Mengapa Rakyat (DIPAKSA) Menyubsidi Koruptor?

Mengapa Rakyat (DIPAKSA) Menyubsidi Koruptor?

Rimawan Pradiptyo Timotius Hendrik Partohap Pramashavira Abraham Wirotomo Laboratorium Ilmu Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada 30 April 2016

Subsidi kepada Koruptor

Korupsi dan Dampaknya

Korupsi Struktural di Indonesia

Database Korupsi

Evaluasi UU Tipikor 2

Definisi Korupsi •

•

•

•

Corruption: illegal, immoral or dishonest • behaviour, especially by people in positions of power (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 2003) The abuse of public power and influence for private ends (Waterbury,1973) An act “in which the power of public office is used for personal gain in a manner that • contravenes the rules of the game” (Jain, 2001) Cakupan Korupsi Bowles (2000): – Embezzlement (penggelapan) – Bribery (penyuapan) – Extortion (pungli)

Definisi korupsi banyak mengalami pergeseran: – Di awal tahun 1970-an korupsi masih terbatas pada public sector – UN CAC 2003 telah mengakui bahwa korupsi mungkin terjadi di sektor publik maupun swasta

Di Indonesia, UU Anti Korupsi diratifikasi 1999 dan disempurnakan 2001. Definisi korupsi masih terbatas pada sektor publik saja. – Kalaupun ada pihak swasta terlibat dalam korupsi, hal tersebut disebabkan keterlibatan sektor swasta dalam hal pengadaan barang dan jasa sektor publik. 3

Dampak Korupsi • Kofi A. Anann (UN, 2004): “Korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Korupsi merusak demokrasi dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran terhadap hak azasi manusia, mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan dan memungkinkan organisasi criminal, terorisme dan berbagai ancaman terhadap keamanan untuk berkembang’ 4

Bahaya Laten Korupsi Demokrasi

Kelembagaan

Tata Kelola

Korupsi Reputasi Bangsa

Kesejahteraan

• Korupsi menghancurkan sendi-sendi bernegara dan berbangsa • Keberlangsungan NKRI terancam oleh maraknya korupsi di Indonesia • Tidak ada negara maju dengan tingkat korupsi tinggi

Adverse Selection 5

0

2

4

6

8

10

Korupsi, Demokrasi dan Perlindungan Rakyat

0

2

4 6 Institutionalized Democracy cpi

Sumber: Mohtadi & Roe, 2003) • Kerusakan yang ditimbulkan memperlemah peran negara dalam memberi perlindungan kepada rakyat. • Korupsi tidak hanya membebani generasi sekarang namun juga generasi ke depan.

8

10

Fitted values

• Wirotomo (2013) menggunakan data 161 negara 1995-2011 menunjukkan di tingkat demokrasi yang rendah, korupsi cenderung tinggi. Awal demokratisasi korupsi bisa meningkat namun akan menurun ketika demokrasi telah tercapai (Mohtadi dan Roe, 2003 dan Wirotomo, 2013)

100000

CPI (Corruption) dan Tatakelola (Governance) FoG

0

0

20000 40000 60000 80000

BA

0

2

4 6 Basic Administration

0

10

5 10 Functioning of Government Real GDP per Capita (2005)

Fitted values

15 Fitted values

100000

Real GDP per Capita (2005)

8

GE

0

0

50000

QoG

0

.2

.4 .6 ICRG Indicator of Quality of Government


.8

Fitted values

1

-3

-2

-1 0 1 Government Effectiveness - Estimate


Fitted values

2

7

CPI dan Kesejahteraan Umum Negara dengan tingkat korupsi rendah (biru) cenderung memiliki PDB per kapita yang lebih tinggi. Korupsi menurunkan PDB (Mauro, 1995, 1998; Wei, 2000; Habib dan Zurawicki, 2000; Treisman, 2000)

Negara dengan tingkat korupsi tinggi (merah) cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Korupsi menghambat pembukaan lapangan kerja (Cuervo-Cazurra, 2006)

CPI dan Aspek Kelembagaan

8

0

2

10

4

6

8

10

Negara dengan tingkat korupsi yang rendah cenderung memiliki pemerintahan yang effektif dalam melaksanakan perannya

-2

-1 0 1 Government Effectiveness - Estimate

Corruption Perceptions Index

0

Negara dengan tingkat korupsi yang rendah cenderung memiliki kualitas pemerintahan yang baik

2

4

Fitted values

2

6

-3

0

.2

.4 .6 ICRG Indicator of Quality of Government Fitted values

.8

Corruption Perceptions Index

1

Korupsi Menciptakan Adverse Selection (Keblondrog) Good Investor High Corruption Countries

International Financial Market

Low Corruption Countries

Bad Investor

• Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, cenderung akan mendorong keluar (drive-out) investor yang mengandalkan kompetisi kualitas dan inovasi teknologi (good investor) (Cuelvo-Cazzura, 2006) • Disaat bersamaan, negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, akan menarik investor yang mengandalkan penyogokan sebagai salah satu praktik usaha (bad investor).

Dampak Korupsi No Corruption Society Public Money

Corruption

•Economic multiplier tend to be high • Economic multiplier occurs domestically • It may reduce disparity in income distribution • Economic multiplier tend to be small • It may increase the disparity of income • Misallocation of

Individual

resources

Dampak Pencucian Uang • It will not affect to the exchange rate of domestic currency • Economic multiplier tend to occur domestically

No Money Laundering

Hot Money

Money Laundering

Domestic market/bankyak

Demand for Foreign Currency Increase

Cash Outflow

• Creating pressure on domestic currency exchange rate • Increasing loanable fund abroad • Economic multiplier tends to occur abroad

Apa Kesamaan dan Perbedaan Ketiga Negara ini?

Pertanyaan Mendasar • Mengapa ada negara yang tahan berdiri ratusan hingga ribuan tahun, namun banyak negara yang terpecah setelah hanya belasan atau puluhan tahun berdiri? • Mengapa banyak negara terpecah setelah referendum? – Eritrea (1993) – Timor Timur (1999)

- Slovenia (1990)

• Namun banyak pula negara yang tidak dapat dipecah meski melewati referendum? – Irlandia Utara (1973), Scotlandia (2014) – Quebec (1980, 1995)

• Mungkinkan Indonesia bertahan 1000 tahun (NKRI 3015) jika korupsi masih merajalela di Indonesia?

14




Database Korupsi


Korupsi Struktural • Korupsi struktural adalah korupsi yang terjadi akibat sistem yang berlaku di suatu negara cenderung mendorong individu yang tinggal di negara tersebut untuk melakukan korupsi. • Dalam korupsi struktural, sistem yang berlaku memberikan insentif lebih tinggi untuk melakukan korupsi daripada insentif untuk mematuhi hukum. • Meski korupsi marak, namun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ternyata tetap tinggi (anomali) 16

Kecanggihan Teknik Korupsi di Indonesia Korupsi oleh anggota masyarakat

• Pra Pengadilan

Korupsi oleh Polisi

Makelar Kasus dan Joki Napi hanya ada di Indonesia • Pra pengadilan

Makelar Kasus

Teori Korupsi di Ekonomika Kriminalitas

Korupsi oleh Jaksa dan Hakim

Teknologi Baru dalam Korupsi

• Pengadilan

Korupsi di LP

•Pasca Pengadilan

17

Kompleksitas Korupsi di Indonesia (Indriati, 2014) Agent

Principal

Agent Middlemen

Client

Client Rose-Ackerman, 1978; Klitgaard, 1988

Principal Indriati, 2014 18

Penjara Bintang 5

19

Peran Negara Menurut Teori Ekonomi •

Mekanisme Pasar

Mekanisme Non Pasar dan Institusi

Dalam konsep teori ekonomi klasik dan neo-klasik sekalipun (madzab liberal), peran negara sangat besar untuk mendukung mekanisme pasar. Peran negara diperlukan di: – Sektor-sektor yang tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar: pengadaan barang publik (legislatif, eksekutif dan yudikatif) – Ketika terjadi eksternalitas negatif sebagai ekses pembangunan/aktivitas ekonomi (polusi udara, polusi air, dll) – Ketika terjadi distorsi pasar akibat adanya asymmetric information, praktik bisnis anti kompetisi, biaya tinggi akibat korupsi, dll. – Mengatur pemanfaatan sumberdaya umum (common resources) yang berpengaruh besar terhadap kesejahteraan umum, misalnya: pengelolaan hutan dan hasilnya, 20 pengelolaan air, pengelolaan barang tambang, dll

Evaluasi Peran Negara di Indonesia Indonesia

Negara Maju Kapitalis

Negara Maju Sosialis

Alokasi tanah cenderung diserahkan kepada pasar

Alokasi tanah dilakukan oleh negara secara ketat

Alokasi tanah dilakukan oleh negara secara ketat

Perencanaan pembangunan berjangka ultra pendek

Perencanaan pembangunan jangka panjang

Perencanaan pembangunan jangka panjang

Pengelolaan sumberdaya umum diserahkan kepada pasar

Pengelolaan sumberdaya umum diatur ketat oleh pemerintah

Pengelolaan sumberdaya umum diatur ketat oleh pemerintah

Berbagai aspek kehidupan dibebaskan/tidak diatur

Berbagai aspek kehidupan diatur ketat oleh pemerintah

Berbagai aspek kehidupan diatur ketat oleh pemerintah

Supply barang strategis diserahkan mekanisme pasar

Kestabilan supply barangKestabilan supply barang-barang barang strategis dilakukan oleh strategis dilakukan oleh pemerintah pemerintah 21

Evaluasi Peran Negara (lanjutan) Indonesia

Negara Maju Kapitalis

Negara Maju Sosialis

Sistem yang ada mendorong orang melakukan korupsi (korupsi struktural)

Sistem yang ada Sistem yang ada meminimalisasi meminimalisasi potensi korupsi potensi korupsi

Sistem disusun tanpa mengindahkan aspek rasionalitas dan tidak manusiawi

Sistem dibangun dengan menjunjung aspek rasionalitas dan manusiawi

Sistem dibangun dengan menjunjung aspek rasionalitas dan manusiawi

Tidak memiliki Single Identity Number (SIN)

Memiliki Single Identity Number

Memiliki Single identity Number

Sebagian besar sektor kesehatan diserahkan ke mekanisme pasar

Sektor kesehatan diatur ketat oleh pemerintah dan penggunaan asuransi intensif

Sektor kesehatan diatur dan dikelola penuh oleh pemerintah 22

Aspek Institusi dan Pasar di Indonesia Pasar Formal Pasar Informal

Aspek Institusi

• Pembangunan di Indonesia dari sejak merdeka hingga saat ini menafikkan pembangunan kelembagaan • Fokus kebijakan hanya pada necessary conditions (mekanisme pasar), namun melupakan sufficient conditions (faktor institusi yang diperlukan oleh pasar) • Terdapat kesalahan mendasar dalam strategi pembangunan dimana terjadi pembiaran di bidang institusi, sementara mekamisne pasar justru lebih ditekankan tanpa memperhitungkan kebutuhan institusi yang diperlukan. • Upaya pencegahan dan penindakan korupsi adalah salah satu bagian dari pembangunan institusi di Indonesia. 23




Database Korupsi


Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi UU Anti Pencucian Uang PPATK 2005 & UU 8/2010 Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) 2004

UU Anti Korupsi 1999 & 2001

PPATK (2005)

Program Anti Korupsi

Reformasi Birokrasi (2003) 25

Definisi Korupsi dan Konsep Merugikan Negara

Setiap Orang atau Korporasi

Pasal 2 (Break of Law) - secara melawan hukum; - memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; Pasal 3 (Abuse of Power)

- dengan tujuan menguntungkan diri

sendiri, orang lain atau suatu korporasi; - menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Sumber: Dr Haryono Umar (2009) disampaikan pada Seminar ‘Korupsi dan Money Laundering: Tantangan, Prospek dan 26 Dampak terhadap Perekonomian’ Magister Sains dan Doktor , FEB-UGM, 31 Januari 2009

Korupsi Sesuai UU Tipikor • Korupsi tidak saja dilihat dari perilaku, namun juga menguntungkan siapa dan dampaknya • Korupsi (D) = A + B + C

A. Tindakan

– Definisi korupsi terlalu restriktif hanya di sektor publik

Kejahatan

B. Menguntungkan diri atau pihak lain

D= A+B+C

C

Keuangan Negara Rugi/Perekonomian Rugi

• Dampak merugikan bias ke keuangan negara tapi menafikkan kerugian perekonomian • Terorisme dan genosida, yang samasama extra ordinary crime, didefinisikan terbatas pada tindakan dan tidak mengikutsertakan dampak atau siapa yang diuntungkan. 27

Potensi Kriminalisasi • •

A.

Tindakan Kejahatan

B. Menguntungkan diri atau pihak lain

D= A+B+C

• C Keuangan Negara Rugi/Perekonomian Rugi

Suatu tindakan disebut korupsi jika memenuhi A+B+C = D. Implikasi: – Korupsi hanya dikenal di sektor publik – Korupsi di sektor swasta tidak dikenal – Korupsi oleh lembaga asing tidak dikenal Lebih sempit daripada cakupan korupsi di UNCAC

• Potensi kriminalisasi tinggi jika hanya aspek B, C atau B dan C yang digunakan sebagai dasar penuntutan

28

Apa amanah UU Anti Korupsi? Pasal

Nilai Korupsi

Jenis Korupsi

Denda Maksimal

Penjara Maksimal

Pasal 5

Rp 5 jt - ∞

Penyogokan PNS/penyelenggara negara

Rp 50-250 juta

1-5 th

Pasal 6

Rp 5 jt - ∞

Penyogokan Hakim, aparat hukum & saksi ahli

Rp 150-750 juta

3-15th

Pasal 8

Rp 5 jt - ∞

Penggelapan uang oleh PNS

Rp 150 – 750 juta

3-15th

Pasal 12

Rp 5 jt - ∞

Korupsi oleh PNS

Rp 200 jt – Rp 1M

4-20th

Catatan: Jaksa dan hakim belum tentu menuntut/menjatuhkan hukuman pembayaran uang pengganti sebesar jumlah uang yang dikorupsi 29

Penjahat Konvensional

Koruptor

• Umumnya berpendidikan rendah dan berasal dari keluarga kurang mampu • Sebagian besar kejahatan akibat dorongan memenuhi kebutuhan hidup • Korban bullying bertendensi sebagai penjahat ketika dewasa(Bowles & Pradiptyo, 2005) • Perilaku kejahatan sensitif terhadap umur (Bowles and Pradiptyo, 2005) • Cenderung mudah terdeteksi

• Umumnya berpendidikan tinggi dan memiliki jabatan • Tindak korupsi cenderung kurang sensitif terhadap umur • Menggunakan metoda yang canggih dan tidak mudah dibuktikan • Menggunaan jabatan untuk menghalangi penyidikan • Pendeteksian cenderung rendah 30

Kompleksitas Korupsi di Indonesia Diatur di UU Tipikor Yudikatif

Lembaga Internasional di Indonesia

Swasta Nasional

Swasta Internasional di Indonesia

Legislatif

Eksekutif

Belum Diatur di UU Tipikor

Korupsi

Non-Profit Organisation

31

UNCAC (Konvensi PBB) • Penyogokan kepada PNS, pegawai negeri asing dan di sektor swasta • Penggelapan di sektor publik dan swasta • Memperjualbelikan pengaruh/kekuasaan • Penyalahgunaan kekuasaan • Ellicit enrichment • Pencucian hasil korupsi • Penyembunyian hasil korupsi • Mempengaruhi proses

UU Tipikor • Penyogokan kepada PNS dan staff pengadilan • Penggelapan di sektor publik • Memperjualbelikan pengaruh/kekuasaan • Penyalahgunaan kekuasaan

32

UU Tipikor Ketinggalan Jaman The Bribery Act (UK)

UNCAC

Cakupan UU Tipikor

UU Tipikor

Cakupan The Bribery Act, UK 33




Database Korupsi


Perkembangan Database Korupsi

V2 2001-2012 • 549 kasus • 831 terdakwa V1 2001-2009

• 1289 kasus • 1831 terdakwa

V4 2001-2015 • 1518 Kasus • 2142 Terdakwa

• 2321 • 3109 Terdakwa

V3 2001-2013

35

Distribusi Kasus Korupsi Distribusi Terdakwa & Terpidana 395

372

Gurem (
409

398

381

372

Kecil (Rp10 juta - Rp99.9 juta)

326 301 254

299 288

Sedang (Rp100 juta - Rp999.9 juta)

254 219

185

178

194

186

Besar (Rp1 miliar - Rp24.9 miliar)

140

121 102 61 9 7

17 12

36 26

48

34

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Terdakwa

Terpidana

Kakap (Rp25 miliar atau lebih)

36

Distribusi Terdakwa dan Koruptor Menurut Gender Terdakwa

Gender Terpidana

546, 18%

202, 8%

Laki-Laki 2563, 82%

Perempuan

2361, 92%

Tidak Bersalah

Bersalah

Distribusi Wilayah Terpidana • Keberadaan terpidana korupsi masih didominasi di Jawa dan Sumatera • Terdapat hubungan yang erat antara pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi dengan jumlah terpidana korupsi. • Nilai total korupsi masih didominasi oleh Jabodetabek dan Sumatera yaitu Rp121,3 T (harga berlaku), 94,08% dari total korupsi, atau senilai Rp195,14 T di tahun 2015

Wilayah Terpidana MALUKU DAN PAPUA

111

BALI & NT

136

SULAWESI

360

KALIMANTAN

225

SUMATERA

578

JAWA LAIN

735

JABODETABEK

424 0

100

200

300

400

500

600

700

800

38

Kerugian Negara Menurut Wilayah Kerugian Negara Wilayah Jabodetabek Jawa Lain Sumatera Kalimantan Sulawesi Bali & NT Maluku dan Papua Total

Harga Berlaku Harga Konstan (Rp Miliar) Proporsi (Rp Miliar) Proporsi 88,207.4 68.39% 129,258.0 63.03% 4,012.1 3.11% 5,110.5 2.49% 33,137.0 25.69% 65,881.4 32.12% 1,640.8 1.27% 2,562.5 1.25% 1,580.2 1.23% 1,779.6 0.87% 123.5 0.10% 147.1 0.07% 275.2 0.21% 341.8 0.17% 128,976.1 100.00% 205,080.8 100.00% 39

Distribusi Pekerjaan Terpidana Pekerjaan Terpidana 1115

670 559

149 62 PNS

BUMN/D

LEMBAGA INDEPENDENT

POLITISI

SWASTA/LAINLAIN

• Korupsi oleh politisi (legislator dan kepala daerah) dan swasta (1420 terpidana) ternyata mengalahkan jumlah pelaku korupsi PNS (1115 terpidana) • Total nilai korupsi oleh politisi dan swasta mencapai Rp 50,1 T (harga berlaku) atau 39,09% (setara dengan Rp86,4 T dengan harga tahun 2015) • Perlu reorientasi strategi penanggulangan korupsi untuk fokus ke korupsi oleh politisi dan swasta • Perlu reformasi sistem pendanaan partai politik 40

Kerugian Negara Menurut Pekerjaan (lanjutan)

Jenis Pekerjaan PNS BUMN/D Lembaga Independen Legislatif Kepala Daerah Swasta/Lainnya Total

Perpidan a Korupsi % 1115 43.71% 149 5.84%

Kerugian Negara (harga berlaku) 21.3 4.5

62 480 75 670

2.43% 18.82% 2.94% 26.26%

52.4 1.6 1.4 47.1

2551

100.00%

128.2

Kerugian Negara (harga % konstan 2015) 16.59% 26.9 3.48% 8.7

% 13.22% 4.27%

40.84% 1.27% 1.08% 36.74%

40.14% 0.97% 0.88% 40.53%

100.00%

81.8 2.0 1.8 82.6 203.9

41 100.00%

JENIS KORUPSI YANG DITANGANI KPK (KPK, 2015) 250 224

200

150

142

10%

1% 3%

Pengadaan Barang/Jasa

30%

4%

Perijinan Penyuapan

100

Pungutan

4%

44

50 19

20

48% 14

Penyalahgunaan Anggaran TPPU Merintangi Proses KPK

5

0

49

Pelaku Korupsi yang Ditangani KPK (KPK, 2015) 180

167

160 140

128

123

Politisi

120 100

Kepala Lembaga/Kementerian

10%

Duta Besar

32%

80

Komisioner 53

60

25% Eselon I / II / III

40

4% 1% 1%

3%

23 20 4

7

13

24%

Hakim Swasta

0 Lainnya

Kerugian Negara Menurut Pekerjaan Proporsi Kerugian Negara

Distribusi Pekerjaan Terpidana Korupsi

17% 37%

3%

PNS BUMN/D

Lembaga Independen

1% 1%

41%

Legislatif Kepala Daerah

Swasta/Lainnya

PNS

26% 44% 3%

BUMN/D

Lembaga Independen

19%

Legislatif

2%6%

Kepala Daerah Swasta/Lainnya

44

Hukuman Finansial Menurut Pekerjaan Kerugian Negara (A) (Rp Miliar) PNS

Tuntutan Jaksa (B) (Rp Miliar)

Putusan Pengadilan ( C) (Rp Miliar) % (C/A)

% (B/A)

21,271

1,044

4.9%

844

4.0%

4,462

2,435

54.6%

2,109

47.3%

52,368

17,052

32.6%

302

0.6%

Legislatif

1,634

537

32.8%

402

24.6%

Kepala Daerah

1,391

881

63.3%

770

55.3%

Swasta/Lainnya

47,110

7,786

16.5%

9,126

19.4% 45

BUMN/D Lembaga Independen

Hukuman Finansial Menurut Pekerjaan (lanjutan) • Secara umum hukuman finansial kepada para terpidana korupsi cenderung suboptimal (lebih rendah dari kerugian negara yang diakibatkan) • Hukuman finansial kepada para kepala daerah cenderung lebih proporsional terhadap nilai kerugian negara, dibandingkan pekerjaan lain • Hukuman finansial kepada para legislator dan swasta cenderung lebih rendah daripada kerugian negara yang diakibatkan 46

Hukuman Finansial Menurut Skala Korupsi Terpi Avg Putusan dan Avg. Kerugian Avg Tuntutan Pengadilan Skala Korupsi a Negara (A) Jaksa (B) B/A (%) (C) C/A (%) Gurem

62

119,934

512

10,198,507

21,405,450

209.9%

101,505,468

995.3%

1062

154,962,172

170,303,109

109.9%

664,341,936

428.7%

Besar

779

1,417,735,018

699,716,427

49.4%

516,807,423

36.5%

Kakap

148

22.1% 4,021,250,522

8.3%

Kecil Sedang

2,037,049 1698.5%

48,453,559,408 10,710,261,681

4,111,515 3428.1%

47

Hukuman Denda • Intensitas Hukuman (Ideal) – Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem • Probabilitas Menerima Hukuman (ideal) – Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem • Intensitas Hukuman (Praktik di Lapangan) – Kakap atau Besar > Sedang = Gurem > Kecil • Probabilitas Menerima Hukuman (di lapangan) – Besar > Kakap = Sedang = Gurem > Kecil 48

Hukuman Uang Pengganti • Intensitas Hukuman (ideal) – Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem • Probabilitas Menerima Hukuman (ideal) – Kakap > Besar > Sedang > Kecil > Gurem • Intensitas Hukuman (di lapangan) – Besar = Sedang = Kecil = Gurem > Kakap • Probabilitas Menerima Hukuman (di lapangan) – Besar = Sedang = Kecil = Gurem > Kakap

49




Database Korupsi


Apakah Hukuman Menjerakan? Total Kerugian Negara vs Hukuman Finansial (Triliun)

203.9

• Hukuman finansial adalah gabungan nilai hukuman Denda, Hukuman Pengganti dan Perampasan Barang Bukti (aset) • Aset non moneter tidak dimasukkan karena tidak ada nilai taksiran dari aset tersebut di putusan pengadilan

128.2

65.5 29.7 KERUGIAN NEGARA

13.6

TUNTUTAN HUKUMAN FINANSIAL Harga Berlaku

21.3

HUKUMAN FINANSIAL (PUTUSAN PENGADILAN)

Harga Konstan (2015)

• Penggunaan harga konstan (2015) adalah upaya untuk penyetaraan nilai korupsi dan hukuman finansial dalam konteks kekinian. Hal ini perlu dilakukan mengingat inflasi di Indonesia cenderung tinggi 51

Hukuman Finansial Menurut Skala Korupsi (lanjutan)

• Hukuman finansial kepada terpidana korupsi cenderung ‘tajam ke bawah tapi tumpul ke atas’ • Koruptor kelas gurem (nilai korupsi < Rp10 juta) dihukum rata-rata 3.428% lebih tinggi dari kerugian negara yang diciptakan • Koruptor kelas kakap (nilai korupsi Rp25 M ke atas) hanya dihukum rata-rata 8,3% dari nilai kerugian negara yang diciptakan • Perlu revisi UU Tipikor agar hukuman yang diberikan kepada para terpidana korupsi menjadi proporsional dengan biaya sosial korupsi yang ditimbulkannya. • Pertanyaan: mengapa DPR sibuk mengajukan RUU Revisi KPK tapi tidak mengajukan RUU Revisi TIPIKOR agar hukuman 52 kepada para terpidana korupsi proporsional??

Subsidi Koruptor, Beban Siapa??  Nilai kerugian negara (biaya sosial eksplisit) Rp203,9 T, namun total hukuman finansial hanya Rp21,26 T (10,42%)  Belum menghitung BIAYA SOSIAL KORUPSI!!!

 Lalu siapa yang menanggung kerugian sebesar Rp73,07T - Rp5,32 T = Rp182,64 Triliun tersebut? Tentu saja para pembayar pajak yang budiman:  Ibu-ibu pembeli susu formula untuk bayi mereka  Mahasiswa dan pelajar yang membeli buku teks mereka  Orang sakit yang membeli obat-obatan di apotek dan toko obat  Generasi di masa datang yang mungkin saat ini belum lahir

 Sepertinya hanya di Indonesia para koruptor disubsidi oleh rakyat dan generasi muda di masa datang!!

53

Estimasi Biaya Sosial Korupsi (KPK, 2013) • Subsidi kepada koruptor di atas belum sepenuhnya mencerminkan biaya sosial korupsi • Nilai biaya sosial korupsi di 4 kasus ternyata jauh lebih besar daripada besarnya kerugian negara di 4 kasus tersebut (KPK, 2012) 54

Kerugian Negara vs Kerugian Ekonomi (KPK, 2013) Kasus di Sektor Kehutanan Perdagangan

Biaya Sosial Hukuman Kerugian Korupsi Finansial Negara (A) Tercatat (B) (C ) B/A (%)

C/A (%)

C/B (%)

Rp10,2 Miliar Rp 923,2 Miliar

Rp 1,7 Miliar 9.040,22% 16.65%

0,18%

Rp5,2 Miliar Rp218,2 Miliar

Rp4,6 M 4.165,76% 86.94%

2,09%

Kesehatan

Rp26,7 Miliar

Rp 75,6 Miliar

Rp19,3 Miliar

283,33% 72.21% 25,48%

Transportasi

Rp3,9 Miliar

Rp 9,7 Miliar

Rp 2,6 Miliar

55 250,02% 66.60% 26,64%

Biaya Sosial Korupsi (KPK, 2012) •

Biaya Eksplisit Korupsi Biaya Antisipasi Korupsi Biaya Reaksi Korupsi

Biaya Implisit Korupsi

•

•

•

Biaya Eksplisit Korupsi – Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bukan (kerugian negara secara eksplisit) Biaya Implisit Korupsi – Opportunity costs akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu – Perbedaan multiplier ekonomi antara kondisi tanpa adanya korupsi dengan kondisi jika terdapat korupsi Biaya Antisipasi Tindak Korupsi – Biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten – Reformasi birokrasi untuk menurunkan hasrat korupsi (memisahkan orang korupsi karena terpaksa atau karena keserakahan) Biaya Akibat Reaksi Terhadap Korupsi – Biaya peradilan (jaksa, hakim, dll) – Biaya penyidikan (KPK, PPATK, dll) – Policing costs (biaya operasional KPK, PPATK dll) – Biaya proses perampasan aset di luar dan di dalam negeri

Ilustrasi Biaya Sosial Korupsi 1

Biaya Investigasi, Penuntutan dan Pengadilan

2 Biaya dampak sosial dan lingkungan

Biaya dampak kepercayaan masyarakat

3

4

5

Dana yang dikorupsi (Kerugian Eksplisit)

Biaya eksekusi hukuman

Kerugian Negara vs Biaya Sosial Korupsi 509.75 456.5

203.9 128.2

182.6

114.6

KERUGIAN NEGARA (HARGA BERLAKU)

KERUGIAN NEGARA BIAYA SOSIAL KORUPSI (HARGA 2015)

Biaya Korupsi

Subsidi Koruptor

• Dampak korupsi akan jauh lebih besar jika dihitung berdasarkan biaya sosial korupsi daripada kerugian negara saja • Estimasi biaya sosial korupsi dilakukan dengan mengalikan kerugian negara (harga berlaku) dengan angka pengali 2,5x lipat yang diperoleh dari hasil analisis untuk kasus transportasi (minimum irreducible approach) • Biaya sosial korupsi akan jauh lebih tinggi jika kasus korupsi tsb merusak lingkungan 58

Mengapa Rakyat (DIPAKSA) Menyubsidi Koruptor?

Recommend Documents