Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam. menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KELURAHAN DAN PERKOTAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KELURAHAN DAN PERKOTAAN

D. Pengertian Pemerintah Daerah Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.19 Dengan kata lain, pemerintahan adalah bestuurvoering atau pelaksanaan tugas pemerintah. Sedangkan Pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari pada

Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan penyempurnaan dari undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengertian Pemerintah daerah diatur dalam Bab I Pasal 1 (2) UndangUndang No.32 Tahun 2004 dan dirubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

19

Ridwan. HR. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, hal 28

16 Universitas Sumatera Utara

17

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).20 Dalam Hukum Administrasi Negara, pemerintah daerah diberikan kekuasaan istimewa dalam menyelenggarakan bestuurszorgs/public service. Pandangan tersebut ada keterkaitan dengan maksud pembentukan pemerintahan daerah yang oleh undang-undang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sehingga pembentukan pemerintahan daerah lebih menekankan pada kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mengenai tujuan dari pembentukan pemerintah daerah dapat dilihat dari aspek pembagian tugas dan fungsi serta wewenang antara pemerintah pusat (untuk selanjutnya disebut pemerintah) dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan berdasarkan inti dari Pasal 18 UUD 1945, pemerintahan daerah adalah merupakan sub sistem pemerintahan negara dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia21. Dengan demikian tujuan yang diemban oleh Pemerintah Daerah adalah sama dengan tujuan yang diemban oleh Pemerintah, yaitu mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahanyang terlihat dari aspek-aspek manajemennya, terdapat pembagian tugas, fungsi dan wewenang antara pemerintah dengan pemerintah daerah 20

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 18

21

Universitas Sumatera Utara

18

Pemerintah Daerah dibentuk untuk mencegah menumpuknya kekuasaan pada Pemerintah yang dapat menumbuhkan kediktatoran. Di lain pihak adanya pemerintah daerah juga sebagai upaya mencapai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta mewujudkan sistem pemerintahan demokratis, yakni pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat berpartisifasi aktif dalam

pelaksanaan

pemerintahan

dan

pembangunan.

Dengan

demikian

Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan merupakan bagian dari Pemerintah yang memperoleh kewenangan melalui peraturan perundang– undangan yang berlaku. Tanpa dasar wewenang tersebut aparat pemerintah di daerah tidak dapat melakukan tindakan hukum Jika dicermati dari konsep otonomi daerah, wewenang yang ada pada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri adalah merupakan wewenang delegasi, dalam hal ini Philipus M. Hadjon menyatakan otonomi daerah pada dasarnya adalah wewenang delegasi. Secara teoritis dalam penyerahan wewenang oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dikenal sebagai sistem rumah tangga daerah. Sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur, mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.22 Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri pada umumnya didasarkan atas tiga asas yaitu, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan H. Muchsin dan Fadillah Putra menyatakan, sesungguhnya desentralisasi adalah 22

Philipus Hadjon M. dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan IX, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2005,.hal 79


19

produk pemikiran yang didasari oleh keinginan untuk meminimalisasi fungsi, peran dan kekuasaan negara.23 Desentralisasi memiliki dua dimensi, yakni dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Pada dimensi vertikal, desentralisasi menghendaki adanya pemberian wewenang yang lebih pada organisasi (yang dimaksudkan disini adalah organisasi pemerintah) yang pada level lebih rendah, dan pada saat yang sama meminimalisasi wewenang pada organisasi pada level yang lebih tinggi. Sedangkan pada dimensi horizontal, desentralisasi menghendaki adanya pemberian wewenang lebih pada organisasi selain organisasi pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan publik, dan pada saat yang sama mengurangi wewenang dari organisasi pemerintah dalam hal menangani persoalan-persoalan publik. Pada pihak lain menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 23

Muchsin, dan Putra Fadillah, Hukum dan Kebijakan Publik, Malang: Averroes Press, 2002, hal 28


20

Ditinjau dari segi pemberian wewenang, asas desentralisasi adalah asas yang akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menangani urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu hal penting dalam manajemen, pemerintah atau bukan pemerintah, adalah seberapa luas desentralisasi diterapkan pada struktur organisasi, atau sebaliknya. Berdasarkan

defenisi

diatas

bisa

diinterpretasikan

bahwa

sistem

sentralisasi itu adalah seluruh decition (keputusan/Kebijakan) dikeluarkan oleh pusat, daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut undang - undang. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. kelemahan system sentralisasi adalah dimana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Dalam kaitan ini, perlu juga dijelaskan hubungan antara desentralisasi dengan sentralisasi. Adapun hubungan antara desentralisasi dengan sentralisasi dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Sentralisasi dan desentralisasi merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan dan saling mempengaruhi. 2. Sentralisasi dan desentralisasi merupakan dua ujung dari sepotong garis. Dimana titik yang bergeser leluasa pada garis yang ditarik antara kedua ujung menunjukkan kadar sentralisasi atau desentralisasi. Bagaimana juga ekstrimnya sentralisasi pada suatu organisasi, titik kadar tidak akan berada tepat pada salah satu garis.


21

3. Tidak ada sentralisasi tanpa desentralisasi. Bagaimanapun di dalam sentralisasi akan selalu dapat desentralisasi. Demikian pula sebaliknya. 4. Makin luas sentralisasinya, makin sempit desentralisasi, dan makin luas desentralisasi makin menyempit sentralisasi. Dapat dikatakan antara sentralisasi dengan desentralisasi terdapat hubungan yang sangat erat dan tak terpisahkan, karena kalau digambarkan dalam sebuah garis dimana sentralisasi dan desentralisasi menempati masing-masing ujung garis yang sama. Bila salah satu pendulum digeser, maka akan berpengaruh pada kuat dan lemahnya diantara kedua titik.

E. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perpajakan Pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan yang asasi antara Pajak Negara dan pajak daerah mengenai prinsip umum hukumnya. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.24 Undang-undang yang mengatur mengenai pemerintah desa yaitu Pasal 200 s.d. 216 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan mengenai Peraturan Desa (Perdes) diatur dalam Pasal 55 s.d. Pasal 62 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Perdes merupakan peraturan yang 24

Eko Lasmana, Sistem Perpajakan di Indonesia, Jakarta: Prima Campus Grafika, 1994

hal 42


22

ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Pasal 55 ayat (1) PP 72 tahun 2005. Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat serta dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Pasal 55 ayat( 3) dan (4) PP 72 tahun2005. Walaupun Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD, tetapi materi muatan Perdes hanya dapat memuat penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Perdes, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa Pasal 59 ayat (1) PP 72 tahun 2005. Pembuatan suatu Perdes berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangan desa antara lain Pasal 206 UU No.12 tahun2008: a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota; d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan-undangan diserahkan kepada desa.25 Mengenai pajak yang dibayarkan oleh pabrik, publik tidak menjelaskan lebih lanjut. Pajak yang dikenakan kepada pabrik dapat berupa pajak penghasilan 25

Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Op.cit, Pasal 206


23

atau pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta penjelasannya, dapat diketahui bahwa kewenangan untuk mengatur pemungutan pajak penghasilan ada pada Menteri Keuangan, sehingga pemerintah desa tidak berwenang mengatur tata cara pemungutan pajak penghasilan melalui Perdes. Oleh karena itu, kami asumsikan yang dimaksud dengan pajak dari pabrik adalah PBB, khususnya PBB Kelurahan. Menurut Pasal 1 angka (37) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian PBB Kelurahan “…adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.”26 Selanjutnya, yang disebut sebagai pemungutan pajak PBB Kelurahan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya Pasal 1 angka (49) UU 28 tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan termasuk kategori pajak daerah Kabupaten/Kota Pasal 2 ayat (2) huruf j UU 28 tahun 2009. Pabrik merupakan bangunan yang termasuk objek PBB Kelurahan Pasal 77 ayat (2) huruf a UU 28 tahun 2009. Pendataan pabrik sebagai objek pajak dilakukan melalui Surat Pembertahuan Objek Pajak (SPOP) yang ditandatangani dan disampaikan kepada 26

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka (37)


24

Kepala Daerah (dalam hal ini Bupati/Walikota). Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) berdasarkan Pasal 83 jo. Pasal 84 ayat (1) UU 28 tahun 2009. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pemungutan PBB Kelurahan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Walaupun tidak memungut PBB Kelurahan, Desa akan memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagai salah satu sumber pendapatan (Pasal 212 ayat (3) huruf b UU 32 tahun 2004). Besarnya bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dan diberikan langsung kepada Desa (Pasal 68 ayat (1) huruf b PP 72 tahun 2005 serta penjelasannya). Pengalihan kewenangan untuk memungut PBB Kelurahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota baru akan dilakukan 1 Januari 2014 berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Menkeu Dan Mendagri No. 213/PMK.07/2010, 58 Tahun 2010. Apabila nanti pengalihan kewenangan memungut PBB Kelurahan telah beralih ke Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut akan mengatur dalam Perda masing-masing Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Bersama. Oleh karena itu, Perdes hanya dapat mengatur tata cara pemungutan PBB Kelurahan jika Perda Kabupaten/Kota telah melimpahkan kewenangan tersebut kepada Pemerintah Desa.


25

F. Subyek Pajak dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Pasal 2 Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan dan Perkotaan disebutkan bahwa : 1. Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaat oleh orang pribadi atau Badan. 2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 3. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah : a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; b. Jalan tol; c. Kolam renang; d. Pagar mewah; e. Tempat olah raga; f. Galangan kapal, dermaga; g. Taman mewah; h. Tempat penampungan/kilang minyak,air dan gas, pipa minyak; dan i. Menara.


26

4. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan dan Perkotaan adalah objek pajak yang : a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksud untuk memperoleh keuntungan; c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbale balik; dan f.

Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak disesuaikan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.27 Dalam Pasal 3 Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan dan Perkotaan disebutkan bahwa :28 1. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempuyai suatu hak atas Bumi dan/atau 27 Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 2 28

Ibid., Pasal 3


27

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 2. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. 3. Dalam hal Objek Pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Kepala Daerah dapat menetapkan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak. 4. Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Kepala Daerah bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap Objek Pajak dimaksud. 5. Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui , maka Kepada Kepala Daerah membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu ) bulan sejak diterima surat keterangan dimaksud. 6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Kepala Daerah mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. 7. Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Kepala Daerah segera membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak29.

29

Ibid


28

Kewenangan Kota Medan dalam penegelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan dan Perkotaan adalah sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Kelurahan Dan Perkotaan, sehingga sejak tanggal berlakunya segala hal yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan menjadi urusan Pemerintah Daerah Kota Medan Undang-undang menegaskan bahwa terhadap objek PBB seperti di bawah ini tidak dikenakan PBB, yaitu: 1. Tanah atau bangunan yang digunakan, semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang tersebut. 2. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu seperti museum. 3. Tanah atau bangunan oleh perwakilan diplomatic atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal-balik. Artinya bila tanah yang / gedung perwakilan RI di Negara tertentu dikenakan PBB, hal yang sama diberlakukan terhadap tanah/gedung Negara tersebut yang ada di Indonesia.


29

4. Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.30 Sekalipun objek yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, kondusif dan yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan tidak terkena pajak, hal ini bukan berarti pembahasan atas subjeknya melainkan karena pembebasan objeknya semata, hanya saja karena objek PBB yang digunakan oleh wakil-wakil tersebut yang dibebaskan dari pengenaan pajaknya, seolah-olah subjeknya juga itu dibebaskan dari PBB.

30

Wirawan B. Ilyas dan Richard Buton, Hukum Pajak, Jakarta: Salemba Empat:1999, hal

90


Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam. menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara

Recommend Documents