I.JNDANGUNDANGNO. 1 TAHI.JN1967 TENTANG PENANAMANMODAL ASING DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAHA ESA PRESIDENREPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. bahwakekuatanekonomipotensiilyangdengankarunia Tuhan YangMahaEsaterdapatbanyak di seluruhwila. , yah TanahAir yang belum diolah untuk dijadikanke. kuatan ekonomi riil, yang antaralain disebabkanoleh karena ketiadaanmodal, pengalamandan tehnologi; b. bahwa Pancasilaadalahlandasanidiil dalammembina sistim ekonomi Indonesiadan yang senantiasaharus tercermindalamsetiapkebijaksanaan ekonomi; c. bahwa pembangunanekonomi berarti pengolahankekuatan ekonomi potedsiil menjadi kekuatanekonomi riil melalui p€nanamanmodal, penggunaan tehnologi, penambahanpengetahuanpeningkatan ketrampilan, penambahankemampuanberorganisasidan management; d. bahwapenanggulangan kemerosotan ekonomisertapembangunanlebih lanjut dari potensiekonomiharusdida. sarkankepadakemampuansertakesanggupan rakyat Indonesiasendiri; e. bahwadalampadaitu azasuntuk mendasarkan kepada kqmampuansertakesanggupan sendiritidak boleh me. nimbulkankeseganan untuk memanfaatkanpotensi-potensi modal, tehnologidan skill yang tersediadari luar negeri, selama segalasesuatubenar-benardiabdikan kepadakepentinganeronomi Ranyattanpamengakibat-
kan ketergantunganterhadapluar negeri; f. bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan secara malsimal untuk memPercepat pembangunan ekonomi Indonesiasertadigunakandalam bidang'bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri: g. bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, di samping menghindarkan keraguraguandari fihak modal asing; Mengingat
:
l. Pasal 5 ayat (l), pasal 2O ayat (l), pasal 27 ayat (2) Dasar'; dan pasal33 Undang-Undang 2. Ketetapan Majelis PermusyawaratanRakyat Sementara Republik Indonesia No. XXIIIilvtPRSil966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan l:ndasan Ekonomi, Keuangandan Pembangunan; 3. Nota I MPRS/1966 tentang Politik llar Negeri berda' sarkanPancasila; 4. Undang-undangNo. 5 tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokok-pokok Agraria; No. 37 Prp tahun 1960 tentangPertam5. Undang-undang bangan dan Undang-undang No. zl4 Prp tahun 1960 tentang PertambanganMinyak dan Gas Bumi; 6. Undang-undangNo. 32 tahun 1964 tentang Peraturan lalu-lintas Devisa : Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG. M E MUTU S K A N ;
Menetapkan : UNDANC-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL ASING. BAB I PENGERTIAN PENANAMAN MODAL ASING Pasal I Pengertianpenanamanmodal asingdi dalam Undang-undangini hanya'
lah meliputi penanamanmodal asingsecaralangsungyang dilakukan menurut atau berdasarkanketentuan-ketentuanUndang-Undangini dan yang digunakan untuk menjalankanperusahaandi Indonesia,dalam arti bahwa pemilik modal secaralangsungmenanggungrisiko dari penanamanmodal tersebut.
Pasal 2 Pengertianmodal asingdalam Llndang-Undan!ini adatah: a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia,yang denganpersetujuanPemerintahdigunakanuntuk pembiayaanperusahaandi Indonesia. b. alat-alat untuk perusahaan,termasuk penemuan-penemuanbaru milik orang asing dan bahan-bahan,yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama.alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia. c. bagian dari hasil perusahaanyang berdasarkanUndang-Undangini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk mcnbiayai perusahaan di Indonesia.
BAB II BENTUKHUKUM,KEDUDUKANDAN DAERAH BERUSAHA Pasal3 (l) Perusahaan yangdimaksuddalampasalI yangdijalankanuntukseluruhnya atau bagianterbesardi Indonesiasebagaikesatuanperusahaan tersendiri harusberbentukBadanHukum menurut Hukum Indonesiadan berkedudukan di Indonesia. (2) Pemerintahmenetapkanapakahsesuatuperusahaandijalankanuntuk seluruhnyaataubagianterbesardi Indonesiasebagai kesatuanperusahaan tersendiri. Pasal 4 Pemerintah menetapkan daerah berusahaperusahaan-perusahaan modal asing di Indonesiadenganmemperhatikanperkembanganekonomi nasional maupun ekonomi daerah, maqrm perusahaan,besarnya penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rencana pembangunanEkonomi Nasionaldan Daerah.
BA B III BIDANG USAHA MODAL ASING Pasal5 (l) Pemerintahmenetapkanperincianbidang-bidang usahayang terbuka syarat-syarat bagimodalasingmenuruturutanprioritas,danmenentukan yang harusdipenuhi oleh penanammodal asingdalam tiaptiap usaha tersbbut. (2) Perincianmenuruturutan prioritas ditetapkantiap kali pada waktu pembangrnanjangka menengah Pomerintahmenyusunrencana'rencana dan jangka panjang,denganmemperhatikanperkembanganekonomi sertatehnologi. Passl 5 (l) Bidang.bidangusaha yang tertutup untuk penanamanmodal asing yangpentingbaginegara penuh ialah bidang-bidang secarapcngusahaan danmengrasai berrkut : hajathidup ralsyatbanyaksebagai a. pelabuhan-pelabuhan, b. produksi, transmisidan distribusi tenaga listrik untuk umum, c. telekomunikasi, d. pelayaran, e. pcncrbanpn, f. air minum, g. keretaipi umum, h. pembangkitantenagaatom, i. massrncdia. (2) Bidang-bidangyurg menduduki peranan penting dalam pertahanan negara,antaralain produksi senjata,mesiu, alatjalat peledakdan peralatur perurgdiluang samasekalibagimodal asing. Pasal7 Selainyangtersebutp$a pasal6 ayat (l) Pemerintahdapatmenetapkan bidang-bidang usahatertentu di rnanatidak boleh lagi ditanammodal asing. Pasal8 (l) Penanaman didasarkanpadasuatu modal asingdi bidangpertambangan kerjasamadenganPemerintahatasdasarkontrak karya ataubentuk lain
sesuaidenganperaturan-peraturan yangberlaku. (2) Sistimkerja-sama atasdasarkontrakkaryaataudalambentuklaindapat dilakanakandalambidang-bidang usahalain yangakanditentukanoleh Pemerintah. BAB TV TENAGA KERJA Pasal9 Pemilik modal mempunyaiwewenangsepenuhnya untuk mbnentukan direksiperusahaan-perusahaan di manamodalnyaditanam. kssl l0 Perusahaan.perusahaan modal asingwajib memenuhikebutuhanakan tenagakerjanyadenganwarganegara Indonesiakecualidalamhal-haltersebut padapasalI l. Pasell1 Perusahaan-perusahaan modal asing diijinkan mendatangkan atau pimpinan dan tenags.tenaga menggunakantenaga-tenaga ahli warglrnegara asingbagi jabatan.jabatanyang behrmdapat diisi dengn tenagakerja warganegara Indonesia. Pssal12 Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajlbanmenyelongarakan. dan/ataumenyediakanfasilitas.fasilitas latihandan pendidikandi dalamdan Indonesia /atau diluu nepri secarateratur dan terarahbagi warganegara dengantujuan agarberangzur-angsur tenaga-tenaga warganegara asingdapat digantioleh tenaga-tenaga warganegara Indonesia.
Pemerintahmengawasipelaksanaan ketentuan.ketentuan dalam pasal. pasal9, 10,I I dan12. BAB V PEMAKAIAN TA}IAH Pssal14 modal asingdapat diberikan Untuk keperluanperusahaan-perusahaan
tenaga dengan hak guna bangunan, tanah dengan hak guna usaha dan hak pakai menurut peraturan perundanganyang berlaku. BA B VI KELONGGARAN.KELONGGARAN PERPAJAKAN DAN PUNGUTAN.PUNGUTAN LAIN Pasal 15 Kepada perusahdan-perusahaanmodal asing diberikan kelonggarankelonggaranperpajakandan pungutanlainnyasebagaiberikut : a. Pembebasandari : l. Pajak perseroanatas keuntungan untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari saat usaha tersebutmulai berproduksi; 2. Pajak dividen atas bagian laba yang dibayarkaq kepada pemegang saham, sejauh laba tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun dari saat usahatersebutmulai berproduksi; 3. Pajak perseroanatas keuntungan termaksud dalam pasal 19 sub a, yang ditanam kembali dalam perusahaanbersangkutan di Indonesia,untuk jangka waktu tertsntu yang tidak melebihi jangka waktu 5 Qima) tahun terhitung dari saat p€nanamankembali; 4. Bea masuk pada waktu pemazukan barang-barangperlengkapantetap kedalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, dat-alat kerja atau pesawat-pesawatyang diperlukan untuk menjalankan perusahaanitu. 5. Bea Meterai Modal atas penempatanmodal yang berasaldari penanaman modal asing. b. Keringanan : l. Atas pengenaanpajak perseroan dengan suatu tarip yang proporsionil setinggi-tingginyalimapuluh perseratus untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 (lima) tahun sesudahjangka waktu pembebasan sebagaiyang dimaksud dalam ad. a angka I tersebut diatas. 2. Dengan cara memperhitungkankerugian yang diderita selamajangka waktu pembebasanyang dimaksud pada huruf a angka l, dengan keuntunganyang harus dikenakanpajak setelahjangka waktu tersebut di atas. 3. Dengan mengijinkan penyusutan yang dipercepat atas alat-alat perlengkapantetap.
Pasal.l6 (1) Pemberiankelonggaran-kelonggaran perpajakandan pungutan-pungutan lain tersebut dalam pasal 15 dilakukan denganmengingatprioritas mengenaibidang-bidangusahasebagaimana yang dimaksuddalam5. (2) Selain kelonggaran-kelonggaran perpajakandan pungutan-pungutanlain tersebut dalam ayat (l) pasal ini maka dengan peraturan pemerintah dapat diberikan tambahan kelonggaran-kelonggaran itu kepadasesuatu perusahaanmodal asing -v-angsangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi. Pasal 17 Pelaksanaanketentuan-ketentuandalam pasal l5 dan 16 ditetapkan oleh Pemerintah. BAB VII JANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL ASING, HAK TRANSFER DAN REPATRIASI Pasal 18 Dalam setiap ijin penanamanmodal asing ditentukan jangka waktu . . berlakunyayang tidak melebihi 30 (tigapuluh)tahun. Pasal 19 (1) KepadaPerusahaanmodal asing diberikan hak transferdalam valuta asli dari modal atasdasarnilai tukar yangberlaku untuk : a. keuntungan yang diperoleh modal sesudahdikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaranlain di Indonesia; b. biaya-biayayang berhubungandengantenagaasingyangdipekerjakan di Indonesia; c. biaya-biayalain yang ditentukan lebih lanjut; d. penyusutanatasalat-alatperlengkapantetap; e. kompensasidalam hal nasionalisasi. (2) Pelaksanaan transferditentukan lebih lanjut oleh pemerintah. Pasal 20 Transfer yang bersifat reparriasimodal tidak dapat diijinkan selama kelonggaran-kelonggaranperpajakan dan pungutan-pungutanlain yang tersebut pada pasal l5 masih berlaku. pelaksanaant.uitt laniut diatur olehpemerintah.
BAB VIII NASIONALISASI DAN KOMPENSASI Pasal 2l Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabuttrn hak rnilik secaramenyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-iindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaanyang bersangkutan,kecuali jika denganUndang-Undangdinyatakan kepentingaRNegaramenghendakitindakan demikian. Pasp'l22 (l) Jikalau diadakan tindakan seperti tersebutpada pasal2l maka Pemerintah wajib memberikan kompensasi/ganti rugi yang jumlah, macam dan cara Pembayarannya'disetujuioleh .kedua belah pihak sesuaidengan azas-az.as hukum internasionalyang berlaku. (2) Jikalau antara kedua belah pihak tidak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi tersebut m'aka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah. pihalc (3) Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh Pemerintah dan pemilik modal masing-masingsatu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih benaria-samaoleh Pemerintahdan pemilik modal.
B A B D( KERJA SAMA MODAL ASING DAN MODAL NASIONAL Pasal23 (l) Dalam bidang-bidangusatra yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerjasamaantara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal3. (2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang'usaha,bentuk-bentuk dan cara-carakerjasama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang eksporserta pro dulsi barang-barangdan jasa-jasa. Pasal 24 Keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerjasama antara modal asing dan modal nasional tersebut pada pasal 23 setelah dikurangi pajak-pajak serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dibayar di Indonesia, diijinkan untuk ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutanseimbangdengan bagian modal asing yang ditanam.
Pasal25 Ketentuan-ketentuan dakim Undang-Undang ini mengenaikelonggaran perpajakanddn.jaminanterhadapnasionalisasi maupunpemberiankompensasiberlakupulauntuk modalasingtenebut dalampasal23. BAB X KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN BAGI PENANAM MODAL ASING Pasal 26 Perusahaan-perusahaan modal asingwajib mengtirusdanmengen{alikan perusahaannya sesuaidengan az*s-azas ekonomi perusahaan dengantidak merugikankepentingan negara. Pasg,l27 (l) Perusahaan tersebutpadapasal3 yang seluruh.modalnyaadalahmodal asingwajib memberikesempatanpaitisipasibagi modal nasionalsecara effektip setelahjangka waktu tertentu dan menurut imbanganyang ditetap'kan olehPemerintah. (2) Jikalaupartisipasitermaksuddalam ayat (l) pasalini dilakukandengan penjualansaham-saham yang telah ada maka hasil penjualantesebut dapat ditransferdalam valuta asli dari modal asingyang bersangkutan. BAB XI KETENTUAN.KEISNTUAN Pasal 28
LAIN
(l) Dalam pelaksanaanketentuan-ketentuan Undang-Undang ini harus ada koordinasi antara badan-badan Pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin kerasiandaripada kebijaksanaanPemerintah terhadap modal asing. (2) Cua-cara penyelenggaraankoordinasi tenebut akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah. Pasal 29 Ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal asingyang dilakukan setelahberlakunya Undang-Undangini baik dalam yang telah ada perusahaan-perusahaan baru maupun perusahaan-perusahaan untuk menyelenggarakan pengluasandan/ataupembaharuan.
BAB XII KETENTUAN PERAUHAN Pasal30 Hal-halyangbelumdiatur dalamUndang.Undang ini akanditetapkan lebih lanjut olehPemerintah. BAB XIII KETENTUAN PENUTTJP Pasal31 Undang-Undang ini mulaiberlakupadahari diundangkan. Agar supayasetiaporangdapatmengetahuinya pengmemerintahkan undangan Undang-Undangini denganpenempatannyadalam Lembaran NegaraRepubliklndonesia.
Diundangkan di Jakarta padatanggal: l0 Januui 1967 SEKRETARISNEGAM
Disahkandi Jakarta. padatanggal: l0 Januari1967 PRESIDENREPUBLIKINDONESIA, ttd. SUKARNO
ttd. MOHD. ICHSAN
PENJELASAN ATAS NO. I TAHI.JN 1967 I.JNDANG.UNDANG
TENTANG PENANAMAN MODAL ASING PENJELASAN UMI.IM. Keadaanekonomi kita sejakbeberapatahun ditandai oleh kemerosotan daya beli Rakyat secaraterus-menerusdan perbedaantingkat hidup yang makin menonjol. Keadaan yang menyedihkan ini tidak dapat dibiarkan berlangsungterus dan harussegeradihentikan. Majelis Permusy'awaratan Rakyat Sementaratelah menetapkanbahwa kepada masalahperbaikan ekonomi rakyat harus diberikan prioritas utama di antara soal-soalnasional dan bahwa cara menghadapimasalah-masalah ekonomi harus didasarkankepadaprinsip-prinsipekonomi rasionildan re:tistis. Dengan berpegangteguh kepadaketetapanMpRS ini maka segeraharus diambil langkah-langkah untuk memperbaikinasibekononi rakyat. Masalahekonomi adalah masalahmeningkatkankemakmuran rakyat denganmenambahproduksi barangdanjasa,sedangselanjutnyaadalahmasalah mengusahakanpembagianyang adil dari barangdan jasa hasil produksi. Peningkatanproduksi dapat tercapai melalui penanarnanmodal,penggunaan tehnologi, penambahanpengetahuan,peningkatanketrampilan,penambahan kemampuan berorganisasidan management.Dalam rangka ini penanaman modal memegangperananyang sangatpenting. Dalam menghentikan kemerosotanekonomi dan melaksanakanpem_ bangunanekonomi maka azaspentingyangharusdipegangteguh ialah bahwa segalausahaharus didasarkankepadakemampuanserta kesanggupanrakyat Indonesiasendiri. Namun begitu azasini tidak boleh menimbulkankeseganan untuk memanfaatkanpotensi-potensimodal, tehnologidan skill yangtersedia dari luar negeri, selamasegalasesuatubenar-benardiabdikan kepadakepentingan ekonomi Rak-v"attanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri. Berdasarkanpangkal tolak yang rasionil dan realistissebagaimana di-
Modal tentangPenanaman uraikandi atasmakaditetapkanUndang-Undang Asing. Untuk mencapaimaksud tenebut di atas, maka denganUndang-Undang perpajakandan kepada modal asing diberikan pembebasan/kelonggaran pada ini itu. Undang-Undang tidak membuka Dalam lain. fasilitas-fasilitas usahabagimodalasng.seluruhlapangan modal asingsepertidikenaldalamzamanpenjajahandengan D
untuk menjalankalr.perusahaandi Indonesia,penemuan-penemuan milik orang/badanasingyang dipergunakandalamperusafuandi Indonesia,dan keuntunganyangboleh ditransferkeluarnegeritetapi dipergunakan kembali di Indonesia: Pasal3. Penanamanmodal asing oleh seorangasing,dalamstatusnyasebagai orang perseoraqgan, dapatmenimbulkan kezulitan/ketidaktegasandi bidang hukum.Internasional. Dengan mewajibkan bentuk badan hukum maka dengan demikian akan mendapatkanketegasanmengenaistatus hukumnya, yiritu badan hukum Indonesiayangtunduk padahukum lridonesia.Sebagai badanhukum terdapat ketegasant€ntangmodalyangditanaq di lndonesia. 'Pasal4. Dengin ketentr.ranini maka dapat diusahakanpembangunanyarry tierata di seluruh wilayatr Indonesiadenganmenrperhatikandaeralr-daerah minus, sesuai-denganrencanapembangunanekonomi nasionaldan daerah. Pasal5. Cukup jelas. Pasal6. Cukupjelas. Pasal7. C\rkup jelas. Pasal8. Untuk memperlancar pelalsanaanpembangunan ekonomimakaPemerintah menentukanbentuk-bentukkerjasamaantaramodalasingdan modal nasionalyang paling menguntungkanuntuk tiap bidangusaha.Mungkin bentuk kerjasama ini berujudkontrak karya,joint ventureataubentuk lainnya. Pasal9. Kepadapemilik modal asingdiperkenankan sepenuhnya menetapkan direksi perusahaannya. Kiranya hal demikianitu sudahsewajarnyakarena penanammodal asing ingin menyerahkanpengurusan modal kepadaorang yang dipercayainya.Dalam hal kerjasamaantara modal asingdan modal nasionaldireksiditetapkanbersama-sama. Pasall0 dan I I Cukupjelas.
Pasal12 pendidikan dalambidangtehnik,makaperusahaan Kecualimemberikan dan/ataumenyediakanfasilitas" modal asingdiwajibkan menyelenggarakan dalam dan luar fasilitas latihan dan pendidikandalam bidang Pemasaran negeri. Pasal13. Pengawasan oleh Pemerintahdilaksanakansecaraaktip dan effektip. Pasal14. 1. Ketentuanpasalini yang merirungkinkandiberikannyatanahkepadapeyang bermodalasingbukan sajadenganhak pakai, rusahaan-perusahaan tetapi juga denganhak gunabangunandan hak gunausaha,merupakan penegasan dari apa yang ditentukandi dalampasal55 ayat 2 Undang' denganpasal10, 62 dan 64 Kete' undangPokok Agraria,berhubungan tapanMPRSNo. XXII/MPRS/1966. Pokok Agrariapasal35, pasal 2. SesuaidenganketentuanUndang-undang 29 dan pasal41, maka hak guna bangunantersebutdapatdiberikande nganjangkawaktu palinglama30 tahun,yangmengingatkeadaanperusahaan dan bangunannyadapat diperpanjangdenganwaktu paling lama 20 tahun. Hak guna usahadapat diberikandenganjangkawaktu paling lama25 tahun. Pasal15. a. Pembebasan. l. Karena usaha sesuatuperusahaanitu beranekaragam dan dengan demikian juga kemungkinanberproduksinyamaka jangka waktu pajakdapatdiatur sesuaidenganitu. pembebasan maksimal 5 tahun dianggapcukup untuk memberi waktu Jangka kompensasiterhadappengeluaranyang dilakukan sebelum usaha berProduksi. bersangkutan Menurut pengertianInternasionalsaatpermulaanberproduksiadalah saat sesuatuusahabaru mulai berproduksidalamjumlah yang dapat disalurkandi Pasaran. pajak wajar 2. Pembagianlaba yangdiperolehselamawaktu pembebasan pajakdividenjugadari pengenaan dibebaskan 3. Keuntunganyang ditanamkembali,diperlakukansebagaipenanaman modalasingbaru. 4. Cukupjelas.
5. Datam rangka pemberian pembebasanpajak kepada modal asing maka tidak diadakan pungutan sub a No. 5, karena tergolong biaya sebelum sesuatuusahabaru berproduksib. Keringanan. l. Dengan menyimpang dari tarip pajak perseroanmarginal sebesarenam puluh perseratusdari jumlah laba bersih, sebagaimanaditentukan dalam ordonansi Pajak Perseroan 1925 maka untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 tahun sesudahjangka waktu pembebasandiberikan zuatu penurunan tarip pajak dengan memperhatikan bidang'bidang usaha (l)' menurut urutan lrioritas yang dimaksud dalam pasal 5 ayat tarip suatu berupa jangka waklu tersebut akan Jumlah pajak dalam proporsionil setinggi-tingginya limapuluh perseratusdari laba tahunan. 2. Pasal 7 Ordonansi Pajak Perseroan 1925 menentukan bahwa kerugian yang diderita dalan sesuatu tahun hanya dapat diperhitungkan denganlaba dalam 2 tahun berikutnya. Menurut ketentuan dalam angka 2 sub ini maka kerugian yang diderita selama jangka waktu pembebasantenebut sub a angka l, dapat diperhitungkan dengan laba yang diperoleh setelah janska waktu sehingga kerugian tersebut dapat diperhitungkan penuh. 3. Menieri Keuangan akan meirgatur sesuatu tabel penyusutan untuk barang perlengkapan tetaP Perusahaan baru modal asing dengan memperhatikan bidang-bidang usaha menurut urutan prioritas yang disebut dalam Pasal5 aYat (1).
Pasal 16. lal. Besarnya kelonggaran-kelonggaranperpajakan dan pungutan-pungutan prioritas mengenai dengan sesuai ditentukan in tersebut dalam pasal 15 sesuai bidang-bidang usatra sebagaimanadimaksudkan dalam pasal 5 dan usaha. pula denganberat ringannya 2.-Adzkemungkinansesuatuperusahaanmodalasingyangsangatdiperlukan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat membuktikan bahwa kelong' garan-kelonggaranperpajakandanpungutan.pungutanlainsepertitersebut dan iatam ayat-(l) rnasih belum cukup untuk berusaha secaraeflsien effektip. Hal yurg demikian itu dapat terjadi apabila perusahaantersebut memer' "over lukan modal yang sangat besar untuk investasi atau untuk biaya head". Dalam keadaan yang demikian Pemerintah dapat memberikan itu kepada setiap perusahaanyang dianggappankelonggaran-kelonggaran
tas untuk diberilonnya. Tiaptiap keputusanPemerintahitu harusdituangkan dalam suatu PeraturanPemerintatr.Apabila Pemerintahmembuat PeraturanPemerintahyangdimalsud dalampasal16 ayat(2) makaPemerintah akanmenghubungiDewanPerwakilanRakyat. perpajakandan Ketentuan-ketentuan mengenaikelonggaran-kelonggaran pungutan-pungutan lain yang dimaksuddalam BAB VI Undang-undang ini akandilakukanjugabagimodalnasionaldanbagimodaldomesticasing yangsama. dalambidangusaha-usaha Pasal17. yangdikeluarkanoleh Pemerintahnanti akan Dalamperaturan-peraturan ditentukanlebihlanjut pelaksanaan administratip Perpajakan. Pasal18. berikut : sebagai diadakanketentuan-ketentuan Selanjutnya l. Perusahaan modal asingharusmengadakantersendiridari modal asingnya.. 2. Untuk menet4pkan besarnyamodalasingmakajumlahnyaharusdikurangi dengan jumlah-jumlah yang denganjalan repatriasi telah ditransfer. 3. Tiap tahun perusahaandiwajibkan menyampaikankepada Pemerintah suatuikhtisardari modalasingnya. Pasal19 dan 20. Perusahaan modal asingdiberikanijin transferdalamvaluta asingnya Pemerintdh.Hak transfer setelahbekerjabeberapawaktu menurutpenetapan modalasing. untuk menarikPenanaman merupakansuatuperangsang pasal 19 huruf a, berdasarkan diperkenankan Semuatransferselain adil apabila Dirasakan moddl asing. b dan c dipandangsebagairepatriasi yang menggunakan perusahaan-perusahaan modal.asingtidak diperbolehkan tan modalnyaselama perusahaantransferpen)rusu merepatriasimodalnya/men perpajakandan perusahaan memperoleh kelonggaran-kelonggaran itu masih modal keunhrngan transfer Perlu diterangkan bahwa lain. Pungutan-pungutan kelonggaran' perusahaan juga itu tnemperoleh selama asingdapat'dilakukan kelonggaran perpajakan danpungutan-pungutanlain. Pasal2l dan 22. Untuk menjaminketenanganbekerjamodalasingyang ditanamdi lndonesiamakadalampasalini ditetapkanbahr{aPemerintahtidak akanmemodal asing,kecualijika kepenterhadapperusahaan lakuk,an nasionafisasi Tindakandemikianitu hanyadapatdilakutingan negaramenghendakinya.
lon denganUndang-undang serta denganpemberiankompensasimenurut prinsip-prinsip Hukum lntemasional. Pasal23 Pengertianmodal nasionaldalam Undang-undang ini meliputi modal Pemerintah Pusat dan Daerah, Koperasi dan modal swasta nasiond Fasal24 dan 25. Cukup jelas. Pasal26. jangansampaiperusahaan Maksudketentuanini adalahuntuk mencegah modalasingyangbenoglutan melakukantindakan-tindakan yangmerugikan kepentingan Negara,ataupuntidak melakukansepenuhnya tindakan-tindakan yang diperlukanuntuk menyelenggarakan perusahaan secaraeffektip dan effisiensesuaidengantujuan perhberiankesempatanmenanammodal asing di IndonesiaPasal27. Cukup jelas. Pasal28. Dalam melalsanakanUndang-undangini tersangkut bidang berbagai Deparfenrn. Karena itu perlu diadakanbadan koordinasiyang sederhana yangdapatberbentukdewanyangterdiri dari Menteri-Menteri yangbersangkutan. Pasal29, 30 dan 31. Cukup jelas.
TAMBAHANLEMBARANNEGARA NO. 2818
