MENTERIPERTAMBANGAN R E P U 8 L I KIN DON
ES I A
SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN No.: 423/Kpts/M/Pertamb/1972. TENTANG PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN DI LUAR MINY AK DAN GAS BUMI MENTERIPERTAMBANGAN Menimbang
a. Bahwa untuk menunjang dan memperlancar pelaksanaan usaha-usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi sangat diperlukan us; ha-usaha di bidang jasa-jasa pel1ambangan di luar minyak dan gas bllmi. b. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Jasa Pertambangan d i luar minyak dan gas bumi.
Mengingat
I.
Undang-undang NO.1] Tahun 1967 Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
tentang
2.
Undang-undang No. ] Tahun Penanaman Modal Asing jo. Undang-undang No. II Tahun Perubahan dan Tambahan
1967
tentang
1970
ten tang
Undang-unqang No. ] Tahun Penanaman Modal Asing;
1967
tentang
3.
Undang-undang No.6 Tahun- J 968 Penanaman Modal Dalam Negeri jo.
ten tang
Undang-undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; 4.
944
Bedrijfreglementering Ordonantie 1934jo. Peratllran Pemerintah No. I Tahun 1957 tentang penyalurall Perusahaan-perusahaan dan Peraturan-peraturan
Pemerintah No. 53 tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. I tahlln 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan; 5.
Keputusan Presiden R.I. No. I R3 tahun I LJ6~tentang Pembubaran Kabinet Ampera dan Permbentukan Kabinet
Pembangllnan.
MEMUTUSKAN: KETENTUAN TENTANG PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN DI LUAR MINY AK DAN GAS BUMI.
vIenetapkan
Pasal I lstilah-isti I' ang dirnaksud
dalam Surat Keputllsan
a) Usaha-usaha
pertambangan
ialah us,lha-llsaha
ini dengan :
:
pertarnbangan
'b) Jasa-jasa pertarnbangan
lah
di luar minyak
ialah jasa-jasa
dan gas bumi.
yang sebagai pemegang
usaha-
llsaha pertambangan. ~c) hsa-jasa
pertambangan:
ialah perusanaan yang menjalankan usaha-usaha pertambangan berdasarkan Undang-lindang No. II tahun 1967, termasuk perllsahaan~perusahaan yang melakllkan llsaha-us8ha pertalllbangan baik dalalll rangka modal Dalam Negeri mauplin penanaman Mod,!l Asing. :d) Perllsahllan
penanaman
Jas£1Pertambangan:
ialah perllsahaan baik dengan penanaman modal Dalam Negeri Illauplln dengan penanaman modal Asing, yang sesliai dengan Bedrijfsreglementering Ordonllntie 1934 - jo. Peraturan pemerintah No. I Tahlln 1957, pertambangan.
bergerak
(e) Idzin Usaha Pertambangan
Ji
bidang
pemberian
jasa-jasa
perusahaan
:
iala~ idzin yang diberikan yang ditunjuk, jasa-jasa
oleh Menteri Pertambangan eq. Pejabat Instansi untuk dapat menjalankan usaha-usaha di bidang pemberian
pertambangan.
945
(f) Penanaman Moda] Da]am Negeri: ialah penanaman modal seb.agaimana dimaksud dalam Undang-undang No.6 tahun ]968.jo. Undang-undang No. ]2 tahun ]978. (g) Penanaman Modal Asing: ia]ah penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. I tahun 1967 jo. Undang-undang No. ]] tahun 1970. Pasa]
2
Lapangan Usaha Lapangan usaha Perusahaan
Jasa Pertambangan
meliputi:.
(a) Pemetaan geologi dan eksp]orasi mineral baik di darat, di laut, dengan menggunakan berbagai methode penye]idikan.
(b) Pengukuran tanah dan pemetaan umum dalam rangka kegiatan eksplorasi/ eksploitasi mineral. (c) Pemboran baik dalam rangka eksplorasi mineral maupun pemboran untuk air dan' untuk tujuan teknik sipil. (d) Konsultan sehubungan dengan usaha-usaha perencanaan dan konstruksi bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas di lingkungan proyek-proyek pertam bangan. (e) Usaha-usaha lainnya sejenis yang menurut pendapat Menteri Pertambangan dianggap langsung berhubungan dengan, serta menunjang usaha-usaha pertambangan term as uk antara lain pembuatan (manufacturing) alat-alat pertambangan.
Pasal 3 Perizinan (1) Setiap perusahaan Jasa rertambangan seperti dimaksud dalam pasal I, ayat (d) di atas, diwajibkan mengajukan permohonan kepada Menteri Pertambangan cg. Pejabat yang ditunjuk, untuk mendapatkan idzin usaha pertambangan. (2) Setiap Perusahaan Jasa Pertambangan seperti dimaksud dalam pasal I ayat (d) di atas, yang menjalankan usaha pertambangan berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing, diwajibkan mengikut-sertakan modal nasional yang besarnya setiap kali ditetapkan oJeh Menteri Pertamb~ngan.
946
3) Perusahaan di luar Perusahaan Jasa Pertambangan yang secara insidentil menjalankan usaha-usaha di bidang pemberian jasa-jasa pertambangan, tliwajibkan pula meminta idzin terlebih dahulu.
Pasal 4 Pelanggaran Tanpa mengurangi sanksi-sanksi yang mdangan tentang penanaman modal dan etiap pelanggaran terhadap ketentuan ebagaimana termaksud dalam pasal 14 934.
dikenakan dalam rangka perundangperundang-undangan I"innya, maka pasal 3 dikenakan sanksi-sanksi Bedrijfreglementerings Ordonantie
Pasa! 5 Penggunaan
Jasa-jasa Pertambangan
Perusahaan pertambangan hanya dibenarkan menggunakan jasa-jasa 'erusahaan Jasa Pertambangan yang teJah mendapat idzin usaha pertambangan esuai dengan Surat Kerutusan ini.
Pasal 6 Penugasan Pemberian idzin usaha pertambangan dan tata-usahanya serta pengaturan elanjutnya ditugaskan kepada Direktorat Jenderal Pertambangan. Pasal 7 Ketentuan PeraJihan Perusahaan Jasa Pertambangan yang telah menjalankan usaha-usahanya ebelum dikeluarkan Surat Keputusan ini, diwajibkan mengajukan permohonan ntuk rnendapatkan idzin usaha pertambangan sesuai dengan Surat Keputusan ,i, dalarn waktu 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Surat Keputusan ini. Pasa!
8
Penutup Surat Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuall ahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembalidan dirubah sebagaimana mestinya, pabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
947
Ditetapkan di : J a k a r I a Pada tangga1 : 3 AguSIUS1972 MENTERI PERTAMBANGAN.
Cap tertanda
(Prof.Dr.lr. SOEMANTRI BRODJONEGORO)
SALTNAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH. I. 2. 3. 4. 5. 6.
948
Para Menteri Kabinet Pembangunan. Sekretariat Negara. Gubernur Bank Sentral Sd. ID, DD, Perl
