PENERAPAN PATEN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK

Jurnal RAT Vol.3.No.3.September 2014

ISSN : 2252-9608

PENERAPAN PATEN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK Application Of PATEN in Quality Improvement At Siak District Public Services Sri Maulidiah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution 113, Pekanbaru 28284 Riau Telp: 0761-72126 ext. 123, Fax: 0761-674681 Email : [email protected] [Diterima Juli 2014; Disetujui Agustus 2014] Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan PATEN dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan untuk mengetahui Hambatan Penerapan PATEN dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pihak terkait dengan penerapan PATEN di Kecamatan Siak, yaitu: Camat Siak, Pegawai Kantor Camat Siak, dan Masyarakat yang mengurus IMB. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantu seperti daftar pertanyaan wawancara, data observasi, serta dokumentasi. Analisis data dipergunakan teknik analisis domain. Tata cara analisa penelitian ini; reduksi data, pengujian data, menarik kesimpulan verifikasi. Penerapan PATEN di Kantor Camat Siak Kabupaten Siak secara umum telah berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan aturan pelaksanaannya, khusus untuk pelayanan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga sudah berjalan dengan maksimal. Namun dalam penerapan PATEN masih terdapat beberapa hambatan baik yang datang dari unsur masyarakat yang dilayani, maupun dari pemerintah sebagai unsur yang melayani. Kata Kunci : PATEN, Kualitas Pelayanan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Abstract Purpose of this study was to determine and analyze the Application of PATENT and to determine the Implementation Barriers PATENT in the Public Service Quality Improvement In Sub District Siak, Siak Regency. This study used qualitative research methods. Informants in this study was related to the application of the party in the district PATENT Siak, namely: Head of Siak, Siak District Office Employees, and Society which takes care of IMB. The research instrument was the researcher himself. In the implementation using tools such as a list of interview questions, observational data, and documentation. Analysis of the data used domain analysis techniques. The procedure for this research analysis; data reduction, data testing, draw conclusions verification. Application of PATENT in Siak District Office in general has been running at maximum and in accordance with the rules of procedure, specific for the maintenance service of Building Permit (IMB) has also been running at the maximum. However, in the application PATENT there are still some obstacles both coming from elements of the community served, or of the government as an element that serves. Keywords: PATENTS, Quality of Service, and Building Permit (IMB). Http://Rat.Uir.Ac.Id

521


PENDAHULUAN Pemerintah memiliki fungsi dasar pemerintahan yakni “pelayanan” Menurut Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah; “kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelnggara pelayanan publik”. Sedangkan pelayanan publik menurut Maulidiah (2014:80) adalah “suatu proses kegiatan yang diselenggarakan baik oleh oraganisasi publik atau organisasi privat yang didukung dengan peralatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat”. Di Indonesia telah dilakukan inovasi baru terhadap manajemen pelayanan di tingkat kecamatan, melalui penerapan sistem pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN). Pernyataan Wasistiono dalam Maulidiah (2014;iv), yaitu; “ide PATEN sebenarnya sudah dikembagkan sejak tahun 2000 melalui Model Kecamatan sebagai Pusyanmas (Pusat Pelayanan Masyarakat), tetapi baru diakomodasi melalui sebuah kebijakan setingkat Peraturan Menteri sepulu tahun kemudian yaitu tahun 2010 yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Gagasan Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Masyarakat (Pusyanmas) sebenarnya modifikasi dari konsep Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), apabila Puskesmas hanya melayani dari segi kesehatan saja, maka Pusyanmas melayani dalam Bidang Perijinan dan Administrsi, tujuannya adalah mendekatkan masyarakat dengan pusat pelayanan, sesuai prinsip “close to the Http://Rat.Uir.Ac.Id

ISSN : 2252-9608

customers” yang sudah biasa digunakan dikalangan pebisnis, sehingga pelayanan jadi dekat, murah dan cepat”. Menurut Permendagri RI No. 4 Tahun 2010 Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dapat didefinisikan : “sebagai suatu kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari tahapan permohonan yang diajukan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya, hingga pada tahap penerbitan dokumen, dan dilakukan seluruhnya melalui satu meja atau loket pelayanan publik”. Kecamatan merupakan cermin Pemerintah Daerah atau ujung tombak pemerintah daerah, jika kinerja kecamatan baik maka baik pulalah kinerja pemerntah daerah. Seperti yang dikatakan oleh Rahyunir dalam Maulidiah (2014;278) bahwa; “Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bertugas untuk membantu tugas-tugas pemerintah daerah kabupaten/kota, oleh karena itu camat mempunyai dua tugas utama, yakni tugas atributif dan tugas delegatif. Tugas atributif merupakan tugas yang melekat secara langsung pada jabatan camat sedangkan tugas delegatif meruapakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati/Walikota kepada Camat, sehingga camat merupakan ujung tombak pemerintah kabupaten/kota selain dari pemerintah kelurahan”. Program PATEN seperti diatur dalam Permendagri RI No. 4 Tahun 2010, seluruh kecamatan di Indonesia sudah harus menerapkan program tersebut pada tahun 2015. Dengan maksud terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan menjadi salah satu ciri tata pemerintahan yang baik (good Governance). Sejumlah Kabupetan/Kota di 522


Indonesia telah berhasil menerapkan program PATEN, salah satunya di Provinsi Riau, berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel. 1. Jumlah Kab/Kota Provinsi Riau yang berhasil menerapkan PATEN No

Kabupaten/Kota

Siak 1 Dumai 2 Pekanbaru 3 Rokan Hulu 4 Kuantan Singingi 5 Bengkalis 6 Pelalawan 7 Sumber : Hasil Penilaian Tim Evaluasi Kinerja Pemprov Riau Tahun 2015

Terdapat 7 (tujuh) Kabupen/kota di provinsi Riau berhasil menerapkan program PATEN. Dari 7 (tujuh) kab/kota, kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang berhasil menerapkan PATEN dan Kecamatan Siak merupakan salah satu kecamatan yang ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN. Dalam penerapan PATEN, kecamatan siak melayani bidang Perijinan dan Non Perijinan PATEN. Dalam hal ini penelitian hanya memfokuskan pada pelayanan perijinan di bidang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan pra survey diketahui pengurusan IMB terdapat masalah, yaitu lamanya waktu pengurusan IMB. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan PATEN dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak, dan untuk mengetahui Hambatan Penerapan PATEN dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Siak Kabupaten Siak. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Informan dalam penelitian ini adalah pihak terkait Http://Rat.Uir.Ac.Id

ISSN : 2252-9608

dengan penerapan PATEN di Kecamatan Siak, yaitu: Camat Siak, Pegawai Kantor Camat Siak, dan Masyarakat yang mengurus IMB. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantu seperti daftar pertanyaan wawancara, data observasi, serta dokumentasi. Analisis data dipergunakan teknik analisis domain. Tata cara analisa penelitian ini; reduksi data, pengujian data, menarik kesimpulan verifikasi. PEMBAHASAN. Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Menurut Permendagri RI No. 4 Tahun 2010, tahapan penerapan Pelayanan Administrsi Terpadu Kecamatan (PATEN) secara garis besar sebagai berikut: 1) Standar Pelayanan; 2) raian Tugas Personal; 3) Sarana dan Prasarana; dan 4) Pelaksana Teknis. Indikator yang ditetapkan dapat meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan masyarakat, yang menjadi pertanyaan apakah ketentuan peraturan tersebut sudah di terapkan dan dilaksanakan di Kecamatan Siak di kabupaten siak. Berikut Analisis terhadap kesesuaian regulasi terhadap penerapan PATEN di Kecamatan Siak Kabupeten Siak, dari indikator-indikator, yaitu: a. Standar Pelayan Standar Pelayanan merupakan acuan bagi pengguna/penerima pelayanan dan pemberi pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah Kecamatan Siak sudah menetapkan Standar Pelayanan yang mengacu Peratuan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan PATEN Pada Kecamatana SeKabupetan Siak. Isi Standar Pelayanan meliputi: jenis Pelayanan, persyaratan 523


pelayanan, proses/prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan, waktu Pelayanan, dan biaya Pelayanan. b. Uraian Tugas Personal. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010 Pasal 8 (point 3) menjelaskan “uraian tugas personil kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati”. Peraturan Bupati Kabupaten Siak No. 42 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Bupati Kepada Camat terkait PATEN, meliputi 8 (delapan) dalam aspek utama yaitu; perizinan, rekomendari, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan. c. Sarana dan Prasarana Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 Pasal 10, dalam penerapan PATEN mengenai sarana dan prasarana yang harus depenui yaitu;loket/meja pembayaran, tempat pemprosesan berkas, tempat pemabayaran, tempat penyerahan dokumen, tempat pengolahan data dan informasi, tempat penanganan pengaduan, tempat piket, ruang tunggu, dan perangkat pendukung lainnya. d. Pelaksana Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 Pasal 11 pelaksana teknis dalam penerapan PATEN yaitu:petugas informasi, petugas Loket penerima berkas, petugas operator komputer, petugas pemegang kas, dan petugas lain sesuai kebutuhan. Indikator di atas diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan produk atau jasa mempunyai Value bagi masyarakat untuk menghasilkan pelayanan berkualitas. Penerapan PATEN tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Supriyatno dalam Maulidiah (2014:119), lima dimensi menilai kualitas pelayanan publik (disingkat TERRA), yaitu: 1) Tangibles; 2) Emphaty; 3) Responsiveness; 4)

Http://Rat.Uir.Ac.Id

ISSN : 2252-9608

Reliability ; dan 5) Assurance. Untuk analisisnya sebagai berikut: 1. Tangible Pengertian tangible yaitu; kualitas pelayanan publik dilihat secara kasat mata seperti sarana dan prasarana pelayanan publik, fasilitas tersedia dari penyelenggaraan pelayanan. Penerapan PATEN di Kantor Camat Siak berkaitan indikator Tangible (ketersediaan sarana fisik) dalam pelayanan IMB sudah memadai dilihat ketersediaan dan pemanfaatan Gedung, peralatan teknologi dan alat perlengakapan pendukung lainnya. 2. Empathy Empathy sangat penting dan mempengaruhi kualitas pelayanan pembuatan IMB. Bentuk perhatian pegawai kecamatan Siak meliputi penciptaan rasa puas dan berusaha memahami apa yang diperlukan para pengguna jasa atau pemohon IMB. Bentuk empati diwujudkan dengan berusaha membantu memecahkan masalah masyarakat dengan sepenuh hati . 3. Responsiveness Responsiveness mempengaruhi kualitas pelayanan, sikap pegawai dalam pemberian pelayanan yaitu kemampuan membantu pemohon mengurus IMB berupa memberikan informasi persyaratan, mekanisme dan memberikan informasi pelayanan dengan cepat dan tanggap seperti pengaduan konsumen atau pemohon. 4. Reliability Pengertian dari reliability yaitu kemampuan dan keandalan pemerintah menyediakan pelayanan publik yang terpercaya, sesuai kebutuhan masyarakat. Reliability dalam pelayanan IMB di Kecamatan Siak meliputi; prosedur pelayann kejelasan biaya, kepastian waktu, kejelasan Informasi. 5. Assurance Assurance juga menentukan kualitas pelayanan dalam pengurusan IMB. 524

ISSN : 2252-9608


Masyarakat cenderung memberikan penilaian terhadap tingkat pelayanan salah satunya dari personal yang melayani, yaitu bagaimana pegawai selaku penyedia layanan bisa berinteraksi dengan masyarakat atau mampu memperlihatkan sikap, tindakan, dan kemampuan berkomunikasi kepada masyarakat. Dalam Pengurusan IMB di kecamatan Siak sudah menunjukkan sikap yang diinginkan oleh masyarakat seperti keramahan dan berinteraksi dengan masyarakat. Hambatan dalam Penerapan PATEN dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Penerapan PATEN di Kecamatan Siak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi faktor penghambat dalam penerapannya yaitu dari segi kemampuan pegawai dan keterbatasan jumlah pegawai yang melayani. KESIMPULAN 1. Penerapan PATEN dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan Siak khususnya kualitas pelayanan pengurusan IMB sudah maksimal, yaitu dalam penerapannya sudah sesuai dengan aturan pelaksaan PATEN dan telah terlaksanakanya indikator-indikator dalam pengukuran kualitas pelayanan publik. 2. Faktor menjadi kendala penerapan PATEN dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dikecamatan Siak khususnya pengurusan IMB diantaranya; a. Masih kurangnya kemampuan SDM (pegawai) dalam pelayanan pengurusan IMB. b. Jumlah Pegawai yang melayani tidak sebanding dengan Jumlah masyarakat Kecamatan Siak yang mengurus perizinan IMB.


DAFTAR PUSTAKA Maulidiah. Sri. 2014. Pelayanan Publik (PATEN). CV. Indra Prahasta Bandung. Bandung. Ratminto. Atik. 2010. Manajemen Pelayanan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. ________. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:A lfabeta. Jurnal Manajemen Pemerintahan. 2010. Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN. Jatinangor. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Pelayanan Kecamatan (PATEN). Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Keputusan Bupati Siak No. 170/HK/KPTS/2012 tentang Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di kecamatan sekabupaten siak. Peraturan Bupati Siak No. 6 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Perizinan PATEN pada Kecamatan se-Kabupaten Siak.

525



ISSN : 2252-9608

526

PENERAPAN PATEN DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK

Recommend Documents