REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA (Studi Kasus Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak) Oleh Jeni Susandri dan Hery Suryadi (
[email protected])
Abstrac This research was done in Tualang sub-district, Siak regency (kecamatan Tualang Kabupaten Siak) which aims to know how Sub-district Integrated Administration Services (PATEN) is done and to know the restricting factors in Sub-district Integrated Administration Services (PATEN) in Tualang subdistrict, Siak regency. This research was done by using descriptive method with qualitative and quantitative approach, which is the researcher chose and clumped the datA based on their type and processed them with descriptive method. Descriptive method is an analysis which gives a detailed explanation based of the real situation in the research place and it’s presented on a table and also the explanation. The population of the research was divided in to two groups, which are the people who provide the services and the people who get the services. The number of sample who provide Sub-district Integrated Administration Services (PATEN) were 5 persons and for the people who get the services were 100 respondents from 105.553 people and the way to take the sample was with random method. Based on the research by the questionnaire from 100 persons of people in Tualang sub-district, known that (43,33%) respondents said that the administration services in Tualang sub-district were good, (50,33%) respondents said that it’s less good and (6,33%) respondents said that it’s bad. In conclusion, we can say that Sub-district Integrated Administration Services (PATEN) in Tualang subdistrict, Siak regency is not yet optimal and generally less good, because from 100 respondents who answered the questionnaires, 50 persons of respondents said that Sub-district Integrated Administration Services (PATEN) in Tualang subdistrict, Siak regency were less good which is (50,33%)
1
Keyword : bureaucracy reform, public service, paten I. Pendahuluan A. Latar Belakang Melihat pada definisi, Birokrasi berasal dari kata “bureau” yang berarti meja atau kantor dan kata “kratia” (cratein) yang berarti pemerintah. Jadi pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi (Ernawan, 1988). Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar (disarikan dari Blau & Meyer, 1971; Coser & Rosenberg, 1976; Mouzelis, dalam Setiwan,1998). Sedangkan menurut Peter M. Blau (2000:4), birokrasi adalah “tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis”. Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menyelanggarakan birokrasi. Menurut Ishak (2010 : 32-22) dewasa ini birokrasi sering memperlihatkan diri sebagai “master” yang berwenang mengatur, mengendalikan, dan mengontrol perilaku politik masyarakat, padahal jika dipandang dari konteks hubungan kekuasaan, birokrasi pada dasarnya merupakan mata rantai yang menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Posisi strategis birokrasi dalam mewujudkan good governance yang merupakan suatu conditi sine qua non bagi keberhasilan pembangunan. Karenanya profesionalitas birokrasi merupakan persyaratan mutlak untuk dapat mewujudkan good governance. Birokrasi seharusnya menempatkan diri sebagai mediating agent, menjadi jembatan antara kepentingankepentingan masyarakat dan kepentingan-kepentigan pemerintah. Secara garis besar birokrasi merupakan salah satu tugas pokok pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Tugas pokok pemerintah tersebut dapat disimpulkan menjadi 3 (tiga) fungsi : 1. Pelayanan (service) yang membuahkan keadilan dalam masyarakat 2. Pemberdayaan (empowerment) yang mendorong kemandirian masyarakat 3. Pembangunan (development) yang menciptakan kemakmuran dalam masyarakat (M. Ryass Rasyid 1996:48) Pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang dikenal dengan pelayanan umum (publik service) pada hakekatnya adalah serangkaian layanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah kepada semua lapisan masyarakat dengan tujuan memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Menurut Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2010 : 27), Pintu masuk (entry point) bagi percepatan reformasi birokrasi di
daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance) terfokus pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (publik) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya terbatasnya sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan 2
biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik, serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan. Bila fungsi ini dapat dijalankan secara konsisten, maka secra bertahap akan berdampak strategis dalam menekan inisiatif pemekaran daerah kabupaten. Secara empiris, alasan yang sering dikemukakan untuk pemekaran daerah adalah untuk mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2010 : 31), Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dari
aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan. Untuk itu, camat melaksanakan kewenangan dari dua sumber yakni: (1) bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan (kewenangan atributif); dan (2) kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam rangka pelaksanan otonomi daerah (kewenangan delegatif). Berbagai keluhan terus dialami oleh masyarakat, pelayanan dengan metode konvensional ternyata menghadirkan berbagai masalah yang dialami oleh masyarakat yaitu seperti : 1. Kurangnya ketepatan waktu dalam penyelesaian berkas yang diminta oleh masyarakat. 2. Warga harus dibuat bolak-balik ke kantor karena kurangnya keterbukaan informasi pelayanan. 3. Tidak transparannya jumlah biaya yang harus dibayarkan sebagai imbalan pelayanan, 4. Adanya berbagai kesalahan dalam pengetikan berkas masyarakat. Melihat pada masalah tersebut, hendaknya perlu diadakan perubahan dalam badan serta sistem birokrasi. Meningggalkan birokrasi lama kemudian memulai pada tahap birokrasi yang lebih efisien dan efektif dengan mengganti metode pelayanan dengan cara konvensional menggunakan metode PATEN seperti halnya yang dilakukan oleh Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. PATEN ini merupakan amanah yang telah tertuang dalam pasal 126 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu juga ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Kemudian Kabupaten Siak mengeluarkan peraturan berupa peraturan Bupati Siak Nomor 42 tahun 2011 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Setelah ditetapkan peraturan tersebut tertanggal 8 Desember 2011 maka barulah pihak kecamatan menerapkan program tersebut pada tanggal 16 Januari 2012 (Koran Harian Dumai Pos, Kamis 5 April 2012, Siak Ekspres hal 14). Akan tetepi pada pelaksanaannya (implementasi) dilapangan, hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai masalah mulai ditemui dalam pelaksanaan program tersebut. Masalah yang dihadapi ialah seperti : a. Kurang tanggapnya pegawai dalam melaksanakan program tersebut b. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung c. Kurangnya keterbukaan informasi mengenai program tersebut Berdasarkan pada uraian-uraian diatas maka penulis membuat judul “Reformasi Birokrasi di Indonesia (Studi Kasus Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak) 3
B. Tinjauan Teori 1. Reformasi Birokrasi (bureaucracy reform) Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintah yang tidak hanya efektif dan efisien tapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereformasi birokrasi memang sudah saatnya dilakukan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi saat ini. Dimana birikrasi dituntut untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima (www.menpan.go.id). Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang profesional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan nasional. Khan (1981) memberi pengertian reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. Sedangkan Quah (1976) mendefinisikan reformasi sebagai suatu proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari change, improvement, atau modernization. Dari pengertian ini, maka reformasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap tingkah laku (the ethics being). Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien. 2. Pelayanan Umum (public service) Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat sekaligus menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan dimanapun juga sangat penting dan menentukan. Pada hakekatnya pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid. 1998). Menurut Salusu (1996:6) fungsi utama dari pemerintah adalah mengatur, menyediakan, fasilitas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada organisasi lain yang dalam negara yang lebih tinggi dari organisasi pemerintahan itu, dimana sesungguhnya fungsi utama pemerintah adalah memberi pelayanan. Peningkatn kualitas pelayanan adalah merupkan salah satu issu krusial baik dalam lingkup manajemen sektor publik maupun manajemen sektor private. Hal ini terjadi karena disatu sisi tunttan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan dari tahun ketahun semakin besar. Sugiarto (1999:36) mengartikan pelayanan sebagai tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, klien, pasie, dan lain-lain) yang tingkat pemenuhannnya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayanai dan dilayani. 4
Selanjutnya Juliantara (2005:10) mengatakan bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang dapat mempertinggi kepuasan pelanggan, selain itu membangun kesan yang dapat memberikan citra positif dimata pelangggan. Menurut Moenir (1992:17) pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang denagn faktor materi maupun sistem prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Suparlan (1993:16) pelayanan adalah unsur mengabulkan bantuan atau pertolongan kepada orang lain baik materil maupun non materil agar orang itu dapat mengatasi masalahnya sendiri. Menurut Zulhelmi (1996:41) pelayanan merupakan pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat, usaha yang dijalankan dengan memegang teguh syarat efisiensi, efektifitas, serta manajemen yang baik dan memuaskan. Pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan umum (publik) sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun penyelenggaraan ketentuan peraturan perudang-undangan. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah ini haruslah memenuhi asas-asas pelayanan publik (Keputusan Menpan No.63/Menpan/7/2003) yaitu : 1. Transparan 2. Akuntabilitas 3. Kondisional 4. Partisipatif 5. Kesamaan hak 6. Keseimbangan hak dan kewajiban. Peran pemerintah dalam pemberian pelayanan publik ini sangat strategis, artinya pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. 3. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaanya, mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat ini disini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan. Sistem ini memposisikan warga masyarakat hanya berhubungan dengan petugas meja/loket pelayanan di kecamatan. PATEN diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi badan/kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di kabupaten/kota bagi kecamatan yang secara kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien di layani melalui kecamatan. Untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan tersebut, maka syarat yang harus dipenuhi adalah adanya pelimpahan sebagian wewenang perizinan dan non perizinan sesuai skala dan kriteria dari bupati/walikota kepada camat, sehingga pada gilirannnya, hakikat otonomi daerah menemukan makna sejatinya yaitu distribusi kewenangan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 5
PATEN diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya jenis pelayanan administrasi, maka PATEN menganut asas-asas pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Asas-asas itu adalah: 1. Kepentingan umum yang berarti pemeberian pelayanan oleh petugas pelaksana PATEN tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan 2. Kepastian hukum berarti ada jaminan bagi terwujudnya hak dan kewajiban antara penerimaan pelayanan (warga masyarakat dan pemberi pelayanan (kecamatan) dalam penyelenggaraan PATEN 3. Kesamaan hak berarti pemberian pelayanan dalam PATEN tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi 4. Keseimbangan hak dan kewajiban berarti pemenuhan hak itu harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan 5. Keprofesionalan berarti setiap pelaksana PATEN harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya 6. Partisipatif berarti peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PATEN dengan memeperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat 7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif berarti dalam penyelenggaraan PATEN, setiap warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang adil 8. Keterbukaan berarti setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi tentang PATEN 9. Akuntabilitas berarti proses penyelenggaran PATEN harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 10. Fasilitas dan perlakuan hukum bagi kelompok rentan berarti ada pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan 11. Ketepatan waktu berarti penyelesaian setiap jenis pelayanan yang dikelola dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan PATEN 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan berarti setiap jenis pelayanan dalam PATEN dilakukan secara tepat, mudah, dan terjangkau oleh warga masyarakat penerima pelayanan. C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang Kabupatem Siak
6
II. Metode Penelitian A. Metode Penelitian Metode yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yaitu metode yang menggambarkan kejadian atau fenomena-fenomena yang ada dengan menggunakan teknik observasi, kuisioner (angket) dan wawancara. B. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang di lakukan antara lain: 1. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terutama yang berkaitan dengan pelakanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 2. Wawancara, yaitu denagn berkomunukasi langsung dengan melakukan tanya jawab kepada responden untuk mendapatkan keterangan dalam penelitian 3. Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada responden untuk disesuaikan dengan pertanyaan yang diajukan secara tertulis 4. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti, memepelajari, serta menelaah dokumen, arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian C. Analisis Data Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Peneliti memilih dan mengelompokkan data menurut jenisnya kemudian diolah dengan metode deskriptif yaitu suatu analisa yang berusaha menggambarkan gambaran secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan dan disajikan dalam bentuk tabel dan disertakan pembahasannya.
III. Hasil dan Pembahasan Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya jenis pelayanan administrasi, maka PATEN menganut asas-asas pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Asas-asas itu adalah: 1. Kepentingan umum Berdasarkan pada angket dan wawancara yang dilakukan kepada aparat kantor Camat Kecamatan Tualang dan masyarakat Kecamatan Tualang, sebanyak 61 orang dari 105 responden atau 58,09% yang menyatakan baik, sebanyak 36 orang dari 105 responden atau 34,28% yang menyatakan kurang baik kamudian sebanyak 8 orang dari 105 responden atau sebanyak 7,6%, menyatakan tidak baik dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian dapat disimpilkan bahwa dari 105 responden sebanyak 61 orang responden atau 58,09% memberikan tanggapan baik, yaitu tidak adanya aparat yang mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 7
Dalam hal ini, saat di tanya kepada aparat pelaksanan pelayanan di kantor Camat Kecamatan Tualang yaitu Kasi Pemerintahan Bapak Musri, SP, MM, beliau mengatakan : “Dalam memberikan pelayanan kapada masyarakat, kepentingan umum selalu kami kedepankan karena kepentingan umum itulah yang menjadi salah satu inti pelayanan” (Penelitian lapangan, Mei 2012) Sedangkan dilain pihak, masyarakat yang ditanya mengenai hal ini memberikan jawaban yang berbeda yakni saudari Novida Manalu, mengatakan : “Dalam memberikan pelayanan, aparat tidak mementingkan kepentingan umum karena pelayanannya kurang 5P” (Penelitian lapangan, Oktober 2012). 2. Kepastian Hukum Berdasarkan pada angket dan wawancara yang dilakukan kepada aparat kantor Camat Kecamatan Tualang dan masyarakat Kecamatan Tualang, sebanyak 55 orang dari 105 responden atau (52,38%) menyatakan baik, sebanyak 44 orang dari 105 responden atau (41,90%) yang menyatakan kurang baik kemudian sebanyak 6 orang dari 105 responden atau (5,71%), menyatakan tidak baik dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian dapat disimpilkan bahwa dari 105 responden, sebanyak 55 orang atau (52,38%) memberikan baik, artinya ada jaminan bagi terwujudnya hak dan kewajiban antara penerimaan pelayanan (warga masyarakat dan pemberi pelayanan (kecamatan) dalam penyelenggaraan PATEN. Untuk hal ini, saat ditanya kepada aparat kantor Camat Kecamatan Tualang bagian Kasi Pemerintahan yakni Bapak Musri, SP, MM, beliau mengatakan : “Kepastian hukum itu tentunya ada dan kamipun menjalankan itu agar pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat itu tercipta dengan baik” (Penelitian lapangan, Mei 2012). Sedangkan nada berbeda dijawab oleh masyarakat yang ditanya mengenai hal yang sama, yakni saudari Melda Fauza mengatakan : “Mengenai kepastian hukum, setiap pelayanan pasti memiliki kepastian hukum, termasuk dalam PATEN, tetapi tergantung lagi bagaiman aparat menjalankan tugasnya” (Penelitian lapangan, Oktober 2012) 3. Kesamaan Hak Berdasarkan pada angket dan wawancara yang dilakukan kepada aparat kantor Camat Kecamatan Tualang dan masyarakat Kecamatan Tualang, sebanyak 41 orang dari 105 responden atau (39,04%) menyatakan baik, sebanyak 55 orang dari 105 responden atau (52,38%) mengatakan kurang baik, kemudian sebanyak 9 orang dari 105 responden atau (8,57%), tidak baik dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian dapat disimpilkan bahwa dari 105 responden, 55 orang atau (52,38%) memberikan tanggapan kurang baik, artinya dalam memberikan pelayanan terdapat pembedaan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. Saat ditanya pada Kasi Pemerintahan kantor Camat Kecamatan Taulang yakni bapak Musri, SP,MM, mengatakan : “Jelas, kami tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Tugas kami kan memberikan pelayanan, jadi kami menyamaratakan semua kepada masyarakat” (Penelitian lapangan, Mei 2012). Sedangkan masyarakat yang ditanya mengenai masalah ini, yakni saudari Tiga mengatakan : 8
“Untuk hal ini kurang, karena status sosial yang lebih tinggi diutamakan” (Penelitian lapangan, Oktober 2012). 4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Berdasarkan pada angket dan wawancara yang dilakukan kepada aparat kantor Camat Kecamatan Tualang dan masyarakat Kecamatan Tualang, sebanyak 58 orang dari 105 responden atau (55,23%) menyatakan baik, sebanyak 43 orang dari 105 responden atau (40,93%) menyatakan kurang baik kemudian sebanyak 4 orang dari 105 responden atau (3,80%), menyatakan tidak baik dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari 105 responden, 58 orang atau (55,23%) memberikan tanggapan baik, artinya dalam memberikan pelayanan tercipta adanya pemenuhan hak yang sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan. Untuk hal ini, saat ditanya kepada Sekcam Kecamatan Tualang yakni bapak Zalik Efendi, S, Sos, beliau menjawab : “Keseimbangan itu memang harus tercipta, dapat dilihat aparat yang memberikan pelayanan tersebut telah melakukan kewajibanyya dengan memberikan pelayanan disisi lain mereka juga menerima haknya” (Penelitian lapangan, Mei 2012). Dilain pihak, masyarakat yang ditanya mengenai hal ini yakni saudara Melda Fauza mengatakan : “Meski hak masyarakat diperlakukan sama dalam teorinya, namun keseimbangan antara hak dan kewajibannya masih belum memadai untuk dikatakan seimbang” (Penelitian lapangan, Oktober 2012) 5. Profesionalitas Berdasarkan pada angket dan wawancara yang dilakukan kepada aparat kantor Camat Kecamatan Tualang dan masyarakat Kecamatan Tualang, sebanyak 44 orang dari 105 responden atau (41,90%) menyatakan baik, sebanyak 58 orang dai 105 responden atau (55,23%) menyatakan kurang baik kemudian sebanyak 3 orang dari 105 responden atau (2,87%), menyatakan tidak baik dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari 105 responden, 58 orang atau (55,23%) memberikan tanggapan kurang baik. Artinya setiap pelaksana PATEN kurang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya dalam memberikan pelayanan. Profesionalitas pegawai adalah hal penting dalam memberikan pelayanan, karenanya saat ditanya pada Pj. Kasubag Umum & Kepegawaian Kecamatan Tualang yakni Ibu Nur’aisyah, beliau mengatakan : “Profesional itu penting, dan kami melaksanakan itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat” (Penelitian lapangan, Mei 2012) Namun, jawaban masyarakat saat ditanya mengenai masalah ini berbeda yankni saudara Nanda Sumantri mengatakan : “Profesionalitas pegawai itu masih kurang, buktinya masih ada pegawai yang datangnya terlambat” (Penelitian lapangan, Oktober 2012) 6. Partisipatif Berdasarkan pada angket dan wawancara yang dilakukan kepada aparat kantor Camat Kecamatan Tualang dan masyarakat Kecamatan Tualang, sebanyak 56 9
orang dari 105 responden atau (53,33%) menyatakan baik, sebanyak 49 orang dari 105 responden atau (46,66%) menyatakan kurang baik kemudian sebanyak 0 dari 105 responden atau (0%), menyatakan tidak baik dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari 105 responden, 56 orang atau (53,33%) memberi tanggapan baik, artinya ada peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PATEN dengan memeperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Saat ditanya kepada Kasi Kessos kantor Camat Kecamatan Tualang yakni Safnidar, SP, MH beliau mengatakan : “Partisipasi masyarakat meningkat seiring meningkatnya pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat terlebih dilaksanakannnya PATEN ini” (Penelitian lapangan, Mei 2012) Nada seirama juga dikatakan oleh masyarakat saat ditanya mengenai hal ini yakni saudara Edi Gunawan mengatakan : “Partisipasi masyarakat dapat dikatakan meningkat, karena pengurusan urusan jadi lebih mudah” (Penelitian lapangan, Oktober 2012) 7. Persamaan Perlakuan Berdasarkan pada angket dan wawancara yang dilakukan kepada aparat kantor Camat Kecamatan Tualang dan masyarakat Kecamatan Tualang, sebanyak 50 orang dari 105 responden atau (47,61%) menyatakan baik, sebanyak 51 orang dari 105 responden atau (48,57%) menyatakan kurang baik kemudian sebanyak 4 orang dari 105 responden atau (3,80%), menyatakan tidak baik dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian dapat disimpilkan bahwa dari 105 responden, 51 orang atau (48,57%) memberikan tanggapan kurang baik. Artinya kurang adanya persamaan perlakuan/tidak diskriminatif berarti dalam penyelenggaraan PATEN, setiap warga masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang adil. Saat ditanya kepada Kasi Pemerintahan yakni bapak Musri, SP, MM beliau mengatakan : “Sudah dikatakan tadi bahwa semua sama dalam pelakuan, tidak ada pembeda-bedaan” (Penelitian lapangan, Mei 2012) Masyarakat yang ditanya mengenai masalah ini menjawab, yakni saudara Andi Perwira mengatakan : “Perlakuan masih kurang adil, karena lebih mementingkan kalangan atas dibanding masyarakat kecil” (Penelitin lapangan, Oktober 2012) 8. Keterbukaan Berdasarkan pada angket dan wawancara yang dilakukan kepada aparat kantor Camat Kecamatan Tualang dan masyarakat Kecamatan Tualang, sebanyak 41 orang dari 105 responden atau (39,04%) menyatakan baik, sebanyak 59 orang dari 105 responden atau (56,19%), menyatakan kurang baik kemudian sebanyak 5 orang dari 105 responden atau (4,76%), menyatakan tidak baik dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari 105 responden, 59 orang atau (56,19%) memberikan tanggapan kurang baik. Artinya setiap penerima pelayanan kurang dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi tentang PATEN. Hal ini, saat ditanya kepada Kasi Kessos Kecamatan Tualang yakni Safnidar, SP, MH mengatakan : 10
“Kami sangat terbuka dalam pelayanan, sosialisasi juga sudah dilakukan namun jika masyarakat kurang tahu mungkin mereka belum mengerti dan kami bisa membantu” (Penelitian lapangan, Mei 2012) Keterbukaan ini dijawab berbeda oleh masyarakat yakni bapak Suwardi mengatakan : “Keterbukaan ini masih kurang, karena informasi yang diberikan kepada kami itu kurang jelas” (Penelitian lapangan, Oktober 2012) 9. Akuntabilitas Berdasarkan pada angket dan wawancara yang dilakukan kepada aparat kantor Camat Kecamatan Tualang dan masyarakat Kecamatan Tualang, sebanyak 58 orang dari 105 responden atau (55,23%) menyatakan baik, sebanyak 44 orang dari 105 responden atau (41,90%) menyatakan kurang baik kemudian sebanyak 3 orang dari 105 responden atau (2,85%), menyatakan tidak baik dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari 105 responden, 58 orang atau (55,23%) memberikan tanggapan baik. Artinya proses penyelenggaran PATEN dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas, saat ditanya kepada Sekcam Kecamatan Taualang yakni bapak Zalik Efendi, S, Sos mengatakan : “Karena PATEN ini adalah produk hukum yang memiliki undang-undang yang mengatur, tentu kami melaksanakannya juga harus sesuai dengan undang-undang dan prosedur undang-undang tersebut” (Penelitian lapangan, Mei 2012) Masyarakat saat ditanya mengenai masalah ini juga menjawab, yakni saudari Ria Damero mengatakan : “Pelayanannya itu sudah sesuai aturan, walaupun dalam pelaksanaannya masih acuh tak acuh” (Penelitian lapangan, Oktober 2012) 10. Fasilitas dan Perlakuan Hukum Berdasarkan pada angket dan wawancara yang dilakukan kepada aparat kantor Camat Kecamatan Tualang dan masyarakat Kecamatan Tualang, sebanyak 51 orang dari 105 responden atau (48,57%) menyatakan baik, sebanyak 53 orang dari 105 responden atau (50,47%) menyatakan kurang baik kemudian sebanyak 1 orang dari 105 responden atau (0,95%), menyatakan tidak baik dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari 105 responden, 53 orang atau (50,47%) memberikan tanggapan kurang baik. Artinya kurang ada pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan. Kasi Kessos Kecamatan Tulang yakni Safnidar, SP, MH mengatakan saat ditanya masalah ini : “Kami sudah memfasilitasi yang diurus oleh masyarakat dan semua perlakuan kemudahan sama rata tiap masyarakat” (Penelitian lapangan, Mei 2012) Sedangkan masyarakat yang ditanya mengenai hal ini yakni bapak Suwardi mengatakan : “Fasilitas yang disediakan itu kurang membantu kami, seperti alat tulis. Itu perlu buat kami untuk mengisi berkas” (Penelitian lapangan, Oktober 2012)
11
11.Ketepatan Waktu Berdasarkan pada angket dan wawancara yang dilakukan kepada aparat kantor Camat Kecamatan Tualang dan masyarakat Kecamatan Tualang, sebanyak 24 orang dari 105 responden atau (22,85%) menyatakan baik, sebanyak 62 orang dari 105 responden atau (59,04%) menyatakaan kurang baik kemudian sebanyak 19 orang dari 105 responden atau (18,09%), menyatakan tidak baik dalam memberikan pelayanan, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari 105 responden, 62 orang atau (59,04%) memberikan tanggapan kurang baik. Artinya penyelesaian setiap jenis pelayanan yang dikelola dilakukan kurang tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan PATEN. Mengenai hal ini, saat dikonfirmasi kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Tualang yakni bapak Musri, SP, MM, beliau mengatakan : “Pengurusan pelaanan sudah kami lakukan sesuai prosedur yang berlaku dan ketentuan waktu yang ditentukan. Bukan ingin kami mengulur-ulur waktu. Memang terkadang urusan yang berkaitan dengan pihak kabupaten agak lama”(Penelitian lapangan, Mei 2012) Sedangkan masyarakat yang ditanya meengenai masalah ini yakni saudara Andi Perwira : “Mengenai waktu ini aparat masih kurang tepat pada waktunya dalam melayani masyarakat”(Penelitian lapangan, Oktober 2012) 12. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan Berdasarkan pada angket dan wawancara yang dilakukan kepada aparat kantor Camat Kecamatan Tualang dan masyarakat Kecamatan Tualang, sebanyak 38 dari 105 responden atau (36,19%) menyatakan baik, sebanyak 53 orang dari 105 responden atau (50,47%) menyatakan kurang baik kemudian sebanyak 14 orang dari 105 responden atau (13,33%), menyatakan tidak baik dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari 105 responden, 53 orang atau (50,47%) memberikan tanggapan kurang baik. Artinya setiap jenis pelayanan dalam PATEN kurang dilakukan secara tepat, mudah, dan terjangkau oleh warga masyarakat penerima pelayanan. Saat ditanya pada Kasi Pemerintahan yakni bapak Musri, SP, MM tentang hal ini beliau mengatakan : “Kami sudah melakukannya sesuai prosedur yang berlaku dan kemudahankemudahan kami kedepankan, namun jika masyarakat menilai masih kurang maka itu menjadi masukan kami” (Penelitian lapangan, Mei 2012) Sedangkan masyarakat yang ditanya mengenai hal ini yakni saudari Melida Fauza mengatakan : “Kemudahan dalam menyelesaikan urusan di kecamatan masih dipersulit dengan berbagai syarat-syarat yang tidak jelas, jadi masyarakat harus bolakbalik dalam menyelesaikan urusannya terlebih lagi kecamatan itu jauh” (Penelitian lapangan, Oktober 2012)
12
Rekapitulasi Indikator Hasil Penelitian Tabel III.1 Hasil Rekapitulasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang NO
Indikator Penilaian
1 2 3
Kepentingan Umum Kepastian Hukum Kesamaan Hak Keseimbangan Hak dan Kewajiban Profesionalitas Partisipatif Persamaan Perlakuan Keterbukaan Akuntanbilitas Fasilitas dan Perlakuan Hukum Ketepatan Waktu Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan
4 5 6 7 8 9 10 11
12
Jumlah Rata-rata
Pilihan Jawaban Kurang Tidak Baik Baik Baik 56 36 8 50 44 6 36 55 9
Jumlah 100 100 100
53
43
4
100
39 51 45 36 53
58 49 51 59 44
3 0 4 5 3
100 100 100 100 100
46
53
1
100
21
60
19
100
34
52
14
100
520 520% 43 43,33%
604 604% 50 50,33%
76 76% 6 6,33%
1200 1200% 100 100%
Sumber : Penelitian lapangan, 2012 Berdasarkan pada tabel III.1 diatas dapat dilihat hasil rata-rata dari data yang telah direkapitulasi : 1. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang dalam indikator penelitian yang dimasukkan dalam kategori baik adalah sebanyak 43 orang atau (43,33%) 2. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang dalam indikator penelitian yang dimasukkan dalam kategori kurang baik adalah sebanyak 50 orang atau sebanyak (50,33%) 3. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang dalam indikator penelitian yang dimasukkan dalam kategori tidak baik adalah sebanyak 6 orang atau (6,33%) Dengan demikian, dapat dilihat bahwa hasil penilitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang, secara umum termasuk dalam kategori kurang baik yaitu sebesar 50 orang responden atau (50,33%).
13
IV. Kesimpulan dan Saran A. Kesimpulan 1. Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang masyarakat menyatakan bahwa pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang di kategorikan kurang baik yaitu sebanyak 50 orang atau (50,33%) yang menyatakannya, dengan indikasi bahwa kurangnya kesamaaan hak, profesionalitas, persamaan perlakuan, keterbukaan, fasilitas dan perlakuan hukum, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pelayanan yang diterima oleh masyarakat. 2. Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktorfaktor penghambat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang dalam melayani masyarakat. Adapun yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang adalah : 1. Kesamaan hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kurang baik. Profesionalitas aparat masih kurang 2. Dalam mamberikan pelayanan masih adanya “patriomordial pelayanan” 3. Keterbukaan aparat dalam memberikan pelayanan tersebut masih kurang baik. 4. Fasilitas sangat menunjang tercapainya pelaksanaan PATEN, karena faslitas ini bersinggungan dengan masyarakat yang meminta pelayanan namun fasilitas masih kurang baik di Kecamatan Tualang. 5. Ketepatan waktu dalam penyelesaian urusan yang diminta oleh masyarakat dalam pelaksanan PATEN di Kecamatan Tualang masih kurang baik karena kurangnya koordinasi dalam sendiri dan dengan pihak kabupaten terhadap berkas-berkas tertentu. 6. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan pelaksanaan PATEN di Kecamatan Tualang masih kurang baik kurang baik karena selain lokasi Kecamatan yang jauh dari pusat kota, kinerja aparat juga kurang dalam melayani. B. Saran Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran yang dapat dikemukakan penulis dalam penelitian ini yaitu : 1. Yang utama adalah perlu diadakannya pelatihan khusus kepada para aparat yang menjalankan progran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang. 2. Sosialisasi mengenai program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tualang kepada masyarakat secara kontinyu. 3. Meningkatkan koordinasi kerja internal Kecamatan untuk memperkuat loyalitas kerja aparat dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. 4. Pengawasan terhadap kinerja pegawai dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) perlu diperkuat untuk meminimalisir kinerja pegawai yang kurang optimal. 5. Menjalin koordinasi yang terkendali dengan pihak kabupaten untuk pengurusan berkas-berkas tertentu. 6. Komunikasi yang baik kepada masyarakat yang meliputi keramahan, sapa, senyum, salam dalam melayani masyarakat. 14
Daftar Pustaka Ahmad.2003.Pelayanan Masyarakat.Riau Pers:Pekanbaru Husaini, Usman.2009.Metodologi Penelitian Sosial.Bumi Aksara:Jakarta Pasolong, Harbani.2008.Teori Administrasi Publik.Alfabeta CV:Bandung Hessel, Nogis Tangkilsan.2005.Manajemen Publik.PT Gramedia:Jakarta Zulhelmi.1996.Service Manajement.Andi Offset:Yogyakarta Surbakti, Ramlan.2007.Memehami Ilmu Politik.PT Grafindo:Jakarta Juliantara, Dadang.2005.Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik.Pembaruan:Yogyakarta Salusu, J.1996.Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Non Profit.PT. Grasindo:Yogyakarta Sugiarto, Endar.1999.Psikologi Pelayanan dalam Industri Jasa.Gramedia Jakarta:Bandung Moenir, AS.1992.Manajeman Pelayanan Umum di Indonesia.Bumi Aksara:Jakarta Ryaas Rasyid, Muhammad.1996.Makna Pemerintahan (Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan).PT Union Cipta Muda:Jakarta Wasistiono, Sadu.2002.Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah.CV Fokus Media:Bandung Syafiie, Inu Kencana.1998.Manajemen Pemerintahan.PT Pertija:Jakarta _________2004.Birokrasi Pemerintahan Indonesia.CV Mandar Maju:Bandung Thoha, Miftah.2004.Birokrasi & Politik di Indonesia.PT Raja Grafindo Persada:Jakarta M. Plau, Peter & Marshall W. Mayer.2000.Birokrasi Dalam Masyarakat Modern.Prestasi Pustakaraya:Jakarta Ishak.2010.Posisi Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah.Penaku:Jakarta Ratminto, Atik Winarsih.2005.Manajemen Pelayanan.Pustaka Pelajar:Yogyakarta Internet (http://www.menpan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=134:mak na-dan-tujuan&catid=45:deputi-1&Itemid=109) http://siswoyo22.wordpress.com/2008/02/20/reformasi-birokrasi-menuju-pelayananefektif-dan-efisien-kepada-masyarakat-lanjutan/ xa.yimg.com/kq/groups/.../name/Birdem-Reformasi+Birokrasi.doc www.lppm.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/.../irwandi-idris.pd http://yosefkoton.blogspot.com/2006/08/birokrasi-oleh-yosef-p.html
15
