Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat. Solehoddin Dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang

Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat Solehoddin Dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang Email: [email protected] Abstract The absence of clear parameters the extent of the immunity rights inherent to advocate causes not a few lawyers in carrying out his profession subject to legal sanctions For that, clarity is needed on the basis of the importance of the right of immunity for advocates and clear limits on the right of immunity that will be given as well as the extent of the immunity rights can be maintained. Advocate serves as a respectable profession (officium nobile) and as law enforcement officers need to maintain the independence of immunity in their profession. Originally, Article 16 of the Advocate Law states that the Advocate can not be prosecuted either civil or criminal in stints profession in good faith for the defense of clients in the trial court, now understanding was expanded by the Court being an advocate can not be prosecuted both civil and criminal in the line of duty profession in good faith for the benefit of the defense of clients inside and outside the court as long as the advocate of duty profession still holding on the code of ethics and legislations. Key Words: immunity rights - advocate Law Abstrak Belum adanya parameter yang jelas sejauh mana hak imunitas tersebut melekat pada diri advokat menyebabkan tidak sedikit advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum.Untuk itu,perlu kejelasan dasar pentingnya hak imunitas bagi advokat dan batasan yang jelas tentang hak imunitas yang akan diberikan serta sejauhmana hak imunitas tersebut bisa dipertahankan.Advokat yang berkedudukan sebagai profesi yang terhormat (officium nobile) dan sebagai aparat penegak hukum memerlukan hak imunitas untuk menjaga kemandirian dalam menjalankan profesinya. Awalnya, Pasal 16 UU Advokat menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan, kini pengertian itu diperluas oleh MK menjadi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan asalkanadvokat dalam menjalankan tugas profesinya tetap berpegangan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Hak Imunitas – UU Advokat

91

Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 1, Juni 2015

92 Pendahuluan

bersalah (presumption of Innocence)

Advokat sebagai penegak hukum

serta bertanggung jawab memper-

sangat strategis melahirkan kondisi

juangkan kebenaran dan asas-asas

profesi yang rentan dari berbagai

keadilan.

intervensi kepentingan, dan longgar-

Problematikanya adalah kebera-

nya profesi dari ikatan kepercayaan,

daan profesi advokat sebagai profesi

dan tentu saja, pengawasan ma-

terhormat (officium nobille) dan

syarakat. Dengan kata lain, kom-

kedudukannya

pleksitas persoalan yang menandai

hukum,

sejarah, kondisi empirik, dan kekua-

hukum dan keadilan yang merupa-

saan negara yang menaunginya, juga

kan kebutuhan hakiki umat manusia.

diperburuk

pandang

Tidak mungkin ada kehidupan bersa-

advokat dalam memahami letak

ma yang manusiawi tanpa hukum

profesi mereka. Eksistensi advokat

dan keadilan. Advokatlah sebagai

merupakan

peningkatan

salah satu aparat penegak hukum

kesadaran masyarakat akan hak-hak

yang ditugaskan mempertahankan

dan kewajiban hukumnya, walau

hukum dan keadilan. Fungsi dan

tidak

profesi

tugas advokat, bukan fungsi dan

advokat juga merupakan produk

tugas yang biasa, tapi merupakan

langsung

dan

tugas yang mulia untuk memperta-

bentuk penyikapan masyarakat ter-

hankan komunitas manusia yang

hadap sistem hukum dan peradilan

manusiawi.

oleh

cara

refleksi

dapat dari

dipungkiri

keterasingan

formal (Binziad Kadafi,2002:1). Secara filsafati, advokat sebagai penegak

hukum

dan

sebagai

senantiasa

Advokat

dalam

penegak

menghormati

menjalankan

fungsi dan tugasnya sebagai penegak

pengawal

hukum seharusnya diberikan hak

konstitusi harus dapat mengamalkan

imunitas. Dengan hak imunitas terse-

nilai-nilai yang terkandung dalam

but

Pancasila dan Pembukaan UUD NRI

fungsi dan tugasnya sebagai profesi

1945.

terhormat

Advokat berfungsi untuk

advokat dan

dapat

menjalankan

sebagai

penegak

memberikan nasihat dan mewakili

hukum untuk menciptakan kebe-

kliennya dalam masalah hukum demi

naran dan keadilan. Hak imunitas

menjunjung tinggi asas praduga tak

advokat diperlukan untuk menjaga

93

Solehoddin : Menakar Hak Imunitas...

kemandirian profesi advokat sebagai

profesinya sebagai advokat. Me-

profesi terhormat (officium nobille)

nyimak kasus yang terjadi pada diri

dan kedudukannya sebagai penegak

Bambang Wijayanto, dan banyak

hukum untuk mewujudkan sistem

lagi para advokat yang mengalami

penegakan hukum yang baik serta

nasib yang samaseperti Bambang

menghindari adanya kriminalisasi

Wijayanto. Dengan demikian diper-

terhadap keberadaan advokat dalam

lukan penjelasan dasar pentingnya

menjalankan profesinya.

hak imunitas bagi advokat terkait

Banyaknya advokat dalam men-

dengan status advokat sebagai profe-

jalankan profesinya terjerat masalah

si terhormat dan advokat sebagai

hukum, disebabkan belum adanya

salah satu profesi dalam penegakan

parameter yang jelas sejauh mana

hukum serta diperlukan batasan yang

hak imunitas tersebut melekat pada

jelas hak imunitas yang diberikan

diri advokat dalam menjalankan dan

kepada seorang advokat dalam men-

melindungi advokat dalam men-

jalankan profesinya sebagai penegak

jalankan

16

hukum, sejauhmana Hak imunitas

Undang-undang Nomor 18 Tahun

seorang advokat bisa dipertahankan.

profesinya.

Pasal

2003 seakan-akan hanya sebagai hiasan

belaka,

seiring

dengan

banyaknya advokat yang dituntut oleh orang lain.

Advokat Sebagai Profesi Terhormat Salah satu komitmen dan agenda

Kasus ditetapkannya Bambang

reformasi yang dicanangkan pada

Wijayanto selaku Ketua Komisi

tahun 1998 adalah mewujudkan

Pemberantasan

(KPK)

sebuah pemerintahan yang bersih

sebagai tersangka oleh pihak kepoli-

(clean government) yang bebas dari

sianmerupakan bukti nyata bahwa

korupsi,

profesi advokat tidak kebal hukum.

(KKN) (A.Mukthie Fadjar,2001:36).

Bambang Wijayanto ditangkap oleh

Salah satu bentuk komitmen dalam

Pihak Kepolisian ketika mengantar

melaksanakan

anaknya sekolah dan yang bersang-

tersebut adalah melakukan perbaikan

kutan disangka telah melakukan

dan

tindak pidana pada saat menjalankan

hukum utamanya terfokus pada ma-

Korupsi

kolusi,

dan

agenda

pembenahan

nepotisme

reformasi

dalam

bidang


94

salah perbaikan dan pembenahan

bawa implikasi perubahan besar

penegakan hukum, tetapi setelah

dalam sistem ketatanegaraan Indone-

tujuh belas tahun reformasi bergulir

sia, baik dalam pelembagaan kekua-

hingga kini masalah penegakan

saan legislatif, eksekutif, maupun

hukum belum juga menampakkan

yudikatif (kekuasaan kehakiman).

hasil yang signifikan sesuai tujuan-

Akibat dari perubahan pengaturan

nya yaitu memberikan perlindungan

kekuasaan kehakiman dalam UUD

dan rasa keadilan bagi warga ma-

1945, telah dikeluarkan beberapa

syarakat sehingga dapat

undang-undang yang terkait dengan

mencip-

takan masyarakat yang sejahtera, adil

kekuasaan

dan makmur sebagaimana yang


dicita-citakan dalam Proklamasi.

2003 tentang Advokat. (A. Mukthie

Reformasi dalam bidang hukum selain dengan melakukan perubahan

kehakiman

khususnya

Fadjar,2009 :26) Setelah dilakukan amandemen

dan pembaharuan total terhadap

atau

seluruh bagian sistem hukum (legal

Dasar 1945 (saat ini dikenal sebagai

system) juga penegakan hukum (law

Undang-undang

enforcement), sehingga harus pula

Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menyentuh pada upaya perbaikan

selanjutnya disebut UUD NRI 1945)

dan pembenahan terhadap lembaga

pengaturan kekuasaan kehakiman

dan aparat penegak hukum baik

lebih lengkap, meliputi adanya pene-

hakim, jaksa, polisi dan termasuk

gasan bahwa badan-badan lain yang

advokat (lawyer).

fungsinya berkaitan dengan kekua-

perubahan

Undang-undang Dasar

Negara

Sebagai konsekuensi reformasi

saan kehakiman akan diatur dalam

tersebut pada periode tahun 1999

undang-undang (termasuk pengatur-

sampai dengan tahun 2015 telah

an tentang advokat), sebagaimana

dilakukan beberapa kali perubahan

dalam

terhadap Konstitusi Negara Republik

berbunyi sebagai berikut :

Indonesia,

Undang-undang

1) Kekuasaan kehakiman merupakan

Dasar Tahun 1945 (selanjutnya dise-

kekuasaan yang merdeka untuk

but UUD 1945). Beberapa perubahan

menyelenggarakan peradilan gu-

terhadap UUD 1945 tersebut mem-

na

yaitu

Pasal 24 UUD NRI 1945

menegakkan

hukum

dan

95


keadilan;

dengan kekuasaan kehakiman yang

2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

merdeka,salah

satunya,

adalah

organisasi profesi advokat Advokat

sering

dipertukarkan

di bawahnya dalam lingkungan

dengan Lawyer yang menurut Black

peradilan

umum,

lingkungan

Law Dictionary diartikan sebagai “A

peradilan

agama,

lingkungan

person learned in law; as an attor-

peradilan

militer,

lingkungan

ney, counsel, or solicitor; a person

peradilan tata usaha negara, dan

licensed to practice law. “ Any

oleh sebuah Mahkamah Konstitu-

person who persecutes or depends

si;

causes in courts of record or other

3) Badan-badan lain yang fungsinya

judicial tribunals of the United State;

kekuasaan

or of any of the states, or while busi-

kehakiman diatur dalam undang-

ness it is to give legal advice or assis-

undang.

tance in relation to any cause or

Kekuasaan kehakiman berfungsi

matter whatever” (Henry Campbell

berkaitan

dengan

sebagai lembaga pengontrol terhadap pelaksanaan hukum dalam negara hukum.

Sedemikian

Black,1991: 614) Dalam konsideran Undang-Un-

pentingnya

dang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

lembaga kontrol terhadap berlakunya

Advokat Huruf b dinyatakan bahwa

hukum ini sehingga mutlak diperlu-

profesi Advokat

kan

terhormat (officium nobile) yang

suatu

lembaga

kekuasaan

adalah

profesi

kehakiman yang tidak hanya sekedar

dalam

menjalankan

ada, memiliki fasilitas yang diperlu-

berada

di

kan, mampu menyelesaikan perkara

hukum, undang-undang dan kode

yang muncul, namun lebih dari itu

etik,

juga

didasarkan kepada kehormatan dan

harus

bersyaratkan

sebuah

bawah

memiliki

profesinya perlindungan

kebebasan

yang

predikat yang bersih dan berwibawa

kepribadian Advokat

dalam rangka untuk mewujudkan

pegang teguh kepada kemandirian,

penegakan hukum dan keadilan (Al

kejujuran, kerahasiaan dan keterbu-

Wisnobroto,1997:64). Badan-badan

kaan.

lain

yang

fungsinya

berkaitan

yang

ber-

Ada dua fungsi advokat dalam

96


terciptanya keadilan yang perlu

- (2) Siapapun yang dituntut melaku-

mendapat perhatian, yaitu pertama,

kan tindak kejahatan berhak untuk

mewakili klien untuk menegakkan

dianggap tidak bersalah sampai

keadilan, dan peran advokat penting

terbukti bersalah menurut hukum;

bagi klien yang diwakilinya, kedua,

- (3) Ketika menentukan tuduhan

membantu klien, seseorang advokat

tindak kejahatan apapun terhadap

mempertahankan legitimasi sistem

seseorang, dia berhak untuk men-

peradilan dan fungsi advokat (Daryl

dapatkan jaminan minimal dalam

Koehn,2000:158).

kedua

pemenuhan keadilan sebagai berikut:

fungsi advokat tersebut yang tidak

a) Segera diberitahu dan dalam

kalah pentingnya yaitu bagaimana

bahasa yang dia pahami mengenai

advokat dapat memberikan pencera-

hakekat dan penyebab tuduhan

han di bidang hukum dengan cara

yang diarahkan kepadanya;

memberikan

Selain

penyuluhan

hukum,

b) Memiliki waktu dan fasilitas yang

sosialisasi berbagai peraturan perun-

cukup

dang-undangan, konsultasi hukum

pembelaannya dan berkomunika-

kepada masyarakat baik melalui

si dengan pengacara pilihannya;

media cetak, elektronik maupun

c) Diupayakan tidak ada penundaan

secara langsung (Solehoddin,2009: 15).

untuk

mempersiapkan

yang tak semestinya; d) Diupayakan kehadirannya dan

Fungsi advokat untuk membela

mempertahankan dirinya sendiri

kliennya adalah menegakkan ”asas

atau melalui bantuan hukum

praduga tak bersalah (Presumption of

pilihannya sendiri, diberitahu apa

Innocence)”(Edi Krisharyanto:2007,

tuduhan yang telah ditetapkan

1-2). Hal tersebut sesuai dengan

kepadanya, atau apapun yang

ketentuan yang diatur dalam Interna-

memang

tional Covenant on Civil and Politi-

keadilan dan tanpa harus memba-

cal Rights atau Konvensi Internasi-

yar jika dia tidak mempunyai

onal tentang Hak-hak Sipil dan Poli-

uang untuk membayarnya;

tik pada pasal 14 ayat (2) dan ayat (3),terjemahannya sebagai berikut:

kurang

lebih

diperlukan

demi

e) Menyelidiki, atau memiliki penyelidikan

atas

saksi

demi

kepentingannya di bawah kondisi

97


f)

yang sama sebagaimana saksi

kan hukum, termasuk ikut andil

demi kepentingan dirinya;

dalam menjamin hak seseorang yang

Mendapatkan

bantuan

bebas

perlu diperhatikan dan agar tidak

penerjemah lisan jika dia tidak

diabaikan sehingga seseorang yang

bisa memahami atau menuturkan

digugat ataupun dituntut pidana

bahasa yang digunakan di penga-

berhak

dilan;

advokat agar kepentingannya dapat

dan

dapat

didampingi

g) Tidak dipaksa memberikan kesak-

dibela secara yuridis dengan mem-

sian terhadap dirinya atau menga-

perhatikan hak–hak asasinya (Frans

ku bersalah.

Hendra Winata,1995: 26). Dalam

Kedudukan

Advokat

Dalam

Sistem Penegakan Hukum Selain

sebagai

yudikatif,

advokat ditempatkan untuk menjaga dan

mewakili

kepentingan

ma-

yang

syarakat. Adapun hakim, jaksa, dan

terhormat (officium nobile), advokat

polisi ditempatkan untuk mewakili

juga sebagai aparat penegak hukum

kepentingan negara. Pada posisi

yang kedudukannya sejajar dengan

seperti ini, kedudukan, fungsi dan

aparat penegak hukum lain di dalam

peran advokat sangat penting teruta-

menjunjung tinggi supremasi hukum

ma dalam menjaga keseimbangan

seperti jaksa, polisi, dan hakim. Oleh

kepentingan negara dan masyarakat.

karena itu, satu sama lainnya harus

Advokat juga berfungsi sebagai

saling menghargai antara teman

alat perubahan dalam dunia hukum.

sejawat dan juga antara penegak

Kedudukan advokat selain sebagai

hukum

tersebut

lembaga penegak hukum yang men-

sebagaimana Pasal 5 Undang-un-

dukung penegakan hukum yang adil


di forum peradilan dan forum

Advokat menentukan bahwa advokat

perundingan lainnya, juga peran

berstatus sebagai penegak hukum,

advokat dalam proses pembentukan

bebas dan mandiri yang dijamin oleh

hukum di lembaga legislatif dan

hukum dan perundang-undangan.

berpengaruh

lainnya.

profesi

kekuasaan

Hal

dalam

menentukan

Profesi advokat diperlukan dalam

kader hakim hakim agung yang

hubungannya dengan proses penega-

berbobot di masa yang akan datang

98


(Juwahir Thantowi,2013)

b) Bergabung pada atau membentuk

Sehubungan dengan ketentuan tersebut maka ditentukan adanya kedudukan sebagaimana

dari

seorang

lawyer

dirumuskan

dalam

organisasi lokal, nasional dan internasional secara bebas; c) Mengusulkan dan merekomendasikan

pembaharuan

hukum

pertemuan internasional pada “the

yang

World Conference of the Indepen-

dengan baik demi kepentingan

dence of Justice” yang diadakan di

umum

Montreal, Canada 5 s/d 10 Juni 1983

kepada publik mengenai pemba-

yang disponsori oleh PBB yang diru-

haruan tersebut; dan

muskan kedudukan lawyer, sebagai berikut:

telah dan

dipertimbangkan menginformasikan

d) Ambil bagian secara aktif dan penuh dalam kehidupan politik,

“ A person qualified and autho-

sosial dan kultural di negaranya.

rized to practice before the court and

Kewajiban

to advise and represent his clients in

kliennya meliputi;

legal

a) Menasihati kliennya tentang hak

matter”

(“seorang

yang

memenuhi kualifikasi dan diberi otoritas untuk praktik di persidangan dan

memberikan

nasihat

dan

mewakili kliennya dalam masalah hukum”).

advokat

terhadap

dan kewajiban hukumnya; b) ambil bagian legal untuk melindungi klien dan kepentingan bila diperlukan; c) mewakilinya di pengadilan, tribu-

Berdasarkan Deklarasi Montreal tersebut, hak dan kewajiban advokat

nal atau otoritas administratif. Di samping itu, Basic Principles

berikut

on the Role of Lawyers menyatakan

(terjemahan bebas):”Advokat menik-

bahwa pemerintah wajib menjamin

mati kebebasan dalam berkeyakinan,

bahwa advokat dalam menjalankan

berekspresi, berkumpul, dan bertemu

profesi bebas dari segala bentuk

dan terutama mempunyai hak untuk:

intimidasi, intervensi, dan gangguan

a) Ambil bagian dalam diskusi umum

termasuk didalamnya tuntutan secara

mengenai masalah-masalah yang

hukum. International Bar Associa-

berhubungan dengan hukum dan

tion (IBA) Standards for the Indepen-

pelaksanaan peradilan;

dence of the Legal Profession bahkan

dirumuskan

sebagai

99


lebih luas mendefinisikan bahwa

(KHN,2010:205).

advokat tidak hanya kebal dari

Untuk menegakkan hukum terse-

tuntutan hukum secara pidana dan

but, diperlukan keberadaan aparat

perdata, tetapi juga administratif,

penegak hukum sebagai penunjang

ekonomi, maupun sanksi atau intimi-

dalam subsistem peradilan pidana

dasi lainnya dalam pekerjaan mem-

yang terdiri dari Kepolisian, Kejak-

bela dan memberi nasihat kepada

saan,

kliennya secara sah.

Dalam hal ini advokat merupakan

kehakiman

dan Advokat.

Dalam Negara hukum, kedudu-

sub sistem dalam sistem penegakan

kan advokat sangat penting dan stra-

hukum. Untuk itu, dalam rangka

tegis

mewujudkan

khususnya

dalam

sistem

sistem

penegakan

penegakan hukum, status advokat

hukum yang baik maka diantara

adalah penegak hukum. Dalam teori

aparat penegak hukum tersebut harus

Legal System yang dikemukakan

tercipta

oleh

harmonisasi di dalam menegakkan

Lawrence

M.

Friedmann,

advokat sebagai aparat penegak

“simbiosis

mutualisme”

hukum dan keadilan.

hukum dikonsepkan termasuk dalam

Problematika yang ada, ternyata

struktur hukum di samping penegak

penegak hukum yang lain (Polisi,

hukum yang lain, seperti polisi,

Jaksa, Hakim) belum menempatkan

jaksa, dan hakim.

kedudukan advokat sebagai penegak

Status dan kedudukan advokat

hukum yang sejajar, di satu sisi

sebagai lembaga pendukung negara

polisi, jaksa, hakim dalam men-

(auxiliary state) dalam penegakan

jalankan

profesinya

dilengkapi

hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-un-

dengan

kewenangan,

sementara


advokat tidak diberi kewenangan.

Advokat disebutkan bahwa Advokat

Kondisi ini menimbulkan kesulitan

berstatus sebagai “penegak hukum”

integrasi dalam melakukan harmoni-

adalah sebagai salah satu perangkat

sasi pada pelaksanaan penegakan

dalam proses peradilan yang mem-

hukum dan advokat sebagai penegak

punyai kedudukan setara dengan

hukum guna terciptanya “simbiosis

penegak hukum yang lainnya dalam

mutualisme”

menegakkan hukum dan keadilan

penegak hukum.

di

antara

aparat

100


Melihat kenyataan yang demiki-

mempunyai hak imunitas, akan-

an, maka keberadaan advokat dalam

tetapi mereka tidak mengetahui

sistem penegakan hukum sangatlah

sejauhmana hak imunitas advokat

penting. Advokat dalam kedudukan-

bisa diberikan.

nya sebagai penegak hukum sejajar

3) Masyarakat mengetahui advokat

dengan penegak hukum yang lain;

mempunyai hak imunitas, tetapi

polisi, jaksa dan hakim dalam men-

mereka menguji hak imunitas

jalankan fungsi dan perannya dalam

tersebut “menakar hak imunitas

sistem penegakan hukum. Oleh

advokat”.

karena keberadaan advokat dalam

4) Hak imunitas yang diatur dalam

sistem penegakan hukum sangat


penting, maka dalam menjalankan

2003 tentang Advokat tidak ada

fungsi dan tugas perlu diberikan hak

batasan yang jelas.

imunitas.

Jika advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum,

Batasan Hak Imunitas Advokat

maka aparat penegak hukum (Polisi,

Ada beberapa alasan mengapa

Jaksa, KPK) tidak serta merta

seorang advokat dalam menjalankan

memanggil advokat yang bersangku-

profesinya dituntut oleh klien atau

tan untuk dimintai keterangan, apala-

orang

dalam

gi diperlakukan tidak wajar. Aparat

undang-undang Nomor 18 Tahun

penegak hukum harus memanggil

2003 jelas mengatur tentang perlin-

advokat yang bersangkutan melalui

dungan hukum terhadap advokat

organisasi advokat, kemudian orga-

dalam

nisasi advokatlah yang mempunyai

lain,

padahal

menjalankan

profesinya.

Alasan-alasan klien atau orang lain

kewenangan

menuntut advokat dalam menjalan-

advokat yang bersangkutan guna

kan profesinya, diantaranya:

dimintai keterangan dan penjelasan

1) Masyarakat tidak mengetahui bah-

terkait dengan pemanggilan tersebut.

wa advokat dalam menjalankan

Kemudian

untuk

memanggil

organisasi

advokat

profesinya mempunyai hak imu-

merekomendasikan advokat yang

nitas.

bersangkutan untuk mendatangi pe-

2) Masyarakat mengetahui advokat

manggilan dan menghadapi perma-

111


salahan yang menimpa advokat

wadah profesi Advokat pada dasar-

tersebut sekaligus memberikan pem-

nya adalah organ negara dalam arti

belaan dan perlindungan profesi

luas yang bersifat mandiri (indepen-

terhadap advokat yang bersangkua-

dent state organ) yang juga melak-

tan.

sanakan fungsi negara (Vide Putusan

Adnan Buyung Nasution dalam Frans Hendra Winata, mengungkap-

Mahkamah

Nomor

066/PUU-II/

2004).

kan bahwa profesi advokat adalah

Fungsi negara yang dimaksud

free profesional; kebebasan profesi

oleh MK, dengan merujuk pada

tidak sekedar demi profesi advokat

putusan

itu sendiri, melainkan juga guna

006/PUU-II/2004 adalah kewajiban

mewujudkan kepentingan yang lebih

para advokat pada umumnya untuk

luas

lembaga

memberikan akses pada keadilan

peradilan yang bebas; independent

bagi semua orang. Organ adalah

judiciary yang merupakan prasyarat

bentuk atau wadahnya, sedangkan

dalam menegakkan rule of law dan

fungsi adalah isinya; organ adalah

melaksanakan nilai-nilai demokrasi

status bentuknya (Inggris: form,

(Frans Hendra Winarta, 1995:14).

Jerman:vorm), Sedangkan Fungsi

yaitu

Selain

terciptanya

free

profesional,

profesi

atas

perkara

No.

adalah gerakan wadah itu sesuai

advokat adalah merupakan profesi

dengan

privat yang menjalankan fungsi

naskah UUD 1945, organ-organ

publik, oleh karenanya advokat

yang dimaksud, ada yang disebut

dalam

profesinya

secara eksplisit namanya, dan ada

sebagai penegak hukum seharusnya

pula yang disebutkan eksplisit hanya

diberikan hak imunitas secara utuh.

fungsinya. Ada pula lembaga atau

menjalankan

Senada dengan hal tersebut di

pembentukannya.

Dalam

organ yang disebutkan bahwa baik

atas, dalam Putusan Mahkamah

namanya

Konstitusi (selanjutnya disebut MK)

kewenangannya diatur dengan pera-

Perkara

turan yang lebih rendah (Jimly

secara

No. tegas

014/PUU-IV/2006, dinyatakan

Perhimpunan Advokat (PERADI)

sebagai

maupun

fungsi

atau

bahwa

Asshiddiqie, 2005:49-50). Organisa-

Indonesia

si advokat pada dasarnya adalah

satu-satunya

organ negara yang bersifat mandiri

112


yang juga melaksanakan fungsi

advokat dalam menjalankan fungsi

negara, sudah seharusnya dalam

dan tugasnya sebagai aparat penegak

menjalankan fungsi dan tugasnya,

hukum demi terciptanya keadilan,

advokat diberikan kewenangan sama

kepastian dan kemanfaatan. Pasal 16

halnya seperti Polisi, Jaksa dan

UU Advokat mengatur tentang hak

Hakim sehingga ada perimbangan di

imunitas advokat dalam menjalankan

dalam

profesinya

profesinya sebagai aparat penegak

sebagai aparat penegak hukum guna

hukum. Secara lengkap pasal 16 UU

menegakan keadilan dan kepastian

Advokat berbunyi:”Advokat tidak

hukum.

dapat dituntut baik secara perdata

menjalankan

Secara teori, kemandirian penega-

maupun pidana dalam menjalankan

kan hukum di antara penegak

tugas profesinya dengan itikad baik

hukum, yang paling mandiri (inde-

untuk pembelaan klien dalam sidang

pendency)

kekuasaan

Pengadilan”. Penjelasan Pasal 16

kehakiman (yudiciary power) dan

menyatakan, yang dimaksud dengan

Advokat

adalah (lawyer).

Perbedaannya

“itikad baik” adalah menjalankan

bahwa advokat bebas memasuki

tugas profesi demi tegaknya keadilan

setiap tahapan dan jenis-jenis perka-

berdasarkan hukum untuk membela

ra: pidana, perdata, hukum adminis-

kepentingan kliennya. Yang dimak-

trasi

tata

sud dengan “sidang pengadilan”

negara, hukum konstitusi, litigasi

adalah sidang pengadilan dalam

maupun non-litigasi dalam kasus-ka-

setiap tingkat pengadilan di semua

sus keperdataan. Sedangkan kekua-

lingkungan peradilan”. Jadi, terdapat

saan kehakiman terbatas indepen-

batasan

densinya, namun sangat menentukan

advokat saat menerima kuasa dari

warna hukum di tengah-tengah ma-

seorang klien.

pemerintahan,

hukum

hak

imunitas

seorang

syarakat yaitu kaitannya mengadili

Batasan tersebut adalah bahwa

dan memeriksa satu perkara yang

seorang advokat dilindungi saat ia

dimintakan untuk diperiksa dan

menjalani tugasnya adalah “iktikad

diputus

baik” dan “dalam sidang penga-

oleh

para

pihak

yang

bersengketa. Hak imunitas sangat penting bagi

dilan”. Batasan dalam sidang pengadilan adalah setiap tindakan yang

113


diperlukan saat melakukan proses

dilan”. Artinya bahwa advokat dalam

persidangan itu sendiri, baik di

menjalankan

pengadilan tingkat pertama hingga

benar-benar berdasarkan hukum dan

peninjauan kembali. Tindakan terse-

kode etik advokat (canons of ethics).

but meliputi pula pendapat-pendapat

Profesi hukum menuntut persyaratan

ataupun pernyataan-pernyataan yang

dan standarisasi yang tinggi terhadap

dikeluarkan advokat selama persi-

seorang advokat dalam menjalankan

dangan, baik kepada klien maupun

profesinya karena profesi advokat

kepada lawannya, adovakat tidak

bersinggungan dengan penerapan

dapat digugat atau dituntut terkait

hukum dan nilai etika.

dengan

dalam menjalankan profesinya tidak

pernyataan-pernyataannya

tersebut. Tahun

2003

menyebutkan

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan

harus

Advokat

diperbolehkan melakukan hal-hal

Pasal 16 Undang-undang Nomor 18

profesinya

tugas

profesinya

yang justru melanggar hukum dan kode etik dengan berlindung di balik hak imunitas. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan

dengan iktikad baik untuk kepenti-

permohonan

ngan pembelaan Klien dalam sidang

26/PUU-XI/2013 tentang pengujian

pengadilan. Akan tetapi hak imunitas

Pasal

yang diberikan oleh Undang undang

pertimbangannya, MK menyatakan

Nomor 18 Tahun 2003 tidak berjalan

berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU

sebagaimana mestinya, tidak sedikit

Advokat ditentukan bahwa advokat

Advokat

menjalankan

adalah orang yang berprofesi mem-

profesinya terjerat masalah hukum

beri jasa hukum, baik di dalam

dan akhirnya menjadi Tersangka.

maupun di luar pengadilan yang

dalam

Perlu adanya pembatasan pemaknaan terhadap bunyi pasal tersebut

16

perkara UU Advokat.

Nomor Dalam

memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

khususnya frase “.....dalam men-

Jadi menurut MK, peran advokat

jalankan tugas profesinya dengan

berupa pemberian konsultasi hukum,

iktikad baik untuk kepentingan pem-

bantuan hukum, menjalankan kuasa,

belaan klien dalam sidang penga-

mewakili, mendampingi, membela,

114


dan melakukan tindakan hukum lain

profesinya untuk membela klien

untuk kepentingan hukum klien

tetap berpegangan pada kode etik

dapat dilakukan baik di dalam

dan peraturan perundang-undangan.

maupun di luar pengadilan. Peran

Kode etik membebankan kewajiban

advokat di luar pengadilan tersebut

pada setiap advokat dalam melaku-

telah memberikan sumbangan berarti

kan tugasnya untuk tidak bertujuan

bagi pemberdayaan masyarakat serta

memperoleh

pembaruan hukum nasional terma-

semata,tetapi lebih mengutamakan

suk juga dalam penyelesaian sengke-

tegaknya hukum, kebenaran, dan

ta di luar pengadilan. Oleh karena

keadilan. Dengan demikian, hak

itu, tujuan UU Advokat di samping

imunitas advokat bukan hanya dibe-

melindungi advokat sebagai organi-

rikan dalam sidang pengadilan, tapi

sasi profesi, yang paling utama

berlaku juga di luar persidangan

adalah melindungi masyarakat dari

dengan catatan bahwa di luar persi-

jasa advokat yang tidak memenuhi

dangan tersebut merupakan bagian

syarat-syarat yang sah atau dari

yang tidak terpisahkan dari proses

kemungkinan penyalahgunaan jasa

peradilan.

profesi advokat.

imbalan

materi

Jadi hak imunitas itu tidak boleh

Dengan pendapat tersebut, maka

ditafsirkan secara sempit dan juga

MK menegaskan bahwa ketentuan

tidak

Pasal 16 UU Advokat harus dimak-

khususnya

nai advokat tidak dapat dituntut baik

pelanggaran norma hukum pidana

secara perdata maupun pidana dalam

misalnya melakukan praktik penyua-

menjalankan

profesinya

pan saat menjalan tugas profesinya,

dengan itikad baik untuk kepenti-

maka advokat tentu tidak bisa meng-

ngan pembelaan klien di dalam

gunakan dalil imunitas sebagai dasar

maupun di luar sidang pengadilan.

pembenaran tindakannya tersebut.

tugas

boleh

melampaui

apabila

telah

batas, terjadi

Namun demikian, dalam membaca ketentuan pasal 16 UU Advokat

Simpulan

tidak bisa dilepaskan dengan keten-

Advokat berkedudukan sebagai

tuan Pasal 15 UU Advokat bahwa

profesi yang terhormat (officium

advokat dalam menjalankan tugas

nobile) dan sebagai aparat penegak

115


hukum memerlukan hak imunitas

lukan advokat yang berintelektual,

untuk menjaga kemandirian dalam

profesional dan berintegritas guna

menjalankan profesinya. Awalnya,

menjaga marwah profesi advokat

Pasal 16 UU Advokat menyatakan

sebagai Officium Nobiledalam men-

bahwa Advokat tidak dapat dituntut

egakkan hukum.

baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk pembelaan klien dalam sidang Pengadilan, kini pengertian itu diperluas oleh MK menjadi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan asalkanadvokat dalam menjalankan tugas profesinya tetap berpegangan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan Saran Adanya penilaian negatif masyarakat terhadap advokat tidak terlepas dari sepak terjang dari advokat sendiri yang kadangkala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum tidak sesuai dengan harapan, dan sangat disayangkan sebagian kecil advokat menjadi bagian dari mafia peradilan.Untuk itu, ke depan diper-

Daftar Rujukan Mukthie Fadjar (I),2001,“Penegakan Hukum, Korupsi Dan Pemerintahan yang bersih”, Malang:Widya Yuridika, FH. Univ. Widyagama Mukthie Fadjar (II),2009, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman,” Bahan Kuliah Program Doktor, Malang:Fak. Hukum Univ. Brawijaya Al

Wisnobroto,1997,Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian, Yogyakarta:Universitas Atmajaya

Anonim,2010,Kebijakan Penegakan Hukum: Suatu Rekomendasi, Jakarta: KHN. Binziad Kadafi Dkk, 2002,Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum, Jakarta: PSHK Henry Campbell Black,1991,Black Law Dictionary, St. Paul : West Group. Daryl Koehn,2000,Landasan Etika Profesi, Yogyakarta: Kanisius Edi Krisharyanto,2007,”Profesi Advokat Dalam Penegakan Hukum”. Disertasi, Surabaya:P-

116


DIH FPS Univ. Airlangga Frans Hendra Winata,1995,Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Jakarta: Sinar Harapan Jimly Asshiddiqie,2005,Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Jakarta: Konstitusi Press Juwahir Thantowi,2013,Peningkatan Kualitas Advokat Melalui Pendidikan Advokat Di Era Global. Makalah Seminar Revisi UU No. 13 Tahun 2013, Bumi Hotel, 5 April 2013, Surabaya:Ikadin Solehoddin,2009, “Implikasi perubahan UUD NRI 1945 terhadap Independensi Advokat” Jurnal Konstitusi PPK Vol. 1, No. 1, Oktober 2009, Malang:FH Univ.Widyagama UUD RI Tahun 1945 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang

Advokat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman International Covenant on Civil and Political Rightsatau Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 014/PUU-IV/2006 terkait dengan Pengujian Undang-undang Advokat. Kode Etik Advokat Indonesia. Kode Etik Lawyer Advokat Amerika Serikat (American Bar Association); Undang-undang Advokat Inggris (Courts and Legal Services Act Tahun 1990);

Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat. Solehoddin Dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang

Recommend Documents