Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Kesehatan Melalui Suksesnya JKN Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Batam, 10 Desember 2015 1
OUTLINE 1. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM KESEHATAN NASIONAL 2. MASALAH-MASALAH DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN 3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
4. PERAN HEALTH ACCOUNT DALAM MENINGKATKAN SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN
2
1. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM KESEHATAN NASIONAL
3
PENDAHULUAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL
Sub
Sub sistem upaya keseha tan
Sub
sistem peneliti
an dan pengemb angan kese hatan
sistem pembia yaan kese hatan
Sub sistem SDM keseha tan
Sub
Sub
Sub
sistem sedia
sistem mana
sistem pem
an farma Si alkes dan makana n
jemen infor
masi & regulasi kese hatan
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
berda yaan masyara kat
PENDAHULUAN Terobosan (Reformasi Bid Kesehatan) Reformasi BirokrasiI
Reformasi Yankes
Reformasi Biakes
Peningkatan Pembiayaan Kesehatan
Meningkatkan Biaya Operasional Program Fokus Pada Progr Prioritas (SDG’s, SOTK,SPM) Preventif dan Promotif JKN
HA EVALUASI
Penyediaan Obat & Alkes
BOK Iuran JKN Keg prom. prev DLL
NHA - NAS PHA - PROP DHA - KAB/KOTA 5
Pembangunan Kesehatan & Biakes Menjamin Terselenggaranya Pemb.Kesehatan
Pembiayaan Kesehatan
Ketersediaan Kecukupan Efektif dan Efisien Kesinambungan Adil dan Transparan Prinsip
Yang Mencukupi
Program2 prioritas Teralokasi Secara Adil dan Merata Termanfaatkan Secara Berhasil Guna dan Berdaya Guna
-SPM
- SDG’s, ,Renstra
Biaya oprs, investasi
Derajat Kesehatan Masy
Iuran PBI JKN
6
SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN (1) • Pembiayaan kesehatan bersumber dari berbagai
sumber, yakni: Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. • Pembiayaan kesehatan yang adekuat, terintegrasi, stabil, dan berkesinambungan memegang peran yang vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan.
SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN (2) • Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat
merupakan barang publik (public good) yang menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan untuk pelayanan kesehatan perorangan pembiayaannya bersifat privat, kecuali pembiayaan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah.
SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN (2) • Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan diselenggarakan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan dengan mekanisme asuransi sosial yang pada waktunya diharapkan akan mencapai universal health coverage (2019) sesuai dengan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN (1) Pasal 170 (1)Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. (2)Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan. (3)Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain
UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN (2) Pasal 171 (1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. (2)Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
(3)Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN (3) Pasal 172 (1) Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN (4) Pasal 173 (1) Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari
swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial. (2)Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
ASPEK LEGAL PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN DHA UU No. 1/2004
UU No. 17/2003
UU No. 23/2014
UU APBN/APBD
PERMENDAGRI 13/2006
UU No 36/2009
PP No2/2015 ttg RPJMN 2015-2019
Kepmenkes HK.02.02/Menkes/52/2015 ttg Renstra
Pembiayaan Pembangunan Kesehatan INST DHA KECUKUPAN
ALOKASI SESUAI PRIRITAS KEG LANGSUNG OPERASIONAL 14
2. MASALAH-MASALAH DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN
15
PERMASALAHAN BIAKES Jumlah Biakes Yg Tersedia Msh Terbatas (3% -5%) APBN dan APBD Amanat UU No No.36/2009 Ttg Kesehatan ; 5% APBN dan 10% APBD Pembiayaan Tdk Fokus Pada Prioritas (SPM, MDGs, Operasional) Alokasi & Utilisasi Belum Efektif (Operasional << dari Investasi atau Pemeliharaan) Tidak Fokus utk Meningkatkan Kinerja Kebijakan Anggaran Konvensional
Derajat Kesehatan Perlu Ditingkatkan se Optimal Mungkin
Ketergantungan Kepada Sistem Tunai Perorangan (OOP) Subsidi Biaya Kesehatan Tidak Terarah (mis: Pelayanan Kesehatan Gratis)
HDI
Realisasi Anggaran Terlambat; Penyerapan rendah
16
3. PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
17
RPJMN I 2005 -2009 Bangkes diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu yankes
RPJMN II 2010-2014 Akses masyarakat thp yankes yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat
RPJMN III 2015 -2019 Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap
RPJMN IV 2020 -2025 Kes masyarakat thp yankes yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia
KURATIFREHABILITATIF
PROMOTIF - PREVENTIF
VISI: MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN
Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan
18
Paradigma Sehat Program • Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan • Promotif Preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan • Pemberdayaan masyarakat
Penguatan Yankes Program • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu Penerapan pendekatan continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)
JKN Program • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran: PBI & Non PBI Tanda kepesertaan KIS
19
ARAH PEMBIAYAAN KESEHATAN KE DEPAN PEMBIAYAAN KESEHATAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT(UKM)
MASY LUAS (PRVENTIF, PROMOTIF
Maskin & Tdk mampu
Mampu
SISTEM JAMINAN KES SJSN T.JWB NEGARA
JKN BPJS
PEMERINTAH OPERASIONAL PROG BOK
20
Prospek Pembiayaan Kesehatan Daerah % Anggaran 5% APBN & 10% APBD diluar gaji
UKM Pembiayaan Program MDG’s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Penurunan Gizi Buruk Masyarakat Penurunan Kematian Ibu Penurunan Kematian Anak Pemberantasan TBC Pemberantasan Malaria Penanggulangan HIV/AIDS Menjamin akses terhadap air bersih Menjamin akses terhadap obat essensial
SPM
Biakes per kapita meningkat; US $ 44/kapita (WHO) & US $ 15/kapita (WB)
UKP Sistem Jaminan Kesehatan Pemerintah/ Pemda
Masyarakat
JKN menuju UHC
Operasional (BOK)
21
ANGGARAN KESEHATAN
KEGIATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN (INFRASTRUKTUR, KOMPETENSI SDM, DLL) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (IURAN PBI)
4. PERAN HEALTH ACCOUNT DALAM MENINGKATKAN SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN 23
HEALTH ACCOUNT SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN 1.
2.
3.
INKLUSIF TERHADAP SEMUA SUMBER PEMBIAYAAN KES (PUBLIK, SEMI PUBLIK, SWASTA)
PENGAMBIL KEPUTUSAN AKAN MENDAPAT INFO YG LENGKAP TENTANG SELURUH SEKTOR KES (PEMERINTAH, SWASTA, MASY)
MENYEDIAKAN INFORMASI PEMBELANJAAN KESEHATAN (MENGACU KLASIFIKASI I’NTNL)
PENGAMBIL KEBIJAKAN DAPAT MELAKUKAN PERBANDINGAN POLA PEMBELANJAAN DAN OUTCOME (DENGAN DAERAH LAIN YG MEMILIKI KARAKTERISTIK/STATUS EKONOMI YANG SAMA
MENYAJIKAN INFORMASI PEMBELANJAAN KESEHATAN DLM BENTUK/FORMAT YANG MUDAH DIPAHAMI
IMPLIKASI PEMBIAYAAN TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN SISTEM KESEHATAN LEBIH MUDAH DIPAHAMI OLEH PENGAMBIL KEBIJAKAN
Komitmen untuk menyusun NHA
Penggunaan data NHA dalam pengambilan kebijakan
Publikasi data NHA
Pengumpulan data NHA
Pengolah an dan analisa data NHA
Kemenkes Kemenkes Kemenhan Kemenhan
BPOM BPOM
BKKBN
TNI AD TNI AD
Kemensos Kemensos
TNI AL AL TNI
TNI AU TNI AU
Kemenaker Kemendik Kemenaker Kemendik trans bud trans bud
POLRI POLRI
PU PU
BNN BNN
Kemen Kemen LH LH
Pemprov Pemprov
Kemen Kemen paerkraf parekraf
Kemenag Kemenag
Kemen Kemen kominfo
Kemenhub Kemenhub
Pemkab/ Pemkab/ Pemkot Pemkot
kominfo
, Askes PNS
JPK Jamkesmas/ Jamsosttek Asekskin
Jamkes lainnya
Askes swasta
LNPRT
BUMN
Perushn swasta
JKN
Pemerintah
Swasta
NHA
Donor
RT
Lembaga asing
Saat ini proses penyusunan data NHA dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Kementerian Kesehatan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dengan didanai oleh APBN dan dukungan hibah dari developing partner.
Data pengeluaran kesehatan sisi publik dikumpulkan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian/Lembaga lainnya yang terkait. Data pengeluaran kesehatan sisi swasta dikumpulkan melalui survey baik yang dilakukan oleh BPS, Kementerian Kesehatan dan lembaga/institusi yang melakukan lainnya.
PERKEMBANGAN NHA DI INDONESIA
Tahun 2009, produksi NHA 2005-2008 dengan klasifikasi ICHA-PG (WHO, 2003)
Tahun 2010, produksi NHA 2005 – 2009 dengan klasifikasi ICHA-PG (WHO, 2003)
Tahun 2007-2008, Pembentukan Tim Analisis NHA (SK Sekjen Depkes RI). Produksi NHA 2002 – 2004 dengan klasifikasi ICHAPG (WHO, 2003)
Tahun 2011, produksi NHA 2010 dengan metodologi SHA 1.0 (OECD, 2000) dan pengubahan klasifikasi dari ICHA-PG ke SHA 1.0 untuk data NHA 2005 – 2009.
Tahun 2012, produksi NHA 2011 dengan metodologi SHA 1.0
Tahun 2013, Review data 2005 – 2009, 2010 dan 2011 agar estimasi OOP lebih tepat. Pelatihan tim tentang metodologi terbaru untuk penyusunan NHA, yaitu SHA 2011 (versi 2).
Tahun 2014, produksi NHA 2012 dengan metodologi SHA 1.0
Group
2001*
2005*
2011**
Australia, Japan Korea New Zealand China Philippines Sri Lanka Taiwan Thailand
Australia, Japan Korea New Zealand China Philippines Sri Lanka Taiwan Thailand
Japan; China; Philippines; Korea; Taiwan, Thailand, Hong Kong SAR
Bangladesh Hong Kong SAR
Bangladesh Hong Kong SAR Samoa Viet Nam
Indonesia,
Group III
Indonesia
India
Territories currently developing NHA systems
Kyrgyz Republic Papua New Guinea Samoa Viet Nam
Indonesia
Cambodia, the Federated States of Micronesia, Fiji, Lao PDR, the Marshall Islands, Singapore, and Timor-Leste
Brunei Malaysia Mongolia
Brunei Cambodia Laos
Kiribati, the Solomon Islands, and Vanuatu
Bhutan Cambodia Cook Islands Fiji India Laos Maldives Myanmar Nepal Tonga
Bhutan Cook Islands Fiji Maldives Timor Leste Tonga
American Samoa, the Democratic People’s Republic of Korea, the Northern Mariana Islands, and Palau
Group I Territories with permanently established NHA systems with routine updates
Group II Territories with NHA systems intending to produce routine updates in future
Group IV Territories planning/considering to initiate NHA systems development
Group V Territories with no official decision to develop NHA
Kyrgyz Republic Malaysia Mongolia Myanmar Nepal Papua New Guinea
Source: * Fernando, T, et.al. ‘Status of National Health Accounts in Asia Pacific Region:’Findings from the APNHAN Survey 2005’. Institute for Health Policy Sri Lanka **Langenbrunner, J, et.al. ‘Financing Healthcare in East Asia and the Pacific Best Practices and Remaining Challenges’. World Bank
Malaysia, Mongolia, Myanmar, Papua New Guinea, Samoa, Tonga, and Vietnam
TUJUAN PENGGUNAAN NHA Goal:
National Health Account
Better Planning
Advocacy Strategy
Better Health Outcome Isu sufficiency Isu efficiency Isu effectiveness Isu equity Isu sustainability Isu social participation
DATA NHA
Kode ICHA
Deskripsi
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
22.283,33
30.473,13
44.503,88
49.773,79
57.158,01
70.906,78 80.581,73
98.885,59
10.348,64 1.036,06 11.260,91 24.812,09 9.700,31
12.204,59 1.078,36 14.470,72 31.640,89 11.512,22
16.621,00 1.518,34 19.443,20 43.862,92 17.440,12
IF.1
Pengeluaran Pemerintah (Publik)
IF.1.1.1.1 IF.1.1.1.2 IF.1.1.2 IF.1.1.3 IF.1.2
Kementerian Kesehatan Kementerian Lainnya Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota ASKES, Jamsostek, Jamkesmas
3.940,54 425,32 5.136,99 9.029,94 3.750,54
5.225,81 498,68 7.615,86 10.417,64 6.715,14
8.699,69 653,06 10.048,51 17.224,04 7.878,58
10.167,42 931,07 8.570,26 22.365,75 7.739,29
IF.2
Total Pengeluaran Swasta
55.107,48
66.536,05
77.912,25
89.083,68
IF.2.2 IF.2.3 IF.2.4 IF.2.5.1 IF.2.5.2
Asuransi Kesehatan Swasta OOP NPISH BUMN/Parastatal Perusahaan Swasta
904,00 42.269,26 1.032,46 1.985,11 8.916,65
1.003,14 50.778,14 1.137,25 2.856,71 10.760,81
1.341,26 60.120,77 1.262,50 3.194,72 11.993,00
1.834,27 68.123,82 1.402,98 4.874,64 12.847,97
2.308,64 77.618,56 1.567,75 5.010,15 14.737,88
4.305,33 4.742,65 88.805,21 100.708,28 1.739,61 1.853,86 6.004,67 7.280,77 16.362,01 17.320,30
4.408,22 113.221,64 1.995,80 7.886,44 23.274,25
IF.3
Rest of the world
1.045,01
1.257,81
1.487,62
1.866,07
1.917,95
2.221,13
2.691,96
Total
13.179,45 1.434,87 16.064,51 35.223,82 14.679,10
101.242,99 117.216,83 131.905,86 150.786,36
2.456,54
78.435,82 98.266,99 123.903,76 140.723,54 160.318,95 190.344,74 214.944,14 252.363,90
DATA NHA
1995*
Expenditure TEH per Kapita (Rupiah current prices)
2000*
45.749,8
TEH per Kapita (exchange rate USD at current prices)
2005
132.578,4
2010
357.820,0
2011
815.259,8
909.503,5
20,35
15,74
36,87
89,68
2,0
2,0
2,8
3,0
% TEH terhadap PDB
2012 1.055.146,4
103,70 2,9
3,1
*WHO Global Health Expenditure Database, Juni 2014
3.4%
Total Expenditure on Health (TEH) dan Rasio TEH terhadap GDP Tahun 2005-2012
250000.0
milyar Rupiah
200000.0
3.2%
150000.0 100000.0
2.9%
50000.0 0.0
2.7% 2005
2006
Government expenditure on health
2007
2008
2009
Private expenditure on health
2010
2011
2012
Total health expenditure as % of GDP
% TEH terhadap PDB
300000.0
112,41
GAMBARAN PENGELUARAN KESEHATAN SISI PUBLIK DI INDONESIA
DATA NHA
120,000.00
45%
Belanja Kesehatan oleh Publik
40% 100,000.00 35% 80,000.00
30% 25%
60,000.00 20% 40,000.00
15% 10%
20,000.00 5%
-
0% 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Kementerian Kesehatan
Kementerian Lainnya
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota
Social security
Pengeluaran Pemerintah dari TEH
2012
GAMBARAN PENGELUARAN KESEHATAN SISI SWASTA DI INDONESIA
DATA NHA
Pengeluaran Sektor Swasta 2005-2012 160,000.00
60.0%
140,000.00
50.0%
40.0%
100,000.00 80,000.00
30.0%
60,000.00
20.0%
40,000.00 10.0%
20,000.00 -
0.0% 2005
Asuransi Kesehatan Swasta
2006
2007 OOP
2008 NPISH
2009
2010
2011
BUMN dan Pers.Swasta
2012 % OOP dari TEH
% terhadap TEH
dalam milyar rupiah
120,000.00
DATA NHA
Siapa Yang Membayar?
60.0%
Total Health Expenditure by Sources of Funding, 2012
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lainnya
50.0%
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
% terhadap TEH
40.0%
ASKES, Jamsostek & Jamkesmas
30.0%
Out of Pocket 20.0%
Other Private 10.0%
Rest of The World 0.0% 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
DATA NHA
GAMBARAN PENGELUARAN KESEHATAN DI INDONESIA Dibelanjakan dimana? Total Health Expenditure by Provider, 2012
Provider layanan rawat jalan 17,7%
Rumah Sakit 49,8%
Provider lain 1,8%
Provider yang menjual eceran barang medis 16,9%
Penyedia dan administrasi program kesehatan Administrasi dan masyarakat asuransi kesehatan 5,3%
8,4%
DATA NHA
PENGELUARAN KESEHATAN DI INDONESIA Apa yang dibelanjakan? Total Health Expenditure by Function, 2012 Administrasi kesehatan 9,7%
Layanan preventif dan kesehatan masyarakat 8,4%
Belanja modal provider layanan kesehatan 4,7%
Layanan rawat inap 29,4%
Barang medis untuk pasien rawat jalan 21,7% Layanan rawat jalan 20,1%
Layanan pendukung 5,9%
Layanan rehabilitatif 0,2%
Data & Analisis DHA
Dimanfaatkan utk bahan; pengambilan keputusan & perbaikan perenc, perlunya bank data
Proses Penyusunan DHA; •Entry Data Realisasi Belanja Kesehatan • Interpretasi & RekomendasiI Kelembagaan
Tim DHA: Dinkes, BAPPEDA BPS, RSUD, DLL
Sumber Biaya Penyusunan DHA: APBD, APBN, Donor
Metodologi: Standar ICHA
METODE PEMBAYARAN PROVIDER Retrospective Payment: Payment are made or agreed upon after provision of services
• Fee-for-service • Payment per itemised bill • Payment per diem
• Case based payment/case Prospective mix Payment: Payment are made or agreed upon in advance before provision of services
• Capitation payment • Global budget
MENGAPA PILIH METODE PEMBAYARAN PROSPEKTIF (DRG)?
Fewer Unneccesary test/services
Shorter LOS
Improve hospital management
BENEFIT
Improve hospital data system
Reduct of excess hospital capacity
Increase in hospital casemix due to change in coding (DRG creep) Separate provision of services which previously were considered part of routin in patient care (Unbundling)
Increase unneccessary admission, readmission, transfer
UNINTENDED CONSEQUENCES
SHARING RISK DALAM JAMINAN KESEHATAN DENGAN PEMBAYARAN PROSPEKTIF Retrospective payment: FFS (OOP) Prospective payment: DRG (JKN)
Rp Pasien/Peserta
Pasien
Provide r
Rp Badan Penyelenggara
Rp Provider
Yankes
Lokus Resiko
PERBEDAAN METODE PEMBAYARAN FFS VS DRG/CBG FFS
CBG
Tarif
Rupiah
Rupiah
Tarif
Profit Cost
Volume Pelayanan
Loss Profit Cost
Pembayaran prospektif (average price/fixed price)
Volume Pelayanan
LANDASAN HUKUM PERPRES 12/2013 PASAL 39 BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. (1)
Dalam hal Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna. (2)
(3)
BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INA- CBG’s).
ELEMEN PENTING INA-CBG
Medical Record
Coding
CBG Group
SUMBER DATA COSTING RS
Kemenhan RSUP Kemenkes RSUP
RSUD BPOM
RSUD BKKBN
RS POLRI TNI/POLRI
RS PU TNI/POLRI
Kemendik RSUD bud
RSUD Kemen parekraf
RSUD Kemenag
RS SWASTA
RS SWASTA
RS SWASTA
RSUP TNI AD
RSUP TNI AL
RSUP TNI AU
Kemensos RSUD
Kemenaker RSUD trans
RS SWASTA
RS TNI/POLRI
BNN
RS RSLH Pemprov Kemen TNI/POLRI TNI/POLRI
RSUD Kemenhub RSUD Kemen kominfo
Pemkab/ RSUD Pemkot
, RS SWASTA
RS SWASTA
RS SWASTA
RSUP/RS TNI POLRI
RSUD
COSTIN G INA CBG
RS SWASTA
RS SWASTA
RS SWASTA
RS SWASTA
APA YANG HARUS DILAKUKAN RS DALAM PEMBAYARAN INA CBG? • Menerapkan standarisasi pelayanan, obat, alkes, dll • Melakukan dan meningkatkan efisiensi cost containment • Penguatan sistem pencatatan medik • Peningkatan kompetensi coder dan pemahaman tentang INA CBG • Tidak senantiasa membandingkan tarif FFS RS dengan tarif INA CBG lihat total income RS • Merubah cara pembagian jasa remunerasi • Mulai meningkatkan awareness untuk kemungkinan fraud mengaktifkan sistem pencegahan fraud
COST CONTAINMENT DI RS
Pemeliha raan
Manaje men
Bangunan
Kendara an
Alat Medik
JKN
Air
Liistrik/ Telp
Alat non medik
Obat dan BHP Makanan
Administra si
47
PENUTUP • Penerapan pembayaran prospektif (INA CBG) bertujuan untuk pengendalian biaya dan sekaligus penerapan mutu turut menjaga sustainabilitas JKN
• Pembentukan tarif INA CBG dalam proses menuju nilai yang representatif (mencerminkan real cost) • Sejalan dengan implementasi tarif INA CBG, beberapa perubahan (respons) harus dilakukan oleh RS misalnya penerapan standar, melakukan cost containment, perubahan pola pembagian jasa, dsb
www.ppjk.depkes.go.id
Terimakasih
BETTER FINANCING FOR BETTER HEALTH Hotlines:
(021) 5221229, (021) 5277543, (021) 5279409
49
