Governance), baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis KLH 2015-2019

BAB I PENDAHULUAN I.1. LATAR BELAKANG Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan mengalami perubahan yang sangat pesat sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan tercapainya tujuan bernegara. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bebas dari KKN. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka pada setiap instansi pemerintah diwajibkan

untuk

dapat

mewujudkan

pemerintahan

yang

baik

(Good

Governance), baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap evaluasi. Untuk itu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban pemerintah

provinsi/kabupaten/kota

untuk

menyusun

perencanaan

pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan

untuk

menghasilkan

rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat menentukan dan diupayakan saling bersinergi. Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) serta Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun

I-1


Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun berjangka meliputi : a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional ; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan jangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional ; c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan jangka waktu 1 tahun yang berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2015-2019 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun tahun 2015-2019. Dokumen Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun ini menjadi penting karena dalam masa 5 tahun tersebut Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Adapun urgensi dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2015-2019 ini adalah sebagai berikut : a. Sebagai acuan bagi Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan sehingga perencanaan yang dibuat akan menjadi lebih terarah ; b. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) ; c. Agar terjamin sinergitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun tahun 2015-2019. Renstra Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Kota Madiun khususnya pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun.

Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun

I-2


Dokumen Renstra ini mengacu kepada visi dan misi Walikota Madiun sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan pada Kantor Lingkungan Hidup untuk 5 tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah kebijakan pembangunan Walikota Madiun sebagai Kepala Daerah terpilih. Usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen renstra ini perlu didukung dengan strategi umum yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan yang kemudian diuraikan ke dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing program tersebut. Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program dalam Renstra ini, maka para pelaksana yang memiliki kompetensi di bidang keLH-an mengharuskan adanya mekanisme yang sangat intens agar senantiasa tercipta kesatuan gerak dan langkah dalam mata rantai kerja untuk memfasilitasi kegiatan Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun dan untuk mewujudkan hubungan kerja yang harmonis antar pegawai yang ada di Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun. Tata cara penyusunan Renstra SKPD dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu : 1. Tahap pertama : mempelajari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Kepala SKPD mengkaji implikasi visi, misi dan program calon kepala daerah terpilih terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 2. Tahap kedua : menyusun rancangan Renstra SKPD. Kepala SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD yang telah disepakati bersama. Langkah-langkah : 1. Menerima secara resmi rancangan awal RPJMD dari Kepala Bappeda ; 2. Merumuskan visi dan misi SKPD terhadap jabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih ; 3. Melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi SKPD sesuai tugas dan fungsinya. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal (program kepala daerah terpilih, kondisi objek urusan SKPD dan lainnya) dan lingkungan internal (kondisi internal SKPD, SDM, peralatan, kebijakan dan lain-lain). Kajian tersebut dilengkapi dengan hasil evaluasi Renstra SKPD periode sebelumnya ;


I-3


4. Menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan dalam bentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya ; 5. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program lokalitas SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan serta dilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif ; 6. Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang. I.2. LANDASAN HUKUM Rencana Strategis (Renstra) Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun disusun dengan mengacu pada landasan hukum yang digunakan yaitu sebagai berikut : a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 ; b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ; c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Diatas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484 ; d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; e. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 ; f. Undang-undang

Nomor

32

Tahun

2009

tentang

Perlindungan

dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup ; g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun

I-4


i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ; k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ; l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Program Adipura ; m. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata ; n. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014 ; o. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) ; p. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. I.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Renstra ini adalah untuk mengoptimalkan peran Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun dalam melaksanakan fungsi serta mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan Good and Clean Governance. Disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk 5 tahun ke depan dalam pencapaian visi, misi dan program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun pada akhir tahun anggaran. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun tahun 2015-2019 adalah : a. Tersusunnya instrumen Rencana Strategis yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun ; b. Menjabarkan visi dan misi Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja serta kegiatan indikatif ;


I-5


c. Untuk menuntun cara kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif ; d. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja ; e. Untuk mewujudkan satu komitmen yang berorientasi pada masa depan sekaligus mampu melaksanakan penyesuaian terhadap perkembangan yang ada ; f. Menentukan

strategi

untuk

pengelolaan

keberhasilan,

penguatan

komitmen yang berorientasi pada masa depan. I.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis (Renstra) Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2015-2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I PENDAHULUAN Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra. Bab II

GAMBARAN

PELAYANAN

KANTOR

LINGKUNGAN

HIDUP

KOTA

MADIUN Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD. Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun, telaahan dokumen RTRW Kota Madiun serta penentuan isuisu strategis di bidang pemerintahan umum. Bab IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD. Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun

I-6


Bab V

RENCANA

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KINERJA,

KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Bab VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini memuat indikator kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Madiun yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun. Bab VII PENUTUP Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 tahun ke depan oleh SKPD.


I-7

Governance), baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pada tahap BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents