“Menjadi Referensi dan Mitra yang Andal dalam Studi Reformasi Administrasi di Indonesia”
2016 INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
ANNUAL REPORT 2016 PUSAT KAJIAN REFORMASI ADMINISTRASI DEPUTI BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
INTEGRITAS
PROFESIONAL
INOVATIF
PEDULI
ii
KATA PENGANTAR Saat
ini
Indonesia
dihadapkan
dengan
berbagai tantangan, baik dari dalam maupun
luar
negeri.
Berbagai
tantangan ini tentu perlu disikapi dengan
optimalisasi
kinerja
pemerintahan yang profesional dan responsif. Pusat
Kajian
Reformasi
Administrasi (PRAKSIS) sebagai salah satu Pusat di Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara, sesuai amanat Undang-Undang ASN, perlu turut serta menyukseskan pelaksanaan pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN, serta reformasi birokrasi demi terwujudnya visi Pemerintahan Berkelas Dunia
(World Class Government) tahun 2025. Dalam mewujudkan kontribusinya, PRAKSIS berupaya mengakselerasi diri melakukan terobosan-terobosan dalam bidang kajian kebijakan, kerjasama dan konsultansi. Pada tahun 2016 PRAKSIS melakukan dua kegiatan utama, yaitu 1) Penyusunan Pedoman Pengembangan Kompetensi ASN dengan fokus pada pengembangan kompetensi PNS; dan 2) Kajian Pengukuran Indeks Kompleksitas dalam Pelayanan Publik.
iii
Selain
itu,
PRAKSIS
senantiasa
melakukan
pengembangan jejaring kerja dengan Mitra Pembangunan dan kerjasama dengan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan fasilitasi di bidang pengembangan kapasitas aparatur, manajemen ASN serta organisasi. Dokumen Annual Report ini hadir sebagai bentuk akuntabilitas PRAKSIS atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2016 yang mencakup antara lain kilas balik kegiatan tahun 2016, capaian Indikator Kinerja Utama, Kemitraan dan Statistik. Atas nama tim, PRAKSIS mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya kepada Pimpinan, para Narasumber, yang telah membantu dalam menyukseskan berbagai kegiatan yang dilakukan selama tahun 2016. Semoga kinerja PRAKSIS dapat memberi manfaat dalam rangka meningkatkan kinerja dan akselerasi pembangunan khususnya dalam bidang reformasi administrasi.
Jakarta, Desember 2016
Haris Faozan
iv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................... i KATA PENGANTAR ................................................................ iii DAFTAR ISI .............................................................................. v
KALEIDOSKOP ........................................................................ 1
HIGHLIGHT KEGIATAN ....................................................... 10 A.
Kajian Pengukuran Indeks Kompleksitas dalam Pelayanan Publik ............................................................... 10
B.
Penyusunan Pedoman Pengembangan Kompetensi ASN ............................................................... 16
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .......................... 21 KEMITRAAN ......................................................................... 25 STATISTIK ........................................................................... 30 A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ....................................... 30 B. Profil ASN Indonesia............................................................... 36 C. Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT ASN............................. 39 D. Pagu dan Realisasi Anggaran ............................................. 41
v
vi
KALEIDOSKOP
Pusat
Kajian
Reformasi
Administrasi
(PRAKSIS)
yang
berkedudukan di bawah Deputi Bidang Kajian Kebijakan pada sepanjang tahun 2016 telah melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsinya. Beberapa Dokumentasi Kegiatan PRAKSIS pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
PRAKSIS melakukan Benchmark terkait pelayanan administrasi perizinan di Georgia dengan Narasumber Vera Kobalia (Mantan Menteri Keuangan dan Ekonomi Pembangunan Republik Georgia/ International Adviser for Ease of Doing Business Indonesia) yang dilaksanakan tanggal 8 April 2016 di Kantor LAN Jakarta.
1
PRAKSIS melakukan FGD Sharing Pengalaman Pengembangan Kompetensi Pegawai di Sektor Pemerintah dan Non Pemerintah pada tanggal 22 April 2016 di Kantor LAN Jakarta.
PRAKSIS mengadakan pertemuan dengan Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) terkait strategi penguatan kelitbangan dalam pengkajian kebijakan yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2016 di Kantor LAN Jakarta.
2
PRAKSIS mengadakan Seminar “Revolusi Mental: Creating Shared Value in Public Sector for Innovation and Sustainability” yang diaksanakan tanggal 1 Juni 2016 di Aula LAN Jakarta.
PRAKSIS mengikuti lokakarya model kompetensi JPT ASN yang diadakan oleh BKN dan GIZ pada tanggal 16 Juni 2016 di Hotel Sultan Jakarta.
3
PRAKSIS melakukan Focus Group Discussion dengan OECD terkait Strategic Human Resources Management pada tanggal 17 Juni 2016 di Kantor LAN Jakarta.
PRAKSIS mengadakan Workshop Teknik Statistik Penyusunan Indeks dengan Narasumber dari BPS dan AIPEG-AUSaid yang dilaksanakan tanggal 18-20 Juli 2016 di Kantor LAN Jakarta.
4
PRAKSIS melakukan studi lapangan terkait kajian pengukuran indeks kompleksitas dalam pelayanan publik yang salah satu lokusnya di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2016.
PRAKSIS menjadi salah satu insiator Seminar HUT LAN yang ke59 dengan tema“Membangun Budaya Unggul Lembaga Administrasi Negara dalam Mendukung Revolusi Mental ASN” diselenggarakan tanggal 3 Agustus 2016 di Aula LAN Jakarta.
5
PRAKSIS melakukan uji publik Pedoman Pengembangan Kompetensi ASN pada tanggal 30 Agustus 2016 di PKP2A II Makassar.
PRAKSIS melakukan uji publik Pedoman Pengembangan Kompetensi ASN pada tanggal 30 Agustus 2016 di PKP2A IV Aceh.
6
Ekspose hasil kajian PRAKSIS yang dilaksanakan tanggal 13 Desember 2016 di Ruang Auditorium LAN Jakarta.
PRAKSIS menyelenggarakan Seminar Nasional “Quo Vadis KORPRI: Tantangan dan Arah Transformasi KORPRI sebagai Organisasi Profesi” yang diaksanakan tanggal 16 Desember 2016 di Aula LAN Jakarta.
7
Staff Appreciation. Perayaan keberhasilan salah satu Kru PRAKSIS atas teraihnya gelar Doktoral.
Staff Appreciation. Perayaan ulang tahun salah satu Kru PRAKSIS.
8
9
HIGHLIGHT KEGIATAN
Pusat Kajian Reformasi Administrasi (PRAKSIS) pada tahun 2016 mempunyai
dua
Pengembangan
kegiatan,
yaitu
Kompetensi
ASN
penyusunan dengan
Pedoman
fokus
pada
pengembangan kompetensi PNS dan Kajian Pengukuran Indeks Kompleksitas dalam Pelayanan Publik dengan fokus pada penyusunan
instrumen
pengukuran
indeks
kompleksitas
pelayanan administrasi perizinan memulai usaha bagi usaha kecil dan menengah di daerah. Output dari kegiatan pertama adalah pedoman sedangkan output dari kegiatan kedua adalah laporan kajian. Kegiatan pertama merupakan program prioritas nasional sebagai kelanjutan dari kegiatan tahun 2015 mengenai
Grand Design Pengembangan Kompetensi ASN. Kajian
Pengukuran
Indeks
Kompleksitas
dalam
Pelayanan Publik Peningkatan
kualitas
pelayanan
publik
di
Indonesia
merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik
10
menjadi salah satu agenda prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bidang pelayanan publik yang harus dicapai oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Sampai saat ini pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah belum terpenuhinya kualitas layanan yang diharapkan. Hal tersebut tak terkecuali dengan pelayanan perizinan usaha. Pada kenyataannya, proses pelayanan perizinan usaha dan investasi Indonesia masih sangat rumit. Padahal kondisi iklim investasi dan berusaha merupakan hal yang krusial karena akan berpengaruh terhadap banyaknya jumlah investor yang akan berinvestasi di Indonesia. Kerumitan
pelayanan
perizinan
usaha
di
Indonesia
ditunjukkan salah satunya dengan laporan Ease of Doing
Business (EoDB) yang dikeluarkan oleh The World Bank, di mana pada tahun 2017 Indonesia masih menempati peringkat
ke 91 dari 190 negara. Dari sepuluh indikator
EoDB, indikator Starting a Business (memulai usaha) di
11
Indonesia merupakan indikator yang berada di peringkat bawah yaitu peringkat ke 151 pada tahun 2017. Pemerintah
sudah
berupaya
untuk
meningkatkan
kemudahan berusaha di Indonesia, salah satunya dengan mengeluarkan 13 Paket Kebijakan Ekonomi. Tetapi upaya tersebut
belum
memberikan
dampak
yang
signifikan
terhadap peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta yang sudah disebutkan di atas, Pusat Kajian Reformasi Administrasi – Lembaga Administrasi Negara
(PRAKSIS-LAN)
melakukan
kajian
pada
terkait
hal
tahun tersebut
anggaran
2016
dalam
upaya
mengidentifikasi kompleksitas dalam perizinan usaha yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia pada umumnya, dan di daerah pada khususnya. Ruang lingkup kajian ini adalah kompleksitas pelayanan administrasi perizinan memulai usaha bagi usaha kecil dan menengah sektor perdagangan di daerah. Tujuan dalam kajian ini adalah 1) Menyusun desain instrumen pengukuran indeks kompleksitas
pelayanan
administrasi
12
perizinan
dalam
memulai usaha kecil dan menengah sektor perdagangan di daerah; dan 2) Menyusun strategi simplifikasi administrasi perizinan dalam memulai usaha kecil dan menengah sektor perdagangan di daerah. Untuk
mencapai
menggunakan
tujuan
metode
kajian
mixed
tersebut,
method
kajian
yakni
ini
statistik
deskriptif melalui pembentukan indeks komposit. Sedangkan dalam perumusan strategi penyederhanaan administrasi perizinan
dalam
memulai
usaha
digunakan
metode
penelitian kualitatif melalui analisis komparasi benchmark kebijakan dengan implementasi pelayanan perizinan dalam memulai usaha di lokus penelitian. Adapun lokus dalam kajian ini adalah: (1) Provinsi DKI Jakarta; (2) Kabupaten Karimun; (3) Kota Bandung; (4) Kota Yogyakarta; (5) Kota Tangerang Selatan; dan 6) Kota Serang. Dalam
menyusun
instrumen
pengukuran
indeks
kompleksitas pelayanan administrasi perizinan memulai usaha bagi usaha kecil dan menengah di daerah, kajian ini merujuk kepada kajian yang dilakukan oleh The World Bank
13
(Ease of Doing Business) dan The Asia Foundation (Mengukur Kinerja Pelayanan Terpadu untuk Perizinan Usaha di Indonesia). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka instrumen yang disusun dalam kajian ini menggunakan sebelas dimensi kompleksitas pelayanan perizinan yang terdiri dari: (1) Pendaftaran nama perusahaan; (2) Pembuatan akta pendirian perusahaan; (3) Pengesahan status badan hukum; (4) Pembayaran
Penerimaan
Bukan
Pajak
(PNBP);
(5)
Pendaftaran dan Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara; (6) Pendaftaran NPWP; (7) Pendaftaran nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; (8) Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); (9) Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan
(TDP);
(10)
Pendaftaran
Wajib
Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan; dan (11) Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Kesebelas dimensi kompleksitas tersebut akan diukur menggunakan indikator sebagai berikut: (1) prosedur; (2) waktu; (3) biaya; dan (4) instansi yang terlibat.
14
Dengan melakukan pengukuran kompleksitas pelayanan administrasi perizinan dalam memulai usaha, maka suatu daerah akan mampu menilai atau memberikan gambaran tentang sejauhman kompleksitas pelayanan perizinan di daerahnya. Jika hasil pengukuran menunjukkan sebuah daerah memiliki kompleksitas yang tinggi, maka diperlukan kebijakan dan strategi simplifikasi pelayanan perizinan. Dalam kajian ini juga telah disusun rekomendasi kebijakan dan strategi simplifikasi pelayanan administrasi perizinan dalam
memulai
usaha
yang
dimulai
dari
diagnosis
kompleksitas dan upaya penanggulangan kompleksitas yang dilihat dari aspek kebijakan, strategi sampai langkahlangkahnya. Dengan adanya instrumen pengukuran indeks kompleksitas pelayanan administrasi perizinan memulai usaha bagi usaha kecil dan menengah di daerah serta rekomendasi kebijakan dan strategi simplifikasi pelayanan administrasi perizinan dalam memulai usaha bagi usaha kecil dan menengah di daerah yang sudah disusun PRAKSIS-LAN, diharapkan dapat
15
berkontribusi untuk daerah dalam memperbaiki pelayanan administrasi perizinan memulai usaha.
Penyusunan Pedoman Pengembangan Kompetensi ASN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi yang dimaksud antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus,
dan
penataran.
Dalam
mengembangkan
kompetensi, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masingmasing. Pengembangan
kompetensi
PNS
sebagaimana
diamanatkan Undang-undang ASN seperti tersebut di atas memiliki peran yang sangat strategis di mana setiap PNS memiliki
hak
dan
kesempatan
16
yang
sama
untuk
diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan kompetensi
hasil
yang
penilaian
kinerja
bersangkutan.
dan
penilaian
Disamping
itu,
pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 40 (empat puluh) Jam Pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Tantangan semakin
pengembangan kompleks,
yang
kompetensi
PNS
menuntut
kedepan
adanya
PNS
berwawasan global, penguasaan bahasa asing, penguasaan teknologi Informasi serta pentingnya membangun jaringan dan
kolaborasi
tingkat
tinggi.
Oleh
karena
itu
pengembangan kompetensi setiap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan antara tugas fungsi organisasi dengan tuntutan lingkungan strategis Pemerintah (Renstra, RPJMN/D). Berdasarkan
mandat
kebijakan
dan
pentingnya
pengembangan kompetensi PNS, maka diperlukan adanya pedoman pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS),
sebagai
pedoman
17
umum
dalam
penyusunan
pengembangan kompetensi
PNS secara nasional dan
instansional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pedoman ini bertujuan untuk menjadi panduan umum dalam 1) Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi PNS yang meliputi kompetensi manajerial, sosial kultural dan teknis secara instansional di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan 2) Menyusun instrumen dalam pembinaan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi. Pedoman pengembangan kompetensi PNS terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu pemetaan kebutuhan kompetensi PNS,
perencanaan
pengembangan
kompetensi
PNS,
pelaksanaan serta evaluasi. Tahap pemetaan kebutuhan kompetensi PNS pada hakikatnya merupakan proses inventarisasi prioritas kebutuhan kompetensi selama 5 (lima)
tahun.
Artinya,
melalui
tahapan
ini
diketahui
kompetensi-kompetensi yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam priode lima tahun bagi PNS di
18
Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Tahap perencanaan pengembangan kompetensi PNS terdiri dari dua kegiatan utama yaitu: pertama, penyusunan rencana
strategis pengembangan kompetensi PNS, serta kedua, penyusunan rencana pengembangan kompetensi PNS tahunan.
Tahap pelaksanaan terdiri dari dua kegiatan
utama yaitu; pertama, realisasi program pengembangan kompetensi PNS berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun baik yang bersifat pendidikan maupun pelatihan.
Kedua,
konversi
program
pengembangan
kompetensi PNS yang merupakan proses mengubah atau mengolah kegiatan pengembangan kompetensi sehingga bisa dihitung secara kuantitatif. Tahap evaluasi merupakan tahapan
akhir
dari
siklus
program
pengembangan
kompetensi PNS. Pelaksanaan evaluasi bersifat nasional serta instansional.
19
Gambar 1. Skema Pengembangan Kompetensi PNS
20
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
N
INDIKATOR
O
KINERJA
TARGET
CAPAIAN
STATUS
UTAMA 1
Jumlah
2
1. Rekomendasi kebijakan
rekomendasi
melalui Kajian
kebijakan di
Pengukuran Indeks
bidang
Kompleksitas dalam
reformasi
Pelayanan Publik
administrasi
Tercapai
2. Rekomendasi kebijakan
yang menjadi
melalui Pedoman
wacana publik
Pengembangan Kompetensi ASN
2
Jumlah policy
2
1.
Policy Brief Evaluasi
brief di bidang
Pelaksanaan Seleksi
reformasi
Terbuka Bagi JPT ASN
administrasi yang
2.
Membebaskan Guru
didiseminasika
dari Belenggu SPJ
n kepada
stakeholders
Policy Brief
3.
Policy Brief Strategi Simplifikasi Pelayanan Perizinan Memulai Usaha
4.
Policy Brief Urgensi Pengukuran Kompleksitas Pelayanan
21
Melebihi Target
Perizinan Memulai Usaha di Daerah 3
Jumlah
3
1. Fasilitasi Penyusunan
pelaksanaan
Manpower Planning
konsultasi,
Kementerian Desa, PDT
advokasi,
dan Transmigrasi
fasilitasi
Melebihi Target
2. Fasilitasi Penyusunan
dan/atau
SOP Pegawai Berprestasi
asistensi di
Kementerian Desa, PDT
bidang
dan Transmigrasi
reformasi
3. Fasilitasi Penyusunan
administrasi
Roadmap Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021 4. Fasilitasi Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Badiklat Provinsi Banten 5. Fasilitasi Penyusunan Modul Diklat Peningkatan Daya Saing Daerah Badiklat Provinsi Banten 4
Jumlah pelaksanaan kegiatan
2
1. Pelatihan Bahasa Inggris 2. Workshop Teknik Penyusunan Indeks
pengembangan
22
Tercapai
kapasitas pegawai 5
Jumlah kegiatan
2
1.
pengembangan inovasi di bidang reformasi
Lingkar Kajian Kebijakan
2.
RB Learning Box
3.
Pengembangan Kapasitas SDM
administrasi
23
Melebihi Target
24
KEMITRAAN
Kemitraan yang dibangun oleh PRAKSIS selama tahun 2016 adalah dalam dua bentuk baik yang dalam pengembangan jejaring kerja sama maupun melalui kegiatan fasilitasi dengan Kementerian dan Pemerintah Daerah. Kemitraan yang terkait jejaring kerja sama dilakukan dengan Mitra
Pembangunan
penguatan
kapasitas
seperti peneliti
AIPEG dalam
AUSAID metode
dalam
hal
kuantitatif.
Sedangkan jejaring kerja sama dengan think tank internasional dilakukan dengan OECD Paris, OECD Korea Policy Center, Korea Development Institute (KDI), Korea Development School of Public
Policy
(KDI
School),
maupun
dengan
Kementerian/Lembaga yang mengelola Kepegawaian Negeri dan Kebijakan Publik di ASEAN seperti Office of Public Sector Division (OPDC) Thailand, JPA Malaysia, National Productivity Agency Malaysia maupun Kedutaan Besar Jerman di Jakarta dan Federal Foreign Service Office di Jerman.
25
PRAKSIS
mengirimkan
delegasinya
mengikuti
Asean
International Conference and South East Asia at a Glance Initiative-OECD di Bangkok pada tanggal 17 sd 19 Oktober 2016.
Keikutsertaan
salah
satu
kru
PRAKSIS
dalam
Trust in
Government Workshop: OECD, ASEAN, KDI, KDI School di Sejong City, Korea Selatan pada tanggal 11 Mei 2016.
26
Keikutsertaan salah satu kru PRAKSIS dalam Steering Committe for South East Asia at a Glance di Bangkok Thailand pada tanggal 19 Mei 2016.
Selanjutnya, Kemitraan
yang
dibangun
PRAKSIS dengan
Kementerian dan Pemerintah Daerah dilakukan dalam kegiatan fasilitasi bidang penguatan kapasitas SDM dan Organisasi. Beberapa kegiatan fasilitasi yang dilakukan PRAKSIS pada tahun 2016 antara lain: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Penyusunan Manpower Planning
Penyusunan SOP Pegawai Berprestasi
27
28
Badan Diklat Provinsi Banten
Penyusunan Modul Diklat Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Penyusunan Modul Diklat Peningkatan Daya Saing Daerah
Pemerintah Kabuaten Bintan
Penyusunan
Roadmap
Inovasi
Kabupaten Bintan Tahun 2017-2021
29
Pelayanan
Publik
STATISTIK
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penerapan Reformasi Birokrasi di Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Telah Megisi PMPRB Online Pertanggal 21 Desember 2015) Kementerian/ Lembaga (Tahap 1, tahap 2 dan tahap 3) 1. Kementerian Sekretariat
15. Badan Nasional
Negara
Penanggulangan Bencana
2. Setjen KOMNAS HAM
16. Kementerian Riset, Teknologi
3. Badan Intelijen Negara
dan Pendidikan Tinggi
4. Badan Pengawas Pemilihan
17. Setjen Dewan Perwakilan
Umum
Daerah
5. Kementerian Agama
18. Kementerian Lingkungan
6. Setjen Komisi Pemilihan
Hidup
Umum
19. Badan Pengkajian dan
7. Lembaga Ketahanan Nasional
Penerapan Teknologi
RI
20. Perpustakaan Nasional RI
8. Kementerian Pendidikan dan
21. Kementerian Sekretariat
Kebudayaan
Negara
9. Kementerian Dalam Negeri
22. Setjen KOMNAS HAM
10. Sekretariat Jenderal MPR
23. Badan Intelijen Negara
11. Lembaga Kebijakan
24. Badan Pengawas Pemilihan
Pengadaan Barang/Jasa
Umum
Pemerintah
25. Kementerian Agama
12. Kementerian Perindustrian
26. Setjen Komisi Pemilihan
13. Setjen WANTANNAS
Umum
14. Kementerian Perhubungan
27. Kementerian Sekretariat Negara
30
28. Setjen KOMNAS HAM
49. Badan Nasional
29. Badan Intelijen Negara
Penanggulangan Bencana
30. Badan Pengawas Pemilihan
50. Kementerian Riset, Teknologi
Umum
dan Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Sekretariat
51. Setjen Dewan Perwakilan
Negara
Daerah
32. Setjen KOMNAS HAM
52. Kementerian Lingkungan
33. Badan Intelijen Negara
Hidup
34. Badan Pengawas Pemilihan
53. Badan Pengkajian dan
Umum
Penerapan Teknologi
35. Kementerian Sekretariat
54. Perpustakaan Nasional RI
Negara
55. Kementerian Perencanaan
36. Setjen KOMNAS HAM
Pembangunan
37. Badan Intelijen Negara
Nasional/Bappenas
38. Badan Pengawas Pemilihan
56. Kepolisian Negara
Umum
57. Kementerian Pendayagunaan
39. Kementerian Agama
Aparatur Negara dan
40. Setjen Komisi Pemilihan
Reformasi Birokrasi
Umum
58. Kementerian Pemberdayaan
41. Lembaga Ketahanan Nasional
Perempuan dan
RI
Perlindungan Anak
42. Kementerian Pendidikan dan
59. Kementerian Kesehatan
Kebudayaan
60. Kementerian Pertahanan
43. Kementerian Dalam Negeri
61. Badan Nasional Penempatan
44. Sekretariat Jenderal MPR
Perlindungan TKI
45. Lembaga Kebijakan
62. Kementerian Pertanian
Pengadaan Barang/Jasa
63. Kementerian Koperasi dan
Pemerintah
Usaha Kecil dan Menengah
46. Kementerian Perindustrian
64. Kementerian Energi dan
47. Setjen WANTANNAS
Sumber Daya Mineral
48. Kementerian Perhubungan
31
65. Pusat Pelaporan dan Analisis
81. Badan Kependudukan dan KB
Transaksi Keuangan
Nasional
66. Lembaga Ilmu Pengetahuan
82. Kementerian Koordinator
Indonesia
Bidang Pembangunan
67. Badan Narkotika Nasional
Manusia dan Kebudayaan
68. Sekretariat Kabinet
83. Badan Standardisasi Nasional
69. Kementerian Pemuda
84. MABES TNI
Olahraga
85. Lembaga Penerbangan dan
70. Kementerian Kehutanan
Antariksa Nasional-Badan
71. Kementerian Hukum dan Hak
Informasi Geospasial
Asasi Manusia
86. Kementerian Luar Negeri
72. Kementerian Perdagangan
87. Badan Kepegawaian Negara
73. Kementerian Koordinator
88. Sekretariat Jenderal DPR RI
Bidang Perekonomian
89. Lembaga Sandi Negara
74. Sekretariat Jenderal Komisi
90. Kementerian Agraria dan
Yudisial
Tata Ruang/Badan
75. Badan Koordinasi
Pertanahan Nasional
Penanaman Modal
91. Badan Pemeriksa Keuangan
76. Badan Tenaga Nuklir
92. Lembaga Administrasi
Nasional
Negara
77. Kementerian Koordinator
93. Badan Nasional
Bidang Politik, Hukum dan
Penanggulangan Terorisme
Keamanan
94. Badan Pengawasan
78. Kepaniteraan dan Sekretariat
Keuangan dan Pembangu-
Jenderal Mahkamah
nan
Konstitusi RI
95. Kementerian Kelautan dan
79. Kementerian Pekerjaan
Perikanan
Umum & Perumahan Rakyat
96. Kementerian Komunikasi dan
80. Ombudsman Republik
Informatika
Indonesia
Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2015.
32
Pemerintah Provinsi (Tahap 1, tahap 2 dan tahap 3) 1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 3. Pemerintah Provinsi Jambi 4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 5. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 6. Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung 7. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 8. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 9. Pemerintah Provinsi Lampung 10. Pemerintah Provinsi Gorontalo 11. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 12. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13. Pemerintah Daerah D I Yogyakarta 14. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 15. Pemerintah Aceh 16. Pemerintah Provinsi Jawa Barat 17. Pemerintah Provinsi Bengkulu 18. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2015.
Pemerintah Kabupaten/ Kota (Tahap 1, tahap 2 dan tahap 3) 1. Pemerintah Kab. Pekalongan 2. Pemerintah Kab. Simeulue 3. Pemerintah Kota Pekanbaru 4. Pemerintah Kab. Lahat
5. Pemerintah Kota Bandar Lampung 6. Pemerintah Kab. Bangka Tengah 7. Pemerintah Kab. Sinjai
9. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 10. Pemerintah Kab. Polewali Mandar 11. Pemerintah Kab.
8. Pemerintah Kota Ambon
Kapuas Hulu 12. Pemerintah Kota Samarinda
33
13. Pemerintah Kota Denpasar 14. Pemerintah Kab. Aceh Jaya 15. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara 16. Pemerintah Kab. Bogor 17. Pemerintah Kota Manado 18. Pemerintah Kota Bima 19. Pemerintah Kota Balikpapan 20. Pemerintah Kab. Magelang 21. Pemerintah Kota Sukabumi 22. Pemerintah Kota Tanjungpinang 23. Pemerintah Kab. Deli Serdang 24. Pemerintah Kab. Gunung Kidul
28. Pemerintah Kab. Banjar
Dharmasraya
29. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara 30. Pemerintah Kab. Maluku Tengah 31. Pemerintah Kab. Pakpak Bharat 32. Pemerintah Kab. Lombok Barat 33. Pemerintah Kota Kupang 34. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat 35. Pemerintah Kab. Muara Enim 36. Pemerintah Kota Banjarmasin 37. Pemerintah Kab. Kulon Progo 38. Pemerintah Kota Jambi 39. Pemerintah Kab. Maluku Tenggara 40. Pemerintah Kab.
Banyuwangi
Aceh Tengah
26. Pemerintah Kota
41. Pemerintah Kab.
27. Pemerintah Kab. Mesuji
44. Pemerintah Kota Solok 45. Pemerintah Kab. Landak 46. Pemerintah Kota Sungai Penuh 47. Pemerintah Kota Magelang 48. Pemerintah Kab. Sumedang 49. Pemerintah Kab. Bangka Barat 50. Pemerintah Kab. Pacitan 51. Pemerintah Kab. Kudus 52. Pemerintah Kota Padang 53. Pemerintah Kab. Takalar
25. Pemerintah Kab.
Singkawang
43. Pemerintah Kab.
Blora
54. Pemerintah Kota Makassar 55. Pemerintah Kab. Grobogan 56. Pemerintah Kab. Hulu Sungai
42. Pemerintah Kota Gorontalo
Selatan 57. Pemerintah Kab. Purbalingga
34
58. Pemerintah Kab. Luwu 59. Pemerintah Kab. Pati 60. Pemerintah Kota Bengkulu 61. Pemerintah Kota Bontang 62. Pemerintah Kab. Banjarnegara 63. Pemerintah Kab. Madiun 64. Pemerintah Kab. Sukoharjo 65. Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara 66. Pemerintah Kota
70. Pemerintah Kota Semarang 71. Pemerintah Kab. Subang 72. Pemerintah Kota Blitar 73. Pemerintah Kota Kendari 74. Pemerintah Kota Bandung 75. Pemerintah Kota Pangkal Pinang 76. Pemerintah Kab. Trenggalek 77. Pemerintah Kab. Bantul 78. Pemerintah Kab. Pohuwato
67. Pemerintah Kota
Gunung Mas
Kampar 69. Pemerintah Kab. Dairi
84. Pemerintah Kota Surakarta 85. Pemerintah Kab. 86. Pemerintah Kab. Bulukumba 87. Pemerintah Kab. Kendal 88. Pemerintah Kab. Lampung Selatan 89. Pemerintah Kab. Sambas 90. Pemerintah Kota Padang Panjang
79. Pemerintah Kab.
68. Pemerintah Kab.
Yogyakarta
Mempawah
Banda Aceh Palembang
83. Pemerintah Kota
80. Pemerintah Kab. Tanah Datar 81. Pemerintah Kab. Temanggung 82. Pemerintah Kab. Pinrang
Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2015
35
91. Pemerintah Kab. Siak 92. Pemerintah Kota Pontianak 93. Pemerintah Kab. Solok 94. Pemerintah Kab. Sleman
Profil Aparatur Sipil Negara Indonesia
Jumlah PNS: 4.475.997 (Pusat 21,06% dan Daerah: 78,94%) Rata-rata pertumbuhan pertahun PNS 2010-2015: -0,312% Persentase PNS terhadap Angkatan Kerja (118,19 juta): 3,89%
(BKN, 2016)
36
Pegawai ASN berdasarkan Pendidikan
Sumber: BKN, 2016.
37
Komposisi ASN
Sumber: BKN, 2016
Pengangkatan Cpns Nasional Tenaga Honorer Vs Pelamar Umum (2005-2014) Asal
Tenaga Honorer Pelamar Umum
Jumlah
Persentase
RasioTerhadap
Pengangkatan
(%)
thd Total PNS
1.103.861*
58.8%
24.6%
775.884
41.2%
17.3%
Sumber: BKN, *Oktober 2016
38
Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi ASN Rekomendasi Yang Diterbitkan KASN Atas Pengisian Jpt Melalui Seleksi Terbuka Tahun 2015 No
Instansi
Lembaga Pemerintah
2
Perbaik
ujuan
an
181
117
64
-
53
34
17
2
365
233
108
24
599
384
189
26
Jml
Kementerian/
1
Provinsi
Pencabutan/
Perset
Pembatalan/ Penundaan
Pemerintah 3
Kabupaten/K ota Jumlah
Sumber: KASN, 2016. Rekapitulasi Rekomendasi KASN Atas Pengisian Jpt Melalui Seleksi Terbuka Tahun 2016 (Status 31 Oktober 2016) No.
1
2
Instansi
Kementerian/ Lembaga Pemerintah Provinsi
Pencabutan/
Perset
Perbaik
ujuan
an
195
127
64
4
54
39
11
4
Jml
39
Pembatalan/ Penundaan
Pemerintah 3
Kabupaten/K
482
355
79
48
731
521
154
56
ota Jumlah
Sumber: KASN, 2016.
Status Pelaksanaan Seleksi Terbuka pada Instansi Pemerintah Sampai Dengan 31 Oktober Tahun 2016 No
Status
Kement erian
LPNK
Provinsi
Kabupaten/ Kota
1
Selesai
32
22
20
165
2
Proses
2
10
13
106
3
Konsultasi
0
7
0
121
4
Belum
0
0
1
116
Sumber: KASN, 2016
40
Pagu dan Realisasi Anggaran N
Kegiatan/
Pagu
Realisasi
%
o
Pekerjaan/
Optimalisasi Rp. 567.459.000
Rp. 562.191.700
99.07
Rp. 497.326.000
Rp. 491.103.900
98.75
Rp.
Rp. 1.053.295.600
98.92
Output 1
Laporan Kajian Pengukuran Indeks Kompleksitas dalam Pelayanan Publik
2
Penyusunan Pedoman Pengembang an Kompetensi ASN Total
1.064.785.000
41
www.dkk.lan.go.id @DeputiKajianLAN
[email protected] [email protected] @PRAKSIS_LAN Pusat Kajian Reformasi Administrasi
Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, 10110
