Menebar Insentif Memacu Investasi

39

Juli 2016

Menebar Insentif Memacu Investasi FOKUS

Efisiensi Berbalut Beleid Insentif

06

FIGUR

Menghilangkan Disinsentif Mendorong Investasi Hulu Migas

16

PERSPEKTIF

18

Ekskursi Geologi Potensi Migas Non-konvensional Shale Oil Cekungan Sumatera Utara

BIANGLALA

23

SKK Migas-KPK Sinergi Cegah Sejak Dini Tindakan Korupsi Juli 2016 // BUMI

1

DAFTAR ISI REDAKSI

SALAM REDAKSI

03

04

Membangun Optimisme di Tengah Tantangan

FOKUS Pelindung Amien Sunaryadi Budi Agustyono Penanggungjawab Taslim Z. Yunus Pemimpin Redaksi Nyimas Fauziah Rikani Editor Heru Setyadi Ryan B. Wurjantoro Tim Redaksi Adhitya C. Utama Alfian Febrian Dama Asmara Agatha Citara Ruby Savira Suhendra Atmaja

04

Menebar Insentif Memacu Investasi

06

Efisiensi Berbalut Beleid Insentif

08

Bertahan di Era Turbulensi

SEREMONIAL

10 11 12 13 14 15

SKK Migas Pusat SKK Migas Sumatera Bagian Utara SKK Migas Sumatera Bagian Selatan SKK Migas Jawa, Bali dan Nusa Tenggara SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi

23

SKK Migas Papua dan Maluku

FIGUR

16

Redaksi menerima masukan artikel melalui [email protected] [email protected] Redaksi Sub Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas Alamat Gedung Wisma Mulia Lt.30 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Jakarta 12710 Facebook : Humas SKK Migas Twitter @HumasSKKMigas www.skkmigas.go.id

2

BUMI // Juli 2016

Menghilangkan Disinsentif Mendorong Investasi Hulu Migas

16

PERSPEKTIF

18

Ekskursi Geologi Potensi Migas Non-konvensional Shale Oil Cekungan Sumatera Utara

SPEKTRUM

20 21

Proyek Train 3 Kilang LNG Tangguh: Picu Lagi Gairah Bisnis Migas di Tanah Air Menyerap teknologi Terbaru dari Schlumberger

BIANGLALA

22 23

AFE Manager dan PTK AFE Revisi 1 Terus Disosialisasikan SKK Migas-KPK Sinergi Cegah Sejak Dini Tindakan Korupsi

Salam Redaksi

Membangun Optimisme di Tengah Tantangan

M

ichael T. Klare dalam bukunya ”Rising Powers Shrinking Planet The New Geopolitics of Energy (2008)” telah memperingatkan para stakeholder (para pemangku kepentingan) di bisnis minyak dan gas bumi (migas), bahwa era easy oil telah berakhir. Sehingga seluruh negara harus berbenah menyiapkan kondisi dan strategi yang tepat untuk dapat menemukan cadangan dan memproduksi migas di tengah persaingan dan perebutan yang sangat tinggi. Jika tidak, kinerja sektor ini tidak akan optimal. Hal itu ditandai dengan cadangan yang semakin berkurang dan tingkat produksi yang turun. Kali ini kondisi migas nasional, bukan hanya dihadapkan pada cadangan yang berkurang dan produksi yang turun tetapi juga harga pasaran minyak dunia yang anjlok. Sehingga dibutuhkan strategi yang tidak hanya bersifat internal, berupa peningkatan kinerja di tengah kebijakan efisiensi, tetapi juga eksternal, yakni sinergi antarsektor dan para pemangku kepentingan ke arah yang lebih bersifat reformatif. Terutama pada sisi regulasi dan kebijakan, baik terkait perizinan maupun fiskal yang bersifat insentif maupun disinsentif kepada para investor. Beberapa langkah reformasi telah dilakukan pemerintah seperti melakukan penyederhanaan perizinan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan sinergi dengan kementerian lain seperti kehutanan dan lingkungan hidup hingga keuangan terus dilakukan. Termasuk memberikan sejumlah kebijakan lain yang lebih menjamin kemudahan para investor dalam berinvestasi, baik bersifat insentif maupun disinsentif. Semua langkah itu diharapkan mampu menggairahkan iklim investasi yang sasaran utamanya adalah peningkatan produksi. Mengingat, keberadaan sejumlah kebijakan yang bersifat insentif, misalnya, kini memang menjadi kebutuhan usaha hulu migas. Mengingat pada 12 tahun terakhir ini telah terjadi penurunan cadangan yang cukup drastis, akibat tidak ditemukan cadangan baru dalam jumlah yang signifikan. Pada 2004, Indonesia masih punya cadangan minyak 8,61 miliar barel, namun pada 2015 menjadi sekitar 3,6 miliar barel. Dari sisi produksi, pada 2004 kita masih bisa memproduksi 1,13 juta barel per hari (bph), pada 2014 sebesar 813 ribu bph, dan 2015 mencapai 825 ribu bph. Dari sisi potensi, sumber daya

migas Indonesia, terkadang dinilai melimpah dengan cadangan baru lebih dari 43,7 miliar barel. Tetapi angka itu harus dibuktikan dengan eksplorasi dan penemuanpenemuan sumur minyak baru. Sebagai catatan, penting kita memberikan perhatian hasil penelitian yang pernah dirilis oleh PricewaterhouseCoopers (PwC), tentang iklim investasi migas terhadap 150 perusahaan migas di Indonesia. Lembaga konsultan keuangan dunia itu mencatat, diakui telah ada perbaikan dalam beberapa bidang terkait investasi, tetapi ada beberapa hal yang dinilainya malah menghambat investasi. Yakni; peraturan-peraturan baru yang kontrakdiktif dengan iklim investasi migas, kesucian kontrak, ketidaksinkronan/tumpang tindih peran antarlevel pemerintahan, ketidakpastian penggantian biaya cost recovery, dan campur tangan lembaga-lembaga lain pemerintah, seperti otoritas perpajakan dalam kegiatan investasi. Sejumlah persoalan yang dinilai menghambat investasi tersebut, sesungguhnya tantangan besar kita dan menjadi ‘PR’ bersama yang perlu diselesaikan. Tidak hanya bagi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), tetapi juga stakeholder lain. Era easy oil yang dikatakan Klare telah berakhir, semoga lebih memberikan motivasi dan spirit kita untuk membangun kebersamaan. Karena sejatinya, energi (migas) yang kita nikmati dan tuai hari ini dapat menjadi manfaat dan tabungan di masa depan. Tidak hanya bagi kita tetapi juga generasi mendatang.

TASLIM Z. YUNUS

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Juli 2016 // BUMI

3

Fokus

Menebar Insentif Memacu Investasi Di tengah merosotnya harga minyak dunia, kontribusi sektor industri hulu minyak dan gas bumi (migas) harus tetap digenjot. Selain efisiensi, sejumlah insentif perangsang disiapkan oleh pemerintah.

H

ingga saat ini, industri migas masih menjadi salah satu pilar utama ekonomi Indonesia. Tetapi kondisi yang berkembang satu tahun terakhir khususnya karena merosotnya harga minyak dunia membawa efek domino. Ya, investasi di sektor hulu migas lantas menurun. Kondisi ini tentu tak dapat dibiarkan. Pemerintah menyadari betul hal tersebut karena ini waktu yang tepat untuk menata ulang industri hulu migas sehingga kelak ketika harga lebih stabil maka industri hulu migas pun tertata dengan lebih baik. “Turunnya investasi tidak semata karena turunnya harga minyak mentah dunia, yang terpenting adalah bagaimana desain dasar kebijakan pemerintah yang tidak mendukung terutama di sektor hulu migas dapat dibenahi,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution. Beberapa langkah reformasi telah dilakukan pemerintah seperti melakukan penyederhanaan perijinan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan sinergi dengan kementerian serta lembaga lain seperti kementerian kehutanan dan lingkungan hidup hingga kementerian keuangan. “Desain ulang kebijakan di sektor hulu migas diharapkan dapat menciptakan kerjasama berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku industri migas, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said. Setidaknya ada lima insentif telah disiapkan pemerintah. Pertama 4

BUMI // Juli 2016

Tim Buletin / [email protected]

memberikan perpanjangan eksplorasi untuk mencapai komitmen pasti (firm commitment) dari kontraktor. Selama ini, masa eksplorasi ditetapkan selama 10 tahun, nanti akan ditambah menjadi 15 tahun. Kedua, kontraktor diberi fleksibilitas dalam transfer eksplorasi ke kontraktor lain. Insentif ini membuat ruang data blok migas dapat terbuka. Kontraktor juga dapat mengganti tipe eksplorasi yang dilakukan dalam wilayah kerjanya. Ketiga, pemerintah akan menyederhanakan data blok migas agar analisis yang dilakukan kontraktor menjadi lebih mudah. Transfer eksplorasi pun dapat terjadi

dengan lebih mudah. Keempat, insentif ditujukan untuk menggairahkan kegiatan eksplorasi di laut dalam dan wilayah kerja migas yang sulit dijangkau. Di dunia, eksplorasi laut dalam ini sedang menjadi tren sehingga diharapkan insentif itu mampu menarik minat kontraktor untuk bereksplorasi di tempat tersebut. Kelima, pemerintah membolehkan kontraktor mengubah skema perhitungan pendapatan dan biaya operasional migas dari basis Plan of Development (POD) menjadi berdasarkan wilayah kerja atau block

basis. Skema ini mampu menutup biaya eksplorasi di lapangan migas bisa ditutup oleh pendapatan dari lapangan yang sudah berproduksi dalam satu blok yang sama. Kontraktor pun dapat memperoleh penggantian biaya operasi (cost recovery) dari kegiatan eksplorasi. Kelima skema ini sudah selesai dibahas dan sedang disiapkan dokumen legalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen). Insentif yang disiapkan tak hanya itu. Untuk lintas kementerian, insentif sedang dalam pembahasan. Seperti pembebasan pajak penghasilan atau tax holiday dan pengurangan jatah pemerintah pada produksi awal atau first tranche petroleum (FTP). Pembahasan lintas kementerian lainnya adalah mengurangi atau membebaskan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Sudirman menjelaskan, dalam mengurus investasi migas, ada yang namanya variable kontrol. Ada yang dapat dikendalikan dan ada yang di luar kontrol. Pihaknya sedang dan terus membenahi hal-hal yang bersifat tata kelola (governance). Harapannya, kepercayaan investor kepada sektor hulu migas makin baik. “Saya merasakan bahwa trust investor kepada Kementerian ESDM makin baik. Itu ditunjukkan dengan feedback yang kita terima dari berbagai pihak,” kata Sudirman kepada BUMI akhir Juni lalu. Harapannya dengan pelbagai insentif itu, industri hulu migas makin bergairah menanamkan investasinya terutama dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan menambah cadangan migas nasional. Tanpa ada insentif, produksi migas nasional bisa turun 15-18%. Terlebih bila pengeboran sumur baru nihil maka tingkat penurunan produksi

migas nasional bisa turun 25-30%. Insentif itu diharapkan dapat membuat produksi migas nasional kembali meroket. Terlebih data terakhir dari Komite Eksplorasi Nasional (KEN) teridentifikasi cadangan minyak nasional sebesar 5,2 milyar barel setara minyak. Cadangan itu dapat terus bertambah hingga 21,8 milyar barel asal ada pemberian insentif yang menyegarkan dunia usaha hulu migas serta penataan regulasi perizinan migas di Tanah Air dapat terealisasi dengan baik. Terlebih lagi ada political will dari pemerintah soal Pajak Bumi Bangunan (PBB) Eksplorasi Migas. Saat ini tak ada lagi PBB untuk eksplorasi migas meski sebelumnya di pengadilan pajak empat dari 24 kasus keberatan pajak PBB Eksplorasi Migas telah diputus pengadilan pajak. Dari putusan itu ada sebagian yang dibatalkan demi hukum sehingga menjadi sinyal positif bagi kegiatan eksplorasi migas Indonesia yang sudah terpuruk, terutama 6-10 tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah pembuatan aturan dan perhitungan PBB Eksplorasi Migas yang selama ini diterapkan Kementerian Keuangan. Padahal, dalam kontrak kerja sama migas (KKS) yang ditandatangani pemerintah dan investor hulu migas, disebutkan bahwa dalam tahap eksplorasi, kontraktor dibebaskan dari segala bentuk pajak. Pemerintah juga telah memperbaiki dengan peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 267/ PMK.011/2014 yang “menghapus” kewajiban pembayaran PBB untuk luas permukaan blok yang dieksplorasi. Alhasil, ikhtiar yang terus dilakukan pemerintah dalam mendukung industri hulu migas tentu diharapkan agar tetap memberi kontribusi signifikan kepada keuangan negara dan masyarakat pada umumnya.

Juli 2016 // BUMI

5

Fokus

Efisiensi Berbalut Beleid Insentif “The Stone Age did not end for lack of stone, and the Oil Age will end long before the world runs out of oil.” (Sheikh Ahmed Zaki Yamani, mantan Menteri Perminyakan Arab Saudi).

I


tu ungkapan fenomenal dari wawancara Yamani pada 2000 mengindikasikan bagaimana masalah yang akan terjadi pada industri minyak dan gas bumi (migas). Selain tekanan dari energi terbarukan, industri migas juga tertekan dari gejolak harga. Setelah sempat bertengger di atas angka US$ 100 dollar pada tiga tahun lalu, kini harga minyak bumi terus merosot dan sulit beranjak ke angka US$ 50 dollar per barel. Efeknya pun domino, industri hulu migas dituntut agar bisa mempertahankan diri dengan cara efisensi sedangkan dari sisi negara (yang memiliki sumber daya) harus memberikan insentif agar industri ini masih menarik minat investor. Ada tiga tantangan utama terkait sektor dan kendala yang menghambat investasi. Menurut Kepala Dinas Perpajakan dan Pungutan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), sekaligus penulis buku A-Z industri hulu migas, A. Rinto Pudyantoro, tantangan pertama adalah ketidakseimbangan antara produksi dengan permintaan energi. “Produksi terus menurun sementara kebutuhan energi terus bertambah,” ujar Rinto saat acara temu netizen dan buka puasa bersama yang diselenggarakan SKK Migas pada 15 Juni 2016 lalu di Jakarta. Dia menambahkan supaya produksi terus berlanjut, satu-satunya cara yang perlu dilakukan adalah eksplorasi. Indonesia masih memiliki banyak cekungan yang berpotensi mengandung hidrokarbon. Namun ini masih perlu dibuktikan dengan eksplorasi. Tantangan kedua adalah besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Menurut Rinto, untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, termasuk energi migas, dibutuhkan dana sekitar US$28 miliar per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunya diperlukan investasi yang besar. Faktor investasi ini terkait dengan tantangan ketiga yang dihadapi industri hulu migas Indonesia saat ini, yaitu menciptakan kondisi investasi yang kondusif. Sepinya peminat lelang wilayah kerja migas akhir-akhir ini menunjukkan bahwa iklim investasi Indonesia belum seperti

6

BUMI // Juli 2016

yang diharapkan. “Kondisi investasi yang kondusif memerlukan kejelasan, konsistensi, dan kepastian,” kata Rinto. Ketiga hal ini diperlukan dalam berbagai aspek, termasuk perizinan, regulasi fiskal, dan sosial politik. Sebagai gambaran, dalam sektor perizinan, satu kegiatan eksplorasi migas ada 341 proses perizinan yang harus dilalui dan melewati 17 instansi penerbit. Dokumen yang harus disiapkan mencapai 600 ribu lembar dokumen perizinan maupun rekomendasi. Kondisi itu bisa ditebak bakal membuat investor berlama-lama dalam mengurus izin sehingga target produksi minyak yang dibebankan sulit dipenuhi karena energi sudah tersita untuk memenuhi izin. Dengan keluarnya Permen No.23 tahun 2015, ada 40 izin yang dilimpahkan dari Kementerian ESDM ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tapi itu belum cukup karena masih ada izin ke lintas kementerian yang belum terintegrasi. Karena itu, SKK Migas mengusulkan pola perizinan satu pintu dengan tiga kluster (lihat tabel). Tabel Kluster Pola Perizinan Satu Pintu

Kluster

Pola Perizinan

Pertama

Tata Ruang

Kedua

Lingkungan

UPL/UKL, analisis dampak lingkungan, izin pakai kawasan hutan, izin gangguan atau HO, izin dumping, dan izin handak/bahan peledak

Ketiga

Sumber Daya Alam (SDA)

Izin pemanfaatan air sungai, izin perlintasan kereta api, hingga izin perairan

Keterangan

Izin prinsip, izin penggunaan lahan, izin lokasi, dan IMB

Jika perizinan lebih sederhana seperti di luar negeri, maka kontraktor bisa langsung bekerja dan urusan izin menjadi domain pemerintah.

Youtube.com

Sebagai catatan, rumitnya izin itu dapat diketahui pada 2013, dari target pengeboran migas 258 titik, hanya 91 titik yang terelasisasi dan 16 titik gagal akibat terkendala berbagai macam izin. “Jika perizinan lebih sederhana seperti di luar negeri, maka kontraktor bisa langsung bekerja dan urusan izin menjadi domain pemerintah,” kata Didik Sasono Setyadi, Kepala Kelompok Kerja Formalitas SKK Migas. Untuk perbandingan, seperti dikatakan oleh pengamat manajemen Rhenald Kasali, menilik Vietnam, mereka memberikan karpet merah kepada investor hulu migas dengan memberi kemudahan izin. Mereka merasa membutuhkan investor agar ekonomi domestik dapat bergerak. Kendala lain yang juga sering menjadi persoalan adalah terkait dana bagi hasil (DBH) migas yang selama ini dianggap menjadi target utama pendapatan daerah sehingga sering berimbas pada lamanya proses perizinan. “DBH bukan sepenuhnya peran SKK Migas, tetapi dari berbagai pihak, paling tidak ada tiga kementerian dan lima dirjen yang terlibat. Jadi banyak yang terjebak bahwa kontraktor yang menikmati hasil minyaknya, padahal banyak sekali dan itu ada hitungannya,” kata Rinto. Jadi, ketakutan Yamani soal akhir dari era migas dapat teratasi ketika efisiensi dan insentif berjalan beriringan. Kontraktor tambah bersemangat ketika melihat peluang ekonomi yang diperoleh, negara tetap bisa memperoleh pendapatan dari sumber daya minyak, dan masyarakat sekitar juga dapat memperoleh manfaat dari eksplorasi migas.

Juli 2016 // BUMI

7

Bertahan di Era Turbulensi

bisnis.liputan6.com

Fokus

Dunia bisnis tak ubahnya manusia. Saat dalil Darwin tentang the survival of the fittest atau yang bertahan adalah yang paling prima, dunia bisnis pun mengalami hal serupa.


I

ndustri hulu minyak dan gas bumi (migas) hari ini, tengah mengalami kondisi turbulensi. Setelah harga migas bertengger manis di atas US$100 dollar, kini harganya pun melorot hingga US$40-an per barel. Bahkan sempat menyentuh level US$26 per barel. Turbulensi pun terjadi. Perusahaan hulu migas nyaris semuanya harus melakukan efisiensi besarbesaran agar kondisi bisnisnya tetap dapat bertahan. Dalil Darwin tersebut juga memperlihatkan bahwa individu (bisnis) yang dapat bertahan adalah yang selalu adaptif terhadap perubahan. Ketika terjadi kemerosotan harga jual, mereka harus mengencangkan ikat pinggang kuat-kuat agar bisnis tetap berjalan atau tetap fokus pada bisnis inti. Dengan cadangan minyak terbukti sekitar 3,6 miliar barel Indonesia sebenarnya masih tetap menarik bagi para pebisnis hulu migas. Potensi sumber daya migas masih melimpah dengan cadangan baru lebih dari 43,7 miliar barel. Tetapi angka itu harus dibuktikan dengan eksplorasi dan penemuan-penemuan sumur minyak baru. Kegiatan eksplorasi tak dapat dipisahkan dengan iklim investasi. Karena pada tahapan eksplorasi, resikonya sangat tinggi. Investor hulu migas dapat menanggung kerugian besar ketika pengeboran sumur minyak tak menghasilkan apa-apa alias dry hole. Sebagai bisnis yang memiliki falsafah high pain high gain potensi keuntungan pebisnis hulu migas termasuk besar. Cadangan migas Indonesia berada di 60 cekungan

8

BUMI // Juli 2016

sedimen. 38 cekungan sudah dieksplorasi sementara 22 cekungan masih menunggu investor. Kebanyakan cekungan itu berada di laut dalam kepulauan Timur Indonesia. Data SKK Migas Tahun 2010-2012, rasio keberhasilan pengeboran sumur eksplorasi sebesar 43%. Dengan rasio ini, sebenarnya investasi di bisnis hulu migas masih menggiurkan. Dari perspektif ini, sebenarnya ada peluang besar yang dimanfaatkan investor. Karena itu, kepastian hukum dan segala tetek bengek perizinan hingga insentif harus menjadi perhatian pemerintah ketika ingin menarik investor dunia ke Indonesia. Menarik apa yang dikatakan dalam studi yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers (PwC), lembaga jasa keuangan dunia, yang menyarankan perusahaan migas ketika menghadapi turbulensi seperti yang sedang terjadi pada saat ini. Pertama, perusahaan hulu migas harus meninjau strategi bisnis untuk memfokuskan kembali organisasi agar menjadi terbaik dan melebihi pesaing. Perusahaan juga harus mencari pertumbuhan baru di mana perusahaan memiliki kekuatan besar, tangkas, dan dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Misalnya, eksplorasi dan produksi adalah dua model bisnis yang sangat berbeda. Produksi memiliki kebutuhan dana

yang signifikan, sedangkan eksplorasi melibatkan risiko jauh lebih tinggi. Jadi akan lebih baik bila perusahaan fokus pada kegiatan yang telah digelutinya. Sebagai contoh Occidental Petroleum di California kini berfokus pada EOR (enhance oil recovery) yang dapat memperpanjang umur produksi. Kedua, langkah diversifikasi usaha dengan mengelola evolusi produk non fosil. Seperti apakah memiliki kemampuan untuk berinvestasi dalam gas alam sebagai bahan bakar transisi. Seperti ketika Shell membeli BG Group membuatnya terbesar di dunia gas alam cair. Kesepakatan ini mencerminkan fakta bahwa gas alam merupakan bahan bakar yang lebih disukai untuk pembangkit listrik di banyak bagian dunia, terutama karena harga telah turun dan membuatnya lebih diinginkan daripada batubara untuk alasan biaya dan lingkungan. Ketiga, perusahaan hulu migas harus memanfaatkan teknologi baru untuk berinovasi, meminimalkan biaya, dan membantu memberikan kontribusi untuk mencapai emisi yang lebih rendah.

Misalnya, karena harga minyak jatuh maka aplikasi digital untuk bisnis hulu minyak akan tumbuh. Peluang besar untuk menghubungkan beberapa platform yang dioperasikan dari jarak jauh dari pusat yang di darat atau untuk menyebarkan pemantauan jarak jauh untuk lepas pantai dapat meniadakan kebutuhan untuk fisik inspeksi di tempat. Bahkan ada pula investor migas yang mengadopsi teknologi drone untuk memeriksa pipa terpencil di lapangan Prudhoe Bay Alaska. Dengan harga cenderung tak naik dalam beberapa tahun ke depan, tantangan industri migas pada tahun-tahun mendatang makin besar. Selain dituntut fokus pada bidang keahliannya, mereka harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Industri migas tak akan hilang tapi pengelolaannya akan sangat berbeda dalam 10 tahun mendatang. Inovasi akan jadi kata kunci, karena itu adalah bagian dari adaptasi menghadapi turbulensi. Siapa yang bisa terus berinovasi niscaya perusahaan hulu migas akan jadi adaptif menghadapi turbulensi seberat apapun. www.indopetronews.com

Juli 2016 // BUMI

9

Seremonial

SKK MIGAS PUSAT

SKK Migas Edukasi Netizen Lewat ‘Ngabuburit’

Membangun Soliditas Pekerja Lewat Sharing Session Ramadhan

Oleh Alfian/alfian @skkmigas.go.id

M

Oleh Suhendra atmaja/[email protected]

omen buka puasa bersama menjadi wahana yang tepat untuk membangun kebersamaan. Untuk itu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggelar kegiatan bersama para netizen. Kali ini, kegiatan digelar dalam acara bertajuk “Ngabuburit SKK Migas Bersama Nitizen” di Lantai 9 Plaza City, Jakarta, 15 Juni 2016.

embangun tim yang tangguh terus dilakukan seiring pelaksanaan ibadah suci di bulan Ramadhan. Kebersamaan antar pekerja pun dibina dengan menggelar kegiatan sharing session dan program hubungan antar bidang untuk seluruh pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan dan Gas Bumi (SKK Migas) di Ruang Serba Guna SKK Migas, Jakarta, 30 Juni 2016.

Acara yang dihadiri sekitar 50 Netizen dari wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), diisi dengan diskusi bertema “Masa Depan Migas Indonesia”, disampaikan oleh Kepala Dinas Perpajakan dan Pungutan SKK Migas A. Rinto Pudyantoro. Nyimas Fauziah Rikani, Kepala Dinas Komunikasi, Media dan Protokol, Humas SKK Migas mengatakan, pihaknya memang rutin menggelar pertemuan dengan para netizen yang aktif menulis dalam blog maupun sosial media. Dia berharap SKK Migas mampu melakukan edukasi mengenai sektor hulu migas, agar produk karya para netizen itu bisa mengedukasi yang benar terhadap masyarakat luas. A. Rinto Pudyantoro mengungkapkan, pada 2020 diprediksi produksi minyak mentah Indonesia akan mencapai 500.000 barel per hari, namun pada 2050 produksi minyak hanya akan berada di kisaran 105.000 barel per hari. Rinto mengemukakan beberapa strategi agar industri migas terus bergairah. Di antaranya dengan meningkatkan kualitas proses bisnis dan mengusulkan kepada pemerintah untuk menghilangkan disinsentif fiskal. 10

BUMI // Juli 2016

M

Ada pemandangan tidak biasa dari perhelatan kali ini, yakni semua peserta mengenakan busana ala Timur Tengah (Timteng). Tak hanya itu, ada juga satu ruangan yang dihias dengan ornamen dan furnitur khas Timteng. Rangkaian acara dimulai pada pukul 14.00 WIB dengan sesi “Cerdas Cermat” serta “Lomba Ceramah,” antara bidang di lingkungan SKK Migas. Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi mengatakan, adanya kegiatan ini diharapkan dapat turut mengembangkan kemampuan personal maupun tim ke arah yang lebih baik. Melalui spirit dan filosofi ibadah puasa, kegiatan tim, silaturahim, keakraban serta soliditas pekerja SKK Migas diharapkan bisa lebih berkembang. Perhelatan ini juga menghadirkan penceramah Ustadz Nanang Mubarok yang memberikan siraman rohani. “Ramadhan adalah bulan yang tepat untuk melatih diri. Karena itu, selama Ramadhan diharapkan pula dapat menempa diri untuk menjadi individu yang unggul,”demikian pesan Nanang mengingatkan.

SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN UTARA 1. PAMERAN PEKAN LINGKUNGAN: Perwakilan SKK Migas Sumbagut dan Kontraktor KKS Wilayah Riau berpartisipasi dalam stand Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau pada Pameran Pekan Lingkungan Indonesia Tahun 2016 di Jakarta Convention Center, Jakarta, 9-12 Juni 2016. Acara dibuka Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menandai peringatan Hari Lingkungan. Stand BLH Provinsi Riau meraih peringkat 3 kategori Pemerintahan.

2. MONITORING IMPLEMENTASI LOGO SKK MIGAS: Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris SKK Migas tentang Pemasangan Logo SKK Migas bersama Kontraktor KKS dalam Administrasi dan Media Informasi, Perwakilan SKK Migas Sumbagut melakukan Monitoring ke Wilayah Operasional PT. Pertamina EP Asset I Field Lirik.

1

2

3

4

3. RAPAT PERSIAPAN PENGADAAN TANAH: Kelompok Kerja (Pokja) Formalitas SKK Migas, SKK Migas Perwakilan Sumbagut dan Kontraktor KKS PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) menghadiri rapat yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Riau di Pekanbaru tentang Pra Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Proyek Asset Integrity Program (AIP) Koridor Utara, 20 Juni 2016. 5 4. RENCANA BANGUNAN SILANG JALAN TOL: Perwakilan SKK Migas Sumbagut menghadiri undangan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dalam pembahasan Rencana Bangunan Crossing (Silang) Jalan Tol dengan jaringan pipa milik PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Kantor Gubernur Riau, 15 Juni 2016.

5. PENANDATANGANAN BERITA ACARA PEMANFAATAN AIR TANAH: Kontraktor KKS untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh saat melakukan penandatanganan berita acara pemanfaatan air permukaan dan listrik non Perusahaan Listrik Nasional (PLN). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sumut, Dispenda Kabupaten Langkat, Dispenda Kabupaten Aceh Tamiang, Dispenda Kabupaten Aceh Utara, Dispenda Kabupaten Padang Lawas dan Kontraktor KKS Produksi di Wilayah Sumut dan Aceh di Medan, 3 Juni 2016.

Ralat

Terdapat kesalahan keterangan foto pada BUMI Edisi Juni 2016, dengan perbaikan seperti di bawah ini: Redaksi

KUNJUNGAN KERJA KEPADA GUBERNUR RIAU: Kepala Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas, Penasehat Hukum Kelompok Kerja Kontraktor KKS dan Perundang-undangan dan SKK Migas Perwakilan Sumbagut dalam rangka kunjungan kerja untuk klarifikasi pengalihan partisipasi interest Kontraktor KKS PT. SPR Langgak di Kantor Gubernur Riau, 19 Mei 2016.

Juli 2016 // BUMI

11

Seremonial

SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN SELATAN 1. MEDIA GATHERING DAN LOMBA KARYA TULIS: SKK Migas Perwakilan Sumbagsel dan Kontraktor KKS wilayah Jambi bersama Forum Jurnalis Migas (FJM) Jambi melaksanakan kegiatan media gathering dan lomba karya tulis di Kepulau Riau, 1-3 Juni 2016.

1

2

2. UJI KOMPETENSI WARTAWAN: SKK Migas Perwakilan Sumbagsel bersama PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih melaksanakan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Gedung Patra Ria, Pertamina Prabumulih, 3–4 Juni 2016 . 3. SAFARI RAMADHAN: SKK Migas Perwakilan Sumbagsel menghadiri undangan tim Safari Ramadhan dari Walikota Prabumulih, Ridho Yahya di Rumah Dinas Walikota Prabumulih, 13 Juni 2016.

3

5

4

6

4. TAJAK SUMUR PENGEMBANGAN KUANG A2 PAKU GAJAH: SKK Migas Perwakilan Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel) menghadiri undangan Manajemen Paku Gajah Development Project di Lokasi Kuang-A2 di Desa Mandala, 14 Juni 2016. Tajak Sumur Pengembangan Kuang A2 untuk meningkatkan produksi migas di Sumbagsel. 5. RAMADHAN BERSAMA PEMKAB TANJAB: SKK Migas Perwakilan Sumbagsel dan PetroChina melaksanakan roadshow Safari Ramadhan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat (Tanjab), Provinsi Jambi, 23 Juni 2016. 6. SAFARI RAMADHAN: SKK Migas Perwakilan Sumbagsel serta Pertamina EP Field Pendopo melaksankan Safari Ramadhan bersama Pemkab Musi Rawas di Masjid Nurul Yaqin, Desa Bangun Rejo Kecamatan Sukakarya, Kab Musi Rawas, 17 Juni 2016.

7

8

7. RAMADHAN BERSAMA PEMROV SUMSEL: SKK Migas Perwakilan Sumbagsel melaksanakan Safari Ramadhan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) di Palembang, 20 Juni 2016. 8. ROADSHOW RAMADHAN: SKK Migas Perwakilan Sumbagsel dan Kontraktor KKS Wilayah Jambi melaksanakan roadshow Ramadhan bersama Insan Media se-Provinsi Jambi, 22 Juni 2016.

9

10

10. BUKA BERSAMA MEDIA: SKK Migas Perwakilan Sumbagsel bersama PT. Medco E&P Indonesia melaksanakan buka bersama media massa di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Pali, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin 27– 29 Juni 2016.

12

BUMI // Juli 2016

9. BUKA PUASA BERSAMA: SKK Migas Perwakilan Sumbagsel bersama Kontraktor KKS wilayah Kabupaten Muara Enim melaksanakan buka puasa bersama dan peringatan Nuzulul Qur’an di Balai Agung Seran Sekundang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, 23 Juni 2016.

SKK MIGAS JAWA, BALI & NUSA TENGGARA 1. SOSIALISASI KEGIATAN: Dalam rangka pengeboran Sumur Randugunting-2 di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, SKK Migas Perwakilan Jabanusa mendampingi Kontraktor KKS Pertamina Hulu Energi (PHE) Randugunting dalam kunjungan kerja dan sosialisasi terkait rencana PHE Randugunting kepada Bupati Rembang, Abdul Hafidz dan jajarannya di Rembang, 1 Juni 2016. 2. RAPAT KOORDINASI: SKK Migas Perwakilan Jabanusa menghadiri Rapat Koordinasi Program Kemasyarakatan Pendukung Operasi Tahun 2016 dari Santos Sampang Pty.Ltd di Sampang, 2 Juni 2016. Rapat dihadiri jajaran Pemkab Sampang, SKK Migas Perwakilan Jabanusa, manajemen Santos Pty Ltd. 3. SOSIALISASI USAHA HULU MIGAS: Untuk memberikan pemahaman mengenai kegiatan usaha hulu migas, SKK Migas Perwakilan Jabanusa dan Kontraktor KKS Husky Cnooc Madura Limited (HCML), Kangean Energy Indonesia (KEI) dan Santos turut menjadi narasumber Seminar Migas Industri Strategis Nasional dan Daerah di Sumenep, 3 Juni 2016. 4. SOSIALISASI ZONA KEAMANAN: Dalam rangka menjamin keamanan di wilayah operasi Kontraktor KKS ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), SKK Migas Perwakilan Jabanusa turut menjadi narasumber dalam Sosialisasi Zona Keamanan dan Keselamatan Floating Storage Offloading (FSO) Gagak Rimang di Kabupaten Bojonegoro, 3 Juni 2016.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. PENGAMANAN KEGIATAN KONTRAKTOR KKS: SKK Migas Perwakilan Jabanusa dan Kontraktor KKS Lapindo Brantas Inc melakukan evaluasi kegiatan pengamanan di Sidoarjo, 6 Juni 2016. 6. SAFARI RAMADHAN DI REMBANG: SKK Migas- Kontraktor KKS di wilayah Jabanusa melakukan buka puasa bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, fakir miskin dan anak-anak yatim piatu di Pendopo Pemkab. Rembang, 13 Juni 2016. 7. BAHAS LINGKUNGAN: SKK Migas Perwakilan Jabanusa hadir dalam Rapat Pembahasan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) Pengembangan Lapangan Migas Terbatas Struktur North Kedung Tuban (NKT) yang akan dikelola Pertamina EP Asset 4 di Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, 28 Juni 2016. 8. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: SKK Migas Perwakilan Jabanusa dan Kontraktor KKS ExxonMobil Cepu Ltd. melakukan serah terima Program Aksi Kemitraan Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Patra Daya) 20152016 di Kabupaten Bojonegoro, 14 juni 2016.

9. SAFARI RAMADHAN DI SEMARANG: SKK Migas Perwakilan Jabanusa - Kontraktor KKS di wilayah Jabanusa melakukan buka puasa bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, fakir miskin dan anak-anak yatim piatu di Balai Kota Semarang, 14 Juni 2016.

10. PERPANJANGAN SEWA LAHAN: SKK Migas Perwakilan Jabanusa melakukan musyawarah perpanjangan sewa lahan lokasi South Bungoh #2 di Kabupaten Gresik, 14 Maret 2016.

Juli 2016 // BUMI

13

Seremonial

SKK MIGAS KALIMANTAN DAN SULAWESI

1

3

2

4

1. KUNJUNGAN KEHORMATAN: SKK Migas dan Kontraktor KKS di wilayah Kaltim melakukan kunjungan kehormatan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Kegiatan dihadiri Kabag Humas SKK Migas, Taslim Z Yunus, Kepala Perwakilan Kalsul, Nasvar Nazar, Kaur Humas Kalsul, Bambang A. Kurniawan, beserta pimpinan Kontraktor KKS wilayah Kaltim, yakni Benuo Taka, CICO, Cue Energy, eni Muara Bakau, PEP Aset 5, Total E&P Indonesie dan VICO pada 15 Juni 2016. Rombongan diterima langsung Gubernur Kaltim, Awang Faroek beserta Jajaran pejabat Pemprov Kaltim. 2. KUNJUNGAN KE KODAM MULAWARMAN: SKK Migas dan Kontraktor KKS di wilayah Kalimantan Timur melakukan kunjungan kehormatan ke Kodam VI Mulawarman, 21 Juni 2016. Rombongan diterima Pangdam VI/Mulawrman, Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono. 3. MEDIA GATHERING: SKK Migas Perwakilan Kalsul dan Kontraktor KKS Ophir menggelar Media Gathering dengan insan pers. Kegiatan yang dihadiri 35 jurnalis lokal dan nasional ini dilaksanakan pada 18 Juni 2016.

5

6

4. BUKA PUASA BERSAMA WARTAWAN: Guna menjalin hubungan baik dengan insan wartawan, SKK Migas dan Kontraktor KKS di wilayah Kalsul menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama dengan para jurnalis di Samarinda dan Kutaikartanegara, 8-9 Juni 2016. 5. PRESS TOUR: SKK Migas Perwakilan Kalsul dan Kontraktor KKS Total E&P Indonesia (TEPI) melaksanaan Press Tour ke lapangan migas dan kegiatan program penunjang operasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membawa 15 wartawan pada 2 Juni 2016. 6. SILATURAHMI DENGAN FKPD KUTIM: SKK Migas dan PT. Pertamina Field Sangatta melakukan silaturahmi kepada Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (FKPD) yang digelar di kantor Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) pada 21 Juni 2016. Dihadiri Bupati Kutai Timur, H Ismunandar, FKPD Kab. Kutim mulai dari Ketua DPRD, Lanal, Kodim, Polres, Tokoh Agama dan pemuka daerah lainnya, Field Manager PEP Sangasanga, Afwan Daroni, jajaran SKK Migas, Handel Martua, Ary Bagus dan Sutikno.

7

8 9. KUNJUNGAN KERJA: SKK Migas Perwakilan Kalsul melaksanakan kunjungan kerja kelembagaan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) yang dilaksanakan di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, 21 Juni 2016.

14

BUMI // Juli 2016

7. SILATURAHMI KEPADA PIMPINAN DAERAH: 9 SKK Migas Perwakilan Kalsul dan PT Pertamina EP Field Tanjung melakukan silaturahmi kepada 8. ROADSHOW KELEMBAGAAN: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong, SKK Migas Perwakilan Kalsul dan Kontraktor 28 Juni 2016. Dihadiri jajaran SKK Migas, KKS Mubadala Petroleum melakukan roadshow Pertamina EP Field Tanjung, Bupati Tabalong kelembagaan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) H. Anang Syakhfiyani serta unsur pimpinan daerah Majene, Sulawesi Barat, 28 Juni 2016. Rombongan diterima langsung Bupati Majene, H. Fahmi Massiara. Kab. Tabalong.

SKK MIGAS PAPUA DAN MALUKU 1. KULIAH UMUM: Rektor Universitas Pattimura Ambon, Prof. M.J.Saptenno (empat dari kiri), Kepala Dinas Pengembangan Lapangan SKK Migas, Dadang Rukmana (lima dari kiri), Kepala Urusan Operasi SKK Migas, Raden Adya Fadillah (pertama dari kiri) foto bersama usai melakukan kegiatan Kuliah Umum di Universitas Pattimura, Ambon, Provinsi Maluku, 2 Juni 2016.

1

2

3

4

5

6

8

9

2. PENDAMPINGAN FINALISASI: SKK Migas Perwakilan Pamalu saat melakukan pendampingan Finalisasi Financial Services Authority (FSA) Kontraktor KKS PT. Pertamina EP Asset 5 Field Papua dan Kontraktor KKS Petrogas (Basin) Ltd di Kasim Marine Terminal (KMT), 2 Juni 2016. 3. BAHAN PELEDAK DI KUPALADA: Staf Urusan Operasi bersama Kontraktor KKS PT Pertamina Asset 5 Field Papua melakukan pemeriksaan bahan peledak di Kupalanda, 12 Juni 2016. 4. HUT KABUPATEN SORONG: Wakil Bupati Kabupaten Sorong, Suka Harjono (enam dari kanan), Kepala SKK Migas Perwakilan Pamalu, Enrico CP Ngantung (ketujuh dari kiri) usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sorong, 14 Juni 2016. 5. BAHAN PELEDAK DI SELE: Staf Urusan Operasi bersama Kontraktor KKS Petrogas (Basin) Ltd usai melakukan pemeriksaan bahan peledak di Lapangan Operasi Kasim Marine Terminal (KMT) Sele, 15 Juni 2016. 6. HADIRI PELANTIKAN BUPATI TELUK BINTUNI: Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy (pertama dari kanan), Bupati Kabupaten Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw (dua dari kanan), Kepala SKK Migas Perwakilan Pamalu, Enrico CP Ngantung (kedua dari kiri), usai Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni di Manokwari, 17 Juni 2016. 7. PETROLEUM DAY: Wakil Rektor II Universitas Papua, Bambang Nugroho (kedua dari kanan), Wakil Kepala SKK Migas, M.I. Zikrullah (empat dari kanan ), Kepala SKK Migas Perwakilan Pamalu, Enrico CP Ngantung (dua dari kiri) serta Kontraktor KKS wilayah Papua Barat saat melakukan kegiatan Kuliah Umum Petroleum Day ke – II 2016 Universitas Papua di Manokwari, Provinsi Papua Barat, 20 Juni 2016. 8. KUNJUNGAN KERJA: Wakil Gubernur Papua Barat, Irene Manibuy (empat dari kiri), Wakil Kepala SKK Migas, M.I. Zikrullah (ketiga dari kiri), Kepala SKK Migas Perwakilan Pamalu, Enrico CP Ngantung (kedua dari kanan), serta Kontraktor KKS wilayah Papua Barat saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Gubernur Papua Barat, 20 Juni 2016.

7

9. PENANDATANGANAN JUKLAP PAM: Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Papua Barat, Ahmad Marhaendra (ketiga dari kiri), Karo Ops Polda Papua Barat, M. Sagi (pertama dari kanan), Kepala Bagian Sekuriti SKK Migas Pusat, Joko Warsito (empat dari kiri), Kepala SKK Migas Perwakilan Pamalu, Enrico CP Ngantung (lima dari kiri) serta Kontraktor KKS wilayah Papua Barat saat melakukan Penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Lapangan Pengamanan (Juklap PAM) bersama Polda Papua Barat, 23 Juni 2016.

Juli 2016 // BUMI

15

Figur

Menghilangkan Disinsentif Mendorong Investasi Hulu Migas Untuk mendorong gairah berinvestasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di tengah menurunnya harga minyak dunia, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan kebijakan pro investasi. Masih sejalan dengan maksud tersebut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mewacanakan untuk menghilangkan disinsentif kebijakan fiskal.

K

A. Rinto Pudyantoro Kepala Perpajakan dan Pungutan SKK Migas

Oleh Adhitya Cahya Utama/acutama @skkmigas.go.id

ebijakan fiskal pada intinya adalah kebijakan Pemerintah yang menyangkut, berhubungan dan akhirnya mempengaruhi penerimaan dan belanja Negara. Pendek kata kebijakan yang berpengaruh terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan realisasinya.

Apakah kebijakan fiskal berhubungan dengan iklim investasi? Tentu saja berpengaruh. Walaupun iklim investasi tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal. Tetapi dipengaruhi juga oleh berbagai faktor lainnya, yang sering kali saling kait mengkait sehingga sulit untuk diurai.

Menurut A Rinto Pudyantoro, Isi atau term and condition (T&C) Production Sharing Contract (PSC), merupakan salah satu perwujudan dari sebuah kebijakan fiskal. Walaupun bukan dalam bentuk peraturan, tetapi mulai dari ketentuan umum sampai ketentuan khusus menyangkut perhitungan bagi produksi jelas mempengaruhi penerimaan dan belanja Negara. Dia mengatakan, sudah pada tempatnya T&C ditetapkan oleh Menteri ESDM selaku wakil Pemerintah. “Hal ini merupakan bentuk nyata Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan dan pihak yang memiliki kewenangan membuat kebijakan fiskal,” katanya.

Bisa diberikan ilustrasinya? Data dari Wood Mackenzie menunjukan bahwa T&C kontrak kerjasama Indonesia saat ini sebenarnya relatif longgar bagi investor jika dibandingkan di beberapa negara. T&C KKS (Kontrak Kerja Sama) Indonesia memberikan return bagi Pemerintah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak migas kira-kira 60% dari total revenue migas. Maksudnya, kalau revenue penjualan migas pada tahun tertentu sebesar US$100, maka negara diperkirakan akan menerima 60%nya atau 60. Sedangkan sisanya yang sebesar US$40 dialokasikan untuk menutup biaya dan sebagian lain menjadi bagian kontraktor atau perusahaan minyak.

Persoalannya, apakah T&C merupakan faktor satu-satunya yang mempengaruhi iklim investasi atau ada faktor lain? Lalu bagaimana hubungan sebuah kebijakan fiskal yang selama ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan akhirnya malah menjadi disinsentif bagi investor? Sejauh mana kebijakan itu mempengaruhi iklim investasi? Berikut petikan wawancara BUMI dengan Kepala Dinas Perpajakan dan Pungutan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), A Rinto Pudyantoro, awal Juli 2016. Berikut petikannya: 16

BUMI // Juli 2016

Bandingkan dengan Venezuela yang mendekati 90% dari total revenue migas, lalu Bolivia di angka 75%, Rusia mendekati 85%. Mereka fiskalnya sangat ketat buat investor. Data tersebut menunjukan bahwa semestinya Indonesia lebih menarik dong sebagai tempat berinvestasi. Namun kok ternyata tidak serta-merta demikian. Lalu apakah berarti dibuat longggar saja? Tidak selalu begitu. T&C KKS itu juga baru salah satu bagian

kebijakan fiskal. Belum tentu kalau dibuat longgar lalu investasi masuk. Sebenarnya yang jauh lebih penting adalah konsistensi pelaksanaan kontrak. Kontrak itukan janji masingmasing pihak yang menandatangani. Kontraktor harus dipastikan melaksanakan dengan sungguh kesepakatan dalam kontrak. Harus dipastikan bahwa tidak ada pembebanan biaya lain selain untuk operasi hulu migas. Harus dipastikan pula pengadaan dilakukan dengan benar. Tidak ada unsur sogok menyogok, suap, tidak ada kick back, tidak boleh ada korupsi. Semua harus bersih. Dan seterusnya. Demikian pula di sisi Pemerintah. Bagaimana kaitannya dengan disinsentif fiskal? T&C kontrak itu baru salah satu bentuk pengejawantahan dari kebijakan fiskal. Kebijakan yang tertuang dalam bentuk Peraturan yang lainnya masih banyak. Disinsentif fiskal dilihat dari sisi investor. Sebab kebijakan disinsentif bagi investor atau perusahaan minyak, bisa jadi berarti ekstensifikasi fiskal bagi Pemerintah. Namun sayangnya, terkadang aturan yang dibuat tidak punya intensi untuk mengenakan disinsentif. Hanya kadang dampaknya tidak ‘sangka’ mempengaruhi investasi karena bersifat disinsentif bagi investor. Sebab disinsentif lebih diartikan, bahwa yang dahulu dinikmati dan diperoleh oleh Investor menjadi hilang akibat dikeluarkannya sebuah kebijakan atau peraturan. Bisa diberikan contoh? PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 218/2015 misalnya. Ada klausul dalam PMK tersebut yang menyaratkan pengembalian PPN (PPN reimbursement) wajib menyertakan Surat Keterangan Fiskal dan Konfirmasi Faktur Pajak dari Kantor Pajak. Apa dampaknya? Pengembalian PPN tidak sesederhana sebelumnya. Pemenuhan persyaratan tersebut menuntut penambahan waktu untuk mengurusnya. Belum lagi faktur pajak tidak langsung terkonfirmasi. Jadi ujungnya berdapak pada cash flow investor. Jeda antara saat pajak disetor ke kas negara oleh investor sampai dengan mendapat pengembaliannya semakin panjang. Dan kita tahu, bahwa cash flow adalah komponen penting dalam perhitungan keekonomian proyek hulu migas. Delay yang terlalu panjang tentu tidak diinginkan oleh investor. Belum lagi tentang pengembalian PPN sebesar bagian Negara diluar FTP. Pada beberapa KKS yang lama-lama, tidak menyebutkan bahwa ada pembatasan tersebut. PMK 218 nampaknya tidak selaras dengan kesepakatan dalam KKS.

bagai badan pelaksana. Melaksanakan KKS (PSC) dan melaksanakan Peraturan Pemerintah. Jadi selama PMK itu masih hidup dan ada maka kami laksanakan. Namun demikian, saat ada peraturan yang di lapangan ternyata menimbulkan friksi, dan ketidak selarasan, ya kami menyampaikan kepada kementerian pembuat aturan. Selain sudah pasti melaporkan kepada Menteri ESDM. Itulah mengapa menghilangkan disinsentif itu penting? Itulah mengapa tidak perlu buru-buru meminta insentif baru, menghilangkan disinsentif saja, sudah dapat diharapkan gairah investasi hulu migas bertumbuh. Ya…, walaupun untuk kasus-kasus khusus, insentif tetap diperlukan. Terutama untuk proyek baru, atau pengembangan lapangan baru. Namanya juga insentif, harus selektif. Tapi juga jangan terus tidak ada. Repot nanti kalau bertemu proyek-proyek yang marjinal. Itu terjadi juga ya untuk isu perpajakan migas lainnya? Apa sebenarnya yang terjadi? Kebetulan pijakan operasional hulu migas itu berbeda dengan perpajakan. Itu mengapa koordinasi antarkementeriaan itu menjadi sangat penting. Misalnya saja, prinsip dalam perpajakan itu, pajak harus bersifat umum dan berlaku sama untuk semua wajib pajak. Padahal kegiatan hulu migas itu nyatanya berbeda dengan bisnis umum. Bisnis hulu migas di Indonesia menggunakan prinsip: pemilik proyek adalah Pemerintah, pemilik aset adalah Pemerintah, dan manajamen operasinya adalah Pemerintah yang diwakili SKK Migas. Sehingga kalau ketentuan umum perpajakan diterapkan, ya pasti terjadi friksi. Ada usulan solusi? Solusinya, harus hanya ada satu koordinator di hulu migas. Saya kira kita patut mendukung pernyataan Pak Menteri ESDM yang menyatakan bahwa di binis milik Pemerintah sektor hulu migas itu terlalu banyak dirigen (conductor). Harusnya satu saja. Satu komando. Kalau sudah ditangani oleh sektor, maksudnya Menteri ESDM sebagai wakil pemerintah dalam hal pengelolaan kegiatan hulu migas, termasuk pembuatan kontrak, dan tata cara lainnya, maka institusi Pemerintah lainnya wajib mendukung. Selain itu, karena sifatnya yang unik, maka sebaiknya pengaturan pajak hulu migas dikecualikan dengan yang umum. Ada baiknya Kementerian Keuangan membuat aturan perpajakan khusus hulu migas, yang aturannya mengedapankan kepentingan Negara untuk mengoptimalkan sumber daya alam migas. Termasuk untuk mengoptimalkan 68 basin yang saat ini belum terjamah. Yang membutuhkan investor masuk ke Indonesia.

Bagaimana posisi SKK Migas dalam hal ini? Saya kira semua orang tahu, tugas SKK Migas itu kan seJuli 2016 // BUMI

17

Perspektif Ekskursi Geologi Potensi Migas Non-konvensional Shale Oil di Cekungan Sumatera Utara

Makin berkurangnya jumlah cadangan minyak dan gas bumi (migas) terbukti (proven reserves) sebagai sumber energi utama menuntut alternatif penemuan energi baru yang lebih menjanjikan. Salah satu peluang itu ada pada shale oil yang merupakan sumber migas non-konvensional. Diperlukan kunjungan lapangan ke tempat-tempat atau wilayah bebatuan (ekskursi geologi) yang memiliki potensi dimana aliran migas itu banyak tersingkap.

K

egiatan ekskursi geologi lapangan merupakan kegiatan kunjungan lapangan yang memiliki sifat durasi waktu yang pendek. Spesifikasi kegiatan adalah pengamatan fenomena geologi berupa batuan yang tersingkap (outcrop) ke permukaan pada lintasan perjalanan yang sudah diatur sedemikian rupa dan memenuhi apa yang menjadi tujuan kegiatan.

Oleh Wisnu Prihantono/[email protected]

Biasanya batuan yang tersingkap tersebut banyak terdapat di tepian sungai. Hal tersebut dikarenakan sungai merupakan tempat dengan tingkat erosi paling intensif, menyebabkan batuan tererosi dan tersingkap ke permukaan. Kegiatan ekskursi geologi lapangan Divisi Eksplorasi Dinas Hidrokarbon Non Konvensional tahun 2016

mengambil fokus area kegiatan pada Cekungan Sumatera Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Mei – 4 Juni 2016. Secara administratif cekungan ini memiliki pelamparan dari mulai Provinsi Sumatera Utara sampai Daerah istimewa Aceh. Lintasan perjalanan kegiatan kali ini meliputi Sungai Tamiang (wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Kota Kuala Simpang), Sungai Buluh – Batang Serangan (Tangkahan) dan Sungai Bohorok (Bukit Lawang). Pada ketiga lintasan perjalanan tersebut terdapat titik-titik pengamatan. Titik ini merupakan tempat dimana batuan yang menjadi objek pengamatan tersingkap. Jenis dan karakteristik batuan yang tersingkap berbeda pada setiap lintasan.

Gambar 1. Kiri – Peta lintasan perjalanan ekskursi 2016 (warna hijau), Kanan – Sumur Telaga Tunggal 1.

Gambar 2. Titik pengamatan singkapan batupasir dari Formasi Ketapang di Sungai Tamiang. Batupasir Formasi Ketapang merupakan reservoir pembawa minyak dan gas bumi bagi sebagian besar lapanganlapangan migas konvensional di Cekungan Sumatera Utara.

18

BUMI // Juli 2016

Kemajemukan jenis dan karakteristik batuan yang tersingkap merupakan hal yang unik, karena selanjutnya kemajemukan tersebut pada saat rekonstruksi geologi akan menjadi suatu proses genetik/keterbentukan

batuan yang saling terhubung antara satu dengan lainnya dalam ruang waktu geologi. Kesatuan proses pembentukan batuan akan menghasilkan suatu tatanan batuan dari yang pertama terbentuk sampai dengan yang terakhir terbentuk dalam skala waktu geologi. Secara keilmuan geologi, hal ini dikenal sebagai tatanan stratigrafi. Tinjauan secara historis mengenai pengembangan eksplorasi migas di cekungan ini tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan kegiatan eksplorasi migas di Cekungan Sumatera Tengah atau Cekungan Sumatera Selatan.

eksplorasi migas non-konvensional shale oil saat ini masih dalam tahap awal kegiatan eksplorasi dan belum dilakukan kegiatan pemboran. Oleh karena itu, kegiatan ekskursi lapangan geologi ini penting artinya di dalam memahami karakteristik shale (serpih) dari Formasi Baong dan Bampo yang menjadi target eksplorasi migas nonkonvensional. Hasil pengamatan di lapangan diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi tambahan yang berguna dalam pengembangan kegiatan eksplorasi migas non-konvensional. Ada yang menarik pada acara ekskursi kali ini yaitu dilakukan napak tilas pada

Asia. Sumur Telaga Tunggal 1 berada di daerah Telaga Said dan merupakan sumur migas komersil pertama di Indonesia, di Tajak pada tanggal 15 Juni 1885 dengan kedalaman 121 m. Minyak yang dihasilkan setara 180 Barrel Oil per Day (BOPD) dari 5 lapisan batupasir Formasi Baong, batupasir tersebut kelak lebih dikenal sebagai Middle Baong Sandstone (MBS). Sumur ini berproduksi hampir 50 tahun sampai dengan tahun 1934. Secara geologi, minyak pada Sumur Telaga Tunggal 1 berasal dari jebakan minyak bumi yang terperangkap pada puncak antiklin yang dekat ke

Gambar 3. Titik pengamatan singkapan shale (serpih) dari Formasi Baong di Sungai Tamiang. Shale dari Formasi Baong dan Bampo merupakan target utama di dalam kegiatan eksplorasi migas non-konvensional shale oil. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan mengenai perlunya pemahaman lebih baik mengenai keadaan geologi di Cekungan Sumatera Utara. Selama ini kegiatan eksplorasi migas yang berlangsung di Cekungan Sumatera Utara sebagian besar menyasar target minyak dan gas bumi dari reservoir-reservoir pada kedalaman dangkal. Apabila melihat tatanan stratigrafi batuan di Cekungan Sumatera Utara, masih ada reservoirreservoir konvensional dan source rock reservoir berupa lapisan shale (serpih) pada kedalaman yang lebih dalam. Hal tersebut belum dikembangkan secara optimal. Pengembangan konsep eksplorasi baru seperti migas nonkonvensional shale oil penting artinya dalam usaha menemukan sumber cadangan migas yang baru. Kegiatan

Gambar 4. Lintasan pengamatan Sungai Buluh – Batang Serangan (Tangkahan).

sumur komersil minyak bumi pertama di Indonesia dan bahkan di kawasan

permukaan. Oleh karena itu, sumursumur di kawasan ini relatif dangkal. Juli 2016 // BUMI

19

Spektrum Proyek Train 3 Kilang LNG Tangguh: Picu Lagi Gairah Bisnis Migas di Tanah Air Potensi aset strategis nasional di kawasan Indonesia Timur terus diwujudkan. Salah satunya dengan disetujuinya Proyek Pembangunan Kilang LNG Tangguh Train 3. Hal itu juga diharapkan menjadi pemicu bergairahnya lagi bisnis sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) di Tanah Air, yang kini kondisinya tengah melesu.

K


abar menggembirakan kembali datang dari sektor hulu migas. Proyek migas yang sempat tertunda untuk beberapa waktu, yakni Proyek Pembangunan Kilang Liquefied Natural Gas (LNG) Tangguh Train 3, kini sudah bisa dilaksanakan proses pembangunannya. Kepastian itu ada setelah Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi menyerahkan empat dokumen Final Investment Decision (FID) kepada BP Regional President Asia Pacific, Christina Verchere yang turut disaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said di kantor Kementerian ESDM di Jakarta, 1 Juli 2016.

Empat dokumen FID dari Proyek Pembangunan Kilang LNG Tangguh Train 3 itu meliputi: 1). Persetujuan nilai authorization for expenditure (AFE) untuk pembangunannya, baik untuk fasilitas darat dan lepas pantai; 2). Persetujuan penunjukan pelaksana proyek (EPC Award) untuk pembangunan Kilang LNG dan fasilitas gas lepas pantai (platform dan pipa penyalur); 3). Persetujuan pasokan gas untuk pabrik pupuk di Papua; dan 4). Persetujuan pembiayaan Kilang LNG. Proyek Kilang LNG Tangguh ini mencakup tiga blok wilayah kerja, yakni Berau, Muturi dan Wiriagar. Train 3 akan menambah 2 anjungan lepas pantai, 13 sumur produksi baru, dermaga LNG baru dan infrastruktur pendukung lainnya. Proyek ini diproyeksikan menyumbang tambahan 3,8 million tons per annum (mtpa) terhadap kapasitas produksi Kilang LNG Tangguh, sehingga total kapasitas kilang akan menjadi 11,4 mtpa. Investasi proyek yang dioperasikan dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh, BP Tangguh Berau Ltd itu sekitar US$8 miliar.

20

BUMI // Juli 2016

“Hal ini sejalan dengan visi “Membangun Indonesia dari Timur” sesuai Nawacita pemerintah, Diharapkan akan mampu menggairahkan bisnis sektor migas,” ungkap Sudirman Said. Amin juga memastikan, sekitar US$1,3 miliar kandungan dalam negeri dari barang dan jasa untuk proyek tersebut dipasok oleh perusahaan Indonesia. “Hai ini tentu akan meningkatkan pendapatan perusahaan nasional serta lokal di sekitar lokasi proyek,” terangnya. Pekerjaan tersebut akan menggunakan kandungan lokal mulai dari sektor pekerjaan sipil, mesin, elektro, hingga kelautan. “SKK Migas telah menyetujui seluruh AFE serta penunjukan pemenang pengadaan barang dan jasa untuk proyek ini. Selanjutnya, engineering, procurement and construction (EPC) diharapkan dilakukan pada kuartal ketiga tahun ini, yang dilanjutkan dengan masa konstruksi,” papar Amien. Operasi untuk proyek tersebut diharapkan dapat dimulai pada 2020. Christina Verchere mengakui, Proyek Kilang LNG Tangguh Train 3 dioperasikan oleh BP Berau Ltd sebagai kontraktor mitra utama SKK Migas, selain enam kontraktor lain, seperti: MI Berau BV, CNOOC Muturi Ltd, Nippon Oil Exploration (Berau) Ltd, KG Berau/KG Wiriagar, Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc, dan Talisman Wiriagar Overseas Ltd. Menurutnya, keputusan investasi saat ini merupakan titik puncak dari kerja keras Pemerintah Republik Indonesia bersama BP setelah bertahun-tahun melakukan kerjasama. Christina mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan potensi yang ada dari aset strategis nasional di kawasan timur Indonesia.

Oil and Gas Technology Update Workshop II:

Menyerap Teknologi Terbaru dari Schlumberger

K

Oleh Alfian/alfian @skkmigas.go.id

omitmen meningkatkan kapabilitas dan kualitas jajaran pekerja terus diwijudkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyelenggarakan workshop teknologi. Kali ini, SKK Migas menghadirkan Schlumberger untuk mengelaborasi sekaligus berbagi tentang teknologi terbaru migas. Acara ini digelar dengan tajuk “Oil and Gas Technology Update Workshop II” di Lantai 9 Plaza City, Jakarta, 28 Juni 2016.

Dalam workshop ini dibahas berbagai tema diantaranya soal mengoptimalkan produksi dan aset, serta production services dan pemanfaatan data analitik.

Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, Rudianto Rimbono,Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas, Muliawan, dan Presiden Direktur Schlumberger Rony Hendrawan.

“Inpex misalnya berhasil dalam menangani dan mempergunakan data,” ungkap Arief. Karena itu, data harus dipergunakan dan kemudian disimpan dengan benar. “Pengelolaan data loading, processing, data analisa, data dikomunikasikan atau divisualisasikan,” kata Arief, sembari

“Tidak ada pilihan bahwa teknologi harus kita serap,” kata Rudianto. Sesuai arahan dari Kepala SKK Migas, seluruh jajaran SKK Migas harus memahami semua karakter dari para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS). SKK Migas juga harus menjadi pusat ilmu pengetahuan tentang migas.

menawarkan solusinya, asset optimization.

Rony Hendrawan mengapresiasi kepercayaan SKK Migas kepada Schlumberger. “Ini langkah positif. Kita percaya bahwa teknologi dapat digunakan untuk menurunkan cost production (biaya produksi) ,” ucap Rony. Menurut Rony, melalui teknologi dapat dicari peluang-peluang dalam industri hulu migas. “Sebab 90% keberhasilan industri hulu migas di berbagai dunia, sangat ditentukan dalam fase eksplorasi dan eksploitasi,” kata Rony.

Terkait data ini juga dielaborasi oleh Arief Darmawan, salah seorang penyaji workshop dari Schlumberger. Menurut Arief yang membedakan antara perusahaan migas yang berhasil dan perusahaan migas yang kurang berhasil terletak pada upayanya menggunakan data.

Asset optimization ini terdiri dari tujuh (7) hal pokok, yaitu reservoir optimization, lifting and pumping, well performance, integrity & safety, field operation, flow assurance, asset management. Ketujuh hal pokok persoalan tersebut harus dicarikan solusinya secara komprehensif. “Petronas adalah contoh yang mengimplementasikan data untuk meningkatkan produksinya,” kata Arief. Data Management Advisor Schlumberger, Sugiarto Hartono memaparkan tentang kunci keberhasilan penggunaan data management. “Ada tiga kunci, yaitu adanya data proses, people dan teknologi,” kata Sugiarto.

Juli 2016 // BUMI

21

Bianglala

Menunjang Pengembangan Industri Hulu Migas

AFE Manager dan PTK AFE Revisi 1 Terus Disosialisasikan

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus berupaya mempercepat proses peningkatan kualitas kinerja internal dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS). Tujuannya untuk menunjang pengembangan dan peningkatan industri hulu minyak dan gas bumi (migas).

S

KK Migas mengadakan sosialisasi Pengadaan Maintenance & Technical Support Authorization for Expenditure (AFE) Manager kepada para Kontraktor KKS. Acara ini bertajuk “Sosialisasi AFE Manager & Sosialisasi PTK AFE Revisi 1 (Modul Closed Out AFE)” di Kantor SKK Migas, Jakarta, pada 29 Juni 2016. Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas, Parulian Sihotang mengatakan, masalah AFE Manager menjadi prioritas utama bagi SKK Migas.“Bahkan, saat ini sudah melakukan komitmen tertulis,” kata Parulian. Pentingnya kegiatan tersebut dilakukan agar SKK Migas dapat memonitor

22

BUMI // Juli 2016


sejauh mana program AFE Manager ini berjalan dengan baik. “Program ini sebenarnya untuk mempermudah kinerja sebab telah menggunakan teknologi komunikasi dan koordinasi yang berbasis IT (Information Technology),” katanya. Kepala Divisi Pemeriksaan Biaya Operasi, SKK Migas, Agus Irawan, menyampaikan bahwa output dari AFE Manager ini adalah audit keuangan. Misalnya, soal nilai proyek yang telah disetujui oleh SKK Migas. Dengan sosialisasi AFE Manager ini diharapkan selain mempercepat proses pengajuan, evaluasi, dan persetujuan AFE, juga ada kesamaan pandangan antara Kontraktor KKS dengan SKK Migas.

Seperti diketahui, SKK Migas telah meluncurkan sistem berbasis web bernama AFE Manager. Sistem ini ditargetkan mulai aktif dari 1 Agustus 2016. AFE adalah otorisasi pembiayaan rencana kerja dan anggaran atas kegiatan yang berbasis proyek yang diberikan oleh SKK Migas kepada Kontraktor KKS berdasarkan hasil evaluasi teknis dan biaya. Prosedur ini diperlukan untuk memastikan bahwa program kerja yang direalisasikan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui. Selama ini proses pengajuan, evaluasi, dan persetujuan AFE ini dilakukan melalui dokumen cetak. Dengan adanya sistem AFE Manager nantinya, semua proses tersebut akan dilakukan secara online.

SKK Migas-KPK Sinergi Cegah Sejak Dini Tindakan Korupsi

S


Kontribusi TJS Migas pada Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Daerah

P

Oleh Awamsyah/[email protected]

atuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengupayakan agar tindakan korupsi dapat sedini mungkin diantisipasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membangun sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

elaksanaan Tanggung Jawab Sosial (TJS) perusahaan hulu minyak dan gas bumi (migas) selama ini telah banyak berjalan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur untuk masyarakat di sekitar perusahaan.

Untuk itu diselenggarakan acara “Audiensi dan Diskusi Program Pencegahan Korupsi Melalui Gerakan Pembangunan Integritas Praktek Bisnis Sektor Minyak dan Gas” di Kantor SKK Migas, Jakarta, 27 Juni 2016.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Taslim Z Yunus menyatakan, adanya kontribusi tersebut terlihat pada acara “Sriwijaya CSR Award” yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemrov Sumsel) dan menobatkan ConocoPhillips sebagai perusahaan terbaik I, PT Medco E&P Indonesia terbaik II dan Pertamina EP Asset 2 terbaik III. Ketiganya merupakan perusahaan hulu migas.

Kegiatan dihadiri di antaranya oleh Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas, Parulian Sihotang, Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai, SKK Migas, Hery Margono, dan Direktur Pelayanan dan Pendidikan Masyarakat KPK, Sujanarko. Hery Margono memaparkan terkait program Centralized Integrated Vendor Database (CIVD) yang dipergunakan untuk menunjang proses transparansi dan akuntalibilitas dalam pengadaan barang dan jasa di bidang hulu industri hulu minyak dan gas bumi. Manfaat CIVD untuk mempercepat proses penilaian kualifikasi administrasi dan memperoleh informasi vendor yang kompeten. “Kita ingin pengadaan barang dan jasa dengan tender yang obyektif dan transparan,” kata Hery. Dia menambahkan, dalam proses audit, SKK Migas melibatkan akuntan dari Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN). Sujarnako menyambut baik adanya sinergi antara KPK dan SKK Migas. “Saat ini SKK Migas semakin powerful. Apalagi dengan adanya CIVD yang komprehensif,” katanya. Saat ini KPK menginisiasi Working Group anti Korupsi yang meneguhkan kampanye anti korupsi. “Working group ini bertujuan untuk memudahkan para stakeholder (pemangku kepentingan) termasuk para kontraktor migas,” terang Sujanarko.

“Sekarang ini fokus TJS disasarkan untuk pengembangan industri kreatif dan mendukung kedaulatan energi nasional. Sehingga perlu regulasi dan dukungan pemerintah maupun DPR untuk mengawalnya,” ungkap Taslim saat diminta bicara pada Seminar Nasional dengan tema “Kontribusi CSR Migas dalam Membangun Ekonomi Daerah” di Palembang, 17 Juni 2016. Seminar Nasional yang digelar Lentera Institute itu, menghadirkan Taslim Z Yunus, Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), Heri Amalindo, anggota DPR RI Komisi VII, Yulian Gunhar, anggota DPD RI, Hendri Zainudin, dan Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim, Ahmad Najib. Bupati Pali, Heri Amalindo mengatakan, wilayahnya memiliki potensi yang kaya dengan sumber daya migas, namun belum seluruh masyarakat merasakan secara langsung manfaat dari dana TJS migas. “Harapannya dana TJS dapat ditingkatkan lagi, untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Juli 2016 // BUMI

23

MENDORONG IKLIM INVESTASI

Tetap Berkomitmen dalam Membesarkan Bangsa Gedung Wisma Mulia Lt.30 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 24

BUMI // Juli 2016

www.skkmigas.go.id

Menebar Insentif Memacu Investasi

Recommend Documents