-
* '
REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA SADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PENEGAK HUKUM NARKOTIKA (PDEA) REPUBLIK FILIPINA TENTANG KERJA SAMA DALAM MEMERANGI PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA, BAHAN-BAHAN PSIKOTROPIKA DAN PREKURSORNYA
Sadan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dan Badan Penegak Hukum Narkotika (PDEA) Republik Filipina selanjutnya secara individual disebut sebagai "Peserta" dan secara bersama-sama sebagai "Para Peserta"; MENYADARI bahwa perdagangan gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursor dalam segala bentuk menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan, keamanan dan kesejahteraan umat manusia, berdampak negatif bagi tatanan ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat; MENGUNGKAPKAN kekhawatiran akan meningkatnya dan meluasnya lingkup peredaran narkotika, zat psikotropika dan prekursornya; MENIMBANG ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 , sebagaimana telah diubah dengan Protokol 1972, Konvensi 1971 tentang Psikotropika, dan Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa 1988 melawan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika; MENIMBANG kepentingan bersama untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam memerangi peredaran gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya; DIPANDU oleh kewajiban internasional yang berlaku Para Peserta; 1
BERDASARKAN pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara; TELAH MENCAPAI pemahaman sebagai berikut: Paragraf 1 TUJUAN
Tujuan dari Nota Kesepahaman (MoU) ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antara Para Peserta melalui pertukaran informasi, dalam upaya memerangi perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya.
Paragraf 2 PENGHARGAAN TERHADAP PERLINDUNGAN KEDAULATAN
1. Para Peserta patuh kepada komitmennya di bawah MoU berdasarkan prinsip penentuan nasib sendiri, non-intervensi dalam urusan dalam negeri, kesetaraan hukum dan menghormati integritas wilayah Negara. 2. Tidak satu pun dari Para Pesertadapat beroperasi di wilayah otoritas Peserta lain, kompetensi atau fungsi apapun yang secara ekslusif terkait dengan kewenangan Peserta terakhir disebut, sesuai dengan hukum nasional dan kedaulatan nasional.
Paragraf 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Para Peserta, sesuai dengan hukum dan peraturan negara masing-masing, membangun dan memelihara kerja sama sebagai berikut: 1. Pertukaran informasi mengenai: a) Jaringan dan orang-orang yang terkait, atau diduga terkait, atau ditahan karena perdagangan gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya; b) Rute dan modus operandi perdagangan narkoba yang digunakan oleh pelaku atau organisasi yang diduga memperdagangkan narkotika, 2
bahan-bahan psikotropika dan prekursornya, termasuk namun tidak terbatas pada mereka yang dijadikan kurir narkoba; c) Metode pencarian dan penyitaan narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya yang tersembunyi; d) Metode yang digunakan dalam produksi, penyelundupan dan perdagangan narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya; e) Metode yang digunakan untuk perpindahan, penyembunyian, atau penyamaran hasil perdagangan , properti dan peralatan terkait perdagangan narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya; f) Warga negara dari salah satu Peserta yang telah ditangkap atau ditahan akibat perdagangan gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya; g) Bentuk-bentuk baru dari narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya; h) Langkah - langkah untuk tujuan penyitaan aset yang berasal dari aktifitas illegal yang berhubungan dengan perdagangan narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya; i) Pengalaman dan keahlian dari bidang yang relevan termasuk analisis ilmiah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya; dan, 2. Bidang kerja sama lainnya sebagaimana dapat disepakati.
yang
menjadi
perhatian
bersama
yang
Paragraf 4 PEJABAT BERWENANG
1. Pejabat yang berwenang pada Nata Kesepahaman ini adalah. •
Untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia: Deputi Hukum
•
dan Kerja Sama; Untuk the Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA): the International Cooperation and Foreign Affairs Services (ICFAS).
2. Para Peserta sepakat untuk bertemu setidaknya setahun sekali secara bergantian di Indonesia dan di Filipina untuk meninjau perkembangan pelaksanaan Mou ini, dan jika diperlukan, untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bidang kerja sama baru.
3
Paragraf 5 BIAVA PENGELUARAN
Pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dibawah kerangka MoU ini akan didanai berdasarkan aturan-aturan yang akan ditentukan bersama dan berdasarkan ketersediaan dana.
Paragraf 6 KERAHASIAAN
1. Setiap informasi atau dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan MoU 1m harus dijaga kerahasiaannya. lnformasi atau dokumen tersebut harus dilindungi oleh kerahasiaan yang sama seperti yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan nasional dari Peserta peminta untuk informasi atau dokumen serupa dari sumber-sumber nasional. Terlepas dari pemutusan MoU ini, ketentuan ini akan tetap mengikat antara Para Peserta. 2. Pihak yang meminta menggunakan informasi yang diberikan hanya untuk tujuan yang dinyatakan dalam permintaan. 3. lnformasi rahasia, termasuk dokumen dan bahan yang ada dalam kerangka MoU ini tidak boleh disebarluaskan kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang memberikan.
Paragraf 7 AMAN DEM EN Para Pihak terkait dapat meninjau atau mengamandemen bagian manapun dari
MoU ini dengan kesepakatan bersama secara tertulis, dan amandemen tersebut akan mulai berlaku sesuai dengan Paragraf 9.
Paragraf 8 PENYELESAIAN PERBEDAAN
Perbedaan di antara Para Peserta yang timbul akibat interpretasi atau implementasi atau pelaksanaan ketentuan dalam MoU ini akan diselesaikan 4
secara bersama melalui konsultasi bersama di antara Para Peserta melalui saluran diplomatik.
Paragraf 9 MULAI BERLAKU, DURASI DAN PENGAKHIRAN 1.
MoU ini mulai efektif setelah 30 (tiga puluh) hari tanggal pemberitahuan tertulis terakhir oleh Para Peserta, melalui saluran diplomatik, yang memberitahukan bahwa persyaratan nasional untuk efektifitas MoU ini telah terpenuhi.
2.
MoU ini tetap berlaku untuk periode 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis diperbaharui, untuk periode yang sama, kecuali salah satu Peserta memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik, keinginannya untuk menangguhkan atau menghentikan MoU ini, paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum tanggal pemberhentian yang diinginkan.
3.
Atas pemberlakuannya, MoU ini akan menggantikan Nota Kesepahaman Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dan Badan Penegak Hukum Narkotika (PDEA) Republik Filipina tentang Pembentukan Konektivitas antar Negara dalam Melawan Produksi dan Perdagangan Gelap Narkotika, Bahan-Bahan Psikotripika dan Prekursornya yang telah ditandatangani di Hawaii pada tahun 2008.
DITANDATANGANI di Manila, Filipina, pada tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu lima belas, dalam dua (2) salinan asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua teks memiliki keabsahan yang
sama.
5
BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENEGAK HUKUM NARKOTIKA REPUBLIK FILIPINA
IV, -
9
ANANGI KANDAR
ARTURO G.CACDAC JR DIREKTUR JENDERAL
KEP~LA
6
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) BETWEEN THE NATIONAL NARCOTICS BOARD (BNN) OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PHILIPPINE DRUG ENFORCEMENT AGENCY (PDEA) OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATION IN COMBATING ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR PRECURSORS
The National Narcotics Board (Badan Narkotika Nasional/BNN) of the Republic of Indonesia and the Philippine Drug Enforcement Agency of the Republic of the Philippines, hereinafter individually referred to as the "Participant" and collectively as the "Participants"; RECOGNIZING that illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors in all forms poses a serious threat to the health, security and welfare of human beings, and adversely affect the economic, social, cultural and political foundations of the societies; EXPRESSING concern in the expansion of large-scale and widespread illegal circulation narcotic drugs and psychotropic substances and their precursors; TAKING INTO CONSIDERATION PROVISIONS as stipulated in the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 , as amended by the Protocol of 1972 on Amendments to the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 , the Convention on Psychotropic Substances of 1971 , and the United Nations Convention on against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988;
1
CONSIDERING mutual interest to take effective measures to combat illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors; BEING GUIDED by international obligations of countries of the Participants; PURSUANT TO the prevailing laws and regulations of their respective countries; HAVE REACHED the following understanding:
PARAGRAPH 1 OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to promote cooperation between the Participants, through information exchange, in an attempt to combat the illicit trafficking and abuse of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors.
PARAGRAPH 2 RESPECT FOR PROTECTION OF SOVEREIGNTY
1. The Participants will comply with their commitments under this MoU in accordance with principles of self-determination, non-intervention in internal affairs, judicial equality and respect for the territorial integrity of the countries of the participants. 2. None of the Participants will exercise in the other Participant's territory any competence or functions that exclusively correspond to the latter Participant's authorities, pursuant to internal law and national sovereignty.
PARAGRAPH 3 SCOPE OF COOPERATION
The Participants will, in accordance with their respective laws and regulations, establish and maintain cooperation as follows : 1. Information exchange on:
2
a) Networks and persons involved, or suspected to be involved, or arrested for illicit production and trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors; b) Drug trafficking routes and modus operandi used by persons and organizations suspected of trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors including but not limited to those employing drug couriers; c) Methods of search and seizure of concealed narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors; d) Methods used in the manufacture, smuggling and sale of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors; e) Method used for the transfer, concealment, or disguise of proceeds, property and instrumentalities related to trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors; f) Nationals of either Participant already detained or arrested on charges of illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors; g) New and emerging forms of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors; h) Measures for the purpose of confiscation of forfeiture of property or proceeds derived from illegal activities in relation to illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors; i) Relevant fields of experience and expertise including scientific analysis in combating the abuse of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors; and, 2. Other areas of common concern as may be agreed upon.
PARAGRAPH 4 COMPETENT AUTHORITIES
1. Competent Authorities for this MOU will be: • For the National Narcotics Board (Sadan Narkotika Nasional/BNN} of the Republic of Indonesia: Deputy for Legal Affairs and Cooperation; • For the Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA): the International Cooperation and Foreign Affairs Service (ICFAS). 2. The Participants will meet at least once a year alternately in Indonesia and in the Philippines to review the progress of the implementation of this MoU, and if necessary, to identify and develop new areas of cooperation.
3
PARAGRAPH 5 EXPENSES
The cost of cooperative activities under this MOU will be funded on terms to be mutually determined and will be subject to the availability of funds.
PARAGRAPH 6 CONFIDENTIALITY
1. Any information acquired or document obtained in the application of this MoU will be kept confidential. Such information or document shall be protected by the same confidentiality as provided by the national legislation of the requesting Participant for similar information or document from national sources. Notwithstanding the termination of this MoU, this provision will remain binding between the Participant. 2. The requesting Participant shall use provided information only for the purposes stated in the request. 3. The confidential information, including documents and materials, provided within the framework of this MoU will not be shared with any third party without prior written consent of the providing Participant.
PARAGRAPH 7 AMENDMENT
The Participant may review or amend any part of this MoU by mutual consent in writing and such amendment will come into effect in accordance with Paragraph 9. PARAGRAPH 8 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any difference between the Participants arising out of the interpretation or implementation or application of any of the provisions of this MoU will be jointly settled through mutual consultation between the Participants through diplomatic channels.
4
PARAGRAPH 9 EFFECTIVITY, DURATION AND TERMINATION 1. This MoU will be effective after thirty (30) days as of the date of the later written notification by both Participants through diplomatic channels indicating that their internal legal requirements for its effectivity have been complied with. 2. This MoU will be effective for five (5) years and will be renewed automatically for a similar period, unless one Participant notifies the other in writing, through diplomatic channels, of its iritention to suspend or terminate this MoU, at least six (6) months prior to the intended date of termination.
3. Upon its effectivity, this MoU will supersede the MoU between the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia and the Philippine Drug Enforcement Agency of the Republic of the Philippines on the Establishment of Nation-to-Nation Connectivity against Illicit Production and Trafficking of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Its Precursors signed in Hawaii in 2008. SIGNED in Manila, Philippines on this ninth day of February in the year two thousand and fifteen, in two (2) original copies, each in Indonesian and English languages, all texts being equally authentic.
FOR THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
FOR THE PHILIPPINES DRUGS ENFORCEMENT AGENCY OF THE REPUBLIC OF PHILIPPINES,
ANANGISKANDAR HEj D
ARTURO G. CACDAC JR. DIRECTOR GENERAL
9
5
