Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.2 3 / M.YPN / HW 02 / 20 77 TTNTANG PERUBAHAN ATAS KEruTUSAN MENTER] PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,' KEPAI.A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NoMoR KEP.4/M.PPl:l / HW o 1 / 20 17 TTNTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEPJNCANAAN DAN EVALUASI PERCEPATAN PENINGKATAN KINERJA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (AS}.D DI DAERAH MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGTJNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,
Menimbang
MenginSat
'. a.
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan strategi yang meliputi: (1) Perbaikan mutu pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah; e) PenSuatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan dzerah; dan (3) Pelaksanaan standardisasi, sertifikasi, dan kerjasama Dikiat Pemerintahan Dalam Negeri, perlu mengubah susunan kean88otaan Tint Koordinasi Strategis Perencanaan dan Evaluasi Percepatan Kinerja Manajemen Aparatvr Sipil Negara (ASN) di Daerah;
b.
bahwa pejabat dan pegawai yan9 namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi pe$yaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Evaluasi Percepatan Kinerja Manajemen Aparatur Sipii Negara (ASM di Daerah;
:
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentanS Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negala Republik Indonesia Tahun 20i4 Nomor 4):
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentanS Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomot 224);
2. Undang-Undang
3. Undang-Undang
...
3.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggar an 2Ol7 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20'16 Nomor 240, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun
201,3
tentan9 Tata Cara
Pelaksanaan Angg ran dan Belanja Negara;
5.
Perah)ran Presiden Nomor 2 Tahun 201,5 tentan8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona[ Tahun 2075-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentanS Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan P er
Presiden Nomor
encanaan
P
65 Tahun 2075 tentang
Kementerian
emb angunan Nasional;
8.
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016:
9.
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangttnan Nasional Nomor 4 Tahrln 201,6 tentan9 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana n Pembangunan Nasional;
7
Menteri Percrcanaan Pembangttnan Nasional/Kepal a Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang
O. Per
atur an
P er enc anaan, Pelaksanaan, P elapor an, Pemantnan dan dan Anggaranl
Ev
aluasi Kegiatan
MXMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL/KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEruTUSAN MENTERI PERENCANAAN PE,MBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/O7/2017 TENTANG PEMBENTT.JKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN EVATUASI PERCEPATAN PEMNGKATAN KINERJA MANAJEMEN APARATTJR SIPIL NEGARA (ASIO DI DAERAH.
PERTAAAA
Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dzn Evaluasi Percepatan Kinerja Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah dengan susunan keanggotaan seba1aimana tercantum dalam Lampftan Keputusan ini.
KEDUA
kgala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Evaluasi Percepatan Kinerja Manajemen Aparalofi Sipil Negara (ASN) di Daerah dlbebankan pada Anggar^n Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2077
.
KETIGA: ...
-J-
KU'ftGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlal
Ditetapkan di Jakarta pada tan13al 23 Februari 2017 MXNTIRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
tta. BAMBANG P.S. BRODJOMGORO Salinan sesuai denSan aslinya Kepala Biro Hukum,
/ -/1,llL -27 RR.
futa Erawati
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PPN,/KEPAI/, BAPPENAS
NOMOR KEP.23 / M.PPN / HK/ O 2 / 20 7 7 TANGGAL 23 TEBRUARI 2017
SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATIGIS PERENCANAAN DAN EVALUASI PERCEPATAN PENINGKATAN KINERJA MANAJEMEN APARATUR SIPIL MGARA (ASI9 DI DAERAH
A.
PENGARAH
Melrteri Petencanaan Pembangrtnan Nasional/Kepal P et
B.
PENANGGUNGJAWAB
encanaan
P
a
Badan
emb angunan Nasional.
Deputi Bidang
Pengembangan Regional, Kementerian
PPN/Bappenas.
C. TMPELAKSANA Ketua Sekretaris
Anggota
: Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PpN/Bappenas. : Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.
: 1. 2.
Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas; Ir. Agus Sutiadi, M.Si, Badan Kepegawaian Negara (BKND;
3.
Abdul Hakim,
4.
Wisnu Hidayat,
S.Sos, SE,
M.Si, Komisi Apatatu.r Sipil Negara;
M.Si, Kementerian Dalam Negeri;
5. Mas Wedar Haryagtng Adji,
SE, MPEM, Kementerian
PPN/Bappenas;
6. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas; 7. Daryll Ichwan Akmal, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas; 8. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si, Kementerian ppN/Bappenas; 9. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas; 10. Ervan Arumansyah, S.IP, 1 1. 7
Alfia Oktivalerina,
SE,
MA, Kementerian PPN/Bappenas;
M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Pjzki Yuw anita Hablbah,ST, Kementerian ppN/Bappenas;
T\.Drantha Arafia,
ST,
14.Dia Firdaus,
ME, Kementerian PPN/Bappenas.
SE?
Kementerian PPN/Bappenas;
D.TENAGA.-.
-2D.
1. 2.
TENAGA PENDT'KI]NG
Suharyono,KementerianPPN/Bappenas; Mrthamad Sulaiman, Kementerian PPN/Bappenas.
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/ KEPAU. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
nd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Birollukum,
'/,/11/E zRR. Rita
Erawati
