KABUPATEN KUTAI TIMUR (KUTIM) MENGGALI POTENSI, MEMBERANTAS KORUPSI Sumber : Inovasi Kabupaten di Indonesia. Seri Pendokumentasian Best Practices, BKKSI, 2008. • satu LATAR BELAKANG PROGRAM BEST PRACTICE “Sedia Payung Sebelum Hujan.” Pepatah ini tampaknya pas ditujukan buat Pemerintah Kabupaten Kutim dan segenap stakeholder. Sebab, lewat berbagai insiatif yang dikembangkan, terbukti Pemkab Kutim tidak ingin terbuai dan silau dengan kekayaan miliknya yang bersumber dari sektor pertambangan. Kesasdaran sekaligus perubahan sikap positif masyarakat Kutim, sudah pasti tak sekonyong-konyong datang begitu saja. Semua itu, berawal dari keahdiran seorang pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan. Dia adalah Bupati Kutai Timur, Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, Msi. Sebelum dilantik menajdi Bupati Kutim, menurut pengakuan Awang, ia sudah menyiapkan berbagai program guna mengubah arah pembangunan ekonomi daerah ini. Dari dominasi sektor pertambangan ke pembangunan sektor agribisnis. Alasannya, pertama, sangat riskan jika perekonomian Kutim hanya menggantungkan pada sektor pertambangan yang bersifat tak bisa diperbaharui (non renewable) dan akan habis. Apalagi, bila sektor ini dieksploitasi secara besar-besaran dan membabi buta. Alasan kedua, lanjut Awang, setelah melalui kajian yang bersifat ilmiah, ternyata potensi SDA Kutim dari sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan serta sektor lain yang bersifat bisa diperbaharui (renewable) juga memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan alas an itu dan sesuai dengan amanat UU Otonomi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemkab Kutim di bawah komando Awang Faroek Ishak berupaya mengubah arah kebijakan pembangunan ekonomi dari yang bersandar pada pendapatan sektor pertambangan ke sektor agribisnis. Untuk mewujudkan arah pembangunan yang berkelanjutan bagi rakyat, Awang Faroek mengemasnya dalam sebuah grand strategy yang bertajuk “Gerdabangagri” (Gerakan Daerah Pnegembangan Agribisnis). Konsep besar Bupati ini, adalah sebuah konsep dan strategi pembangunan yang secara gradual diharapkan mampu mengalihkan ketergantungan ekonomi Kutim, dari SDA pertambangan yang tidak menguntungkan masyarakat dan pemerintah dalam jangka panjang ke pembangunan ekonomi berbasis agribisnis. Program Gerdabangagri, boleh dibilang sebagai garis besar pembangunan Kutim yang dalam upaya mewujudkannya, menelurkan insiatif-inisiatif atau praktek-praktek terbaik dari Pemkab Kutim. Misalnya, untuk mewujudkan grand strategy Gerdabangagri, Pemkab perlu memperoleh dukungan dari personil yang professional. Untuk itu, Pemkab berinisiatif melahirkan program “Fakta Integritas dan Kormonev”. Disamping itu, Pemkab juga melahirkan inisiatif berupa pembentukan forum “Multi stakeholder”(MSH) guna memfasilitasi Kepentingan Pemda, swasta, atau perusahaan yang beroperasi di Kutim dan masyarakat. Terutama untuk mensikronisasi program Corporate Social Responsibility yang dimiliki Perusahaan dan Pemkab, dengan kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat di sekitarnya. Inisiatif lain yang juga timbul dari Gerdabangagri antaralai diterapkannya e-government. Bentuk riilnya adalah insiatif program “Simtap” (Sistem Informasi Pelayanan Satu Atap). Inisiatif yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dan inverstor dalam mengurus berbagai perizinan secara transparan ini, merupakan gambaran telah terlaksananya sebuah institusi pemerintahan yang sesuai dengan azas good governance.
1
Sesuai dengan arah pembangunan ekonomi Kutim yang tercantum dalam grand strategynya di bidang agribisnis, wajar jika Pemkab berinsitatif menelurkan program “Redistribusi lahan pertanian”. Bentuknya, Pemkab secara bertahap memberikan 5 ha lahan pertanian per Kepala Keluarga. Dengan harapan, lahan pertanian potensial yang dimiliki Kutim semakin luas dan dapat tergarap dengan baik. Untuk mengetahui lebih dalam dan mendokumentasikan beberapa inisiatif yang dilakukan pemkab Kutim diatas, kami uraikan insiatif yang bisa disebut sebagai best practices atau praktik-praktik terbaik Pemkab Kutim guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, secara satu per satu sebagai berikut: • dua SITUASI SEBELUM INISIATIF Komitmen pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas politik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, terus bergulir bagai bola es yang terus membersar dan banyak memakan korban. Tak sedikit pejabat pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah yang sudah di gelandang ke meja hijau, bahkan beberapa diantaranya terpaksa mendekam di hotel prodeo. Melihat nasib tragis yang dialami rekan sejawatnya itu , tak pelak membuat para pejabat dan pemegang kas di jajaran pemerintahan pusat dan daerah berupaya lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas. Perubahan sikap dan mental pejabat seperti ini, tentu sangat baik. Namun, perubahan tersebut menjadi tidak efektif dan kontraproduktif, tatkala sikap kehati-hatian ini diterapkan secara berlebihan. Akibatnya, pejabat ataupun pemegang kas selalu ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan melaksanakan tugasnya. Dengan kinerja pejabat seperti ini, tentu akan memperlambat tempo kerja PNS ayng ujungnya akan merugikan masyarakat. Menurut Bupati Kutai Timur, Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, Msi Pemandang seperti inilah yang ia temukan di jajaran pejabat Pemkab Kutim, saat untuk kali kedua dirinya kembali terpilih sebagai Bupati Kutim periode 2006-2011. Menurutnya, ada beberapa hal yang mempengaruhi perubahan dan sikap para pejabat di Pemkab Kutim. Diantaranya, sebagian besar pejabat di Pemkab Kutim belum memahami secara rinci Inpres no. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Setidaknya, ada dua dampak yang ditimbulkan lantaran permasalahan tersebut. Pertama, produktivitas kerja menurun karena selalu ragu-ragu dalam melaksanakan tugas. Kedua, pelayanan terhadap masyarakat menjadi lambat. • tiga INISIATIF DAN STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM
2
Melihat krusialnya permasalahan tersebut, Bupati Kutim langsung mengambil inisiatif. Baik yang bersifat formal administratif, berupa penerbitan surat keputusan, maupun inisiatif nonformal dengan melaksanakan pelatihan Emotional Spiritual Quentient (ESQ) bagi seluruh pejabat dan unsur Muspida. Secara formal, pada 3 Maret 2006, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Nomor 59/02.188.45/HK/III/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tim Kormonev (Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi) Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Kutai Timur. Adapun langkahlangkah strategis yang diambil sesuai SK tersebut adalah: • Melaksanakan sosialisasi Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi terhadap seluruh pejabat dan pemegang kas Pemkab Kutim. Kegiatan ini juga dihadiri seluruh anggota Muspida seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kodim, dan lanal. Adapun narasumber berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Biro Organisasi Propinsi Kalimantan Timur • Melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas (niat untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela) bagi seluruh anggota Muspida, seluruh pejabat serta anggota DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap Pertama, dilaksanakan untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Unsur Muspida, LSM dan tokoh masyarakat yang langsung disaksikan oleh oleh Menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) RI. Tahap Kedua, untuk seluruh pejabat dan pemegang kas se-Kabupaten Kutai Timur dengan disaksikan oleh Bupati. Tahap Ketiga, merupakan kesempatan bagi pejabat yang belum hadir pada tahap kedua. Penandatangan pakta integritas ini disaksikan Ketua BPKP Propinsi Kaltim. Sesuai SK Bupati Kutai Timur No. 59/02.188.45/HK/III/2006 tanggal 3 Maret 2006 tersebut, maka yang tergolong Tim Kormonev Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Kutai Timur adalah Bupati, Wakil Bupati, Muspida, Badan Pengawasan Daerah, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, LSM dan Tokoh Masyarakat. Sementara itu, untuk langkah strategis yang bersifat nonformal. Bupati menilai perlu dilakukan penyegaran mental para pejabat Pemkab Kutim dengan menggelar pelatihan ESQ oleh Ary Ginanjar. Selain pejabat Pemkab, pelatihan ini juga diikuti dari unsure Muspida. Pelatihan ini pun akan digelar secara rutin dan berkesinambungan. • empat HASIL YANG DICAPAI DAN MANFAAT YANG DIPEROLEH Insiatif Bupati Kutim merubah kondisi buruk pejabat Pemkab lewat berbagai langkah strategis diatas, memiliki dampak positif yang signifikan. Hal ini dapat terlihat dari adanya perubahan sikap mental dan prilaku perjabat Pemkab. Menurut Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemkab Kutim, Abdul Muis, setelah inisiatif sosialisasi Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Penandatanganan Pakta Integritas, terjadi perubahan dalam disiplin kerja para Pejabat, yaitu meningkatnya grafik jumlah kehadiran dan mengikuti apel pagi. Selain itu, lanjut Muis setelah seluruh pejabat dan pemegang kas Pemkab Kutim mengetahui dan memahami secara mendalam tentang keberadaan Inpres no. 5 / 2004 tersebut, kini mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih tenang tanpa dibayangi rasa khawatir serta berkerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing dan berupaya agar tak melanggar hukum yang berlaku. Dengan terbentuknya disiplin dan motivasi kerja yang tinggi di lingkungan Pemkab Kutim, tambah Muis, membuat kinerja mereka dalam melayani masyarakat pun semakin baik.Alhasil, setiap program yang ditujukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pemkab Kutim, selalu berlangsung dengan cepat dan tepat.
3
Disisi lain, dengan melihat hasil yang dicapai, pembelajaran yang dapat dipetik adalah: diperlukan komitmen kuat dari pengambil keputusan serta aparat di bawahnya untuk menerapkan proses kegiatan pemerintahan yang baik dan dengan perasaan aman. • Lima KEBERLANJUTAN Upaya pemberantasan dan pencegahan tindak korupsi di Pemkab Kutim dipastikan akan berlangsung secara berkesinambungan alias tidak berhenti sampai disini. Buktinya, SK Bupati No. 59/02.188.45/HK/III/2006 telah menjamin keberlanjutan program ini dengan membentuk Tim Kormonev yang bertugas mengawal program ini. Tim Kormonev yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat (LSM) dipastikan akan terus bekerja tanpa batas waktu tertentu. Jaminan berkesinambungan program ini, juga dapat dilihat dari tekad Bupati Kutim untuk terus menggelar berbagai pelatihan yang berhubungan dengan perbaikan dan peningkatan mutu akhlak atau mental segenap aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim. • Enam KEMAMPUAN UNTUK DITRANSFER Inisiatif Pemkab Kutim menerapkan Program Pakta Integritas dan Pembentukan Tim Kormonev (Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi) guna memberantas dan mencegah praktik korupsi, bisa menjadi best practice yang dapat diadopsi oleh semua pemerintahan di daerah. Syaratnya, ada komitmen kuat dari seluruh stakeholder untuk mencegah dan memberantas tindakan korupsi. Hingga saat ini, Pemkab Kutim telah dikunjungi oleh dua kabupaten/kota di Kalimantan Timur terkait program tersebut. Adalah Pemkot Bontang dan Kabupaten Pasir yang telah meninjau dan mempelajari program Pakta Integritas – Kormonev. Untuk selanjutnya, merka akan mempelajari kemungkinan program ini diterapkan di daerahnya masing-masing. Gambaran Umum Lokasi Letak Wilayah Luas Wilayah Batas Wilayah Kecamatan Desa Jumlah Penduduk (Data Dinas Kependudukan Tahun 2006) Kondisi Alam Kondisi perekonomian
Sejarah Singkat
Propinsi Kalimantan Timur 115056’26” BT – 1180 58’19” BB dan 10 17’1” LS-1052’39” 35.747,50 km2 atau setara dengan 17% dari seluruh luas wilayah propinsi Kalimantan Timur Utara: Kabupaten Bulungan Selatan dan Barat: Kabupaten Kutai Kertanegara Timur : Selat Makassar 18 135 169.564 jiwa. Kepadatan rata-rata 4 jiwa/km2
Pertumbuhan perekonomiannya masih bersandar pada sektor pertambangan. Hal ini dapat dilihat dari data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutim dari tahun ke tahun. Kontribusi terbesar rata-rata berasal dari sektor industri dan penggalian yakni berkisar 80% hingga 90%. Pada 2006 saja sektor ini memberikan kontribusi sekitar 82%. Sedang sektor pertanian hanya 9,8% serta sektor bangunan Cuma 3% Kabupaten Kutai Timur (Kutim) adalah kabupaten pemekaran dari
4
Kabupaten Kutai di wilayah propinsi Kalimantan Timur. Secara de jure, kabupaten ini dibentuk berdasarkan UU no. 47 tahun 1999. Secara de facto, pembentukan kabupatan yang beribukota Sangatta ini ditandai dengan pelantikan Drs. H. Awang Faroek Ishak sebagai pejabat Bupati oleh Menteri Dalam Negeri Ad interim Jend. Feisal Tanjung di Jakarta, 12 Oktober 1999.. Kemudian , pengukuhan Kutim sebagai Daerah Tingkat II secara de facto, juga ditandai degan acara peresmian oleh Gubernur Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Sangatta pada 28 Oktober 1999 – yang juga sekaligus ditandai merupakan hari jadinya.
5
6
