BUPATI SIAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM WILAYAH KABUPATEN SIAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK, Menimbang
: a. bahwa Pemerintah serta masyarakat mempunyai tugas memberi bimbingan dan bantuan guna memperlancar pengembangan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan melakukan pengawasan sedemikian rupa, agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan dalam mengembangkan agama itu dapat berjalan dengan lancar, tertib dan dalam suasana kerukunan; b. bahwa Pemerintah berkewajiban mengatur dan melindungi setiap usaha pengembangan agama dan pelaksanaan ibadah bagi pemeluk-pemeluk Nya sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Daerah dan Kewenanganan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Dakwah Agama dan Kuliah Subuh Melalui Radio; 9. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia; 11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepala Lembaga Keagamaan di Indonesia; 12. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama / Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Kota Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 7); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 26 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 29); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 38 ).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK dan BUPATI SIAK MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM WILAYAH KABUPATEN SIAK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Siak; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945; 6. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama; 7. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen tidak termasuk tempat ibadah keluarga; 8. Organisasi kemasyarakatan keagamaan yang selanjutnya disebut ormas keagamaan adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara secara suka rela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik; 9. Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan; 10. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan; 11. Panitia pembangunan rumah ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas beragama atau pengurus rumah ibadah; 12. Izin Mendirikan bangunan rumah ibadah yang selanjutnya disebut IMB rumah Ibadah adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk pembangunan rumah ibadah. BAB II TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Pasal 2 Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi beragama, Pemerintahan Derah dan Pemerintah.
tanggungjawab
bersama
umat
Pasal 3 (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten menjadi tugas dan kewajiban Bupati; (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten. Pasal 4 (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi : a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Kabupaten; b. Mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal di Kabupaten dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; c. Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama; d. Membina dan mengkoordinasikan Camat, Lurah atau Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; e. Menertibkan IMB rumah ibadah. (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati; (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan di wilayah Kelurahan / Desa dilimpahkan kepada Lurah / Kepala Desa melalui Camat; Pasal 5 (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi : a. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah Kecamatan; b. Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama; dan c. Membina dan mengkoordinasikan Lurah dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan. (2) Tugas dan kewajiban Lurah / Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi : a. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah Kelurahan / Desa; b. Menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama.
BAB III FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Pasal 6 (1) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibentuk di Kabupaten; (2) Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; (3) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.
Pasal 7 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas : a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan Kebijakan Bupati; d. Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Pasal 8 (1) Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) terdiri atas pemukapemuka agama setempat; (2) Jumlah anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten paling banyak 17 orang; (3) Komposisi keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan perwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Kabupaten; (4) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota. Pasal 9 (1) Dalam memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dibentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten; (2) Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas : a. Membantu kepala Daerah dalam merumuskan Kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan b. Memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi Pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. (3) Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan : a. Ketua : Wakil Bupati; b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten; c. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten; d. Anggota : Pimpinan instansi terkait. Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IV PENDIRIAN RUMAH IBADAH Pasal 11 (1) Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Kelurahan / Desa;
(2) Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak menggangu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi Peraturan Perundang-undangan; (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Kelurahan / Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah Kecamatan atau Kabupaten. Pasal 12 (1) Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung; (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi : a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk penggunan rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh ) orang yang disahkan oleh Pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah / Kepala Desa; c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten; dan d. Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten. (3) Dalam hal ini persayaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Pasal 13 Rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dituangkan dalam bentuk tertulis. Pasal 14 (1) Permohonan pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada Bupati untuk memperoleh IMB rumah ibadah; (2) Bupati memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 15 Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah. BAB V IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG Pasal 16 (1) Pemanfataan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati dengan memenuhi persyaratan : a. Laik fungsi; b. Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada Peraturan Perundang-undangan tentang bangunan gedung;
(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi : a. Izin tertulis pemilik bangunan; b. Rekomendasi tertulis Lurah / Kepala Desa; c. Pelaporan tertulis kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten; d. Pelaporan tertulis kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten. Pasal 17 (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Departemen Agama / Kabupaten dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten; (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Pasal 18 (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat; (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten; BAB VI LARANGAN Pasal 19 Masyarakat dilarang menyediakan rumah tempat tinggal sebagai Rumah Tempat ibadah sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini guna menghindari konflik yang terjadi dalam masyarakat. BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 20 (1) Peselisihan akibat pendirian rumah ibadah diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat; (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian peselisihan dilakukan oleh Bupati dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten; (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.
BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 21 Bupati dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten melakukan pengawasan terhadap Camat dan Lurah / Kepala Desa serta instansi terkait di Daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan mendirikan rumah ibadah.
Pasal 22 (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadah di Kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama; (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
BAB IX BELANJA Pasal 23 Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan Nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dibidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pengaturan pendirian rumah ibadah di Kabupaten didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapaan dan belanja Daerah Kabupaten.
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 (1) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan; (2) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) atau forum sejenis yang sudah dibentuk di Kabupaten disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. Pasal 25 (1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah dan tetap berlaku; (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadah yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadah, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi; (3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadah yang telah digunakan secara permanent dan / atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, Bupati membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadah dimaksud. Pasal 26 Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 6 Maret 2007 BUPATI SIAK,
H. ARWIN. AS, SH
Diundangkan di Siak Sri indrapura pada tanggal 8 Maret 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. H. ADLI MALIK Pembina Tk. I NIP. 420003914 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2007 NOMOR 4
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH DALAM WILAYAH KABUPATEN SIAK I.
UMUM Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan Agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang Bhineka Tunggal Ika, yang dengan keanekaragaman suku, bahasa, adat istiadat dan agama yang hidup tersebar didalam ribuan pulau. Didalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga selalu dapat dibina kerukunan hidup diantara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas
Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 7 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2007
