REPUBLIK INDONESIA
Menuju Paradigma Baru Pengembangan Industri Keuangan Syariah Indonesia: Penguatan Peran Pemerintah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Disampaikan dalam Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XVI Surakarta, 12 September 2017
Keuangan Syariah di Indonesia Jumlah Institusi Keuangan Syariah Indonesia Indonesia adalah negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia dengan lebih dari 23 juta pelanggan.
Lebih Dari 5000 Lembaga Keuangan Mikro Syariah
58 Operator Takaful
34 Bank Syariah
7 Modal Ventura Syariah
Prestasi Indonesia Indonesia adalah membangun Shariah Online Trading System pertama di dunia.
Indonesia merupakan negara pertama dan satu-satunya yang menerbitkan sukuk ritel.
Keuangan Syariah di Indonesia
onesia menjadi negara dengan duduk Muslim terbesar di dunia gan jumlah penduduk Indonesia ncapai sekitar 258,7 juta jiwa pada 6, dimana 85% di antaranya memeluk
Pangsa Pasar Perbankan Syariah Indonesia
UAE 19,6% Malaysia 23,8% Arab Saudi 51,1% Indonesia 5,3%
Kebutuhan Investasi Infrastruktur 2015 - 2019 Kebutuhan Investasi Infrastruktur 2015-2019:
4.796,2 Triliun Rupiah Sumber Pendanaan
1.978,6 Triliun rupiah (41,3%) APBN + APBD
1.066,2 Triliun rupiah (22,2%) BUMN
1.751,5 Triliun rupiah (36,5%) Partisipasi Swasta
Sumber: Kedeputian Infrastruktur, Bappenas
Keterangan
Anggaran infrastruktur dapat ditingkatkan. • 2014 : 177,9 Triliun rupiah • 2015 : 290,3 Triliun rupiah • 2016 : 313,5 Triliun rupiah • 2017 : 346,6 Triliun rupiah Namun total 2015-2019: +- 1.500 Triliun Rupiah, perlu keterlibata swasta lebih besar.
Penguatan Industri Keuangan Syariah Indonesia 1
Keuangan syariah berpotensi untuk menjadi sumber pembiayaan pembangunan melalui mobilisasi dana tabungan domestik.
2
Pengembangan keuangan syariah secara tepat juga dapat menarik investasi-investasi asing yang sangat diperlukan untuk pembangunan negara, antara lain dari: •
Investor Timur Tengah yang mencari tempat untuk menempatkan dana berlebih;
•
Investor konvensional internasional yang ingin melakukan diversifikasi terhadap portofolio investasinya;
•
Investor Barat yang mencari investasi yang etis dan bertanggung jawab secara sosial (socially responsible business).
3
Pengharaman terhadap bunga bank dan spekulasi dapat mendorong dana keuangan syariah untuk disalurkan ke dan menggerakkan sektor riil. Sumber: Kedeputian Infrastruktur, Bappenas
Keuangan Syariah dalam RPJMN 2015-2019
Arah kebijakan dan strategi utama untuk mengembangkan keuangan syariah tercantum dalam RPJMN 2015-2019 tersebut, diantaranya melalui: • pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS; • mendorong program sosialisasi dan kampanye mengenai keuangan syar dalam rangka meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha; • mendorong penempatan dana-dana pemerintah untuk sebagian ditempatkan lembaga keuangan syariah. • meningkatkan investasi untuk pengembangan SDM di bidang keuangan syar melalui pendidikan dan pelatihan; • mendorong terjadinya inovasi di keuangan syariah termasuk pengembang produk keuangan syariah dan inovasi layanan melalui penelitian dan pengkajia • meningkatkan sistem teknologi informasi keuangan syariah untuk meningkatk daya saing dan kinerja keuangan syariah; dan • meningkatkan interaksi dengan dunia internasional bagi pelaku usaha pemangku kepentingan. Sumber: Kedeputian Infrastruktur, Bappenas
Kebijakan Afirmasi Pemerintah
PELUNCURAN MASTERPLAN AKSI Peluncuran Masterplan AKSI pada 2 Agustus 2016 Masterplan disusun Pemerintah bersama para pemangku kepentingan Pelaksanaan Masterplan AKSI bertujuan untuk mempercepat tumbuhnya sektor keuangan syariah bappenas.go.id
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)
bappenas.go.id
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)
Mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional.
bappenas.go.id
Dampak Pembentukan Lembaga Koordinator: Malaysia Perkembangan Aset dan Pangsa Pasar Perbankan Syariah Malaysia 700
23,8 20,7
600 18,4 15,8
300
200
100
74
20
519 479 426
15
368
Dibentuk MIFC 6,8
573
19,5
16,8
13,9
400
21,6
321 10
254
7,8
220
Pangsa Pasar (%)
500
21,3
25
181 5
92
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Sumber: Bank Negara Malaysia (diolah)
Peran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Perbaikan dan peningkatan yang signifikan dalam pangsa pasar keuangan syariah Indonesia
Pengembangan sektor ekonomi syariah
Peningkatan peran peran perbankan syariah dalam pembangunan nasional
Pengembangan fasilitas-fasilitas pendanaan syariah
Optimalisasi dana-dana sosial keagamaan
Optimalisasi Dana-dana Sosial Keagamaan (1/2) Dana sosial keagamaan memiliki potensi yang besar untuk membiayai pembangunan ekonomi, namun pengelolaannya masih perlu diperbaiki.
Nilai penghimpunan zakat untuk tahun 2016 baru mencapai sekitar Rp 2,3 triliun. 3% dari Potensi
Pengentasan Kemiskinan
Optimalisasi Dana-dana Sosial Keagamaan (2/2)
Realisasi wakaf tunai à Rp 22 miliar. Per Januari 2017 terdapat 435.768 kavling tanah wakaf dengan total luas 4,359 miliar m2.
Pengelolaan wakaf secara tepat dapat mendorong agar hasil yang diperoleh dari wakaf-wakaf tersebut dapat lebih besar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Sosialisasi dan Edukasi Keuangan Syariah
Meningkatkan pemahaman masyarakat dan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi dan keuangan syariah melalui : (i) sosialisasi dan edukasi masyarakat; serta (ii) perbaikan kurikulum keuangan dan ekonomi syariah di berbagai universitas di Indonesia.
TERIMA KASIH
