WALIKOTA FONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIAN/II( NOMOR :138/D-CKTRP/TArrUN 2O1s TENTANG PENDfAPAN LOKASI PERI'ITIAHAN KT'MIIH DAN PERMT'XIMAN KI]MUH DI KOTA PONTIANAK TAIIUN 2015
WALIKOTA PIOT{TIANAI(,
bahwa pesatnya perftrmbuharr penduduk terutama di perkotaan, yang umumnya berasal dari urbanisasi tidak sela_lu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan perumahan dan permukiman kumuh; b. bahwa dalam rangka peningkatan mutr.r kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan kepada masyarakat baik dalam tahap perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan, serta melakukan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman; C. bahwa di l(ota Pontialat masih terdapat lingkunggan perumahan dan permukiman kumuh yang kualitasnya semakin menurun dan perlu segera ditnngani; d. bahwa penentuan kawasan permukiman kumuh di Kota Pontianak dilakukan dengaa mempertimbangkan beberapa faktor yaitu : tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan rumah, jumlah kepala keluarga (Ifl() miskin pada areal lrumuh, dan kondisi persebaran lokasi kumuh; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka Penetapan Lokasi Linglongan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Pontianak Tahun 2O15 perlu ditetapkan clengan suatu keputusan;
Menimbaurg
Mengingat
'
1.
Pasal
28 I-I ayat (l)
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Inclonesia Ti*run I 945; 2.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan LemLraran Negara Republil< Indonesia Nomor 3886);
c.
Undang-unclang Nomor 28 Tahun 2O02 tentang Barrgunan Gedung
(l,embaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2002 Nornor 134,
Tambahan Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor 4247);
4.
5.
6.
7.
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan Daerah (Lembarar-r Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) sebagaimana telah cliutrah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Unclang Nomor 12 Tahun 2O08 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan t embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); Urrdang-Ur-rdang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d, 2O2S (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47OO); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulai Kecil (Lembaran Negara Repubtik Indonisia Tahun 2OO7 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
Undang-Undang Nomor I Tahun 2OI1 tentang perumahan dan I(awasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51gg);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Republik Indonesia Tahun 2O 1 I Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); lo. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembarerr Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor g3, Tambahan Lembaran Negara Republik hrdonesia Nomor 4532); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20O7 tentang pembagian Urusan Pemerinta.han Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerinta-lran Daerah I(abupaten/ I(ota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik hrdonesia Nomor 4737 ); t'2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 1O Nomor 21, Tambahan lrmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 51O3);
9.
t3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah I(ota Pontianak Tahun 2OO2-2O12 (Lembaran Daerah Nomor 13 Seri E Nomor 3 Tahun 2002 );
8 Tahun 2OO8 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi I(ewenangan Pemerintah l(ota Pontianak (l,embaran Daerah Tahun 2OO8 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor
15.
Peraturan Daerah Nomor 1O Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jargka Panjang l(ota Pontianak ( Lembaran Daerah Tahtrn 2OO8 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
16.
Peraturan Walikota Pontianak Nomor 14 Tahun 2OO9 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahal dan Permukiman di Daerah (RP4D) I(ota Pontianak Tahun 2OO9 s/d 2O18 (Berita Daerah Tahun 2OO9 Nomor 14);
MDMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAI( TENTANG PENDTAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN I(UMUH DI KOTA PONTIANAK
KESATU
Lol
I(EDUA
Lokasi Pemmahan Kumuh dan Permukiman I(umuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana sesuai dengan Panduan Telcris Percepatan Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
I(ETIGA
Lokasi Perumahan I(umuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pontianak ditetapkarr sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Peningkatan I(ualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota
Pontianak, yang merupakan l(omitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam mendukumg Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh termasuk dalam hal ini Target Nasiona.l Permukiman Tanpa I(umuh; I(EEMPAT
Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman I(umuh di Kota Pontianak meliputi sejumlah lB (delapan belas) lokasi, di 6 (enam) kecamatan, dengan luas total sebesar 70,507 (Tujuh Puluh Koma Lima Ratus Tujuh) hektar;
I(trI-IMA
Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan I(umuh dan Permukimarr l{umuh di Kota Pontianak direinci lebih lanjut dalam Lampiran I serta Peta Sebaran lokasi Perumahal I(umuh dan Permukiman I(umuh di I(ota Pontianal< di rinci lebih lanjut dalam Lampiran II, climana l<edua lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari l(eputusan Walil
KEENAM
I(ETUJUH
Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di I{ota Pontianal<, maka Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan l(ualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan dalam bidang perumahan dan pennukiman; I(eputlrsan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan pacla
di
: Por-rtianak
tanggal , ,7fit(,i zorr
.
I
LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 3Og /D-CKTRP/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PONTIANAK
No
Kecamatan Pontianak Timur
1
Lokasi
Kelurahan Tambelan Sampit & Baniar Serasan y'
Tambelan 1, Tol Kanan & Banjar Serasan
Luas (Ha) Luas Per Lokasi
Luas Per Kelurahan {Ha)
373
Tambelan 2. Belakanq Masiid Tambelan 3, Keraton & Pasar 2 Pontianak Timur
Dalam
Buois V
'
Dalam Buois 1 Kampunq Arap RW 6 & 7
(Ha) 2.02 1,12
Timur
Pontianak Timur 5 Pontianak Barat
Taniunq Hulu
Taniunq
/
Hilir /
Sunqai Beliung
'
7 Pontianak Utara
I
Pontianak Utara
Sunoal Jawi Luar
Sedanq
2.58
Taniung Hilir
4,99
zl
Sunqai Beliung 1 Gg. Kasturi
4,31
0,68
Siantan Hulu
Siantan Tenqah
Jawi Jawi Jawi Jawi
Siantan Siantan Siantan Siantan Siantan Siantan
Hulu 3 Jl. SitLrt Mahmud. Gq. Selat N,lalaka Hulu 3. Jl. Situt Mahmud Hulu 1, Gq. Maluku Hulu 4, Parit Nanas Hulu 2, Gq. Setia Hulu 2, Gg.Sepakat
Luar 1, Gq. Lua.2, Gg. Luar 3. Gq. Luar 4, Gq. Jarr'/i Luar 2, co.
Saqa Nipah
0.40
Berat Berat 3l Berat
qq
418 Berat
1.47 1,11
1.28
0.53 1.83
2.73
Kuini
Gotono Royonq Kayu [,,1anis
Siantan Tengah 1. Jl G SitutN4ahmud, MasjidAtTaqwa Siantan Tenqah 2, Jl. G. Situt Mahmud, Citra Siantan Siantan Tengah 3, Terminal
Berat Sedanq
410 Berat
Taniunq Hulu 1, Gq. Semut Tanjung Hulu 2, Gg. Panqkal Pinanq Taniunq Hulu 3, Gq. 86
Sunoai Sungai Sunqai Sunqai Sunqal
7A
L01
Sunqai Beliunq 2, PaquvuDan Laut Sunqai Beliunq 3, Alpokat Sunqai Beliung 4, Pelabuhan Rakyai 6 Pontianak Barat
Tingkat Kekumuhan
124 Berat
0.59
Dalarn Buqls 2 Tan unQ Pulau 3 Pontianak
Jumlah Bangunan
12.71
81
Berat
87 Berat 29 Berat 119 Berat
098
53 Sedanq
0,25 0.65 0,37 0,48
69 Berat 25 Sedanq
3,34 1,97
18
Berat
53 Berat
241 Sedang 146 Berat
209 Sedanq 1.92
0.78
5.77
3,61 1,13 1.03
203 Berat 65 Berat 101 Sedang Sedang Berat 136 Berat 19,1
Y
z zF
o t!
E E (
F
F g, =
ll..
fN. 6" ir
\r,r, \,] ll
i\ ll.lY,7
/A"
"<9
,,
