar, komunitas ini pun terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung. Bagi yang ingin menjadi anggota dadakan pun dipersilakan langsung bergabung. Peserta tinggal menyiapkan sarung tangan sendiri, sementara alat pencapit sampah dan plastik disediakan komunitas. Ashida mengatakan, JOC menantang seluruh warga Jakarta untuk berani membersihkan kotanya dan dimulai dari hal-hal kecil. “Semoga hati mereka tergerak untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan,” kata Ashida. (*)

1. MENGGUGAHPendiri JOC

Tsuyoshi Ashida. saat

melakukan aksi kampanye di Gelora Bung Karno, Jakarta . 2&3 AKSI- Aktivitas JOC selalu melibatkan banyak partisipan.


| 71

GAGAS

Islam dan Gratifikasi

I

slam meganjurkan kaum muslimin agar saling memberikan hadiah atau bersedekah satu sama lain. Apalagi jika pemberian tersebut bertujuan menyambung tali silaturahim atau membalas kebaikan orang lain, maka hukumnya semakin baik dan sangat dianjurkan. Akan tetapi, terkadang hadiah bisa menjadi haram jika bertujuan untuk melanggar hukum syariat, mempengaruhi putusan pengadilan, mempengaruhi kebijakan publik, dan sebagainya. Berarti, hukum memberikan hadiah berbedabeda sesuai dengan tujuan pemberinya, seberapa jauh dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana prosesnya. Secara etimologis, “hadiah” berasal dari bahasa Arab yang artinya “pemberian” atau “suguhan”. Namun secara terminologi fiqh lintas madzhab (fiqh muqaranah), hadiah diartikan secara beragam, baik dari Hanafiyah dan Malikiyah, Hanabilah, maupun Syafi’iyyah. Dan, untuk itu, Dr. Abdurrahim ibn Ibrahim al-Hasyim merangkum perbedaan berbagai defenisi sebagai berikut: “Hadiah merupakan pemberian barang/ benda dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain, dari harta yang dimilikinya secara fisik (bukan dimiliki manfaatannya saja), sebagai penghormatan atau memuliakan si penerima, tanpa syarat dan tanpa mengharap balasan.” Selain itu, ada pula hadiah dengan pengertian khusus. Yakni hadiah yang diberikan karena unsur jabatan. Hadiah dengan pengertian khusus ini dinamakan ghulul. Berbeda dengan hadiah murni yang diberikan dengan motif pahala dan penghormatan, maka motivasi pemberian ghulul adalah berharap 72 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

kedekatan dan kemudahan dalam urusanurusan yang terkait dengan jabatan si penerima. Ghulul dalam pengertian terakhir ini mirip pengertian gratifikasi masa kini. Gratifikasi pada Zaman Rasulullah SAW Ghulul atau gratifikasi pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dalam hadis shahih riwayat al-Bukhari dan Muslim dikisahkan, Rasulullah SAW mengangkat beberapa pegawai yang ditugaskan untuk menarik dan mendistribusikan zakat. Salah satunya, Ibnu al- Lutbiyah dari Bani al-Azdi. Suatu hari, Ibnu al-Lutbiyah menghadap Rasulullah SAW sambil membawa harta zakat yang dipungutnya. “Ini (zakat) untuk kalian dan ini hadiah yang diberikan (para pembayar zakat) untukku,” ucap Ibnu al-Lutbiyah sambil menunjukkan barangnya. Nabi SAW langsung berdiri dan bersabda: “Seandainya engkau duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibumu sambil menunggu (datangnya hadiah), apakah engkau akan diberi hadiah?” Ini merupakan hadis yang sangat populer dalam masalah gratifikasi. Hampir semua ulama hadis pernah meriwayatkan hadis ini. Dari hadist tersebut disimpulkan, Nabi SAW melarang keras pegawai menerima hadiah dari para wajib zakat—atau wajib pajak dalam kasus Indonesia. Sebab, pegawai negeri sudah mendapat gaji dan fasilitas negara. Karena itu, dalam hadis lain, Nabi SAW menegaskan: Barangsiapa diangkat sebagai pegawai dan telah mendapat gaji, maka apa yang diambil selain dari gaji itu adalah ghulul

IST

Oleh: Salahuddin Wahid Tokoh Nahdlatul Ulama

[gratifikasi]”. (HR. Abu Daud, al-Hakim, Ibn Huzaimah). Ketentuan yang sama berlaku bagi hakim. Hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang yang belum pernah memberikan hadiah kepadanya sebelum menjabat. Dia juga dilarang menerima pemberian yang jumlahnya meningkat dari pada pemberian sebelumnya. Ini prinsip umum dalam fiqh jinayah (pidana Islam). Hakim hanya boleh menerima hadiah atau pemberian dari keluarga atau sahabat dekat, dimana si keluarga atau si sahabat tidak sedang berperkara dan memang sudah terbiasa memberi hadiah sejak sebelum dirinya menjadi hakim. Islam memang sangat menentang praktik gratifikasi. Saking menentangnya, sejumlah ulama klasik sampai menulis bab khusus tentang gratifikasi di dalam kitab-kitab mereka. Contohnya Al-Bukhari dalam kitab alJami’ as-Shahih menulis: “Bab Hadiah untuk Pegawai” dan “Bab Orang yang Dilarang Menerima Hadiah karena Sebab Tertentu.” Kemudian Imam Muslim dalam kitab al-Imarah (Pemerintahan) juga membuat bab khusus “Bab Hadiah bagi Para Pegawai,” yang oleh Imam an-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim dinamakan: “Bab Haramnya Hadiah bagi Pegawai.” Dan masih banyak lagi. Konsekuensi Hukum Konsekuensi hukum bagi penerima gratifikasi dalam fiqh jinayah adalah wajib mengembalikan hadiah yang diterima, atau menyerahkan kepada negara, atau memilikinya dengan izin pemerintah. Jika salah satunya tidak dilakukan, maka penerima gratifikasi diancam hukuman/sanksi pidana. Ini konsekuensi hukum yang bersifat duniawi. Pemerintah berhak mengatur bentuk hukuman atau sanksi bagi penerima gratifikasi yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Hal ini sesuai prinsip hukum Islam, bahwa bentuk sanksi yang tidak ditetapkan secara langsung dalam Al-Qur’an atau Hadits

(ta’zir), ketentuannya diserahkan kepada pihak berwenang (dalam hal ini DPR dan KPK). Selain konsekuensi hukum duniawi, pelaku gratifikasi dalam Islam juga diancam hukuman akhirat, jika dia tidak mengembalikan hadiah yang diterimanya. Ini perbedaan paling mendasar antara UU Tipikor dengan UU syariat. Namun, meski sanksi yang bersifat ukhrawi tidak tercantum, pelaksanaan sanksi dalam UU Tipikor telah memenuhi prinsip-prinsip ta’zir dalam syariat Islam, sehingga pelaku gratifikasi yang beragama Islam, dapat menghapus dosa- dosanya dengan cara menjalani hukuman yang ditetapkan pengadilan. Jika tidak demikian, dosa-dosanya tidak akan terampuni. Hal ini didasarkan hadis yang mengisahkan perjalanan Rasulullah SAW ke perkampungan Bani al-Asyhal. Rasulullah bersilaturrahim dengan penduduk Bani Asyhad, ditemani seorang sahabat bernama Abu Rafi’. Ketika pulang, keduanya tampak tergesa-gesa karena waktu Maghrib segera tiba. Di tengah perjalanan, saat melewati pekuburan Baqi’, tiba-tiba Nabi SAW berseru: “Waduh, celaka… Waduh, celaka….!” Abu Rafi’ pun menghentikan langkahnya. “Apa yang terjadi padamu?” tanya Rasulullah SAW. “Ayo jalan!” ajak beliau. Abu Rafi’ lalu menjelaskan bahwa dirinya berhenti karena mengira dialah yang akan celaka. “Tidak!” jawab Rasulullah SAW. “(Tadi) aku melewati kuburan si Polan. Dia pernah kutunjuk sebagai pegawai pemungut zakat di sebuah perkampungan. Di sana dia menerima (haidah) mantel yang terbuat dari bulu harimau. Sekarang (di dalam kuburnya), dia memakai mantel yang terbuat dari api neraka.” Masih menganggap ringan gratifikasi? (*) *Disarikan atau diringkas dari tulisan Salahuddin Wahid “Islam dan Gratifikasi“ yang disampaikan pada Expert Meeting dengan Direktorat Gratifikasi KPK, 10 Juni 2015. VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

| 73

SULUR

TINDAK PIDANA LAIN TERKAIT KORUPSI

A

ncaman hukuman bagi para pelaku korupsi di negeri ini sangat jelas dan tegas diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, yang perlu diketahui masyarakat, bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi juga akan mendapat ancaman hukuman yang tak kalah tegas. Lantas, tindakan seperti apa yang dikategorikan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi? Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Bagi mereka yang melakukannya akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta. Tindak pidana lain yang terkait tindak pidana korupsi adalah bagi siapa saja yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar pada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan korupsi. Bagi mereka yang melakukannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua belas tahun dan atau denda paling sedikit 74 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

Rp150 juta dan paling banyak Rp 600 juta. Sementara itu pada Pasal 23 dijelaskan, dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama enam tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp300 juta. Dalam penanganan kasus korupsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28, untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Memberikan kesaksian yang jujur dan seterang-terangnya tentu juga harus dilakukan oleh para saksi dan orang yang terlibat dalam rangkaian penanganan suatu kasus tindak pidana korupsi. Karena jika mereka juga akan mendapat ancaman dan sanksi yang setimpal. Kewajiban memberikan kesaksian tersebut diatur dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia. “Petugas agama” dalam konteks ini adalah hanya petugas agama Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan yang dipercaya untuk menyimpan rahasia. (*)

JEDA

“Gue nggak menuntut anak mengejar status, nggak sekadar kelihatan bagus dari angka. Karena percuma kalau karakternya tidak kebentuk.” Igor ‘Saykoji’

S

aat ini banyak orang tua menuntut buah hatinya untuk meraih prestasi tinggi, baik bidang akademik maupun non akademik. Guna mengejar ambisi tersebut, tak jarang orangtua membebani sang anak dengan berbagai les privat atau bahkan lebih parah, tidak peduli ketika anaknya menyontek. Penyanyi rap Igor “Saykoji” tidak mau seperti itu. Pemilik nama asli Ignatius Rosoinaya Penyami tersebut, sama sekali tidak menuntut buah hatinya berprestasi di sekolah. Menjadi juara kelas disyukuri, tidak juga tak apa-apa. Dalam kaca mata pria kelahiran Balikpapan, 8 Juni 1983 itu, hal utama yang harus dilakukan orang tua justru membentuk karakter dan integritas sang buah hati. Bukan malah menuntut ini dan itu. “Jangan mengejar status, jangan sekadar kelihatan bagus dari angka. Karena percuma kalau karakternya tidak kebentuk,” ujarnya. Dan, itu pula lah yang saat ini terus ditanamkan Igor kepada dua buah hatinya, Aaron Miguel Penyami dan Anezka Gabrielle Penyami. “Gue selalu bilang ke anak supaya di sekolah jangan nyontek. Nggak apa-apa kalau memang tidak bisa, terus mendapat nilai jelek. Kan masih ada remidial. Kalau masih nggak lulus dan tidak naik kelas, juga nggak masalah. Yang penting sudah berusaha dan jujur,” kata Igor. Pemeran Ian dalam film 5 Cm ini melihat, setiap orang tua sebenarnya bisa menanamkan karakter dan integritas kepada anakanaknya. Jika hal tersebut dilakukan, bukan tidak mungkin kelak Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju dan terbebas dari korupsi. (*) VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016 | INTEGRITO

| 75

KAVLING C-1

BASARIA PANJAITAN

PERAN LUHUR PEREMPUAN

“Merdeka atau Mati!”

D

ahulu teriakan itu merupakan pembakar semangat para pejuang. Demikian juga di kalangan perempuan, gelora memperjuangkan kemerdekaan itu turut berkobar. Meski deretan nama pejuang dan pahlawan didominasi oleh kaum pria, bukan berarti perempuan hanya berpangku tangan. Perempuan Indonesia, tercatat juga memiliki sejarah perjuangan dan tetap memiliki andil dalam pergerakan Indonesia merdeka. Rekam jejak peran perempuan dalam perjuangan tersebut tercatat apik dalam buku Kongres Perempuan Pertama di Indonesia (Susan Blackburn, 2007). Kongres Kaum Hawa ini dilaksanakan di Yogyakarta pada 22 Desember 1928, tahun yang sama diselenggarakan Sumpah Pemuda. Di Sumatera Utara, ada pepatah “Niarit tarugi bahen tusuk ni pora-pora. Molo naeng jumpangan uli ingkon olo do loja”. Makna secara luas, “Kalau ingin hidup enak harus mau bekerja keras dulu. Kerja keras, seolah menjadi kata kunci perjuangan yang tak hanya didominasi kaum lelaki, akan tetapi perempuan juga bisa melakukannya. Buktinya, dalam perjuangan angkat senjata Tanah Air, kita juga mengenal pasukan Laskar Wanita Indonesia (Laswi) dibentuk pada 12 Oktober 1945 oleh Sumarsih Subiyati biasa dipanggil Yati Aruji. Anggota Laswi be76 | INTEGRITO | VOL 52/VIII/JUL-AGT 2016

ragam etnis dan latar belakang pendidikan. Dalam perjuangan, Laswi mengurusi urusan logistik dan dapur. Dan, kita bangga memiliki pahlawan dari perempuan yakni Martha Christina Tiahahu, Cut Nyak Meutia, Cut Nyak Dhien, R. A. Kartini, Dewi Sartika, dan H. Rankayo Rasuna Said. Dari kerja keras para pejuang bangsa Indonesia, kita bisa menikmati hasil pengorbanan mereka. Karenanya, untuk menyempurnakan kerja keras, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan terdahulu, kita dan khususnya kaum perempuan harus berperan mengisi kemerdekaan itu. Caranya? Optimalkan peran perempuan dalam segala aspek kehidupan. Ada yang bergelut di dunia pendidikan, sosial kemasyarakatan, keagamaan, politik dan lainnya. Pendeknya, perempuan sekarang memiliki aktivitas, semangat, dan perjuangannya setara dengan kaum lelaki, dengan ‘medan’ perjuangan yang beragam; di kantor, di lingkungan masyarakat atau di rumah. Ini semua kita lakukan agar di kehidupan kita berikutnya, kita kaum perempuan bisa menjawab pertanyaan Tuhan YME tentang apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita berikan di sekitar kita, serta bangsa kita. Semoga (*)

call for papers Redaksi INTEGRITAS mengundang para akademisi, pengamat, praktisi dan Anda yang berminat untuk berkontribusi tulisan dengan subyek:  Penelitian empiris bertema KORUPSI KORPORASI  Kajian tentang KORUPSI DAN PEMBERANTASAN KORUPSI  EKSAMINASI PUTUSAN Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.  RESENSI BUKU email : [email protected]

terbit desember 2016

kunjungi Portal ACCH

akses dan download

Jurnal INTEGRITAS

acch.kpk.go.id/jurnal-integritas

MEREKA YANG MELAWAN PUTUS ASA KHUSUS DARI KORSUP UNTUK KEDAULATAN ENERGI CENDEKIA PENAKLUK LAUT, PENJAGA EKOSISTEM

Recommend Documents