KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
MERAYAKAN PRAKTIK-PRAKTIK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA Disampaikan dalam Acara Re1leksi 3 Tahun UU Desa oleh Institute For Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, 17 Desember 2016 1
KEKAYAAN ALAM DAN BUDAYA INDONESIA NEGARA KEPULAUAN TERBESAR DI DUNIA Memiliki lebih dari 17.100 pulau
Memiliki lebih dari 1.128 Etnis, 746 Bahasa yang Beragam, 1.000 macam Makanan Tradisional dan Keanekaragaman Hayati
Memiliki garis pantai terpanjang Ke-2 di dunia setelah kanada dengan total panjang 99.093 Km
Memiliki 8 Situs Budaya Warisan Dunia 2
BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA • Potensi meningkatkan produktivitas semakin tinggi; • Mampu menekan beban ketergantungan (dependency burden) sampai tingkat terendah
1. Indonesia diprediksi akan memperoleh bonus demogra1i pada kurun waktu 2020-2030. 2. Tahun 2035, jumlah penduduk Indonesia diprediksi meningkat fantastis menjadi 305 Juta Jiwa, dan tercatat didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan interval usia produktif sebagian besar diisi oleh usia muda.
Meningkatkan pengangguran akibat proporsi tidak seimbang antara jumlah angkatan kerja dg tingkat partisipasi angkatan kerja. 3
4
POTENSI DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN EKONOMI DESA POTENSI DESA Sebanyak 82,77% Desa memiliki potensi pertanian
Sebanyak 12.827 Desa memiliki potensi perikanan
Sebanyak 26.89% Desa memiliki potensi perkebunan
Sebesar 86,44% Desa memiliki potensi energi baru terbarukan
Sebanyak 1.902 Desa berpotensi sebagai Desa Wisata
Sebanyak 1.87 Juta Komoditas UMKM berada di Desa
Jika mampu dikelola dengan baik, desa dapat menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu mendukung perekonomian nasional
Tantangan Pengembangan Ekonomi Desa:
1. Skala usaha yang terlalu kecil untuk marketable secara pro9itable; 2. Tidak memiliki akses pasar dan daya tawar yang rendah; 3. Tidak memiliki akses pendanaan, terlebih karena kepemilikan lahan tidak dapat dijamin; 4. Sumber pendanaan berpola”ijon” yang selalu berbiaya tinggi, selain itu harga produksi hanya ditentukan oleh pengijon; 5. Tidak memiliki akses untuk mendapat kebutuhan produksi (peralatan, pupuk, dll) secara teratur dengan harga wajar; 6. Infrastruktur Perdesaan belum mendukung proses produksi, pemasaran dan logistik yang cost effective; 7. Keterampilan teknis dan manajemen yang masih sangat terbatas. 5
KEGIATAN UNGGULAN KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI DALAM MENDORONG PENGEMBANGAN DESA MANDIRI
1 Pengelolaan Dana Desa yang Berkualitas
3 2
One Village One Product
Pengembangan BUM Desa
4
Percepatan Pembangunan Desa melalui TIK
6
PENGEMBANGAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) Komoditas/ Produk Desa Beragam
MENDORONG INVESTASI
Keterangan: PMDN: Penanaman Modal Dalam Negeri; PMA: Penanaman Modal Asing
#1 1. Spesialisasi komoditas/produk (one village one product) yang menghasilkan comparative advantage; 2. Selain menghasilkan comparative advantage, produk unggulan desa juga harus mampu menciptakan nilai tambah (Competitive Advantage).
Inovasi
SKALA EKONOMI DESA TIDAK TERCAPAI
#2 Skala Ekonomi Tercapai
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
Tujuan 1. Membuka Kesempatan Kerja karena ada akti1itas ekonomi baru; 2. Mendorong partisipasi m a s y a r a k a t u n t u k terlibat dalam satu sistem rantai pasok; 3. M e m b e r i k a n r u a n g keterlibatan para pelaku ekonomi (pemerintah, pengusaha, masyarakat). 7
DANA DESA
8
KEBIJAKAN DANA DESA Jumlah Desa: * Tahun 2016: 74.754 Desa; * Tahun 2017: 74.954 Desa.
PETA JALAN DANA DESA • Dana Desa: 20,76 Triliun. • Rata-Rata DD Per Desa: 280,3 Juta.
APBN-P 2015
2016 • Dana Desa: 46,98 Triliun. • Rata-Rata DD Per Desa: 643,6 Juta.
• Dana Desa: 60,00 Triliun. • Rata-Rata DD Per Desa: 800,4 Juta.
2018 • Dana Desa: 120 Triliun. • Rata-Rata DD Per Desa 1,4 Miliar.
2017
1. Saat ini Pemerintah telah menyalurkan dana desa sebagai salah satu mandat UU Desa; 2. Di tahun 2016, rata-rata setiap desa akan menerima Dana Desa sebesar Rp.643,6 Juta dan diprediksi akan meningkat pada tahun 2017, yakni sebesar Rp 800,4 Juta per desa; 3. Besarnya Dana Desa yang diperoleh oleh masing-masing desa akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berskala lokal yang diselenggarakan secara swakelola. 9
PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERKUALITAS Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam Pengelolaan Dana Desa memiliki peran: 1. Menetapkan pedoman umum dan prioritas penggunaan Dana Desa; 2. Pendampingan Dana Desa di tingkat kabupaten, kecamatan dan lokal desa; 3. Peningkatan kapasitas pendampingan.
Pengawasan Dana Desa, Rekrutmen Pendamping Desa, Pelatihan Pendamping Desa, Sosialisasi dan Diseminasi Pemanfaatan Dana Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Penyusunan pedoman pembangunan jalan desa, jembatan, jaringan air bersih, jaringan irigasi, embung, dll Penyusunan pedoman pengembangan desa wisata, desa hutan, pedoman pencegahan dan penanganan kebakaran hutan, dll Penyusunan pedoman pembentukan, pembinaan dan pengembangan BUMDesa, dll Penyusunan pedoman Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Polindes, Poskesdes, dll 10
PETA PERSEBARAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2015-2016 DI 7 WILAYAH PEMBANGUNAN (Rp.Milyar)
DANA DANA PULAU JML DESA DESA SUMATERA DESA 2015 2016 22,98 TOTAL 6,257 14,093 2 ACEH 6,474 1,708 3,830 SUMUT 5,418 1,461 3,293 SUMBAR 880 267 599 RIAU 1,592 446 999 JAMBI 1,399 382 857 SUMSEL 2,859 775 1,781 BENGKULU 1,341 363 814 LAMPUNG 2,435 685 1,537 BABEL 309 92 206 KEPRI 275 79 178 (Rp.Milyar)
JABAR
5,319 1,590 3,568
JATENG
7,809 2,229 5,002 392 128 288
JATIM
7,724 2,214 4,969
BANTEN
1,238 353 791
BALI
PULAU DANA DANA JML KALIMANTA DESA DESA DESA N 2015 2016 6,56 1,812 4,103 0 TOTAL KALBAR 1,977 537 1,242 KALTENG 1,434 403 904 KALSEL 1,866 501 1,125 KALTIM 836 241 541 KALTARA 447 130 291
(Rp.Milyar)
DANA PULAU JML DESA SULAWESI DESA 2015 TOTAL 8,679 2,376 SULUT 1,505 403 SULTENG 1,842 500 SULSEL 2,253 635 SULTRA 1,846 496
DANA DESA 2016 5,356 911 1,125 1,426 1,127
GORONTALO
657
180
404
SULBAR
576
162
364
(Rp.Milyar)
636 185 416
(Rp.Milyar)
PULAU DANA DANA JML NUSA DESA DESA DESA TENGGARA 2015 2016 TOTAL NTB NTT
3,990 1,115 2,527 995 302 677 2,995 813 1,849
DANA DANA PULAU JML DESA DESA MALUKU DESA 2015 2016 TOTAL
2,262 625 1,408
MALUKU
1,198 334 755
MALUKU UTARA
1,064 291 653
PULAU DANA DANA JML JAWADESA DESA DESA BALI 2015 2016 23,11 15,03 TOTAL 6,699 8 5
DIY
(Rp.Milyar)
(Rp.Milyar)
PULAU PAPUA
DANA DANA JML DESA DESA DESA 2015 2016
TOTAL
7,163 1,882 4,460
PAPUA
5,419 1,433 3,385
PAPUA BARAT
1,744 449 1,075
PENGGUNAAN DAN EVALUASI DANA DESA 2015 Pelaksanaan Pembangunan Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan Kemasyarakatan
89,44%
5,4 %
2,59 %
2,57 %
• • • • •
Pembangunan Jalan; Jembatan; Irigasi; Embung; Sanitasi.
• • •
Penyelenggaraan musyawarah desa; Pembiayaan penegasan batas desa; Penyusunan tata ruang desa.
• • • • •
Pelatihan keterampilan; • Pelatihan usaha kreatif; Pelatihan kewirausahaan; • Pelatihan pemasaran.
Pembinaan kerukunan umat beragama; Pembinaan lembaga adat; Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban.
Sumber: Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa
EVALUASI DANA DESA 2015: 1. Penyaluran dana desa relatif lancar meskipun pada awal terkendala karena beberapa peraturan yang dianggap terlalu rumit yang akhirnya bisa disederhanakan dengan lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. 2.
Penggunaan dana desa relatif sesuai dengan harapan, yakni untuk pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan, jembatan, irigasi dan embung yang bersifat padat karya dan swakelola.
3.
Penggunaan dana desa belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan masyarakat desa dan pemberdayaan. 12
REKAP PENYALURAN DANA DESA 2016 Dana Desa Tahun 2016: Rp 46,98 Triliun
TAHAP I (60%) Pagu Tahap I
RKUN ke RKUD
%
RKUD ke RKD
%
Rp 28,18 Triliun
Rp 27,98 Triliun
99,26
Rp 24,89 Triliun
88,97
TAHAP II (40%) Pagu Tahap II
RKUN ke RKUD
%
RKUD ke RKD
%
Rp 18,79 Triliun
Rp 14,27 Triliun
76
Rp 2,55 Triliun
18 %
*Data Per November 2016
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
BERDASARKAN PERMENDESA NO.21/2015 DAN NO. 8/2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016
“Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang disepakati melalui musyawarah desa dan diutamakan dilaksanakan secara swakelola”
Contoh penggunaan dana desa dengan tipologi desa pesisir, minawisata, maju dan mandiri: Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut; Rehabilitasi jamban publik dan pasar ikan; Pengadaan bahan promosi dan buku edukasi pesisir; Pembangunan fasilitas penyelenggaraan tradisi; Pembangunan pusat budidaya, dan konservasi; pelatihan wirausaha; dll.
Contoh penggunaan dana desa dengan tipologi desa hamparan, industri, perkebunan dan berkembang:
Pembangunan rabat beton; Pemeliharaan saluran irigasi tersier; Pembangunan wisma pamer produk desa; Pemeliharaan poskesdes dan pengadaan alat kesehatan; Pembangunan sanggar belajar dan taman seni; Pelatihan paralegal desa; Pelatihan pemasaran hasil pertanian; dll. Contoh penggunaan dana desa dengan tipologi desa dataran tinggi, pertanian, tertinggal dan sangat tertinggal:
Pembangunan embung; Pembangunan Lumbung Desa; Pemeliharaan saluran air bersih; Pembangunan PAUD dan balai posyandu; Pengadaan alat kesehatan dasar; Sanggar belajar; Pengembangan usaha kompos; Rintisan listrik mikro hidro; Pelatihan manajemen BUM Desa; dll. 14
REKAP PENGGUNAAN DANA DESA 2016
(Dari Total Realisasi Rp 10,16 Triliun atau 22% dari Total Pagu 2016) Pemberdayaan Masyarakat: 4% (Rp 436,54 M)
Pembinaan Kemasyarakatan: 1% (Rp 125,82 M)
Pemerintahan Desa: 4% (Rp 355,68 M)
Pembangunan Desa: 91% (Rp 9,42 T)
*Data Per November 2016
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
16
PENGEMBANGAN BUM Desa SEBAGAI MESIN PENGGERAK EKONOMI Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berdasarkan UU No.6/2014 tentang Desa dan Permendesa No.4/2015:
Pasal 33 UUD 1945 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”
Salah satu bentuk perwujudan
• BUM Desa merupakan bentuk dari village government and community partnership atau kemitraan pemerintah desa dengan masyarakat desa; • BUM Desa terdiri dari unit-unit usaha berbadan hukum (Perseroan Terbatas, Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi) yang dibentuk atas dasar komitmen masyarakat desa untuk menggalang kekuatan ekonomi.
Tujuan
Meningkatkan Kemakmuran Ekonomi Rakyat
Bentuk-bentuk usaha
2Unit Usaha Perdagangan dan Jasa→untuk 3
1 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Desa → dibentuk untuk menciptakan Dinancial inclusion di desa
Peluang Kerjasama: Bank (BNI, BRI, BTN, Mandiri) CONTOH KEGIATAN: • Koperasi Simpan Pinjam; • Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Desa; • Layanan keuangan perbankan, seperti transfer, pembayaran kredit cicilan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
memproduksi barang-barang tertentu, menghindarkan produsen dari tengkulak dan mengurangi rantai logistik.
Peluang Kerjasama: BUMN (BULOG, PT Pertani), Perusahaan Swasta, PDAM CONTOH: • Koperasi Pertanian dan Nelayan; • Toko Desa/Minimarket; • Jasa Wisata; • Pabrik Es Mini; • Koperasi Jasa Angkutan; • Distributor handicraft online; • Perusahaan Air Minum Kemasan.
Unit Layanan→ untuk penyediaan pelayanan publik & penyaluran bantuan pemerintah.
Peluang Kerjasama: BUMN (PLN, PT. Sang Hyang Seri, PT. Pupuk Sriwidjaja), PDAM, Perusahaan Swasta CONTOH: • Voucher Pangan (pengganti Raskin); • Pengelolaan Air Bersih dan Penyedia Listrik; • Distributor pupuk dan bibit bersubsidi; • Pelayanan pembayaran Listrik dan Air.
DISTRIBUSI BUM DESA PER PROVINSI TAHUN 2016
TOTAL BUMDESA
12.848
7000
6728
6000 5000 4000 3000
Sumatera Selatan
Sumatera Barat
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Selatan
Riau
Nusa Tenggara Barat
Maluku
Lampung
Kepulauan Riau
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Jawa Timur
Jawa Tengah
Jawa Barat
800 918 629 345 255 256 32 21 255 76 178 295 379 259 480 96 46 20 68 11 Jambi
19 31
315
Gorontalo
0
336
Bengkulu
1000
D.I Yogyakarta
2000
Banten
6.728 336 19 31 315 20 68 11 345 800 918 255 256 32 21 255 76 178 295 379 259 480 629 96 46
Bangka Belitung
Nangroe Aceh Darusalam Bali Bangka Belitung Banten Bengkulu D.I Yogyakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kepulauan Riau Lampung Maluku Nusa Tenggara Barat Riau Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan
JUMLAH BUMDESA
Bali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
NAMA PROVINSI
Aceh
NO
1. Dalam 2 tahun terakhir, jumlah BUM Desa meningkat tajam. Pada akhir tahun 2014, jumlah BUM Desa hanya sebanyak 1.022 Unit, namun tahun 2016 meningkat drastis hingga 12.848 Unit. 2. Dari 34 Provinsi hanya 25 Provinsi yang memiliki BUM Desa. 3. Jumlah BUM Desa sebagian besar berada di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam sebanyak 6.728 unit (52 %), Jawa Timur sebanyak 918 unit (7,14%) dan Jawa Tengah sebanyak 800 unit (6,22 %). 4. Sementara itu, jumlah keberadaan BUM Desa paling sedikit berada di Provinsi Jambi hanya 11 Unit (0,08%). 18
OMSET PERTAHUN
1 2
Bantul Buleleng
Tirtinirmolo Tajun
Tirtonirmolo Mandala Giri Amerta
Simpan Pin jam
3
Klaten
Ponggok
Tirta Mandiri
Kolam Pemandian dan Jasa Wisata 5.180.000.000
4
Cilacap
Karang Kandri
Karang Knadri Sejahtera
Suplier PLTU
5
Kampar
Rokan Hulu
Bangun Jaya
Perkebunan dan Simpan Pinjam 3.000.000.000
6 7 8 9 10 11
Gunung Kidul Bangli Buleleng Bojonegoro Buleleng Karangasem
Bleberan Landih Pakisan Kedungprimpen Tunjung Bebandem
Sejahtera Bulan Palapa Karyasari Srisadani Tunjung Mekar Bandem Jagadhita
Jasa Wisata Peternakan Pompanisasi, Sewa Terop Peternakan dan Pertanian
2.000.000.000 1.600.000.000 1.400.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.200.000.000
12
Buleleng
Pacung
Kencana Bumi Sejahtera
1.160.000.000
13 14 15 16 17
Buleleng Buleleng Bangli Bangli Kebumen
Bulian Patas Pengotan Kutuh Karang Duwur
Gunung Sarimas Amartha Pengotan Kutuh Lestari Karang Duwur
1.121.000.000 1.100.000.000 1.050.000.000 1.040.000.000 1.000.000.000
18
Bogor
Sukamanah
Sukamanah
19 20 21 22 23
Flores Timur Sukabumi Dharmas Raya Bojonegoro Malang
Kenere Nyalindung Ranah Kedungarum Banjarejo
Kenere Panva Karya Sejahtera Koto Ranah Sakti Jaya Tirta UPK Makmur
Simpan Pinjam Jasa Wisata Pengelolaan Air Bersih dan Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam Pertanian Simpan Pinjam, Perdagangan Pompanisasi Jasa Pengelolaan Air Bersih
24
Bojonegoro
Sugiwaras
Sugiwaras
HIPAM,Pertanian,Simpan Pinjam 550.000.000
25 26 27
Tuban Kuningan Malang
Ngadipuro Lengkong Randugading
Sejahtera Langgengkamulyan Hipam Sumber Guwo
28
Serang
Beberan
Maslahat
Pompanisasi, Peternakan 520.000.000 Kredit Usaha Mikro, &Peternakan 500.000.000 Jasa Pengelolaan Air Bersih 500.000.000 Simpan Pinjam, Toko Sembako, 500.000.000 Jasa anggkutan Ekspedisi
29
Cangkudu
Cangkudu Cipta MandirI
Simpan Pinjam
30
Tanggerang Lampung Selatan
Bumiasih
Bumiasih
Bank Sampah dan Simpan Pinjam 500.000.000
31
Indragiri Hilir
PekanTua
Harapan Barokah
32 33 34 35 36 37 38 39
Tulungangung Tulungangung Lamongan Blitar Pangandaran Sumedang Bandung Cirebon
Tangunggunung Gondang Beransi Tegalrejo Kertayasa Ganeas Sukamenak Cikeusal
Graha Lestari Al- Hidayah Bumi Lestari Barokah Guha Bau Ganeas Sejahtera Sukamenak Karya Mandiri
Pengelolaan Pasar Desa, Simpan Pinjam Pertanian dan Perternakan Pembuatan Karak Pisau Unit Saprodi, Unit Pemasaran Simpan Pinjam Jasa Wisata Kelompok Tani,dan Ternak Pengelolaan Air Bersih Simpan Pinjam
40
Majalengka
Weragati
Bina Mandiri
Pertanian
Sumber: Bagian Perencanaan Ditjen PPMD
8.700.000.000 5.179.000.000
BUM DESA YANG SUDAH MEMILIKI PENDAPATAN DI ATAS 300 JUTA
3.000.000.000
500.000.000
500.000.000 400.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000
7,000,000,000 6,000,000,000 5,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000
Sukamanah
Karang Duwur
Kutuh Lestari
Pengotan
Amartha
Gunung Sarimas
Kencana Bumi Sejahtera
Bandem Jagadhita
Tunjung Mekar
Srisadani
-
Karyasari
1,000,000,000 Bulan Palapa
900.000.000 800.000.000 700.000.000 600.000.000 550.000.000
8,000,000,000
Sejahtera
1.000.000.000
9,000,000,000
Bangun Jaya
JENIS USAHA
Karang Knadri Sejahtera
NAMA BUMDESA
Tirta Mandiri
DESA
Mandala Giri Amerta
KAB/KOTA
Tirtonirmolo
NO
1. Dari 12.848 Unit BUM Desa yang sudah terbentuk, terdapat 40 (empat puluh) BUM desa yang sudah memiliki omset antara 300 juta-8,7 Milyar. 2. BUM Desa yang memiliki omset tertinggi per tahun adalah BUM Desa Tirtonirmolo Bantul dengan omset sebesar 8,7 Milyar, dengan jenis usaha berupa simpan pinjam. 3. Disusul oleh BUM Desa Ponggok Klaten (Wisata) dan BUM Desa Gili Amerta Kabupaten Buleleng masing masing sebanyak 5,1 Milyar/tahun. 19
CONTOH INOVASI PENGEMBANGAN BUM Desa PONGGOK-KLATEN
Pengembangan Potensi Wisata Umbul Ponggok
Perkreditan Rakyat
Jumlah Pendapatan
Destinasi Wisata Air
Pengembangan Toko Desa
Sentra Kuliner-Food Court
Pendapatan BUM Desa Ponggok “Tirta Mandiri”
6000000000.0 5000000000.0 4000000000.0 3000000000.0 2000000000.0 1000000000.0 -
5,18 Milyar
1.15 Milyar 163 Juta
278 juta
228 Juta
211 Juta
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Tahun
Budidaya Ikan Nila
Jumlah pendapatan usaha BUM Desa Tirta Mandiri tiap tahun mengalami peningkatan signihikan. Alokasi Laba BUM Desa digunakan untuk membiayai kegiatan unggulan Desa Ponggok yaitu: pemberian dana pendidikan (Kartu Cerdas Desa), jaminan kesehatan (Kartu Kesehatan Anak), penyaluran dana melalui lembaga zakat desa, dll.
20
PENDAMPING DESA
21
PENDAMPING DESA TAHAPAN REKRUTMEN PENDAMPING PROFESIONAL TAHUN 2016
• Pengumuman dan pendaftaran secara online dan di media cetak nasional.
UJIAN TERTULIS • Dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh Provinsi.
• Veri1ikasi berkas meliputi pendidikan dan pengalaman yang relevan.
SELEKSI ADMINISTRASI
EVALUASI KUALIFIKASI
REKAP JUMLAH PENDAMPING DESA TAHUN 2015 DAN 2016 NO
POSISI
TOTAL KEBUTUHAN
2015
908
1
Tenaga Ahli Kabupaten/Kota
2.532
2
Pendamping Desa
16.493
3
Pendamping Lokal Desa
JUMLAH
21.117 40.142
2016
1.329
TOTAL TERISI
KEKOSONGAN
2.237
295
5.303 5.418 10.721 14.39 1 20.602
PSIKOTES • Dilakukan oleh Tim Seleksi dari Perguruan Tinggi dan Tim Seleksi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
• Diumumkan secara online dan media cetak
PENGUMUMAN HASIL
1. Panitia Seleksi yang terdiri dari Tenaga ahli professional dengan birokrat pusat dibantu dengan pelaksana seleksi dari perguruan tinggi; 2. Pendamping profesional yang akan direkrut terdiri dari:
5.772
• Kabupaten: Tenaga Ahli (TA) Pemberdayaan Masyarakat, TA. Infrastruktur Desa, TA. Pembangunan Partisipatif; TA.Pengembangan Ekonomi Desa; TA. Pengembangan Teknologi Tepat Guna; TA. Pelayanan Sosial Dasar;
2.578 16.969
4.148
• Kecamatan: Pendamping Desa yang terdiri dari: a) Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP); b) Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI), dengan penjelasan:
9.325
10.215
• Desa: Pendamping Lokal Desa (PLD) → Saat ini 1 PLD 4 Desa.
29.927
PERSEBARAN PENDAMPING DESA TAHUN 2017 NO
PROVINSI
LOKASI KAB 23 27 14 10 10 14
KEC 289 381 156 143 128 200
PENDAMPING DESA DESA 6.474 5.418 880 1.592 1.399 2.859
TA PD PLD 130 979 1.726 158 1.064 1.501 80 326 281 60 362 453 60 317 400 80 572 789
TOTAL
1 2 3 4 5 6
ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN
7
BENGKULU
9
117 1.341 54 299 385
2.205
8
LAMPUNG
13
202 2.435 78 525 686
3.939
9
KEP. BANGKA BELITUNG
9.621 8.549 1.737 2.620 2.314 4.514
6
40 309 34 87 94
570
10 KEPULAUAN RIAU
5
52 275 30 108 84
554
11 JAWA BARAT
19
538 5.319 112 1.289 1.531
8.808
12 JAWA TENGAH
29
527 7.809 174 1.536 2.147
12.222
13 DI YOGYAKARTA
4
64 392 24 134 121
739
14 JAWA TIMUR
30
602 7.724 178 1.633 2.151
12.318
15 BANTEN
4
118 1.238 24 289 355
2.028
16 BALI
9
56 636 44 141 176
1.062
17 NUSA TENGGARA BARAT
8
104 995 46 246 284
1.683
18 NUSA TENGGARA TIMUR
21
292 2.995 124 709 854
4.995
19 KALIMANTAN BARAT
12
163 1.977 72 428 557
3.209
20 KALIMANTAN TENGAH
13
131 1.434 76 333 408
2.395
21 KALIMANTAN SELATAN
11
142 1.866 66 392 520
2.997
22 KALIMANTAN TIMUR
7
81 836 38 202 235
1.399
23 KALIMANTAN UTARA
4
45 447 22 104 130
752
24 SULAWESI UTARA
12
136 1.505 66 342 421
2.482
25 SULAWESI TENGAH
12
163 1.842 72 414 523
3.026
26 SULAWESI SELATAN
21
264 2.253 126 608 662
3.934
27 SULAWESI TENGGARA
15
190 1.846 90 453 536
3.130
28 GORONTALO
5
67 657 30 153 192
1.104
29 SULAWESI BARAT
6
68 576 34 157 169
1.010
30 MALUKU
11
117 1.198 62 283 351
2.022
31 MALUKU UTARA
9
106 1.064 52 253 305
1.789
32 PAPUA
29
557 5.419 164 1.294 1.575
9.038
33 PAPUA BARAT
12
207 1.744 72 461 515
3.011
JUMLAH
434
6.446 74.754 2.532
16.493 21.117
121.776
KOMPOSISI PENEMPATAN T.A Kabupaten dengan jumlah Kecamatan § 5 Kecamatan ditempatkan 4 Tenaga Ahli (TA-PMD, TAID, TA-PP, dan (TA sesuai kebutuhan Kabupaten) § >5 Kecamatan ditempatkan 6 Tenaga Ahli (TA-PMD, TAID, TA-PP, TA-PED, TA-PSD) Pendamping Desa di Kecamatan dengan jumlah Desa § 1 s/d 10 Desa ditempatkan 2 Pendamping Desa (1 PDP, 1 PDTI) § 11 s/d 20 Desa ditempatkan 3 Pendamping Desa (2 PDP, 1 PDTI) § 21 s/d 40 Desa ditempatkan 4 Pendamping Desa (3 PDP, 1 PDTI) § >40 Desa ditempatkan 5 Pendamping Desa (4 PDP, 1 PDTI) Pendamping Lokal Desa di Desa § 1 Orang Pendamping Lokal Desa mendampingi 4 Desa KETERANGAN SINGKATAN § TA-PMD Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa § TA-ID Tenaga Ahli Infrastruktur Desa § TA-PP Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif § TA-PED Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa § TA-TTG Tenaga Ahli Tehnologi Tepat Guna § TA-PSD Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar PDP Pendamping Desa Pemberdayaan PDTI Pendamping Desa Teknik Infrasruktur
KOORDINASI STAKEHOLDERS DALAM PEMBANGUNAN DESA KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PEMERINTAH DESA
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
PEMERINTAH DAERAH
KOORDINATOR: KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI SWASTA
MASYARAKAT
PERGURUAN TINGGI
• Berdasarkan Peraturan Presiden 1 2 T a h u n 2 0 1 5 t e n t a n g Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, s a l a h s a t u t u g a s d a n f u n g s i Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi a d a l a h s e b a g a i k o o r d i n a t o r pembangunan desa, selain fungsi Regulasi dan Eksekusi; • S e b a g a i p e m b a n g u n a n multisektor, diperlukan dukungan d a n k o n t r i b u s i k e m e n t e r i a n / lembaga terkait, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pihak dalam percepatan pembangunan desa. 24
TERIMA KASIH
25
