PERATURAN
WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR:
O] Tahun
2010
TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH WALIKOTA PAYAKUMBUH,
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektivitas
penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kendaraan dinas, maka
: -
perlu adanya pengaturan dalam pemberian bahan bakar minyak
b.
bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf
a
;
diatas,
perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera
jo
8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan
Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) 2.
;
Undang-Undang Nomor
B Tahun L974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun t974
Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999
Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) 3.
;
Undang-undang Nomor
28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).-
4.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Or, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
n
ll , ,f"
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
6. Undang-undang Nomor
;
10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 7.
Undang-undang Nomor
;
15 Tahun 2004 tentang
pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor B.
Undang-undang Nomor
aa}e;
32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
ZOO4
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor !25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor g Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a548); 9.
Undang-undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2I0, Tambahan Lembaran Negara Nomor a02B)
;
37 Tahun 2006 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
11. Peraturan Pemerintah Nomor
Pr-otokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan penvakiran
Daeraa (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan -:-:e?^ 'i?c?:d Nomor 4659) sebagaimana yang telah diubah
:3={: ' C.'.e- F3raturan Penerintah Nomor _--=-'1313? -Z^-- 2i"'17',C-ror 47);
ZI
Tahun 2007
r/
V /f"
12- Per-ei:iGt'l Pen'€ri*bh Ne'::o: 58 Tahun 2005 tenbng Pe*ge*aee-
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor a578);
7 Tahun 2006
tentang
dan Prasarana Kerja Pemerintahan
Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Standarisasi Sarana
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lL Tahun 2007
;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
;
15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara
;
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 08 Tahun 2003 tentang
Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil
Walikota
(Lembaran
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 08); 17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 01 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2006
Nomor 01); 18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 02); 19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Payakumbuh
(
di
Lingkungan Pemerintah Kota
Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008
Nomor 03); 20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04); 21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05); 22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja K"t; n Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota payakumbuh rahun zo0* Nomor 06);
23-
Pesa*;=- Daee- Kc= Pai'a
24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor
36 Tahun 2009
tentang
Penetapan Standar Biaya sebagai Pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun 2010 (Berita daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 36)
;
25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagai Pedoman
dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun 2010 (Berita daerah Kota Payakumbuh Tahun 2009 Nomor 37) ;
51 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
26. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor
Payakumbuh tahun anggaran 2010 (Berita daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2009 Nomor 51)
Memperhatikan
:
;
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rutin bulanan kepada PNS yang
menggunakan kendaraan
dinas dilingkungan Pemerintah
Kota
Payakumbuh. MEMUTUSKAN
Menetapkan
;
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
Dalam Peraturan ini dimaksud dengan
1.
1
:
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI L945.
2.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
.
3. Daerah adalah Kota Payakumbuh, 4. Kepala Daerah adalah Walikota Payakumbuh. 5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Payakumbuh.
-* ?*tr **-*# #ea- FRD --*.ir
Rarc;at Daes-a- .v?-g 9B;€.;l.;=1= tiiseout DPRD Koia Payakiirnilu-
Kota Payakumbuh merupakan Lembaga Pen'vakilan Rakyat Daerah sebagai
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7"
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
8. 9.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan
PNS adalah Pegawai Negeri Sipil
atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dan bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang terdiri dari Sekretariat
Daerah/Badan/ /Dinas/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Instansi/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan.
: -
12. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang digunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabata n, dan kendaraan dinas khusus/la pangan.
13. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat dengan BBM adalah bahan bakar minyak
yang dipergunakan untuk operasional kendaraan dinas dan kendaraan
operasional
teknis/khusus dilingkungan pemerintah Kota Payakumbuh
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.
15. Hari kerja adalah hari melaksanakan pekerjaan yang ditandai masuk kantor dari jam 07.30 Wib s.d 16.00 Wib Selama 5 hari
/
minggu (Senin s.d Jum6t) kecuali dinas luar
dalam Propinsi Sumatera barat dan Luar Propinsi Sumatera barat.
Pasal 2 RUANG LINGKUP
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pemberian BBM kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang menggunakan kendaraan dinas. Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman besaran
dan mekanisme pemberian
BBM
bagi kendaraan dinas.
2. Tujuan dari Peraturan dipertanggungjawabkan.
ini agar
pemberian BBM
rutin bulanan
dapat
FE-i 4 ]ENIS KENDARMN DINAS
lenis kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pasal 2 meliputi
a.
Kendaraan dinas perorangan
.
b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan
c.
:
dinas jabatan.
Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
Pasal 5
(1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pasal
4
diperuntukan bagi
Walikota/Wakil Walikota;
(2)
Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pasal 4
diperuntukkan untuk Pimpinan DPRD,Pejabat eselon Il,eselon
III,
eselon IV dan eselon
V;
(3) Kendaraan dinas oprasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pasal 4 diperuntukan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
Pasal 6 BESARAN PEMBERIAN BBM
(1)
Besaran pemberian BBM untuk kendaraan perorangan dinas yang digunakan Walikota dan Wakil Walikota adalah 17 liter /hari kerja;
(2)
Besaran pemberian BBM untuk kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan
meliputi
a. b. c. d. e. f.
--
(3)
:
Pimpinan DPRD diberikan 17 liter/hari kerja; Asisten diberikan 12 liter/hari kerja; Eselon
II diberikan
10 liter/hari kerja;
Camat diberikan 10 liter/hari kerja; Kendaraan dinas roda 4 hanya diberikan 8 liter/hari kerja; Kendaraan roda2 (dua) diberikan 2liter/hari keqa.
Besaran BBM untuk kendaraan dinas operasional khusus/lapangan diberikan sesuai kebutuhan operasionalnya atau at cost.
BAB II MEKANISME PEMBERIAN BBM OPERASIONAL RUTIN BULANAN
Pasal 7
(1)
BBM operasional rutin
bulanan dapat diberikan kepada Pejabat Negara,
PNS dan PTT
yang menggunakan kendaraan dinas.
(2)
Kendaraan pribadi yang digunakan untuk kepentingan dinas dapat diberikan BBM operasional sepanjang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BBH operasional rutin bulanan tidak dapat diberikan selama Pejabat Negara, PNS dan
PTT melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau tidak hadir ke kantor karena berbagai alasan apapun. (4)
Apabila Pejabat Negara, PNS dan PTT yang tidak hadir ke kantor dengan berbagai
alasan, namun kendaraan dinasnya digunakan untuk operasional lapangan maka dapat diberikan BBM operasional lapangan,
(s).
BBM operasional rutin bulanan dibayarkan pada bulan berikutnya atas dasar perhitungan daftar hadir bulan sebelumnya.
BAB
III
PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BBM
Pasal
B
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang menerima BBM operasional rutin bulanan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya berupa faktur pembelian BBM.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Peraturan
ini mulai berlaku
sejak tanggal 1 Januari 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkan di Payakumbuh
Diundangkan di Payakumbuh Pada
tanggal
lJ.
Februari
SEKRETARIS DAERAH
2010
rOrn€nn*<\lrM
BU
tt
IRWANDI SERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2O1O !'*C'.!OR C1
