BUPATI SIAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK, Menimbang
:
bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK dan BUPATI SIAK MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Siak; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah; 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Siak; 6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan; 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan asat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada; 12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan; 13. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru. BAB II PEMBENTUKAN DESA Bagian Pertama Tujuan Pembentukan Pasal 2 (1) (2)
Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan keberhasilan pembangunan. Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Pasal 3
(1)
(2)
Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), harus memenuhi syarat : a. Jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 KK; b. Luas wilayah yang dapat dijangkau dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun; d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat; e. Potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia; f. Batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan. Desa yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dimungkinkan untuk diadakan pembentukan Desa melalui studi kelayakan. Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Pasal 4
(1) (2) (3)
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) tahun; Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun yaitu pada bulan April-Mei setiap tahunnya.
Pasal 5 Tata cara pembentukan Desa adalah sebagai berikut: a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Desa; b. Masyarakat membentuk panitia untuk pembentukan Desa; c. Panitia atas nama masyarakat menyampaikan usulan pembentukan Desa kepada BPD dan Kepala Desa; d. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Desa, dan kesepakatan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang pembentukan Desa; e. Kepala Desa mengajukan usulan pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi Desa yang akan dibentuk; f. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati; g. Bilamana rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk Desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa; h. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada pada huruf g, harus mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Desa yang akan dibentuk; i. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa kepada DPRD dalam forum Rapat Paripurna DPRD; j. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa, dan bila diperlukan Bupati dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat Desa; k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; l. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama; m. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf l, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan n. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf m, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut didalam Lembaran Daerah. Pasal 6 Pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur pada Pasal 5.
BAB III PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA Pasal 7 (1) Desa yang karena perkembangannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus; (2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Desa masing-masing; (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan; (4) Hasil keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh salah satu Kepala Desa atas persetujuan BPD masing- masing kepada Bupati melalui Camat; (5) Penggabungan Desa dimungkinkan untuk dua Kecamatan dalam satu Kabupaten; (6) Hasil penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 8 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Penggabungan dan/atau Penghapusan Desa diatur dengan Peraturan Bupati; (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: a. Tujuan; b. Syarat; c. Mekanisme; d. Nama Desa yang baru dibentuk; e. Kode Desa yang baru dibentuk; f. Luas wilayah Desa yang baru dibentuk; g. Penggabungan nama Desa yang digabung; h. Pengaturan Pemerintahan Desa; i. Pengaturan sarana dan prasarana; j. Pengaturan lembaga kemasyarakatan; k. Pengaturan kekayaan Desa; dan l. Pengaturan batas wilayah Desa yang dilengkapi dangan peta Desa.
BAB IV PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN Pasal 9 (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat; (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih; (3) Perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan : a. Luas wilayah tidak berubah; b. Jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK; c. Prasarana dan sarana Pemerintahan yang memadai untuk terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan; d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian; e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan f. Meningkatnya volume pelayanan. Pasal 10 Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), kewenangan Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecamatan. Pasal 11 (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten; (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan atas pengabdiannya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.
Pasal 12 (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, maka seluruh kekayaan dan sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten; (2) Kekayaan dan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Pasal 13 Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut : a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan; b. Masyarakat membentuk Panitia; c. Panitia atas nama masyarakat mengajukan usul perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa; d. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; e. Kepala Desa mengajukan usul Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dimaksud; f. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati; g. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Stutus Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD; i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan Bupati dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa; j Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah; k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama; l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah. Pasal 14 (1) Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;. (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat materi : a. Tujuan; b. Syarat; c. Mekanisme; d. Tatacara pengalihan kekayaan Desa menjadi kekayaan Daerah; e. Tata cara pengalihan administrasi Pemerintahan; f. Pengaturan prasarana dan sarana ; dan g. Pembiayaan.
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 15 Pembiayaan sebagai akibat Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16 Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Pasal 17 Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 meliputi : a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; b. Menetapkan pembiayaan pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; e. Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada aparat Pemerintahan Desa Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa. Pasal 18 Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 meliputi : a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa terhadap Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; b. Memfasilitasi usulan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; c. Memfasilitasi penetapan batas wilayah Desa dalam rangka Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1) Desa yang ada pada saat ini, tetap sebagai Desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini sepanjang masih memenuhi persyaratan; (2) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang ada yang mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dinyatakan tetap berlaku; (3) Ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Paraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 9 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
sepanjang
mengenai
teknis
Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 4 September 2007 BUPATI SIAK,
H. ARWIN. AS, SH
Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 6 September 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK
Drs. H. ADLI MALIK Pembina Tk. I NIP. 420003914 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2007 NOMOR 13
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
I. UMUM Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Walaupun terjadi penggantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap yaitu : keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal pembentukan atau pemekaran Desa prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturannya seperti tersebut diatas tetap mutlak diperlukan dengan maksud agar dapat meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan harus memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan antara lain : (a) jumlah penduduk, (b) luas wilayah, (c) wilayah kerja, (d) sosial budaya, (e) potensi Desa, (f) batas Desa, dan (g) sarana dan prasarana yang tersedianya. Dalam hal Penghapusan atau Penggabungan Desa pengaturannya juga jelas yaitu apabila karena perkembangannya suatu Desa tidak lagi memenuhi persyaratan seperti layaknya pembentukan Desa baru, maka Desa tersebut dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus. Sedangkan dalam hal Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan pengaturannya juga jelas yakni yang mana Kelurahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan di perkotaan dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan antara lain : (a) luas wilayah, (b) jumlah penduduk, (c) potensi ekonomi, (d) kondisi sosial budaya, (e) sarana dan prasarana yang tersedia, dan (f) peningkatan volume pelayanan. Diharapkan nantinya dengan adanya Pembentukan atau Pemekaran Desa, dan perubahan Desa menjadi Kelurahan, sehingga akan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya Otonomi Desa yang secara langsung juga mendukung keberhasilan Otonomi Daerah di Kabupaten Siak. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka Angka Angka Angka
1 2 3 4
: : : :
Cukup Cukup Cukup Cukup
jelas jelas jelas jelas
Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka Angka
5 6 7 8 9 10 11 12 13
: : : : : : : : :
Pasal 2 Ayat (1) Ayat (2)
Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas jelas
: :
Cukup Jelas Cukup Jelas
: : : : : : : :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
: : :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
: : : : : : : : : : : : : :
Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
Pasal 6
:
Cukup Jelas
Pasal 7 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6)
: : : : : :
Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
Pasal 3 Ayat (1) Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Ayat (2)
a b c d e f g
Pasal 4 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Pasal 5 Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf
a b c d e f g h i j k l m n
Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas
Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas
Pasal 8 Ayat (1) Ayat (2) Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf
: Cukup Jelas Ayat (2) : : : : : : : : : : : :
Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
: :
Cukup Jelas Cukup Jelas
: : : : : :
Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
Pasal 10
:
Cukup jelas
Pasal 11 Ayat (1) Ayat (2)
: :
Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 12 Ayat (1) Ayat (2)
: :
Cukup Jelas Cukup Jelas
: : : : : : : : : : : : :
Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
:
Cukup Jelas
Pasal 9 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf
Pasal 13 Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Pasal 14 Ayat (1)
a b c d e f g h i j k l
a b c d e f
a b c d e f g h i j k l m
Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas
Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas
Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas
Ayat (2) Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf
: : : : : : :
Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
Pasal 15
:
Cukup Jelas
Pasal 16
:
Cukup Jelas
a b c d e
: : : : :
Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
Pasal 18 Huruf a Huruf b Huruf c
: : :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 19 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)
: : :
Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 20 Ayat (1) Ayat (2)
: :
Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 21
:
Cukup Jelas
Pasal 22
:
Cukup Jelas
Pasal 17 Huruf Huruf Huruf Huruf Huruf
a b c d e f g
Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas
Jelas Jelas Jelas Jelas Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2007
