IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN BUDURAN, KABUPATEN SIDOARJO

Kebijakan dan Manajemen Publik

ISSN 2303 - 341X

Komunikasi Volume 4, Nomor 3, September - Desember 2016 Struktur Birokrasi Sumberdaya Disposisi I mplementasi

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN BUDURAN, KABUPATEN SIDOARJO Leo Agung Kurniawan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga Abstract

The existence of Act number 23, 2014 about local government serve as the foundation of regional autonomy era in Indonesia. Regional autonomy were intended to create a closer bond between the government and the society. Creating this closer bond can be done through several aspects, one of them is public service. One of the government works in public service are by issuing a program named Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) which regulated in Regulation of State Ministry number 4, 2010 about the guidance of Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. The aim from the establishment of this policy is to improve the public service quality and bring it closer to society. This policy were implemented in every Kecamatan in Indonesia, and as well in every Kecamatan in Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo being one of the region that implement Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Therefore, this study aims to describe the implementation of Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) in Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Researcher uses qualitative research method with descriptive type and the location took place in Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. The informant were determined using purposive sampling technique. The research data gained from observation, interview, literature study and documentation. The results of this study shows that Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan are well implemented. The government ability are the main reason so this policy can be well executed. On the other side, policy implementation didn’t always run perfectly. As for the problems on PATEN, lack on resources interrupt a little bit within the program implementation. Keywords: Policy implementation, Public service, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Pendahuluan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi tolak dasar dari berlangsungnya era baru otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah terutama memang ditujukan untuk mendekatkan pemerintah (dan hasil pembangunannya) pada masyarakat yang dilayaninya. Otonomi daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dampak perubahan tersebut, tampak pada penyelenggaraan pemerintahan sentralistik, menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih desentralistik. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, penngkatan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahterahan rakyat. Tujuan desentralisasi tidak saja mendorong tumbuh dan berkembangnya demokrasi pada tingkat lokal, tetapi juga dalam aspek administratif yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pelayanan publik, merupakan satu hal penting dalam peningkatan kualitas hidup sosial di dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada dasarnya, setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan bisa dikatakan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik akan selalu berhubungan langsung dengan masyarakat yang memiliki berbagai kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu, pelayanan publik dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun nonpemerintah. Pelayanan publik di Indonesia masih dinilai belum bisa dikatakan sepenuhnya baik. Berdasarkan dari Laporan Tahunan 2013, Ombudsman Republik Indonesia menerima laporan/pengaduan masyarakat atas pelayanan publik pada tahun 2013 sebanyak 5173 laporan, meningkat sebanyak 134% dari tahun 2012 sebanyak 2209 laporan. Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2014 telah menerima laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 6677


ISSN 2303 - 341X

Volume 4, Nomor 3, September - Desember 2016

laporan. Hal ini membuktikan adanya kenaikan laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi sebanyak 1504 laporan. Berdasarkan data klasifikasi pelapor menunjukan bahwa masyarakat yang paling banyak melaporkan keluhan tentang dugaan maladministrasi relatif masih tetap sebagaimana laporan-laporan sebelumnya yaitu Perorangan/Korban langsung sebanyak 3879 laporan (58.09%). Kemudian diikuti pada urutan selanjutnya, Inisiatif Investigasi sebesar 9,08%; Kelompok Masyarakat 7,14%; Keluarga Korban 5,83%; Media 5,53%; Kuasa Hukum 5,08%; dan Lembaga Masyarakat 4,73%. Disisi lain, dilihat berdasarkan klasifikasi terlapor, instansi yang menempati urutan tiga terbanyak yang dilaporkan atas dugaan maladministrasi adalah Pemerintah Daerah 2887 laporan (43,24%), Kepolisian sebanyak 852 laporan (12,76%), dan Instansi Kementrian sebanyak 637 laporan (9,54%). Tidak heran jika pemerintah daerah menjadi pemuncak dari instansi yang dilaporkan, ini dikarenakan pemerintah daerah pelayanan publik sebagian besar berada pada penyelenggaraan pelayanan di lingkungan pemerintah daerah. Berikut merupakan data mengenai jumlah laporan masyarakat berdasarkan instansi terlapor yang dihimpun dari Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2014, Tabel Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Instansi Terlapor Instansi Jumlah Pemerintah Daerah 2887 Kepolisian 852 Instansi Kementerian 637 Badan Pertanahan Nasional 520 BUMN/BUMD 512 Lain-Lain 394 Lembaga Peradilan 256 Kejaksaan 119 Komisi Negara/Lembaga Negara 99 Non Struktural Perbankan 102 Perguruan Tinggi Negeri 81 Lembaga Pemerintah non 67 Kementerian Lembaga Pendidikan Negeri 54 Rumah Sakit Pemerintah 37 Tentara Nasional Indonesia 36 Dewan Perwakilan Rakyat 24 TOTAL 6677 Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman 2014

% 43,24 12,67 9,54 7,79 7,67 5,90 3,83 1,78 1,48 1,53 1,21 1,00 0,81 0,55 0,54 0,36 100%

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 344 ayat (1) menjelaskan bahwa, Pemerintahan Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Artinya, pelayanan publik kini lebih dititikberatkan pada pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun kota. Namun, di era otonomi dewasa ini, pelayanan publik lebih dititikberatkan pada

kecamatan sebagai front line (garis depan) pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada camat. Hal itu didasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 226 ayat (2) yang berbunyi pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karateristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Kecamatan menjadi pintu terdepan dalam pelayanan publik, karena Kecamatan merupakan suatu bagian dari desentralisasi pelayanan publik (public service decentralization). Menjadi tugas yang besar bagi kecamatan untuk melayani masyarakat, sudah selayaknya kecamatan dijadikan sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat (Pusyanmas) untuk jenis-jenis pelayanan yang sederhana, cepat, dan murah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkankan kualitas pelayanan publik, diantaranya keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Permendagri tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Bila sebelumnya warga masyarakat dan pelaku usaha harus bersusah payah mendatangi satu persatu instansi yang berwenang untuk mengurus berbagai izin, melalui pelayanan terpadu satu pintu, cukup mendatangi satu tempat saja yaitu Kantor atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menyadari pentingnya peran Kecamatan dalam pemberian pelayanan public, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 meluncurkan sebuah program yang disebut Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau disingkat PATEN. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan merupakan sebuah kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan publik pada tingkat Kecamatan. Pelayanan yang diberikan meliputi bidang perizinan dan bidang nonperizinan. Pelayanan publik tersebut terdiri dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pemerintah menetapkan bahwa seluruh kecamatan harus telah menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) selambatlambatnya pada tahun 2015. Data resmi Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, hingga bulan Februari 2015, penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) telah diimplementasikan di 105 Kabupaten/Kota pada 1005 Kecamatan. Kabupaten yang telah melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan adalah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peluncuran Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sidoarjo ditetapkan pada 23 Juni 2014,


ISSN 2303 - 341X


dimana saat itu juga, diluncurkan PATEN untuk seluruh Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Pelasaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sidoarjo setidaknya didukung dua peraturan Bupati Sidoarjo, yaitu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Sidoarjo Kepada Camat, dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan pada Camat. Dua peraturan tersebut didukung pula dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Guna mendukung pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui tim teknis PATEN, membuat Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIPATEN) yang berguna untuk mendukung optimalisasi implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. SIPATEN ini diadakan sebagai media kontrol, dan evaluasi dari masyarakat dan bupati, malalui tim teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dan SKPD pembina untuk perbaikan setiap tahunnya. Dengan adanya Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIPATEN) tersebut pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah membuka akses masyarakat seluas-luasnya dalam berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh Kecamatan, demi semata-mata kepuasaan, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai pelanggan (customer) atau pemilik kedaulatan negara dan bangsa yang sebenar-benarnya. Dengan hal ini pula diharapkan berbagai macam informasi terkait Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dapat secara cepat diakses dan diketahui masyarakat Kabupaten Sidoarjo sebagai penerima pelayanan. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, seluruh masyarakat membutuhkan sebuah pelayanan administratif. Penduduk pendatang membutuhkan legalitas untuk bisa tinggal dan bekerja di Kabupaten Sidoarjo, begitu pula untuk penduduk tetap, ada yang lahir dan mati, tentu akan membutuhkan pelayanan administratif untuk keperluan masyarakat tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan adanya tempat atau wadah guna mendapat dan memberikan sebuah pelayanan administratif. Dengan adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diharapkan dapat mengatasi permasalahan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang meningkat serta dapat memperbaiki berbagai kekurangan pelayanan publik di Indonesia. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) memberikan pelayanan dalam bidang perijinan dan non-perijinan. Terdapat 14 jenis pelayanan di setiap ruang atau kantor Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Sidoarjo, yaitu (1)

Kartu Tanda Penduduk; (2) Kartu Keluarga/ Entry Data Kependudukan; (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara (Domisili); (4) Surat Keterangan Pindah Tempat (Mutasi Penduduk); (5) Surat Pengantar Penerbitan Surat Catatan Kepolisian (SKCK); (6) Surat Pengantar Ijin Keramaian; (7) Surat Keterangan Waris; (8) Surat Permohonan Pengumuman Perkawinan; (9) Surat Pengantar Pengajuan Akte Kelahiran; (10) Penerbitan dan Penandatangan IMB Rumah Tinggal dibawah 200 m2 (baru dan renovasi), selain bertingkat dan IMB awal Pembanguna Peumahan; (11) Surat Pencari Kerja Kartu AK. I s/d V; (12) Legalisir Dokumen Kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran/ Kematian, dll); (13) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); dan (14) Surat Keterangan lain-lain. Keseluruhan jenis pelayanan yang diberikan, berada pada satu tempat yaitu Kantor atau ruang PATEN yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sedikit merubah wajah kecamatan yang selama ini hanya berupa ruang-ruang yang membingungkan masyarakat yang ingin mengurus berbagai urusan. Belum lagi, sebelum adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, masyarakat dibuat bingung dengan alur yang ada. Kini, dengan adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pelayanan yang ada sangat jelas, dan alur untuk mendapatkan pelayanan pun sangatlah jelas. Model Implementasi Kebijakan Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. 1. Komunikasi Setiap kebijakan dapat dilakukan dengan baik jika terdapat komunikasi efektif antara pelaksana program/kebijakan dengan kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya ketidaktahuan atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam pelaksanaan program dan kebijakan. 2. Sumber Daya Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber Daya Finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan


ISSN 2303 - 341X


menjadi kurang baik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. 3. Disposisi Hal ini menunjukan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan. 4. Struktur Organisasi Hal ini sangat penting bagi implementasi kebijakan. Aspek ini terbagi mencakup dua hal penting, yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sstematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan, struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Sturktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Salah satu tidak bisa dihilangkan atau ditiadakan, jika hal itu terjadi maka kebijakan yang ada bisa disebut tidak terlaksana dengan baik. Model dari George C. Edward III ini dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar Model Implementasi Edward III Sumber: Dwiyanto Indiahono. 2009. Kebijakan Publik – Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta: Gaya Media, hlm.33

Metode Penelitian Tipe Penelitian Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan kondisi yang terjadi atas pelaksanaan suatu kegiatan atau program.

Teknik Penentuan Informan Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik tersebut dilakukan dengan menentukan informan yang didasarkan pada tujuan dan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri atas empat strategi pengumpulan data, yaitu observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumendokumen kualitatif, dan materi audio dan visual. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan ialah model dari Miles and Huberman yakni aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan secara terus menerus pada setiap tahapan peneliti sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik tersebut terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Berjalannya PATEN di Kecamatan Budura secara umum telah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kesimpulan Berdasarkan penyajian, analisis dan interpretasi data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya terkait implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan cukup baik, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam masalah. Namun, setidaknya masalah yang ada dapat diatasi dengan baik oleh implementor. Masalah yang ada tidak menjadi hambatan berarti oleh pelaksana untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kekurangan yang nampak nyata adalah informasi yang diberikan kepada masyarakat dirasa kurang. Masyarakat sebagai kelompok sasaran harunya mengetahui secara pasti apa itu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Jika melihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, implementasi PATEN di Kecamatan Buduran telah sesuai dengan apa yang tertera dalam kebijakan tersebut. Tujuan dari adanya PATEN telah dilaksanakan dengan baik di Kecamatan Buduran


ISSN 2303 - 341X


dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas. Adapun tujuan yang belum terlaksana dengan baik yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang dirasa kurang. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam empat aspek yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi. Dari keempat indikator yang digunakan untuk menilai implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat dua indikator yang dinilai memenuhi aspek, dan dua lainnya dinilai tidak memenuhi aspek. Dari empat aspek yang digunakan dalam penelitian ini untuk penilaian terkait impelementasi kebijakan, terdapat dua indikator yang dapat dikatakan memenuhi aspek dengan baik, yaitu: a. Disposisi, karena dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, kemampuan dari pelaksana atau implementor sudah sangat baik. Hal itu terbukti dari keterbatasan pegawai yang ada, telah mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan yang baik kepada masyarakat dapat diketahui dari tidak adanya keluhan yang berarti hingga hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menyatakan mutu pelayanan pada Kecamatan Buduran sangat baik. Keterbatasan pegawai/ implementor juga mampu mengatasi permasalah yang ada, diantaranya ketika dalam pembuatan KTP, alat pencetak tidak berfungsi dengan baik. Masalah lain yaitu ketika jaringan atau koneksi dengan pusat tidak terhubung. Hasilnya pegawai harus datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencetak KTP yang dimohon oleh masyarakat. Tempat yang ditinggal oleh pegawai yang pergi ke Dispendukcapil diisi oleh pegawai lain yang merangkap dengan tugas yang dijalankan. b. Struktur Organisasi, karena dalam pelaksanaannya telah terdapat Standar Prosedur Operasional (SOP). Dimana secara keseluruhan pelayanan yang diberikan berpedoman pada SOP yang ada. Dalam SOP tersebut jelas terdapat syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan, waktu dalam pemrosesan pelayanan, biaya pelayanan, kompensasi, alur pelayanan hingga hasil dari pelayanan yang didapat. Secara keseluruhan mekanisme dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo telah terpenuhi dengan baik. Disisi lain, struktur organisasi secara keseluruhan juga cukup jelas. Pembina dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo adalah Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan dalam hal pengawasan, Camat yang bertugas dibantu oleh Sekretaris Camat. Terdapat pula Sub Bagian Pelayanan Umum yang menjalankan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya, terdapat aspek yang tidak memenuhi dalam impelementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, diantaranya yaitu: a. Komunikasi, karena pada pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Buduran, terpadat banyak pihak yang terkait. Pihakpihak tersebut diantaranya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pelayanan Perizianan Terpadu, dan Dinas Tenaga Kerja. Dari keseluruhan pihak yang terkait, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi pihak yang dominan karena serinya terjadi masalah dalam pembuatan KTP. Komunikasi tidak hanya dilakukan dengan pihak-pihak terkait, namun juga terhadap kelompok sasaran yaitu masyarakat. Komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat sedikatnya dinilai kurang maksimal. Hal ini terwujud dari kurangnya pemahaman masyarakat terkait Pelayanan Administras Terpadu Kecamatan.Telah terdapat sosialisasi kepada masyarakat, namun masih dinilai kurang. Hal ini menyebabkan permasalahan seperti kurangnya informasi kepada masyarakat terkait syarat-syarat untuk mengurus dokumen. Masyarakat menilai pelayanan yang diberikan rumit karena syarat-syarat yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Tidak jarang ada yang marah dikarenakan hal tersebut. Informasi yang kurang masih menjadi kendala dalam berjalannya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Adapun masalah lain dalam komunikasi dengan masyarakat yaitu masalah luasnya wilayah Kecamatan Buduran, sehingga daerah yang jauh sangatlah minim informasi. Hal ini juga menandakan bahwa pendekatan pelayanan kepada masyarakat masih belum terwujud. b. Sumber Daya, karena dalam pelaksanaannya sumber daya manusia atau pelaksana dari Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dinilai sangat kurang. Hanya terdapat empat orang pegawai, dimana salah satunya adalah pegawai honorer. Dinilai kurang karena setiap harinya mereka harus melayani masyarakat yang datang hingga puluha orang, belum lagi jika terjadi masalah dalam pembuatan KTP dan mengharuskan meninggalkan tempat untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini kemudian diperparah dengan adanya monatorium dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tentang tidak adanya penerimaan pegawai baru. Tidak sebatas pada sumber daya manusia, sumber daya finansial yang ada masih dirasa cukup. Sumber daya finansial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun terdapat kekurangan yaitu ketika hendak pengajuan untuk pengadaan jaringan bawah tanah untuk percepatan koneksi atau jaringan, masih belum disetujui. Hal ini menghambat dari pelaksanaan


ISSN 2303 - 341X


Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dalam efektifitas pelayanan kepada masyarakat. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta merujuk pada kesimpulan yang telah dijelaskan, maka peneliti memberikan saran terhadap pelaksanaan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yaitu: 1. Kepada Kecamatan Buduran untuk lebih meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, karena Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ada dan hadir untuk masyarakat. Komunikasi yang dimaksud adalah pemberian informasi bagi seluruh masyarakat Kecamatan Buduran terkait Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Masyarakat sebagai kelompok sasaran harusnya mengetahui segala informasi. Kecamatan Buduran haruslah menggiatkan sosialisasi terkait Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sosialisasi haruslah dilakukan secara merata tidak terkecuali pada wilayah yang jauh dengan Kecamatan. 2. Kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk memperhatikan aspek Sumber Daya Manusia terutama untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat. Guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dibutuhkan SDM yang berkualitas untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas juga. Tidak hanya berbicara pada kualitas, kuantitas dari pemberi pelayanan juga harus diperhatikan, karena sebaik apapun kualitas dari pemberi layanan jika jumlahnya kurang maka kualitas juga akan berkurang. Maka diperlukan jumlah SDM yang tepat dan kualitas yang baik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk memperhatikan aspek kebutuhan dari Kecamatan untuk menunjang pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Kebutuhan akan alat penunjang pelayanan perlu diperhatikan karena pemberian pelayanan kepada masyarakat haruslah diberikan semaksimal mungkin. 4. Kepada seluruh masyarakat Kecamatan Buduran, untuk tidak menggunakan jasa orang lain untuk mengurus dokumen di Kecamatan. Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan tidaklah serumit yang selama ini pandangan seperti itu masih terpendam dalam masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan hampir seluruhnya tidak dipungut biaya.

Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terkait implementasi kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, ditemukan beberapa aspek yang menjadikan pelaksanaan dari kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo menjadi kurang baik. Dari beberapa aspek tersebut, peneliti menyusun beberapa rekomendasi kebijakan agar pelaksanaan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih baik. Berikut adalah rekomendasi kebijakan yang telah disusun oleh peneliti: 1. Kementerian Dalam Negeri baiknya memperbaharui Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Perubahan yang dimaksud adalah penambahan syarat berupa syarat jumlah pegawai yang harus ditentukan. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya kekurangan atau keterbatasan pegawai dalam setiap pelaksanaan PATEN. Tidak hanya itu, perlu juga penambahan adanya syarat teknis berupa sosialisasi yang harus rutin dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya segala aspek tekait Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Sebagai kelompok sasaran, masyarakat berhak mendapat informasi sejelas mungkin terkait pelaksaan PATEN. Daftar Pustaka Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Afrial, Rozy J. 2009. Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan setelah Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Volume 16, Nomor 2, Mei-Agustus, hlm. 8795. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. 2014a. Kecamtan Buduran dalam Angka. ______. 2014b. Sidoarjo dalam Angka. ______. 2015. Sidoarjo dalam Angka. Badudu, J.S., Sutan Mohammad Zain. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Bali, “Monitoring Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), di Kabupaten/Kota se Bali menuju Good Local Government”, http://www.biropem.baliprov.go.id/id/Monitori ng-Pelayanan-Administrasi-TerpaduKecamatan--PATEN--di-Kabupaten--Kota-seBali-menuju-Good-Local-Government2 diakses pada 5 Maret 2016. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Bungin, Burhan. 2012. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada.


ISSN 2303 - 341X


Creswell, John. 2010. Research Design – Pendekatan Kualitatitf, Kuantitatif dan Mixed (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Direktorat Jendral Pemerintahan Umum, http://ditjenpum.go.id/berita_detail.php? id_berita=55 diakses pada 6 April 2015. DPRD Kabupaten Sidoarjo, http://dprdsidoarjokab.go.id/warga-urban-perludipantau.html diakses 1 Mei 2015 Eko, Rizky Fajar., Mardiyono, Farida Nurani. Implementasi Kebijakan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayaan Publik (Studi pada Pelayanan e-KTP di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume 2, Nomor 11, hlm 1-6. Fermana, Surya. 2009. Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Gurning, Desman Armando. 2013. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak. Tesis. Jakarta: Universitas Indoensia. Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial – Pendektan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Penerbit Erlangga. Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik – Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta: Gaya Media. Junaidi, Moh. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Kota Sumenep, dalam Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2014. Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014. Jakarta: Pelangi Grafika. Kabupaten Sidoarjo, http://baru.sidoarjokab.go.id/index.php? type=module& &value =berita&act=Selanjutnya&data=630 diakses 21 Mei 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/pelayanan diakses 14 Maret 2016. Labolo. 2012. Memperkuat Pemerintahan Mencegah Negara Gagal – Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Good Governance dan Negara Kesejahterahan. Jakarta: Kubah Ilmu. Lukman, Sampara. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta: STIA LAN Press. Mardani, Moh. Iskandar. 2011. Pelimpahan Kewenangan Bupati dalam Otonomi Daerah. Jurnal Academica FISIP UNTAD, Volume 3, Nomor 1, Pebruari, hlm 547-563. Miles, Mathew B.A., Michael Huberman, Saldana. 2014. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.

Muhdad, Norman. et.al. 2008. Panduan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan – Inovasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan. Direktorat Jendral Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Ndraha, Taliziduhu. 1985. Research Teori Metodologi Administrasi. Jakarta: Bina Aksara. Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik - Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo. ______. 2008. Kebijakan Publik – Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo. Ombudsman Republik Indonesia. 2014. Laporan Tahunan 2013. ______. 2015. Laporan Tahunan 2014. Patton, Michael Quinn. 2009. Metode Evaluasi Kualitatif. Penerjemah Budi Puspo Proyadi. Yogyakarta: Pustaka Media. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif – Dalam Prespektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Purwanto, Erwan Agus., Dyah Ratih S. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media. Rudianto, Yayan. 2005. Pelayanan Publik Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Jurnal Madani, Edisi II, Nopember, hlm 32-45. Setijaningrum, Erna. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Surabaya: Revka Petra Media. Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik – Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara. Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIPATEN), http://sipatensidoarjo.com/ diakses pada 1 Mei 2015. ______. http://sipatensidoarjo.com/berita_public/ diakses 15 Maret 2015. Soenarko. 2000. Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya: Airlangga University Press. Strauss, Anselm. Juliet Corbin. 2009. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Triana, Rochyati Wahyuni. 2011. Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik. Surabaya: Revka Petra Media. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan – Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.


ISSN 2303 - 341X


______. 2011. Analisis Kebiajakan - Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Wibawa, Samodra. 2009. Administrasi Negara; Isu-isu Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu. Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS. Wirartha, I Made. 2006. Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: ANDI.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN BUDURAN, KABUPATEN SIDOARJO

Recommend Documents