14
BAB I PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintahan negara
dilakukan
penyelenggaraan
untuk
meningkatkan
pemerintahan
dan
efektifitas
pelayanan
dan
kepada
efisiensi
masyarakat.
Pembentukan sistem kepemerintahan pusat dan daerah otonom bagi manajemen kepemerintahan pusat dan daerah otonom bagi manajemen kepemerintahan salah satunya diatur melalui UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Penerapan peraturan tersebut dapat dilihat
dari
akuntabilitas
dan
trasnparansi
disegala
bidang
baik
keuangan,akuntansi maupun birokrasi kepemerintahan. Hal ini sebagai wujud dari bentuk disiplin pegawai negeri sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Sebagaimana telah diamanatkan di dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara 1999 – 2004 Bab IV huruf ke ( 3 ) tentang Aparatur Negara bahwa, dalam meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan
15
sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kaitanya dengan hal tersebut diatas, maka pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman pada masyarakat serta kemampuan professional dan kesejahteraan aparat sangat diperhatikan dalam menunjang pelaksanaan tugas. Undang – Undang Pokok Kepegawaian yaitu Undang – Undang No. 8 Tahun 1974 telah dirubah melalui UU No.43 Tahun 1999 yaitu suatu landasan hukum untuk menjamin pegawai negeri dan dapat di jadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar. Penyusunan aparatur negara menuju kepada administrasi yang sempurna sangat bergantung kepada kualitas pegawai negeri dan mutu kerapian organisasi aparatur itu sendiri. Dapat di ketahui bahwa kedudukan Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting dan menentukan. Berhasil tidaknya misi dari pemerintah tergantung dari aparatur negara karena pegawai negeri merupakan aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita pembangunann nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil yang berdasarkan pada Pancasila didalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.
16
Kelancaran
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pelaksanaan
pembangunan nasional terutama tergantung pada kesempurnaan pegawai negeri. Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional tersebut diatas diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Untuk mewujudkan pegawai negeri sebagaimana tersebut diatas maka perlu adanya pembinaan dengan sebaik – baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja. Sistem karir adalah suatu sistem kepegawaian dimana suatu pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan. Sedangkan didalam pengembangannya selanjutnya yang dapat menjadi pertimbangan adalah masa kerja, kesetiaan, pengabdian serta syarat- syarat objektif lainnya. Adapun sistem prestasi kerja adalah sistem kepegawaian, dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk kenaikan pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai. Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus dalam ujian dinas dan prestasi dibuktikan secara nyata dan sistem prestasi kerja ini tidak memberikan penghargaan terhadap masa kerja.
17
Pegawai negeri bukan saja unsur Aparat Negara tetapi juga merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu hidup ditengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaan pembinaan pegawai negeri bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai Aparatur Negara, tetapi juga dilihat dan diperlakukan sebagai warga negara. Hal ini mengandung pengertian, bahwa dalam melaksanakan pembinaan hendaknya sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian antara kepentingan dinas dan kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan antara kepentingan dinas dan kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan, maka kepentingan dinaslah yang harus diutamakan. Pengertian negara yang bersih, kuat dan berwibawa yaitu aparatur yang seluruh tindakannya dapat di petanggungjawabkan, baik di lihat dari segi moral dan nilai – nilai luhur bangsa maupun dari segi peraturan perundang – undangan serta tidak mengutamakan orientasi kekuasaan yang ada dalam dirinya untuk melayani kepentingan umum dalam rangka penyelangaraan pemerintahan dan pelaksanaan yang ada dalam dirinya untuk melayani kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dan yang bertugas sebagai abdi masyarakat harus menyelenggarakan pelayanan secara adil kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan
18
ketaatan kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan pegawai diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin serta wibawa sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman sebagai lembaga teknis daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang bertugas menyelenggarakan manajemen Pegawai Daerah. Dalam melaksanakan kegiatannya didukung 74 (tujuh puluh empat) pegawai yang terbagi menjadi 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) sekretariat dengan volume tugas dan beban pekerjaan yang tidak sama. Secara teori berbagai definisi tentang motivasi/peningkatan biasanya terkandung keinginan, harapan, kebutuhan, tujuan, sasaran, dorongan, dan insentif. Dengan demikian suatu motif adalah keadaan kejiwaan yang mendorong, mengaktifkan dan menggerakkan dan motif itulah yang menggerakkan dan menyalurkan perilaku, sikap dan tindak-tanduk seseorang yang selalu dikaitkan dengan pencapaian tujuan. Dorongan seseorang untuk bekerja dipengaruhi adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dan tingkat kebutuhan yang berbeda pada setiap pegawai, sehingga dapat terjadi perbedaan motivasi dalam berprestasi. Kondisi pegawai yang ada saat ini pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman dijumpai masih adanya
19
pegawai sering datang terlambat masuk kerja, adanya sebagian pegawai tidak mengikuti apel pagi/siang, adanya pegawai bersikap pasif terhadap pekerjaan, adanya pegawai yang tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya dan masih adanya sebagian pegawai yang meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa keterangan yang sah. Kondisi diatas menimbulkan permasalahan bagi pimpinan untuk memberikan motivasi dan disiplin bagi pegawai guna dapat melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Demikian pula perlu menciptakan suatu kondisi yang dapat memberikan kepuasan kebutuhan pegawai, mengingat bahwa motivasi dan disiplin kerja pegawai dimaksud belum optimal dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu untuk diketahui pelaksanaan peningkatan kedisiplinan dan disiplin terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman. Untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang demikian itu, antara lain diperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 telah diatur dengan jelas tentang disiplin dan kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.1 Disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan 1
Miftah Thoha,2007,Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm .42.
20
peraturan dan ketentuan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis ataupun ketaatan terhadap semua aturan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu : 1. Bagaimanakah pelaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 mengenai peningkatan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman? 2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peningkatan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman? 3. Upaya- upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 mengenai peningkatan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman? Adapun penulis mempunyai tujuan dalam penyusunan skripsi ini yaitu antara lain: 1. Untuk mengetahui pelaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
1980 mengenai peningkatan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.
21
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mendukung dan menghambat
peningkatan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman. 3. Untuk mengetahui upaya- upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 mengenai peningkatan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman. Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu : 1. Manfaat Teoritis Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sleman di dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerntah Nomor 30 Tahun 1980. 2. Manfaat Praktis Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberi pengetahuan yang jelas yang berhubungan dengan pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman.
