Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Brdan Perencanaan Pembangunan Nasional SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGTINAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PXRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.2 1 / M.YPN /HK/ 02 / 20 77 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEruTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ IGPAI-A. BADAN PERENCANAAN PE,MBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.z/ M.WN / HK/ O 1 / 20 7 7 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRAIEGIS PENY[JSTJNAN KEBIJAKAN' PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA AIOKASI KHUSUS (DAK) MENTERI PERXNCANAAN PEIMBANGUNAN NASIONAL/ KEPAI-A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,
Menimbang
a.
b.
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pe.laksanaan kegiatan koordinasi Wrencanaan, pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK), perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi StrateSis Penyusunan Kebijakan. Perencanaan. Pemantauan daan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
bahwa pejabal dan pegawainya yang na{nanya tetcantum dalarn lampiran Keputusan ini ciianggap mampu dan memenuhi persyatatan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anSSota Tim Koordinasi StrateSis Pen)rusunan Kebijakan, Perencanaan, Petn ntzruzrn daan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK);
Mengingat
1.
lJndang-tJndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentanS Keuan9an Negara (lrmbaran NeSara Republik Indonesia Tahnn 2003 Nonror 77, Tambahan kmbaratr Negara Republik iudonesia Nomor 4286);
2
lJndang-lJndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahlon 2OO4 tentang Sistenr Perencanaan Pen-tbangunan Nasional (kmbaratr NeSara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 442i);
3.
Unriang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2AO4 l,enlang Perimbangatr Keuangan antara Penterintah Pusat cian Itaerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Ne5;ara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. UndanS-Undan8 ...
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2074 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor 240, Tambahan lr'mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintah Daerah (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 224);
6. Perafir^n Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang Dana Perimbangan;
7.
Perattran Pemerintah Nomor 45 Tahun 2073 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8.
2 Tahun 2015 tentang Rencana
Peraturan Presiden Nomor
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2075-2019;
9.
Peratoran Presiden Nomor
7
Tahun 2075 tentang Organisasi
Kementerian Negara;
10.
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentanS Kementerian P er
enc anaan
P
emb angunan Nasional
;
Presiden Nomor 66 Tahun 2Ol5 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2O Tahun 2016;
11. Peraturan 12.
Peratsran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
'13. Perafifian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentanS Pedoman Petencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evalnasi Kegiatan dan Anggaran;
MXMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTf,RI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/KEPAI.A. BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAI NOMOR KEP.2/M.PPN,/HWOl/2077 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEI\MJSUNAN KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KI{USUS (DAK).
PERTAMA: ...
-J-
PERTA.MA
Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strate8is Penyrrsunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) denSan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam l-ampir an Keputusan ini.
KEDUA
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ioigas Tim Koordinasi Strate8is Penyusunan Kebijakan, Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dlbebankan pada Ang8.arun Pendapatan dan Belanja NeSara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.
KETIGA
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 7 lebruari 2017 . Ditetapkan di Jakarta pada tan&gal 23 Februari 2017 MXNTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd. BAMBANG P.S. BROJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, J.
RR. Rita
Erawati "/
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN,/KEPAI.A. BAPPENAS NOMOR KEP.2 1 / M.PPN /HK/ 02 / 2017 TANGGAL 23 FEBRUARI 2017 SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PEIVYT]SI.JNAN KEBUAKAN, PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAIO
A.
TIMPENGARAH Ketua
: Menteri
Perencana
n
Nasional / Kepal a B adan P er encanaan
Pembangunan P emb angunan
Nasional.
Anggota
: 1. Sekretaris
Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Bappenas;
2. Deputi Bidang Pendanaan P embangunan; 3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Ma sy ar akat, dan Kebuday aan;
4. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
5. Deputi Bidang Ekonomi; 6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
B. PENANGGUNGJAWAB C. TMPEIAKSANA
:
Deputi Bidang Pengembangan Regional.
Ketua
Direktur Otonomi Daerah.
Sekretaris
Mas Wedar Haryagung Ad1i, SE, MPEM.
Anggola
1
.
Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
2. Direktur Pendidlkan dan Agama; 3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarukat; 4. Direktur Transportasi; 5. Direktur Perkotaan, Perumahan
dan
Permukiman;
6. Direktur Pengairan dan lrigasi7. Direklur Pangan dan Pertanian; 8. Direktur Kelautan dan Pefikanan; 9. Direktur Lingkungan Hidup; 10.
Direktur...
-510.
Direktur Perencanaan Kependudukan
dan
Perlindungan Sosial; 11.
1
Direktur Kehrtanan dan Konservasi Sumber DayaAir;
2. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Ke{asama Ekonomi Internasional;
l3.Direktur Energi,
Telekomunikasi, dan
Informatika; 14.
Direktur Industri, IFIEK,
Parivv.rsata, dan
Ekonomi Kreatif; 15. Dary1l Ichwan Akmal, SE, 16.
MA;
Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si;
I 7. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si; 18. Sudira, S.Sos, MAP; 19. Ervan Arumansyah, S.lP, M.Sc;
20. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc; 21,. Alfia 2
Oktivalerina,
SE,
M.Sc;
2. Rizlrj Y uw anita Hablb ah, ST, MT ;
Z3.Diantha Arafia, ST; 24. Awan Setiawan,
SE,
MM, ME;
25. Zulf akar, S.Kom, ME; 26.Firmansy ah, SE, MAP, MIDS.
D.
TENAGA PENDI]KI.JNG
: 1. MiraBerlian; 2. Suharyono; 3. St"tbarja; 4. Sapto Mulyono, SE.
MENTER] PERXNCANAAN PEMBANGI.]NAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
../.
z RR. Rita
Erawati
